Target Penyelesaian dan Alasan Revisi
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan, percepatan kerangka regulasi tersebut merupakan respons cepat pemerintah terhadap dinamika ekonomi global. Peningkatan produksi dalam negeri akan menjadi tameng utama ketahanan energi nasional dari dampak ketidakpastian mata uang asing.
“SKK Migas meminta jika bisa akhir Juni 2026 sudah bisa diselesaikan kerangka regulasinya dan diimplementasikan pada awal Juli. Jika produksi dalam negeri meningkat, kita akan mengurangi impor dan tidak terpengaruh fluktuasi mata uang,” ujar Yuliot melalui keterangan resmi pada hari yang sama.
Optimalkan Peran BUMN
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, revisi regulasi difokuskan untuk mengoptimalkan peran badan usaha milik negara (BUMN). Pemerintah sebenarnya telah memiliki Keputusan Menteri (Kepmen) yang mengatur MNK, namun diperlukan penyesuaian regulasi yang lebih kuat.
“Tapi ada beberapa hal yang perlu kami revisi untuk memperkuat dukungan kami ke Pertamina,” ujar Laode.
Kondisi Defisit Energi Nasional
Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN), urgensi pembenahan sektor migas kian mendesak karena konsumsi minyak nasional saat ini mencapai sekitar 1,52 juta barel per hari. Angka tersebut berbanding terbalik dengan produksi domestik yang masih tertahan di kisaran 610 ribu barel per hari, sehingga memicu defisit yang harus ditutupi melalui impor.
Kondisi serupa terjadi pada sektor gas, di mana Indonesia diproyeksikan membutuhkan LPG hingga 10 juta ton pada tahun 2026, dengan 7,8 juta ton di antaranya dipenuhi dari jalur impor.
Tekanan terhadap sektor energi kian terasa seiring pergerakan nilai tukar rupiah yang melemah 17 poin atau 0,09 persen ke posisi Rp18.066 per dolar AS pada Jumat pagi, dibandingkan posisi penutupan sebelumnya di level Rp18.049 per dolar AS.
