Beranda blog Halaman 3

Lima Pesawat OMC TNI AU Perkuat penanganan Karhutla di Kalbar dan Kaltim

Lima pesawat TNI AU kembali diberangkatkan dari Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur untuk memperkuat 30 armada BNPB yang telah beroperasi di tiga provinsi terdampak di Kalimantan, Jumat (21/8/2026). (Foto: BPMI Setpres/Unggahan Akun Media Sosial @sekretariat.kabinet).

Jakarta (The Indonesian News) – Pemerintah terus memperkuat operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah dengan potensi kebakaran tinggi. Hingga Jumat, 21 Agustus 2026, sebanyak 52 pesawat telah dikerahkan untuk mendukung operasi di enam provinsi di Sumatra dan Kalimantan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa pada Jumat siang, lima pesawat TNI Angkatan Udara kembali diberangkatkan dari Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

“Lima pesawat TNI AU kembali diberangkatkan dari Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur untuk memperkuat 30 armada BNPB yang telah beroperasi di tiga provinsi terdampak di Kalimantan,” demikian tulis Seskab Teddy.

Selain lima pesawat tersebut, TNI AU juga menyiagakan sejumlah pesawat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Armada tersebut disiapkan untuk bergerak sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan perkembangan situasi di lapangan.

Berdasarkan laporan Kepala BNPB, Suharyanto, sebanyak 52 pesawat telah dikerahkan dalam operasi penanganan karhutla di enam provinsi dengan potensi kebakaran tinggi, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

“Dari jumlah tersebut, 30 pesawat beroperasi di wilayah Kalimantan dan 22 pesawat di wilayah Sumatra,” lanjut Seskab.

Armada yang ditempatkan di Kalimantan terdiri atas berbagai jenis pesawat dan helikopter yang mendukung kegiatan patroli, operasi modifikasi cuaca (OMC), serta pemadaman kebakaran dari udara melalui water bombing.

Operasi udara tersebut telah berlangsung secara intensif. Pada Kamis dan Jumat, 20–21 Agustus 2026, armada BNPB bersama TNI melakukan operasi water bombing untuk menjangkau dan memadamkan titik-titik karhutla dari udara di wilayah terdampak.

Penambahan armada udara tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat penanganan karhutla sekaligus meningkatkan kecepatan respons terhadap titik-titik kebakaran yang berpotensi meluas.

Pemerintah juga terus berupaya menekan dampak kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan, sekaligus melindungi keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan di wilayah terdampak.

Simak Pesan Wamenhan saat Penutupan Tahap 1 Character Building dan Penetapan Komcad P3MD Batch 1 Tahun 2026

Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto (Kedua Kiri) memimpin Upacara Penutupan Tahap 1 Character Building dan Penetapan Komcad bagi Peserta Didik Program P3MD Batch 1 Tahun 2026 di Kodiklat TNI, Tangerang Selatan, Jumat (21/8/2026). The Indonesian News/HO-Biro Infohan Setjen Kemhan

Banten (The Indonesian News) – Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin Upacara Penutupan Tahap 1 Character Building dan Penetapan Komponen Cadangan (Komcad) bagi Peserta Didik Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) Batch 1 Tahun 2026 di Kodiklat TNI, Tangerang Selatan, Jumat (21/8/2026).

Wamenhan menyampaikan agar nilai Tanggon, Tanggap, dan Trengginas yang dibentuk selama pendidikan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun pelaksanaan tugas. Nilai tersebut mencakup keteguhan dalam memegang prinsip, disiplin dan tanggung jawab; kemampuan memahami keadaan dan mengambil keputusan secara tepat; serta sikap sigap, terampil, sehat, dan penuh semangat dalam menghadapi tantangan.

Penutupan Tahap 1 Character Building dan Penetapan Komcad bagi Peserta Didik Program P3MD Batch 1 Tahun 2026 di Kodiklat TNI, Tangerang Selatan, Jumat (21/8/2026). The Indonesian News/HO-Biro Infohan Setjen Kemhan

“Saya percaya, setelah mengikuti pendidikan P3MD Tahap 1 Character Building, para Peserta Didik P3MD Batch 1 Angkatan ‘Soedirman’ akan menjadi generasi penerus BUMN yang profesional dalam bekerja, kuat dalam karakter, dan mampu memberikan manfaat nyata. Teruslah belajar, beradaptasi, dan berikan peran yang terbaik untuk kemajuan BUMN, pembangunan nasional, serta penguatan pertahanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Wamenhan dalam keterangan tertulis melalui Biro Infohan Setjen Kemhan, Jumat, 21 Agustus 2026.

Wamenhan juga menyampaikan apresiasi kepada lebih dari tiga ratus peserta didik atas semangat, disiplin, dedikasi, dan kesungguhan peserta selama mengikuti rangkaian P3MD Batch 1 Tahun 2026.

“Penetapan ini merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab sebagai warga negara untuk mendukung pertahanan negara sesuai ketentuan yang berlaku. Selain menjalankan tugas di lingkungan BUMN, P3MD diharapkan siap memberikan peran ketika negara membutuhkan,” Demikian Biro Infohan Setjen Kemhan.

Tim Gabungan Gagalkan Penyelundupan 2,6 Ton Sabu Cair dan 1,57 Juta Rokok Ilegal dari MV Ocean Porter di Kepri

Barang Bukti 2,6 Ton Sabu Cair dan 1,57 Juta Rokok Ilegal dari MV Ocean Porter diperlihatkan saat konferensi pers di Kepri, Jumat (21/8/2026). The Indonesian News/HO-Ditjen Bea cukai

Batam (The Indonesian News) – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menggagalkan upaya peredaran gelap narkotika jenis methamphetamine (sabu) cair seberat sekitar 2,6 ton serta mengamankan 1.570.000 batang rokok tanpa pita cukai dari kapal MV Ocean Porter. Penindakan dilakukan di wilayah perairan Kepulauan Riau pada 17-18 Agustus 2026.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama menegaskan bahwa temuan tersebut menjadi salah satu hasil utama operasi. Jumlah narkotika yang sangat besar menunjukkan adanya upaya serius untuk memasukkan narkotika ke wilayah Indonesia melalui jalur laut.

konferensi pers Pengagalan Penyelundupan 2,6 Ton Sabu Cair dan 1,57 Juta Rokok Ilegal dari MV Ocean Porter di Kepri, Jumat (21/8/2026). The Indonesian News/HO-Ditjen Bea cukai

“Pengungkapan ini sekaligus menjadi bukti pentingnya pengawasan berbasis intelijen terhadap pergerakan kapal yang memiliki indikasi terkait jaringan perdagangan narkotika lintas negara,” tegas Djaka dalam konferensi pers pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Tidak berhenti pada temuan narkotika, Djaka menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan terhadap MV Ocean Porter petugas juga menemukan rokok polos atau barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) tanpa dilekati pita cukai merek GD yang diduga berasal dari Tiongkok. Barang tersebut ditemukan dalam kontainer bernomor DRYU9201919.

“Jadi selain sabu cair, kami juga menemukan 157 boks rokok polos atau tanpa pita cukai merek GD dalam kontainer yang diangkut MV Ocean Porter. Setiap boks berisi 50 slop, dengan masing-masing slop terdiri atas 10 bungkus dan setiap bungkus berisi 20 batang. Dengan demikian, total barang bukti mencapai 1.570.000 batang rokok. “Untuk nilai barang dari 1.570.000 batang rokok tanpa pita cukai diperkirakan mencapai Rp3.917.150.000, sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp4.463.478.600,” sambungnya.”

konferensi pers Pengagalan Penyelundupan 2,6 Ton Sabu Cair dan 1,57 Juta Rokok Ilegal dari MV Ocean Porter di Kepri, Jumat (21/8/2026). The Indonesian News/HO-Ditjen Bea cukai

Pengungkapan ini bermula dari hasil analisis intelijen gabungan Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Bea Cukai Batam, dan Direktorat Intelijen BNN RI pada awal Agustus 2026. Tim menemukan anomali pada pergerakan kapal berbendera Tanzania, MV Ocean Porter, yang terindikasi mengangkut narkotika.

Berdasarkan hasil profiling, kapal tersebut diduga melakukan aktivitas ship-to-ship narkotika di wilayah perairan Andaman-Selat Malaka sebelum bergerak menuju Selat Singapura. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti Bea Cukai dengan meningkatkan pemantauan terhadap pergerakan kapal hingga memasuki wilayah perairan Indonesia.

Selanjutnya, pada 17 Agustus 2026, tim gabungan Bea Cukai dan BNN melakukan operasi pengejaran terhadap MV Ocean Porter. Operasi melibatkan Satgas Patroli Laut Kanwil Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau dan PSO Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, didukung sejumlah kapal patroli Bea Cukai serta Tim Onboard BNN RI.

Pada malam hari, tim yang berada di kapal patroli Bea Cukai BC20011, BC 30005, BC1410 dan BC 1305 berhasil mengamankan MV Ocean Porter di perairan utara Tanjung Parit. Kapal selanjutnya ditarik menuju Dermaga PSO Bea Cukai Tanjung Balai Karimun untuk menjalani pemeriksaan.

Pemeriksaan mendalam dilakukan pada 18 Agustus 2026 dengan melibatkan unsur Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Kanwil Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau, Bea Cukai Batam, PSO Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Satgas Patroli Laut Bea Cukai, BNN RI dan Polda Kepulauan Riau.

Petugas juga mengerahkan unit anjing pelacak (K-9) Bea Cukai Batam serta sejumlah peralatan deteksi dan identifikasi narkotika, antara lain backscatter x-ray, rigaku, NIK (narcotics identification kit), dan defender omega milik BNN.

Hasil pemeriksaan menemukan 8 drum dan 1 tangki berisi cairan dengan aroma menyengat yang disembunyikan di dalam palka kapal. Pengujian awal menggunakan defender omega, rigaku, dan NIK menunjukkan cairan tersebut positif mengandung narkotika jenis methamphetamine (sabu) dengan perkiraan berat bruto mencapai sekitar 2,6 ton. Penindakan tersebut diperkirakan menyelamatkan sekitar 14,15 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika.

Dalam penindakan ini petugas telah mengamankan 10 orang anak buah kapal (ABK) yang seluruhnya merupakan warga negara Myanmar. Para ABK tersebut dibawa ke Dermaga PSO Bea Cukai Tanjung Balai Karimun untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Sementara itu, terhadap 1.570.000 batang rokok tanpa pita cukai, petugas akan melakukan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

“Pengungkapan NPP dan rokok tanpa pita cukai di MV Ocean Porter menjadi bukti bahwa sinergi antara Bea Cukai, BNN dan Polri mampu menggagalkan upaya peredaran barang ilegal. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan serta memperkuat kerja sama dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika dan peredaran barang ilegal, sekaligus menjaga wilayah Indonesia dari aktivitas penyelundupan lintas negara,” pungkas Djaka.

Pelindo, KSOP dan Pelni Siapkan Posko Bersama Bantuan Kemanusian di Pelabuhan Tanjung Priok

Posko Bersama Bantuan Kemanusian di Pelabuhan Tanjung Priok

Jakarta (The Indonesian News) – Kementerian Perhubungan RI,  PELNI dan Pelindo membuka Posko Bersama Bantuan Kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) di Pelabuhan Tanjung Priok. Posko tersebut menjadi bagian dari kolaborasi untuk memudahkan instansi dan lembaga dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui kapal PELNI menuju NTT.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala KSOP Kelas Utama Tanjung Priok Kurniawan mengatakan bahwa Pemerintah Pusat bersama PELNI dan Pelindo siap memastikan pelaksanaan pengiriman bantuan kemanusiaan ke NTT berjalan lancar.

“Pemerintah memberikan dukungan penuh agar program bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di NTT dapat berjalan dengan baik. Pemberian potongan harga 100 persen untuk tarif muatan barang di kapal penumpang PELNI merupakan bentuk dukungan dalam situasi khusus seperti bencana,” ujar Kurniawan dalam keterangannya, Jumat, 21 agustus 2026.

Terpisah, Excecutive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Yandri Trisaputra mengatakan, Posko Bersama dibentuk agar berbagai pihak yang ingin membantu dapat menyalurkan bantuan melalui jalur yang terkoordinasi.

“Pelindo bersama KSOP dan PELNI menyiapkan Posko Bersama Bantuan Kemanusiaan di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai bentuk kolaborasi untuk mendukung percepatan penanganan bencana di NTT. Kami mengajak instansi, lembaga, maupun komunitas yang ingin menyalurkan bantuan untuk memanfaatkan posko ini. Pelindo akan mendukung kelancaran proses penerimaan hingga pengiriman bantuan melalui fasilitas dan layanan kepelabuhanan, sehingga bantuan dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Yandri.

Bagi Pelindo, keberadaan posko tersebut juga memperkuat fungsi pelabuhan sebagai simpul pergerakan logistik, termasuk ketika dibutuhkan untuk mendukung penanganan bencana. Pelindo mendukung proses penerimaan dan pergerakan bantuan di kawasan pelabuhan melalui fasilitas dan layanan kepelabuhanan yang tersedia untuk diangkut dengan menggunakan kapal penumpang PELNI mendapatkan potongan harga 100 persen untuk tarif muatan.

Kepala Cabang PELNI Jakarta Muhammad Ardiansyah turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, atas dukungan terhadap program pengiriman bantuan kemanusiaan tersebut.

“Kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah dan Kementerian Perhubungan RI yang telah memberikan penugasan melalui pembebasan tarif muatan barang ini untuk meringankan penderitan para korban bencana di NTT. Kami juga mengapresiasi instansi dan lembaga yang telah mempercayakan pengiriman bantuannya melalui kapal PELNI,” ujar Ardiansyah.

Ardiansyah mengajak instansi dan lembaga lainnya yang ingin memanfaatkan fasilitas pengiriman bantuan gratis untuk dapat menyalurkan barang bantuannya melalui Posko Bersama yang bisa ditemukan di Terminal Nusantara Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Adapun kapal berikutnya yang menuju Maumere dari Pelabuhan Tanjung Priok adalah KM Tidar pada 29 Agustus 2026, dengan perkiraan tiba di Maumere pada 2 September 2026. Instansi dan lembaga yang ingin mengirimkan bantuan dapat menyerahkan barang bantuan ke pelabuhan sesuai dengan jadwal tersebut.

Melalui kolaborasi bersama Kementerian Perhubungan, KSOP, Pelindo, serta berbagai instansi dan lembaga, PELNI berkomitmen mendukung kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa di NTT melalui konektivitas laut yang dimiliki PELNI.

Tiga Anggota DPR RI Apresiasi Kejati Aceh Peroleh Penghargaan Nasional

Penyerahan Penghargaan pada Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I, Jakarta, Kamis (20/8/2026). The Indonesian News/HO- Humas Kejati Aceh

Banda Aceh – Kejaksaan Tinggi Aceh (Kejati Aceh) mengukir prestasi gemilang di tingkat nasional dengan Peroleh tiga penghargaan sekaligus pada Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 berlangsung di Jakarta, Kamis (20/8).

Pada Jumat, 21 Agustus 2026, Prestasi tersebut mendapat Apresiasi dari Tiga Anggota DPRI Asal Aceh, Yaitu Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Nazaruddin Dek Gam, Anggota Komisi III DPR RI Dr. H. M. Nasir Djamil dan Anggota Komisi III DPR RI, H. Teuku Ibrahim.

Ketiga Penghargaan tersebut meliputi, di Bidang Intelijen, Kejati Aceh sukses menyabet Peringkat I Penyerapan Anggaran Terbaik Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 2026.

Selain itu, Kejati Aceh juga menyabet dua penghargaan nasional lainnya dari Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM-Bin). Pertama, Peringkat III Wilayah dengan Kualitas Implementasi SAKIP dan Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2026.

Penghargaan ketiga adalah Peringkat V Kategori Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Realisasi Anggaran. Pada kategori ini, Kejati Aceh mencatatkan PNBP sebesar Rp16.822.420.145 dengan tingkat penyelesaian mencapai 90,14 persen, serta realisasi anggaran sebesar 76,12 persen.

Dek Gam sapaan akrab Nazaruddin menyampaikan, capaian tersebut merupakan prestasi membanggakan sekaligus kado terbaik bagi Kejati Aceh di bawah kepemimpinan Kepala Kejati Aceh, Teuku Rahmatsyah.

“Saya ucapkan selamat dan apresiasi atas pencapaian yang diraih. Semoga ke depan prestasi-prestasi lainnya juga bisa terus diraih oleh Kejati Aceh,” kata Dek Gam.

Menurutnya, penghargaan itu menjadi bukti nyata bahwa kinerja institusi penegak Hukum di Aceh terus menunjukkan peningkatan dan mampu bersaing di tingkat nasional.

“Prestasi ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kejati Aceh untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Terpisah, HT Ibrahim menilai, capaian tersebut menjadi bukti adanya peningkatan kinerja dan tata kelola kelembagaan Kejati Aceh di bawah kepemimpinan Kajati Aceh Teuku Rahmatsyah. Prestasi di tingkat nasional patut diapresiasi karena menunjukkan Kejati Aceh mampu bersaing dengan jajaran kejaksaan tinggi dari seluruh Indonesia.

“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kajati Aceh Teuku Rahmatsyah beserta seluruh jajaran Kejati Aceh atas capaian yang membanggakan ini. Tiga penghargaan nasional tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kejati Aceh semakin baik dan mampu memberikan prestasi di tingkat nasional,” Tutur HT Ibrahim.

Sementera itu, Nasir Djamil mengatakan, tiga penghargaan nasional yang diraih Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menjadi modal awal yang baik bagi Teuku Rahmatsyah dalam memimpin institusi Adhyaksa di Tanah Rencong.

Namun Nasir mengingatkan, penghargaan administratif tidak boleh berhenti sebagai prestasi di atas kertas. Bagi lembaga penegak hukum, kata dia, ukuran kinerja yang sesungguhnya adalah keadilan yang dirasakan masyarakat.

“Saya mengucapkan selamat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Teuku Rahmatsyah dan seluruh jajaran atas tiga penghargaan yang diraih dalam Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan RI Tahun 2026,” kata Nasir.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Teuku Rahmatsyah pada Kamis (20/8) menyampaikan Capaian ini patut kita syukuri bersama. Tiga penghargaan nasional ini membuktikan bahwa kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh jajaran telah memberikan hasil yang nyata dan terukur.

“Namun, ini bukan akhir dari tujuan, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat akuntabilitas,” tegas Teuku Rahmatsyah, Ujar Kejati Aceh.

Perkuat Sinergi, Kemenhub, PELNI dan Pelindo Buka Posko Bantuan Kemanusiaan untuk NTT

Foto: Dok. Pelindo

Jakarta (The Indonesian News) – PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) terus memperkuat dukungannya terhadap penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta PT Pelindo Regional 2 Cabang Tanjung Priok, PELNI mengajak seluruh stakeholder Pelabuhan Tanjung Priok untuk bergotong royong mengumpulkan bantuan, Jumat (21/08).

Ajakan tersebut ditujukan kepada perusahaan pelayaran, perusahaan bongkar muat (PBM), perusahaan logistik, perusahaan keagenan, operator terminal, hingga pelaku usaha lainnya di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.

Bantuan yang dihimpun dapat berupa sembako dan berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Seluruh bantuan yang terkumpul akan diangkut menggunakan kapal PELNI menuju NTT pada Sabtu, 29 Agustus 2026, tanpa dikenakan biaya pengiriman.

Kepala Cabang PELNI Tanjung Priok, Ardiansyah, mengatakan bantuan yang telah terkumpul di Pelabuhan Tanjung Priok mencapai sekitar 3 hingga 5 ton. Jumlah tersebut masih ditargetkan meningkat hingga mencapai 10 ton.

“Saat ini sudah terkumpul sekitar 3 sampai 5 ton. Targetnya bisa mencapai 10 ton. Nanti pengirimannya tanggal 29 Agustus dengan kapal PELNI tanpa ada biaya,” ujar Ardiansyah.

Untuk memudahkan proses pengumpulan bantuan, PELNI bersama KSOP dan Pelindo telah menyiapkan Posko Bantuan Kemanusiaan untuk NTT di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

General Manager Pelindo Tanjung Priok, Yandri Trisaputra, mengimbau seluruh stakeholder pelabuhan untuk ikut berpartisipasi membantu masyarakat NTT yang terdampak bencana.

“Kami mengimbau kepada para stakeholder di sini untuk bisa membantu para korban gempa NTT. Sumbangannya bisa melalui posko yang sudah kami siapkan di Pelabuhan Priok,” kata Yandri.

Kabid P2 KSOP Tanjung Priok, Kurniawan, memastikan bantuan yang terkumpul di Jakarta selanjutnya akan dikirimkan ke wilayah terdampak di NTT menggunakan kapal PELNI.

“Nanti setelah terkumpul barangnya, akan kami kirimkan ke NTT menggunakan kapal PELNI,” ujarnya.

PELNI Angkut 481 Koli Bantuan dengan KM Tidar

Dukungan PELNI terhadap penanganan dampak gempa NTT sebelumnya telah diwujudkan melalui pengangkutan bantuan menggunakan KM Tidar.

Kapal tersebut telah menurunkan sebanyak 481 koli bantuan kemanusiaan di Pelabuhan Lorens Say, Maumere, pada Kamis (20/8/2026) dini hari.

Bantuan tersebut diangkut secara gratis setelah PELNI memperoleh persetujuan dari Kementerian Perhubungan berupa pembebasan tarif muatan barang hingga 100 persen untuk kapal penumpang.

PELNI Gratiskan Pengiriman Bantuan Gempa NTT

Foto: Dok. PELNI

Jakarta (The Indonesian News) – Kepedulian terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak gempa bumi terus digerakkan oleh berbagai pihak. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta PT Pelindo Regional 2 Cabang Tanjung Priok mengajak seluruh stakeholder pelabuhan bergotong royong mengumpulkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana di NTT.(21/08/2026)

General Manager Pelindo Tanjung Priok Yandri Trisaputra mengatakan, gerakan pengumpulan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas dari insan pelabuhan terhadap masyarakat NTT yang tengah menghadapi dampak gempa bumi.

Menurut Yandri, seluruh stakeholder di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok dapat berpartisipasi dengan memberikan bantuan berupa sembako maupun kebutuhan pokok lainnya.

“Kami mengimbau kepada para stakeholder di sini untuk bisa membantu para korban gempa NTT. Sumbangannya bisa melalui posko yang sudah kami siapkan di Pelabuhan Priok,” ujar Yandri, Jumat (21/8).

Ajakan tersebut ditujukan kepada berbagai pihak di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok, mulai dari perusahaan pelayaran, perusahaan bongkar muat (PBM), perusahaan logistik, perusahaan keagenan, operator terminal, hingga pelaku usaha lainnya.

Untuk memudahkan masyarakat dan stakeholder menyalurkan bantuan, PELNI bersama KSOP dan Pelindo telah menyiapkan Posko Bantuan Kemanusiaan untuk NTT di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Yandri menegaskan, bantuan yang terkumpul nantinya akan disalurkan ke NTT melalui kapal PELNI tanpa dikenakan biaya pengiriman.

“Ini menjadi bentuk kepedulian kita bersama. Kami berharap seluruh stakeholder dapat berpartisipasi sehingga bantuan yang terkumpul semakin banyak dan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat NTT,” kata Yandri.

Sementara itu, Kepala Cabang PELNI Tanjung Priok, Ardiansyah, mengatakan bantuan yang telah terkumpul saat ini diperkirakan mencapai 3 hingga 5 ton. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah seiring proses pengumpulan bantuan yang dilakukan di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.

“Targetnya bisa mencapai 10 ton. Nanti pengirimannya tanggal 29 Agustus dengan kapal PELNI tanpa ada biaya,” ujar Ardiansyah.

Bantuan dari Jakarta dijadwalkan diberangkatkan menuju NTT pada Sabtu, 29 Agustus 2026. Pengiriman secara gratis tersebut merupakan bagian dari dukungan PELNI dalam membantu percepatan distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Kabid P2 KSOP Tanjung Priok, Kurniawan, memastikan seluruh bantuan yang telah terkumpul akan dikirimkan ke wilayah terdampak di NTT menggunakan kapal PELNI.

“Nanti setelah terkumpul barangnya, akan kami kirimkan ke NTT menggunakan kapal PELNI,” ujar Kurniawan.

PELNI Sebelumnya Angkut 481 Koli Bantuan

Dukungan PELNI terhadap masyarakat terdampak gempa NTT sebelumnya juga telah dilakukan melalui pengangkutan bantuan kemanusiaan menggunakan KM Tidar.

Kapal tersebut telah menurunkan sebanyak 481 koli bantuan kemanusiaan di Pelabuhan Lorens Say, Maumere, pada Kamis (20/8/2026) dini hari.

Pengangkutan bantuan dilakukan tanpa biaya setelah PELNI memperoleh persetujuan dari Kementerian Perhubungan berupa pembebasan tarif muatan barang hingga 100 persen untuk kapal penumpang.

Yandri berharap kolaborasi antara Pelindo, PELNI, KSOP, dan seluruh stakeholder Pelabuhan Tanjung Priok dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak bantuan yang dapat dikumpulkan dan disalurkan kepada masyarakat NTT.

“Semoga kepedulian dan gotong royong seluruh stakeholder Pelabuhan Tanjung Priok ini dapat membantu meringankan beban saudara-saudara kita di NTT yang terdampak gempa,” tutur Yandri.

Dengan target mencapai 10 ton, pengumpulan bantuan kemanusiaan tersebut diharapkan menjadi wujud nyata solidaritas masyarakat pelabuhan sekaligus mempercepat penyaluran kebutuhan pokok bagi warga NTT yang membutuhkan.

Kejaksaan Tinggi Aceh Peroleh Tiga Penghargaan Nasional

Penyerahan Penghargaan pada Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I, Jakarta, Kamis (20/8/2026). The Indonesian News/HO- Humas Kejati Aceh

Jakarta (The Indonesian News) – Kejaksaan Tinggi Aceh (Kejati Aceh) mengukir prestasi gemilang di tingkat nasional dengan Peroleh tiga penghargaan sekaligus pada Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 berlangsung di Jakarta, Pada Kamis (20/8).

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Teuku Rahmatsyah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran atas kerja keras, soliditas, dan disiplin dalam menjalankan tugas hingga membuahkan capaian beruntun tersebut.

“Capaian ini patut kita syukuri bersama. Tiga penghargaan nasional ini membuktikan bahwa kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh jajaran telah memberikan hasil yang nyata dan terukur. Namun, ini bukan akhir dari tujuan, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat akuntabilitas,” tegas Teuku Rahmatsyah dalam keterangan tertulis melalui Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh, Kamis, 20 Agustus 2026.

Ia menekankan bahwa optimalisasi penyerapan anggaran serta penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh program Kejati Aceh berjalan efektif dan berorientasi pada hasil.

“Ke depan, kita tidak hanya ingin mempertahankan capaian ini, tetapi juga meningkatkannya pada Semester II Tahun 2026. Penghargaan ini menjadi pemacu untuk terus berbenah demi memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa,
dan negara,” pungkasnya.

Capaian di Bidang Intelijen, Kejati Aceh sukses menyabet Peringkat I Penyerapan Anggaran Terbaik Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 2026. Sertifikat penghargaan itu diserahkan langsung oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel), Prof. Dr. Reda Manthovani kepada Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Aceh, Satria Irawan.

Selain itu, Kejati Aceh juga menyabet dua penghargaan nasional lainnya dari Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM-Bin). Pertama, Peringkat III Wilayah dengan Kualitas Implementasi SAKIP dan Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2026. Pada kategori ini, Peringkat I diraih Kejati Kalimantan Tengah dan Peringkat II oleh Kejati Kalimantan Selatan. Penghargaan diserahkan oleh JAM-Bin Dr. Hendro Dewanto kepada Asisten Pembinaan Kejati Aceh Heru Anggoro.

Penghargaan ketiga adalah Peringkat V Kategori Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Realisasi Anggaran. Pada kategori ini, Kejati Aceh mencatatkan PNBP sebesar Rp16.822.420.145 dengan tingkat penyelesaian mencapai 90,14 persen, serta realisasi anggaran sebesar 76,12 persen. Penghargaan tersebut diterima oleh Asisten Pemulihan Aset Kejati Aceh, Nul Albar.

“Melalui torehan prestasi ini, Kejati Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat budaya kerja yang profesional, transparan dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan,” Tutup Teuku Rahmatsyah.

IPC TPK Perkuat Komitmen Lingkungan melalui Gerakan “The North Green Movement”

Foto: Dok. IPC TPK

Jakarta (The Indonesian News) – PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) memperkuat komitmennya dalam mendukung pelestarian lingkungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir melalui kolaborasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam gerakan “The North Green Movement” yang diinisiasi oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Utara, Kamis (20/8).

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan penanaman mangrove yang berlangsung di Kawasan Hutan Lindung Angke Kapuk, Jakarta Utara. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama berbagai pihak dalam menjaga kelestarian kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan.

Mengusung tema “Bersama Menjaga Pesisir Jakarta, Mewariskan Masa Depan”, gerakan “The North Green Movement” berhasil menghimpun sebanyak 3.000 bibit mangrove melalui dukungan HIPMI, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, dunia usaha, serta berbagai pihak lainnya.

Kegiatan itu turut dihadiri oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat, S.IP., M.A., sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kolaborasi lintas sektor dalam menjaga dan melestarikan ekosistem pesisir Jakarta.

Ketua Umum BPC HIPMI Jakarta Utara, Victor Herryanto, mengatakan bahwa gerakan “The North Green Movement” tidak sekadar menjadi kegiatan penanaman mangrove, tetapi juga merupakan upaya membangun kesadaran serta tanggung jawab bersama terhadap keberlanjutan kawasan pesisir.

“Menjaga pesisir bukan hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan kota, aktivitas ekonomi, serta masa depan generasi mendatang. Kami berharap gerakan ini dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga pesisir Jakarta secara berkelanjutan,” ujar Victor dalam keterangannya, Kamis, 20 Agustus 2026.

Bagi IPC TPK, keterlibatan dalam gerakan tersebut merupakan wujud nyata komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi positif yang tidak hanya berdampak bagi masyarakat, tetapi juga bagi kelestarian lingkungan.

Sebagai bagian dari ekosistem logistik dan kepelabuhanan nasional, IPC TPK memandang keberlanjutan kawasan pesisir memiliki hubungan erat dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Karena itu, pelestarian lingkungan menjadi salah satu bagian penting dalam implementasi program TJSL perusahaan.

Senior Manager Sekretariat Perusahaan IPC TPK, Daniel Setiawan, menegaskan bahwa keberlanjutan merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menciptakan keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Bagi IPC TPK, keberlanjutan bukan hanya tentang menjaga kelangsungan bisnis, tetapi juga tentang memastikan lingkungan dan masyarakat dapat tumbuh bersama. Melalui kolaborasi TJSL dalam The North Green Movement, kami ingin mengambil bagian dalam upaya menjaga ekosistem mangrove sebagai salah satu benteng alami kawasan pesisir sekaligus investasi lingkungan untuk generasi mendatang,” ujar Daniel.

Mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Selain menjadi habitat bagi berbagai jenis biota, kawasan mangrove juga berfungsi dalam menyerap dan menyimpan karbon serta menjadi pelindung alami wilayah pesisir dari abrasi dan berbagai dampak perubahan iklim.

Oleh karena itu, rehabilitasi mangrove tidak hanya dipandang sebagai upaya konservasi lingkungan, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan wilayah pesisir dan mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Melalui partisipasinya dalam “The North Green Movement”, IPC TPK berharap semangat menjaga lingkungan dapat berkembang menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Kolaborasi tersebut juga menjadi bagian dari komitmen TJSL IPC TPK untuk membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan nilai bersama bagi lingkungan dan masyarakat.

Menjaga pesisir hari ini bukan sekadar menanam mangrove, tetapi merupakan langkah nyata untuk menjaga kehidupan dan mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi Indonesia di masa depan.

Pascagempa NTT, Kemenhub Kerahkan Transportasi Laut Percepat Distribusi Bantuan ke Flores

Foto: Dok. Kemenhub

Jakarta (The Indonesian News) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus mengoptimalkan transportasi laut untuk mendukung penanganan bencana gempa bumi yang melanda wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8).

Transportasi laut diprioritaskan untuk mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan, mobilisasi personel, serta memastikan konektivitas menuju sejumlah wilayah terdampak tetap berjalan aman dan lancar.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Muhammad Masyhud, menegaskan bahwa transportasi laut memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan penanganan bencana, terutama untuk menjangkau wilayah yang membutuhkan bantuan dan menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat.

“Prioritas kami adalah memastikan transportasi laut dapat mendukung penanganan bencana, baik untuk distribusi bantuan kemanusiaan maupun mobilisasi personel. Di saat yang sama, keselamatan tetap menjadi perhatian utama sehingga kondisi fasilitas pelabuhan terus kami pantau dan periksa,” ujar Masyhud.

Dukungan transportasi laut tersebut mencakup pengangkutan logistik kebutuhan dasar, peralatan penanganan bencana, tenaga medis, relawan, hingga personel yang terlibat dalam upaya tanggap darurat dan pemulihan.

Kemenhub juga membuka kemungkinan melakukan penyesuaian pola operasi kapal perintis apabila diperlukan untuk mempercepat pengiriman bantuan ke wilayah terdampak.

“Transportasi laut siap mendukung upaya penanganan bencana. Apabila diperlukan untuk mempercepat distribusi bantuan logistik, kami dapat melakukan penyesuaian pola operasi kapal perintis sehingga bantuan dapat menjangkau masyarakat terdampak dengan lebih cepat dan efektif,” jelas Masyhud.

Gratis Pengiriman Bantuan dengan Kapal PELNI

Sebagai bagian dari dukungan penanganan bencana, Kemenhub memberikan pembebasan tarif 100 persen untuk pengiriman bantuan logistik kemanusiaan menggunakan kapal Public Service Obligation (PSO) PT PELNI.

Pembebasan tarif juga berlaku bagi personel yang bertugas dalam penanggulangan bencana, di antaranya TNI, Polri, tenaga medis, dan relawan resmi.

Sementara itu, biaya asuransi untuk muatan bantuan kemanusiaan akan difasilitasi melalui dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PELNI.

Pengiriman bantuan telah dilakukan menggunakan KM Tidar milik PT PELNI yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju wilayah terdampak gempa. Kapal tersebut membawa bantuan logistik yang dihimpun dari KSOP Tanjung Perak, PT Pelindo, PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), berbagai pemangku kepentingan, serta masyarakat.

Bantuan yang dibawa meliputi kebutuhan pokok, susu dan makanan bayi, serta berbagai kebutuhan lainnya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Selain itu, bantuan dari kantor pusat Kemenhub juga akan disalurkan melalui jalur laut menggunakan KM Tidar. Kapal tersebut dijadwalkan berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok pada 29 Agustus 2026 dengan tujuan Maumere, Larantuka, Lewoleba, dan Kupang.

KN NIPA Bawa Bantuan ke Sejumlah Wilayah Flores

Dukungan penanganan bencana juga dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kapal Negara (KN) NIPA milik Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Kupang.

KN NIPA membawa berbagai bantuan berupa sembako, air bersih, obat-obatan, selimut, dan tenda. Kapal tersebut berangkat dari Pelabuhan Kupang pada Selasa (18/8) untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat terdampak di sejumlah wilayah Flores.

KN NIPA bertolak dari Pelabuhan Kupang pada Selasa (18/8) pukul 00.31 WITA dan tiba pada Kamis (20/8). Pembongkaran bantuan dipusatkan di Pelabuhan Reo dan Maropokot, yang termasuk wilayah terdampak cukup parah akibat gempa.

Tidak hanya mengangkut bantuan, KN NIPA juga melakukan pemantauan dan perbaikan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) di perairan Flores.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan pelayaran sekaligus mendukung kelancaran pergerakan kapal di wilayah NTT setelah bencana.

Kemenhub Segera Asesmen Kerusakan Pelabuhan

Selain memastikan distribusi bantuan berjalan, Kemenhub juga mempercepat upaya pemulihan fasilitas transportasi laut yang terdampak gempa.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan segera melakukan kajian teknis untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan, kebutuhan penanganan, serta langkah pemulihan sarana dan prasarana pelabuhan di wilayah terdampak.

Masyhud mengatakan hasil asesmen akan menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan sekaligus kebutuhan pendanaan.

“Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar penetapan langkah perbaikan serta kebutuhan pendanaan yang akan dialokasikan melalui APBN Kementerian Perhubungan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Masyhud.

Kemenhub juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan berjalan optimal, pelayanan transportasi laut tetap aman, serta pemulihan fasilitas pelabuhan dapat dilakukan secara bertahap.

“Fokus kami saat ini adalah memastikan bantuan kemanusiaan dapat didistribusikan dengan baik melalui dukungan transportasi laut, sekaligus memastikan fasilitas pelabuhan yang terdampak dapat segera ditangani. Kami akan terus memantau perkembangan di lapangan dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga konektivitas masyarakat,” tutup Masyhud.

Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts