Jakarta (The Indonesian News) – Indonesia mencatat pencapaian penting di kancah internasional. Pada Sidang ke-63 Dewan HAM PBB tanggal 6 Oktober 2026 di Jenewa, resolusi yang diusulkan Indonesia tentang akses anak terhadap makanan bergizi berhasil diadopsi. Resolusi berjudul “Enhancing equal access of children to adequate nutritious food” tersebut disepakati oleh seluruh anggota Dewan HAM PBB, dengan dukungan dari lebih dari 80 negara dari berbagai kawasan. Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda bergabung bersama Indonesia dalam kelompok pengusul (core group).
Dilansir dari laman Kemlu RI, Senin (12/10/2026), Adopsi resolusi ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya sejak Dewan HAM PBB berdiri, terdapat resolusi yang secara khusus mengangkat isu akses anak terhadap makanan bergizi.
Memastikan gizi anak terpenuhi adalah bagian dari hak asasi manusia. Saat ini, masih ada ratusan juta anak di berbagai negara yang mengalami kekurangan gizi. Dampaknya tidak main-main: pertumbuhan terhambat, prestasi belajar menurun, dan hak-hak anak lainnya ikut terpengaruh. Jika tidak ditangani, dampak ini bisa berlanjut hingga generasi berikutnya.
Melalui resolusi ini, negara-negara didorong untuk memperkuat kebijakan dan program agar memastikan semua anak bisa memperoleh makanan bergizi secara setara. Salah satu fokus utamanya adalah penyediaan makanan bergizi di sekolah, yang tidak hanya mendukung kesehatan anak tetapi juga proses belajar dan perkembangan mereka.
Resolusi ini juga memberi perhatian khusus pada pemenuhan gizi ibu hamil dan menyusui, perlindungan anak dalam situasi konflik dan keadaan darurat kemanusiaan, serta penguatan kerja sama internasional, terutama untuk membantu negara berkembang yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan kapasitas dalam menangani malnutrisi.
Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif Indonesia selama perundingan. Indonesia terus mengedepankan dialog dan menjembatani berbagai pandangan negara anggota, sehingga resolusi ini bisa diterima semua anggota Dewan HAM PBB tanpa keberatan.
Adopsi resolusi ini memperkuat peran dan kontribusi Indonesia dalam mendorong pemajuan hak anak serta pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat internasional. Resolusi tersebut juga menegaskan pentingnya melihat pemenuhan gizi anak sebagai agenda bersama yang membutuhkan komitmen dan langkah nyata di tingkat nasional, sekaligus dukungan melalui kerja sama internasional.
Pencapaian ini juga memperkuat kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB, di mana Indonesia saat ini dipercaya memegang Presidensi, sebuah amanah yang menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong dialog, kerja sama, dan pemajuan hak asasi manusia di tingkat global.
