Beranda blog Halaman 32

TNI AL Siagakan KRI dan Perseonel Pantau Aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda

TNI AL Siagakan KRI dan Perseonel Pantau Aktivitas Gunung Anak Krakatau di di sekitar perairan Selat Sunda, Selasa (08/09/2026). The Indonesian News/HO-Dispenal

Jakarta (The Indonesian News) – TNI AL Melalui jajaran Lanal Lampung di bawah Komando Armada I (Koarmada I) mengerahkan unsur kapal perang KRI Lepu-861 guna memantau situasi keamanan navigasi pelayaran sekaligus menyiagakan personel Search and Rescue (SAR) serta bantuan logistik bagi masyarakat pesisir di sekitar perairan Selat Sunda, Selasa (08/09).
​
Komandan Lanal (Danlanal) Lampung Letkol Laut (P) Irianto Kurniawan berkoordinasi dengan Asops Danguspurla Koarmada I dan Komandan KRI Lepu-861 guna melaksanakan peninjauan langsung di lapangan sebelum kapal merapat di Pelabuhan Panjang, Lampung.

“Dari hasil pengamatan visual KRI Lepu-861 pada jarak 1,5 mil laut dari lokasi, dilaporkan kondisi erupsi masih terjadi, gunung tertutup kabut tebal dengan jarak pandang di sekitar area gunung kurang lebih 3 mil laut, tinggi gelombang tercatat 0,5 – 1 meter dengan arah angin dari selatan ke utara pada kecepatan 7–10 knot dan sebaran abu vulkanik masih terpantau hingga radius 6 mil laut sehingga diimbau untuk diwaspadai oleh kapal-kapal yang melintas di Selat Sunda karena berpotensi mengganggu jalur navigasi,” Tulis Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal) dalam siaran persnya, Selasa 8 September 2026.

​TNI AL terus memantau perkembangan situasi dari dekat guna memastikan jalur pelayaran tetap aman sekaligus menyiapkan langkah mitigasi cepat bagi masyarakat perairan pesisir. Selain itu, sinergi darat dan edukasi keamanan nelayan tidak hanya di perairan, aksi tanggap darurat juga digelar di darat secara kolaboratif oleh personel Lanal Lampung, Lanal Banten, dan Brigif 4 Marinir/BS.
​
Langkah-langkah yang telah dan masih terus dilaksanakan hingga saat ini meliputi pembagian masker, alat keselamatan, dan swim vest kepada masyarakat dan perwakilan nelayan sekaligus memberikan imbauan keselamatan melaut, koordinasi lintas instansi secara update bersama BPBD, Basarnas dan instansi maritim terkait lainnya.
​
“Aksi tanggap darurat unsur TNI AL ini merupakan wujud nyata penekanan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali sebagai bentuk wujud kesiapsiagaan TNI AL dalam merespons kondisi darurat yang terjadi di wilayah Indonesia serta dan menjadi bukti nyata implementasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta kehadiran prajurit TNI AL senantiasa membawa manfaat, memberikan solusi, serta membantu mengatasi kesulitan masyarakat di wilayah kerjanya,” Demikian Dispenal.

SOF TNI Dan Negara Sahabat Gelar Strike And Raid Operation

SOF TNI Dan Negara Sahabat Gelar Strike And Raid Operation di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera Selatan, Selasa (8/9/2026). The Indonesian News/HO-Puspen TNI

Martapura (The Indonesian News) – Sebanyak 49 personel Special Operations Forces (SOF) dari Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang melaksanakan Tactical Ground Operation (TGO) Strike and Raid Operations Field Training Exercise (FTX) di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera Selatan, Selasa (8/9/2026).

Dalam Siaran Pers Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Puspen TNI), Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian latihan untuk meningkatkan kemampuan operasi khusus serta memperkuat interoperabilitas antarpasukan dalam lingkungan latihan multinasional.

SOF TNI Dan Negara Sahabat Gelar Strike And Raid Operation di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera Selatan, Selasa (8/9/2026). The Indonesian News/HO-Puspen TNI

“Kontingen Indonesia mengerahkan 24 personel yang terdiri atas 8 personel Bravo, 8 personel Taifib, dan 8 personel Gultor. Sementara itu, Amerika Serikat melibatkan 21 personel dan Jepang mengirimkan 4 personel. Seluruh peserta berlatih secara terpadu melalui berbagai skenario operasi taktis yang menuntut kecepatan, ketepatan, koordinasi, serta kemampuan pengambilan keputusan di lapangan” Tulis Puspen TNI dalam siaran Pers, Selasa 8 September 2026.

Melalui pelaksanaan Strike and Raid Operations FTX, para personel SOF mengasah kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan operasi secara terpadu, sekaligus memperkuat kerja sama dan saling memahami prosedur antarpasukan dari berbagai negara.

“Latihan ini diharapkan semakin meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan pasukan, serta memperkokoh interoperabilitas dan hubungan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan negara-negara sahabat,” Demikian Puspen TNI.

Kemampuan Squad LFX Diperdalam Pada Latgabma SGS 2026

Kemampuan Squad LFX Diperdalam Pada Latgabma SGS 2026 di Lapangan Tembak Puslatpur Kodiklat TNI AD, Martapura. Selasa, (8/9/2026). The Indonesian News/HO-Puspen TNI

Martapura (The Indonesian News) – Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan US Army perdalam kemampuan Squad Life Fire Exercise (LFX) atau latihan tembak taktis pada Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda Shield (SGS) 2026, di Lapangan Tembak Puslatpur Kodiklat TNI AD, Martapura. Selasa, (8/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Mayor Inf Bayu Adhytia Putra selaku Liason Officer (LO) Airborne dan Jungle FTX menyampaikan bahwa, kegiatan kali ini merupakan rangkaian latihan yang berhubungan dari hari pertama hingga hari ini.

“Dimana para Prajurit TNI dan Negara Sahabat telah melaksanakan penerjunan, dilanjutkan materi Jungle FTX, dan materi Squad LFX atau latihan tembak taktis secara beregu,” Kata Mayor Inf Bayu Adhytia Putra dalam keterangan tertulis melalui Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Puspen TNI), Selasa 8 September 2026.

Latihan gabungan berskala internasional ini berfokus pada materi yang melatih kemampuan menembak taktis menggunakan amunisi tajam dalam tingkat regu. Kolaborasi intensif yang diterapkan bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas, sinkronisasi taktis, serta kesiapan tempur personel peserta latihan dalam menghadapi dinamika ancaman modern di medan operasi yang kompleks.

“Keberhasilan pelaksanaan skenario tempur jarak dekat ini sekaligus menegaskan komitmen negara peserta SGS 2026 dalam menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik,” Demikian Puspen TNI.

Menko Yusril Luncurkan Website dan Aplikasi PPID Kemenko Kumham Imipas

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra . Foto: Dok. Humas Kemenko Kuham Imipas

Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra secara langsung meluncurkan Website dan Aplikasi PPID Kemenko Kumham Imipas dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik di Ballroom Le Méridien Jakarta, Selasa (8/9).

Peluncuran tersebut menjadi langkah konkret Kemenko Kumham Imipas dalam memperkuat pelayanan informasi publik berbasis digital sekaligus meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi yang cepat, tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Forum yang mengusung tema “Membangun Kepercayaan Publik melalui Keterbukaan Informasi dan Inovasi Digital” itu dihadiri Ketua Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, serta pimpinan dan perwakilan kementerian/lembaga, tim PPID, dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam arahannya, Yusril menegaskan bahwa peluncuran PPID tidak boleh berhenti pada penyediaan platform digital semata, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Peluncuran PPID harus menjadi instrumen nyata untuk memperkuat keterbukaan informasi, meningkatkan pelayanan publik, serta memperbaiki dokumentasi dan pengelolaan informasi,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Selasa 8 September 2026.

Menurut Yusril, keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar dalam membangun kepercayaan masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya bekerja dengan baik, tetapi juga harus mampu menjelaskan apa yang dikerjakan, alasan suatu kebijakan diambil, serta manfaatnya bagi masyarakat.

Ia juga menekankan tiga aspek utama dalam penguatan keterbukaan informasi, yakni budaya organisasi, transformasi digital, dan komunikasi publik. Keterbukaan informasi bukan hanya menjadi tugas PPID atau unit komunikasi, melainkan bagian dari akuntabilitas seluruh unit kerja.

Sementara itu, dalam keynote speech-nya, Ketua Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro menekankan perlunya perubahan paradigma keterbukaan informasi dari sekadar pemenuhan kewajiban administratif menuju upaya membangun kepercayaan masyarakat. Informasi yang disediakan pemerintah, menurutnya, harus benar-benar menjawab kebutuhan publik.

“Keterbukaan informasi bukan beban bagi pemerintah. Keterbukaan adalah investasi kepercayaan,” kata Handoko.

Handoko juga menegaskan bahwa PPID tidak boleh hanya dipandang sebagai unit yang menerima dan menjawab permohonan informasi. PPID harus menjadi bagian dari ekosistem pelayanan publik dengan menyediakan informasi secara proaktif, mudah ditemukan, mudah dipahami, serta disampaikan melalui kanal yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

“Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang takut membuka informasi, melainkan pemerintahan yang percaya diri karena mampu mempertanggungjawabkan kerjanya kepada rakyat,” ujar Handoko.

Sejalan dengan semangat tersebut, masyarakat kini dapat mengunduh Aplikasi PPID Kemenko Kumham Imipas melalui Google Play Store dengan mencari kata kunci “PPID Kemenko Kumham Imipas”. Aplikasi ini dihadirkan untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi publik, mengajukan permohonan informasi, memantau status layanan, serta memperoleh berbagai informasi resmi Kemenko Kumham Imipas secara lebih praktis melalui perangkat seluler.

Kehadiran website dan aplikasi PPID diharapkan semakin mendekatkan layanan informasi kepada masyarakat, mempercepat akses terhadap informasi yang dibutuhkan, serta mendukung pelayanan publik yang lebih transparan, responsif, dan mudah dijangkau kapan pun dan di mana pun.

BGN Resmi Tutup Sementara 1.999 Dapur MBG yang Belum Mendaftar SLHS

Foto: Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional

Jakarta (The Indonesian News) – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengumumkan langkah tegas terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN secara resmi memutuskan untuk menutup sementara 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia karena belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Mas Dar, sapaan akrab Sudaryono menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta kriteria sanitasi adalah syarat mutlak yang tidak dapat ditawar dalam penyelenggaraan dapur MBG.

“Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis,” ujar Mas Dar Pada Senin (7/9/2026).

Sudaryono menjelaskan, BGN terus melakukan penyisiran dan verifikasi ketat terhadap puluhan ribu dapur SPPG. Dari total awal 27.485 dapur, BGN melakukan penyisiran penetapan sementara menjadi 27.022 dapur. Berdasarkan pembaruan data (update) hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan per 7 September pukul 17.00 WIB, ditemukan 1.999 dapur SPPG yang belum melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan setempat.

“Dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak melakukan pendaftaran sama sekali,” tegasnya.

Setelah melalui proses konfirmasi dan evaluasi bertahap hingga hari ini, BGN mengambil tindakan tegas dengan menutup 1.999 dapur SPPG tersebut guna dilakukan investigasi lebih lanjut.

Adapun rincian 1.999 dapur SPPG yang ditutup sementara meliputi:

Wilayah 1: 351 dapur SPPG
Wilayah 2: 1.417 dapur SPPG
Wilayah 3: 231 dapur SPPG

“Pada hari ini saya nyatakan 1.999 dapur SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi,” pungkasnya.

Langkah penutupan dan investigasi ini diambil sebagai komitmen BGN untuk menjaga kualitas, keamanan gizi, serta keselamatan seluruh penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.

Kemenkes Kirim 160 Nakes Batch 2 ke NTT, Perkuat Pemulihan Psikososial Korban Gempa

Foto: Dok. Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes

Jakarta (The Indonesian News) – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI kembali mengirimkan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) untuk mendukung pemulihan kesehatan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Sumarjaya, mengatakan penugasan TCK Batch 2 kali ini diarahkan untuk memperkuat layanan psikososial dan kesehatan mental masyarakat di wilayah terdampak, Senin (7/9).

Sebanyak 160 tenaga kesehatan TCK Batch 2 diberangkatkan dari Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Senin (7/9). Para tenaga kesehatan tersebut akan ditempatkan di empat kabupaten, yakni Kabupaten Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur.

“Pendekatannya agak berbeda karena ini lebih kepada psikososial, bagaimana kita memberangkatkan tenaga-tenaga yang memberikan kesehatan mental bagi masyarakat di daerah Flores,” ujar Sumarjaya, Dikutip Selasa, 8 September 2026.

Pengiriman TCK Batch 2 merupakan kelanjutan dari dukungan Kemenkes pada tahap pertama. Sebelumnya, sebanyak 206 tenaga kesehatan telah diberangkatkan untuk membantu pelayanan kesehatan masyarakat terdampak gempa di NTT.

Pada penugasan tahap kedua, tenaga kesehatan akan memberikan pelayanan di fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit lapangan. Saat ini terdapat dua rumah sakit lapangan yang turut mendukung pelayanan kesehatan masyarakat terdampak, yaitu di Ruteng dan Ngada.

Selain penanganan medis, TCK juga memberikan dukungan psikososial, khususnya kepada anak-anak dan masyarakat yang mengalami trauma akibat bencana. Sumarjaya mengatakan dampak bencana tidak hanya menimbulkan persoalan kesehatan fisik, seperti patah tulang dan luka, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis masyarakat akibat kehilangan harta benda maupun pengalaman menghadapi bencana.

“Untuk saat ini, itu adalah lebih kepada psikososial, bagaimana memberikan edukasi, komunikasi kepada masyarakat terdampak,” lanjut Sumarjaya.

Dokter umum TCK, dr. Shaldy Syifa Azzahri, mengatakan persiapan sebelum menjalankan tugas dilakukan dengan membawa peralatan dan bahan kesehatan yang dibutuhkan untuk membantu pemulihan masyarakat. Selain kesiapan perbekalan, tenaga kesehatan juga perlu memastikan kondisi fisik dan mental sebelum bertugas.

“Sebagai seorang dokter, kita menyiapkan beberapa alat-alat dan juga bahan yang bisa kita bantu untuk memperbaiki dan juga memulihkan kesehatan masyarakat. Dan pastinya juga sebagai seorang dokter umum, kita juga pastinya bisa mempersiapkan mentalitas kita sendiri dan juga kesehatan kita sendiri sebelum kita membantu orang lain,” kata Shaldy.

Shaldy menilai pelayanan pascagempa tidak hanya berfokus pada pemulihan kondisi fisik. Setelah beberapa pekan berlalu sejak bencana, dukungan terhadap kondisi psikologis masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses pemulihan.

“Ini bukan lagi hanya memperbaiki kesehatan dari fisiknya saja, tapi juga kita harus membantu untuk memulihkan kesehatan psikologisnya juga. Jadi di sini kita membantu sama-sama untuk bisa menjadi bagian dari proses pemulihan mereka,” ujarnya.

Sementara itu, dr. Rayhendra Hanif, dokter umum TCK asal Padang, mengatakan dirinya mempersiapkan kondisi mental dan perbekalan pribadi, termasuk obat-obatan yang dibutuhkan selama menjalankan penugasan.

Rayhendra juga terdorong untuk bergabung sebagai TCK karena memiliki pengalaman menghadapi bencana gempa. Ia pernah mengalami gempa di Padang pada 2009 ketika masih duduk di bangku sekolah dasar. Pengalaman tersebut membuatnya tergerak untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat yang mengalami kondisi serupa.

“Saya dulu dari Padang tahun 2009 itu juga sudah pernah gempa. Jadi hati saya juga tergerak untuk pergi ke NTT karena kondisinya mirip, sama-sama gempa,” ungkap Rayhendra.

Dalam pelaksanaannya, penugasan TCK mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dengan masa tugas selama 14 hari sebelum dilakukan pergantian personel. Penempatan tenaga kesehatan juga menyesuaikan dengan masa tanggap darurat yang ditetapkan Pemerintah Provinsi NTT hingga 12 September 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan di lapangan.

Selain mendukung layanan psikososial, TCK juga membantu perawatan pasien pascaoperasi. Sebelumnya, Kemenkes telah mengerahkan dokter spesialis, termasuk spesialis ortopedi dan bedah, untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan operasi.

Kemenkes turut memperkuat surveilans kesehatan di wilayah terdampak untuk memantau dan mengidentifikasi potensi penyakit menular. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah pascabencana.

“Tim kita surveillance juga kita turunkan untuk melihat, mengidentifikasi penyakit-penyakit apa yang terjadi di sana supaya tidak terjadi potensi KLB dan wabah,” tandas Sumarjaya.

Kemenkes terus memastikan dukungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa di NTT tetap berjalan, baik melalui penguatan tenaga kesehatan maupun dukungan terhadap pemulihan kesehatan fisik dan psikologis masyarakat.

Rakor Gugus Tugas PP TPPO, Menko Polkam Dorong Penguatan Deteksi Dini dan Integrasi Data

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago (Kedua Kiri) selaku Ketua I Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO saat rapat koordinasi di Ruang Nakula, Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (8/9/2026). The Indonesian News/HO-HUmas Kemenko Polkam RI

Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) harus dilakukan secara terintegrasi dan menghasilkan langkah yang terukur. Penguatan deteksi dini, koordinasi antarkementerian/lembaga, serta integrasi data menjadi kunci untuk mencegah perekrutan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap korban TPPO.

Hal tersebut disampaikan Menko Polkam selaku Ketua I Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT PP TPPO) dalam rapat koordinasi di Ruang Nakula, Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (8/9/2026). Rapat turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno selaku Ketua II GT PP TPPO, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, serta perwakilan kementerian/lembaga yang tergabung dalam GT PP TPPO.

“Forum ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas GT PP TPPO tidak berhenti pada pembagian tugas secara administratif, tetapi menghasilkan langkah yang terukur dan dapat dilaksanakan,” tegas Menko Polkam.

Menko Polkam mendorong penguatan deteksi dini dan identifikasi korban sebagai salah satu langkah utama dalam mencegah TPPO. Upaya tersebut perlu diperkuat sejak tahap perekrutan, keberangkatan, perlintasan di wilayah perbatasan, hingga penempatan di tempat kerja, termasuk melalui pengawasan terhadap kanal digital yang banyak dimanfaatkan jaringan TPPO untuk menjaring calon korban.

Berdasarkan data Polri, sepanjang 2025 tercatat 385 perkara TPPO, sedangkan pada periode Januari hingga 19 Agustus 2026 tercatat 98 perkara. Sebagian korban merupakan WNI yang direkrut untuk bekerja dalam jaringan penipuan daring atau online scam di luar negeri.

Menko Polkam mengatakan, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa modus TPPO semakin beragam. TPPO tidak hanya berkaitan dengan pengiriman pekerja migran secara nonprosedural, tetapi juga eksploitasi seksual dan anak, perekrutan melalui media sosial, hingga penipuan daring yang berujung pada eksploitasi.

“Karena itu, tantangan utama kita bukan hanya berapa banyak perkara yang berhasil ditindak, tetapi juga bagaimana negara mampu mencegah perekrutan, mendeteksi korban sejak awal, memutus jaringan dan pendanaannya, memberikan perlindungan, serta memastikan korban dapat kembali dan berintegrasi secara sosial dan ekonomi,” ujar Menko Polkam.

Selain deteksi dini, Menko Polkam menyoroti perlunya peningkatan integrasi data TPPO untuk mengoptimalkan pengumpulan, penyajian, dan visualisasi data kepada unsur pimpinan. Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh gambaran nasional yang akurat dan utuh mengenai korban, modus, lokasi perekrutan, jalur keberangkatan, negara tujuan, pelaku, hingga perkembangan penanganan korban.

“Ke depan, saya merekomendasikan beberapa hal, antara lain membangun satu basis data TPPO nasional yang interoperabel dan dapat digunakan oleh kementerian/lembaga terkait, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan kerahasiaan korban,” jelasnya.

Menko Polkam menegaskan bahwa keberhasilan GT PP TPPO tidak cukup diukur dari jumlah rapat, sosialisasi, maupun perkara yang ditangani. Keberhasilan harus tercermin dari kemampuan negara dalam mencegah perekrutan, mengidentifikasi dan melindungi korban lebih cepat, memutus jaringan pelaku, serta memastikan korban memperoleh pemulihan dan dapat kembali menjalani kehidupan secara mandiri.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menambahkan bahwa data dan informasi TPPO perlu dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia juga mendorong agar isu TPPO menjadi prioritas dan komitmen dalam perumusan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno menekankan bahwa modus TPPO yang semakin canggih harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan merancang mekanisme respons.

“Modusnya makin canggih, oleh karena itu kita juga mesti makin canggih dalam merumuskan kebijakan dan merancang mekanisme respons terhadap isu-isu TPPO. Peran Komdigi juga sangat krusial di sini,” ujar Menko PMK.

Menko PMK juga mendorong pengembangan satu dashboard TPPO untuk mendukung koordinasi sekaligus meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan yang berkaitan dengan TPPO.

“Satu data ini penting, bila perlu lengkap berupa satu dashboard. Ini penting bukan hanya satu datanya, tetapi juga masyarakat bisa mengetahui penipuan-penipuan terkait TPPO,” jelasnya.

Kemhan dan TNI Perkuat Respons Bencana

Sekjen Kemhan RI Letjen TNI Tri Budi Utomo (Kanan) saat konferensi pers situasi kebencanaan didampingi Plt. Kapusdantin BNPB Berton SP Panjaitan (Tengah) dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas (Kiri) di kantor BNPB, Jakarta, Selasa (8/9/2026). The Indonesian News/HO-Biro Infohan Setjen Kemhan

Jakarta (The Indonesian News) – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) menyampaikan konferensi pers terkait situasi kebencanaan saat ini, khususnya erupsi Gunung Anak Krakatau, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah, di kantor BNPB, Jakarta, Selasa (8/9/2026). Penyampaian konferensi pers tersebut dilakukan Kemhan RI dalam rangka penguatan komunikasi publik pemerintah yang sinergis dan terkoordinasi.

Sekjen Kemhan RI Letjen TNI Tri Budi Utomo menyampaikan bahwa Kemhan bersama TNI terus mendukung penanganan bencana melalui evakuasi, pencarian dan pertolongan, distribusi bantuan, dukungan kesehatan, serta logistik dengan berkoordinasi bersama BNPB, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan unsur terkait.

“Penanganan gempa bumi di NTT, TNI telah mengerahkan 3.545 personel dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, serta sekitar 627 unit alpalhankam yang telah beroperasi. Bantuan sosial yang telah terkirim dari Kemhan yaitu 85.165 Ton, Mabes TNI 20.068 Ton, Kogabwilhan II 3.398 Ton, TNI AD 70.286, TNI AL 297.257 Ton, dan TNI AU 57.133 Ton. Sementara itu, kesiapsiagaan menghadapi potensi erupsi vulkanologi juga diperkuat dengan penyiapan personel dan berbagai materiil pendukung,” Kata Letjen TNI Tri Budi Utomo, Selasa, 8 September 2026.

Terkait Karhutla, Letjen TNI Tri Budi Utomo menambahkan, penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara, pemantauan dan pemadaman titik api, water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca. Berdasarkan data per 7 September 2026, enam provinsi menjadi prioritas penanganan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Sekjen Kemhan juga menjelaskan dukungan Pemerintah Jepang berupa tiga helikopter CH-47 Chinook beserta sekitar 180 personel untuk mendukung operasi water bombing di Kalimantan. Helikopter tersebut dibawa menggunakan kapal JS Kunisaki yang dijadwalkan tiba di Terminal Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat, pada 9 September 2026.

Dukungan tersebut merupakan implementasi dari Defence Cooperation Agreement antara Indonesia–Jepang di bidang HADR, dan menjadi bagian kecil dari gelar operasi penanggulangan bencana oleh TNI secara keseluruhan. Namun demikian hal ini memberikan dampak yang besar dalam memperkuat kemampuan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Keberhasilan kerja sama ini bukan semata diukur dari jumlah aset atau personel, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

“Dalam pelaksanaannya, TNI bertanggung jawab atas pengawasan operasional helikopter, termasuk aspek security, flight clearance, dan penempatan Safety Officer. Misi penerbangan dikoordinasikan bersama BNPB, sementara Kemhan memberikan dukungan logistik operasional,” Tutup Letjen TNI Tri Budi Utomo.

Bantuan Pangan Beras Berlanjut hingga Akhir 2026

Foto: Dok. Humas Perum Bulog

Jakarta (The Indonesian News) – Pemerintah kembali menunjukkan perhatian penuh dan keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan melanjutkan program Bantuan Pangan Beras hingga akhir 2026. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Perum BULOG menyatakan siap menjalankan penyaluran Bantuan Pangan Beras untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan keluarga, melindungi daya beli, serta memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Pada Senin (7/9). Ratas dihadiri sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait lainnya.

Pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perlindungan lebih kuat. Dalam menghadapi potensi fenomena El Nino serta berbagai dinamika yang dapat memengaruhi ketersediaan pangan dan aktivitas ekonomi masyarakat, pemerintah mempersiapkan sejumlah langkah antisipatif, salah satunya dengan melanjutkan penyaluran Bantuan Pangan Beras untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Kebijakan tersebut sekaligus mempertegas komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli dan ketahanan pangan keluarga hingga penghujung tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembahasan dalam Ratas turut mencakup kesiapan pemerintah menghadapi potensi fenomena El Nino beserta program-program bantuan yang disiapkan bagi masyarakat. Tadi kita bahas terkait dengan kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini.

“Salah satu program yang mendapat arahan Presiden untuk diteruskan adalah Bantuan Pangan Beras. Arahan Bapak Presiden itu (bantuan beras) dilanjutkan di bulan-bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember,” kata Airlangga. Bantuan beras sebelumnya diberikan kepada sekitar 33,2 juta keluarga kategori desil 1 sampai dengan desil 4 dengan alokasi sebanyak 10 kilogram beras per keluarga setiap bulan. Untuk periode sebelumnya hingga September 2026, penyaluran dilakukan secara rapel sehingga penerima memperoleh total 30 kilogram beras,” ujar Airlangga.

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., menyampaikan bahwa keputusan Presiden tersebut kembali memperlihatkan kuatnya perhatian pemerintah dalam memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga. Arahan Bapak Presiden menunjukkan keberpihakan dan perhatian yang sangat besar kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari sisi stok, BULOG sangat siap untuk kembali menyalurkan Bantuan Pangan Beras alokasi Oktober hingga Desember. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga Penerima Bantuan Pangan, sekaligus memberikan rasa aman bahwa pemerintah hadir memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga.

“BULOG akan mengoptimalkan seluruh sumber daya dan jaringan operasional yang dimiliki dalam mendukung kelancaran penyaluran. Kesiapan stok beras pemerintah, jaringan pergudangan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, serta pengalaman BULOG dalam menjalankan berbagai penugasan pangan nasional menjadi kekuatan untuk memastikan beras dapat dipersiapkan dengan kualitas yang terjaga dan disalurkan secara efektif kepada masyarakat yang berhak menerima,” ujar Rizal dalam keterangannya, Selasa 8 September 2026.

Kelanjutan Bantuan Pangan Beras hingga Desember 2026 semakin memperkuat sinergi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat. Sebagai perusahaan pangan negara, BULOG berkomitmen menjalankan setiap amanah pemerintah secara profesional, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga kekuatan stok pangan yang dimiliki negara dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. BULOG akan terus hadir di garda terdepan mendukung kebijakan pangan pemerintah dan memastikan pangan tersedia serta menjangkau masyarakat di seluruh penjuru Indonesia.

Posal Logending Lanal Cilacap Salurkan 10.000 Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Musim Kemarau

Foto: Dok. Lanal Cilacap

Kebumen (The Indonesian News) – September 2026 – Kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap masyarakat kembali diwujudkan melalui aksi nyata Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cilacap melalui Pos TNI AL (Posal) Logending dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau di Desa Srati, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Pada Senin (07/09/2026).

Bekerja sama dengan PMI Kabupaten Kebumen, Posal Logending menyalurkan sebanyak 10.000 liter air bersih kepada sekitar 160 Kepala Keluarga (KK) atau 455 jiwa. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di tengah kondisi kemarau yang menyebabkan ketersediaan air semakin terbatas.

Danposal Logending Kapten Marinir Iswanto menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian dan komitmen TNI AL untuk hadir membantu masyarakat yang mengalami kesulitan.

“Selain melaksanakan tugas menjaga keamanan wilayah perairan, TNI AL juga senantiasa berupaya memberikan manfaat nyata serta membantu mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat,” Kata Kapten Marinir Iswanto dalam keterangan tertulis melalui Penerangan Lanal Cilacap, Selasa 8 September 2026.

Bagi masyarakat, bantuan tersebut menjadi angin segar di tengah sulitnya memperoleh air bersih selama musim kemarau. Salah satu warga penerima manfaat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Posal Logending atas kepedulian serta perhatian yang diberikan kepada masyarakat.
Ia berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus berlanjut sehingga dapat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih, sekaligus semakin mempererat hubungan antara TNI AL dan masyarakat.

“Melalui kegiatan tersebut, Lanal Cilacap dan Posal Logending menunjukkan bahwa kehadiran TNI AL tidak hanya dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah, tetapi juga senantiasa hadir untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat serta memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar,” Demikian Pen Lanal Cilacap.

Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts