Instagram
Instagram
Beranda blog Halaman 33

Langkah Cepat BNPB Tekan Karhutla dan Halau Abu Vulkanik Lewat OMC di Jawa Tengah

Penulis
Farid Ismullah
-
Bahan semai disebarkan melalui sistem waterrack yang di pasang di bawah sayap pesawat cesna PK-SNH dalam operasi modifikasi cuaca (OMC) BNPB di wilayah langit Jawa Tengah bagian barat, Senin (7/9/2026). The Indonesian News/HO-BNPB

Jakarta (The Indonesian News) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) resmi memulai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Jawa Tengah, sebagai upaya percepatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta menghalau sebaran abu vulkanik di udara. Plt Kapusdatin BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan Langkah ini diambil guna memicu hujan buatan yang efektif memadamkan titik api, menjaga kelembapan tanah, dan meluruhkan material abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, agar tidak meluas ke wilayah baru serta meminimalisasi risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan gangguan jarak pandang.

“Urgensi operasi ini diperkuat oleh deretan peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menerjang sejumlah daerah di Jawa Tengah, hingga Minggu (6/9). Hasil rangkuman laporan BNPB, di Kabupaten Klaten, api membakar area seluas 2 hektare di Bukit Talang, Desa Talang, Kecamatan Bayat pada pukul 14.20 WIB, sebelum akhirnya berhasil dipadamkan tim gabungan pada pukul 16.30 WIB. Sementara di Kabupaten Sragen, kebakaran melahap 4 hektare lahan di Desa Bentak, Kecamatan Kalijambe pada pukul 15.30 WIB dan berhasil ditaklukkan oleh personel gabungan BPBD, TNI, Polri, serta relawan pada hari yang sama,” Kata Berton SP Panjaitan dalam keterangan tertulis, Senin 7 September 2026.

Tak hanya itu, Berton SP Panjaitan menjekasjan, titik api juga dilaporkan menyebar di Kabupaten Banyumas yang melanda tiga desa di tiga kecamatan berbeda, yakni Desa Gunung Wetan (Jatilawang), Desa Wlahar (Wangon), dan Desa Kalisube (Banyumas). Kebakaran yang membakar lahan seluas 6,05 hektare tersebut berhasil dipadamkan sepenuhnya oleh tim penanggulangan bencana beserta warga pada pukul 14.15 WIB. Meski seluruh insiden tersebut berhasil dipadamkan tanpa menelan korban jiwa, potensi karhutla susulan tetap tinggi akibat kondisi lahan yang mengering.

“Merespons potensi berbagai kejadian bencana dan potensi ancaman tersebut, BNPB memusatkan Operasi Modifikasi Cuaca di Pangkalan Udara (Lanud) Ahmad Yani, Semarang, dengan mengerahkan pesawat Cessna bernomor registrasi PK-SNH. Operasi intervensi ini mengedepankan kolaborasi erat bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta BPBD Provinsi Jawa Tengah guna memantau pergerakan awan, titik rawan karhutla dan persebaran abu vulkanik secara real-time,” Terangnya.

Keseriusan penanganan ini dibuktikan dengan dimulainya misi penerbangan Sorti 1 pada Senin (7/9). Tim Flight Scientist yang bertugas berhasil melakukan penyemaian di kawasan pesisir Cilacap, Banyumas dan Brebes pada posisi radial 240–260 derajat sejauh 80–90 nautical miles (nm) dari Semarang. Dalam penerbangan tersebut, sebanyak 1.000 liter bahan semai berupa campuran air dan Kalsium Klorida (CaCl2) disemprotkan pada ketinggian 9.000 kaki. Penyemaian menargetkan target awan Cumulus yang memiliki puncak di ketinggian 9.000 kaki dan dasar di 6.000 kaki, di mana arah angin pada pukul 16.18 WIB tercatat bertiup dari Timur-Timur Laut dengan kecepatan 5–8 knot.

“Penggunaan larutan CaCl2 pada Sorti 1 ini difokuskan sebagai Cloud Condensation Nuclei (CCN) atau inti kondensasi awan, yaitu partikel “perekat” yang menjadi tempat menempelnya uap air untuk mengembun dan mempercepat penggabungan butir-butir air hingga jatuh menjadi hujan. Curahan hujan inilah yang bertugas membasahi gambut, memadamkan sisa Karhutla, sekaligus membasuh dan merontokkan abu vulkanik dari atmosfer secara masif,” Ujarnya.

Di samping itu, Berton SP Panjaitan menambahkan, BNPB juga menyiagakan metode penyemprotan kabut air (watermist) yang dicampur surfaktan untuk kondisi atmosfer tertentu. Berbeda dengan penyemaian awan, watermist dan surfaktan tidak berfungsi sebagai CCN pemicu hujan, melainkan murni sebagai langkah fisik direct untuk membasuh dan mengikat polutan debu vulkanik di udara agar menjadi berat lalu jatuh ke bumi.

“Melalui dua strategi teknis ini, OMC di Jawa Tengah diharapkan dapat menekan potensi Karhutla sekaligus membersihkan kualitas udara secara terukur, sementara masyarakat diimbau untuk tetap tenang serta terus mematuhi petunjuk keselamatan dan penggunaan masker dari BPBD setempat,” Tutup Berton SP Panjaitan.

TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla

Penulis
Farid Ismullah
-
Rapat koordinasi penanganan puncak karhutla pemerintah dengan para pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Jakarta, Senin (7/9/2026). The Indonesian News/HO-Puspen TNI

Jakarta (The Indonesian News) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah dengan para pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam penanggulangan dan penanganan puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Graha Marinir, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

Dalam siaran pers Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Puspen TNI), Menko Polkam Djamari Chaniago saat membuka rapat koordinasi tersebut menegaskan bahwa penanggulangan karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang di dalamnya melekat tiga lapis tanggung jawab, yakni tanggung jawab moral, tanggung jawab jabatan, dan tanggung jawab hukum. “Penanggulangan karhutla adalah tanggung jawab bersama. Di dalamnya ada tanggung jawab moral, tanggung jawab jabatan, dan tanggung jawab hukum,” tegasnya.

Selanjutnya, Menko Polkam Jenderal menegaskan bahwa pengendalian Karhutla bukan lagi sebatas imbauan, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan bersama oleh pemerintah, para pemegang HGU dan PBPH serta seluruh unsur terkait. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang diterbitkan pada 31 Agustus 2026.

“TNI berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah dalam penanggulangan Karhutla melalui pengerahan personel dan sarana prasarana yang dimiliki. Dukungan tersebut dilakukan secara terpadu bersama seluruh unsur terkait, baik dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla, guna menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” Demikian Puspen TNI.

Kejagung Tetapkan PT TPL Tersangka Korupsi Transfer Pricing

Penulis
Farid Ismullah
-
Konferensi Pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (7/9/2026). The Indonesian News/HO-Puspenkum Kejagung RI

Jakarta (The Indonesian News) – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi terkait transfer pricing dan under invoicing. Praktik yang diduga terjadi sejak 2008-2025 ini disebut merugikan keuangan negara mencapai Rp 2 triliun.

“Tim penyidik pada hari ini telah menetapkan korporasi PT TPL Tbk sebagai tersangka,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (7/9/2026).

Dirdik menjelaskan, kasus ini bermula dari aktivitas ekspor bubur kertas (pulp) yang dilakukan PT TPL Tbk kepada perusahaan afiliasinya di luar negeri, yakni DP Macau Marketing International Ltd, serta penjualan lokal kepada Asia Pacific Rayon.

“Dalam menjalankan aksinya, PT TPL Tbk diduga melakukan under-invoicing atau mengecilkan nilai faktur secara melawan hukum. Caranya dengan memanipulasi kode HS (Harmonized System) produk guna mengaburkan karakteristik, kegunaan, dan nilai harga produk yang sebenarnya,” Terangnya.

PT TPL, kata Saiful, diduga sengaja melaporkan produk ekspor mereka sebagai paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp (BHKP). Padahal, produk yang sebenarnya dikirim adalah dissolving pulp (DP).

“Seharusnya produk tersebut merupakan dissolving pulp, namun diubah (dimanipulasi) menjadi produk paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp (BHKP),” ungkap Saiful.

Tak hanya itu, perusahaan tersebut juga tidak menyampaikan dokumen transfer pricing (TP Doc) dan laporan SPT Pajak Badan dengan benar kepada kantor pelayanan pajak. Hal ini dilakukan agar harga transaksi tidak diperiksa kewajarannya.

“Menyampaikan laporan transaksi yang tidak sebagaimana mestinya,” lanjutnya.

Dalam melancarkan aksinya, PT TPL diduga main mata dengan oknum petugas pajak. Tujuannya agar aktivitas perusahaan tidak diawasi secara ketat.

“PT TPL Tbk secara melawan hukum bekerja sama dengan pejabat yang berwenang agar tidak dilakukan pengawasan. Proses review dan telaah tidak dilakukan berdasarkan audit program yang semestinya, sehingga pejabat tidak melakukan perbandingan harga atas transaksi tersebut,” ungkap Saiful.

Terkait kerugian negara, Saiful menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan estimasi sementara, angka kerugian mencapai triliunan rupiah.

“Hasil estimasi kami, penyidik dengan BPKP, estimasi kerugiannya sekitar Rp 2 triliun,” tegasnya.

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 112 orang saksi, termasuk kuasa direktur PT TPL Tbk. Selain itu, sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik telah disita setelah mendapat persetujuan Pengadilan Negeri.

Atas perbuatannya, PT TPL Tbk disangka melanggar Pasal 6 Primair 603 juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Dua Supervisor Pemeriksaan Pajak PT TPL Jadi Tersangka

Sebelumnya diberitakam Kejagung telah menetapkan dua orang supervisor pemeriksaan pajak berinisial BP dan SR menjadi tersangka dalam perkara ini. Keduannya diduga merupakan oknum yang main mata dengan PT TPL.

Tersangka BP diketahui menjabat sebagai supervisor dalam pemeriksaan pajak PT TPL untuk tahun pajak 2020 dan 2023. Sementara tersangka SR merupakan supervisor untuk pemeriksaan pajak tahun 2024. Keduanya diduga sengaja mengabaikan prosedur audit untuk menutupi manipulasi yang dilakukan perusahaan.

“Tersangka BP dan tersangka SR untuk memenuhi permintaan dari PT TPL yang secara melawan hukum tersebut, tidak melakukan tugas dan fungsinya selaku supervisor, yaitu melakukan pengawasan dalam me-review, menelaah KKP dan LHP, sehingga yang tidak berdasarkan pada audit program yang telah disusun oleh para tersangka,” ungkap Saiful dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (12/8/2026) malam.

Berdasarkan hasil penyidikan, pihak PT TPL diketahui rutin memberi uang kepada kedua petugas pajak. Uang tersebut diberikan agar para supervisor pajak mengubah pola perhitungan pajak PT TPL, sehingga terlihat normal meski ada manipulasi harga ekspor.

“Atas perbuatan tersebut para tersangka telah menerima sejumlah uang dari PT TPL. Setiap tahun mereka melakukan pemberian kepada petugas atau tersangka ini untuk mengubah pola perhitungan pajak,” tutur Saiful.

Namun dia belum membeberkan detail terkait jumlah uang yang diterima para tersangka dari PT TPL. Saiful menyebutkan pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut perihal itu.

“Jumlahnya, itu yang kami nanti, per tahunnya akan terjadi perbedaan-perbedaan nilai yang diberikan. Nanti dalam dakwaan bakal terungkap di persidangan,” pungkasnya.

Uji Ketangguhan Sinergi Land Joint Strike Antar Negara Pada Latgabma SGS 2026 

Penulis
Farid Ismullah
-
Latgabma SGS 2026 di Pos Tinjau T12 Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Kodiklat TNI AD, Baturaja, Sumatera Selatan, Senin (7/9/2026). The Indonesian News/HO-Puspen TNI

Baturaja (The Indonesian News) – Komandan Kodiklat TNI Letjen TNI Mohamad Naudi Nurdika selaku Direktur Latihan (Dirlat) Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda Shield (SGS) 2026 menghadiri langsung Latihan Serangan Gabungan Darat /Land Joint Strike (LJS) pada gelaran Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) di Pos Tinjau T12 Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Kodiklat TNI AD, Baturaja, Sumatera Selatan, Senin (7/9/2026).

Latgabma SGS 2026 di Pos Tinjau T12 Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Kodiklat TNI AD, Baturaja, Sumatera Selatan, Senin (7/9/2026). The Indonesian News/HO-Puspen TNI

Pada LJS ini memanfaatkan teknologi militer modern sistem komunikasi dan rantai komando yang sistematis untuk mengkoordinasikan serangan di berbagai medan tempur secara real time.

“TNI dalam Latihan ini menggelar alutsista diantaranya, Astros, MLS Vampire, Pesawat F-16, Helikopter AH-64E Apache; sedangkan Amerika Serikat menerjunkan Himars dan Helikopter AH-64E Apache,” Tulis Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Puspen TNI) dalam keterangan tertulis, Senin 7 September 2026.

Latgabma SGS 2026 di Pos Tinjau T12 Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Kodiklat TNI AD, Baturaja, Sumatera Selatan, Senin (7/9/2026). The Indonesian News/HO-Puspen TNI

Latihan yang melibatkan 4.743 personel ini bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas dan memperkuat diplomasi pertahanan kawasan Indo-Pasifik.

Serapan tambahan TKD di Aceh baru capai 6,37 persen

Penulis
Farid Ismullah
-
Foto: Dok Satgas PRR Kementerian PU

Jakarta (The Indonesian News) – Realisasi serapan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk penanganan daerah pascabencana hidrometeorologi di seluruh Aceh berjalan lamban baru mencapai 6,37 persen dari total anggaran Rp1,82 triliun.

Anggaran TKD tersebut dialokasikan untuk penanganan pascabencana hidrometeorologi, meliputi perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pertanian.

Meskipun targetnya penyerapan dana TKD dapat tuntas 100 persen sebelum Desember 2026. Namun, capaian di lapangan masih perlu ditingkatkan.

Data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 4 September 2026 menunjukkan realisasi tambahan TKD di Provinsi Aceh serta kabupaten dan kota mencapai Rp115,6 miliar atau 6,37 persen dari total pagu Rp1,82 triliun.

Sebagian besar daerah masih mencatatkan angka serapan di bawah 15 persen. Sejauh ini, tiga daerah telah menembus angka di atas 15 persen, yakni Kabupaten Gayo Lues sebesar 18,97 persen, Kabupaten Aceh Tenggara 33,64 persen, dan Kabupaten Aceh Selatan 47,35 persen.

Sementara itu, enam daerah mencatatkan realisasi pada rentang 5 hingga 15 persen , yaitu Kabupaten Aceh Timur sebesar 5,51 persen, Kabupaten Aceh Singkil 8,38 persen, Kabupaten Aceh Barat 8,96 persen, Kota Subulussalam 11,64 persen, Kota Banda Aceh 14,24 persen, dan Kabupaten Pidie 14,78 persen.

Di sisi lain, lima kabupaten dan kota masih mencatatkan serapan di bawah 5 persen, yakni Kota Sabang sebesar 0,41 persen, Kota Lhokseumawe 2,34 persen, Kabupaten Nagan Raya 2,58 persen, Kabupaten Aceh Tamiang 3,58 persen, dan Kota Langsa 3,65 persen. Adapun realisasi Pemerintah Provinsi Aceh tercatat sebesar 4,7 persen.

Kondisi paling lambat terjadi pada tujuh daerah yang realisasinya masih 0 persen. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, dan Simeulue.

Menanggapi rendahnya serapan TKD tersebut, perwakilan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, meminta seluruh pemerintah daerah, khususnya yang realisasinya masih 0 persen, segera mengoptimalkan penggunaan dana untuk penanganan darurat, mitigasi, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Menurut Imran, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sepanjang Agustus 2026, rendahnya serapan antara lain disebabkan proses birokrasi yang masih tertahan pada tahap kontraktual dan lelang. Kelancaran penanganan pascabencana sangat bergantung pada komitmen Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) serta kecepatan birokrasi daerah mengubah rencana aksi menjadi pelaksanaan di lapangan.

Pemerintah pusat juga menyiapkan tindakan tegas bagi daerah yang lambat menyerap anggaran. Sanksi yang disiapkan mulai dari penarikan kembali anggaran yang menganggur pada momentum APBN Perubahan hingga pengurangan dana transfer pada tahun berikutnya.

“⁠Sanksi bisa diterapkan secara inkremental (menarik kembali anggaran yang ngganggur atau belum berproses termasuk tidak sesuai peruntukannya) bisa dilakukan di momen APBN-P, atau di tahun berikutnya dengan mengurangi dana transfer sebesar tidak terealisasi (Silpa) atau sebesar tambahnya, plus penalty lain sehingga pemda tidak sembarang minta dan sembarang mengeksekusi,” kata Imran dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).

Di sisi lain, lanjut Imran, pemeritah juga siap memberikan insentif berupa tambahan alokasi bagi daerah yang berhasil mengoptimalkan anggaran dan mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.

36th POLA Summit, Menko Yusril Tegaskan Transisi Filosofi Hukum Pidana Indonesia di Mata Global

Penulis
Farid Ismullah
-
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, secara resmi membuka dan memberikan Keynote Speech pada ajang internasional bergengsi 36th Presidents of Law Associations in Asia (POLA) Summit di Pullman Hotel, Jakarta, Senin (7/9/2026). Foto: Kemenko Kuham Imipas.

Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, secara resmi membuka dan memberikan Keynote Speech pada ajang internasional bergengsi 36th Presidents of Law Associations in Asia (POLA) Summit di Pullman Hotel, Jakarta, pada Senin (7/9). Konferensi internasional yang mengusung tema “Criminal Law In Transition: Indonesia’s New Code and Global Perspectives” ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkenalkan transisi besar dalam sistem hukum pidana nasional kepada dunia internasional.

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan Keynote Speech yang menyoroti komitmen pemerintah dalam reformasi hukum pidana. Menko Yusril menegaskan bahwa transisi sistem hukum pidana Indonesia mengubah orientasi pemidanaan secara fundamental.

“Kita beralih dari orientasi pemidanaan yang dulunya sangat berpusat pada pembalasan menuju sistem yang berupaya menyeimbangkan pencegahan, rehabilitasi, restorasi, pelindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap martabat manusia,” ujar Menko Yusril.

Dalam kapasitasnya sebagai Menko Kumham Imipas, Yusril memaparkan peran kementeriannya dalam menjahit sinergi antar lembaga penegak hukum. “Koordinasi yang baik tidak menghapus batas-batas kewenangan; hal itu memungkinkan batas-batas tersebut berfungsi bersama sebagai satu sistem,” tegas Yusril. Ia menjamin bahwa koordinasi pemerintah tidak akan pernah mencampuri independensi kekuasaan kehakiman.

Lebih jauh, Menko Yusril menjabarkan empat tantangan besar hukum pidana modern yang membutuhkan perhatian bersama dari negara-negara Asia, meliputi pertanggungjawaban pidana korporasi, kejahatan siber di era digital, kejahatan perbankan dan finansial transnasional, serta penegakan hukum pidana transnasional.

Ia menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi harus efektif dan terukur secara hukum. Sementara itu, penanganan kejahatan siber menuntut hukum beradaptasi cepat dengan teknologi tanpa mengabaikan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan Hak Asasi Manusia.

Dalam menghadapi kejahatan finansial transnasional, penegakan hukum perlu menelusuri aset sekaligus melindungi aktivitas ekonomi yang sah. Terakhir, penguatan kerja sama hukum transnasional sangat bergantung pada tingkat kepercayaan internasional terhadap profesionalisme serta independensi sistem peradilan suatu negara.

Menko Yusril juga memberikan apresiasi tinggi kepada profesi advokat dengan menyatakan, “Profesi hukum yang independen bukanlah hambatan bagi penegakan hukum; independensi profesi hukum adalah salah satu kondisi yang memberikan legitimasi pada penegakan hukum”, Tutup Menko Yusril

Presiden Prabowo Perintahkan Pengusutan Kesengajaan Karhutla 

Penulis
Farid Ismullah
-
Presiden Prabowo Subianto. (Foto : Ist).

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto meminta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla) terus diperkuat, termasuk dengan mengusut dugaan kesengajaan pembakaran yang berkaitan dengan pembukaan lahan perkebunan. Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam dari Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video pada Senin, 7 September 2026.

“Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi tolong diselidiki terus dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya yang 8 maupun yang 18,” ujar Kepala Negara.

Selain itu, Kepala Negara meminta agar temuan tersebut ditindaklanjuti bersama oleh kementerian dan lembaga terkait, termasuk Menteri Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

“Nanti akan saya minta mungkin Menteri Kehutanan, ATR, dan juga Satgas PKH untuk menilai, kalau perlu kita segera cabut semuanya itu, semua izin-izinnya kita cabut, HGU-nya dan sebagainya. Ini sudah kelewatan dan juga saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa,” imbuh Presiden Prabowo.

Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelaku karhutla terus dilakukan. Berdasarkan temuan di lapangan, Suharyanto menyebut terdapat indikasi pembakaran yang dilakukan secara sengaja, termasuk dengan cara memberikan imbalan kepada pihak tertentu untuk membakar hutan dan lahan.

“Memang ada upaya-upaya kesengajaan dengan cara membakar, kami menangkap itu di Jambi, ada pelaku pembakaran hutan dan memang disuruh dengan uang,” ujar Suharyanto dalam laporannya kepada Presiden Prabowo.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaporkan bahwa hingga saat ini terdapat 200 laporan polisi yang sedang diproses. Dari jumlah tersebut, Kapolri menyebut aparat telah mengamankan 138 tersangka. Selain itu, terdapat delapan korporasi yang tengah diproses.

“Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi, pembekuan, atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak?. Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses. Jadi angka ini akan terus bergerak, bertambah, disesuaikan dengan tim yang saat ini terus bergerak di lapangan,” ujar Kapolri.

Dampak Abu Anak Krakatau Ditangani Terpadu, Pemerintah Siapkan OMC hingga Pantau Tsunami

Penulis
Farid Ismullah
-
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam dari Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video, Jakarta, Senin (7/9/2026). Foto: BPMI Setpres.

Jakarta (The Indonesian News) – Pemerintah terus memantau perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau sekaligus mempercepat penanganan dampaknya terhadap masyarakat dan aktivitas penerbangan. Berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, aktivitas erupsi menunjukkan kecenderungan menurun, sementara penanganan sebaran abu vulkanik terus dilakukan secara terpadu.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dari Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video pada Senin, 7 September 2026.

Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa kondisi erupsi Anak Krakatau per hari ini telah menurun. Berdasarkan pengamatan BNPB, tingkat erupsi saat ini juga lebih rendah dibandingkan peristiwa erupsi pada 2018.

“Menurut kami BNPB per hari ini, untuk kondisi erupsinya ini sudah menurun. Kami membandingkan kondisi 2026 ini dengan erupsi 2018, di mana di 2018 itu terjadi sama, hampir sama, tetapi tingkat erupsinya lebih tinggi daripada 2026,” ujar Kepala BNPB.

Meski demikian, sebaran abu vulkanik sempat berdampak terhadap empat provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatra Selatan, serta mengganggu operasional penerbangan. BNPB mencatat delapan bandara terdampak penutupan akibat sebaran abu Anak Krakatau. Di sisi lain, hingga saat laporan disampaikan tidak terdapat korban jiwa, kerusakan, maupun daerah yang menetapkan status kedaruratan.

Untuk mengurangi dampak abu vulkanik, BNPB bersama BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) guna memicu hujan agar abu dapat lebih cepat luruh. Operasi disiapkan dari sejumlah titik, termasuk Pondok Cabe, Kertajati, serta Semarang sebagai alternatif apabila kondisi penerbangan di wilayah sekitar Selat Sunda belum memungkinkan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan perkembangan positif dari pola angin. Pada berbagai lapisan ketinggian, arah angin telah bergeser ke barat, barat laut, dan barat daya sehingga tidak lagi mengarah ke tenggara seperti sebelumnya. BMKG juga memprakirakan adanya potensi awan dan hujan ringan hingga sedang pada 9–12 September 2026 yang akan diperkuat melalui OMC bersama BNPB.

“Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Untuk itu nanti akan kami pertebal dengan OMC bersama dengan BNPB,” ujar Kepala BMKG.

BMKG juga terus berkoordinasi secara intensif dengan Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) Darwin, Australia, yang ditunjuk oleh International Civil Aviation Organization (ICAO), sebagai bagian dari pemantauan dan penyesuaian informasi meteorologi penerbangan.

Pemantauan di lapangan juga menunjukkan perkembangan positif. Hasil paper test di empat bandara, yakni Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Husein Sastranegara, dan Budiarto Curug, telah menunjukkan hasil negatif terhadap debu vulkanik.

“Untuk Soekarno-Hatta ini empat kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAAC yang ada di Darwin agar sigmetnya (significant meteorological information) dapat dipulihkan,” ungkapnya.

Selain dampak terhadap penerbangan, BMKG juga terus memantau potensi tsunami. Sebanyak 20 perangkat pemantauan tsunami telah dipasang di sekitar Selat Sunda dan hingga saat ini tidak ditemukan anomali kenaikan muka air laut yang berkaitan dengan erupsi Anak Krakatau. Pemantauan turut diperkuat dengan sensor seismograf dan high frequency radar untuk mendeteksi kemungkinan perubahan kondisi laut secara cepat.

Di sektor pelayaran, koordinasi juga dilakukan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Notice to mariners telah diterbitkan dengan pembatasan aktivitas kapal dalam radius tiga kilometer dari kawah Gunung Anak Krakatau selama status gunung masih berada pada Level III atau Siaga.

Pemerintah memastikan seluruh perkembangan Gunung Anak Krakatau terus dipantau secara intensif. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas, bersamaan dengan upaya menjaga keamanan penerbangan dan pelayaran serta memastikan sistem peringatan dini tsunami tetap bekerja optimal.

Melalui OMC, pemantauan selama 24 jam, dan koordinasi lintas lembaga, pemerintah terus berupaya menekan dampak erupsi sekaligus mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.

Ditlantas Polda Metro Jaya Bagikan 20.000 Masker kepada Pengemudi Ojol di Tengah Sebaran Abu Vulkanik

Penulis
Erlita Ibra
-
Foto: Dok. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya

Jakarta (The Indonesian  News) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membagikan sebanyak 20.000 masker kepada pengemudi ojek online (ojol) di tiga titik pangkalan, yakni Mall Gandaria City, Stasiun Kebayoran Lama, dan MRT Blok M, Senin (7/9/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan atas arahan Kapolda Metro Jaya sebagai bentuk kepedulian dan pelayanan Polri kepada para pengemudi ojol yang tetap beraktivitas di jalan di tengah sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

Para pengemudi ojol merupakan salah satu kelompok masyarakat yang banyak menghabiskan waktu di ruang terbuka dalam menjalankan aktivitasnya. Pembagian masker dilakukan untuk membantu mengurangi paparan abu vulkanik, khususnya terhadap saluran pernapasan, selama mereka berkendara dan melayani kebutuhan masyarakat.

Selain membagikan masker, personel Ditlantas Polda Metro Jaya turut memberikan imbauan keselamatan kepada para pengemudi ojol agar menggunakan perlindungan diri saat berkendara, mengurangi kecepatan apabila jarak pandang berkurang, menjaga jarak aman, serta tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polri untuk hadir memberikan perlindungan dan pelayanan secara langsung kepada masyarakat yang tetap harus beraktivitas di tengah kondisi sebaran abu vulkanik. Melalui pembagian 20.000 masker, diharapkan para pengemudi ojol dapat menjalankan aktivitas dengan lebih aman dan terlindungi.

1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Judi Online, 70 Persen Mengaku Terlibat

Penulis
Erlita Ibra
-
Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Foto: Dok. Kemensos RI

Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa sebanyak 1.900 pegawai di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) terindikasi terlibat judi online (judol).

Dari jumlah tersebut, lebih dari 70 persen pegawai yang telah menjalani proses klarifikasi mengakui bahwa mereka memang terlibat dalam aktivitas judi online dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda.

“Data dari yang sudah kami klarifikasi itu 70 persen lebih membenarkan bahwa mereka memang terlibat atau ikut judi online dengan kategori berbeda-beda,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

Gus Ipul mengatakan, sebagian pegawai bahkan mengaku telah mengalami kecanduan judi online. Namun, ada pula yang mengaku awalnya hanya mencoba karena iseng atau sekadar ingin tahu.

Selain itu, Kemensos juga menemukan adanya kasus penggunaan ponsel oleh anggota keluarga yang kemudian digunakan untuk aktivitas judi online. Karena itu, pihaknya masih melakukan penelusuran dan memastikan setiap kasus secara lebih mendalam.

“Ada juga yang ponselnya digunakan oleh keluarganya, dimanfaatkan oleh keluarganya. Jadi ini semuanya benar-benar sedang ditelusuri, dipastikan,” ujar Gus Ipul.

Rincian Pegawai yang Terindikasi

Gus Ipul memerinci, dari total 1.900 pegawai yang terindikasi terlibat judi online, sebanyak 124 orang bertugas di Sekretariat Jenderal Kemensos.

Kemudian, 191 orang berada di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, 179 orang di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan tiga orang berada di Inspektorat Jenderal.

Sementara itu, sebagian besar pegawai lainnya berada di Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos).

“Dirjen Linjamsos ini masih dalam proses klarifikasi, karena keberadaannya tidak di Jakarta, di daerah, umumnya adalah P3K, pendamping sosial,” kata Gus Ipul.

Klarifikasi Ditargetkan Selesai Bulan Ini

Kemensos menargetkan seluruh proses klarifikasi terhadap pegawai yang terindikasi terlibat judi online dapat diselesaikan pada September 2026.

Pegawai yang nantinya terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi tersebut akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran disiplin ringan, sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

Sementara itu, pelanggaran disiplin sedang yang berdampak terhadap instansi dapat dikenai sanksi berupa penurunan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Adapun bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat, sanksi dapat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gus Ipul menegaskan bahwa proses pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh agar setiap pegawai yang terindikasi mendapat penanganan berdasarkan fakta dan tingkat pelanggarannya.

1...323334...110Halaman 33 dari 110
Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

© PT Alca Media Indonesia