Beranda blog

Presiden Prabowo Perintahkan Penanganan Karhutla di Tanjung Puting Jadi Perhatian Khusus

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026). Foto: BPMI Setpres

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Provinsi Kalimantan Tengah, mendapatkan perhatian khusus. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat perkembangan penanganan karhutla secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026.

Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan bahwa kebakaran baru ditemukan di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dengan luas sekitar 513,89 hektare. Penanganan dilakukan melalui penguatan satuan tugas darat, sementara operasi udara masih terkendala rendahnya jarak pandang akibat asap tebal.

Presiden menegaskan bahwa kawasan Tanjung Puting harus dijaga secara serius karena merupakan taman nasional. “Taman Nasional Tanjung Puting menjadi perhatian karena itu taman nasional,” ujar Presiden.

Presiden juga kembali menekankan pentingnya memperkuat keberadaan polisi hutan untuk menjaga kawasan-kawasan hutan di Indonesia. Kepala Negara meminta penguatan jumlah dan kapasitas personel tersebut dilakukan secara bertahap agar upaya perlindungan dan pencegahan kebakaran dapat semakin efektif.

“Karena itu tolong sampaikan ke MenPANRB, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita,” kata Presiden.

Presiden turut meminta Polri membantu penguatan kapasitas polisi hutan. “Kapolri nanti bisa bantu ya didik polisi hutan,” lanjutnya.

Dalam rapat yang sama, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan kondisi lapangan di Tanjung Puting. Menurutnya, lokasi kebakaran tersebar, berada di kawasan rawa, dan sulit dijangkau kendaraan.

Salah satu kebutuhan utama di lapangan adalah pompa air berukuran kecil untuk mendukung pemadaman. Ketika Pangdam menyampaikan kebutuhan sekitar 50 pompa air, Presiden langsung memutuskan untuk memberikan dukungan dalam jumlah lebih besar.

“Berapa kau butuh pompa air? 50? Saya kirim 200,” ujar Presiden.

Selain pompa, Pangdam juga menyampaikan kebutuhan tim pengeboran air karena karakteristik kawasan rawa memungkinkan sumber air diperoleh dengan pengeboran sekitar 10 hingga 15 meter. Presiden kemudian memberikan dukungan untuk pembuatan 200 titik bor air dengan anggaran Rp2 miliar.

“Saya kirim Rp2 miliar, 200 titik,” kata Presiden.

Presiden meminta masyarakat setempat turut diberdayakan dalam pembuatan titik-titik bor tersebut. Menurut Kepala Negara, langkah cepat di lapangan harus berjalan beriringan dengan penguatan strategi pencegahan agar kebakaran tidak kembali meluas.

Percepat Penanganan Banjir Padang, Tanggul Darurat Rampung hingga Normalisasi Sungai Dikebut

Foto: Dok. Bakom RI

Jakarta (The Indonesian News) – Pemerintah terus mempercepat penanganan dampak banjir bandang yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat, pada 10 Oktober 2026.

Sejumlah langkah tanggap darurat telah dilakukan, mulai dari perbaikan alur sungai dan pemulihan akses air bersih hingga pembangunan tanggul darurat untuk mengurangi risiko banjir susulan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan, pemerintah terus bekerja untuk mempercepat penanganan dampak bencana, dengan mengutamakan keselamatan masyarakat dan kelancaran mobilitas warga.

“Pemerintah bekerja tanpa jeda untuk memastikan keterisolasian wilayah bisa ditangani secepat mungkin. Keselamatan masyarakat dan kelancaran mobilitas menjadi prioritas,” ujar Dody, ditulis Selasa (13/10/2026).

Banjir bandang tersebut berdampak pada sekitar 120 rumah yang tergenang. Bencana ini juga mengakibatkan kerusakan pada jaringan irigasi, bendung, dan tanggul sepanjang kurang lebih 50 meter.

Selain itu, dua bangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mengalami kerusakan, pipa transmisi sepanjang 1,5 kilometer dilaporkan terputus, dan satu masjid turut terdampak.

Untuk menangani dampak tersebut, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang melakukan sejumlah langkah tanggap darurat.

Pekerjaan yang dilakukan meliputi perbaikan alur sungai, pembersihan sedimen pada bangunan intake, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat menggunakan lima unit mobil tangki air.

Tanggul Darurat 200 Meter Rampung

Salah satu upaya yang telah diselesaikan adalah pembangunan tanggul darurat di kawasan Perumahan Lumin Park, tepatnya di sepanjang aliran Sungai Batang Air Dingin yang berhadapan dengan kawasan permukiman warga.

BWS Sumatera V Padang telah merampungkan tanggul darurat sepanjang 200 meter dengan ketinggian sekitar 3 meter.

Infrastruktur sementara ini dibangun untuk memperkuat perlindungan permukiman sekaligus mengurangi risiko luapan sungai apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

Pembangunan tanggul didukung pengerahan tiga unit excavator yang mulai bekerja secara bertahap sejak Minggu (11/10).

Penyelesaian tanggul tersebut menjadi langkah awal untuk mengendalikan risiko di kawasan terdampak, sembari menyiapkan penanganan infrastruktur sungai secara lebih menyeluruh.

Pemerintah juga menyiapkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi agar perlindungan terhadap kawasan rawan banjir dapat diperkuat dalam jangka panjang.

Normalisasi Sungai dan Pembangunan Pengendali Banjir

Selain penanganan darurat, Kementerian PU menyiapkan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sungai Batang Air Dingin dan Sungai Batang Kuranji.

Program ini diarahkan untuk memperbaiki kondisi sungai sekaligus meningkatkan kapasitas pengendalian banjir di kawasan terdampak.

Lingkup pekerjaan yang direncanakan mencakup normalisasi dan pembukaan alur sungai, peninggian atau pembangunan tanggul pengaman banjir, serta pembangunan sabo dam dan check dam untuk membantu mengendalikan aliran air dan material sedimen.

Mobilisasi tambahan alat berat direncanakan dilakukan secara bertahap mulai 15 Oktober 2026. Kementerian PU juga menyiapkan tim kaji cepat dari Balai Teknik Sungai dan Sabo untuk mengevaluasi kondisi lapangan serta memberikan masukan teknis dalam menentukan langkah penanganan berikutnya.

Di kawasan muara, pekerjaan pengerukan direncanakan mulai 13 Oktober 2026 dengan estimasi pelaksanaan sekitar dua bulan.

Sementara itu, tim pengukuran telah menuju lapangan untuk mempersiapkan pekerjaan permanen, termasuk pembangunan check dam yang direncanakan berlangsung selama enam bulan, bersamaan dengan perbaikan tanggul dan normalisasi sungai.

Sumber: Press Release Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI

Satgas Cimic Xxxi-P/Unifil Layani Kesehatan Lansia di Tyre, Lebanon

Satgas Cimic Xxxi-P/Unifil Layani Kesehatan Lansia di Tyre, Lebanon. Foto: Dok. Puspen TNI

Jakarta (The Indnesian News) – Satgas Civil Military Cooperation (CIMIC) TNI Konga (Kontingen Garuda) XXXI-P/United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) memberikan pelayanan kesehatan kepada 155 warga lanjut usia (Lansia) di Bassel Al Assad Center, Kota Tyre, Lebanon, Pada Jumat (9/10/2026).

Dansatgas CIMIC TNI Konga XXXI-P/UNIFIL Letkol Inf Rachmatullah Suwara mengatakan, Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian prajurit TNI dalam membantu masyarakat di wilayah misi perdamaian melalui pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi dokter umum dan spesialis, serta pemberian obat-obatan secara gratis. Pelayanan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan akses kesehatan bagi kelompok lansia yang menghadapi keterbatasan mobilitas dan membutuhkan perhatian medis secara berkelanjutan.

“Kegiatan kemanusiaan ini dilaksanakan melalui kerja sama sipil-militer dengan melibatkan UNIFIL Level 1+ Hospital, Chinese Battalion (CHINBATT), Lebanese Armed Forces (LAF), Yayasan Imam Sadr, Asosiasi Sosial Afnan, serta Kementerian Kesehatan Republik Lebanon,” Kata Letkol Inf Rachmatullah Suwara  dalam keterangan tertulis melalui Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Puspen TNI), Selasa 13 Oktober 2026.

Dansatgas CIMIC TNI Konga XXXI-P/UNIFIL Letkol Inf Rachmatullah Suwara menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut. Ia berharap pelayanan kesehatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi para lansia sekaligus mempererat hubungan persahabatan antara UNIFIL dan masyarakat setempat.

Kehadiran Satgas CIMIC TNI KongaXXXI-P/UNIFIL melalui pelayanan kesehatan ini menegaskan komitmen TNI dalam menjalankan misi perdamaian PBB yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas keamanan, tetapi juga kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.

“Melalui pendekatan kemanusiaan dan kerja sama dengan berbagai pihak, kegiatan ini menjadi bagian dari diplomasi militer Indonesia untuk memperkuat kepercayaan, membangun hubungan harmonis, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Lebanon,” Demikian Puspen TNI.

Government Deploys 2,106 Health Workers and 2.4 Million Masks to Wildfire-Hit Regions

Credit: Indonesian Government Communication Agency (Bakom)

Jakarta (The Indonesian News) – The government is maintaining its intense focus on combating the forest and land fires raging across Kalimantan and Sumatra. Beyond direct firefighting efforts, health measures for affected communities are being carried out in tandem.

As of October 12, 2026, the government, through the Ministry of Health, has mobilized 2,106 health workers to seven provinces affected by the wildfires. The breakdown is as follows: 40 personnel to South Kalimantan, 487 to Central Kalimantan, 121 to West Kalimantan, and 5 to East Kalimantan.

A further 862 personnel have been deployed to Jambi, 209 to Riau, and 382 to South Sumatra. The health workers dispatched include doctors, nurses, midwives, and epidemiologists.

In addition, the Ministry of Health has sent medical equipment and supplies to the seven affected provinces. “These comprise 2,450,040 masks, 47 oxygen concentrator units, 1,000 pairs of surgical gloves, 36 oxygen canisters, 100 face shields, 8 sets of personal protective equipment (PPE), and 350 boxes of supplementary food provisions,” the Ministry said in a statement on Tuesday (13/10).

The government has also specifically distributed medical supplies to health crisis centers in South Sumatra, South Kalimantan, Central Kalimantan, Riau, Jambi, East Kalimantan, and West Kalimantan. As of October 12, 2026, 397,000 masks, 233 oxygen concentrator units, 40,000 pairs of surgical gloves, 4,900 pieces of PPE, and 3 air purifier units have been delivered.

Health agencies across all seven provinces have also placed health teams and medical equipment on standby at command posts. Masks are being distributed to community health centers nationwide for onward distribution to affected residents.

The Ministry of Health continues to hold coordination meetings with provincial health agencies and the Health Quarantine Centers (BKK) in the Kalimantan region.

“Monitoring and evaluation of data recording and reporting on wildfire-related illnesses. Field monitoring at wildfire-affected locations, including mask distribution, checking the availability of medicines and oxygen at healthcare facilities,” the Ministry stated.

The Ministry of Health is currently preparing health service posts at 1,691 community health centers and 87 health laboratories for air quality testing. Residents can reach the Public Safety Center by dialing 119.

Source: Press Release, Indonesian Government Communication Agency (Bakom)

Tekan Risiko Ancaman Bencana Megathrust, BNPB Perkuat Kesiapsiagaan Sekolah Melalui Budaya Mitigasi Berkelanjutan

Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Dr. Abdul Muhari (Kiri) saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Sharing Season Menghadapi Ancaman Gempa, Megathrust dan Letusan Gunung Api di Banten" di Kota Serang, Banten, Selasa (13/10/2026). Foto: The Indonesian NEws/HO-BNPB

Serang (The Indonesian News) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kesiapsiagaan kebencanaan di lingkungan pendidikan sebagai langkah krusial dalam menekan risiko dampak bencana geologi, seperti gempa bumi, megathrust, dan letusan gunung api.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Dr. Abdul Muhari saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Sharing Season bertajuk “Implementasi SPAB dan Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) Menghadapi Ancaman Gempa, Megathrust & Letusan Gunung Api di Banten”, yang diselenggarakan oleh Lembaga Resiliensi Bencana (LRB)/Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PP Muhammadiyah di Kota Serang, Banten, Selasa 13 Oktober 2026.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari, mengungkapkan bahwa catatan historis kebencanaan Indonesia menunjukkan tingginya frekuensi ancaman bencana setiap tahunnya.

Berdasarkan data BNPB dalam tiga tahun terakhir, setidaknya tercatat 15 hingga 20 kali kejadian bencana setiap hari yang membutuhkan dukungan penanganan langsung dari pemerintah pusat, daerah dan lintas sektor lembaga lainnya. Jika diakumulasikan secara keseluruhan bersama penanganan mandiri oleh pemerintah daerah, total kejadian bencana di Indonesia dapat mencapai 5.000 hingga 6.000 kejadian dalam setahun.

Menanggapi tingginya potensi risiko bencana tersebut, Abdul Muhari menekankan bahwa mitigasi dan kesiapsiagaan tidak boleh dianggap sebagai agenda sekilas, melainkan sebuah proses pembelajaran berkelanjutan sepanjang hidup. Fenomena alam seperti aktivitas vulkanik maupun pergerakan lempeng tektonik merupakan Sunatullah dan dinamika alam yang tidak bisa dihentikan oleh manusia, sehingga fokus utama penanggulangan bencana terletak pada upaya pengurangan dampak risiko bagi keselamatan jiwa manusia.

“Kesiapsiagaan bencana itu bukan pembelajaran sekali untuk seumur hidup, melainkan pembelajaran seumur hidup. Kejadian bencananya sendiri tidak bisa kita hentikan. Gunung Krakatau butuh meletus agar tubuhnya tumbuh, dan gempa bumi terjadi demi menjaga stabilitas kerak bumi. Namun, yang wajib kita lakukan sebagai manusia adalah mengurangi dampak risikonya. Karena itu, kunci utamanya terletak pada pembangunan infrastruktur gedung yang tahan gempa serta kesiapan manusianya,” ujar Abdul Muhari.

Lebih lanjut, BNPB turut menggarisbawahi tiga pilar utama Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang meliputi ketersediaan fasilitas sekolah tahan bencana, regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) evakuasi yang jelas, serta integrasi pendidikan kebencanaan ke dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari.

Muhari mencontohkan gempa Yogyakarta tahun 2006 yang memakan korban jiwa lebih dari 6.000 jiwa hanya dalam guncangan berdurasi 5,3 detik. Singkatnya durasi guncangan gempa membuktikan bahwa keselamatan masyarakat sangat bergantung pada ketahanan fisik struktur bangunan dan kecepatan simulasi evakuasi yang telah terlatih secara naluriah.

Dalam konteks pelatihan simulasi, BNPB juga menekankan pentingnya membangun budaya simulasi evakuasi yang dilakukan secara berkala dan dalam kondisi yang nyaman tanpa kepanikan, terutama bagi peserta didik di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Melalui pendekatan latihan yang terstruktur dan rutin, para siswa diharapkan mampu membentuk memori jangka panjang (long-term memory) serta dapat berpikir jernih saat menghadapi situasi darurat yang sebenarnya.

“Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) bertujuan membentuk kemampuan berpikir jernih di tengah situasi sekitar yang panik. Jika simulasi tidak dilatih sejak dini dan secara berkala, manusia cenderung terjebak dalam psikologi massa dan hanya ikut-ikutan berlari ke mana orang banyak pergi tanpa tahu apakah arah tersebut aman atau tidak. Edukasi kebencanaan tidak perlu kurikulum khusus yang rumit, melainkan bisa disisipkan langsung dalam mata pelajaran sehari-hari seperti fisika, matematika, hingga agama,” pungkas Muhari.

Agenda Sharing Season yang diinisiasi oleh LRB/MDMC PP Muhammadiyah ini turut menjadi bagian dari rangkaian Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh BNPB atas sinergi dengan Pemerintah Provinsi Banten.

“Melalui kolaborasi lintas sektor ini, BNPB berharap seluruh sekolah dan lembaga pendidikan di Banten dan wilayah rawan bencana lainnya dapat segera memperkuat penerapan SPAB serta SOP evakuasi mandiri demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang tangguh menghadapi bencana,” Demikian Abdul Muhari.

Mentan-Mendagri, Perkuat Penyuluh Pertanian

Foto: Dok. Kementan

Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penyuluh pertanian menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional. Karena itu, pemerintah memperkuat peran penyuluh melalui penataan kewenangan, percepatan perbaikan sarana dan prasarana, serta penguatan pengawalan program pertanian hingga ke tingkat lapangan.

Langkah tersebut diperkuat melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (12/10).

Mentan Amran mengatakan, penyuluh pertanian lapangan (PPL) merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan pemerintah karena memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi, kebutuhan, dan persoalan yang dihadapi petani.

“PPL adalah pasukan terdepan untuk swasembada. Merekalah yang tahu kondisi di lapangan. Sehingga kita harus membuat regulasi yang membuat mereka bisa bergerak cepat. Tujuannya agar kebijakan pusat bisa dieksekusi dengan cepat,” tegas Mentan Amran.

Menurutnya, penataan kewenangan penyuluh pertanian agar berada di bawah koordinasi pemerintah pusat bertujuan memperpendek rantai birokrasi sekaligus memastikan berbagai program dan bantuan pemerintah benar-benar terlaksana di lapangan.

Mentan Amran menekankan, pengawalan penyuluh sangat penting mengingat besarnya dukungan anggaran pemerintah untuk sektor pertanian. Bantuan dari Kementerian Pertanian mencapai sekitar Rp30 triliun. Jika digabungkan dengan dukungan pembangunan irigasi dan infrastruktur pangan lainnya, total dukungan pemerintah untuk sektor pangan mencapai sekitar Rp144 triliun.

“Ini harus dikawal oleh PPL. Jangan sampai anggaran sudah disiapkan, bantuan sudah disalurkan, tetapi pelaksanaannya terhambat di lapangan,” ujarnya.

Penguatan sistem penyuluhan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah mempertahankan swasembada pangan. Mentan Amran menyampaikan bahwa target swasembada beras yang semula diarahkan dalam empat tahun berhasil dicapai dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia optimistis capaian tersebut dapat dipertahankan secara berkelanjutan hingga akhir 2026, didukung oleh ketersediaan stok pangan nasional yang masih kuat.

Selain memperkuat kelembagaan dan ketenagaan, Kementan juga mempercepat perbaikan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang mengalami kerusakan di berbagai daerah.

Mentan Amran mengungkapkan, masih terdapat kantor penyuluh yang kondisinya memprihatinkan, mulai dari atap bocor hingga bangunan yang rusak dan tidak memadai untuk mendukung aktivitas penyuluh.

Melalui kesepahaman bersama dengan Mendagri, perbaikan sarana dan prasarana tersebut dapat dilakukan melalui kolaborasi antara Kementan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Untuk mempercepat pelaksanaan, Kementan melakukan refocusing anggaran tahun ini agar kantor-kantor penyuluh yang mengalami kerusakan berat dapat segera diperbaiki. Perbaikan ditargetkan mulai dituntaskan dalam waktu dekat, dengan harapan seluruh kebutuhan pembenahan dapat diselesaikan secara bertahap hingga tahun depan.

“Untuk sementara, kami langsung refocusing anggaran tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai, yang rusak berat kita perbaiki. Kemudian, insyaallah tahun depan sudah selesai semua. Ini untuk tempatnya PPL bernaung,” kata Mentan Amran.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai kesepahaman tersebut penting untuk mengatasi hambatan birokrasi yang selama ini dapat memperlambat pelaksanaan program pertanian di daerah.

Menurut Tito, penyuluh pertanian selama ini berada dalam jalur koordinasi dinas pertanian kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dapat menghadapi kendala apabila perhatian dan dukungan pemerintah daerah belum optimal.

Ia mencontohkan penyaluran anggaran hampir Rp900 miliar untuk penanganan dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan evaluasi yang disampaikannya, realisasi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah mencapai sekitar 70–80 persen, sedangkan di Aceh masih berkisar 50–60 persen.

Tito menegaskan, pemerintah perlu memastikan dukungan anggaran dan kebijakan pusat dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk petani terdampak bencana

Indonesia Berhasil Dorong Resolusi Akses Gizi Anak di Dewan HAM PBB

Foto: Dok. Kemlu RI

Jakarta (The Indonesian News) – Indonesia mencatat pencapaian penting di kancah internasional. Pada Sidang ke-63 Dewan HAM PBB tanggal 6 Oktober 2026 di Jenewa, resolusi yang diusulkan Indonesia tentang akses anak terhadap makanan bergizi berhasil diadopsi. Resolusi berjudul “Enhancing equal access of children to adequate nutritious food” tersebut disepakati oleh seluruh anggota Dewan HAM PBB, dengan dukungan dari lebih dari 80 negara dari berbagai kawasan. Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda bergabung bersama Indonesia dalam kelompok pengusul (core group).

Dilansir dari laman Kemlu RI, Senin (12/10/2026), Adopsi resolusi ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya sejak Dewan HAM PBB berdiri, terdapat resolusi yang secara khusus mengangkat isu akses anak terhadap makanan bergizi.

Memastikan gizi anak terpenuhi adalah bagian dari hak asasi manusia. Saat ini, masih ada ratusan juta anak di berbagai negara yang mengalami kekurangan gizi. Dampaknya tidak main-main: pertumbuhan terhambat, prestasi belajar menurun, dan hak-hak anak lainnya ikut terpengaruh. Jika tidak ditangani, dampak ini bisa berlanjut hingga generasi berikutnya.

Melalui resolusi ini, negara-negara didorong untuk memperkuat kebijakan dan program agar memastikan semua anak bisa memperoleh makanan bergizi secara setara. Salah satu fokus utamanya adalah penyediaan makanan bergizi di sekolah, yang tidak hanya mendukung kesehatan anak tetapi juga proses belajar dan perkembangan mereka.

Resolusi ini juga memberi perhatian khusus pada pemenuhan gizi ibu hamil dan menyusui, perlindungan anak dalam situasi konflik dan keadaan darurat kemanusiaan, serta penguatan kerja sama internasional, terutama untuk membantu negara berkembang yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan kapasitas dalam menangani malnutrisi.

Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif Indonesia selama perundingan. Indonesia terus mengedepankan dialog dan menjembatani berbagai pandangan negara anggota, sehingga resolusi ini bisa diterima semua anggota Dewan HAM PBB tanpa keberatan.

Adopsi resolusi ini memperkuat peran dan kontribusi Indonesia dalam mendorong pemajuan hak anak serta pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat internasional. Resolusi tersebut juga menegaskan pentingnya melihat pemenuhan gizi anak sebagai agenda bersama yang membutuhkan komitmen dan langkah nyata di tingkat nasional, sekaligus dukungan melalui kerja sama internasional.

Pencapaian ini juga memperkuat kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB, di mana Indonesia saat ini dipercaya memegang Presidensi, sebuah amanah yang menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong dialog, kerja sama, dan pemajuan hak asasi manusia di tingkat global.

Generasi Baru Terus Bertumbuh di Cagar Alam Jantho, Orangutan Marconi Terpantau Bersama Anak Keduanya

satu individu orangutan dewasa bersama anaknya di atas pohon. Foto: Dok. Kemenhut

Banda Aceh (The Indonesian News) – Pada Jumat pagi, 2 Oktober 2026 Tim Post Release Monitoring (PRM) Pusat Reintroduksi Orangutan Jantho pada saat melakukan pemantauan di kawasan Cagar Alam, melihat keberadaan satu individu orangutan dewasa bersama anaknya di atas pohon yang bergerak mendekati areal Kandang Adaptasi. Setelah dilakukan pengamatan lebih dekat, individu tersebut terkonfirmasi adalah Marconi.

Dilansir dari laman Kemenhut, Senin (12/10/2026), Anak orangutan tersebut diperkirakan berusia sekitar 2–3 tahun berjenis kelamin jantan dengan kondisi fisik yang tampak sehat. Dalam pengamatan tim, anak Marconi terlihat tidak selalu berada dalam pelukan induknya. Ia mulai aktif bergerak dan mengembangkan keterampilannya di atas pohon, namun tetap berada dekat dengan Marconi.

Marconi menjalani rehabilitasi selama tiga tahun di Pusat Karantina dan Rehabilitasi Orangutan SOCP Sibolangit, Sumatera Utara sejak 2009, sebelum dilepasliarkan di Jantho pada 2011. Marconi menjadi salah satu dari beberapa orangutan pertama yang dilepasliarkan di Pusat Reintroduksi Orangutan Jantho sejak program reintroduksi di kawasan tersebut dimulai.

Pertemuan ini menjadi catatan penting dalam perjalanan Marconi setelah kembali ke alam. Sebelumnya, pada 2017, Marconi telah terpantau melahirkan anak pertamanya, Masen. Kini, Marconi kembali terpantau bersama anak keduanya. Setelah lebih dari satu dekade menjalani kehidupan di hutan Jantho, Marconi, orangutan hasil rehabilitasi, kembali terpantau bersama anaknya.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa keberhasilan satwa liar tidak hanya diukur dari keberhasilan pelepasliaran, tetapi juga kemampuan memastikan satwa dapat bertahan hidup, berkembang biak, dan melanjutkan generasinya di habitat alami.

Kisah Marconi juga mengingatkan bahwa pelepasliaran bukanlah akhir dari proses konservasi. Perjalanan setelah kembali ke alam seperti bagaimana orangutan beradaptasi, bertahan hidup dan berkembang biak,merupakan bagian penting dalam upaya membangun populasi orangutan yang berkelanjutan di habitat alaminya.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal KSDAE, Setyawan Pudyatmoko menekankan pentingnya pengelolaan kawasan konservasi secara konsisten melalui perlindungan habitat, pemantauan satwa liar, serta pengendalian berbagai ancaman terhadap kelestarian ekosistemnya.

Menjaga orangutan berarti menjaga rumahnya dan ekosistem di sekitarnya. Perlindungan habitat bukan sekadar tanggung jawab pengelola kawasan, melainkan komitmen bersama yang membutuhkan kepedulian, dukungan, dan tindakan nyata dari seluruh pihak.

Gus Ipul Wajibkan Jajaran Kemensos Jadi Agen Perlinsos dan Tekankan Efisiensi Anggaran

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Foto: Dok. Kemensos

Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mewajibkan seluruh jajaran Kemensos menjadi Agen Perlinsos Digital. Ia juga menekankan efisiensi anggaran dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Dinas yang dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, jajaran Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kemensos, Staf Khusus dan Staf Ahli Menteri Sosial, serta kepala sentra dan kepala balai yang hadir secara daring di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (12/10/2026).

“Karena kita menggelorakan orang lain untuk jadi Agen Perlinsos, maka kami ingin seluruh jajaran Kementerian Sosial siap menjadi Agen Perlinsos,” kata Gus Ipul.

Ia meminta setiap pegawai membantu warga melakukan pendaftaran Perlinsos Digital, terutama masyarakat yang kesulitan mengakses layanan secara mandiri.

“Perlu Agen Perlinsos. Perlu relawan-relawan yang mau membantu supaya bisa memasukkan data keluarga penerima manfaat ke dalam sistem digital kita,” ujarnya.

Gus Ipul menjelaskan, Perlinsos Digital menjadi bagian dari perubahan pengelolaan data bantuan sosial yang lebih terbuka dan melibatkan masyarakat. Melalui sistem tersebut, penerima bantuan dapat melakukan pendaftaran ulang, sementara masyarakat lainnya dapat mengajukan pendaftaran secara mandiri.

“Kalau dulu by name, by address, sekarang by wajah. Wajahnya kelihatan,” katanya, merujuk pada penggunaan verifikasi wajah dalam sistem tersebut.

Dalam rapat, Gus Ipul turut memperlihatkan perkembangan pendaftaran Perlinsos Digital. Sebanyak 7,35 juta warga telah terdaftar dengan dukungan 605 ribu lebih agen Perlinsos. Dari jajaran Kemensos sendiri, sekitar 37 ribu lebih sudah menjadi agen Perlinsos. Gus Ipul meminta seluruh pimpinan unit kerja mempercepat partisipasi pegawai dan melaporkan perkembangannya pada pekan berikutnya.

Selain Perlinsos Digital, Gus Ipul menekankan efisiensi dan percepatan penyerapan anggaran Kemensos tahun 2026. Ia meminta setiap unit kerja segera menghitung potensi sisa anggaran untuk dialihkan ke kebutuhan yang lebih mendesak.

“Cermati, hitung potensi SILPA, konsolidasikan penyerapan anggaran tahun 2026. Laksanakan secara cermat, waktu efektif tinggal satu setengah bulan,” tegasnya.

Gus Ipul meminta belanja wajib, seperti gaji, biaya penyaluran bantuan sosial, permakanan siswa Sekolah Rakyat, dan program pemberdayaan, tetap menjadi prioritas. Sebaliknya, belanja penunjang birokrasi yang tidak mendesak harus dihemat.

“Sudah, belanja kita utamakan untuk kepentingan rakyat. Yang dihemat adalah belanja penunjang birokrasi,” katanya.

Terkait persiapan tahun 2027, Gus Ipul menyampaikan pagu definitif Kemensos yang mencakup dukungan untuk program Sekolah Rakyat. Ia meminta kebutuhan tambahan akibat bertambahnya gedung permanen Sekolah Rakyat segera diantisipasi.

“Kalau misalnya ada tambahan gedung permanen di tahun 2027, itu belum ada anggarannya. Ini perlu kerja keras kita untuk melakukan ABT di awal tahun, karena ini nanti menyangkut permakanan, ini tidak boleh telat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul meminta seluruh Sekolah Rakyat terus melakukan pembenahan, baik dari sisi fasilitas maupun pengelolaan pendidikan. Gus Ipul mengingatkan kepala sekolah agar memastikan seluruh fasilitas terawat dan berfungsi, termasuk di gedung permanen yang sedang dipersiapkan untuk digunakan.

“Semua fasilitas wajib operasional, tidak boleh terkunci atau belum berfungsi,” tegasnya.

Selain fasilitas, Gus Ipul menekankan pentingnya kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun lingkungan pendidikan yang baik. Seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus diperlakukan secara setara.

“Jangan dibedakan antara guru, wali asrama, wali asuh. Jangan dibedakan antara tukang masak dengan keamanan atau security. Perlakukan sama mereka,” ujarnya.

Ia juga meminta kepala sekolah segera menangani persoalan siswa, berkomunikasi dengan orang tua, serta berkoordinasi dengan sentra dan balai Kemensos apabila diperlukan pendampingan.

“Kalau ada masalah, segera tuntaskan, segera hubungi orang tuanya, cari solusi. Jangan nunggu satu dua hari baru menghubungi orang tuanya,” katanya.

Gus Ipul menutup arahannya dengan meminta seluruh jajaran Kemensos ikut mengawal keberlangsungan program Sekolah Rakyat, bukan hanya menyerahkan tanggung jawab kepada kepala sekolah.

“Bangun komunikasi yang baik dengan para kepala sekolah. Ikut awasi, ikut memanggul, ikut membopong bersama-sama Sekolah Rakyat. Jadi ini adalah keluarga kita yang harus kita dukung,” pungkasnya.

Penanganan Karhutla di Enam Provinsi Berlanjut, Presiden Prabowo Instruksikan Optimalisasi Upaya Pemadaman

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026). Foto: BPMI Setpres

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. Turut hadir Gubernur Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah serta Pangdam & Kapolda kedua provinsi tersebut.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa dalam rapat tersebut, dilaporkan sejumlah perkembangan dan langkah penanganan karhutla. Seskab Teddy mengatakan berdasarkan laporan Kepala BNPB, di 6 provinsi paling terdampak karhutla masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang dalam proses pemadaman.

“Saat ini fokus utama tertuju pada 2 provinsi yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan,” ujar Seskab Teddy.

Selain itu, Seskab Teddy menyebut operasi darat juga didukung lebih dari 60.177 personel gabungan, dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, Seskab Teddy juga mengatakan bahwa operasi udara juga dilakukan dalam mempercepat pemadaman api.

“Operasi udara melalui water bombing di sejumlah wilayah juga terus dilakukan untuk mempercepat pemadaman,” imbuh Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Seskab Teddy menyebut kondisi saat ini di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus dioptimalkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan, seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.

“Presiden meminta agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman serta mencegah meluasnya kebakaran,” pungkas Seskab Teddy.

Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts