7th AADMER Partnership Conference Perkuat Kolaborasi Regional dalam Penanggulangan Bencana

Penulis

-

April 10, 2026

Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat kerja sama regional penanggulangan bencana melalui partisipasi aktif dalam 7th AADMER Partnership Conference. AADMER merupakan akronim ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response. AADMER adalah kerangka kerja regional proaktif dalam kerjasama, koordinasi, bantuan teknis dan mobilisasi sumber daya dalam semua aspek manajemen bencana dalam lingkup.

Sekretaris Utama BNPB Rustian menyampaikan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi risiko bencana yang semakin kompleks akibat perubahan iklim. Indonesia juga berbagi pengalaman dalam penanganan bencana, termasuk upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta penguatan sistem peringatan dini berbasis komunitas.

“Konferensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan dan memastikan bahwa implementasi AADMER dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan adaptif terhadap tantangan ke depan,” ujar Rustian dalam keterangan persnya, Jumat, 10 April 2026.

Konferensi APC ke-7 dihadiri oleh lebih dari 150 peserta yang berasal dari Negara Anggota ASEAN, Pusat dan Entitas ASEAN, Mitra Dialog ASEAN, Mitra Dialog Sektoral ASEAN, Mitra Pembangunan ASEAN, AADMER Partnership Group, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, lembaga keuangan internasional, sektor swasta, lembaga pemikir (think tanks), serta akademisi.

“Forum ini juga menekankan pentingnya pendanaan berkelanjutan, inovasi teknologi, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan penanggulangan bencana. Para peserta sepakat bahwa kolaborasi yang erat antarnegara dan mitra merupakan kunci dalam membangun ketahanan kawasan ASEAN,” Kata Rustian.

Dalam konferensi tersebut, sebanyak 37 negara dan organisasi mitra menyampaikan dukungan dan komitmen untuk bekerja sama dengan Komunitas ASEAN dalam mengimplementasikan AADMER Work Programme 2026–2030, dengan total dukungan yang disampaikan mencapai sekitar USD 25 juta. Dukungan ini mencakup lima program prioritas dalam Work Programme, yaitu: (i) Penilaian Risiko, Pemantauan, dan Peringatan Dini; (ii) Pencegahan dan Mitigasi; (iii) Kesiapsiagaan dan Respons; (iv) Pemulihan Tangguh; dan (v) Kepemimpinan Global.

“Dalam semangat aksi kolektif dan solidaritas, ACDM bersama para mitra dan pemangku kepentingan menegaskan kembali komitmen untuk bekerja sama mewujudkan ASEAN sebagai “kawasan negara yang tangguh terhadap bencana, di mana kerugian akibat bencana terhadap kehidupan, aset sosial, dan lingkungan dapat dikurangi secara signifikan melalui upaya nasional yang terkoordinasi, kerja sama regional dan global yang diperkuat, serta kepemimpinan yang kuat, demi komunitas yang lebih aman dan ketangguhan berkelanjutan,” sebagaimana diamanatkan dalam AADMER Work Programme 2026–2030 dan sejalan dengan ASEAN Community Vision 2045: “ASEAN yang Tangguh, Inovatif, Dinamis, dan Berpusat pada Masyarakat,” Ujarnya.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mendorong penerapan ketangguhan berkelanjutan menekankan bahwa ketangguhan harus bersifat antisipatif, adaptif, dan berkelanjutan, bukan sekadar reaktif. Ia juga menyerukan implementasi penuh pendekatan whole-of-ASEAN_ dan whole-of-society dalam AADMER Work Programme 2026–2030, dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, ilmuwan, pelaku kemanusiaan, dan sektor swasta untuk memanfaatkan inovasi, sumber daya, dan pengetahuan lokal dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks dan saling terkait.

“Apresiasi kepada para mitra atas dukungan kuat dan kontribusi nyata, serta menekankan bahwa komitmen tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi bersama menjadi dampak nyata di kawasan ASEAN,” Kata Raditya Jati.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Ketua ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM), dengan dukungan Sekretariat ASEAN dan AHA Centre pada Kamis 2 April 2026 di Gran Melia Jakarta.

ACDM menyelenggarakan konferensi ini untuk mensosialisasikan AADMER Work Programme 2026–2030 kepada para mitra ASEAN dan pemangku kepentingan terkait, menjajaki potensi kolaborasi pada bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama, serta memperoleh komitmen dan dukungan bagi implementasi AADMER Work Programme 2026–2030.

Kepala Desa Apresiasi Koramil 29/Langkahan Gerak Cepat Tinjau Huntara Tergenang Air

Penulis

Redaksi

-

April 10, 2026

Huntara — Koramil 29/Langkahan Kodim 0103/Aceh Utara bersama warga saat perencanaan pembuatan saluran drainase untuk mengalirkan air (Parit) di hunian sementara warga di Dusun Tengoh, Desa Bukit Lintang, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Kamis (9/4/2026). (Foto : The Indonesian News/Foto : Pendim 0103/Aceh Utara).

Aceh Utara – Pelaksana Harian (Plh) Danramil 29/Langkahan Kodim 0103/Aceh Utara, Kapten Chb Edi Wijaya, bersama Babinsa Koptu S. Harahap meninjau langsung kondisi hunian sementara warga di Dusun Tengoh, Desa Bukit Lintang, Kecamatan Langkahan, menyusul laporan genangan air saat hujan deras. Kamis (9/4/2026). Peninjauan tersebut turut dihadiri Geuchik Bukit Lintang, Mansur, serta perwakilan masyarakat yang mendampingi.

Kapten Chb Edi Wijaya mengatakan, di lokasi, rombongan melihat langsung titik-titik genangan serta alur aliran air yang menyebabkan kawasan huntara tergenang.

“kehadiran pihak Koramil merupakan bentuk respon cepat terhadap keluhan warga. Kami turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan dan memastikan permasalahan ini segera dicarikan solusi,” Kata Kapten Chb Edi Wijaya, Jumat, 10 April 2026.

Selanjutnya, dari hasil peninjauan, diketahui bahwa genangan air disebabkan oleh sistem Aliran air yang belum optimal, sehingga air hujan tidak mengalir dengan baik dan menggenangi area huntara.

Menindaklanjuti hal tersebut, Koramil 29/Langkahan segera berkoordinasi dengan pihak vendor pembangunan serta pemerintah desa untuk merencanakan pembuatan saluran air (parit) permanen sebagai solusi jangka panjang.

Geuchik Mansur menyampaikan apresiasi atas respon cepat dari pihak Koramil. Ia berharap rencana pembuatan saluran air dapat segera terealisasi agar warga merasa lebih aman saat musim hujan.

“Kegiatan peninjauan menjadi langkah awal dalam upaya perbaikan fasilitas huntara demi kenyamanan masyarakat terdampak bencana,” Demikian Plh. Danramil 29/Langkahan Kodim 0103/Aceh Utara, Kapten Chb Edi Wijaya.

Presiden Prabowo Tegaskan Indonesia Bangkit sebagai “Rising Giant” Dunia

Penulis

Redaksi

-

April 9, 2026

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan optimisme kuat terhadap kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan besar dunia atau “Rising Giant” saat meresmikan fasilitas perakitan kendaraan komersial listrik PT VKTR Sakti Industries di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis, 9 April 2026. Momentum ini disebut sebagai bagian dari fase kebangkitan nasional yang ditopang oleh kemandirian dan kekuatan sumber daya bangsa.

Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki fondasi yang sangat kuat untuk menghadapi tantangan global, terutama di sektor energi. Kepala Negara menilai kekayaan sumber daya alam menjadi modal besar untuk melangkah dengan optimisme di tengah ketidakpastian dunia.

“Kita harus waspada, tapi kita optimis, kita akan menghadapi tantangan beberapa bulan yang akan datang, tapi kita punya resources, kita punya sumber-sumber yang sangat kuat, sangat banyak, walaupun bagaimana kita harus hemat energi, walaupun bagaimana kita harus sekarang menuju energi yang bersih, energi terbarukan,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemandirian pangan dan energi merupakan syarat mutlak bagi Indonesia untuk bertahan dan terus tumbuh sebagai bangsa besar.

“Negara yang sebesar kita kalau masih mau merdeka, kalau masih mau survive, bertahan hidup, mau tidak mau kita harus mandiri di bidang-bidang yang paling menentukan, yaitu di antaranya yang paling utama tentu pangan, habis itu energi,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo turut menyampaikan pesan optimisme kepada masyarakat, khususnya generasi muda, bahwa masa depan Indonesia sangat cerah dan penuh harapan. Presiden menegaskan bahwa pandangan pesimistis tidak mencerminkan realitas kekuatan bangsa saat ini.

“Indonesia tidak gelap, Indonesia sangat cerah, kita sangat kuat, makin kuat, pertumbuhan kita baik. Untuk anak-anak muda, masa depan kita cerah,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tengah memasuki era kebangkitan besar dan tidak lagi menjadi “raksasa tidur”. Dengan keyakinan penuh, Kepala Negara menyampaikan pesan bahwa Indonesia kini bangkit dan siap menjadi kekuatan global yang diperhitungkan.

“Tahun depan kita akan bikin kejutan untuk seluruh dunia, Indonesia sedang bangkit. This giant is waking up, we will not be anymore the sleeping giant, we are rising,” pungkas Presiden.

Peresmian ini menjadi simbol kuat bahwa Indonesia tidak hanya bergerak maju, tetapi sedang berlari menuju posisi strategis di panggung dunia sebagai rising giant yang percaya diri, mandiri, dan siap memimpin masa depan.

Taklimat Presiden: Biaya Haji 2026 Turun Meski Kenaikan Harga Avtur

Penulis

Mak Lantiak

-

April 9, 2026

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto memastikan penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sekitar Rp2 juta, meskipun terjadi kenaikan tajam harga avtur di pasar global.

Kebijakan ini menegaskan keberpihakan pemerintah dalam menjaga keterjangkauan ibadah haji bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.

Dalam taklimat di Istana Negara, Kamis (9/4/2026), Presiden menegaskan bahwa kenaikan biaya operasional tidak boleh dibebankan kepada jemaah. Pemerintah, menurutnya, hadir sebagai pelindung rakyat di tengah tekanan ekonomi global yang tidak menentu.

“Walaupun harga avtur naik, kita berani menurunkan biaya haji. Ini adalah komitmen pemerintah untuk melindungi rakyat, terutama yang paling membutuhkan,” ujar Presiden.

Kebijakan ini mencerminkan langkah progresif pemerintah dalam merespons dinamika global dengan solusi yang berpihak pada kepentingan nasional. Penurunan biaya haji menjadi bukti nyata bahwa negara mampu menjaga keseimbangan antara tantangan ekonomi dan pelayanan publik yang optimal.

Selain fokus pada biaya, pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap lamanya antrean haji yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Presiden menargetkan percepatan waktu tunggu secara signifikan melalui langkah-langkah strategis yang terukur.

“Yang kita kejar juga adalah mempercepat antrean. Jangan sampai rakyat menunggu terlalu lama,” tegas Prabowo Subianto.

Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi kuota, pembenahan sistem pendaftaran, serta penguatan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem haji yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Di sektor transportasi, efisiensi menjadi prioritas utama. Pemerintah mendorong kerja sama antara Garuda Indonesia dan Saudi Airlines guna menekan biaya operasional penerbangan.

“Selama ini pesawat berangkat penuh, pulang kosong. Ini tidak efisien dan harus kita benahi agar lebih hemat,” kata Presiden.

Selain itu, rencana pembangunan kawasan khusus jemaah Indonesia di Mekkah serta terminal haji menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan. Inisiatif ini diharapkan mampu memberikan kenyamanan, efisiensi, dan kemudahan bagi seluruh jemaah Indonesia.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintahan di bawah Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat dalam melindungi rakyat. Penurunan biaya haji tidak hanya menjadi kebijakan teknis, tetapi juga representasi nyata kehadiran negara dalam memastikan akses ibadah yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. (*)

Prabowo: Pemerintahan Efektif dan Andal, Capai Prestasi Nyata dalam 1,5 Tahun

Penulis

Mak Lantiak

-

April 9, 2026

JAKARTA – Presiden Prabowo menegaskan pemerintahannya telah menunjukkan kinerja efektif dan andal dengan berbagai capaian nyata dalam waktu relatif singkat.

Hal tersebut disampaikan dalam arahan pada Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dalam forum yang dihadiri sekitar 800 pejabat negara, mulai dari menteri, pejabat eselon I, pimpinan TNI-Polri, hingga direksi BUMN, Prabowo menilai kinerja pemerintahan selama 1,5 tahun terakhir berhasil menjaga arah pembangunan nasional di tengah tekanan global.

“Tidak dapat dipungkiri kita telah mencapai tonggak-tonggak prestasi yang nyata, prestasi yang nyata,” kata Prabowo.

Ia menegaskan, berbagai capaian tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga terukur secara matematis serta terlihat nyata di lapangan. Hal ini dinilai sebagai indikator kuat bahwa program-program pemerintah berjalan efektif dan memberikan dampak langsung.

Di tengah dinamika geopolitik global yang penuh ketidakpastian, pemerintah mampu menjaga stabilitas nasional dan mengendalikan arah pembangunan.

“Alhamdulillah pemerintah kita, di mana Saudara-saudara adalah bagian dari pemerintah yang saya pimpin. Sudah satu setengah tahun, alhamdulillah kita dapat mengendalikan arah perkembangan, arah bernegara bangsa kita,” ujarnya.

Menurut Prabowo, kemampuan pemerintah dalam menavigasi berbagai tantangan global menjadi bukti ketangguhan tata kelola pemerintahan. Berbagai risiko eksternal, termasuk dampak konflik internasional terhadap krisis energi, pangan, dan air, dinilai dapat diantisipasi secara terukur.

Ia juga menekankan bahwa posisi Indonesia saat ini relatif lebih kuat dibanding banyak negara lain yang terdampak gejolak global.

“Jadi apa yang kita alami sekarang, krisis yang terjadi di Timur Tengah yang membuat harga energi menjulang, sebenarnya kita harus yakini dan kita harus syukuri bahwa kondisi bangsa kita berada di kondisi yang jauh lebih baik dibanding bangsa lain,” kata dia.

Selain itu, pemerintah juga dinilai adaptif dalam menghadapi tantangan baru, termasuk perkembangan teknologi yang berpotensi memunculkan disinformasi seperti hoaks dan manipulasi konten berbasis kecerdasan buatan (AI).

Meski demikian, Presiden tetap menekankan pentingnya sikap terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari penguatan kinerja pemerintahan.

“Ini masalah bagi kita ya, kita waspada, nanti kita terima koreksi-koreksi itu. Kalau kita difitnah, kalau kita dihujat, anggaplah itu sebagai peringatan supaya kita waspada,” ujarnya.

Rapat kerja ini menjadi momentum konsolidasi nasional sekaligus penegasan bahwa pemerintah terus bergerak cepat, responsif, dan berorientasi pada hasil nyata dalam menjaga stabilitas serta mendorong kemajuan bangsa di tengah tantangan global. (*)

Presiden Tegaskan Penertiban Izin Tambang di Hutan Lindung Demi Kepentingan Nasional

Penulis

Farid Ismullah

-

April 9, 2026

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan seluruh Izin Usaha Pertambangan yang tidak jelas statusnya di kawasan hutan lindung sebagai wujud nyata penguatan tata kelola sumber daya alam dan kedaulatan negara.

Instruksi tegas, khususnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai kebijakan tegas pemerintah dalam menegakkan tata kelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional.

“Ada sekian ratus, Menteri ESDM segera evaluasi ya. Kalau tidak jelas, cabut semua itu IUP-IUP, cabut semua itu,” tekan Presiden Prabowo dalam Taklimat Presiden RI bersama para menteri dan kepala lembaga terkait, pada Rabu (8/4/2026).

“Negara tidak akan membiarkan aset strategis dikelola secara sembarangan. Kawasan hutan lindung adalah benteng terakhir kita dan pemerintah akan menjaganya.”

Presiden juga menginstruksikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memeriksa ratusan IUP bermasalah, sekaligus mengapresiasi sikap tegas sang menteri yang menahan izin penebangan bagi perusahaan-perusahaan tersebut.

Pemerintah tidak akan menoleransi praktik semacam itu dalam kepemimpinannya. Kebijakan ini sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam mengendalikan sepenuhnya aset sumber daya alam strategis yang selama ini rawan disalahgunakan.

“Pemerintah saat ini hanya akan membela kepentingan nasional dan rakyat, bukan kelompok tertentu. Karena itu, evaluasi dan pencabutan IUP di hutan lindung ini dibereskan secepatnya,” katanya.

Presiden Prabowo menekankan bahwa kontrol negara yang kuat atas sumber daya alam bukan pilihan, melainkan keharusan demi mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Evaluasi segera, berapa hari laporan kembali ke saya? Dua minggu? Enak saja dua minggu, enggak. Satu minggu kita cabut semua IUP, izin-izin yang tidak beres,” tegas Presiden.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditugaskan untuk segera melakukan inventarisasi menyeluruh, verifikasi lapangan, dan proses pencabutan IUP yang dimaksud sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Seluruh proses dilaksanakan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kepastian hukum dan perlindungan kepentingan masyarakat di sekitar kawasan.

Kemenko Polkam Dorong Mekanisme Rujukan Nasional untuk Perkuat Penanganan TPPO

Penulis

Redaksi

-

April 9, 2026

Depok – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong pembentukan Mekanisme Rujukan Nasional (National Referral Mechanism/NRM) guna memperkuat penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) secara terpadu di tingkat nasional.

Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Sosialisasi Penyusunan NRM dan screening form TPPO yang digelar di Depok, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026).

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Nur Rokhmah Hidayah, mengatakan bahwa penyusunan NRM dan standardisasi screening form TPPO merupakan langkah strategis untuk mengatasi belum adanya mekanisme rujukan nasional yang terintegrasi.

“Penyusunan NRM menjadi langkah penting agar penanganan TPPO memiliki alur rujukan yang jelas, terpadu, dan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait,” ujar Nur Rokhmah.

Ia menambahkan, keberadaan screening form yang terstandar diperlukan untuk memperkuat proses identifikasi dan asesmen kasus TPPO secara menyeluruh.

“Formulir ini diharapkan menjadi acuan bersama bagi perwakilan Indonesia di luar negeri maupun instansi terkait di dalam negeri dalam menindaklanjuti penanganan kasus TPPO,” katanya.

Menurutnya, melalui penyusunan NRM dan instrumen pendukungnya, penanganan TPPO dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terkoordinasi, mulai dari tahap identifikasi, rujukan layanan, pendampingan, hingga reintegrasi korban.

Dalam rapat tersebut, kementerian dan lembaga yang hadir menyampaikan dukungan terhadap inisiatif penyusunan NRM, termasuk pentingnya penyusunan payung hukum dan prosedur operasional standar guna memastikan implementasi yang efektif di lapangan.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kemenko Kumhamimipas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, KP2MI, KPPPA, Kemenimipas, Mabes TNI, Polri, PPATK, dan LPSK.

Panglima TNI : Indonesia Perkuat Hubungan Bilateral dengan Filipina dan solidaritas di seluruh kawasan ASEAN

Penulis

Redaksi

-

April 9, 2026

Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Panglima Angkatan Bersenjata Filipina (Chief of Staff of The Armed Forces of The Philippines) Jenderal Romeo S. Brawner Jr., gelar 5th Philippines – Indonesia (Philindo) Military Cooperation Meeting 2026 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Pusat. Rabu (8/4).

Dalam siaran pers Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Puspen TNI) ), di pertemuan tersebut Panglima TNI menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan bilateral dengan Filipina, serta berkontribusi aktif dalam memajukan harmoni dan solidaritas di seluruh kawasan ASEAN.

“Melalui kerja sama yang erat, diharapkan Indonesia dan Filipina dapat menghadapi tantangan regional dengan lebih baik dan mewujudkan kawasan yang damai, aman, dan sejahtera,” Kata Panglima TNI dalam keterangan resmi melalui Puspen TNI, Kamis, 9 April 2026.

Sementara itu, Panglima Angkatan Bersenjata Filipina mengapresiasi pertemuan kali ini yang menegaskan kembali kemitraan yang kuat dan abadi antara Angkatan Bersenjata Filipina dan Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, pertukaran delegasi antara kedua negara bersifat konstruktif, berwawasan ke depan, dan mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama pertahanan.

Pertemuan tingkat tinggi yang mencerminkan suasana persahabatan ini telah menghasilkan sejumlah kesepakatan dan rencana aksi yang konkret.

“Semangat kemitraan yang ditunjukkan oleh seluruh peserta dalam semua program yang telah di susun bersama diharapkan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan di masa mendatang,” Demikian Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia.

THE INDONESIAN NEWS

7th AADMER Partnership Conference Perkuat Kolaborasi Regional dalam Penanggulangan Bencana

Kepala Desa Apresiasi Koramil 29/Langkahan Gerak Cepat Tinjau Huntara Tergenang Air

Presiden Prabowo Tegaskan Indonesia Bangkit sebagai “Rising Giant” Dunia

Taklimat Presiden: Biaya Haji 2026 Turun Meski Kenaikan Harga Avtur

Prabowo: Pemerintahan Efektif dan Andal, Capai Prestasi Nyata dalam 1,5 Tahun

Presiden Tegaskan Penertiban Izin Tambang di Hutan Lindung Demi Kepentingan Nasional

Kemenko Polkam Dorong Mekanisme Rujukan Nasional untuk Perkuat Penanganan TPPO

Panglima TNI : Indonesia Perkuat Hubungan Bilateral dengan Filipina dan solidaritas di seluruh kawasan ASEAN

Recent Posts

Presiden Prabowo Perkuat Pengendalian Karhutla Kalteng dari Pemadaman hingga Pencegahan

BNPB Perkuat OMC dan Armada Pemadaman Kendalikan Karhutla di Kalimantan

Presiden Prabowo Optimistis Karhutla Segera Terkendali, Kebutuhan Penanganan Terus Dipenuhi

BNPB Klarifikasi Distribusi Bantuan Gempa di Manggarai Timur

Presiden Prabowo Perkuat Penanganan Karhutla, Tambah Helikopter hingga Personel