Jakarta (The Indonesian News) – Pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui langkah terpadu yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla. Koordinasi lintas sektor dilakukan untuk menyatukan langkah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat, mulai dari pemadaman dan perlindungan warga hingga pemantauan kualitas udara, informasi publik, serta penegakan hukum.
Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan percepatan pemadaman di wilayah yang masih mengalami kebakaran dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia.
“Pemerintah berupaya maksimal dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Fokus saat ini adalah mempercepat pemadaman di lahan yang masih terbakar melalui koordinasi lintas sektor, patroli, ground check, serta berbagai upaya lainnya, termasuk penegakan hukum,” kata Honi dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanganan Karhutla di Jakarta, Pada Kamis (17/9/2026).
Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Fahd Pahdepie mengatakan pemerintah berkomitmen menuntaskan persoalan karhutla karena dampaknya bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Pemerintah saat ini menghadapi dua pekerjaan utama, yakni mengendalikan kebakaran di lapangan serta memastikan masyarakat terdampak tetap memperoleh perlindungan dan layanan dasar.
“Karhutla tidak dapat ditangani oleh satu institusi. Hari ini kami hadir untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kerja keras, kolaborasi, dan gotong royong lintas institusi nyata dilakukan di lapangan. Semua pihak bahu-membahu agar karhutla segera dapat ditangani,” ujar Fahd.
Dalam aspek penegakan hukum, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mohammad Irhamni mengatakan sebanyak 219 perkara karhutla ditangani di sejumlah wilayah, dengan jumlah terbesar di Kalimantan Barat sebanyak 65 perkara dan Riau 57 perkara. Dari jumlah tersebut, 54 perkara berada pada tahap penyelidikan dan 116 perkara pada tahap penyidikan. Polri juga melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 95 korporasi yang diduga terkait dengan karhutla, sementara KLH/BPLH telah menyegel 50 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan.
“Kami dari penegakan hukum tentunya berusaha keras untuk mengungkap siapa pelaku kebakaran karena peristiwa pidana telah terjadi dan merugikan masyarakat, baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi,” kata Irhamni. Menurutnya, proses hukum dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik terhadap perbuatan yang disengaja maupun akibat kelalaian.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan melaporkan, berdasarkan data 16 September 2026, titik api masih terpantau di sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Tengah 94 titik, Jambi 39 titik, Kalimantan Selatan 36 titik, Sumatera Selatan 24 titik, Riau 21 titik, dan Kalimantan Barat tujuh titik. Upaya pemadaman terus dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), helikopter water bombing, serta patroli darat dan udara, termasuk penanganan kebakaran di kawasan Bromo dan Gunung Butak, Jawa Timur, serta Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Kebakaran di Putri Cempo, Jawa Tengah, telah berhasil dikendalikan.
“Kami berharap tidak muncul titik api baru sehingga seluruh area yang masih terbakar dapat segera dipadamkan,” kata Berton.
Di tengah upaya pemadaman, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH/BPLH Edward Nixon Pakpahan menyampaikan bahwa kualitas udara di sejumlah wilayah di Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur mayoritas berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar, serta memberikan perlindungan lebih kepada anak-anak, lanjut usia, dan kelompok rentan. Informasi kualitas udara dapat dipantau melalui ISPUNet yang diperbarui setiap 30 menit.
Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marjuki menjelaskan bahwa Indonesia sedang memasuki puncak musim kemarau. Kondisi El Niño yang kuat dan anomali positif suhu muka laut di Samudra Hindia menyebabkan musim kemarau lebih kering dan panjang serta mengurangi pertumbuhan awan.
“Potensi karhutla masih cukup tinggi hingga datangnya awal musim hujan yang diperkirakan pada akhir Oktober sampai awal November,” kata Marjuki.
OMC saat ini disiagakan di Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan kawasan Bromo, dengan pelaksanaan menyesuaikan ketersediaan awan. BMKG juga memprediksi sebaran polutan dalam tiga hari ke depan perlu diwaspadai di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Selain penanganan darurat, pemerintah memperkuat langkah pencegahan dengan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 mengenai larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kemenko Polkam bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga mengevaluasi peraturan daerah mengenai pembukaan lahan berbasis kearifan lokal agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
Pemerintah turut mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membakar sampah sembarangan, serta memastikan puntung rokok dan api perkemahan benar-benar padam. Masyarakat yang menemukan titik api atau kondisi darurat diminta segera melapor melalui layanan 112 atau BPBD setempat.
