Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menekankan agar pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat dalam mempercepat pemulihan pascakonflik sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Ia menegaskan agar masyarakat terdampak tidak dibiarkan menunggu terlalu lama untuk mendapatkan penanganan.
“Kalimat yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama, artinya semua harus bergerak cepat,” ujar Menko Polkam saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Pascakonflik Sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Menko Polkam meminta setiap unsur pelaksana memiliki penanggung jawab yang jelas agar proses pemulihan dapat berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih. Penanganan juga harus difokuskan pada kebutuhan-kebutuhan mendasar yang telah disampaikan pemerintah daerah sehingga pelaksanaannya dapat segera dilakukan.
“Saya tadi melihat para pembicara membahas soal perumahan, sekolah, dan lain sebagainya. Namun, yang harus dikerjakan yang utama adalah yang dilaporkan oleh Bupati, yaitu ada 333 rumah, 1 jembatan, 2 sekolah, 2 ruang sekolah SD, dan 1 PAUD,” kata Menko Polkam.
Terkait administrasi, Menko Polkam meminta agar surat kepada Menteri Sekretaris Negara segera disiapkan. Koordinasi antarkementerian/lembaga juga harus memastikan pembagian tugas, penanggung jawab, serta target waktu pelaksanaan secara jelas agar proses pemulihan tidak terhambat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan bahwa pemulihan pascakonflik tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga harus memastikan kehidupan masyarakat pulih serta mencegah konflik sosial kembali terjadi. Menurutnya, pendekatan kultural menjadi bagian penting dalam penyelesaian persoalan secara menyeluruh.
“Ini memang PR berat kita ke depan, sehingga pendekatan kultural menjadi lebih penting,” kata Pratikno.
Menko PMK menilai penanganan yang tepat harus diawali dengan pemahaman yang tepat terhadap persoalan di lapangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa langkah jangka pendek untuk memulihkan kehidupan masyarakat berjalan secepatnya, sementara penanganan jangka menengah diarahkan untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang menjadi akar konflik.
Untuk mempercepat proses tersebut, Menko PMK meminta pemerintah daerah melakukan pendataan secara cepat dan akurat. Ketepatan data menjadi penting agar proses verifikasi, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan tidak terhambat maupun tumpang tindih.
“Gubernur dan Bupati lakukan pendataan di lapangan secara cepat dan akurat. Kalau pendataan tidak akurat, verifikasi tidak cocok, itu akan butuh waktu lama. Tadi para kementerian/lembaga sudah siap anggarannya. Tapi pendataan ini sangat penting, jangan sampai ada duplikasi dan jangan ada yang tertinggal juga,” kata Pratikno.
Menko PMK juga mengusulkan pembentukan rapat tim teknis untuk memperjelas pembagian pekerjaan, termasuk penanganan yang dapat dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Dana Siap Pakai (DSP). Setiap pekerjaan harus dilengkapi dengan target waktu yang jelas. “Ini bukan sekadar kesanggupan, tapi time frame, kapan dimulai, kapan selesainya,” ujarnya.
Bupati Jayawijaya Atenius Murip menyampaikan bahwa penanganan konflik telah memasuki masa pemulihan melalui tahap rehabilitasi dan masih menunggu proses rekonstruksi. Dengan kondisi keuangan daerah saat ini, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya belum mampu membangun kembali 333 rumah masyarakat terdampak yang tersebar di tiga distrik, yakni Wouma, Wamena Kota, dan Hubikiak.
“Kami berharap Menko Polkam beserta seluruh kementerian dan lembaga dapat membantu kami dalam proses pemulihan ini,” kata Atenius.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan apresiasi kepada Menko Polkam, Menko PMK, serta kementerian/lembaga terkait atas koordinasi dan arahan teknis dalam mempercepat pemulihan. Menurutnya, percepatan pembangunan kembali fasilitas dan rumah masyarakat menjadi wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat terdampak.
“Satu hal yang ingin kami sampaikan, dari Kemensos untuk santunan jiwa. Ini sebagai bentuk rasa penghormatan terhadap saudara-saudara kita yang berpulang. Kemudian, Gubernur dan Pemerintah Daerah setempat agar bisa segera menyiapkan data yang akurat untuk proses pembangunannya,” kata Ribka.
“Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menko Polkam, karena akhirnya kita bisa bertemu di sini untuk membicarakan proses pemulihan ini,” sambungnya.
Rapat koordinasi turut dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wamenko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai, perwakilan Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Mabes TNI, para pejabat tinggi Kemenko Polkam, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.
