Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026). Foto: BPMI Setpres
Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. Turut hadir Gubernur Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah serta Pangdam & Kapolda kedua provinsi tersebut.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa dalam rapat tersebut, dilaporkan sejumlah perkembangan dan langkah penanganan karhutla. Seskab Teddy mengatakan berdasarkan laporan Kepala BNPB, di 6 provinsi paling terdampak karhutla masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang dalam proses pemadaman.
“Saat ini fokus utama tertuju pada 2 provinsi yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan,” ujar Seskab Teddy.
Selain itu, Seskab Teddy menyebut operasi darat juga didukung lebih dari 60.177 personel gabungan, dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, Seskab Teddy juga mengatakan bahwa operasi udara juga dilakukan dalam mempercepat pemadaman api.
“Operasi udara melalui water bombing di sejumlah wilayah juga terus dilakukan untuk mempercepat pemadaman,” imbuh Seskab Teddy.
Lebih lanjut, Seskab Teddy menyebut kondisi saat ini di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus dioptimalkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan, seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
“Presiden meminta agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman serta mencegah meluasnya kebakaran,” pungkas Seskab Teddy.
Credit: The Government Communication Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia
Jakarta (The Indonesian News) – President Prabowo Subianto has often emphasized the importance of energy independence so that Indonesia can reduce its dependence on energy imports. This effort is increasingly important amid global uncertainty that can trigger price increases and disrupt energy supply.
One of these efforts began to be realized on July 1, 2026, when Indonesia implemented the B50 program. This real step was achieved three months before the completion of Prabowo’s second year in leadership.
B50 is a fuel blend consisting of 50 percent biodiesel—a biofuel that can be made from, among other things, crude palm oil (CPO)—and 50 percent diesel fuel.
With this policy, Indonesia can further suppress diesel imports because part of the fuel needs can be met with biofuel.
At the launch of the B50 mandate in Karawang on July 9, Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Bahlil Lahadalia said that this policy would make Indonesia no longer need to import diesel starting in 2026. On the contrary, Indonesia is projected to experience a diesel surplus of 4 million kiloliters (kL) starting this year.
“With the implementation of B50, we no longer import diesel; this is the first time,” Bahlil said, as quoted on Sunday (October 11).
B50 is a continuation of the B40 mandate implemented in early 2025. B40 is a fuel consisting of a blend of 40 percent biofuel and 60 percent diesel fuel.
Increasing the portion of biofuel in the biodiesel blend has the potential to provide a major impact on the economy.
Ministry of ESDM data shows that the implementation of B50 can help Indonesia save foreign exchange of Rp170 trillion this year. This figure is an increase of 27.5 percent compared to the foreign exchange savings of Rp133.33 trillion when B40 was implemented last year.
For Indonesia, these savings are not merely numbers on paper. Greater foreign exchange savings can strengthen Indonesia’s ability to maintain the stability of the rupiah exchange rate against the United States (US) dollar. In addition, these savings can help Indonesia face external economic challenges.
In addition to saving foreign exchange, the B50 policy is also expected to increase the added value of CPO to Rp23.49 trillion, up from Rp20.94 trillion when the B40 mandate was implemented.
This increase in added value has the potential to provide a chain effect on the economy at large.
First, the government has the potential to obtain additional tax revenue that can be reallocated to finance priority programs, such as social protection, equitable education, and expanded access to healthcare.
Second, this policy is estimated to increase labor absorption, which in turn has the potential to improve people’s income and welfare. The Ministry of ESDM recorded that the B50 program is projected to absorb 2.1 million workers and also support national economic growth.
Third, the increased absorption of CPO for B50 needs can reduce Indonesia’s dependence on raw CPO exports. Thus, the price of fresh fruit bunches (FFB) at the palm oil farmer level is expected to be better protected from sharp declines when global prices fluctuate.
“This can help provide market certainty for palm oil farmers,” he said.
Prabowo’s Real Action Toward Green Energy
In addition to providing economic benefits, the B50 mandate is also an important step by the government in encouraging the transition toward cleaner energy.
In this regard, B50 is expected to reduce Indonesia’s dependence on fossil energy. This program is projected to reduce greenhouse gas emissions by around 44.46 million tons of carbon dioxide in 2026.
B50 is one of Prabowo’s strategic steps to strengthen national energy resilience through a more environmentally friendly approach. This effort goes hand in hand with other strategic programs, such as the 100 gigawatt-peak (GWp) Solar Power Plant (PLTS) and the Waste-to-Energy Processing (PSEL) program.
Given the importance of B50 in realizing energy independence, Prabowo in August instructed the National Research and Innovation Agency (BRIN) to study the implications if Indonesia were to later adopt B60 through B100.
“I demanded that B40 energy independence is not enough. In fact, at that time, I pushed toward B100. But my ministers convinced me that with B50 alone, we no longer import diesel. So this is an extraordinary national achievement,” Prabowo said last July.
Source: Press Release of the Government Communication Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia
Jakarta (The Indonesian News) – Plt. Kepala Pusdiklatbangprov Kementerian Sosial, Afrizon Tandjung, memastikan kejadian yang melibatkan siswa Sekolah Rakyat di Pati, Jawa Tengah, dan Mamuju, Sulawesi Barat, telah mendapatkan penanganan. Kedua peristiwa tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengawasan, pengasuhan, dan pencegahan kejadian serupa.
Afrizon menjelaskan, siswa Sekolah Rakyat datang dari keluarga dengan latar belakang, kebiasaan, dan karakter yang beragam. Dalam proses beradaptasi dan menjalani kehidupan bersama di asrama, terkadang muncul kesalahpahaman antarsiswa.
“Ada kesalahpahaman di antara siswa yang memiliki kebiasaan dan latar belakang berbeda. Dalam interaksi antarsiswa terjadi kontak yang mengakibatkan adanya luka. Anak yang mengalami luka sudah mendapatkan penanganan dari tim medis,” kata Afrizon, Pada Sabtu (10/10/2026).
Menurutnya, pihak sekolah juga telah berkomunikasi dan bertemu dengan orang tua untuk mencari jalan keluar terbaik dengan mengutamakan kepentingan dan masa depan anak-anak.
“Sekolah dan orang tua sedang berkomunikasi untuk mencari solusi terbaik. Kami ingin semua persoalan ditangani dengan baik, dengan tetap mengutamakan perlindungan dan kepentingan anak,” ujarnya.
Afrizon menegaskan, apa pun yang melatarbelakangi kejadian tersebut, tindakan yang mengakibatkan siswa terluka tidak dapat dibenarkan. Karena itu, sekolah harus terus memperkuat pendampingan dan pengawasan, terutama dalam kehidupan berasrama.
“Kejadian ini tentu menjadi bahan evaluasi sekaligus penguatan langkah-langkah pencegahan. Kami akan terus mencari jalan keluar, memperbaiki sistem pengawasan, dan meningkatkan kualitas pengasuhan agar kejadian serupa tidak terulang,” katanya.
Menurut Afrizon, Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, melainkan juga tempat anak-anak membangun karakter, belajar hidup bersama, saling memahami, dan menghargai perbedaan.
Karena itu, tenaga pendidik, wali asuh, dan wali asrama terus didorong untuk meningkatkan pendampingan sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan barunya.
“Anak-anak ini sedang belajar hidup bersama, belajar memahami perbedaan, dan membangun kebiasaan baru. Tugas kita adalah membimbing mereka dengan sabar, sekaligus memastikan lingkungan sekolah tetap aman dan nyaman bagi semuanya,” kata dia.
Afrizon juga meminta semua pihak menjaga privasi serta masa depan anak-anak yang terlibat. Menurutnya, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan kesempatan untuk terus belajar tanpa harus dibayangi kejadian yang pernah dialaminya.
“Sekolah Rakyat hadir untuk menjaga harapan dan masa depan anak-anak. Karena itu, setiap persoalan harus kita selesaikan dengan baik, setiap kekurangan harus kita perbaiki, dan setiap anak harus tetap kita lindungi,” kata Afrizon.
Jakarta (The Indonesian News) – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan (Pusgenri), Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM menggelar Youth Talk Take Action (YTTA) 6 bertema “Grant Your Green Idea: Peluang Genries Mewujudkan Aksi Nyata Lewat Small Grant FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima” secara daring melalui Zoom.
Melalui kegiatan ini, Pusgenri bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menekankan bahwa generasi muda memiliki kemudahan akses untuk melakukan aksi nyata pelestarian hutan melalui Layanan Dana Masyarakat (Small Grant) FOLU Net Sink 2030 yang dikelola BPDLH. Kegiatan ini diikuti lebih dari 600 generasi muda dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam sambutan kuncinya, Kepala Pusgenri Luckmi Purwandari, menegaskan bahwa target FOLU Net Sink 2030 tidak dapat dicapai hanya lewat kebijakan di atas kertas. Ia mengajak Genries, sebutan bagi Generasi Pelestari Hutan, untuk memahami, merancang, dan segera mengajukan ide hijau mereka.
“Target FOLU Net Sink 2030 akan dicapai oleh jutaan tindakan kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh di banyak tempat. Salah satunya bisa lahir dari ide yang hari ini kalian ciptakan,” ujarnya, Dilansir dari laman Kemenhut, Minggu 11 Oktober 2026.
Small Grant adalah program Kementerian Kehutanan bersama BPDLH yang menyalurkan hibah bernilai kecil kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok, yang berfokus pada isu lingkungan dan kehutanan. Pengajuannya dilakukan sepenuhnya daring melalui laman layanan-dana-masyarakat.bpdlh.id, sehingga pemohon dari daerah mana pun tidak perlu datang ke Jakarta. Periode pengajuan dibuka dua hingga tiga kali setahun, untuk Periode Kelima, dibuka pada tanggal 6–13 Oktober 2026, dilanjutkan verifikasi, validasi, dan penetapan penerima manfaat hingga tanggal 20 November 2026.
Direktur Penyaluran Dana BPDLH, Damayanti Ratunanda, menjelaskan bahwa layanan ini diperuntukkan bagi kelompok yang sudah peduli lingkungan, di antaranya Genries, Pemberdayaan Masyarakat, Sekolah Adiwiyata, dan kelompok tani hutan rakyat.
“Kelompok masyarakat yang sudah memiliki kesadaran terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan mendapatkan akses untuk melakukan aksi-aksi yang lebih besar dan berkelanjutan,” ujarnya.
Genries juga sudah membuktikan bahwa jalur ini terbuka bagi mereka. Pada Periode Keempat, enam Genries binaan Pusgenri, lima dari Forest Youthverse Batch 2 dan satu dari YTTA Seri 1, terpilih sebagai penerima manfaat. Program mereka beragam, mulai dari penanaman mangrove, pengolahan limbah menjadi biochar, sekolah konservasi, hingga pelatihan pengelolaan sampah di sekolah dasar.
Salah satunya Mudassir, Koordinator Tim Adiwiyata SD Negeri 6 Banda Aceh sekaligus Genries Forest Youthverse 2025, yang pada YTTA kali ini berbagi pengalamannya sebagai penerima manfaat. Lewat program FOLU Goes to School, ia dan timnya melatih 50 guru tentang pengelolaan sampah dan pendidikan lingkungan menuju Sekolah Adiwiyata yang dijalankan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, DLHK Kota Banda Aceh, dan KamiKITA Community Center, dengan dukungan pendanaan BPDLH. Gagasan itu berangkat dari persoalan nyata: timbulan sampah Kota Banda Aceh mencapai sekitar 250 ton per hari menurut data KLHK 2024, sebagian besar berakhir di TPA tanpa pengolahan.
“Dukungan strategis dari Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan telah mengubah 50 pendidik menjadi katalisator aksi iklim. Ini bukan sekadar pelatihan pengelolaan sampah, melainkan investasi fundamental untuk melahirkan generasi yang menjaga masa depan.”, ujar Mudassir.
Bagi Pusgenri, YTTA 6 adalah bagian dari upaya membina generasi muda agar tidak hanya menjadi penonton perubahan. Selama 2025–2026, Pusgenri telah membina lebih dari 9.300 Genries melalui program Bestari Rimba, Youth Talk Take Action, Forest Youthverse, dan Forest Youthpreneurship.
“Jangan hanya menjadi penonton perubahan. Jadilah pelaku perubahan. Ubah ide hijau menjadi aksi nyata,” tegas Luckmi.
Lombok Tengah (The Indonesian News) – Imigrasi Indonesia menerbitkan 1.351 visa untuk mendukung Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP) 2026. Acara tersebut berlangsung pada 9–11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, hadir di Sirkuit Mandalika untuk memastikan dukungan layanan keimigrasian berjalan optimal. Imigrasi mengerahkan 50 personel tambahan di bandara, kawasan sirkuit, dan sekitarnya guna memperkuat pelayanan serta pengamanan keimigrasian bagi pembalap, tim, dan wisatawan mancanegara.
“Kami memastikan pelayanan visa dan proses keimigrasian berjalan baik agar mereka merasa aman, nyaman, dan mendapatkan pengalaman positif selama berada di Indonesia, ” ujar Hendarsam, Pada Sabtu 10 Oktober 2026.
Event MotoGP Mandalika 2026 juga menjadi daya tarik bagi wisatawan. InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) menargetkan kehadiran 145.000 penonton domestik maupun mancanegara. Untuk mendukung mobilitas tersebut, InJourney Airports turut menyiapkan 66 penerbangan nonreguler dari dan menuju Lombok selama periode MotoGP.
“Bukan hanya pembalap dan tim, kami juga menyambut wisatawan mancanegara yang datang menyaksikan MotoGP. Imigrasi merupakan salah satu wajah pertama Indonesia yang mereka temui. Kami ingin memastikan mereka mendapatkan pelayanan yang ramah dan profesional sehingga merasa aman dan nyaman sejak tiba di Indonesia, ” lanjutnya.
Hendarsam menegaskan bahwa peran Imigrasi tidak terbatas pada pelayanan dokumen perjalanan dan pengawasan orang asing. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, salah satu fungsi keimigrasian adalah sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Fungsi tersebut diwujudkan melalui pelayanan yang mendukung mobilitas internasional dan pembangunan nasional, termasuk melalui dukungan terhadap MotoGP Mandalika 2026.
InJourney menargetkan penyelenggaraan MotoGP tahun ini menghasilkan dampak ekonomi hingga hampir Rp5 triliun. Potensi tersebut menunjukkan bahwa ajang olahraga internasional tidak hanya menjadi panggung kompetisi dunia, tetapi juga mampu mendorong pariwisata dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Di balik gemuruh mesin MotoGP, ada roda perekonomian masyarakat yang ikut bergerak. Melalui pelayanan keimigrasian yang optimal, kami ingin memastikan Indonesia tidak hanya sukses menjadi tuan rumah ajang olahraga dunia, tetapi juga mampu memanfaatkan momentum ini untuk membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, ” ujar Hendarsam.
Hendarsam menegaskan bahwa Imigrasi akan terus memperkuat pelayanan dan pengawasan keimigrasian untuk mendukung mobilitas internasional, termasuk kegiatan olahraga, pariwisata, dan berbagai agenda internasional lainnya. Menurutnya, pengalaman keimigrasian yang profesional juga menjadi bagian dari upaya memperkuat citra Indonesia di mata dunia.
“Melalui MotoGP Mandalika, kami ingin menunjukkan bahwa Imigrasi Indonesia siap mendukung penyelenggaraan kegiatan kelas dunia. Bukan hanya melalui penerbitan visa, tetapi juga dengan menghadirkan pelayanan yang memberikan kepastian, kenyamanan, dan rasa aman. Imigrasi harus menjadi bagian dari kemajuan Indonesia sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, ” pungkasnya.
Credit: The Government Communication Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia
Jakarta (The Indonesian News) – The government is moving quickly to handle flooding that hit several areas in Padang City, West Sumatra, after high-intensity rain poured over the region on Saturday (October 10, 2026).
Resident evacuations, the establishment of evacuation posts, health services, and the distribution of basic needs assistance are being carried out to ensure safety and help affected residents.
Response efforts are being carried out in an integrated manner involving the National Disaster Management Agency (BNPB), BPBD, Polri, TNI, Basarnas, regional governments, as well as volunteers and the community. Joint officers were deployed to a number of affected locations to evacuate residents, collect data on flood impacts, and meet the needs of evacuees.
Based on a report from the Disaster Management Operations Control Center (Pusdalops) of the West Sumatra Provincial BPBD on Sunday (October 11) at 03:34 WIB, flooding was still inundating a number of residential areas. Data collection and resident evacuation continue in line with the developing situation on the ground.
Acting Head of the BNPB Disaster Data, Information, and Communication Center, Berton SP Panjaitan, explained that the flood hit three districts—Kuranji, Koto Tangah, and Nanggalo—covering six urban villages: Kuranji, Koto Panjang Ikua Koto, Batipuh Panjang, Lubuk Minturun, Tabiang Banda Gadang, and Gurun Laweh.
Preliminary data recorded approximately 225 households or 498 people affected by the flood. Meanwhile, 672 people were reported to have evacuated in Kuranji District.
“These figures are still in the process of data collection and updating by officers,” Berton said in his statement on Sunday (October 11).
Berton added that amid these conditions, the joint SAR team has evacuated 238 people from affected areas. The evacuation process and rapid assessment are being carried out by the Padang City BPBD together with various relevant elements to reach residents in need of assistance and ensure their safety.
BNPB recorded that evacuees are currently spread across three locations. A total of 367 people are at the Lapau Munggu evacuation tent and residents’ homes, 250 people are occupying Mushalla Ar Ridwan Kampung Tangah, while another 55 people are at Warung Jembatan Guo.
In addition to rescuing residents, the government is also accelerating the fulfillment of basic needs for affected communities. The government has distributed 500 packs of rice meals, while the Padang City BPBD distributed 100 blankets to help residents during their stay at evacuation sites.
Logistical support was also provided by the Padang City Social Service in the form of 23 boxes of instant noodles, 30 packages of children’s food, 30 family kit packages, 16 packages of children’s clothing, and 30 units or sheets of mattresses.
“This assistance was distributed to the Koto Tangah and Kuranji areas in accordance with the needs and distribution objectives of each agency,” Berton said.
Polri Deploys Hundreds of Personnel, Prepares Health Posts
In line with the response efforts of the regional government and BNPB, the Polri, through the West Sumatra Regional Police, also deployed joint personnel to accelerate evacuation and provide protection to the community. Officers were deployed to a number of flood points, including Lumin Park Housing, Kuranji, Goa, and Sungai Lareh.
Hundreds of personnel from the Brimob Unit, the Samapta Directorate, the Water and Air Police Directorate, the Padang City Police, as well as SAR and Basarnas elements were involved in the response. They assisted with the evacuation process, secured residential areas, and provided services to residents in need of assistance.
The Polri reported that all residents in the areas handled were successfully evacuated safely. As of the submission of the report, no fatalities were reported.
To ensure the safety of residents after evacuation, the West Sumatra Regional Police also prepared evacuation posts and deployed 250 personnel to guard residents’ abandoned homes. This step was taken to help maintain environmental security while homeowners are at evacuation sites.
Health posts and SAR posts were also established in affected areas. The presence of these posts supports medical services, first aid, and coordination to anticipate further evacuation needs should flood conditions worsen again.
Attention was also given to vulnerable groups, especially children and the elderly. In addition to health services and logistical support, clothing assistance was distributed to children and residents whose clothes were soaked due to the flood.
On the other hand, officers urged the public not to return to homes that are still at risk of being inundated and to continue following the instructions of officers in the field. This advisory is part of prevention efforts to avoid casualties should subsequent flooding occur.
Source: Press Release of the Government Communication Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia
Banjir masih merendam sejumlah wilayah permukiman di Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu (11/10/2026). BPBD bersama unsur terkait melakukan pendataan, evakuasi warga, dan penanganan darurat di wilayah terdampak. Foto: The Indonesian News/HO-BNPB/BPBD Provinsi Sumatera Barat
Jakarta (The Indonesian News) – Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatin) BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan, Di Provinsi Aceh, banjir dan tanah longsor terjadi di Kabupaten Gayo Lues pada Jumat (9/10). Hujan berintensitas tinggi memicu kejadian yang berdampak pada dua kecamatan, yakni Blangkejeren dan Dabun Gelang. Berdasarkan laporan sementara, satu kepala keluarga terdampak, sedangkan pendataan kerusakan dan dampak lainnya masih berlangsung.
“Di Kecamatan Blangkejeren, banjir dan tanah longsor berdampak pada Desa Kala Pinang dan Desa Leme. Sementara itu, di Kecamatan Dabun Gelang, dampak kejadian dilaporkan terjadi di Desa Kendawi,” Kata Berton SP Panjaitan dalam keterangan tertulis, Minggu 11 Oktober 2026.
Kondisi wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, Jumat (9/10/2026). Foto: The Indonesian News/HO-BNPB/BPBD Kabupaten Gayo Lues
Dari sisi kerusakan, Ia menjelaskan, satu unit rumah dan satu unit jembatan dilaporkan terdampak. Adapun dampak terhadap lahan persawahan dan tiga akses jalan masih dalam pendataan. Selain itu, Jalan Nasional lintas Blangkejeren–Takengon ditutup total akibat tertutup material longsor. Kondisi ini menyebabkan pemulihan akses jalan menjadi salah satu kebutuhan penanganan di wilayah tersebut.
“BPBD Kabupaten Gayo Lues berkoordinasi dengan instansi terkait dan melakukan asesmen untuk mengidentifikasi dampak serta kebutuhan penanganan. Tim gabungan yang terdiri atas BPBD, PUPR/HK, dan instansi terkait juga mengerahkan satu unit alat berat jenis ekskavator merek Komatsu untuk mendukung penanganan material banjir dan tanah longsor,” Terangnya.
Berdasarkan kondisi terakhir pada Sabtu (10/10), air dilaporkan telah surut. Namun, pembersihan sisa material banjir dan longsor masih berlangsung dengan melibatkan instansi terkait dan masyarakat. BPBD Kabupaten Gayo Lues terus memantau perkembangan situasi dan bersiaga selama 24 jam untuk mengantisipasi kemungkinan dampak lanjutan.
Selanjutnya, Kejadian serupa juga dilaporkan di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Hujan berintensitas tinggi dalam durasi panjang pada Jumat (9/10) memicu banjir dan tanah longsor di tiga kecamatan, yakni Ketambe, Lawe Bulan, dan Babussalam. Wilayah terdampak meliputi Desa Kati Maju, Desa Pulonas Baru, dan Desa Pulo Latong.
“Kejadian tersebut turut berdampak pada infrastruktur. Ruas jalan Kutacane–Blangkejeren tertutup material longsor sehingga menghambat akses transportasi. Selain itu, satu unit tanggul dilaporkan jebol dan bangunan pengambilan air untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lawe Harum milik PDAM Tirta Agara dilaporkan hanyut,” Tuturnya.
Proses pengerukan material di lokasi terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Sabtu (10/10/2026). Foto: The Indonesian News/HO-BNPB/BPBD Kabupaten Aceh Tenggara.
Untuk menangani dampak tersebut, BPBD Kabupaten Aceh Tenggara berkoordinasi dengan instansi terkait dan melakukan asesmen guna mengidentifikasi kondisi lapangan serta kebutuhan penanganan. BPBD juga mengerahkan satu unit ekskavator untuk membersihkan material longsor yang menutup badan jalan.
“Hingga Sabtu (10/10), air dilaporkan telah surut. Meski demikian, pembersihan material longsor yang menutup akses jalan masih berlangsung oleh tim gabungan. Sementara itu, data korban dan dampak terhadap masyarakat masih dalam pendataan. Informasi lebih lanjut akan mengikuti hasil pemutakhiran data dari pemerintah daerah dan instansi terkait,” Ujarnya.
Sementara itu, banjir masih berdampak pada sejumlah wilayah permukiman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Hujan berintensitas tinggi pada Sabtu (10/10) memicu banjir di tiga kecamatan dan enam kelurahan. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sumatera Barat per Minggu (11/10) pukul 03.34 WIB, banjir belum surut dan proses pendataan serta evakuasi warga masih berlangsung.
“Tiga kecamatan terdampak meliputi Kuranji, Koto Tangah, dan Nanggalo. Adapun enam kelurahan yang dilaporkan terdampak ialah Kuranji, Koto Panjang Ikua Koto, Batipuh Panjang, Lubuk Minturun, Tabiang Banda Gadang, dan Gurun Laweh” Ternangnya.
Berdasarkan pendataan sementara, banjir berdampak pada sekitar 225 kepala keluarga atau 498 jiwa. Selain itu, sebanyak 672 jiwa dilaporkan mengungsi di Kecamatan Kuranji, tepatnya di Kelurahan Kuranji. Para pengungsi tersebar di tiga lokasi, yakni tenda pengungsian Lapau Munggu dan rumah warga sebanyak 367 jiwa, Mushalla Ar Ridwan Kampung Tangah sebanyak 250 jiwa, serta Warung Jembatan Guo sebanyak 55 jiwa. Data warga terdampak dan pengungsi tersebut masih dalam proses pendataan dan pemutakhiran.
Dari sisi kerusakan, pendataan sementara mencatat satu unit rumah rusak berat dan empat unit rumah rusak sedang. Selain itu, sekitar 120 unit rumah dilaporkan terdampak banjir. Banjir juga menyebabkan akses jalan di wilayah Kuranji, tepatnya di sekitar lokasi PDAM daerah Guo, terputus sehingga menghambat akses menuju wilayah terdampak.
BPBD Kota Padang bersama instansi terkait melakukan kaji cepat, pendataan, dan evakuasi warga terdampak. Tim SAR gabungan dilaporkan telah mengevakuasi sebanyak 238 jiwa. Penanganan melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Padang, Basarnas Padang, TNI/Polri, BPBD, Dinas Sosial, relawan, serta masyarakat.
Selain evakuasi, bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak dan pengungsi juga telah disalurkan. Bank Nagari dan Bagian Umum Pemerintah Kota Padang menyalurkan 500 bungkus nasi, sedangkan BPBD Kota Padang menyalurkan 100 selimut. Sementara itu, Dinas Sosial Kota Padang menyalurkan 23 dus mi instan, 30 paket makanan anak, 30 paket family kit, 16 paket pakaian anak, dan 30 unit atau lembar kasur. Bantuan tersebut disalurkan ke wilayah Koto Tangah dan Kuranji sesuai dengan tujuan distribusi masing-masing instansi.
Dalam penanganan banjir, BPBD bersama unsur terkait terus melakukan evakuasi dan pendataan warga terdampak. Luasnya wilayah terdampak serta kondisi sejumlah akses jalan yang terendam banjir menjadi tantangan dalam menjangkau lokasi terdampak. Koordinasi lintas instansi terus dilakukan untuk mendukung kelancaran penanganan dan pemenuhan kebutuhan warga.
Di tengah penanganan tersebut, Wali Kota Padang bersama Kapolda, Kapolres, Ketua DPRD Kota Padang, Sekretaris Daerah Kota Padang, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan camat meninjau kondisi banjir di Perumahan Cluster Luminpark. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi wilayah terdampak serta memastikan penanganan dan evakuasi warga berjalan sesuai kebutuhan.
Selain penanganan darurat, perbaikan tanggul yang jebol di daerah aliran sungai Lapau Munggu, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, menjadi salah satu rekomendasi penanganan untuk mendukung upaya pengurangan risiko banjir di wilayah tersebut.
BNPB terus mendorong pemerintah daerah bersama unsur terkait untuk mengoptimalkan penanganan darurat, memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak dan pengungsi, serta memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak bencana.
“BNPB mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan tanah longsor, terutama saat hujan berintensitas tinggi dan berlangsung dalam durasi panjang. Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana diharapkan mengenali potensi bahaya di sekitarnya, menjaga keselamatan diri dan keluarga, serta segera menuju tempat yang lebih aman apabila kondisi mengancam keselamatan. Terkait kebakaran hutan dan lahan, masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan kemunculan titik api kepada pihak berwenang. Masyarakat juga diminta mengikuti informasi resmi dan arahan pemerintah daerah serta petugas penanggulangan bencana,” Demikian Berton SP Panjaitan.
Credit: The Government Communication Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia
Jakarta (The Indonesian News) – Indonesian President Prabowo Subianto welcomed President of the Arab Republic of Egypt Abdel Fattah El-Sisi during a state visit at the Merdeka Palace, Jakarta, on Sunday (October 11). This visit is an important momentum for Indonesia and Egypt to strengthen their strategic partnership and promote concrete cooperation in various fields.
The welcoming of President El-Sisi took place with a state ceremony. The series of processions began with an escort of motorcycle troops and mounted troops accompanying the journey of the Egyptian President’s entourage to the Merdeka Palace.
El-Sisi’s presence was also enthusiastically welcomed by students lined up along the welcoming route, waving Indonesian and Egyptian flags. The welcoming atmosphere became even more festive with a performance of the Tandok Dance from North Tapanuli, North Sumatra.
President Prabowo then directly welcomed President El-Sisi on the west side of the Merdeka Palace. The two leaders shook hands before proceeding together to the front veranda of the Merdeka Palace to attend the state welcoming ceremony.
The welcoming procession continued with the playing of the Egyptian national anthem, followed by the Indonesian national anthem, Indonesia Raya. The welcoming students also sang Indonesia Raya in unison, creating a solemn atmosphere in welcoming the leader of the friendly nation.
State honors were also marked by a cannon salute. After that, President Prabowo and President El-Sisi inspected the honor guard that had been prepared in the courtyard of the Merdeka Palace.
The two heads of state then introduced their respective delegations present at the welcoming agenda. From the Indonesian side, the delegates present included Minister of Foreign Affairs Arrmanatha Nasir, Minister of Defense Sjafrie Sjamsoeddin, Minister of Investment and Downstreaming Rosan Roeslani, as well as a number of other government officials.
Also present were Coordinating Minister for Human Development and Culture Sugiono, Coordinating Minister for Downstreaming and Energy Transition Bahlil Lahadalia, Minister of Marine Affairs and Fisheries Sakti Wahyu Trenggono, Minister of Agriculture Andi Amran Sulaiman, Minister of Religious Affairs Nasaruddin Umar, Minister of State Secretary Prasetyo Hadi, Cabinet Secretary Teddy Indra Wijaya, and Indonesian Ambassador to Egypt Kuncoro Giri Waseso.
Meanwhile, the Egyptian delegation was led by Head of the Presidential Cabinet Major General Ahmed Mohamed Aly Mohamed Sayed Ahmed. Also present were Minister of Foreign Affairs, International Cooperation, and Egyptian Expatriate Affairs Badr Ahmed Mohamed Abdelatty, Minister of Transportation Kamel Abdelhady Farag El-Wazir, Minister of Investment and Foreign Trade Mohamed Farid Mohamed Saleh, and Minister of Industry Khaled Hashem Ali Maher.
Also present were Director of the Presidential Office Omar Alskhattab Marwan Abdallah Arafa, Egyptian Ambassador to Indonesia Yasser El-Shemy, and Official Spokesperson of the Egyptian Presidency Mohamed Ibrahim Abdelkhalek Elshinawy.
After the welcoming ceremony, the series of visits continued with the signing of the state guest book and a joint photo session in the Credential Room of the Merdeka Palace.
President El-Sisi then proceeded to President Prabowo’s office for a four-eyes meeting or tête-à-tête. The meeting was an important part of the state visit agenda to discuss strategic issues and strengthen bilateral relations between the two countries.
A number of cooperation areas planned include visa facilitation, statistics, and fisheries. Both countries also discussed an action plan to enhance the Indonesia-Egypt strategic partnership.
Source: Press Release of the Government Communication Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia
BNPB memindahkan sementara pusat kendali operasi penerbangan untuk operasi ,modifikasi cuaca (OMC) ke Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sejak 9 Oktober 2026. Penyemaian bahan semai dilakukan ke sejumlah target di atas langit Sumatera Selatan. Foto: The Indonesian News/HO-BNPB
Palembang (The Indonesian News) – Asap yang menyelimuti wilayah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, menyebabkan jarak pandang rendah. Kondisi ini mempengaruhi aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II beberapa hari terakhir.
Plt Kapusdatin BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya mengganggu penerbangan komersil di bandara komersial tetapi juga operasi modifikasi cuaca (OMC) yang digerakkan dari Lanud Sri Mulyono Herlambang, Palembang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengubah strategi dengan melakukan OMC dari bandara tak jauh dari Sumatera Selatan. Hal ini juga didukung dengan adanya potensi pertumbuhan awan hujan.
“BNPB memindahkan sementara pusat kendali operasi penerbangan untuk OMC ke Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sejak 9 Oktober 2026,” Kata Berton SP Panjaitan dalam keterangan tertulis, Minggu 11 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, jarak Pandang di Bandara Depati Amir masih di atas 1.800 meter sehingga tergolong aman untuk melaksanakan OMC. Pada Jumat lalu (9/10) BNPB telah melaksanakan OMC sebanyak satu sorti penyemaian di atas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin. Total bahan semai yang disebarkan seberat 1.000 kg.
“Sedangkan pada Sabtu (10/10, BNPB kembali melakukan OMC sebanyak dua sorti. Kali ini, penyemaian ditargetkan di atas wilayah Banyuasin dan Ogan Komering Ilir pada sorti pertama,” Tuturnya.
Pada sorti kedua, penyemaian di atas wilayah Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu. Masing-masing sorti penerbangan mengangkut 1.000 kg bahan semai.
“OMC yang dipusatkan di Bandara Depati Amir ini akan dilakukan sampai dengan Selasa depan, 13 Oktober 2026,” Pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto saat menerima kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman di Graha BNPB, Jakarta, pada Selasa (6/10) mengatakan bahwa berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan diperkirakan akan mulai turun paling cepat pada minggu ketiga bulan Oktober dan paling lambat pada minggu ketiga bulan November.
“Selama sebulan ke depan, BNPB beserta seluruh jajaran terkait akan terus bekerja keras melakukan dkungan pemadaman termasuk Operasi Modifikasi Cuaca,” ujar Suharyanto.
Pantauan jarak pandang di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II pada Sabtu (10/10) dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB tercatat berada di bawah angka 1.000 meter.
Situasi ini mengganggu aktivitas penerbangan komersial. Beberapa penerbangan mengalami penundaan keberangkatan, baik dari dan menuju Palembang. Asap pekat tersebut juga mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari.
“OMC pada awan potensial ini diharapkan dapat menurunkan hujan di wilayah Sumatera Selatan,” Demikian Berton SP Panjaitan.
Wamentan Muhammad Saleh Mustafa. Foto: Dok. Kementan
Jakarta (The Indonesian News) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa menegaskan komitmennya untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional. Bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan seluruh pemangku kepentingan, ia akan mendorong percepatan program pertanian, termasuk pembukaan lahan dan peningkatan kesejahteraan petani.
Dilansir dari laman kementan, Sabtu (10/10/2026), Wamentan Saleh mengatakan penugasan yang diterimanya merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia memastikan arahan Presiden telah diterima dan kini tinggal diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
“Ini merupakan tugas negara yang harus kita laksanakan. Presiden sudah memberikan arahan kepada Pak Mentan dan saya. Selanjutnya, kita tinggal menjalankan arahan tersebut bersama-sama,” ujar Saleh, Pada Senin 5 Oktober 2026.
Menurutnya, tantangan mewujudkan kedaulatan pangan kedepan tidak ringan. Karena itu, diperlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas produksi, membuka lahan pertanian, dan memastikan kesejahteraan petani menjadi bagian penting dari agenda pembangunan.
“Pesan Presiden, tugas ke depan cukup berat. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian harus bekerja bersama untuk membangun kedaulatan pangan. Pembukaan lahan dan peningkatan kesejahteraan petani juga menjadi hal penting yang harus kita dorong,” katanya.
Ia menekankan, keberhasilan pembangunan pertanian membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari kementerian dan lembaga, TNI-Polri, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha dan petani. Kolaborasi tersebut diperlukan agar program pemerintah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain memperkuat produksi, Wamentan Saleh menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap praktik mafia pangan yang berpotensi mengganggu tata kelola dan merugikan masyarakat.
Menurutnya, pemberantasan mafia pangan harus dilakukan secara tegas melalui proses hukum yang profesional, dengan tetap mengedepankan pembuktian dan ketentuan perundang-undangan.
“Pemberantasan mafia pangan harus mengedepankan penegakan hukum. Jika terbukti melakukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Namun, penindakan juga harus didasarkan pada bukti yang kuat agar proses hukum berjalan secara tepat dan akuntabel,” tegasnya.
Ia menilai, pembenahan tata kelola pangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan produksi. Dengan demikian, upaya mewujudkan kedaulatan pangan tidak hanya berfokus pada ketersediaan pasokan, tetapi juga menciptakan sistem pangan yang sehat, adil, dan berpihak kepada petani serta konsumen.
Wakil Menteri Pertanian periode 2024–2026, Sudaryono, menilai Saleh Mustafa bukan sosok baru dalam upaya pembangunan pertanian nasional. Pengalamannya saat menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) membuatnya telah memahami koordinasi lintas sektor dalam mendukung program swasembada pangan.
Sudaryono menjelaskan, keterlibatan TNI dan Polri selama ini menjadi bagian penting dalam mendukung agenda swasembada pangan. Dalam kapasitasnya sebagai Wakasad, Saleh Mustafa juga aktif berkoordinasi dan menindaklanjuti berbagai urusan pertanian di bawah kepemimpinan Mentan Amran.
“Kami meyakini Pak Saleh sudah memahami dunia pertanian. Saat menjabat Wakasad, beliau aktif berkoordinasi dan menindaklanjuti berbagai program pertanian bersama Pak Mentan. Jadi, beliau bukan orang baru di lingkungan pertanian,” ujar Sudaryono.
Pengalaman tersebut diharapkan menjadi modal untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam mempercepat pelaksanaan program strategis pemerintah di bidang pertanian dan pangan.
Kementerian Pertanian terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan produksi, memperluas lahan pertanian, menjaga tata kelola, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Melalui kerja bersama dan pelaksanaan arahan Presiden secara konsisten, pemerintah berupaya menjaga swasembada pangan berkelanjutan dan memperkokoh kedaulatan pangan nasional.
