Instagram
Instagram
Beranda blog Halaman 32

Karhutla di Kawasan Gunung Bromo, BNPB Kerahkan Dua Unit Helikopter Water Bombing 

Penulis
Farid Ismullah
-
Tim gabungan melakukan pemadaman darat menggunakan gepyok dan sprayer di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (5/8/2026). (Foto : BPBD Provinsi Jawa Timur)

Jakarta (The Indonesian News) – Peristiwa karhutla di kawasan Gunung Bromo turut menjadi perhatian pemerintah pusat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto telah menginstruksikan jajaran untuk memberikan dukungan percepatan penanganan melalui operasi pemadaman udara.

“BNPB akan mengerahkan dua unit helikopter water bombing mulai Kamis (6/8) untuk membantu pemadaman titik-titik api yang berada di kawasan lereng dengan medan terjal dan sulit dijangkau oleh tim darat. Operasi pemadaman melalui jalur udara menjadi salah satu solusi yang diharapkan dapat menekan perluasan kebakaran serta mempercepat penanganan di kawasan terdampak,” Kata Letjen TNI Dr. Suharyanto dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Agustus 2026.

 

Tim gabungan melakukan pemadaman darat menggunakan gepyok dan sprayer di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (5/8/2026). (Foto : BPBD Provinsi Jawa Timur)

Selain operasi water bombing, BNPB juga tengah menyiapkan dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah tambahan untuk mendukung penanganan karhutla. Pelaksanaan OMC akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi cuaca dan kebutuhan penanganan di lapangan. Dukungan pemadaman melalui udara tersebut akan melengkapi upaya pemadaman darat yang terus dilakukan oleh tim gabungan di lokasi kejadian, Tamnbahnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan, Pada Rabu (5/8) pukul 16.45 WIB, luas lahan yang terbakar mencapai kurang lebih 60 hektare yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang.

“Di Kabupaten Probolinggo, kebakaran melanda sekitar 10 hektare lahan di kawasan Watu Gede, Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura. Sementara itu, sekitar 50 hektare lahan terbakar di kawasan Jantur, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kabupaten Malang. Hingga saat ini, tidak terdapat laporan korban jiwa akibat kejadian tersebut,” Kata Abdul Muhari.

Tim gabungan melakukan pemadaman darat menggunakan gepyok dan sprayer di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (5/8/2026). (Foto : BPBD Provinsi Jawa Timur)

Menindaklanjuti kejadian tersebut, tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS), Polisi Kehutanan (Polhut), serta unsur relawan telah turun ke lokasi untuk melakukan berbagai upaya pemadaman dan penanganan kebakaran mulai dari pengerahan satu unit mobil pemadam kebakaran, peralatan pemukul api atau gepyok dan alat semprot (sprayer).

“Di samping itu, BPBD Provinsi Jawa Timur juga telah mengerahkan satu unit mobil tangki air untuk mendukung operasi pemadaman darat. Guna memonitor sebaran lokasi titik api, BPBD juga mengerahkan pesawat nirawak (drone), sehingga melalui pantauan udara tersebut, titik api dapat dapat diketahui dan memudahkan petugas pemadaman darat mencapai lokasi,” Terangnya.

Ia menambahkan, Berdasarkan perkembangan terkini pada Rabu (5/8), api di Blok Bantengan hingga Pusung Jantur, wilayah administratif Desa Sariwani, Kabupaten Probolinggo, telah berhasil dipadamkan pada pukul 15.00 WIB. Namun, masih terdapat satu titik api di kawasan tersebut yang belum dapat dipadamkan karena berada di medan ekstrem dengan kontur terjal.

Sementara itu, di sekitar tugu perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang juga masih terpantau adanya sisa titik api. Tim gabungan masih bersiaga untuk melakukan pemantauan dan penanganan di lokasi tersebut.

“Dalam proses pemadaman karhutla ini, kondisi medan menjadi salah satu kendala dalam upaya pemadaman. Sejumlah titik api berada di lereng Kaldera Bromo dengan kontur terjal dan sulit dijangkau oleh personel pemadaman darat. Selain itu, kondisi angin kencang di sekitar lokasi berpotensi mempercepat perambatan api,” Ujarnya.

Penutupan Kawasan Wisata Gunung Bromo

Sementara itu, sebagai langkah untuk menjamin keselamatan masyarakat dan pengunjung, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) menutup sebagian kawasan wisata Gunung Bromo sejak Senin (3/8) pukul 22.00 WIB hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Penutupan sementara diberlakukan terhadap akses masuk kawasan wisata Gunung Bromo dari arah Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, termasuk melalui Pos Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo. Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk mematuhi penutupan sementara kawasan serta mengikuti arahan petugas di lapangan.

Saat ini, Kabupaten Probolinggo berada dalam Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan berdasarkan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 300.2/326/426.32/2026. Status tersebut berlaku selama 180 hari, terhitung sejak 1 Agustus hingga 5 Oktober 2026.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/327/013/2026. Status tersebut berlaku selama 180 hari, terhitung sejak 26 Mei hingga 6 Oktober 2026.

“Dalam penanganan kejadian ini, unsur yang terlibat antara lain BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, BPBD Kabupaten Lumajang, BPBD Provinsi Jawa Timur, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Jawa Timur, Agen Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Polisi Kehutanan, Perhutani, Satpol PP, unsur kecamatan, TNI, Polri, Korps Brimob Polda Jawa Timur, Forkopimda Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Lumajang, Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Ngadas, unsur relawan, serta masyarakat setempat,” Tutup Abdul Muhari.

Pergantian Kapolri Kompetensi Abbsolut Presiden

Penulis
Erlita Ibra
-
Prof Dr. Juanda, SH.MH. Guru Besar Hukum Tata Negara Esa Unggul Jakarta. (Foto; Dok. Pribadi)

Jakarta (The INdonesian News) – Pasca penetapan Febrie Adriansyah menjadi tersangka oleh penyidik Polri, berhembus kencang isu untuk melakukan penggantian Kapolri. Memperkuat isu tersebut muncul isu tambahan, calon pengganti Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pun sudah sempat dipanggil untuk menghadap salah satu pejabat penting dan berpengaruh di Republik ini, namanya isu tentu kebenarannya masih belum dapat dipertanggungjawabkan. Namun bisa juga mengandung kebenaran.

Menanggapi isu itu Prof Dr. Juanda, SH.MH. Guru Besar Hukum Tata Negara Esa Unggul Jakarta menyatakan bahwa jika isu itu menjadi kenyataan. dan terjadi penggantian Kapolri , maka secara hukum tidak ada yang salah dan itu memang yurisdiksi kompetensi Absolut Presiden.

“Namun yang tidak bisa diterima hukum akal sehat kita di dalam negara hukum seperti Indonesia ini adalah mengapa terhadap Kapolri yang jelas jelas sedang berjuang dan konsisten menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberantas korupsi harus diganti, dianggap salah atau dinilai tidak loyal dengan Presiden, ini merupakan sikap Anomali, negara hukum apa ini , sementara Presiden Prabowo sendiri dari sebelum manjabat Presiden saat kampanye dulu sampai sudah terpilih menjabat Presiden dengan selalu lantang dan tegas menyatakan Bapak Presiden Prabowo akan melawan dan memberantas korupsi, korupsi itu musuh rakyat oleh karena itu bila perlu akan mengejar para koruptor koruptor itu sampai ke antartika. Bahkan siap mati untuk membela kepentingan rakyat. Demikian semangat dan komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas Korupsi,” Kata Prof Juanda dalam keterangan tertulis, Kamis, 9 Agustus 2026.

Prof Juanda, merasa aneh dan tidak percaya jika Presiden melakukan penggantian Kapolri di saat saat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya tegak lurus melaksanakan arahan Presiden dalam pemberantasan korupsi, apalagi kasus dugaan korupsi ini sangat besar nilainya dan tersangkanya adalah eks pejabat tinggi penegak hukum yang sangat strategis. Apa yang dilakukan Kapolri tersebut sepantasnya atau selayaknya Presiden memberikan dukungan penuh dan memberikan penghargaan sebagai prestasi. Sebab sudah barang tentu untuk.membongkar kasus ini sebesar ini tidaklah gampang dan harus memiliki ketangguhan mental yang prima serta didukung tingkat profesionalitas dan alat bukti yang kuat secara hukum.

“Jika isu penggantian Kapolri dihembus oleh pihak pihak yang merasa terganggu kenyamanannya akibat ditetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka, tentu Kapolri dan jajarannya tidak perlu ragu dan mundur dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia. Rakyat pasti mendukung dan selalu bersama sama Kapolri dan Penegak hukum lainnya untuk melawan Korupsi dan kita berharap saatnya Presiden membuktikan konsistensi antara ucapan dan tindakan, rakyat menanti itu dan pasti mengawal kasus ini sampai tuntas. jelas Prof Juanda Ketua Dewan Pembina DPP PERADI MAJU mengakhiri,” Ujarnya.

Bea Cukai Tanjung Priok Gagalkan Penyelundupan Harley Davidson Bekas

Penulis
Erlita Ibra
-
Bea Cukai Tanjung Priok Gagalkan Penyelundupan Harley-Davidson Bekas, di Tempat Penimbunan Pabean PT Tri Pandu Pelita, Rabu (5/8/2026). (Foto : Polres Pelabuhan Tanjung Priok).

Jakarta Utara (The Indonesian News) – Bea Cukai Tanjung Priok kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga pintu gerbang perdagangan internasional dengan menggagalkan upaya penyelundupan kendaraan bermotor bekas berkapasitas besar melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Keberhasilan tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Hasil Penindakan Impor Kendaraan Bermotor Berkapasitas Besar yang digelar di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) PT Tri Pandu Pelita, Rabu (5/8).

Kegiatan dipimpin oleh Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Adhang Noegroho Adhi, dan dihadiri Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, perwakilan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Direktur PT Tri Pandu Pelita, jajaran Bea Cukai, serta awak media.

Dalam keterangannya, Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menjelaskan bahwa sepanjang periode 2025–2026 pihaknya berhasil menggagalkan penyelundupan lima unit sepeda motor Harley-Davidson bekas dalam kondisi Completely Knocked Down (CKD) serta 20 unit rangka (frame) bekas Harley-Davidson yang diimpor dari Tiongkok.

“Pengungkapan kasus ini merupakan hasil optimalisasi teknologi container scanner, analisis intelijen, serta pemeriksaan fisik secara selektif terhadap peti kemas impor. Petugas menemukan adanya anomali visual pada hasil pemindaian sinar-X sehingga dilakukan pemeriksaan lanjutan yang berhasil mengungkap lima unit Harley-Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap (CKD),” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa pada tahun 2026 Bea Cukai juga berhasil mengungkap penyelundupan 20 unit rangka bekas Harley-Davidson dengan modus misdeclaration, yakni ketidaksesuaian antara barang yang diberitahukan dalam dokumen impor dengan isi sebenarnya di dalam peti kemas.

“Importasi kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pemanfaatan teknologi container scanner yang terintegrasi, didukung analisis intelijen dan pemeriksaan fisik secara selektif, mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap penyelundupan barang ilegal,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Bea Cukai Tanjung Priok akan terus memperketat pengawasan di pintu masuk perdagangan internasional serta menindak tegas setiap pelanggaran ketentuan kepabeanan dan tata niaga impor guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan menjamin kepatuhan hukum.

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Bea Cukai dalam mengungkap kasus tersebut. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan wilayah pelabuhan sekaligus melindungi masyarakat.

“Kami dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendukung penuh upaya rekan-rekan Bea Cukai. Keberhasilan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri melalui penegakan aturan kepabeanan,” ujar AKBP Alrasyidin Fajri.

Ia menambahkan bahwa penindakan sejak dini terhadap barang ilegal memiliki dampak besar terhadap keselamatan masyarakat.

“Dalam perspektif kepolisian, tindakan seperti ini sangat penting dilakukan sebelum barang beredar di tengah masyarakat. Apabila barang tersebut lolos dan digunakan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku, tentu berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan masyarakat,” katanya.

Kapolres juga menegaskan komitmen Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk terus memperkuat sinergi bersama Bea Cukai dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kami mengapresiasi keberhasilan pengungkapan kasus ini. Polres Pelabuhan Tanjung Priok akan terus mendukung Bea Cukai dalam melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran kepabeanan serta memperkuat sinergitas antarinstansi di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok,” tegasnya.

Usai penyampaian keterangan resmi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama awak media, peninjauan barang bukti berupa sepeda motor Harley-Davidson dalam kondisi CKD yang telah dirakit sebagai sampel display, serta sesi foto bersama.

Konferensi pers ini merupakan bagian dari upaya Bea Cukai Tanjung Priok dalam memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai hasil penegakan hukum di bidang kepabeanan. Kegiatan tersebut juga menjadi wujud komitmen bersama antara Bea Cukai, Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi terkait dalam memberantas praktik penyelundupan, melindungi kepentingan negara, serta menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Jaga Jakarta On The Spot di Pelabuhan Muara Baru, Polres Pelabuhan Tanjung Priok Perkuat Sinergi Kamtibmas Bersama Masyarakat

Penulis
Erlita Ibra
-

Theindonesiannews.com

Jakarta, 6 Agustus 2026 – Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polres Pelabuhan Tanjung Priok kembali melaksanakan kegiatan “Jaga Jakarta On The Spot” di kawasan Dermaga Timur, Pelabuhan Muara Baru, Kamis (6/8/2026) pukul 09.00 WIB.

Kegiatan dipimpin oleh Wakapolsek Kawasan Muara Baru, IPTU Sukis Wibowo, S.H., bersama personel piket fungsi sebagai bagian dari upaya Polri untuk mempererat komunikasi dengan masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi dan permasalahan yang dihadapi di lingkungan pelabuhan.

Dalam kesempatan tersebut, IPTU Sukis Wibowo menyampaikan sejumlah pesan Kamtibmas kepada para pengurus dan penjaga kapal di Pelabuhan Muara Baru.

“Kami mengajak seluruh pengurus dan penjaga kapal untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan pelabuhan agar situasi tetap aman, nyaman, dan kondusif,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat agar menjauhi penyalahgunaan narkotika serta tidak mengonsumsi minuman beralkohol yang berpotensi memicu gangguan keamanan.

“Hindari penyalahgunaan obat-obatan terlarang maupun minuman beralkohol. Mari kita ciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan bebas dari tindakan yang dapat mengganggu Kamtibmas,” pesannya.

Dalam penyampaiannya, Wakapolsek juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap tindak kejahatan maupun kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan kepada pihak kepolisian, baik dengan mendatangi kantor polisi terdekat maupun melalui layanan darurat 110.

“Apabila mengetahui atau mengalami tindak kejahatan maupun gangguan keamanan lainnya, segera laporkan kepada kepolisian melalui kantor polisi terdekat atau layanan 110 agar dapat segera ditindaklanjuti,” tambahnya.

Kegiatan “Jaga Jakarta On The Spot” merupakan salah satu program kepolisian yang bertujuan membangun kedekatan dengan masyarakat melalui dialog secara langsung, mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi warga, serta memberikan edukasi dan imbauan Kamtibmas sebagai langkah preventif dalam mencegah tindak kriminalitas.

Selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, situasi di wilayah Pelabuhan Muara Baru terpantau aman, tertib, dan kondusif. Diharapkan melalui kegiatan ini sinergi antara Polri dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan lingkungan yang aman serta kondusif di kawasan Pelabuhan Muara Baru.

BULOG Perluas Distribusi Beras Premium ke Retail Modern, Pastikan Pasokan Aman

Penulis
Farid Ismullah
-
Direktur Utama Perum BULOG, Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani (Pertama Kanan) sidak ke salah satu retail modern di Jakarta, Rabu (5/8/2026). (Foto : Perum Bulog).

Jakarta (The Indonesian News) – Perum BULOG terus memperluas distribusi beras premium produksinya ke berbagai jaringan retail modern di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh beras premium berkualitas dengan harga yang terjangkau, sekaligus memperkuat stabilitas pasokan beras nasional.

Untuk memastikan distribusi tersebut berjalan optimal, Direktur Utama Perum BULOG, Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani didampingi Direktur SDM dan Transformasi Perum BULOG Ade Prastya Nurdin serta Pemimpin Wilayah BULOG DKI Jakarta dan Banten Taufan Akib melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu retail modern di Jakarta, Pada Rabu (5/8). Peninjauan dilakukan untuk memastikan beras premium BULOG merek Punokawan dan Befood Sentra Ramos tersedia di rak penjualan.

Kegiatan serupa juga dilaksanakan secara serentak oleh seluruh jajaran wilayah Perum BULOG di berbagai kota besar di Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen BULOG dalam memastikan distribusi beras berjalan lancar, pasokan tersedia di tingkat konsumen, serta harga jual sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Dalam peninjauan di Jakarta Direktur Utama Perum BULOG menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras. Saat ini stok beras yang dikuasai BULOG hampir mencapai 5,3 juta ton dan tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring masih berlangsungnya panen di sejumlah wilayah sentra produksi.

“Stok yang dikuasai BULOG saat ini berada dalam kondisi lebih dari cukup dan tersebar di seluruh Indonesia. Masyarakat tidak perlu khawatir karena BULOG memastikan pasokan tetap aman. Selain menjalankan penugasan pemerintah melalui beras SPHP, kami juga terus memperluas distribusi beras premium produksi BULOG agar semakin mudah dijangkau masyarakat melalui retail-retail modern,” ujar Ahmad Rizal.

Menurutnya, perluasan distribusi ke retail modern merupakan bagian dari strategi BULOG untuk menghadirkan produk pangan berkualitas yang mudah diakses masyarakat. Dengan semakin luasnya jaringan pemasaran, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan beras premium dengan mutu yang terjamin dan harga yang kompetitif.

“Kami ingin masyarakat semakin mudah mendapatkan beras premium produksi BULOG. Kehadiran Beras Punokawan dan Befood Sentra Ramos di retail modern merupakan komitmen kami untuk menyediakan beras berkualitas dengan harga yang terjangkau, sekaligus memperkuat stabilitas pasokan pangan nasional,” lanjutnya.

Untuk mendukung langkah tersebut, BULOG menyiapkan pasokan beras premium merek Punokawan dan Befood Sentra Ramos didistribusikan ke berbagai wilayah Indonesia. Selain melalui retail modern, beras BULOG juga dipasarkan melalui pasar tradisional, toko pangan, jaringan Rumah Pangan Kita (RPK), serta berbagai kegiatan Gerakan Pangan Murah yang terus dilaksanakan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

BULOG juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, pengelola retail modern, distributor, pelaku usaha pangan, serta seluruh pemangku kepentingan agar distribusi beras premium maupun beras medium berjalan lancar, menjangkau masyarakat secara lebih luas, dan tetap menjaga stabilitas harga.

“Melalui penguatan stok, perluasan distribusi beras premium ke retail modern, serta pemantauan langsung secara serentak di berbagai wilayah, Perum BULOG menegaskan komitmennya untuk memastikan pasokan beras tetap aman, mudah diakses masyarakat, serta mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan nasional,” Tutup Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani.

Kemenhub Audit Sistem Keselamatan Operator Pascakebakaran KMP Mutiara Sentosa II

Penulis
Erlita Ibra
-
Foto : Dok. Kemenhub

Surabaya (The Indoesian News) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) akan melakukan audit terhadap sistem manajemen keselamatan operator kapal PT Atosim Lampung Pelayaran sebagai langkah evaluasi menyeluruh pascainsiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II pada Rabu, (05/08).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, mengatakan audit tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan serta mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.

“Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari langkah pengawasan dan mitigasi untuk mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari,” tegas Masyhud dalam keterangan resminya, Rabu, 5 Agustus 2026.

Dalam proses penanganan insiden, Kemenhub mengerahkan Kapal Negara Patroli KN Grantin P.211 dari Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas II Tanjung Perak serta Kapal Negara Kenavigasian KN Masalembo dari Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak untuk membantu operasi evakuasi korban.

Sebanyak 62 korban berhasil dievakuasi dari Pulau Masalembu menuju Surabaya menggunakan KN Masalembo pada Selasa (4/8). Dengan tambahan tersebut, total korban yang telah dievakuasi mencapai 238 orang, terdiri atas 233 orang selamat dan lima orang meninggal dunia.

Masyhud juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam operasi pencarian dan penyelamatan (SAR), mulai dari Basarnas, TNI, Polri, KSOP, operator pelayaran, hingga berbagai unsur potensi SAR yang bekerja secara terpadu.

“Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas kesiapsiagaan serta kontribusi seluruh armada dan unsur yang terlibat dalam membantu proses evakuasi korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II,” ujarnya.

Sejumlah armada turut berpartisipasi dalam proses evakuasi, di antaranya KRI Nala-363, KN SAR Permadi, KN Masalembo, Meratus Project 3, TB Hasnur, Meratus Pematang Siantar, Transco Arafura, Prakasa Mas, Selaras Mas, Aicon Dahli, SC Aila XVII, Daniel 1, KM Alcon, serta perahu nelayan Sandiwara Cinta.

Sementara itu, berdasarkan keterangan resmi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), operasi SAR khusus penanganan darurat KMP Mutiara Sentosa II telah resmi dialihkan menjadi operasi rutin kesiapsiagaan yang berada di bawah kendali Kantor SAR Surabaya. Meski demikian, Kementerian Perhubungan memastikan proses penanganan korban dan investigasi penyebab kebakaran tetap berlanjut.

Kemenhub juga menyatakan dukungan penuh terhadap investigasi yang tengah dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) guna mengungkap penyebab pasti kebakaran kapal tersebut.

“Untuk mengetahui penyebab kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, Kemenhub mendukung penuh proses investigasi yang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT),” kata Masyhud.

Lebih lanjut, Masyhud menegaskan bahwa insiden ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun budaya keselamatan pelayaran yang lebih kuat.

Ia menekankan bahwa operator kapal wajib memastikan seluruh proses pemuatan penumpang, kendaraan, dan barang dilakukan sesuai standar keselamatan. Selain itu, barang berbahaya maupun mudah terbakar harus melalui mekanisme pemeriksaan dan pengemasan yang benar sebelum diangkut.

Di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi laut juga diminta untuk memberikan informasi yang jujur mengenai barang bawaan dan tidak membawa barang berbahaya yang dapat mengancam keselamatan pelayaran.

“Keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama. Kepatuhan terhadap seluruh prosedur keselamatan, baik oleh operator maupun masyarakat, khususnya pengguna jasa transportasi laut, menjadi kunci utama dalam mencegah kecelakaan di laut sekaligus memperkuat budaya keselamatan pelayaran nasional,” tutup Masyhud.

Gempa M6,4 Kepulauan Talaud, BNPB: Tidak Ada Kerusakan Maupun Korban Jiwa

Penulis
Redaksi
-
Gempa Kepulauan Talud. (Foto : BMKG)

Jakarta (The Indonesian News) – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, pada Rabu (5/8) pukul 11.14 WIB. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Talaud langsung turun ke lokasi untuk kaji cepat dan memonitor dampak yang ditimbulkan oleh guncangan gempabumi.

“Setelah dilakukan monitoring lapangan, gempabumi yang dirasakan dengan intensitas lemah selama kurang lebih tiga hingga lima detik tersebut tidak menimbulkan kerusakan maupun korban jiwa. Di samping itu, situasi di wilayah terdampak terpantau aman dan kondusif serta tidak terdapat kepanikan di tengah masyarakat,” Kata Abdul Muhari dalam keterangan tertulis, Rabu, 8 Agustus 2026.

Ia menambahkan, Kendati demikian, BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud terus bersiaga dan melakukan pemantauan terhadap kondisi pascagempa serta menghimpun informasi dari wilayah terdampak.

Berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), episenter atau pusat gempa ini berada di laut pada koordinat 5,60 Lintang Utara dan 125,27 Bujur Timur dengan kedalaman 10 kilometer. Pusat gempa berada di wilayah Mindanao, Filipina atau sekitar 236 kilometer barat laut Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

“BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat diharapkan mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan oleh BMKG dan BNPB serta tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan dengan mengikuti instruksi dari otoritas daerah setempat,” Tutup Abdul Muhari.

Panglima TNI dan Menhan RI Yakinkan Kesiapan Interoperabilitas TNI

Penulis
Farid Ismullah
-
Pelaksanaan latihan operasi gabungan Komando Gabungan (Kogab) TNI dalam rangka Latihan Terintegrasi TNI 2026 di Pusat Latihan Pertempuran Marinir (Puslatpurmar) 9 Dabo Singkep, Kepulauan Riau, Rabu (5/8/2026). (Foto : Puspen TNI).

Riau (The Indonesian News) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R., serta para Kepala Staf Angkatan menyaksikan pelaksanaan latihan operasi gabungan Komando Gabungan (Kogab) TNI dalam rangka Latihan Terintegrasi TNI 2026 di Pusat Latihan Pertempuran Marinir (Puslatpurmar) 9 Dabo Singkep, Kepulauan Riau, Rabu (5/8/2026).

Dalam latihan ini, TNI mensimulasikan pengamanan wilayah dan objek vital nasional untuk menguji kesiapan operasi gabungan dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebanyak 12.987 personel dari tiga matra TNI dilibatkan dalam latihan ini.

Latihan turut didukung berbagai alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari ketiga matra TNI. TNI AD mengerahkan sistem roket, artileri, kendaraan tempur, dan rudal pertahanan udara. TNI AL melibatkan kapal perang, helikopter, pesawat patroli dan angkut, pesawat tanpa awak, serta kendaraan tempur amfibi. Sementara itu, TNI AU mengoperasikan pesawat angkut, pesawat tempur, pesawat intai, helikopter, pesawat tanpa awak, dan pesawat angkut strategis untuk mendukung pelaksanaan operasi gabungan secara terpadu.

“Melalui Latihan Terintegrasi TNI 2026, TNI menguji interoperabilitas antarmatra, kesiapan personel dan alutsista, serta efektivitas prosedur operasi gabungan. Latihan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme, kesiapsiagaan operasional, dan kemampuan pertahanan negara guna menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta melindungi kepentingan nasional,” Demikian Puspen TNI.

Wakil Panglima TNI dan Sejumlah Pejabat Negara Terima Warga Kehormatan dan Brevet Korps Marinir

Penulis
Farid Ismullah
-
Wakil Panglima TNI dan Sejumlah Pejabat Negara Terima Warga Kehormatan dan Brevet Korps Marinir di Pantai Todak, Puslatpurmar 9 Dabo Singkep, Kepulauan Riau, Rabu (5/8/2026). (Foto: Puspen TNI).

Riau (The Indonesian News) – Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R., Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono dianugerahi Warga Kehormatan Korps Marinir TNI AL dalam upacara yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali di Pantai Todak, Puslatpurmar 9 Dabo Singkep, Kepulauan Riau, Rabu (5/8/2026).

Selain diangkat sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir, para pejabat tersebut juga menerima Brevet Kehormatan Anti Teror Aspek Laut, Brevet Kehormatan Intai Amfibi, dan Brevet Kehormatan Komando Korps Marinir sebagai bentuk penghormatan atas dukungan dan kontribusi dalam memperkuat kemampuan serta profesionalisme Korps Marinir TNI AL.

Usai peninjauan Latihan Terintegrasi TNI 2026 dan prosesi penganugerahan, dihadapan awak media, Menteri Pertahanan RI menyampaikan keyakinannya terhadap kesiapan TNI dalam menghadapi berbagai tantangan tugas pertahanan negara. Menurutnya, hasil latihan tersebut akan menjadi bahan laporan kepada Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi. “TNI sudah mampu menjawab tantangan tugas dalam memelihara dan menjaga serta mengamankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Menteri Pertahanan.

Lebih lanjut, Menteri Pertahanan menegaskan bahwa keberhasilan Latihan Terintegrasi TNI 2026 menjadi bukti nyata kesiapan TNI dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara. “Jadi latihan terintegrasi pada siang hari ini untuk membuktikan kepada Panglima Tertinggi bahwa Tentara Nasional Indonesia sudah siap sejak tahun 2026 untuk memikul beban tugas dalam rangka menjaga, memelihara, dan mengamankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Menteri Pertahanan.

“Penganugerahan Warga Kehormatan dan brevet kehormatan Korps Marinir yang bertepatan dengan pelaksanaan Latihan Terintegrasi TNI 2026 menjadi simbol soliditas dan sinergi antara TNI dan Kementerian Pertahanan dalam membangun kekuatan pertahanan yang profesional, modern, adaptif, dan siap menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” Demikian Puspen TNI.

Mendagri Siapkan Tiga Langkah sebagai Solusi Operasional Gaji Pegawai Pemda

Penulis
Farid Ismullah
-
Mendagri kepada awak media usai Konferensi Pers Pemerintah: Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Program Prioritas serta Percepatan Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatera di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (5/8/2026). (Foto: Puspen Kemendagri)

Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah menyiapkan tiga langkah guna menjawab permasalahan kesulitan daerah dalam membayar gaji pegawai, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia pun membantah adanya anggapan bahwa dirinya menolak tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi daerah yang mengalami kesulitan menggaji pegawai.

“Tolong di media jangan sampai apa istilahnya ada yang memberitakan salah [dengan judul] ‘Mendagri menolak usulan tambahan TKD daerah, titik dua, jangan mau dibohongi oleh staf’, enggak gitu yang saya sampaikan,” ujar Mendagri kepada awak media usai Konferensi Pers Pemerintah: Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Program Prioritas serta Percepatan Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatera di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Ketiga langkah tersebut meliputi, pertama, meminta daerah agar melakukan efisiensi. Mendagri menegaskan, berdasarkan hasil penelusuran lapangan tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat sejumlah anggaran yang mestinya bisa diefisiensi oleh daerah guna menggaji pegawai, seperti besarnya anggaran perjalanan dinas hingga honor rapat.

Ia pun mengapresiasi Bupati Lahat yang berinisiatif melakukan efisiensi dari sejumlah belanja pendukung daerah sehingga mampu menghemat Rp400 miliar. “Nah itu yang saya minta, kerjakan dulu itu (efisiensi). Jangan tahu-tahu minta aja langsung tambahan DAU (Dana Alokasi Umum), No. Kerjakan dulu efisiensi dan kami akan turunkan tim,” jelasnya.

Langkah kedua dilakukan ketika Kemendagri telah menurunkan tim ke daerah dan hasilnya memang diperlukan adanya insentif, khususnya bagi daerah yang memiliki Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh pemerintah pusat. Mendagri pun mendorong Kementerian Keuangan dan akan mengawal pencairan DBH tersebut.

“Kita akan sampaikan ke Menteri Keuangan, tolong dong bayarin yang itu. Karena itu buat belanja pegawai. Begitu dibayar, dia sudah cukup, selesai masalah,” tuturnya.

Langkah terakhir dilakukan untuk daerah yang sudah dibedah dari sisi efisiensi anggaran dan tidak memiliki DBH atau betul-betul mengalami kekurangan. Mendagri menegaskan pemerintah siap memberikan insentif DAU melalui Kementerian Keuangan. Pihaknya mencatat, terdapat 79 daerah yang mengalami kesulitan tersebut.

“Nah ada daerah yang mungkin efisiensi sudah dilakukan, sudah kita bedah, enggak cukup. DBH enggak ada atau ada DBH tapi enggak cukup bayar belanja pegawai dari jalan lain. Ini harus top up dari Menteri Keuangan,” tutupnya.

1...313233...118Halaman 32 dari 118
Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

© PT Alca Media Indonesia