Jakarta (The Indonesian News) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada Juli–September 2026. Kondisi ini harus mulai diantisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan ketersediaan air, kondisi kesehatan, serta kebutuhan multisektor yang terdampak dapat terkendali.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, memaparkan, puncak kemarau pada Juli mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26 persen luas daratan Indonesia. Sedangkan, puncak kemarau terjadi di 369 ZOM (48,84 persen luas daratan) pada Agustus dan 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) pada September.
“Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian Tengah, dan Papua bagian timur,” papar Faisal di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta (10/6/2026).
Lalu pada bulan Agustus 2026, puncak musim kemarau terjadi di Sumatra bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua.
Sebanyak 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) memasuki puncak kemarau pada September 2026, meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Pegunungan bagian tengah.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menambahkan, berdasarkan pemantauan BMKG hingga akhir Mei 2026, sebanyak 200 ZOM (11,83 persen luas daratan) sudah memasuki musim kemarau. Wilayah yang telah mengalami kemarau di antaranya sebagian Sumatra, sebagian Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah bagian timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan sebagian Papua.
Maluku Utara, dan sebagian Maluku.
Ardhasena mengungkapkan, musim kemarau di Indonesia pada tahun 2026 ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibanding rata-rata normalnya. Kondisi ini memerlukan penyesuaian ekstra mengingat adanya peluang El Nino.
“BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen, namun demikian dampaknya untuk wilayah Indonesia ketika bertemu periode Musim Kemarau hingga pertengahan bulan Oktober,” imbuh Ardhasena.
Dalam menghadapi puncak musim kemarau, BMKG rekomendasikan kepada pelaku sektor pangan untuk menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. Sementara bagi sektor sumber daya air, dapat melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat.
BMKG turut mengimbau pelaku sektor energi untuk memastikan kapasitas air bendungan untuk operasional PLTA. Kemudian, pemerintah daerah diharapkan menyiapkan mekanisme respons cepat untuk antisipasi memburuknya kualitas udara yang berpotensi memicu ISPA.
Dengan kondisi iklim yang kering, kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu ditingkatkan. BMKG bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan berkoordinasi untuk memperkuat pencegahan karhutla, salah satunya melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Plt. Deputi Bidang Meteorologi, Andri Ramdhani, menegaskan bahwa pelaksanaan OMC dilakukan secara situasional dengan menyesuaikan dinamika atmosfer yang sedang aktif dalam skala jam hingga 10 hari.
Demikian itu, Faisal mengingatkan, informasi pemutakhiran prediksi iklim ini diharapkan dapat menjadi referensi terkini bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun langkah antisipasi lanjutan dan penguatan strategi adaptasi, khususnya pada sektor-sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim.
“BMKG secara aktif berkomunikasi, berkoordinasi, serta melakukan pendampingan kepada pemangku kepentingan di tingkat daerah, seperti pemerintah daerah (pemda), Forkopimda, BPBD, dan semua pihak yang membutuhkan informasi yang lebih detail dan bagaimana cara memitigasi serta beradaptasi terkait dengan kondisi iklim yang terjadi saat ini,” tutur Faisal.
Untuk perencanaan aksi dini yang lebih rinci sesuai kondisi iklim di wilayah masing-masing, masyarakat diharapkan dapat menghubungi Kantor BMKG terdekat. BMKG juga mengimbau masyarakat senantiasa merujuk saluran resmi BMKG untuk memperoleh informasi terkait cuaca, iklim, dan gempa bumi, sehingga terhindar dari informasi yang tidak terverifikasi dan berpotensi menimbulkan keresahan maupun kepanikan di masyarakat.
