Jakarta (The Indonesian News) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus mengoptimalkan transportasi laut untuk mendukung penanganan bencana gempa bumi yang melanda wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8).
Transportasi laut diprioritaskan untuk mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan, mobilisasi personel, serta memastikan konektivitas menuju sejumlah wilayah terdampak tetap berjalan aman dan lancar.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Muhammad Masyhud, menegaskan bahwa transportasi laut memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan penanganan bencana, terutama untuk menjangkau wilayah yang membutuhkan bantuan dan menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat.
“Prioritas kami adalah memastikan transportasi laut dapat mendukung penanganan bencana, baik untuk distribusi bantuan kemanusiaan maupun mobilisasi personel. Di saat yang sama, keselamatan tetap menjadi perhatian utama sehingga kondisi fasilitas pelabuhan terus kami pantau dan periksa,” ujar Masyhud.
Dukungan transportasi laut tersebut mencakup pengangkutan logistik kebutuhan dasar, peralatan penanganan bencana, tenaga medis, relawan, hingga personel yang terlibat dalam upaya tanggap darurat dan pemulihan.
Kemenhub juga membuka kemungkinan melakukan penyesuaian pola operasi kapal perintis apabila diperlukan untuk mempercepat pengiriman bantuan ke wilayah terdampak.
“Transportasi laut siap mendukung upaya penanganan bencana. Apabila diperlukan untuk mempercepat distribusi bantuan logistik, kami dapat melakukan penyesuaian pola operasi kapal perintis sehingga bantuan dapat menjangkau masyarakat terdampak dengan lebih cepat dan efektif,” jelas Masyhud.
Gratis Pengiriman Bantuan dengan Kapal PELNI
Sebagai bagian dari dukungan penanganan bencana, Kemenhub memberikan pembebasan tarif 100 persen untuk pengiriman bantuan logistik kemanusiaan menggunakan kapal Public Service Obligation (PSO) PT PELNI.
Pembebasan tarif juga berlaku bagi personel yang bertugas dalam penanggulangan bencana, di antaranya TNI, Polri, tenaga medis, dan relawan resmi.
Sementara itu, biaya asuransi untuk muatan bantuan kemanusiaan akan difasilitasi melalui dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PELNI.
Pengiriman bantuan telah dilakukan menggunakan KM Tidar milik PT PELNI yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju wilayah terdampak gempa. Kapal tersebut membawa bantuan logistik yang dihimpun dari KSOP Tanjung Perak, PT Pelindo, PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), berbagai pemangku kepentingan, serta masyarakat.
Bantuan yang dibawa meliputi kebutuhan pokok, susu dan makanan bayi, serta berbagai kebutuhan lainnya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.
Selain itu, bantuan dari kantor pusat Kemenhub juga akan disalurkan melalui jalur laut menggunakan KM Tidar. Kapal tersebut dijadwalkan berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok pada 29 Agustus 2026 dengan tujuan Maumere, Larantuka, Lewoleba, dan Kupang.
KN NIPA Bawa Bantuan ke Sejumlah Wilayah Flores
Dukungan penanganan bencana juga dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kapal Negara (KN) NIPA milik Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Kupang.
KN NIPA membawa berbagai bantuan berupa sembako, air bersih, obat-obatan, selimut, dan tenda. Kapal tersebut berangkat dari Pelabuhan Kupang pada Selasa (18/8) untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat terdampak di sejumlah wilayah Flores.
KN NIPA bertolak dari Pelabuhan Kupang pada Selasa (18/8) pukul 00.31 WITA dan tiba pada Kamis (20/8). Pembongkaran bantuan dipusatkan di Pelabuhan Reo dan Maropokot, yang termasuk wilayah terdampak cukup parah akibat gempa.
Tidak hanya mengangkut bantuan, KN NIPA juga melakukan pemantauan dan perbaikan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) di perairan Flores.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan pelayaran sekaligus mendukung kelancaran pergerakan kapal di wilayah NTT setelah bencana.
Kemenhub Segera Asesmen Kerusakan Pelabuhan
Selain memastikan distribusi bantuan berjalan, Kemenhub juga mempercepat upaya pemulihan fasilitas transportasi laut yang terdampak gempa.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan segera melakukan kajian teknis untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan, kebutuhan penanganan, serta langkah pemulihan sarana dan prasarana pelabuhan di wilayah terdampak.
Masyhud mengatakan hasil asesmen akan menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan sekaligus kebutuhan pendanaan.
“Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar penetapan langkah perbaikan serta kebutuhan pendanaan yang akan dialokasikan melalui APBN Kementerian Perhubungan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Masyhud.
Kemenhub juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan berjalan optimal, pelayanan transportasi laut tetap aman, serta pemulihan fasilitas pelabuhan dapat dilakukan secara bertahap.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan bantuan kemanusiaan dapat didistribusikan dengan baik melalui dukungan transportasi laut, sekaligus memastikan fasilitas pelabuhan yang terdampak dapat segera ditangani. Kami akan terus memantau perkembangan di lapangan dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga konektivitas masyarakat,” tutup Masyhud.