Beranda blog Halaman 2

Menko Polkam: Indonesia Tidak Boleh Jadi Area Transit, Penyimpanan dan Pasar Jaringan Narkoba

Menko Polkam Djamari (Tengah) saat memberikan sambutan pada konferensi pers pengungkapan 2,6 ton sabu cair di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (21/8/2026). The Indonesian News/HO-Humas Kemenko Polkam RI

Batam – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi tempat transit, penyimpanan, maupun pasar bagi jaringan narkoba dan kejahatan transnasional. Pemerintah berkomitmen terus memperkuat kerja sama antarlembaga untuk memberantas peredaran narkoba sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kejahatan tersebut.

Penegasan tersebut disampaikan Menko Polkam saat memberikan sambutan pada konferensi pers pengungkapan 2,6 ton sabu cair di Batam, Kepulauan Riau, Pada Jumat (21/8/2026). Menko Djamari mengapresiasi keberhasilan operasi gabungan tersebut sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga wilayah Indonesia dari ancaman peredaran narkoba.

Menurut Menko Polkam, pemberantasan narkoba merupakan bagian penting dalam mendukung Asta Cita Presiden. Keberhasilan pengungkapan tersebut tidak terlepas dari kebersamaan seluruh unsur yang telah dibangun sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan operasi. “Kebersamaan ini mutlak diperlukan. Tidak ada satu pekerjaan yang bisa dilakukan oleh satu bagian, tetapi harus dilakukan bersama-sama,” tegasnya.

Menko Djamari mengingatkan bahwa penggagalan peredaran 2,6 ton narkoba memiliki arti penting bagi perlindungan masyarakat. Berdasarkan perhitungan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, barang bukti itu berpotensi berdampak terhadap sekitar 14 juta orang. Apabila setiap orang yang terdampak membutuhkan rehabilitasi selama enam bulan dengan biaya minimal Rp10 juta, potensi beban biaya rehabilitasi dapat mencapai sekitar Rp140 triliun. Karena itu, upaya pencegahan dinilai jauh lebih penting daripada harus menanggung dampak sosial dan ekonomi apabila narkoba tersebut sampai beredar di masyarakat.

Karakteristik geografis Indonesia yang luas dan memiliki banyak pintu masuk menjadi tantangan tersendiri dalam memutus jaringan narkoba dan kejahatan transnasional. Karena itu, pengawasan terhadap jalur masuk maupun keluar wilayah Indonesia harus terus diperkuat. “Indonesia tidak boleh menjadi tempat transit, Indonesia tidak boleh menjadi tempat penyimpanan, dan Indonesia tidak boleh menjadi pasar jaringan narkoba serta kejahatan transnasional,” tegas Menko Djamari. Ia memastikan pemerintah tidak akan mengendurkan upaya pemberantasan narkoba. “Ini bukti bahwa kita tidak akan pernah lemah dan tidak akan pernah menurunkan semangat untuk mencegah hal-hal tersebut. Bersama-sama kita jaga kedaulatan bangsa ini,” katanya.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Suyudi Ario Seto mengatakan, posisi Kepulauan Riau yang berada di kawasan perairan internasional membuat wilayah tersebut menghadapi ancaman penyelundupan narkotika yang tinggi. Untuk mengantisipasinya, BNN terus melakukan patroli dan pemantauan, termasuk di ruang siber, serta memperkuat pertukaran informasi dengan Bea Cukai, TNI, Polri, dan instansi terkait. “Walaupun ancaman memang diakui sangat tinggi karena wilayah Kepri ini adalah wilayah perairan internasional, tentunya para penyelundup selalu berusaha untuk masuk. Tapi kita tidak gentar dan kita tidak akan berhenti,” kata Suyudi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga perairan dan perbatasan Indonesia. “Saya tegaskan kembali bahwa Bea Cukai akan terus berada di garis terdepan dalam menjaga perbatasan, melindungi masyarakat, dan memastikan ekonomi nasional tumbuh dengan sehat,” kata Djaka Budhi.

Sebelumnya, tim gabungan BNN, Bea Cukai, dan Polda Kepulauan Riau menyergap kapal MV Ocean Porter di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Senin (17/8/2026). Dalam operasi tersebut, Bea Cukai mengerahkan Kapal Patroli BC 30005 dan BC 20011 Kanwil Khusus Bea Cukai Kepulauan Riau serta unit K9 Bea Cukai Batam. Petugas mengamankan 10 awak kapal berkewarganegaraan Myanmar dan menemukan tangki air yang berisi sekitar 2,6 ton narkotika cair serta ratusan dus rokok ilegal asal China di dalam kontainer. Seluruh awak kapal beserta barang bukti diamankan untuk proses pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.

Presiden Prabowo Pimpin Rapat Penanganan Karhutla di Kalbar

Presiden Prabowo Subianto (Tengah) tiba di Pangkalan TNI AU Supadio memimpin rapat karhutla di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026). (Foto: BPMI Setpres).

Kalbar (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, pada Sabtu, 22 Agustus 2026. Setibanya di Kalimantan Barat, Kepala Negara langsung menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri, pimpinan lembaga, serta jajaran pemerintah daerah untuk mendapatkan gambaran terkini mengenai situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

Mengawali rapat, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melaporkan bahwa sejumlah pimpinan kementerian/lembaga dari pemerintah pusat serta unsur pemerintah daerah telah hadir untuk mengikuti rapat penanganan karhutla tersebut.

“Pada hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, telah hadir 8 pimpinan kementerian/lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, kapolda, pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari Daerah, di Posko Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan. Saat ini kita berada di Pontianak, Kalimantan Barat,” ujar Seskab Teddy.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kedatangannya ke Kalimantan Barat bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi nyata di lapangan sekaligus memperoleh laporan mengenai situasi terkini. “Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam pemaparan situasi terkini, Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Brigjen TNI (Purn.) Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan titik panas atau hotspot selama 24 jam berdasarkan pantauan satelit. Dari pemantauan tersebut, terdeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan Barat.

Selain itu, Bulo melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. Menurutnya, sebaran titik panas tersebut terutama berada di sejumlah kabupaten di bagian selatan dan timur Kalimantan Barat.

“Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara di wilayah sektor Selatan. Kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut turut disampaikan prakiraan potensi hujan di Kalimantan Barat. Berdasarkan pemantauan, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi terutama di wilayah timur Kalimantan Barat pada periode 21 hingga 27 Agustus 2026.

Pemerintah sebelumnya juga telah melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 11 hingga 18 Agustus 2026. Operasi tersebut sempat dihentikan karena tidak terdapat potensi awan yang memadai.

“Kemudian kami sudah rapat dengan BMKG bahwa potensi awal akan terjadi pada tanggal 23-27 sehingga kami akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca,” tutur Bulo.

Rapat tersebut menjadi langkah awal Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Kalimantan Barat untuk melihat langsung situasi karhutla sekaligus memastikan penanganan di lapangan berjalan secara terkoordinasi. Kehadiran jajaran pemerintah pusat dan daerah dalam satu posko juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah terdampak.

Pushidrosal Perkuat Sinergi Hidro-Oseanografi dan Pertahanan Maritim di Wilayah Perbatasan Nasional

Theindonesiannews.com

Jakarta, 22 Agustus 2026—Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) terus meningkatkan jangkauan layanan hidro-oseanografi TNI AL di wilayah perbatasan nasional secara berkelanjutan.

Hal tersebut salah satunya diwujudkan dengan Courtesy Call Danpushidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto, S.T., M.M., kepada Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) IV Laksamana Muda TNI Berkat Widjanarko, S.E., M.Tr.Opsla., sekaligus melaksanakan kunjungan kerja ke Satuan Patroli (Satrol) Kodaeral IV dan peninjauan lokasi rencana pembangunan Kantor Satuan Hidrografi dan Oseanografi (Sathidros) bertempat di ruang VIP Mako Kodaeral IV Batam, Kamis (20/8/2026).

Dalam kunjungan kehormatan tersebut, Danpushidrosal dan Dankodaeral IV membahas berbagai dinamika lingkungan strategis serta pentingnya keselarasan data dan informasi hidro-oseanografi dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut. Kesamaan persepsi tersebut menjadi landasan penting bagi peningkatan efektivitas operasi, navigasi, keselamatan pelayaran, serta pengawasan wilayah Kepulauan Riau.

Pada kesempatan yang sama, Danpushidrosal bersama rombongan juga meninjau langsung lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan Kantor Sathidros-l di Telaga Punggur, Batam. Peninjauan tersebut menjadi bagian penting dari upaya memperluas jangkauan layanan hidro-oseanografi TNI Angkatan Laut di kawasan strategis dan perbatasan nasional.

Rencana pembangunan Sathidros Telaga Punggur memiliki nilai strategis karena keberadaannya diharapkan dapat memperkuat pangkalan pemetaan dan survei maritim di wilayah Kepulauan Riau. Kehadiran satuan hidro-oseanografi di kawasan tersebut akan mendukung percepatan penyediaan data kelautan sebagai bagian integral dari sistem pertahanan dan keamanan maritim, serta pembangunan nasional di bidang maritim.

KPLP Perkuat Kesiapsiagaan Personel SAR Hadapi Kecelakaan dan Kebakaran Kapal

Theindonesiannews.com

JAKARTA, 22 Agustus 2026 – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) terus memperkuat kesiapsiagaan dan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi berbagai kondisi kedaruratan di laut, khususnya kecelakaan dan kebakaran kapal.

Penguatan kemampuan tersebut dilakukan melalui kegiatan Pembekalan Personel Search and Rescue (SAR) di Perairan dan Pelabuhan Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung selama tiga hari, 19–21 Agustus 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur KPLP, Triono, mengatakan peningkatan kemampuan personel SAR menjadi hal penting mengingat tingginya aktivitas pelayaran di Indonesia yang memiliki karakteristik sebagai negara kepulauan.

Menurutnya, berbagai insiden kecelakaan maupun kebakaran kapal yang terjadi menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat di laut.

“Kebakaran di tengah laut menciptakan situasi yang sangat ekstrem, mulai dari eskalasi api yang cepat, kepulan asap beracun di ruang terbatas, kepanikan massal, hingga kondisi abandon ship. Karena itu, setiap personel harus memiliki kemampuan, kesiapan, dan pemahaman prosedur yang benar dalam menghadapi kondisi tersebut,” ujar Triono.

Ia menjelaskan, terdapat tiga tantangan utama yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan operasi penyelamatan di laut.

Pertama, kecepatan response time. Kecepatan petugas dalam merespons kejadian menjadi salah satu faktor penting dalam menyelamatkan jiwa penumpang, terutama ketika proses evakuasi harus dilakukan dalam waktu singkat.

Kedua, koordinasi dan komunikasi antarpemangku kepentingan. Operasi SAR di laut membutuhkan sinergi yang kuat antara KPLP, Basarnas, TNI AL, Polairud, serta kapal-kapal niaga yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Ketiga, penerapan SOP keselamatan dan evakuasi medis darurat. Penanganan korban dalam kondisi kedaruratan membutuhkan personel yang memiliki kualifikasi teknis sekaligus ketahanan fisik dan mental yang baik.

“Peningkatan kapasitas SDM SAR tidak dapat hanya mengandalkan rutinitas harian. Kita membutuhkan upskilling atau pembaruan keterampilan serta penyamaan persepsi terhadap tindakan yang harus dilakukan secara berkala,” kata Triono.

Melalui kegiatan pembekalan tersebut, para personel SAR mendapatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, antara lain mengenai teknik dasar pertolongan di air, penggunaan alat keselamatan, serta manajemen evakuasi dasar sesuai prosedur.

Triono menegaskan, pembekalan tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis personel, tetapi juga memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan operasi SAR di lapangan.

“Selain itu, kegiatan ini juga ditujukan untuk memperkuat sinergi dan komunikasi antara tim SAR gabungan dan sarana pendukung di lapangan serta mengoptimalkan penerapan SOP penyelamatan, baik dalam upaya meminimalkan risiko kecelakaan kerja bagi petugas maupun dalam mengoptimalkan penyelamatan jiwa,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pembekalan dari sejumlah narasumber yang berasal dari Basarnas, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok, Direktorat KPLP, serta Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok.

Selain pembelajaran melalui materi dan teori, para peserta juga mengikuti praktik lapangan yang dilaksanakan di Tribuana Dive Center dan Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok.

Direktorat KPLP berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kapasitas, profesionalisme, dan kesiapsiagaan personel SAR dalam menghadapi berbagai kondisi darurat di laut.

Dengan peningkatan kompetensi dan koordinasi yang semakin baik, personel SAR diharapkan mampu memberikan respons yang cepat, tepat, dan sesuai prosedur sehingga dapat mendukung upaya penyelamatan jiwa serta meningkatkan keselamatan pelayaran di perairan Indonesia.

Bea Cukai dan BNN Ungkap Sabu Cair Senilai Rp8,5 Triliun di Kepri 

Konferensi pers pengungkapan 2,6 ton sabu narkotika cair di Batam, Jumat (21/8/2026). The Indonesian News/HO-Biro Humas dan Protokol BNN RI

Batam (The Indonesian News) – Badan Narkotika Nasional (BNN) RI bersama Ditjen Bea dan Cukai serta Polda Kepulauan Riau berhasil mengamankan 2,6 ton narkotika golongan 1 jenis Metamfetamin Cair yang dibawa oleh kapal MV OCEAN PORTER berbendera Tanzania.

Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto menjelaskan, Pengungkapan di Perairan Karimun Kepulauan Riau pada Senin (17/8) dilakukan setelah tim memperoleh informasi pergerakan kapal yang mencurigakan dan diketahui beberapa kali berganti nama, yakni HONG RUN 2, RACE WIND, RAIN MAKER, dan MV OCEAN PORTER.

10 orang anak buah kapal (ABK) yang seluruhnya merupakan warga negara Myanmar saat Konferensi pers pengungkapan 2,6 ton sabu narkotika cair di Batam, Jumat (21/8/2026). The Indonesian News/HO-Biro Humas dan Protokol BNN RI

“Tim Gabungan yang terdiri dari BNN RI, Ditjen Bea dan Cukai, Polda Kepri, Kanwil Bea dan Cukai Kepri, BNNP Kepri, serta PSO Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, pada sekitar pukul 18.30 wib berhasil melakukan intercept di Perairan Karimun Kepri terhadap Kapal MV OCEAN PORTER dan selanjutnya kapal tersebut dibawa ke Dermaga PSO Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun untuk dilakukan pemeriksaan menggunakan Back Scatter dan K9 serta pemeriksaan atas awak kapal dan penggeledahan beberapa kompartemen,” Kata Komjen Pol Suyudi Ario Seto dalam keterangan tertulis, Jumat, 21 Agustus 2026.

Selanjutnya, Hasil penggeledahan terhadap 4 (empat) kontainer diketahui ada dua kontainer di antaranya kosong, satu kontainer sudah terbuka berisi barang-barang perkakas seperti tali, sparepart, plastic wrap, dan lain-lain, sementara satu kontainer yang masih tergembok dan baru dilas setelah dibongkar berisikan bungkusan-bungkusan rokok berlogo “GD” dengan gambar daun berbahasa China.

“Berdasarkan keterangan salah seorang awak kapal, pemeriksaan kemudian dikembangkan pada satu lokasi penyimpanan mencurigakan di atas kontainer. Dalam pemeriksaan tersebut tim gabungan menemukan 8 (delapan) drum berkapasitas masing-masing 200 liter dan satu Water Tank berkapasitas 1.000 liter berisi cairan yang setelah diperiksa menggunakan Narcotics Identification Kit ternyata positif mengandung Metamfetamin. Dengan demikian, total barang bukti yang diduga mengandung narkotika Metamfetamin tersebut mencapai Berat Brutto 2,6 Ton,” Ujarnya.

Selain barang bukti narkotika, Komjen Pol Suyudi Ario Seto menambahkan, tim juga menyita sejumlah barang bukti non narkotika berupa 157 box rokok ilegal asal China merek GD, dengan total 1.570.000 batang, serta mengamankan 10 orang crew kapal yang seluruhnya berkewarganegaraan asing berinisial AT, ST, YY, KZ, PP, TK, KM, HT, SM, dan TH.

Sebelumnya Kapal MV OCEAN PORTER, menurut pengakuan sang Kapten AT, tiba di Pelabuhan Rajang Sibu, Sarawak, Malaysia, pada 18 Mei 2026 untuk menjalani reparasi. Kapal kemudian berangkat dari Rajang Sibu pada 30 Juli 2026 dengan tujuan Chittagong, Bangladesh, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Port Kaohsiung, Taiwan. Pada 14 Agustus 2026, kapal melakukan pengisian bahan bakar di perairan Langkawi dari kapal Jupmari (IMO 8626513) dengan jumlah sekitar 40 ton sebelum akhirnya diamankan tim gabungan.

“Melalui pengungkapan kasus besar ini, tim gabungan berhasil mencegah peredaran narkotika jenis metamfetamin cair yang memiliki valuasi ekonomi mencapai hampir Rp 8,5 Triliun. Selain itu, langkah tegas ini juga berhasil menyelamatkan 14,13 juta jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika,” Tutup Komjen Pol Suyudi Ario Seto.

BNPB Perkuat Penanganan Karhutla Melalui Operasi Udara dan Darat

Petugas gabungan berupaya memadamkan api di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi (20/8/2026) Foto: BPBD Kabupaten Batang Hari

Jakarta (The Indonesian News) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui operasi udara dan darat di enam provinsi prioritas, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Penanganan dilakukan secara terpadu melalui pengerahan satuan tugas darat dan udara di bawah pos komando (posko) dan penguatan kolaborasi para pemangku kepentingan lain. Operasi udara didukung dengan operasi modifikasi cuaca (OMC), pemadaman melalui water bombing, patroli. Dalam pengendalian karhutla,, BNPB menekankan langkah pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt)  Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, Sebagai bagian dari operasi udara, BNPB menggelar satuan tugas udara di enam provinsi tersebut. Unsur yang dikerahkan meliputi helikopter patroli, pesawat untuk OMC, dan helikopter water bombing. Secara keseluruhan terdapat *39 unit unsur udara* yang tergelar untuk mendukung pemantauan dan penanganan karhutla.

“Di Riau, satgas udara terdiri atas satu unit helikopter patroli, satu unit armada untuk OMC, dan lima unit water bombing. Di Jambi, dikerahkan satu unit helikopter patroli, satu unit OMC, dan dua unit water bombing. Sementara di Sumatera Selatan, BNPB mengerahkan satu unit helikopter patroli, satu unit OMC, dan tujuh unit water bombing,” Kata Berton SP Panjaitan dalam keterangannya, Jumat, 21 Agustus 2026.

Untuk wilayah Kalimantan Selatan, dikerahkan satu unit helikopter patroli, satu unit OMC, dan tiga unit water bombing. Di Kalimantan Tengah, terdapat satu unit helikopter patroli, satu unit OMC, dan empat unit water bombing. Sedangkan di Kalimantan Barat, satgas udara diperkuat dengan dua unit helikopter patroli, satu unit OMC, dan lima unit water bombing.

“Pengerahan tersebut dilakukan untuk memperkuat pemantauan dari udara, mendukung deteksi titik api, membantu pemadaman, serta mendukung operasi penanganan karhutla di wilayah yang membutuhkan intervensi udara. Patroli udara dilakukan untuk memantau perkembangan kondisi lapangan, sementara water bombing digunakan untuk membantu pemadaman pada lokasi yang sulit dijangkau atau membutuhkan dukungan dari udara. OMC dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi pertumbuhan awan dan kebutuhan penanganan di wilayah prioritas,” Ujarnya.

Di Kalimantan Selatan, salah satu unsur yang digunakan untuk mendukung patroli udara adalah pesawat Cessna Caravan 208 dengan registrasi PK-SNK. Sementara itu, operasi water bombing didukung helikopter Sikorsky Black Hawk dengan registrasi N711BF.

Titik Panas Terpantau di Kalimantan

Seiring dengan penguatan operasi penanganan, pemantauan perkembangan titik panas terus dilakukan sebagai bagian dari sistem pemantauan karhutla. Berdasarkan data SiPongi, pemantauan satelit NASA-NOAA 20 pada 21 Agustus 2026 pukul 14.14 WIB mencatat 1.842 titik panas di lima provinsi di Kalimantan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.832 titik terpantau dengan tingkat kepercayaan sedang (medium confidence) dan 10 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence). Data titik panas menjadi salah satu rujukan dalam pemantauan perkembangan potensi karhutla dan menentukan kebutuhan penanganan di lapangan. SiPongi sendiri merupakan sistem yang menyajikan informasi hotspot terkini serta informasi terkait kebakaran hutan dan lahan.

Kalimantan Tengah mencatat jumlah titik panas terbanyak, yakni 976 titik, terdiri atas 968 titik dengan tingkat kepercayaan sedang dan delapan titik dengan tingkat kepercayaan tinggi. Selanjutnya Kalimantan Barat dengan 489 titik, terdiri atas 487 titik dengan tingkat kepercayaan sedang dan dua titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.

Sementara itu, Kalimantan Timur tercatat 237 titik panas, Kalimantan Selatan 125 titik, dan Kalimantan Utara 15 titik. Seluruh titik panas di tiga provinsi tersebut terpantau dengan tingkat kepercayaan sedang.

Penguatan Operasi Darat

Penanganan dari udara berjalan beriringan dengan penguatan operasi darat. BNPB mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan menetapkan status siaga atau tanggap darurat sesuai perkembangan ancaman karhutla di wilayah masing-masing.

Penguatan operasi darat dilakukan melalui pengaktifan posko dan satuan tugas penanganan karhutla. Posko menjadi pusat koordinasi dalam pemantauan perkembangan situasi, pengerahan personel, pengelolaan sumber daya, serta penentuan langkah penanganan sesuai kondisi di lapangan.

BNPB juga memberikan dukungan sumber daya dan peralatan kepada daerah sesuai kebutuhan. Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan daerah dalam melakukan pemadaman, penanganan titik api, pemantauan wilayah rawan, serta mencegah meluasnya kebakaran.

Operasi darat menjadi bagian penting dalam memastikan api benar-benar tertangani, terutama pada wilayah dengan karakteristik lahan yang membutuhkan penanganan berulang. Dukungan water bombing dari udara dilakukan untuk membantu proses pemadaman, kemudian penanganan di darat dilakukan untuk memastikan bara dan titik api dapat dikendalikan.

Selain pemadaman, BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait memperkuat langkah pencegahan. Masyarakat didorong untuk terlibat dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla di wilayah masing-masing.

Salah satu langkah utama pencegahan adalah mendorong masyarakat tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat terus dilakukan agar potensi munculnya titik api dapat ditekan sejak awal.

BNPB bersama pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, serta unsur terkait terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia dalam penanganan karhutla. Operasi udara dan darat dilakukan secara terpadu, mulai dari pemantauan, pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, hingga penanganan pascakebakaran.

“Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan selama periode rawan karhutla dan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kejadian kebakaran kepada petugas maupun pemerintah daerah. Respons cepat dari seluruh unsur menjadi kunci untuk mencegah api meluas dan mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat, lingkungan, serta aktivitas ekonomi,” Tutup Berton SP Panjaitan.

Pascagempa NTT, TNI Kerahkan 5.254 Personel dan Salurkan 293 Ton Bantuan

Foto: The Indonesian News/HO-Puspen TNI

Jakarta (The Indonesian News) – Memasuki hari keenam pascagempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI terus meningkatkan dukungan di wilayah terdampak. Dalam Siaran Pers Puspen TNI, Hingga Kamis (20/8/), sebanyak 5.254 personel telah dikerahkan untuk membantu proses penanganan dan pemulihan masyarakat.

Dalam mendukung penanganan bencana, TNI mengerahkan 27 unit alutsista, terdiri dari 21 pesawat, 5 KRI, dan 1 Kapal ADRI. Penggunaan alutsista tersebut mendukung mobilitas personel, pengiriman bantuan, serta pelaksanaan tugas penanganan bencana.

Foto: The Indonesian News/HO-Puspen TNI

Pada hari keenam, sebanyak 42,300 ton bantuan telah disalurkan kepada masyarakat terdampak. Dengan tambahan tersebut, total bantuan yang telah disalurkan TNI mencapai 293,617 ton.

“TNI bersama pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, dan instansi terkait terus melakukan koordinasi dalam penanganan bencana, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat serta percepatan pemulihan di wilayah terdampak,” Demikian Puspen TNI.

Indonesia Perkuat Promosi Produk Perikanan di JISTE, Tokyo

The 28th Japan International Seafood & Technology Expo (JISTE) 2026 di Tokyo Big Sight, Tokyo, pada 19-21 Agustus 2026. (Foto: Dok. Kemlu RI).

Tokyo (The Indonesian News) – Indonesia terus memperkuat promosi produk perikanan dan kelautan di pasar Jepang melalui partisipasi dalam The 28th Japan International Seafood & Technology Expo (JISTE) 2026 di Tokyo Big Sight, Tokyo, pada 19-21 Agustus 2026.

Dilansir dari laman Kemlu RI, Jumat (21/8), Paviliun Indonesia menghadirkan 14 pelaku usaha sektor perikanan nasional yang memamerkan produk unggulan seperti tuna fillet segar dan beku, tuna kaleng, udang, gurita, ikan layur, hingga kepiting. Keikutsertaan ini ditujukan untuk memperluas jejaring bisnis serta menangkap peluang kerja sama dengan para pembeli dan pelaku industri seafood di Jepang dan pasar internasional.

Langkah ini sejalan dengan posisi Jepang sebagai salah satu pasar utama produk perikanan nasional. Pada 2025, ekspor perikanan Indonesia ke Jepang mencapai USD 589,86 juta, naik 6,5 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara pada periode Januari-Juni 2026, nilai ekspor tercatat stabil sebesar 279 juta dolar AS dengan komoditas utama berupa udang beku dan ikan beku.

Saat meresmikan Paviliun Indonesia, Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Sjahrir, menegaskan bahwa keikutsertaan ini mencerminkan komitmen Indonesia sebagai pemasok produk laut dunia yang terpercaya.

“Indonesia sebagai negara maritim dengan sumber daya laut melimpah memandang produk perikanan sebagai salah satu komoditas ekspor unggulan yang berpotensi besar di pasar Jepang,” ujar Dubes Kartini.

Lebih lanjut, Dubes Kartini menambahkan bahwa ajang ini menjadi momentum strategis untuk mengoptimalkan Protokol Perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Skema ini memberikan fasilitas tarif 0% untuk produk perikanan tertentu, sehingga daya saing produk Indonesia semakin meningkat menjelang peringatan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2028.

Pelindo Hadirkan Layanan Kesehatan Gratis bagi Warga Sukapura

Foto: Dok. Pelindo

Jakarta (The Indonesian News) – Pemeriksaan kesehatan sejak dini menjadi salah satu cara untuk menjaga kualitas hidup masyarakat, terutama bagi balita dan lanjut usia. Melalui Program Pelindo Sehat, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok bersama Indonesia Healthcare Corporation (IHC) memberikan pemeriksaan kesehatan gratis bagi 100 balita dan 100 lansia di Kelurahan Sukapura, Jakarta Utara, Jumat (21/8).

Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Yandri Trisaputra mengatakan, kesehatan masyarakat di sekitar wilayah pelabuhan merupakan bagian dari perhatian perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut dia, pemeriksaan kesehatan tidak hanya penting untuk mengetahui kondisi kesehatan, tetapi juga membangun kebiasaan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara rutin.

“Melalui Pelindo Sehat, kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat, khususnya balita dan lansia yang membutuhkan perhatian dalam menjaga kesehatan. Kami berharap pemeriksaan ini dapat membantu orang tua memantau tumbuh kembang anak sekaligus mendorong para lansia untuk tetap sehat dan mandiri. Bagi kami, Pelindo tidak hanya menjadi bagian dari aktivitas kepelabuhanan, tetapi juga dapat menjadi jembatan kepedulian bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional,” ujar Yandri dalam keterangan tertulis, Jumat, 21 Agustus 2026.

Sebanyak 200 warga mengikuti pemeriksaan yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB tersebut. Program ini menyasar masyarakat di sekitar wilayah operasional Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, dengan perhatian khusus pada pemantauan tumbuh kembang balita serta pencegahan penyakit degeneratif pada lansia.

Pemeriksaan ditujukan untuk memantau tumbuh kembang sekaligus mendeteksi lebih dini kemungkinan adanya gangguan kesehatan. Sementara bagi lansia, pemeriksaan diharapkan membantu mencegah penyakit degeneratif dan menjaga kemandirian dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kegiatan tersebut juga dilengkapi edukasi mengenai pola hidup sehat bagi masyarakat dan orang tua.

Pelindo berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Sukapura. Pemeriksaan secara berkala diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih memperhatikan kesehatan, sehingga balita dapat tumbuh sehat dan optimal, sementara lansia dapat menjalani masa tua dengan lebih sehat dan produktif.

“Program Pelindo Sehat ini juga melibatkan Puskesmas Cilincing serta Rumah Sakit Pelabuhan dalam pelaksanaannya. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pelindo untuk memperluas manfaat program sosial perusahaan agar semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat di sekitar lingkungan kerja,” Tutup Yandri.

BNPB Strengthens Air Operations in Six Priority Forest and Land Fire Provinces

Credit: the Government Communication Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia

Jakarta (The Indonesian News) – The National Disaster Management Agency (BNPB) said it is strengthening air operations to handle forest and land fires (karhutla) in six priority provinces.

These six provinces include Riau, Jambi, South Sumatra, South Kalimantan, Central Kalimantan, and West Kalimantan.

Acting Head of the BNPB Disaster Data, Information, and Communication Center, Berton SP Panjaitan, said that this effort is being carried out to accelerate handling while also supporting ground firefighting operations.

“In addition to strengthening ground task forces, BNPB is also strengthening karhutla handling through air task forces in six priority provinces,” Berton said in his official statement on Friday (August 21).

Furthermore, he detailed the air operations that BNPB has carried out in each of these provinces as of Friday.

In Riau, BNPB operates one patrol helicopter, one helicopter for weather modification operations (OMC), and five helicopters for aerial firefighting operations (water bombing). Meanwhile, in Jambi, BNPB operates one patrol helicopter, one helicopter for OMC, and two helicopters for water bombing.

“Furthermore, in South Sumatra, BNPB has deployed one helicopter for air patrol, one for weather modification operations (OMC), and seven helicopters for water bombing,” he explained.

He also detailed BNPB’s air operations in the other three provinces on the island of Kalimantan.

In South Kalimantan, BNPB operates one patrol helicopter, one for OMC, and three for water bombing. Meanwhile, in Central Kalimantan, BNPB operates one patrol helicopter, one for OMC, and four for water bombing.

In West Kalimantan, BNPB operates two patrol helicopters, one for OMC, and five for water bombing.

“The operation of these helicopters will continue to be adjusted to field needs. Meanwhile, for OMC, BNPB collaborates with BMKG to monitor the growth of potential rain clouds that can be utilized for OMC,” he added.

According to Berton, karhutla handling on the island of Kalimantan remains the government’s top priority as a number of new karhutla incidents continue to emerge, particularly in East Kalimantan.

For example, on Wednesday (August 19), BNPB recorded new karhutla points in Paser Regency, specifically in Tanah Grogot District, Batu Sopang District, and Batu Engau District. The fires affected conservation areas covering approximately 25.29 hectares.

BPBD Paser Regency then moved quickly to the location to carry out ground firefighting and post-fire monitoring. The fire was successfully extinguished the following day.

In addition to Paser Regency, BNPB also recorded a number of new, relatively massive karhutla points in Kutai Kartanegara Regency, with a total area reaching 49.55 hectares.

To handle these incidents, Berton said that the BPBD Quick Response Team of Kutai Kartanegara Regency, together with volunteers and firefighters, immediately dispersed to various accessible points to carry out ground firefighting.

“Karhutla handling on the island of Kalimantan remains the government’s top priority at this time,” he explained.

Berton added that BNPB urges regional governments to continue strengthening preparedness, monitoring, and early detection of potential karhutla, and to ensure the availability of firefighting facilities and infrastructure.

In addition, the public is also urged to increase vigilance against potential hydrometeorological disasters during the dry season, especially karhutla.

“The public is also urged not to carry out burning activities in fire-prone areas. If residents know of or see a fire incident, they should immediately report it to local authorities so that handling can be carried out quickly and effectively,” he said.

Source: Press Release of the Government Communication Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia

Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts