Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penegakan hukum terhadap perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang terbukti melanggar ketentuan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah mendorong penerapan sanksi secara tegas, termasuk pembekuan, pencabutan, hingga tidak memperpanjang izin, guna memastikan setiap perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaan dan perlindungan wilayah konsesinya.
Penegasan tersebut disampaikan Menko Polkam dalam konferensi pers seusai memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Hak Guna Usaha sebagai Tindak Lanjut Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026). Rapat tersebut difokuskan pada evaluasi kepatuhan perusahaan, efektivitas pengawasan, sinkronisasi data, serta percepatan proses penegakan hukum dan tindak lanjut sanksi terhadap pelanggaran.
“Pemerintah menegaskan bahwa setiap lahan memiliki pihak yang bertanggung jawab. HGU dan PBPH bukanlah hak yang bersifat mutlak. Hak dan perizinan tersebut diberikan negara dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum, termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin,” tegas Menko Polkam.
Berdasarkan perkembangan penegakan hukum, hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait perkara yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas area terbakar dalam wilayah konsesi mencapai 33.514,01 hektare.
Kementerian Kehutanan juga telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum, terdiri atas lima pencabutan, 19 pembekuan, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Selain itu, sebanyak 120 subjek hukum masih dalam proses penanganan tindak pidana. Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melaksanakan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas.
Menko Polkam menekankan bahwa perkembangan tersebut harus ditindaklanjuti melalui langkah penegakan hukum yang lebih cepat, terkoordinasi, dan konsisten. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait memperkuat sinkronisasi data, mempercepat penyelesaian proses hukum, memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan, serta mengawasi pelaksanaan sanksi dan pemulihan lingkungan.
“Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap korporasi, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas, objektif, konsisten, dan memberikan efek jera sehingga karhutla tidak terus berulang setiap tahun,” tegasnya.
Meski demikian, Menko Polkam mengingatkan bahwa penegakan hukum harus tetap mengedepankan objektivitas dan kepastian hukum. Pemerintah harus membedakan perusahaan yang patuh dan sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya dengan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Seluruh proses harus didasarkan pada fakta, bukti, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pesan saya jelas, pengelolaan lahan adalah hak yang disertai kewajiban. Kepentingan ekonomi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga lingkungan dan melindungi keselamatan masyarakat,” ujar Menko Polkam.
Sejalan dengan arahan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa terdapat 11 perusahaan pemegang HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim Polri untuk dilakukan pencabutan hak. Perusahaan tersebut meliputi PT MIB, PT RKA, PT SKM, PT SAE, PT PSLT, PT POS, PT AEL, PT JMS, PT STP, PT ANI, dan PT API.
“Jika dilihat dari beneficial ownership atau kepemilikan manfaatnya, dari 11 perusahaan tersebut terdapat investor dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, serta sejumlah investor dalam negeri,” jelas Nusron.
Nusron menerangkan bahwa tindak lanjut terhadap 11 perusahaan tersebut terbagi dalam lima klaster, yakni pencabutan seluruh HGU, HGU yang telah berakhir masa berlakunya, perusahaan yang telah memiliki izin usaha perkebunan tetapi belum memperoleh HGU sehingga penerbitannya tidak akan dilanjutkan, pencabutan sebagian HGU, serta perusahaan yang masih dalam proses pendalaman.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa pemerintah juga terus memperkuat aspek keselamatan operasi penanggulangan karhutla. BNPB tengah mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP), khususnya dalam pelaksanaan operasi water bombing, termasuk penggunaan perlengkapan keselamatan awak helikopter dan prosedur pengambilan air dari laut maupun sungai.
“Hal-hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” ujar Kristomei.
Terkait penanganan karhutla di Papua Selatan, Kristomei menjelaskan bahwa BNPB telah melaksanakan rapat evaluasi bersama Menteri Kehutanan, Kepala BMKG, Kepala BRIN, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Merauke, serta jajaran TNI dan Polri di wilayah setempat. BNPB juga telah menyampaikan surat kepada Gubernur Papua Selatan untuk meminta klarifikasi dan verifikasi titik-titik api berdasarkan data firespot dan hotspot melalui pemeriksaan langsung di lapangan.
“Kami berharap proses verifikasi tersebut dapat segera dilakukan sehingga penanganan kebakaran lahan di Papua Selatan dapat dilaksanakan secara tepat berdasarkan kondisi faktual di lapangan,” kata Kristomei.
 dan Perizinan Berusaha){kind=link}