Beranda blog Halaman 82

Pemerintah Perkuat Kepercayaan Pasar dan Pelaku Ekonomi melalui Kebijakan Strategis

Keterangan Pers Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 15 Juni 2026. Foto: BPMI Setpres

Jakarta(The Indonesian News) -Pemerintah memastikan upaya memperkuat kepercayaan pasar dan pelaku ekonomi terus dilakukan melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk penguatan iklim investasi, percepatan deregulasi, serta dorongan terhadap hilirisasi dan industrialisasi. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan persnya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.

Mensesneg menyampaikan bahwa hasil penerbitan obligasi global (global bond) Danantara menjadi salah satu bukti meningkatnya kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia.

“Itu target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa, maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara sebetulnya itu sesuatu yang perlu kita patut syukuri dan terima kasih Pak Rosan atas kerja kerasnya,” ujar Mensesneg.

Mensesneg menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat fundamental ekonomi, menjaga persepsi pasar, serta meningkatkan iklim investasi nasional.

“Dalam satu dua minggu ini kita semua terus berupaya untuk memperkuat koordinasi, memperkuat kerja sama, dan terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berharap dapat memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar,” jelasnya.

Selain menjaga kepercayaan investor, Mensesneg menyampaikan bahwa pemerintah juga terus mendorong reformasi struktural melalui deregulasi dan percepatan hilirisasi serta industrialisasi.

“Berkenaan dengan masalah deregulasi, yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu,” ungkapnya.

Selanjutnya, Mensesneg menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan hilirisasi dan industrialisasi sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

“Di satu sisi industrialisasi dan hilirisasi ini adalah untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap barang-barang impor, yang kedua juga pada akhirnya kita berharap produk yang kita hasilkan dari proses hilirisasi dan industrialisasi dapat memberikan nilai tambah yang itu membawa penambahan kekayaan bagi bangsa dan negara kita,” tambah Mensesneg.

Lebih lanjut, Mensesneg menegaskan bahwa stabilitas menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga iklim usaha dan memperkuat perekonomian nasional. Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku pasar, serta pelaku ekonomi untuk bersama-sama menjaga kepercayaan dan berkolaborasi dalam upaya memulihkan serta memperkuat ekonomi Indonesia.

“Mari kita semua–kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan kita bekerjasama dan kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita,” tutup Mensesneg.

Satgas PRR Perkuat Mitigasi Bencana Susulan di Titik Rawan Wilayah Terdampak

Foto : Dok.Satgas PRR

Jakarta (The Indonesian News) – Langkah mitigasi di sejumlah titik rawan bencana susulan di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus diperkuat Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera. Upaya ini dilakukan untuk memastikan proses pemulihan juga mengutamakan keselamatan warga dan ketahanan wilayah terdampak dalam jangka panjang.

Dalam Siaran Pers Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Senin (15/6/2026), Penguatan mitigasi tersebut salah satunya dilakukan melalui kunjungan lapangan Tim Satgas PRR Aceh bersama Balai Kementerian Pekerjaan Umum, yakni BPJN Aceh dan PT Hutama Karya, ke kawasan Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah serta area sinkhole di Kampung Pondok Balek, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, pada Jumat, 12 Juni 2026.

Dua lokasi tersebut menjadi perhatian karena sama-sama menunjukkan risiko lanjutan pascabencana. Di Enang-Enang, kerusakan jalan dan jembatan terjadi akibat longsoran dinding tebing serta banjir bandang. Sementara di Pondok Balek, fenomena tanah amblas atau sinkhole masih berpotensi melebar dan berdampak terhadap lahan pertanian, akses jalan, hingga jaringan kelistrikan.

Di kawasan Tajuk Enang-Enang, Jalan Raya Bireuen–Takengon, tepatnya pada jalur Simpang Lancang, Desa Alur Cuncin–Desa Menderak, Kecamatan Pintu Rime, akses masyarakat sempat terputus akibat kerusakan jalan dan jembatan. Jalur tersebut selama ini menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat wilayah Gayo dan pesisir utara Aceh, termasuk untuk mobilitas warga serta distribusi hasil pertanian dan perkebunan.

Masyarakat setempat telah berupaya membuka kembali akses secara swadaya sehingga kendaraan dapat melintas secara terbatas. Namun, BPJN Aceh mengingatkan jalur tersebut masih berisiko tinggi karena kondisi tanah yang labil, medan yang curam, minim penerangan, serta kondisi jembatan eksisting yang mengalami kerusakan serius, termasuk fondasi yang patah dan miring.

Satgas PRR menilai kondisi tersebut perlu ditangani dengan pendekatan kehati-hatian berbasis kajian teknis dan geologi. Penanganan di Enang-Enang tidak cukup hanya dengan membuka akses sementara, tetapi perlu memastikan jalur yang digunakan warga benar-benar aman, termasuk melalui koordinasi intensif antara BPJN, BWS, pemerintah daerah, dan unsur terkait dalam penanganan jalan, jembatan, tebing, serta aliran sungai.

Untuk solusi jangka panjang, telah disiapkan rencana pembangunan jembatan shortcut. Proyek ini direncanakan dilaksanakan pada 2027. Sambil menunggu penanganan permanen, BPJN Aceh melalui Satker Wilayah 3 telah melakukan pemeliharaan jalan alternatif pengganti Jembatan Enang-Enang untuk menjaga konektivitas lintas tengah menuju Takengon.

Perhatian serupa juga diberikan terhadap fenomena sinkhole di Kampung Pondok Balek, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan informasi sementara BPJN, lubang amblas tersebut diperkirakan memiliki kedalaman mencapai 85 meter dengan luas sekitar 3 hektare. Fenomena ini telah menyebabkan rusak dan hilangnya lahan pertanian warga, amblasnya tower listrik, serta terputusnya akses jalan di sekitar lokasi.

“BPJN dan PT Hutama Karya menyampaikan struktur tanah di area sinkhole didominasi material bekas abu vulkanik dan hampir tidak berbatu. Kondisi tersebut membuat material bawah tanah lebih mudah terkikis, terutama saat curah hujan tinggi dan dipengaruhi aktivitas gempa,” tulis Satgas PRR dalam laporan kegiatannya.

Arah pelebaran sinkhole yang sebelumnya mengarah ke hulu Sungai Peusangan kini terpantau cenderung bergerak ke arah Danau Laut Tawar. Karena itu, Satgas PRR menekankan pemantauan harian, pembaruan rambu peringatan, serta pembatasan akses warga ke zona berbahaya sebagai langkah mendesak untuk mencegah korban jiwa.

BNPB siapkan Tujuh helikopter operasi Penanganan karhutla di Sumatera

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Rustian (Tengah) meninjau alutsista udara yang digunakan untuk melakukan operasi udara penanganan karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Minggu (14/6/2026). (Foto : Dok.BNPB).

Pekanbaru (The Indonesian News) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  pada tahun 2026 telah menyiapkan tujuh unit armada selama operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Sumatera.

Hal itu disampaikan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian saat melakukan koordinasi dan peninjauan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Lanud Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pada Minggu (14/6/2026).

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Rustian (Pertama Kanan) meninjau alutsista udara yang digunakan untuk melakukan operasi udara penanganan karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Minggu (14/6/2026). (Foto : Dok.BNPB).

Kegiatan tersebut, untuk mengetahui perkembangan kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau serta kesiapan dan kesigapan tim operasi dalam penanganan pemadaman karhutla.

BNPB menyatakan, pengerahan tujuh unit armada selama operasi penanganan karhutla dengan rincian digunakan untuk patroli udara satu unit helikopter dan satu unit pesawat caravan, sementara itu total lima unit helikopter digunakan untuk operasi water bombing di Riau, namun saat ini tersisa empat karena satu unit helikopter diperbantukan untuk penanganan karhutla di Provinsi Aceh

Pada kesempatan ini Rustian mendapatkan pemaparan dari Komandan Satgas Udara Karhutla Riau Kolonel Pnb Andry Setiawan, dalam pemaparan ini disampaikan perkembangan penanganan karhutla di Riau menuju trend positif dengan tidak adanya luas lahan terbakar yang bertambah dalam satu pekan terakhir.

Merespon hal tersebut, Rustian menyampaikan apresiasi atas upaya yang dilakukan Satgas Karhutla Riau sehingga saat ini kondisi Riau sedang dalam situasi yang kondusif. Kegiatan ini diharapkan terus berlangsung hingga musim kemarau berakhir.

Artinya, penanganan darurat kebakaran hutan di Riau dapat berhasil dengan sedikitnya cakupan lahan yang terbakar dan menurunya dampak dari tahun-tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, Rustian mengatakan, provinsi Riau merupakan salah satu wilayah yang menjadi perhatian khusus karena rawan terjadi karhutla. Oleh karena itu satgas karhutla diimbau tetap mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, meskipun saat ini sedang dalam kondisi yang aman dari karhutla.

BNPB pun siap mendukung tambahan kebutuhan yang diperlukan oleh Satgas Karhutla Riau guna mendukung penanganan.

Sementara itu bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan, BNPB mengimbau agar tidak membakar sampah di lahan yang kering dan pastikan sampah yang terbakar telah padam, tidak menyisakan bara atau api sekecil apapun.

Bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait agar melakukan penguatan personel dan peralatan serta rutin memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan potensi bencana yang ada di wilayah masing-masing.

Presiden Steinmeier Optimistis Masa Depan Hubungan Indonesia–Jerman

Presiden Steinmeier Optimistis Masa Depan Hubungan Indonesia–Jerman di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/06/2026). (Foto : BPMI Setpres).

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Dalam pernyataan pers bersama di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/06/2026), Presiden Steinmeier menegaskan bahwa kunjungannya mencerminkan pentingnya hubungan Indonesia dan Jerman yang terus berkembang di berbagai bidang strategis.

“Saya gembira bisa kembali berkunjung ke Indonesia. Ini merupakan keempat kalinya saya berkunjung ke sini. Jumlah kunjungan ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan dengan Indonesia bagi kami di Jerman,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Steinmeier menekankan pentingnya memperdalam kemitraan kedua negara. Menurutnya, fondasi hubungan tersebut telah terjalin kuat sejak Deklarasi Jakarta tahun 2012 dan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan di berbagai sektor melalui kolaborasi yang makin luas.

“Tadi Anda sudah katakan betapa pentingnya keanekaragaman topik yang kita bicarakan dan betapa banyak perkembangannya selama beberapa tahun akhir ini, dan betapa besarnya potensi untuk bisa dikembangkan lagi,” katanya.

Dalam pernyataannya, Presiden Steinmeier menilai ASEAN memiliki peran penting dalam membangun arsitektur keamanan regional.

“Indonesia merupakan faktor stabilitas penting di dalam kawasan ASEAN dan kami melihat bahwa Indonesia tidak hanya yakin akan peran itu, tetapi juga terus mengembangkan peran pentingnya,” katanya.

Di bidang ekonomi, Presiden Steinmeier menyampaikan harapan agar perundingan Indonesia–Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang telah ditandatangani dapat segera diratifikasi oleh Jerman. Ia meyakini perjanjian tersebut akan membuka peluang investasi baru, memperkuat kerja sama inovasi, serta memberikan manfaat bagi dunia usaha di kedua negara.

“Perjanjian ini mengandung potensi yang sangat besar. Dan dengan itu dimungkinkan investasi baru dan juga memberi peluang bagi perusahaan kecil dan menengah dari Jerman untuk mereka dibuka jalan untuk mengadakan investasi di Indonesia,” lanjut Presiden Steinmeier.

“Bapak Presiden, Yang Mulia, saya rasa itu menguntungkan bagi kedua belah pihak, bagi kedua negara kita,” tambahnya. (BPMI Setpres)

Mendagri Teken SEB dengan Kepala BPS, Minta Pemda Dukung Sensus Ekonomi 2026

Mendagri Teken SEB dengan Kepala BPS, Jakarta, Senin (15/6/2026). (Foto : Puspen Kemendagri).

Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (15/6/2026). SEB tersebut memuat sejumlah poin penting sebagai pedoman bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

“Kita tahu bahwa data itu sangat-sangat penting sekali. Dengan data, berbasis data kita bisa membuat kebijakan. Makin data makin akurat maka kebijakan juga akan makin baik,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Dukungan Pemerintah Daerah pada Kegiatan Nonton Bareng Piala Dunia FIFA 2026 serta Penandatanganan Surat Edaran Bersama dan Penyerahan Sampul Peringatan Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung SBP Kemendagri, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Mendagri menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan sensus ekonomi guna memperoleh data yang menggambarkan kondisi terkini perekonomian masyarakat secara komprehensif. Data tersebut dinilai sangat penting karena akan menjadi landasan utama pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan di bidang ekonomi. Karena itu, dukungan Pemda dibutuhkan agar pelaksanaan sensus dapat berjalan optimal.

Menurut Mendagri, program ini juga akan memberikan manfaat besar bagi daerah. Melalui sensus ekonomi, Pemda akan memiliki data yang akurat untuk memahami kondisi ekonomi wilayahnya sekaligus menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Terlebih, pengumpulan data dilakukan oleh petugas BPS yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia.

“Nah, sensus ini dibuat di seluruh kabupaten/kota oleh BPS itu bermanfaat untuk seluruh pemerintahan kabupaten/kota untuk paham tentang situasi ekonomi di daerahnya,” imbuhnya.

Mendagri secara khusus mendorong para kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk bekerja sama dengan kepala BPS di daerah masing-masing demi menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Ia menambahkan, penandatanganan SEB ini menjadi landasan bagi daerah untuk memperoleh data ekonomi yang selama ini belum dapat dijangkau secara optimal.

Ia mencontohkan, data ekonomi di sejumlah kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan pemerintah pusat nantinya dapat diakses oleh daerah. Kehadiran data tersebut akan melengkapi basis data yang telah dimiliki Pemda. Sebaliknya, apabila dukungan terhadap pelaksanaan sensus tidak optimal, data yang dihasilkan berpotensi kurang akurat. Kondisi ini dapat merugikan daerah karena tidak memperoleh gambaran riil mengenai situasi ekonomi di wilayahnya.

“Jadi tolong sekali lagi proaktif rekan-rekan kepala daerah, undang BPS. Segera. Bicarakan secara teknis bagaimana untuk melakukan agar kegiatan sensus ini di daerah masing-masing hasilnya optimal,” tandasnya.

Usai penandatanganan SEB, Kepala BPS menyerahkan sampul tentang sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada Mendagri. Penyerahan tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi untuk menghasilkan data yang akurat dan berkualitas.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI Tubagus Fiki Chikara Satari, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rinna Syawal. Selain itu, Menteri Pertanian yang juga menjabat sebagai Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengikuti rapat tersebut secara virtual.

TNI AL Gagalkan Tiga WNA Gunakan Bendera Indonesia Seludupkan Sianida dan Barang Ilegal Lintas Negara

Tiga WNA dihadirkan saat konferensi pers penyeludupan Sianida dan Barang Ilegal Lintas Negara di wilayah perairan Sulawesi Utara, Sabtu (13/6/2026). (Foto : Dok. Dispenal).

Manado (The Indonesian News) – TNI AL melalui Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VIII mengagalkan upaya penyelupan Sianida dan Barang Ilegal Lintas Negara yang dilakukan tiga Warga Negara Asing (WNA) asal Filipina di wilayah perairan Sulawesi Utara.

Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) VIII Laksda TNI Dery Triesananto Suhendi mengatakan penggagalan tersebut berawal dari informasi intelijen bahwa pada Jumat, 12 Juni 2026 mengenai rencana penyelundupan barang ilegal menggunakan Pumpboat ARRIL asal Filipina yang menggunakan bendera Indonesia.

“Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim QR-8 Kodaeral VIII segera melaksanakan operasi penindakan hingga berhasil mengamankan kapal beserta muatan ilegal yang dibawanya,” Kata Dankodaeral VIII Laksda TNI Dery Triesananto Suhendi saat konferensi pers, Sabtu, 13 Juni 2026,

Penyeludupan barang ilegal lintas negara asal Filipina yang menggunakan bendera Indonesia di wilayah perairan Sulawesi Utara, Jumat (12/6/2026). (Foto : Dok. Dispenal).

Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah barang ilegal berupa sianida (CN) sebanyak 20 karung dengan total berat sekitar 1.000 kilogram, tiga unit motor tempel merek Yamada berkekuatan 18 PK, serta berbagai minuman beralkohol yang terdiri dari Tundway, Fundador, dan Mojito. Barang-barang tersebut diduga akan diedarkan secara ilegal dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap keamanan, keselamatan, serta kelestarian sumber daya kelautan.

“keberhasilan ini merupakan wujud komitmen TNI AL dalam menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia serta mencegah masuknya barang-barang ilegal dari luar negeri. Dari hasil pendataan, total potensi kerugian negara yang berhasil dicegah diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 miliar,” Kata Dankodaeral VIII

Sianida dan Barang Ilegal Lintas Negara diperlihatkan saat konferensi pers, Sulawesi Utara, Sabtu (13/6/2026). (Foto : Dok. Dispenal).

Saaat konferensi Pers berlangsung turut dihadiri sejumlah pejabat TNI AL perwakilan BINDA Sulawesi Utara, serta Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Utara.

“Keberhasilan penggagalan penyelundupan ini merupakan implementasi dari arahan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali agar seluruh jajaran TNI AL terus meningkatkan kewaspadaan, kemampuan deteksi dini, serta memperkuat sinergi dengan instansi terkait dalam menjaga keamanan laut dan memberantas segala bentuk aktivitas ilegal di wilayah yurisdiksi Indonesia,” Tutup Dankodaeral VIII.

Presiden Prabowo Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan dengan Jepang

Presiden Prabowo Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan dengan Jepang di Kediaman Presiden, Kertanegara, Jakarta, Kamis (12/6/2026). (Foto : Dok. Biro Infohan Setjen Kemhan).

Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Sjafrie Sjamsoeddin mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Jepang, H.E. Koizumi Shinjiro di Kediaman Presiden, Kertanegara, Jakarta, Pada Kamis (12/6/2026).

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh persahabatan sebagai cerminan eratnya hubungan Indonesia dan Jepang yang terus berkembang dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia dan Jepang bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis serta perkembangan kerja sama pertahanan yang telah terjalin dengan baik antara kedua negara.

Menteri Pertahanan Jepang menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama pertahanan dengan Indonesia berdasarkan Defence Cooperation Arrangement (DCA) yang telah ditandatangani oleh kedua Menteri Pertahanan pada Mei 2026. Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menyambut baik perkembangan positif kerja sama pertahanan Indonesia–Jepang dan mendorong penguatan kemitraan yang memberikan manfaat bagi kedua negara.

Pembahasan juga menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia melalui pertukaran personel, pendidikan, dan kerja sama akademik, termasuk penerimaan kadet Indonesia di National Defense Academy Jepang. Kedua negara memandang kerja sama antarmanusia sebagai fondasi penting dalam memperkuat hubungan bilateral jangka panjang.

Selain itu, kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai penguatan kerja sama keamanan maritim, logistik, pemeliharaan, serta berbagai peluang kerja sama pertahanan dan teknologi yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui mekanisme dialog dan pembahasan di tingkat teknis. Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas pertahanan kedua negara sekaligus berkontribusi terhadap perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan.

Dalam pertemuan tersebut, Menhan RI dan Menhan Jepang juga menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti berbagai kesepahaman yang telah dicapai serta memperkuat koordinasi guna memastikan implementasi kerja sama pertahanan Indonesia–Jepang berjalan secara konstruktif, saling menguntungkan, dan sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing negara. (Biro Infohan Setjen Kemhan).

BNPB Perkuat Infrastruktur Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana di Pangandaran

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto dan jajaran bersama Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, meninjau lokasi gedung early warning system (EWS) di Pantai Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Jumat (12/6/2026). (Foto : Dok. BNPB)

Pangandaran (The Indonesian News) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkomitmen penuh untuk memperkuat aspek mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di wilayah Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Melalui berbagai program strategis, langkah ini diambil guna membangun ketangguhan masyarakat setempat dalam menghadapi ancaman bencana, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan proteksi warga di wilayah rawan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui rangkaian agenda kunjungan kerja Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, pada Jumat (12/6). Agenda strategis ini meliputi rapat koordinasi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, termasuk seluruh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD kabupaten/kota se-Jawa Barat, hingga peninjauan langsung lokasi rencana pembangunan Gedung Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) serta pengujian perangkat sistem peringatan dini (early warning system/EWS) di kawasan wisata pantai.

Melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan di Kantor Bupati Pangandaran, Kepala BNPB menegaskan bahwa Pangandaran merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki indeks risiko bencana alam sangat tinggi. Tercatat, hampir semua jenis potensi bencana alam mengintai wilayah ini, kecuali erupsi gunung api.

Secara historis, momentum gempa bumi besar yang disusul gelombang tsunami pada tahun 2006 silam di Pangandaran telah memakan banyak korban jiwa serta kerusakan infrastruktur yang masif. Peristiwa kelam tersebut bahkan menjadi salah satu tonggak sejarah yang mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Indonesia.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto dan jajaran bersama Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, meninjau lokasi gedung early warning system (EWS) di Pantai Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Jumat (12/6/2026). (Foto : Dok.BNPB).

Sebagai wilayah administratif termuda di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran saat ini terus berakselerasi dalam pemenuhan infrastruktur pendukung penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, Kepala BNPB menaruh perhatian khusus bagi wilayah pesisir selatan paling timur di Jawa Barat tersebut, terutama dalam memastikan kesiapan respon awal pascabencana.

“Tentu saja jika terjadi bencana skala besar, kapasitas logistik dan peralatan di seluruh BPBD Indonesia belum akan mencukupi tanpa intervensi pemerintah pusat. Namun, fokus utama yang kami tekankan kepada BPBD di daerah adalah kekuatan respon awal. Minimal, dalam kurun waktu 2 x 24 jam pascabencana, BPBD harus sudah hadir di tengah masyarakat terdampak untuk menyalurkan bantuan primer. Lebih cepat tentu lebih baik,” tegas Suharyanto.

Bupati Pangandaran memaparkan kondisi riil geografis serta tantangan tata kelola kedaruratan yang dihadapi daerah. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Kabupaten Pangandaran saat ini berada di peringkat ke-16 tingkat nasional dan peringkat ke-5 di tingkat Provinsi Jawa Barat. Kompleksitas ini terlihat dari fakta bahwa dari 11 ancaman bencana yang diidentifikasi secara nasional, 10 di antaranya mengintai wilayah Pangandaran.

“Dengan karakteristik wilayah yang memiliki kerentanan tinggi, sinergi pendanaan dan asistensi program dari BNPB Pusat menjadi sangat krusial bagi kami. Saat ini, kawasan wisata pantai yang menjadi pusat perputaran ekonomi sekaligus konsentrasi massa masih memerlukan penguatan dengan estimasi tambahan 6 hingga 7 unit EWS guna menjamin keselamatan publik dan wisatawan secara optimal,” ungkap Bupati.

“Selain itu, sebagai kabupaten yang terus berkembang, akselerasi fungsi kebencanaan melalui pembangunan Gedung Pusdalops serta gudang logistik yang representatif dan mandiri menjadi prioritas utama yang perlu segera kita realisasikan bersama,” ujar Bupati Pangandaran.

Merespon hal tersebut, Kepala BNPB menyatakan bahwa pemerintah pusat berkomitmen penuh untuk mengintegrasikan kebutuhan daerah ke dalam program prioritas nasional secara bertahap.

Terkait pemenuhan EWS di kawasan wisata, BNPB segera berkoordinasi baik secara internal maupun bersama stakeholder terkait untuk memprioritaskan pemenuhan titik-titik krusial dalam waktu dekat. Sementara untuk pembangunan Gedung Pusdalops dan gudang logistik, pihak BNPB tengah mengkaji kesiapan anggaran serta regulasi teknisnya agar fasilitas penunjang vital tersebut dapat segera direalisasikan demi mewujudkan Pangandaran yang tangguh bencana.

Pemerintah Lakukan Penataan Program MBG Secara Menyeluruh

Mensesneg Prasetyo Hadi menghadiri rapat koordinasi mengenai evaluasi program Makan Bergizi Gratis, Jakarta, Kamis (11/06/2026). (Foto : Dok. Kemensetneg)

Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menghadiri rapat koordinasi mengenai evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, di Jakarta, Pada Kamis (11/06/2026). Rapat tersebut bertujuan untuk memastikan agar program tersebut berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan berkualitas.

“Jadi memang kita menyepakati bersama-sama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari program MBG ini, kalau bicaranya waktu, tentu secepat-cepatnya,” ujar Mensesneg kepada awak media usai pertemuan.

Mensesneg memastikan bahwa seluruh aspek layanan MBG harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, termasuk proses yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Semua itu harus sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar, dan sesuai dengan prosedur. Termasuk kalau, mohon maaf ya, ada disebut nama-nama pemilik-pemilik SPPG gitu, pada dasarnya bukan siapa pemiliknya, tetapi lebih kepada yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main atau melanggar SOP yang sudah ditetapkan,” tegas Mensesneg.

Lebih lanjut Mensesneg mengungkapkan bahwa di dalam pertemuan juga dibahas mengenai layanan MBG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di tanah air.

“Tadi ada satu permohonan yang menurut kami juga bagus, untuk kita segera prioritaskan juga di daerah 3T untuk bisa secepatnya saudara-saudara kita mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis ini,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mengintensifkan pemberian asupan gizi bagi kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah lima tahun (balita).

“Ada peningkatan yang signifikan dalam dua minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat [MBG] untuk istilahnya 3B; untuk ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita di bawah lima tahun (balita),” kata Mensesneg.

Dalam pernyataannya, Mensesneg juga menyampaikan keyakinan bahwa penataan yang dilakukan terhadap tata kelola MBG ini akan dapat mengefisienkan penggunaan anggaran.

“Dari hasil perhitungan, kita meyakini bahwa akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis ini. Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN,” ujarnya.

Selain itu, Mensesneg juga kembali menekankan bahwa pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap program-program prioritas guna memastikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Proses pengawasan, perbaikan, dan monitoring itu kan dilakukan setiap hari,” imbuhnya.

Turut hadir dalam pertemuan, antara lain, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, serta Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman. (Humas Kemensetneg)

Kejagung Tetapkan AM Jadi Tersangka baru Korupsi MBG

AM Jadi Tersangka Korupsi MBG. (Foto : Puspenkum Kejagung RI)

Jakarta (The Indonesian News) – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan satu orang tersangka baru dalam perkara penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026. Tersangka tersebut adalah Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) Andri Mulyono (AM).

“Bahwa melalui serangkaian pemeriksaan, saudara AM sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup, maka tim penyidik menetapkan AM selaku komisaris PT YAT sebagai tersangka dalam perkara perkara penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025-2026 yang merupakan penyedia sepeda motor listrik,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi dalam konferensi pers, Jumat (12/6/2026).

Menurut dia, tersangka disangka melanggar pasal 603 dan 604 KUHP dan saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Dengan demikian, sudah ada lima tersangka dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Kejagung sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka dengan perincian:

– Eks kepala BGN Dadan Hindayana
– Eks wakil kepala BGN Sony Sonjaya
– Eks wakil kepala BGN Lodewyk Pusung
– Asep Yusuf Somantri (AYS) selaku orang kepercayaan Sony Sonjaya

Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts