Palembang (The Indonesian News) – Pemerintah terus memperkuat dan mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah melalui optimalisasi operasi pemadaman, penguatan koordinasi lintas instansi, serta pemanfaatan teknologi. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja keras dan dukungan seluruh pihak, mengingat beratnya tantangan yang dihadapi petugas selama beberapa bulan terakhir.
Penegasan tersebut disampaikan Menko Polkam usai meninjau langsung operasi pemadaman karhutla di Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (15/10/2026). Dalam peninjauan tersebut, Menko Polkam didampingi Gubernur Sumatera Selatan, Pangdam, Kapolda, serta jajaran TNI, kementerian terkait, dan personel gabungan di lapangan. “Tadi saya sudah ke lapangan walaupun hanya beberapa menit bersama Kapolda, Gubernur, Pangdam, serta jajaran dari jajaran matra TNI, kementerian terkait, dan petugas di lapangan. Rupanya penanganan ini sangat berat sekali, apalagi sudah dua bulan ini berjalan,” ujar Menko Polkam.
Menko Polkam juga mengajak masyarakat untuk memberikan doa dan dukungan moral kepada seluruh personel yang terus berjibaku memadamkan api. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyebut pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap penanganan karhutla. “Terus terang sangat berat, dan ini tentunya memerlukan doa dan restu dari seluruh rakyat Indonesia. Kita harapkan ke depan ini akan semakin mudah diatasi melalui berbagai teknologi yang sudah diupayakan, baik dari pemerintah daerah maupun lintas instansi,” tegasnya.
Dalam upaya mengatasi kendala operasional, Menko Polkam bergerak cepat menindaklanjuti laporan Kapolda dan Pangdam mengenai keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung kegiatan pemadaman. Menko Polkam langsung berkoordinasi dengan Direktur Utama Pertamina dan pejabat-pejabat lain yang terkait guna mempercepat penyelesaian kendala tersebut. Koordinasi ini mendapat respons positif, dengan pasokan BBM dipastikan segera didistribusikan untuk mendukung kelancaran operasi di wilayah terdampak.
Selain mengoptimalkan operasi pemadaman, pemerintah daerah bersama TNI-Polri dan instansi terkait juga menyiapkan langkah pencegahan serta mitigasi jangka panjang. Upaya tersebut mencakup rencana pembangunan ribuan embung, penyekatan kanal (canal blocking), serta pembuatan sumur bor di kawasan rawan kebakaran. Penguatan sarana dan prasarana ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus mempercepat penanganan apabila kebakaran kembali terjadi.
Sebagai bagian dari inovasi penanganan karhutla, Sumatera Selatan juga menjadi lokasi uji coba teknologi pemadam kebakaran bernama Realiza yang berasal dari Brasil. Teknologi tersebut diuji langsung di lokasi kebakaran untuk melihat efektivitasnya dalam mendukung operasi pemadaman. Perwakilan pakar penanggulangan karhutla asal Brasil turut mengapresiasi sambutan dan kerja keras pemerintah Indonesia beserta seluruh unsur yang terlibat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyambut baik pelaksanaan uji coba teknologi tersebut dan menilai terpilihnya Sumatera Selatan sebagai lokasi penerapan awal merupakan suatu kehormatan. Dengan hamparan perkebunan tebu sekitar 100.000 hektare, Sumatera Selatan dinilai memiliki potensi sebagai penyedia bahan baku apabila ke depan dikembangkan fasilitas produksi bahan pemadam tersebut di Indonesia.
Menko Polkam mengapresiasi pemerintah daerah dan seluruh jajaran yang terus berinovasi serta membuka peluang pemanfaatan teknologi baru dalam penanganan karhutla. Ia berharap uji coba ini dapat menjadi langkah awal pengembangan teknologi pemadaman yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Pengembangan teknologi ini diharapkan dapat mempraktikkan langsung pengalaman-pengalaman penanganan kebakaran. Ke depan, jika dibangun pabrik di Indonesia, diharapkan setiap potensi kebakaran di masa mendatang dapat diantisipasi dan dimitigasi jauh lebih awal,” pungkas Menko Polkam.
 di sejumlah wilayah melalui){kind=link}