Beranda Daerah Pertemuan ke 48 ACDM, jadikan desa ujung tombak hadapi bencana

Pertemuan ke 48 ACDM, jadikan desa ujung tombak hadapi bencana

Suasana forum diskusi “ASEAN Village to the World: Partnership for Sustainable Resilience through the Development of ASEAN Sustainable Resilience Strategies” dalam agenda ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) ke-48 di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (30/7/2026). (Foyo : Bidang Komunikasi Kebencanaan / Danung Arifin)

Bandung (The Indonesian News) – Guna membumikan konsep resiliensi berkelanjutan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Luar Negeri menggelar diskusi strategis di sela-sela Pertemuan ke-48 Komite Penanggulangan Bencana ASEAN (ACDM) menempatkan desa dan komunitas lokal sebagai garda terdepan dalam menghadapi ancaman bencana.

Pertemuan ke-48 Komite Penanggulangan Bencana ASEAN (ACDM) di Bandung, Jawa Barat, pada Kamis (30/7/2026) mengusung tema “ASEAN Village to the World: Partnership for Sustainable Resilience through the Development of ASEAN Sustainable Resilience Strategies”.

Forum ini menempatkan desa dan komunitas lokal sebagai garda terdepan menghadapi ancaman bencana dan perubahan iklim. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai ketua ACDM, tetapi juga selaras dengan visi Asta Cita pemerintah untuk membangun resiliensi masyarakat termasuk pangan dan energi yang dimulai dari tingkat desa.

Deputi Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati yang sekaligus chair Pertemuan ke-48 ACDM mengatakan, desa disorot sebagai penggerak aktif resiliensi berkelanjutan, yang menunjukkan kemandirian dalam pengurangan risiko bencana, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan perlindungan sosial.

“Indonesia percaya bahwa masyarakat lokal yang resiliens merupakan fondasi dari kawasan ASEAN yang resiliens pula,” tegas Deputi Raditya Jati

Kekuatan semangat ASEAN Village atau ‘Desa ASEAN’ diharapkan  dapat memberikan dampak nyata di tingkat lokal. Deputi Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati yang sekaligus chair Pertemuan ke-48 ACDM mengatakan, desa disorot sebagai penggerak aktif resiliensi berkelanjutan, yang menunjukkan kemandirian dalam pengurangan risiko bencana, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan perlindungan sosial.

Hal tersebut juga tidak terlepas dari upaya komunitas dalam mengatasi risiko sistemik dan dampak beruntun. ASEAN menghadapi tantangan yang kompleks dan tumpang tindih karena bencana dapat diperburuk oleh faktor perubahan iklim, darurat kesehatan, dan gangguan ekonomi. ASEAN tidak hanya harus merespons situasi tersebut tetapi berupaya mengantisipasi risiko dan mengurangi kerentanan.

Melalui pendekatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat atau whole-of-society, konsep resiliensi berkelanjutan ini didorong untuk masuk ke dalam seluruh sektor kerja sama di ASEAN.

Menurutnya, inisiatif ini adalah langkah konkret Indonesia dalam menerjemahkan Visi Komunitas ASEAN 2045 agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Acara ini menjadi wadah bertemunya perwakilan negara-negara ASEAN, akademisi, hingga mitra pembangunan untuk menjembatani praktik baik di tingkat komunitas dengan kebijakan di tingkat regional. Keselamatan lingkungan, ketahanan sosial, hingga energi dibahas secara komprehensif lewat kolaborasi lintas sektor.

Sebagai tindak lanjut, Indonesia mengajukan proposal percepatan implementasi Deklarasi Pemimpin ASEAN 2023 tentang resiliensi berkelanjutan melalui konsep ASEAN Sustainable Resilience Strategies. Diskusi ini melahirkan sejumlah rekomendasi kebijakan dan peta kemitraan yang akan menjadi modal kuat ASEAN dalam menghadapi tantangan global Pasca-2030.

Dalam sesi diskusi, Indonesia berkesempatan untuk berbagi pengalaman sukses dalam mengimplementasikan program Desa Tangguh Bencana (Destana). Program ini digerakkan dengan menitikberatkan pada upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas.

Upaya tersebut sangat krusial mengingat kondisi geografis wilayah Indonesia yang rawan terhadap berbagai ancaman bencana. Oleh karena itu, BNPB menjadikan Destana sebagai strategi prioritas. Komitmen ini diperkuat melalui kehadiran Peraturan BNPB Nomor 7 Tahun 2025 yang mengukuhkan posisi desa maupun kelurahan sebagai ujung tombak ketangguhan bencana.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo, menjelaskan bahwa program Destana bertujuan untuk membangun kapasitas mandiri tingkat desa agar mampu beradaptasi, menghadapi, dan pulih dengan cepat dari dampak bencana.

“Masyarakat dan pemerintah desa bertindak sebagai aktor utama, bukan sekadar penerima manfaat,” demikian Pangarso dalam forum diskusi tersebut.