Kupang – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan melaksanakan koordinasi Pengawalan Program Prioritas Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi Tahun 2026 berdasarkan RPJMN 2025–2029 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Pada Rabu (15/4/2026).
Dalam siaran Pers, Brigjen TNI Parwito selaku Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan menegaskan penguatan pemetaan batimetri dan data hidrografi bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi merupakan instrumen strategis negara dalam menjamin keselamatan pelayaran, memperkuat keamanan laut, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data untuk percepatan pembangunan maritim nasional, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur dan ALKI III.
“Ketersediaan data batimetri dan hidrografi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi elemen strategis dalam mendukung keselamatan pelayaran, keamanan maritim, serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan di NTT. Percepatan pemetaan diperlukan melalui kolaborasi lintas sektor, standardisasi teknis, serta skema pembiayaan bersama, dengan prioritas pada jalur pelayaran aktif, kawasan pelabuhan, dan wilayah perbatasan,” jelasnya, Senin, 20 April 2026.
Asdep Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan juga melaksanakan kunjungan kerja ke Mako Kodaeral VII Kupang dalam rangka koordinasi pengawalan program prioritas keamanan laut dan hidro-oseanografi. Hasil pertemuan menegaskan bahwa Kodaeral VII telah memiliki struktur organisasi yang relatif lengkap, namun masih memerlukan penguatan pada aspek sarana, prasarana, dan dukungan operasional guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas di wilayah perbatasan.
Dalam acara tersebut menghadirkan narasumber Alexon Lumba (Plt. Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT), Kolonel Laut (P) Jazim Aziz Mustikawan (Paban Ren Ops Sops Pushidrosal TNI AL), dan Chaterina Agusta Paulus (Universitas Nusa Cendana), serta dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, TNI-Polri, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan maritim lainnya guna memperkuat sinergi dalam mendukung target RPJMN 2025–2029, khususnya di wilayah strategis ALKI III.
