Jakarta (The Indonesian News) – Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) melalui Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktorat IV) menggelar rapat pendahuluan (entry meeting) dan penandatanganan pakta integritas Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) terhadap proyek Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Pada Senin (19/10/2026) di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) Jakarta.
“Rapat tersebut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel) Sarjono Turin yang mewakili Jamintel, Direktur IV pada Jamintel, serta Kepala Subdirektorat IV.A,” Kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna dalam siaran persnya, Rabu 21 Oktober 2026.
Plt Sesjamintel menyampaikan dukungannya dalam pembangunan nasional dengan menciptakan kondisi yang kondusif dan mengamankan pelaksanaan proyek strategis, agar kegiatan Strengthening Cyber Security Ecosystem in Indonesia dan paket penanganan darurat bencana alam bidang jalan dan jembatan berjalan lancar dan terhindar dari hambatan.
Adapun Kementerian PU mengajukan permohonan melalui Surat Inspektur Jenderal Nomor PW020/B/Ij/2026/797 tanggal 5 Mei 2026 untuk tiga kegiatan penanganan darurat bencana Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari APBN, yaitu delapan paket di Sumatera Utara senilai Rp1,34 triliun, ruas Koto Mambang–Balingka (Malalak) di Sumatera Barat senilai Rp183,62 miliar dan penanganan di Aceh senilai Rp4,77 triliun, dengan total Rp6,29 triliun. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025.
Sesjamintel menjelaskan, PPS tidak melegalkan perbuatan melawan hukum. “Jika ada oknum yang dilaporkan, proses hukum tetap berjalan dengan mengedepankan mekanisme administrasi sesuai Perpres Nomor 3 Tahun 2016, yakni aparat penegak hukum menyerahkan laporan kepada APIP dalam lima hari untuk diaudit dalam 30 hari,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar seluruh stakeholders tidak boleh terbelenggu dengan ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) yang timbul.
“Kita harus tetap bekerja dan berpikir untuk mencari pemecahan dari AGHT yang timbul dan berkarya dengan mengoptimalkan segala potensi yang telah ada,” tutup Sesjamintel.
Rapat pendahuluan tersebut dihadiri Sekretaris Utama dan Inspektur BSSN, jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, pejabat pembuat komitmen, penyedia jasa konstruksi, dan konsultan pengawas pekerjaan.
Selain itu, sejumlah pejabat Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) dari Aceh, Sumut dan Sumbar juga mengikuti kegiatan secara daring melalui konferensi video Zoom, untuk mendukung pengamanan proyek penanganan darurat bencana di wilayah masing-masing.
 melalui Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktorat IV) menggelar rapat pendah){kind=link}