Jakarta (The Indonesian News) – Pemberantasan korupsi membutuhkan lebih dari sekadar penindakan hukum. Pembentukan karakter sejak dalam keluarga, tata kelola desa yang transparan, integritas lembaga peradilan, hingga keterlibatan generasi muda menjadi bagian penting untuk mempersempit ruang korupsi dan membangun kepercayaan masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui rangkaian kegiatan Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) di Provinsi Aceh dan Bengkulu pada 19–22 Oktober 2026. Urgensi penguatan pencegahan hingga tingkat desa turut digarisbawahi Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo.
Di Provinsi Aceh, Rabu (21/10), Ibnu mengungkapkan bahwa sepanjang 2016–2023 tercatat 869 kasus korupsi dana desa di Indonesia. Lemahnya transparansi anggaran, terbatasnya saluran pengaduan, minimnya partisipasi warga, dan belum kuatnya budaya kerja antikorupsi menjadi sejumlah faktor yang perlu dibenahi.
“Pemberantasan korupsi perlu berjalan melalui penindakan, pencegahan, dan pendidikan sebagaimana pendekatan Trisula Pemberantasan Korupsi KPK. Karena itu, aparatur desa perlu memperkuat keterbukaan tata kelola dan pengawasan internal agar anggaran desa dikelola secara bertanggung jawab dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” ungkap Ibnu dalam keterangan tertulis, Jumat 23 Oktober 2026.
Komitmen tersebut tercermin dalam ‘Penganugerahan Desa Percontohan Antikorupsi Provinsi Aceh Tahun 2026’ di Gedung Anjong Mon Mata, Banda Aceh. Sebanyak 15 desa dari sejumlah kabupaten/kota menerima penghargaan, termasuk Gampong Panteriek, setelah melalui penilaian yang melibatkan unsur dinas pemberdayaan masyarakat gampong, dinas komunikasi dan informatika, serta inspektorat.
Ibnu mengapresiasi komitmen Pemerintah Aceh dalam menjalankan Program Percontohan Desa Antikorupsi. Menurutnya, penghargaan ini diharapkan tidak berhenti sebagai pengakuan, tetapi menjadi pendorong bagi desa penerima untuk mempertahankan praktik tata kelola berintegritas sekaligus menginspirasi desa-desa lainnya.
Senada, Wakil Kepala Satuan Tugas (Wakasatgas) Direktorat Permas KPK, David Sepriwasa menambahkan, keterlibatan warga merupakan kunci pengawasan pemerintahan desa. Masyarakat perlu memiliki akses terhadap informasi, ruang untuk menyampaikan masukan, serta kesempatan mengawasi layanan dan penggunaan anggaran agar akuntabilitas berjalan nyata.
Merawat Integritas Lembaga Peradilan
Upaya memperkuat integritas juga menyentuh lingkungan lembaga peradilan sebagai salah satu pilar penegakan hukum. Pada hari yang sama, KPK menggelar Diseminasi Antikorupsi di Aula Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang diikuti 150 peserta. Melalui pemaparan materi dan dialog, kegiatan tersebut membahas nilai-nilai antikorupsi serta pentingnya etika profesi dalam menjaga integritas di lingkungan peradilan.
“Integritas aparatur peradilan menjadi fondasi bagi pelaksanaan tugas yang independen, profesional, dan akuntabel. Penguatan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum,” papar David.
Selain di ruang kerja, pencegahan korupsi perlu dimulai dari ‘keluarga’ sebagai lingkungan pertama pembentukan karakter. Nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kesederhanaan, dan kepedulian yang dibangun melalui keteladanan dapat menjadi bekal untuk mencegah perilaku koruptif dalam kehidupan bermasyarakat maupun saat menjalankan jabatan publik.
Untuk memperkuat peran keluarga, KPK menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas di Gedung Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (22/10). Kegiatan ini diikuti 50 pasangan pejabat eselon I dan II Pemerintah Provinsi Aceh melalui pembelajaran, penyusunan perisai integritas keluarga, perumusan visi dan misi keluarga, serta penandatanganan pakta integritas.
Dari Tanah Rencong ke Bumi Rafflesia
Di Bengkulu, KPK menggelar kegiatan Keluarga Berintegritas di Aula Merah Putih, Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, Selasa (20/10), dengan tema Pentingnya Membangun Karakter Melalui Kebiasaan Keluarga. Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Bengkulu H. Mian, Ketua BKOW Provinsi Bengkulu Eko Kurnia Ningsih, Kepala Dinas P3APPKB Gusti Miniarti, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bengkulu.
Wakasatgas 2 Direktorat Permas KPK Permas KPK, Dion Hardika, menyampaikan bahwa para peserta diajak menghubungkan nilai integritas dengan praktik sehari-hari, mulai dari membangun komunikasi keluarga hingga mengambil keputusan dan mengelola kebutuhan secara bertanggung jawab.
“Pencegahan perilaku koruptif tidak cukup melalui pemahaman tentang pelanggaran hukum, tetapi perlu dibangun lewat kebiasaan jujur dan bertanggung jawab. Agar pesan tersebut lebih dekat dengan masyarakat, pendidikan antikorupsi juga perlu memanfaatkan identitas, pengalaman, dan nilai budaya setempat,” kata Dion.
Pendekatan itu pun, lanjutnya, diterapkan melalui ‘Lokakarya Penulisan Materi Antikorupsi Berbasis Kearifan Lokal’ Bumi Rafflesia di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, Rabu (21/10). Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah daerah untuk menggali potensi budaya lokal sebagai sumber materi pendidikan antikorupsi.
“Penggunaan kearifan lokal dapat menjadikan pendidikan antikorupsi lebih kontekstual. Dengan menghubungkan nilai integritas pada pengalaman sosial dan budaya yang telah dikenal masyarakat, pesan antikorupsi berpeluang menjangkau lebih banyak kelompok melalui berbagai ruang edukasi,” jelas Dion.
Di Bengkulu, KPK mendorong generasi muda mengambil peran dalam gerakan antikorupsi melalui kegiatan Temu Tamu Society: Integrity Starts With Us di Universitas Bengkulu, Selasa (20/10). Kegiatan yang diinisiasi alumni SINTESIS 2026, Dimas Heriyadi, ini merupakan implementasi Rencana Aksi Alumni SINTESIS 2026. Melalui seni, pemutaran film, pemaparan materi, dan diskusi terbuka, kegiatan ini mengajak mahasiswa dan komunitas untuk mengenal serta mendiskusikan nilai-nilai antikorupsi.
Selain menyasar generasi muda, penguatan gerakan antikorupsi juga dilakukan melalui Forum Diskusi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Bengkulu pada Senin (19/10) di Ruang Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu. Forum ini menjadi wadah koordinasi bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat keterlibatan dalam pendidikan dan gerakan antikorupsi di daerah.
Rangkaian kegiatan di Aceh dan Bengkulu menegaskan bahwa ekosistem antikorupsi membutuhkan peran yang saling melengkapi. Keluarga membentuk karakter, desa memperkuat akuntabilitas, lembaga peradilan menjaga integritas penegakan hukum, kearifan lokal mendekatkan pesan kepada masyarakat, sementara generasi muda dan komunitas memperluas partisipasi melalui edukasi dan kreativitas.
Melalui upaya tersebut, KPK mendorong nilai integritas diterapkan secara konsisten, bukan sekadar menjadi materi sosialisasi atau pemenuhan indikator program. Keberlanjutan praktik baik, pengawasan yang efektif, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci membangun tata kelola yang transparan sekaligus mempersempit peluang terjadinya korupsi.
