Jakarta (The Indonesian News) – Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo, menutup secara resmi Pendidikan dan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat (31/7/2026). Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia unggul guna mendukung program prioritas nasional di sektor ekonomi kerakyatan.
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta dari seluruh penjuru Indonesia dinyatakan berhasil lulus. Para peserta telah melewati pembekalan intensif selama satu setengah bulan yang memadukan tiga puluh hari materi bela negara dan lima belas hari kemampuan manajerial untuk membentuk kedisiplinan serta integritas yang tangguh.
Dalam amanatnya, Sekjen Kemhan menegaskan peran krusial para lulusan sebagai ujung tombak pembangunan di wilayah pedesaan maupun pesisir. “Oleh karena itu, saya berharap Saudara mampu menjadi penggerak pembangunan yang berintegritas, adaptif, dan profesional, serta mampu membangun sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegas Letjen TNI Tri Budi di hadapan puluhan ribu peserta, Dikutip dari Keterangan tertulis Biro Infohan Setjen Kemhan, Jumat, 31 Juli 2026.
Pendidikan ini juga terbukti berjalan secara inklusif dengan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Komitmen tersebut tercermin dari partisipasi aktif peserta difabel asal Medan, Muhammad Aulia Ansori. Lulusan Sarjana Perikanan yang mengambil formasi penjamin mutu ini sangat mengapresiasi pendekatan humanis para pelatih yang selalu memberikan penyesuaian aktivitas fisik selama masa pendidikan berlangsung.
Pada sesi keterangan pers seusai upacara, Sekjen kemhan menambahkan bahwa seluruh talenta muda ini akan segera dikembalikan ke daerah masing-masing untuk menunggu tahap pemanggilan. Proses penempatan operasional selanjutnya akan diatur oleh panitia pusat bersama instansi terkait untuk masa penugasan selama dua tahun ke depan. Berbekal wawasan kebangsaan dan kapasitas teknis yang memadai, para lulusan kini siap ditugaskan demi memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
