Beranda blog Halaman 83

69.388 Jemaah Haji Indonesia telah Tiba di Tanah Air

Foto : Dok.Kemenhaj

Makkah (The Indonesian News) – Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M memasuki hari ke-53. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah.

Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha, menyampaikan bahwa hingga hari kesebelas masa pemulangan, proses kepulangan jemaah berjalan sesuai rencana.

“Alhamdulillah, proses pemulangan jemaah haji Indonesia terus berlangsung dengan lancar. Hingga hari ini, sebanyak 187 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 72.825 jemaah dan 747 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan mencapai 73.572 orang,” ujar Ichsan di Makkah dalam keterangan tertulis Jumat (12/6/2026).

Ia menjelaskan, dari jumlah tersebut sebanyak 176 kloter telah tiba di Indonesia dengan total 68.686 jemaah dan 702 petugas. Dengan demikian, jumlah kedatangan di Tanah Air hingga saat ini mencapai 69.388 orang. Selain itu, proses pergerakan jemaah Gelombang II dari Makkah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga hari ini, sebanyak 88 kloter dengan jumlah 33.820 jemaah dan 352 petugas telah diberangkatkan menuju Madinah, atau total sebanyak 34.172 orang.

Sementara itu, jemaah haji khusus yang telah kembali ke Indonesia sampai dengan hari ini tercatat sebanyak 15.802 orang, terdiri atas 15.066 jemaah dan 736 petugas.

Menurut Ichsan, keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari lancarnya pelaksanaan ibadah dan operasional pemulangan jemaah, tetapi juga dari nilai-nilai kemabruran yang terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Haji merupakan perjalanan spiritual yang diharapkan melahirkan perubahan diri yang nyata. Karena itu, kemabruran haji harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, kepedulian terhadap sesama, semangat gotong royong, serta kontribusi positif bagi lingkungan. Dari sinilah lahir sukses peradaban yang menjadi salah satu cita-cita besar penyelenggaraan haji Indonesia,” ujar Ichsan.

Ia juga kembali mengingatkan seluruh jemaah agar tidak memasukkan air zamzam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Air zamzam akan dibagikan kepada jemaah melalui debarkasi setibanya di Indonesia sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

“Air zamzam yang menjadi hak jemaah telah disiapkan dan akan diterima setibanya di Tanah Air. Karena itu kami mengimbau seluruh jemaah untuk tidak menyimpan air zamzam di dalam koper guna menghindari kendala dalam proses pemeriksaan dan penerbangan,” tegasnya.

Selain itu, jemaah yang masih berada di Arab Saudi diimbau untuk tetap menjaga kesehatan dan memperkuat kepedulian terhadap sesama jemaah selama menunggu jadwal kepulangan ke Tanah Air. Cuaca yang masih panas memerlukan perhatian bersama agar seluruh jemaah dapat menjalani sisa perjalanan ibadah dengan aman dan nyaman.

“Kami mengajak seluruh jemaah untuk saling menjaga dan saling membantu. Jika melihat ada jemaah yang membutuhkan bantuan, terutama lansia, penyandang disabilitas, atau jemaah yang sedang kurang sehat, jangan ragu untuk memberikan perhatian dan pertolongan. Semangat kebersamaan dan gotong royong yang tumbuh selama berhaji merupakan bagian penting dari kemabruran yang harus terus dijaga,” katanya.

Ichsan mengajak seluruh jemaah untuk menjadikan nilai-nilai haji sebagai bekal dalam kehidupan setelah kembali ke Tanah Air.

“Perjalanan haji memang telah usai, tetapi pengabdian sebagai haji mabrur baru dimulai. Sukses peradaban dimulai dari hal-hal sederhana, seperti kepedulian kepada sesama, saling menghormati, menjaga ketertiban, dan menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar. Nilai-nilai inilah yang kami harapkan terus hidup, baik selama jemaah masih berada di Tanah Suci maupun setelah kembali ke Indonesia. Dengan demikian, kemabruran haji tidak hanya dirasakan oleh pribadi masing-masing, tetapi juga membawa kebaikan bagi masyarakat, bangsa, dan peradaban yang lebih baik,” pungkasnya.

Jampidsus Dorong Aspidsus dan Kajari Kuasai Public Speaking

Jampidsus Febrie Adriansyah saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Kemampuan Berbicara di Depan Umum di Jakarta, Kamis (11/6/2026). (Foto : Puspenkum Kejagung RI).

Jakarta (The Indonesian News) – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah secara resmi membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas dalam Hal Kepemimpinan dan Kemampuan Berbicara di Depan Umum (Public Speaking) di Jakarta, Pada Kamis (11/6/2026).

Febrie Adriansyah mengatakan, keberhasilan penegakan hukum saat ini tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang ditangani atau aset yang berhasil disita.

“Lebih dari itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Kejaksaan dalam memberantas korupsi menjadi ukuran penting yang harus terus dijaga,” Kata Jampidsus dalam keterangan tertulis.

Ia menilai penanganan perkara korupsi, terutama yang berdampak luas terhadap masyarakat dan perekonomian negara, membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya memahami aspek hukum.

“Para Aspidsus dan Kajari juga harus mampu menjadi wajah Kejaksaan yang tegas, humanis, dan berintegritas di tengah masyarakat,” Ujarnya.

Terkait kemampuan berbicara di depan umum, Jampidsus menekankan pentingnya komunikasi publik sebagai bagian dari strategi penanganan perkara. Menurutnya, pengelolaan informasi dan narasi perkara harus dipersiapkan sejak awal agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai proses hukum yang berjalan.

Ia mengingatkan agar para pejabat Kejaksaan tidak hanya menggunakan bahasa hukum yang sulit dipahami saat memberikan keterangan kepada media.  Penjelasan harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan menjelaskan dampak nyata korupsi terhadap kehidupan masyarakat.

“Jika proyek infrastruktur mangkrak atau hak pendidikan anak-anak hilang akibat korupsi, maka hal itu harus disampaikan kepada masyarakat. Rakyat perlu mengetahui bahwa negara hadir melalui Kejaksaan untuk melindungi kepentingan mereka,” tegasnya.

Jampidsus juga menyampaikan empat elemen penting yang harus menjadi pedoman dalam penanganan perkara tindak pidana khusus.

Keempat elemen tersebut meliputi perkara yang tuntas, tim yang solid, informasi yang terstruktur, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Melalui pelatihan ini, Jampidsus berharap seluruh jajaran Pidsus di daerah semakin percaya diri saat berhadapan dengan media maupun masyarakat.

“Mereka diharapkan mampu menyampaikan informasi secara akurat, memanfaatkan media digital dengan bijak, serta tetap menjunjung tinggi etika hukum dan profesi Kejaksaan,” Tutup Jampidsus.

Kegiatan ini diikuti para Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dari seluruh Indonesia sebagai upaya memperkuat kepemimpinan dan komunikasi publik dalam penanganan perkara korupsi.

Danantara: DSI Focuses on Preventing Transfer Pricing and Under-Invoicing, Not Taking Over Exports

Chief Operating Officer of Danantara Indonesia, Dony Oskaria (Source : Bakom RI)

Jakarta (The Indonesian News) – Chief Operating Officer of Danantara Indonesia, Dony Oskaria, has affirmed that the establishment of PT Danantara Sumber Daya Indonesia (Persero), or DSI, is not intended to take over export activities or to act as a natural resource export intermediary that would harm businesses.

On the contrary, he emphasized that DSI was formed to ensure that Indonesia’s strategic natural resource commodities are sold at their true value.

Thus, he said, DSI’s presence aims to prevent fraudulent export practices such as transfer pricing and under-invoicing, which have long harmed the state.

“We are simply ensuring  our goal is actually, ‘Hey, you’re selling at the right price, right?’ That’s truly our objective. Not taking their goods and becoming a middleman who then sells them,” Dony explained in the “Bukan Kaleng-Kaleng” podcast, as quoted on Thursday (June 11, 2026).

Dony emphasized that the government established DSI based on conditions observed in the field.

He explained that Indonesia has long faced the practice of transfer pricing selling exports at lower prices to affiliated companies owned by exporters as well as under-invoicing, which is reporting export values lower than their actual worth, thereby reducing state revenue.

The government, he continued, certainly does not want these practices to continue. He affirmed that Indonesia no longer wants to be harmed by rogue exporters so that the state and the people can obtain optimal benefits from export activities.

“What matters is that the goal is that transfer pricing must not occur, under-invoicing must not occur. So how does the government monitor this? DSI was established,” he added.

Furthermore, Dony said that preventing transfer pricing and under-invoicing will be DSI’s main priority during the transition period of the single-door natural resource export policy, from June 1 to December 31, 2026.

During this transition period, businesses or exporters may continue their export activities as usual, but they are required to report their export activities to DSI through the export service system of the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) under the Ministry of Finance.

However, he asked businesses not to worry about the policy’s implementation during the transition period, as the government will continue to honor existing contracts. Additionally, the policy will be evaluated after three months of implementation.

Thus, Dony affirmed that the government has no interest in destroying the existing trade ecosystem. Rather, the policy is designed to strengthen state revenue, increase businesses’ profits, and create healthier export governance.

“So don’t worry. There is no desire from the government to destroy our revenue system. On the contrary, we want our revenue to become even larger. And what is the impact for those on the stock exchange? With our oversight, our friends on the exchange should become even more confident,” he explained.

Source: Press Release from the Government Communications Agency (Bakom RI) of the Republic of Indonesia

Wapang TNI Bersama Menhan RI Tinjau Lokasi Industri Strategis dan Yonif TP 938/Pancasona  di Jawa Barat

Wapang TNI Bersama Menhan RI Tinjau Lokasi Industri Strategis dan Yonif TP 938/Pancasona  di Jawa Barat, Rabu (10/6/2026). (Foto : Puspen TNI).

Jakarta (The Indonesian News) – Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa melaksanakan peninjauan ke Lokasi Pabrik Mobil Nasional di Subang serta Yonif TP 983/Pancasona di Bandung Barat, Jawa Barat, Pada Rabu (10/6/2026).

Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi mengatakan, Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pembangunan industri strategis nasional dan kesiapan pertahanan negara.

“Di lokasi Pabrik Mobil Nasional, Menhan menegaskan bahwa penguatan industri manufaktur berbasis teknologi menjadi langkah penting dalam memperkuat kemandirian bangsa, mendorong penguasaan teknologi, meningkatkan daya saing industri nasional, serta membuka peluang kerja bagi sekitar 2.000 tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian daerah,” Kata Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 12 Juni 2026.

Menhan juga meninjau Yonif TP 938/Pancasona di Bandung Barat. Dalam arahannya, Menhan mendorong pengembangan kegiatan sosial, termasuk donor darah secara rutin sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Menhan menegaskan bahwa prajurit Yonif TP harus mampu menjadi penggerak kemajuan yang mampu memberikan manfaat langsung bagi pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat,” Tutup Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi.

Energi Hijau Jadi Fokus Pertemuan Presiden Prabowo dengan Jusuf Kalla

Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla didampingi Solihin Jusuf Kalla, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026). (Foto: BPMI Setpres).

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla didampingi Solihin Jusuf Kalla, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas upaya memperkuat ketahanan energi nasional melalui percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi bersih guna mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pembahasan bersama Presiden Prabowo difokuskan pada peningkatan kapasitas energi nasional sebagai salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan swasembada energi dan menjaga laju pembangunan ekonomi.

“Saya dengan Solihin baru saja berbicara lama dengan Bapak Presiden didampingi juga oleh Pak Sekneg dengan Pak Seskab untuk meningkatkan kemampuan energi di Indonesia yang kita kenal itu swasembada energi. Kita siap untuk, kita sudah membangun 1.500 mega(watt) PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) ini kita siap membangun lagi 2.000 mega(watt) termasuk juga PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas),” ujar Jusuf Kalla.

Menurut Jusuf Kalla, kebutuhan energi Indonesia akan terus meningkat seiring target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur energi, khususnya energi hijau, menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pasokan listrik yang memadai bagi sektor industri maupun masyarakat.

“Karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6 persen, sampai 8 persen itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu tanpa energi itu kita akan sulit untuk meningkatkan itu, karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional khususnya green energy untuk menjadi bagian daripada pembangunan nasional, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Bapak Presiden sampai 8 persen, sekarang 5-6 persen, karena itu butuh energi yang kuat seperti itu,” imbuh Jusuf Kalla.

Lebih lanjut, Jusuf Kalla menyebut rencana pengembangan tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp60 triliun hingga Rp70 triliun. Menurut Jusuf Kalla, desain proyek dan lokasi pembangunan telah tersedia sehingga proses selanjutnya akan difokuskan pada pembahasan teknis guna mempercepat realisasi investasi.

“Desain sudah ada, tempat sudah ada, tinggal pembicaraan dengan teknisnya dan beliau, Bapak Presiden setuju untuk segera kita realisir seperti itu. Karena memang bisnisnya karena investasi,” ujar Jusuf Kalla.

Selain membahas sektor energi, Presiden Prabowo dan Jusuf Kalla juga bertukar pandangan mengenai sejumlah isu internasional, termasuk perkembangan situasi perdamaian di kawasan Thailand Selatan serta dinamika yang terjadi di Pakistan dan Afghanistan.

Pantau Pemulangan PMIB di PLBN Entikong, Kemenko Polkam Tegaskan Negara Hadir di Perbatasan

Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) dari Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barat, kamis (11/6/2026). (Foto : Humas Kemenko Polkam).

Pontianak (The Indonesian News) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melaksanakan pemantauan langsung pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) dari Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barat.

“Pemantauan ini untuk memastikan kehadiran dan pelindungan negara di wilayah perbatasan. PLBN Entikong merupakan salah satu pintu masuk utama pemulangan PMIB dari Malaysia ke Indonesia,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba, saat memberikan arahan di PLBN Entikong, Kamis (11/6/2026).

Koba menjelaskan bahwa pemulangan 65 PMIB melalui perbatasan darat Tebedu-Entikong terlaksana atas koordinasi Pemerintah Indonesia dengan otoritas Malaysia. Dari jumlah tersebut, terdapat 7 anak-anak yang ikut dipulangkan.

Pemulangan tersebut turut dipantau oleh Konsul Jenderal RI Kuching, Dr. Abdullah Zulkifli. Ia menegaskan pentingnya PMI memahami aturan di negara tujuan, termasuk kewajiban memiliki dokumen lengkap sesuai prosedur.

“Negara akan menjamin proses kepulangan sesuai aturan yang berlaku. Ini merupakan bentuk kehadiran negara bagi pekerja migran,” ujar Abdullah.

Dalam kegiatan tersebut, Deputi Bidkoor Pollugri Kemenko Polkam selaku Ketua II Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga meninjau langsung kondisi faktual PLBN Entikong. Peninjauan mencakup kesiapan sarana, prasarana, dan layanan pemulangan bagi PMIB.

“Perbaikan sarana dan prasarana perlu terus dilakukan untuk memastikan layanan pemulangan PMIB berjalan memadai. Peningkatan aspek keamanan juga penting, termasuk pemantapan strategi keamanan perbatasan,” ujar Koba.

Sementara itu, Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Seriulina Br Tarigan, menegaskan pentingnya bekerja ke luar negeri secara legal. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan keselamatan PMI serta mencegah penipuan dan tindak pidana perdagangan orang.

“Jangan pernah tergiur bekerja ke luar negeri secara non-prosedural. Pastikan memiliki dokumen lengkap dan bertanya kepada instansi yang tepat mengenai mekanisme bekerja ke luar negeri,” ujar Seriulina.

Kemenko Polkam menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen melindungi PMIB, termasuk merespons kebutuhan mereka secara cepat dan efektif. Langkah tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia.

Presiden Prabowo Tingkatkan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru

Keterangan pers Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti usai diterima Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026). (Foto : BPMI Setpres).

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada Kamis, 11 Juni 2026, di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menekankan komitmen pemerintah untuk mendorong kualitas pendidikan nasional melalui peningkatan kesejahteraan hingga pengembangan kompetensi guru.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan penyesuaian tunjangan bagi para guru. “Tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non-ASN, tunjangannya dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran tunjangan tersebut yang disalurkan secara langsung ke rekening masing-masing guru setiap bulannya. Menurut Mendikdasmen, hal ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah untuk menghadirkan tata kelola yang lebih sederhana dan efektif.

“Ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan,” ungkapnya.

Di samping peningkatan kesejahteraan, pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat kualitas para tenaga pendidik melalui program beasiswa bagi guru. Abdul Mu’ti menuturkan program tersebut juga dijalankan melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

“Tahun 2025 kami mengalokasikan biasiswa untuk 12.500 guru yang belum D4 atau S1 dengan beasiswa 3 juta per semester. Program ini sudah berjalan dengan sistem RPL, sudah masuk semester kedua, dan insyaallah sebagian akan bisa diwisuda pada tahun ini,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Mendikdasmen menuturkan bahwa program tersebut masih akan dilanjutkan pada tahun 2026 dengan alokasi sejumlah 150.000 guru dengan nominal beasiswa yang tetap sama.

“Dan sekarang masih proses pendaftaran, karena kami masih terus menunggu para guru untuk dapat mengikuti program ini. Itu yang berkaitan dengan kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas guru,” jelasnya.

Bagi Presiden Prabowo, guru bukan sekadar profesi, melainkan pilar utama pembentukan generasi bangsa. Karena itu, investasi pada kesejahteraan dan kualitas guru merupakan investasi strategis untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan mampu membawa Indonesia menuju kemajuan.

Presiden Prabowo Panggil Menteri ESDM, Pastikan BBM Subsidi serta LPG Tetap Stabil

Keterangan pers Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026) (Foto : BPMI Setpres).

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026. Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif.

“Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” ujar Bahlil dalam keterangannya.

Menurut Bahlil, terdapat sejumlah agenda prioritas yang menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya adalah percepatan program peralihan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG) sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi nasional.

Selain itu, Bahlil menyebut dalam pertemuan tersebut juga dibahas pendataan sektor pertambangan guna memastikan tata kelola yang lebih baik, serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).

“Sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG-CNG. Yang kedua, pendataan tambang. Dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita,” imbuh Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.

“Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” ungkap Bahlil.

“Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian,” lanjut Bahlil.

Terkait kondisi kelistrikan di sejumlah wilayah, Bahlil menjelaskan bahwa pasokan batu bara untuk pembangkit listrik nasional dalam kondisi aman. “Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu tidak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya,” ungkap Bahlil.

Melalui penguatan ketahanan energi, percepatan hilirisasi, diversifikasi sumber energi, serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia menuju kemandirian dan ketahanan jangka panjang.

Panglima TNI Terima Audiensi Pengurus Pusat PPAD

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima audiensi jajaran PPAD, Kamis (11/6/2026). (Foto : Puspen TNI).

Jakarta (The Indonesian News) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima audiensi jajaran Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) dipimpin Ketua Umum PPAD Mayjen TNI (Purn) Dr. Komaruddin di Subden Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Pada Kamis (11/6/2026).

Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi mengatakan, Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan sebagai wadah silaturahmi serta komunikasi antara TNI dan para purnawirawan.

“Pertemuan ini menjadi sarana bertukar pandangan mengenai berbagai isu kebangsaan sekaligus mempererat hubungan dan sinergi dalam mendukung kepentingan bangsa dan negara,” Kata Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 12 Juni 2026.

Melalui audiensi ini, TNI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kebersamaan dengan keluarga besar TNI, termasuk para purnawirawan, dalam memelihara semangat kebangsaan dan persatuan demi kepentingan bangsa dan negara.

Prabowo: To Defend the People, We Must Maintain Good Relations with All Countries

President Prabowo Subianto

Lampung (The Indonesian News) – President Prabowo Subianto has affirmed that Indonesia will continue to maintain good relations with all countries as part of its efforts to defend and fight for the interests of the people.

According to the President, Indonesia’s foreign policy must be based on the principles of friendship, cooperation, and a free and active stance amid global geopolitical dynamics.

“To defend the interests of the people, we must indeed maintain good relations with all governments,” Prabowo said in his remarks at the opening of the HIPMI National Conference in Lampung on Wednesday (June 10, 2026).

He emphasized that Indonesia does not wish to be hostile toward any nation and will continue to prioritize a constructive approach in international relations. For this reason, Indonesia adheres to the principle of being a “good neighbor” to other countries.

Prabowo stressed that as head of state, his primary duty is to safeguard and protect the interests of the Indonesian people. Therefore, every policy, including in the field of foreign affairs, must be oriented toward the national interest.

As President of Indonesia, I was elected by the people to protect the Indonesian people,” he asserted.

On that occasion, Prabowo also affirmed that Indonesia will continue to maintain friendships with all global powers without taking sides or becoming involved in rivalries or specific military alliances. According to him, this stance is in line with Indonesia’s long-standing foreign policy tradition.

“That is why as soon as I received the mandate as president, I immediately reaffirmed that our foreign policy would continue this path,” he said.

Prabowo added that Indonesia will continue to uphold the principle of a free and active foreign policy, which has been the foundation of national diplomacy. This principle is manifested through a non-aligned and non-block stance, while still actively contributing to maintaining world peace and stability.

“A non-aligned policy. A non-block policy. A free and active policy,” Prabowo concluded.

Source: Press Release from the Government Communications Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia

Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts