Jakarta (The Indonesian News) – Gonjang-ganjing politik seputar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya usai. Pada Kamis, 12 November 2026, Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada Pimpinan MPR RI dan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan kedatangan Gibran tersebut.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua [pimpinan] MPR. Maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden RI,” kata Ketua MPR Ahmad Muzani, Pada Kamis (12/11/2026).
Surat yang sama juga sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka menyatakan menerima surat tersebut dengan berat hati, namun menghormati dan mendukung keputusan Gibran.
Menanggapi hal itu, Anggota Badan Legislasi DPR RI, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, H. Firman Soebagyo, meminta seluruh masyarakat untuk tenang dan menghormati proses konstitusi yang sedang berjalan.
“Sudah selesai. Tidak perlu lagi gaduh. Sekarang kita ikuti mekanisme konstitusi. MPR yang akan memproses sesuai UUD 1945,” ujar Firman dalam keterangan tertulis, Jumat 13 November 2026.
Dari Mana Asal Gonjang-Ganjing Ini? Ini Ceritanya Supaya Masyarakat Paham
Firman menjelaskan, supaya masyarakat awam mengerti, polemik ini tidak muncul tiba-tiba. Ada rentetannya:
1. Berawal dari Syarat Usia Capres-Cawapres
Pada Pilpres 2024, ada perubahan syarat usia Capres-Cawapres melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Banyak masyarakat yang menilai perubahan itu janggal dan seperti akal-akalan untuk meloloskan satu nama. Sejak itulah kepercayaan publik mulai goyah.
2. Lalu Muncul Soal Ijazah dan Suket yang Misterius
Setelah itu, muncul perdebatan soal dokumen pendidikan Gibran. Apakah ijazah SMA-nya memenuhi syarat atau tidak? Apakah surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah dari luar negeri itu sah atau tidak?
Perdebatan itu akhirnya masuk ke pengadilan
3. Putusan MK dan MA
Mahkamah Konstitusi melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menilai tidak menemukan bukti maupun keberadaan fisik ijazah Gibran yang menunjukkan penyelesaian pendidikan tingkat SMA atau sederajat.
Mahkamah Agung melalui kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 juga menyatakan surat keterangan yang diterbitkan Direktorat Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Atas putusan MA tersebut, Kemendiknas secara resmi mencabut suket penyetaraan ijazah Gibran pada 11 November 2026.
“Inilah yang dimaksud pepatah lama, kalau tidak ada api, maka tidak ada asap. Kalau semua dokumennya jelas dari awal, tidak akan ada gonjang-ganjing selama dua tahun ini,” tegas Firman.
Apa Langkah Selanjutnya?
Firman menjelaskan mekanisme konstitusinya secara sederhana:
MPR akan memproses surat pengunduran diri tersebut. Setelah itu, Presiden Prabowo memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.
MPR kemudian memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden pengganti.
“Jadi jangan ada yang mengajak rakyat turun ke jalan. Semua sudah ada jalurnya di konstitusi. Kita tinggal kawal supaya prosesnya bersih dan tidak ada lagi akal-akalan,“ kata Firman.
Firman menutup dengan pesan moral untuk semua pejabat dan politisi:
“Saya ingatkan, siapa yang menanam, dia yang akan memetik buahnya. Walaupun pahit, itu adalah sebab akibat dari perbuatannya sendiri. Kalau kita menanam dengan cara yang tidak jujur, buahnya pun akan pahit. Kalau kita menanam dengan jujur, buahnya akan manis dan rakyat akan menghormati.”
Firman mengajak masyarakat untuk kembali fokus bekerja, UMKM kembali tenang berusaha dan DPR kembali fokus membahas undang-undang untuk kepentingan rakyat, termasuk RUU Hak Cipta,RUU perampasan Aset yang sedang dibahas Baleg DPR RI putra asli kota Pati Jawa Tengah ini pungkasnya dng lugas.
