Pertemuan ke 48 ACDM, jadikan desa ujung tombak hadapi bencana

Penulis

-

Juli 30, 2026

Bandung (The Indonesian News) – Guna membumikan konsep resiliensi berkelanjutan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Luar Negeri menggelar diskusi strategis di sela-sela Pertemuan ke-48 Komite Penanggulangan Bencana ASEAN (ACDM) menempatkan desa dan komunitas lokal sebagai garda terdepan dalam menghadapi ancaman bencana.

Pertemuan ke-48 Komite Penanggulangan Bencana ASEAN (ACDM) di Bandung, Jawa Barat, pada Kamis (30/7/2026) mengusung tema “ASEAN Village to the World: Partnership for Sustainable Resilience through the Development of ASEAN Sustainable Resilience Strategies”.

Forum ini menempatkan desa dan komunitas lokal sebagai garda terdepan menghadapi ancaman bencana dan perubahan iklim. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai ketua ACDM, tetapi juga selaras dengan visi Asta Cita pemerintah untuk membangun resiliensi masyarakat termasuk pangan dan energi yang dimulai dari tingkat desa.

Deputi Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati yang sekaligus chair Pertemuan ke-48 ACDM mengatakan, desa disorot sebagai penggerak aktif resiliensi berkelanjutan, yang menunjukkan kemandirian dalam pengurangan risiko bencana, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan perlindungan sosial.

“Indonesia percaya bahwa masyarakat lokal yang resiliens merupakan fondasi dari kawasan ASEAN yang resiliens pula,” tegas Deputi Raditya Jati

Kekuatan semangat ASEAN Village atau ‘Desa ASEAN’ diharapkan dapat memberikan dampak nyata di tingkat lokal. Deputi Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati yang sekaligus chair Pertemuan ke-48 ACDM mengatakan, desa disorot sebagai penggerak aktif resiliensi berkelanjutan, yang menunjukkan kemandirian dalam pengurangan risiko bencana, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan perlindungan sosial.

Hal tersebut juga tidak terlepas dari upaya komunitas dalam mengatasi risiko sistemik dan dampak beruntun. ASEAN menghadapi tantangan yang kompleks dan tumpang tindih karena bencana dapat diperburuk oleh faktor perubahan iklim, darurat kesehatan, dan gangguan ekonomi. ASEAN tidak hanya harus merespons situasi tersebut tetapi berupaya mengantisipasi risiko dan mengurangi kerentanan.

Melalui pendekatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat atau whole-of-society, konsep resiliensi berkelanjutan ini didorong untuk masuk ke dalam seluruh sektor kerja sama di ASEAN.

Menurutnya, inisiatif ini adalah langkah konkret Indonesia dalam menerjemahkan Visi Komunitas ASEAN 2045 agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Acara ini menjadi wadah bertemunya perwakilan negara-negara ASEAN, akademisi, hingga mitra pembangunan untuk menjembatani praktik baik di tingkat komunitas dengan kebijakan di tingkat regional. Keselamatan lingkungan, ketahanan sosial, hingga energi dibahas secara komprehensif lewat kolaborasi lintas sektor.

Sebagai tindak lanjut, Indonesia mengajukan proposal percepatan implementasi Deklarasi Pemimpin ASEAN 2023 tentang resiliensi berkelanjutan melalui konsep ASEAN Sustainable Resilience Strategies. Diskusi ini melahirkan sejumlah rekomendasi kebijakan dan peta kemitraan yang akan menjadi modal kuat ASEAN dalam menghadapi tantangan global Pasca-2030.

Dalam sesi diskusi, Indonesia berkesempatan untuk berbagi pengalaman sukses dalam mengimplementasikan program Desa Tangguh Bencana (Destana). Program ini digerakkan dengan menitikberatkan pada upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas.

Upaya tersebut sangat krusial mengingat kondisi geografis wilayah Indonesia yang rawan terhadap berbagai ancaman bencana. Oleh karena itu, BNPB menjadikan Destana sebagai strategi prioritas. Komitmen ini diperkuat melalui kehadiran Peraturan BNPB Nomor 7 Tahun 2025 yang mengukuhkan posisi desa maupun kelurahan sebagai ujung tombak ketangguhan bencana.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo, menjelaskan bahwa program Destana bertujuan untuk membangun kapasitas mandiri tingkat desa agar mampu beradaptasi, menghadapi, dan pulih dengan cepat dari dampak bencana.

“Masyarakat dan pemerintah desa bertindak sebagai aktor utama, bukan sekadar penerima manfaat,” demikian Pangarso dalam forum diskusi tersebut.

Terima kasih Presiden Prabowo

Penulis

Farid Ismullah

-

Juli 30, 2026

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Akad Massal 62.000 Unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Rumah Subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp880 miliar yang digelar secara _hybrid_ dan dipusatkan di kawasan Puri Delta City Side Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026). (Foto: BPMI Setpres)

Jawa Tengah (The Indonesian News) – Pelaksanaan akad massal 62.000 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Rumah Subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebesar Rp880 miliar di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Kamis, 30 Juli 2026, menjadi momentum bagi ribuan masyarakat untuk mewujudkan impian memiliki rumah maupun mengembangkan usaha. Di balik rangkaian kegiatan yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto tersebut, tersimpan kisah para penerima manfaat yang merasakan kemudahan akses pembiayaan serta harapan baru bagi kehidupan mereka.

Salah satunya dirasakan Kudung Slamet, seorang asisten rumah tangga yang untuk pertama kalinya akan memiliki rumah sendiri. Sebelumnya, ia tinggal bersama keluarga besarnya. Kini, berkat program FLPP, ia segera menempati rumah yang telah lama diimpikan.

“Senang sekali. Prosesnya itu sangat mudah, enggak butuh lama, mudah sekali, cuma tiga mingguan langsung jadi,” tuturnya.

Baginya, rumah subsidi yang dipilih memiliki kualitas bangunan yang baik dengan dua kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, serta fasilitas air dan listrik yang sudah tersedia. Lokasinya pun dinilai nyaman untuk ditempati. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas program yang memudahkan masyarakat untuk memiliki hunian terjangkau.

“Terima kasih Pak Prabowo karena bantuannya saya bisa memiliki rumah. Terima kasih banyak. Semoga makin banyak rumah-rumah subsidi,” ujarnya.

Cerita serupa datang dari Nilam Cahya Ayu, operator produksi di Kawasan Industri Terpadu Batang. Di usia 20 tahun, ia memutuskan membeli rumah sebagai investasi jangka panjang sekaligus langkah awal membangun kehidupan yang lebih mandiri.

“Prosesnya mudah, cepat. Gampang sih persyaratannya cukup mudah. Mungkin SK kerja, terus KTP, KK,” kata Nilam.

Sebelumnya ia tinggal bersama orang tuanya. Kesempatan memiliki rumah di usia muda menjadi pencapaian yang menurutnya sulit terwujud tanpa adanya program pembiayaan yang terjangkau. “Terima kasih untuk Pak Presiden karena program FLPP saya jadi punya rumah,” ungkapnya.

Bagi Rahma Yuliani, seorang petugas keamanan perempuan, memiliki rumah sebelum menikah merupakan target pribadi yang akhirnya dapat diwujudkan melalui program FLPP. Rahma mengaku tertarik dengan desain rumah yang modern dan lingkungan perumahan yang tertata. Menurutnya, fasilitas seperti taman bermain, penerangan jalan, sistem keamanan, hingga rencana pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi nilai tambah bagi kawasan tersebut.

“Terima kasih juga untuk Pak Presiden Prabowo karena sudah memberikan program rumah subsidi bagi kita Gen Z – Gen Z atau mungkin yang dengan gaji UMR bisa rumah tersendiri itu adalah privilege,” katanya.

Sementara itu, Nur Suciana, seorang guru taman kanak-kanak, mengaku program FLPP membantunya mewujudkan keinginan untuk memiliki rumah sendiri setelah bertahun-tahun tinggal bersama mertua. Ia mengatakan cicilan rumah yang sekitar Rp1,2 juta per bulan masih sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarganya. Bersama suami, ia tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus membiayai pendidikan kedua anaknya.

“Harapannya semoga ke depannya masih ada seperti ini lagi. Jadi kan membantu kita, bagi kita yang pengen memiliki rumah tapi tidak bisa membeli cash. Semoga Bapak Presiden sehat selalu karena dengan adanya Bapak Prabowo Subianto membantu kami rakyat kecil yang hanya kesehariannya seperti ini,” katanya.

Program pembiayaan pemerintah tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membeli rumah, tetapi juga oleh pelaku usaha di sektor perumahan. Muji Marjoko, kontraktor perumahan yang memperoleh pembiayaan melalui KUR Bank Rakyat Indonesia (BRI), mengatakan tambahan modal membuat kapasitas usahanya meningkat secara signifikan.

“Jadi kita dulunya waktu mbangun perumahan itu paling maksimal 4 sampai 5 rumah, sekarang ada kredit program perumahan ini kita bisa mbangun lebih dari 10 mungkin sampai 15 dalam satu waktu. Selain itu juga bermanfaat untuk pekerjaan bongkaran perumahan, yang pasti kita sudah ditambah modal untuk kontraktor kita itu sudah sangat amat membantu,” ujarnya.

Muji menjelaskan proses pengajuan KUR berlangsung cepat, hanya sekitar dua hingga tiga hari sejak pengajuan hingga pencairan dana. Menurutnya, tambahan modal tersebut sangat membantu memperluas kapasitas usaha sekaligus mendukung pembangunan lebih banyak rumah bagi masyarakat.

“Kita berterima kasih sekali yang pasti pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui programnya sehingga kita dipermudah,” imbuh Muji.

Berbagai kisah tersebut menunjukkan bahwa akses pembiayaan perumahan tidak hanya menghadirkan sebuah bangunan, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri. Bagi para pekerja, keluarga muda, maupun pelaku usaha, rumah menjadi awal dari berbagai rencana yang ingin diwujudkan, sementara dukungan pembiayaan memberi ruang bagi mereka untuk melangkah lebih percaya diri.

Menko Yusril: Pemberantasan TPPO Harus fokus pada Perlindungan Korban dan Kerja Sama Internasional

Penulis

Farid Ismullah

-

Juli 30, 2026

Menko Yusril saat memberikan keynote speech bertajuk Membangun Sistem Hukum yang Memutus Rantai Perdagangan Orang diselenggarakan Fakultas Hukum Unissula, Semarang, Kamis (30/7/2026). (Foto ; Kemenko Kuham Imipas).

Semarang (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus berfokus pada perlindungan korban, pemutusan jaringan kejahatan, serta penguatan kerja sama internasional sebagai respons terhadap semakin kompleksnya kejahatan perdagangan orang lintas negara.

Penegasan tersebut disampaikan Menko saat memberikan keynote speech bertajuk “Melampaui Ancaman Pidana: Membangun Sistem Hukum yang Memutus Rantai Perdagangan Orang” pada The 9th Legal International Conference & Studies (LICS) and Call for Papers yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Kamis (30/7).

Konferensi internasional tersebut dihadiri jajaran pimpinan Unissula, akademisi, praktisi, serta mahasiswa program doktor dari berbagai negara. Forum ini juga menghadirkan pembicara dan peserta dari sedikitnya 18 negara, di antaranya Spanyol, Yordania, Turki, Jepang, Jerman, Australia, Italia, Mesir, Maroko, dan Maladewa, sebagai wadah pertukaran gagasan dalam memperkuat sistem hukum dan kerja sama internasional untuk pemberantasan perdagangan orang.

Dalam forum tersebut, Menko memaparkan tantangan penanganan TPPO yang terus berkembang seiring meningkatnya modus eksploitasi, mulai dari perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang menyesatkan, penyalahgunaan media sosial, hingga keterlibatan korban dalam berbagai bentuk kejahatan siber lintas negara. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut penguatan koordinasi nasional dan kerja sama internasional agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

“Seorang manusia tidak kehilangan martabatnya akibat kemiskinan, tidak memiliki dokumen, bekerja di luar negeri, ataupun pernah melakukan pelanggaran administratif. Justru ketika seseorang berada dalam kondisi rentan, tanggung jawab negara untuk melindungi dan menegakkan hukum menjadi semakin besar,” tegas Menko.

Lebih lanjut, Menko menjelaskan bahwa penanganan TPPO harus dilakukan berdasarkan unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Protokol Palermo sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat sekaligus memberikan perlindungan kepada korban. Ia menegaskan bahwa perdagangan orang tidak selalu melibatkan perpindahan lintas negara dan tidak setiap pelanggaran administratif dapat dikategorikan sebagai TPPO.

Selain perempuan dan anak, pekerja migran serta kelompok rentan lainnya juga berpotensi menjadi korban kerja paksa maupun berbagai bentuk eksploitasi.

Menurut Menko, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diperkuat dengan berbagai instrumen internasional, termasuk Protokol Palermo. Seiring pembaruan sistem hukum pidana nasional, harmonisasi kebijakan perlu terus dilakukan untuk memperkuat perlindungan korban, pemberian restitusi, penelusuran aset hasil kejahatan, serta kerja sama antarlembaga dan antarnegara.

“Keberhasilan pemberantasan TPPO tidak diukur dari banyaknya kegiatan ataupun peraturan yang dibuat, tetapi dari kemampuan negara memastikan hak-hak korban terpenuhi, memutus jaringan kejahatan, dan memberikan perlindungan yang nyata bagi para korban,” ujar Menko.

Menko menambahkan bahwa tantangan pemberantasan TPPO tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembentukan regulasi baru. Upaya tersebut juga memerlukan kesadaran bersama, penguatan moral masyarakat, edukasi kepada kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam praktik perekrutan yang berujung pada eksploitasi.

Menko mengajak kalangan akademisi untuk terus menghasilkan kajian dan rekomendasi yang mampu memperkuat kebijakan nasional dalam pemberantasan perdagangan orang. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan mitra internasional menjadi kunci dalam membangun sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan transnasional.

“Perdagangan orang mengubah manusia menjadi komoditas. Karena itu, negara harus mengembalikan manusia sebagai subjek hukum yang memiliki martabat, hak, dan masa depan. Di situlah kepastian hukum bertemu dengan keadilan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi bahan diskusi, bahan perenungan, sekaligus mendorong langkah nyata, baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang,” pungkas Menko.

Masyarakat Rasakan Peningkatan Kenyamanan Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang

Penulis

Farid Ismullah

-

Juli 30, 2026

Semarang (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto secara langsung meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Kota Semarang, pada Kamis, 30 Juli 2026. Revitalisasi salah satu stasiun tertua dan bersejarah tersebut menjadi upaya pelestarian warisan budaya sekaligus meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pengguna kereta api.

Salah satu pengguna kereta api, Indra Wahyudi, yang tengah menunggu keberangkatan keretanya, mengaku merasakan perubahan yang sangat baik pada kondisi stasiun tersebut. Menurutnya, Stasiun Semarang Tawang yang telah beroperasi sejak tahun 1914 tersebut kini tampak lebih rapi dan lebih tertib.

“Ya kalau gedungnya sekarang sih lebih bagus ya, lebih tertib juga untuk para penumpang, penjemput. Lebih teratur,” ungkapnya.

Selain bangunan yang terasa lebih nyaman, Indra juga menilai penataan kawasan stasiun menjadi jauh lebih baik. Salah satu perubahan yang paling dirasakannya adalah mengenai persoalan banjir.

“Jadi lebih bagus aja, enggak banjir,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Yusi, warga Salatiga yang mengaku sering menggunakan layanan di Stasiun Semarang Tawang. Yusi menilai kondisi bangunan stasiun tersebut kini semakin rapi dan tertata.

“Iya, sudah sering. Ada sih, lebih rapi dan teratur gitu,” ujarnya.

Yusi berharap revitalisasi stasiun yang dilakukan dapat diikuti dengan peningkatan kualitas layanan perkeretaapian yang berkelanjutan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik.

“Lebih ditingkatkan lagi buat kenyamanannya, pelayanannya. Lebih baik lagi lah,” pungkasnya.

Wakil Panglima TNI Tutup Dikreg LV Sesko TNI

Penulis

Farid Ismullah

-

Juli 30, 2026

Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. mewakili Panglima TNI Tutup Dikreg LV Sesko TNI di Gedung Serasan Sesko TNI, Bandung, Jawa Barat, Kamis (30/7/2026). (Foto : Puspen TNI).

Bandung (The Indonesian News) – Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. mewakili Panglima TNI memimpin Upacara Penutupan Pendidikan Reguler (Dikreg) LV Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI TA 2026 di Gedung Serasan Sesko TNI, Bandung, Jawa Barat, Kamis (30/7/2026). Sebanyak 157 Perwira Menengah TNI, Polri, dan perwira siswa mancanegara resmi menyelesaikan pendidikan.

Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Wakil Panglima TNI, Panglima TNI menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta didik sekaligus penegasan bahwa selesainya pendidikan merupakan awal pengabdian dalam mengimplementasikan ilmu dan kepemimpinan di setiap penugasan.

Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. mewakili Panglima TNI Tutup Dikreg LV Sesko TNI di Gedung Serasan Sesko TNI, Bandung, Jawa Barat, Kamis (30/7/2026). (Foto : Puspen TNI).

“Selamat atas selesainya pendidikan di Sesko TNI. Jadikan bekal ilmu sebagai landasan dalam mengemban tugas dan menjawab tantangan pertahanan bangsa,” ujar Panglima melalui Keterangan tertulis Puspen TNI, Kamis, 30 Juli 2026.

Panglima TNI juga menegaskan agar seluruh ilmu, pemikiran, dan hasil kajian yang diperoleh selama pendidikan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas. “Apa yang telah saudara pelajari di Sesko TNI harus diterapkan dalam penugasan demi memperkuat ketahanan nasional,” tegasnya.

Penutupan Tutup Dikreg LV Sesko TNI di Gedung Serasan Sesko TNI, Bandung, Jawa Barat, Kamis (30/7/2026). (Foto : Puspen TNI).

Mengakhiri amanat, Panglima TNI mengingatkan pentingnya terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis.

“Tantangan ke depan semakin kompleks. Teruslah berkarya, kembangkan satuan yang saudara pimpin, dan selamat kepada seluruh peserta didik beserta keluarga,” pungkasnya.

Mentan Amran Tegaskan KDMP Pangkas Ruang Middleman

Penulis

Redaksi

-

Juli 30, 2026

Jakarta (The Indonesian News) – Pemerintah terus mendorong pembenahan tata niaga pangan nasional dengan memangkas rantai distribusi yang selama ini dinilai terlalu panjang. Melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang digagas oleh Presiden Prabowo, pemerintah menargetkan sebagian besar margin perdagangan yang selama ini dinikmati para perantara (middleman) dapat kembali kepada petani sekaligus menurunkan harga yang dibayar konsumen.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan selama ini hasil pertanian petani harus melewati sedikitnya tujuh mata rantai perdagangan sebelum sampai ke tangan masyarakat, mulai dari pedagang pengumpul, distributor, subdistributor, pedagang grosir hingga pedagang ritel. Rantai distribusi yang panjang tersebut menyebabkan nilai tambah lebih banyak dinikmati para perantara dibandingkan petani sebagai produsen.

“Petani yang saya maksud kemarin adalah koperasi petani. Selama ini ada tujuh rantai perdagangan, mulai dari pengumpul, distributor, subdistributor, grosir hingga ritel. Kalau tujuh rantai ini kita hitung pada sembilan komoditas, marginnya mencapai Rp313,08 triliun,” ujar Mentan Amran, Kamis (30/7/2026).

Menurutnya, angka Rp313,08 triliun yang ramai diperdebatkan bukan berarti seluruh nilai tersebut merupakan keuntungan petani. Nilai tersebut merupakan akumulasi margin yang berputar di sepanjang rantai distribusi berbagai komoditas pangan. Karena itu, pemerintah ingin membangun sistem distribusi yang lebih pendek agar nilai ekonomi tersebut tidak lagi habis di middle man yakni tingkat perantara.

Mentan Amran menjelaskan, melalui KDMP, hasil panen petani tidak lagi harus melewati banyak tangan sebelum sampai kepada konsumen. Koperasi desa akan berfungsi sebagai pusat pengumpulan, pengolahan, distribusi hingga pemasaran sehingga mata rantai perdagangan menjadi jauh lebih singkat.

Dengan model tersebut, sebagian margin yang selama ini dinikmati para middleman diperkirakan dapat dialihkan menjadi tambahan pendapatan petani. Kementerian Pertanian memperkirakan sedikitnya Rp50 triliun margin perdagangan dapat diraih oleh koperasi desa dan Rp263 trilyunnya dapat dikembalikan kepada petani.

“Kalau kita bangun koperasi karena sudah ada di desa, cukup ambil marginnya saja sekitar Rp50 triliun secara nasional. Artinya pendapatan petani meningkat, sementara harga yang diterima konsumen juga bisa lebih murah,” katanya.

Mentan Amran menegaskan tujuan utama pembentukan KDMP bukan untuk menghilangkan pelaku usaha yang selama ini menjalankan bisnis secara sehat, melainkan menciptakan tata niaga yang lebih efisien, lebih adil, dan memberikan manfaat lebih besar kepada petani maupun masyarakat.

Menurutnya, selama ini harga yang dibayar konsumen terus meningkat, tetapi kenaikan tersebut tidak sepenuhnya dinikmati petani. Sebagian besar nilai tambah justru terserap di sepanjang rantai distribusi. Karena itu, penyederhanaan jalur distribusi menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan petani sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

“Kalau margin itu bisa dipindahkan ke petani, maka kesejahteraan petani meningkat. Di sisi lain harga kepada konsumen juga turun karena rantai distribusinya menjadi lebih pendek. Itu yang sedang kita bangun,” ujarnya.

Mentan Amran menambahkan, transformasi tata niaga melalui KDMP merupakan bagian dari strategi besar pemerintah membangun sistem pangan nasional yang lebih efisien, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Dengan distribusi yang lebih singkat, pemerintah berharap petani memperoleh harga yang lebih layak atas hasil panennya, sementara masyarakat dapat membeli kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

“Yang ingin kita ubah adalah struktur perdagangannya. Nilai tambah jangan berhenti di middleman. Harus lebih banyak kembali kepada petani sebagai produsen dan memberi manfaat kepada konsumen sebagai pembeli akhir,” pungkas Mentan Amran.

Penyelamatan arsip bencana, belajar dari pengalaman bencana Sumatera

Penulis

Redaksi

-

Juli 30, 2026

Penyelamatan-arsi-bencana-780x470 — Tangkapan layar saat Sekretaris Utama BNP) Dr. Rustian saat memberikan sambutan pada webinar Monitoring dan Evaluasi Penanganan Arsip Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Jakarta, Kamis (30/7/2026). (Foto : BNPB)

Jakarta (The Indonesian News) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan keberadaan arsip sangat vital dalam penanggulangan bencana, karena di dalam arsip mungkin terdapat informasi dan data krusial dari setiap kejadian bencana yang telah terjadi pada masa lampau.

BNPB menyatakan penyelamatan arsip di daerah terdampak bencana bukan sekadar tumpukan dokumen. Di dalamnya tersimpan nyawa, pembelajaran, dan kebijakan yang dapat menyelamatkan ribuan orang di masa depan.

Hal itu diungkap oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Rustian, dalam sambutannya pada webinar Monitoring dan Evaluasi Penanganan Arsip Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada Kamis (30/7/2026).

“Dalam arsip tersimpan data dan informasi mengenai lokasi kejadian, tinggi genangan, wilayah terdampak, jumlah korban, jalur evakuasi, kondisi pengungsian, kerusakan infrastruktur, keputusan pemerintah, distribusi bantuan, proses pemulihan, hingga berbagai kendala yang dihadapi dalam penanganan bencana,” ujar Rustian.

“Kami apresiasi kepada Arsip Nasional Republik Indonesia, pemerintah daerah, lembaga kearsipan daerah, BPBD, serta seluruh pihak yang telah bekerja dalam penyelamatan arsip terdampak bencana,” ungkap Rustian.

“Pengalaman penanganan arsip di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat harus menjadi bagian dari pembelajaran nasional. Praktik yang baik perlu direplikasi, sedangkan kekurangan yang ditemukan harus menjadi dasar perbaikan kebijakan, kapasitas sumber daya manusia, peralatan, serta mekanisme koordinasi di daerah,” pungkasnya.

Lebih dari itu, arsip juga merekam informasi kearifan lokal masyarakat. Oleh karena itu pentingnya mengelola arsip dengan baik dan tepat, menjadi penting dilakukan oleh setiap orang dan lembaga.

“Arsip juga merekam pengetahuan masyarakat tentang kemana warga menyelamatkan diri, tanda-tanda alam apa yang mereka kenali, jalur mana yang dapat dilalui, kelompok mana yang paling rentan, serta keputusan apa yang terbukti efektif maupun yang perlu diperbaiki,” tuturnya.

Dikatakannya, jika informasi tersebut hilang, rusak, atau tidak dapat diakses, maka generasi berikutnya berisiko memulai kembali dari titik nol. Mereka dapat menghadapi ancaman yang sama tanpa memiliki kesempatan untuk belajar dari pengalaman sebelumnya.

Sebaliknya, apabila arsip kebencanaan diselamatkan dan dikelola dengan baik, maka pengalaman masa lalu dapat diubah menjadi pengetahuan, pengetahuan dapat diubah menjadi kebijakan, dan kebijakan dapat diterjemahkan menjadi tindakan kesiapsiagaan.

Arsip tersebut nantinya dapat dijadikan rujukan untuk menentukan titik evakuasi, menyusun sistem peringatan dini, merancang simulasi kesiapsiagaan, menyiapkan logistik, memperkuat infrastruktur, hingga melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan.

“Menyelamatkan arsip kebencanaan berarti menyelamatkan pembelajaran. Menyelamatkan pembelajaran berarti memperkuat kesiapsiagaan. Dan memperkuat kesiapsiagaan berarti memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat, hari ini dan pada masa yang akan datang,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala ANRI Mego Pinandito menyampaikan bahwa atas dukungan penuh dari BNPB, program penyelamatan arsip di tiga provinsi terdampak ini dapat berjalan dengan baik.

Adapun arsip yang diselamatkan tidak hanya arsip-arsip yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, namun juga mencakup arsip milik masyarakat.

“Tidak hanya arsip pemerintah daerah, hal-hal yang sifatnya keagamaan seperti surat nikah, kartu keluarga, data-data raport siswa dan sebagainya,” tutupnya.

BNPB : Karthutla jadi perhatian Nasional

Penulis

Farid Ismullah

-

Juli 30, 2026

Jakarta (The Indonesian News) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum perkembangan situasi dan penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia pada periode Selasa (28/7) hingga Rabu (29/7), pukul 07.00 WIB. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, Berdasarkan data yang dihimpun, kekeringan masih mendominasi kejadian bencana di berbagai wilayah seiring berlangsungnya musim kemarau.

“Di sisi lain, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi perhatian nasional,” Kata Abdul Muhari dalam keterangan tertulis, Kamis, 30 Juli 2026.

Setelah delapan hari berjuang BPBD Kota Sorong bersama petugas gabungan berhasil memadamkan seluruh titik api yang membakar 24 hektare lahan di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (29/7/2026). (Foto : BPBD BPBD Kota Sorong).

Abdul Muhari menjelaskan, Kejadian pertama, penanganan karhutla di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, telah berhasil diselesaikan. Berdasarkan laporan Rabu (29/7), api yang sebelumnya membakar lahan di Desa Binuanga, Kecamatan Bolangitang Timur, kini telah padam.

“Kebakaran terjadi pada Selasa (28/7) sekitar pukul 13.00 WITA di lahan kering yang dipenuhi dedaunan dan rumput kering. Kondisi cuaca panas disertai angin menyebabkan api dengan cepat merambat hingga berdampak pada sekitar 5 hektare lahan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” Katanya.

Selanjutnya, Dalam upaya penanganan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bersama Dinas Pemadam Kebakaran, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat melakukan pemadaman, pendinginan, serta pemantauan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.

“Sementara itu, penanganan karhutla di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, juga telah selesai. Berdasarkan laporan Rabu (29/7), api yang membakar lahan di Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, telah berhasil dipadamkan,” Terangnya.

Kebakaran terjadi pada Minggu (26/7) pukul 18.39 WIB, saat api diketahui membakar lahan jati di Padukuhan Kuwon Kidul. Warga segera melaporkan kejadian tersebut kepada petugas pemadam kebakaran. Namun, lokasi kebakaran yang berada di kawasan perbukitan berada di luar jangkauan armada pemadam sehingga penanganan awal dilakukan melalui pemantauan terhadap area kebakaran. Peristiwa ini mengakibatkan sekitar 3 hektare lahan terbakar tanpa menimbulkan korban jiwa.

“Selama penanganan, BPBD Kabupaten Gunungkidul berkoordinasi dengan instansi terkait serta melakukan asesmen dan kaji cepat untuk mengetahui dampak kejadian. Upaya tersebut didukung oleh Damkar Kabupaten Gunungkidul dan masyarakat setempat, Terangnya.

Di wilayah lain, penanganan dampak kekeringan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, terus dilakukan melalui penyaluran bantuan air bersih kepada warga terdampak. Berdasarkan laporan Rabu (29/7), BPBD Kabupaten Lamongan telah melaksanakan distribusi air bersih di Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sarirejo, dengan distribusi ke lima titik/RT di Dusun Walangkopo. Seluruh kegiatan penyaluran bantuan telah terlaksana dengan baik berkat dukungan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat.

Akibat kekeringan BPBD Kabupaten Lamongan terus berupaya mendistribusikan kebutuhan air bersih masyarakat di Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Selasa (28/7/2026). (Foto : Foto : BPBD Kabupaten Lamongan).

“Kekeringan dipicu oleh cuaca panas akibat musim kemarau dan berdampak pada sekitar 150 kepala keluarga atau 600 jiwa di Desa Kedungkumpul. Tidak terdapat kerugian materiil yang dilaporkan dalam kejadian ini,” Ujarnya.

BPBD Kabupaten Lamongan terus berupaya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat melalui pendistribusian bantuan ke wilayah terdampak. Kegiatan tersebut melibatkan BPBD Kabupaten Lamongan bersama Pemerintah Kabupaten Lamongan, Dinas PMD, Dinas Kominfo, Bagian Humas, Bagian Prokopim, Muspika Kecamatan Sarirejo, perangkat Desa Kedungkumpul, dan masyarakat setempat. Kabupaten Lamongan saat ini masih berstatus Siaga Darurat Bencana Kekeringan hingga 31 Oktober 2026, sementara Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan hingga 6 Oktober 2026.

Selain itu, perkembangan penanganan karhutla juga dilaporkan dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Berdasarkan laporan BPBD Kota Sorong hingga Rabu (29/7) pukul 08.48 WIB, seluruh titik kebakaran telah berhasil dipadamkan. Meski demikian, dampak kebakaran mengakibatkan sekitar 24 hektare lahan terbakar dan satu tiang listrik mengalami kerusakan yang menyebabkan sebagian aliran listrik ke rumah warga di Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, sempat terputus.

Karhutla pertama kali terdeteksi pada Selasa (21/7) sekitar pukul 12.30 WIT di wilayah Gunung Kali Ampat, meliputi Distrik Malaimsimsa dan Distrik Sorong Utara. Kobaran api kemudian membesar pada sore hari akibat kondisi kemarau dan angin kencang. Kebakaran kembali terjadi pada Kamis (23/7) di kawasan hutan Gunung Woroth, Kelurahan Kakublik, Distrik Sorong Kota.

Kejadian ini berdampak pada lima distrik dan delapan kelurahan, yaitu Distrik Malaimsimsa, Sorong Utara, Sorong Kota, Sorong Timur, dan Maladum Mes. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Selama penanganan, BPBD Kota Sorong melakukan pemantauan di titik-titik kebakaran serta pendataan dampak kejadian. Upaya pemadaman melibatkan BPBD Kota Sorong, Damkar TNI AD, Damkar Kota Sorong, Polresta Sorong, dan pemerintah kelurahan. Proses penanganan sempat menghadapi kendala berupa sulitnya akses menuju beberapa titik kebakaran serta keterbatasan peralatan pemadaman. Saat ini kondisi di lokasi telah terkendali dan petugas terus melakukan pemantauan untuk mengantisipasi potensi kemunculan titik api baru.

BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap ancaman potensi bahaya hidrometeorologi. Terkait dengan bahaya karhutla, BNPB mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta segera melaporkan kepada aparat setempat apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sedini mungkin.

“Sedangkan menghadapi kekeringan, masyarakat diimbau untuk menggunakan air secara bijak, menghemat konsumsi air bersih, serta mengikuti arahan pemerintah daerah apabila terjadi gangguan ketersediaan air selama musim kemarau,” Demikian Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Perkuat Sinergi Ulama dan Polri, Ketua MUI Jakarta Utara Kunjungi Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Pimpin Doa Bersama

Penulis

Erlita Ibra

-

Juli 30, 2026

Polres tanjung Priok — Ketua MUI Jakarta Utara Kunjungi Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Pimpin Doa Bersama. (Foto : Dok. Polres Pelabuhan Tanjung Priok).

Jakarta (The Indonesian News) – Mempererat sinergi antara ulama dan Kepolisian serta memohon keberkahan dalam pelaksanaan tugas, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta Utara melakukan kunjungan silaturahmi ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang dilanjutkan dengan doa bersama pada Kamis (30/7/2026).

Kegiatan di Ruang Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Alrasyidin Fajri dan dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polres serta pengurus MUI Jakarta Utara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Pelabuhan Tanjung Priok Kompol Yudi Permadi, Kasat Binmas AKP Sudirman Agus, Kasat Intelkam AKP Mix Dimas Respati, Kasat Lantas AKP Ginanjar Tejasasmita, S.H., Ketua MUI Jakarta Utara KH. Ibnu Abidin, Lc., serta Sekretaris MUI Jakarta Utara KH. Agus Muslim.

Dalam sambutannya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua MUI Jakarta Utara beserta rombongan. Ia berharap silaturahmi tersebut dapat memperkuat kolaborasi antara Polri dan para ulama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Ketua MUI Jakarta Utara ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Kami juga memohon doa, dukungan, serta masukan agar dapat menjalankan amanah sebagai Kapolres dengan sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga situasi kamtibmas yang kondusif,” ujar AKBP Alrasyidin Fajri.

Kapolres juga menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan Haul Makam Mbah Priok yang akan digelar pada 9 Agustus 2026, serta mengharapkan masukan dan saran dari MUI agar kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.

Sementara itu, Ketua MUI Jakarta Utara, KH. Ibnu Abidin, Lc., menyampaikan ucapan selamat atas amanah baru yang diemban Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok. Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan baik antara ulama dan Polri.

“Kami mengucapkan selamat atas jabatan baru Bapak Kapolres. Kunjungan ini merupakan bentuk silaturahmi sekaligus dukungan moral kepada jajaran Polri agar senantiasa diberikan kekuatan, keselamatan, dan kemudahan dalam mengemban tugas melayani masyarakat,” ungkap KH. Ibnu Abidin.

Terkait rencana pelaksanaan Haul Makam Mbah Priok, Ketua MUI Jakarta Utara juga menyampaikan bahwa sejarah, keberadaan, dan dinamika yang pernah terjadi di kawasan tersebut telah dijelaskan secara rinci dalam Buku Merah “Kasus Makam Mbah Priok”, sehingga diharapkan dapat menjadi referensi dan dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Ketua MUI Jakarta Utara sebagai bentuk ikhtiar memohon perlindungan, keselamatan, serta kelancaran bagi seluruh personel Polri dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan harmonis antara Polri dan tokoh agama semakin erat, sehingga tercipta sinergi yang kuat dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok.