Jakarta (The Indonesian News) – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru saja dilantik Nanik Sudaryati Deyang telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memantapkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus utama yang akan dilakukan adalah meningkatkan efektivitas program, memperkuat kualitas layanan, serta memastikan bantuan gizi tepat sasaran tanpa membebani keuangan negara. Nanik mengatakan ada empat langkah yang dilakukan.
Langkah pertama adalah melakukan efisiensi anggaran melalui moratorium pembangunan titik layanan dan dapur baru. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menata kembali distribusi dapur yang saat ini dinilai belum merata.
“Agar tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi,” kata Nanik usai dilantik di Istana Negara Jakarta, Senin (8/6).
Dia mencatat saat ini terdapat 27.877 dapur operasional berdasarkan virtual account yang tercatat di BGN. Pihaknya akan menghentikan sementara penambahan dapur baru untuk melakukan evaluasi dan penataan kebutuhan di setiap daerah.
“Kita akan tata. Apakah dapur ini sudah bisa melayani penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan. Artinya, kita enggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya,” ujarnya.
Langkah kedua adalah melakukan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat. BGN akan memastikan program benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan intervensi gizi. BGN akan meninjau kembali jumlah penerima manfaat yang saat ini mencapai sekitar 63 juta orang agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran.
“Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi, kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi,” jelasnya.
Langkah ketiga adalah memperkuat pengawasan kualitas layanan. Nanik menegaskan pihaknya bersama Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono, bukan hanya meningkatkan kuantitas penerima manfaat, tapi juga memastikan kualitas layanan yang diberikan sesuai standar.
“Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi kualitas. Sehingga, kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading,” katanya.
Langkah keempat adalah mencari skema pembiayaan alternatif untuk anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). BGN berupaya mengurangi ketergantungan pada APBN dengan menggandeng investor, memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga membuka peluang hibah.
“Kami coba kerja samakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar yang misalnya berinvestasi. Masa sih bikin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau, kan enggak mahal juga,” ujar Nanik.
Mencari pola terbaik
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa berbagai langkah evaluasi yang dilakukan BGN merupakan bagian dari upaya mencari pola terbaik dalam pelaksanaan program MBG, terutama untuk wilayah yang memiliki karakteristik berbeda.
“Tidak semua wilayah memungkinkan untuk dibuat seragam secara sistem,” kata Prasetyo Hadi.
Menurutnya, sejumlah alternatif sedang dikaji oleh jajaran pimpinan baru BGN, termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah dalam pelaksanaan program di daerah tertentu.
“Salah satunya misalnya ada usul atau ide untuk yang tadi saudara sebutkan, dalam melibatkan kantin-kantin sekolah. Tapi semua sedang dikaji oleh teman-teman pimpinan BGN yang baru,” ujarnya.
Prasetyo Hadi menegaskan evaluasi yang dilakukan tidak berarti seluruh sistem yang sudah berjalan akan dirombak total. Menurutnya, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki kondisi yang berbeda sehingga memerlukan penanganan yang berbeda pula.
“Semua di-review, tapi bukan berarti akan diganti atau semua dirombak total. Kalaupun ada catatan-catatan, ada masalah, sesungguhnya itukan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Sehingga, penanganannya masing-masing tentu berbeda” tegasnya.
Dia menegaskan tujuan utama seluruh evaluasi tersebut adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih baik dan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
“Terutama untuk adik-adik kita para siswa, kemudian untuk ibu-ibu hamil dan menyusui, serta kepada adik-adik usia di bawah lima tahun, itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Sumber: Press Release Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI
