Bandung (The Indonesian News) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto memberikan pembekalan strategis kepada 157 Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LV Sesko TNI Tahun Anggaran 2026 di Grha Widya Adibrata Sesko TNI, Bandung, Jawa Barat, Pada Kamis (25/6/2026).
Di hadapan para perwira tinggi masa depan, Kepala BNPB menggarisbawahi pentingnya penguatan kelembagaan di daerah saat situasi darurat, dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bertindak sebagai pemegang tongkat komando utama yang didukung penuh secara integratif oleh unsur TNI, Polri dan kementerian/lembaga terkait.
Dalam pemaparannya yang bertajuk “Transformasi Penanggulangan Bencana Berbasis Teknologi dan Kesiapsiagaan Masyarakat Menuju Indonesia Tangguh Bencana”, Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa keberhasilan operasi tanggap darurat sangat bergantung pada kejelasan garis komando di lapangan.
“Menghadapi bencana apa pun, terlebih dalam skala besar, kita sebagai unsur pimpinan tidak boleh ragu-ragu. Begitu terjadi kedaruratan, posko komando harus segera tegak berdiri, dan garis kepemimpinan harus berjalan efektif demi menyelamatkan masyarakat,” ujar Letjen TNI Suharyanto.
Sesuai dengan regulasi penanggulangan bencana, pemerintah daerah melalui BPBD memegang peran sentral sebagai pengendali utama operasi pemulihan. Kendati demikian, kolaborasi taktis mutlak diperlukan demi memastikan akselerasi penanganan berjalan tanpa hambatan birokratis.
Kepala BNPB menginstruksikan agar unsur TNI yang diperbantukan di daerah senantiasa aktif melakukan asistensi dan pendampingan kepemimpinan tanggap darurat, terutama jika kapasitas manajerial posko di tingkat daerah membutuhkan penguatan taktis. Pengisian peran sebagai Incident Commander (Komandan Posko) darurat bencana harus didasarkan pada kompetensi kepemimpinan dan kapabilitas eksekusi di lapangan.
Sinergi ini dirancang untuk memastikan roda organisasi penanggulangan bencana di setiap daerah tetap bergerak cepat, responsif, dan terstruktur di bawah koordinasi kepala daerah setempat.
Selain penataan struktur organisasi posko komando, aspek pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak harus menjadi prioritas absolut yang tidak boleh ditunda. Kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, layanan kesehatan, hingga penyediaan tenda keluarga yang layak harus segera terdistribusi dalam waktu kurang dari 3 x 24 jam. Dalam konteks ini, Kepala BNPB menjamin koordinasi logistik antara pusat dan daerah berjalan nonstop, bahkan menginstruksikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal tanpa perlu mengkhawatirkan hambatan administratif di awal masa darurat.
“Yang paling utama adalah masyarakat terpenuhi dulu kebutuhannya; pangan, air bersih, dan hunian darurat mereka terjamin. Jangan sampai ada warga yang terlantar. BNPB akan hadir memberikan dukungan penuh secara linier dalam waktu maksimal tiga hari, sekalipun akses transportasi ke lokasi mengalami hambatan total,” tegasnya.
Lebih lanjut, Letjen TNI Suharyanto memaparkan strategi manajemen pengungsian yang humanis dan adaptif terhadap kondisi psikologis masyarakat.
Lulusan terbaik Sesko TNI 2013 itu menekankan bahwa dalam kasus bencana tertentu seperti gempa bumi, warga sering kali enggan dipindahkan ke pusat pengungsian yang jauh karena faktor keamanan harta benda. Oleh karena itu, jajaran di lapangan harus responsif memfasilitasi kebutuhan ini dengan mendirikan tenda-tenda keluarga yang layak dan representatif langsung di pekarangan rumah warga, bukan sekadar menggunakan terpal darurat seadanya.
“Kalau gempa biasanya masyarakatnya tidak mau mengungsi, mengungsinya di depan rumahnya masing-masing karena kalau mengungsi di tempat lain dia khawatir harta bendanya diambil orang. Nah itu juga, dibangunlah tenda-tenda di depan rumahnya, boleh. Buat tenda yang lebih bagus, jangan pakai terpal-terpal,” jelas Kepala BNPB.
Di harapan adik asuhnya, Suharyanto juga mengingatkan bahwa masa tinggal di tenda pengungsian dibatasi maksimal selama 10 hari demi menjaga kualitas hidup dan kesehatan warga. Sebagai solusi transisi, pemerintah daerah bersama kedeputian terkait segera mendorong program Hunian Sementara (Huntara).
Bagi masyarakat yang tidak memiliki kerabat, akan dibangunkan Huntara fisik yang layak dengan dukungan stimulan. Sementara bagi warga yang memilih untuk tinggal mandiri atau menumpang di rumah saudara, pemerintah menyiapkan skema Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000,00 per bulan sebagai bantuan uang kontrakan.
“Jangan masyarakat sudah di tenda, tendanya bagus, tetap di tenda, enggak selesai masalah itu. Itu hanya sementara, maksimal 10 hari. Lalu dibangunlah hunian sementara. Kalau masyarakatnya bilang ‘saya punya keluarga mau nampung saya’, boleh, dia dikasih namanya uang kontrak 600 ribu per bulan. Kalau tidak ada anggota sekalian yang turun atas perintah Anda, itu biasanya lambat,” tambah Letjen TNI Suharyanto.
Akselerasi pemulihan kemudian dilanjutkan secara paralel melalui tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kepala BNPB menginstruksikan pemanfaatan personel di lapangan untuk mengawal ketat proses pendataan kerusakan agar bantuan stimulan perbaikan rumah, baik rusak ringan, sedang, maupun pembangunan Hunian Tetap (Huntap) untuk rusak berat dapat tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran.
Di sisi lain, pemulihan infrastruktur publik yang bersifat darurat dan vital tidak boleh mengalami penundaan birokrasi. Jika ditemukan fasilitas publik seperti jembatan putus atau akses jalan terisolasi akibat tanah longsor yang mengancam pasokan logistik warga, pemegang komando dan unsur pendukung harus segera mengerahkan alat berat saat itu juga.
Perwira lulusan Akmil 1989 itu menekankan bahwa tindakan darurat harus mendahului proses administrasi anggaran agar mobilitas dan keselamatan masyarakat tetap menjadi hukum tertinggi. Sinergi yang utuh pada seluruh siklus ini diyakini akan mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang tuntas, akuntabel, dan tangguh.
“Kalau di sini infrastruktur ada jembatan putus, jalan tertutup, langkah-langkah itu bisa digunakan. Ini butuh alat berat, kalau enggak segera digunakan ini terputus dua hari enggak makan. Enggak usah ragu-ragu, segera aja ambil alat berat untuk supaya itu normal kembali, nanti anggaran-anggarannya dilaporkan kemudian,” pungkas Letjen TNI Suharyanto menutup arahannya.
