Beranda blog Halaman 52

Prajurit TNI Gugur Saat Bantu Polisi Kejar Bandar Narkoba di Bireuen, Aceh

Ilustrasi. Foto: iStockphoto/Lukasz Kochanek)

Bireuen (The Indonesian News) – Seorang prajurit Polisi Militer (POM) TNI AD, Pratu Galuh Nugraha, meninggal dunia dalam operasi penangkapan terduga bandar narkoba di Kabupaten Bireuen, Aceh, Pada Sabtu (25/7/2026). Polda Aceh menyebut almarhum gugur saat membantu kepolisian mengejar para pelaku.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto membenarkan anggota TNI jadi korban saat penangkapan tersebut.

“Kami turut berbelasungkawa atas gugurnya anggota POM TNI AD Pratu Galuh Nugraha. Ia telah menunjukkan naluri prajurit penegak hukum yang luar biasa dalam membantu kepolisian saat penangkapan bandar narkoba,” kata Joko, Minggu, 26 Juli 2026.

Ia menjelaskan insiden itu bermula saat polisi melakukan operasi penangkapan terhadap 4 terduga bandar narkoba yang berada di dalam mobil di depan SPBU Juli, Desa Cot Meurak, Kabupaten Bireuen, Sabtu, 25 Juli 2026.

Dalam operasi tersebut, satu orang yang diduga merupakan oknum anggota Brimob berhasil diamankan. Sementara tiga terduga pelaku lainnya melarikan diri dan hingga kini masih diburu petugas. Saat pengejaran berlangsung, petugas melepaskan tembakan ke arah para pelaku.

Namun, peluru rekoset (anak peluru yang ditembakkan mengenai benda keras, lalu memantul dan meluncur ke arah lain yang tidak menjadi sasaran utama) mengenai seorang warga yang ikut membantu proses penangkapan. Korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit dan belakangan diketahui merupakan anggota POM TNI AD, Pratu Galuh Nugraha.

“Saat pengejaran berlangsung, petugas sempat melepaskan tembakan ke arah pelaku. Peluru rekoset kemudian mengenai seorang warga yang ikut membantu penangkapan dan belakangan diketahui merupakan anggota POM TNI,” ujarnya.

Polda Aceh menyatakan sejak insiden itu terjadi, Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan sudah berkoordinasi dengan Pangdam Iskandar Muda untuk menyampaikan fakta-fakta awal kejadian.

“Atas nama keluarga besar Polda Aceh, kami kembali menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum Pratu Galuh Nugraha serta seluruh jajaran TNI ,” ucap Joko.

Di sisi lain, Polda Aceh mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diminta tidak menyebarkan foto, video, maupun narasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Jakarta Jadi Pusat Perhatian Taekwondo Dunia

Foto : Dok. Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI)

Jakarta (The Indonesian News) – Tujuh hari lagi, Jakarta tak hanya menjadi ibu kota Indonesia. Kota ini akan berubah menjadi panggung pertarungan para taekwondoin terbaik dunia. Juara Olimpiade, juara dunia, hingga para peraih gelar turnamen internasional bergengsi akan berkumpul dalam satu arena pada 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026, kejuaraan berlevel World Taekwondo G2 yang menjadi salah satu turnamen paling bergengsi dalam kalender taekwondo internasional.

Dalam siaran Pers Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI), Minggu (26/7/2026), Selama lima hari, 1–5 Agustus 2026, Indoor Tennis Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, akan menjadi saksi pertarungan atlet-atlet elite yang datang bukan hanya dari Asia, tetapi juga Eropa, Afrika, Amerika, hingga Oseania. Bagi mereka, setiap pertandingan bukan sekadar memperebutkan medali, melainkan juga poin ranking dunia yang sangat menentukan perjalanan menuju Kejuaraan Dunia hingga Olimpiade.

Inilah alasan mengapa kejuaraan ini memiliki gengsi yang jauh melampaui sebuah turnamen regional.

Sedikitnya ratusan atlet dari 32 negara dipastikan ambil bagian. Di antaranya Indonesia sendiri, Korea Selatan, Jepang, China Taipei, Kazakhstan, Australia, Amerika Serikat, Rusia, Ukraina, Turki, Belanda, Yunani, Slovakia, Chile, Peru, Tunisia, Guinea-Bissau, Rwanda, Arab Saudi, Oman, Pakistan, Nepal, Mongolia, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Timor-Leste, Hong Kong, Sri Lanka, Afghanistan, hingga India. Kehadiran negara-negara dengan tradisi kuat taekwondo menjadikan kualitas persaingan dipastikan berlangsung sangat tinggi.

Bagi Indonesia, kepercayaan menjadi tuan rumah bukan sekadar soal penyelenggaraan. Ini merupakan pengakuan internasional terhadap kapasitas Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) di bawah komando Letjen TNI Richard Tampubolon sebagai Ketua Umum dalam menggelar event berstandar dunia.

Richard Tampubolon menegaskan bahwa kepercayaan tersebut harus dijawab dengan penyelenggaraan terbaik sekaligus prestasi atlet Indonesia di atas matras.

“Kepercayaan dari Asian Taekwondo Union dan World Taekwondo untuk Indonesia merupakan kehormatan yang sangat besar. Ini membuktikan bahwa Indonesia dipercaya menjadi bagian penting dalam perkembangan taekwondo dunia. Kami ingin menghadirkan kejuaraan yang profesional, berkelas internasional, sekaligus menjadi momentum kebangkitan prestasi taekwondo Indonesia di hadapan dunia.” Kata Ketua PBTI.

Richard menambahkan, kehadiran atlet-atlet elite dunia menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi taekwondoin Indonesia untuk mengukur kemampuan tanpa harus bertanding ke luar negeri.

“Kami ingin atlet-atlet Indonesia mendapatkan pengalaman bertanding melawan atlet-atlet terbaik dunia di rumah sendiri. Pengalaman seperti ini sangat penting untuk membangun mental juara dan meningkatkan daya saing menuju level internasional.” Ujarnya.

Sebagai turnamen berstatus WT G2, setiap kemenangan memiliki nilai yang sangat berarti. Atlet yang tampil tidak hanya mengejar podium, tetapi juga mengumpulkan poin ranking dunia yang akan menentukan peluang lolos menuju berbagai kejuaraan elite internasional.

Status G2 memiliki arti strategis. Turnamen ini memberikan poin ranking dunia dengan bobot jauh lebih tinggi dibanding level G1 dan menjadi salah satu jalur penting menuju Kejuaraan Dunia serta Olimpiade. Para atlet yang datang ke Jakarta bukan atlet biasa: mereka adalah penghuni pelatnas, peraih medali internasional, dan pemburu poin ranking dunia yang sedang memperebutkan posisi unggulan di panggung global. Karena itulah, banyak negara menurunkan skuad terbaik mereka. Persaingan dipastikan berlangsung sengit sejak babak awal.

Sekretaris Jenderal PBTI Rafael Hotasi Siagian mengatakan seluruh persiapan telah memasuki tahap akhir. Mulai dari kedatangan Technical Delegate, Competition Supervisory Board, wasit internasional, hingga proses registrasi peserta telah disusun sesuai standar World Taekwondo.

“Kami memastikan seluruh aspek penyelenggaraan mengikuti standar internasional. Tidak hanya pertandingan, tetapi juga pelayanan kepada atlet, ofisial, dan delegasi dari berbagai negara menjadi prioritas kami agar Indonesia memberikan pengalaman terbaik sebagai tuan rumah.” Pungkasnya.

Menurut Rafael, nilai terbesar dari kejuaraan ini justru berada pada kesempatan yang diperoleh atlet Indonesia.

“Ajang ini menjadi kesempatan emas bagi atlet-atlet Indonesia untuk merasakan atmosfer kompetisi internasional tanpa harus keluar negeri. Mereka bisa berhadapan langsung dengan atlet-atlet terbaik dunia, mendapatkan pengalaman bertanding, meningkatkan kepercayaan diri, sekaligus mengukur sejauh mana hasil pembinaan yang selama ini dilakukan.” Ujarnya.

Selama penyelenggaraan, nomor Poomsae Recognized dan Freestyle akan dipertandingkan pada 1–2 Agustus, sementara nomor Kyorugi Senior Putra dan Putri berlangsung 3–5 Agustus 2026.

Indoor Tennis GBK dipilih karena memiliki fasilitas pertandingan berstandar internasional yang pernah digunakan pada Asian Games 2018. Arena dengan Field of Play berukuran 40 x 40 meter, tiga lapangan pertandingan, tribun berkapasitas hampir 4.000 penonton, ruang VIP, ruang pertandingan, hingga fasilitas pendukung lainnya telah dipersiapkan untuk menyambut para tamu dari berbagai belahan dunia.

Lebih dari sekadar berburu medali, 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 menjadi etalase bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara besar dalam menyelenggarakan olahraga kelas dunia.

Ketika pertandingan pertama resmi dimulai pada awal Agustus nanti, sorotan dunia akan tertuju ke atas matras Indoor Tennis GBK. Indonesia bukan hanya mempertaruhkan reputasinya sebagai tuan rumah kejuaraan taekwondo berkelas dunia, tetapi juga mengirimkan 31 atlet terbaik untuk membuktikan bahwa kualitas taekwondo Merah Putih mampu bersaing dengan para juara Olimpiade, juara dunia, dan atlet-atlet elite dari berbagai penjuru dunia.

Di atas matras itulah prestise, kehormatan, dan masa depan taekwondo Indonesia akan dipertaruhkan di hadapan dunia.

Pastikan Anda menjadi saksi sejarah ketika Jakarta menjadi pusat perhatian taekwondo dunia. Bersiaplah memenuhi tribun Indoor Tennis GBK, memberikan dukungan terbaik bagi perjuangan 31 atlet Merah Putih, dan menyaksikan secara langsung lahirnya pertarungan-pertarungan kelas dunia dalam salah satu turnamen taekwondo paling bergengsi di kalender internasional.

 

Daftar Atlet Taekwondo Indonesia

Kyorugi

Tim A Putra:

U-54 kg – Aziz Hidayat Tumakaka (Pelatnas)

U-58 kg – Ariqfallah Rasyid (Pelatnas)

U-63 kg – Bagus Aditya (Aceh)

U-80 kg – Arya Danu Susilo (Pelatnas)

U-68 kg – M. Bassam Raihan Ramadhan (Pelatnas)

U-74 kg – Ariq Alfatih (Jawa Tengah)

U-87 kg – Osanando Naufal Khairudin (Jawa Tengah)

O-87 kg – Ezar Fadihillah Desta Mahardika (Jawa Tengah)

Tim B Putra:

U-54 kg – Audrey Davin Fulyian Rachmad (Pelatnas)

U-58 kg – Moch Rizky Pratama Damo Polii (Jawa Barat)

U-63 kg – Bagus Aditya (Aceh)

U-68 kg – Rizqy Fadhila (Jawa Barat)

U-74 kg – Afif Febrianto (Jawa Barat)

U-80 kg – Mhd Raihan Fadhila (Pelatnas)

Tim A Putri:

U-46 kg – Rayinda Syah Alexandra (D.I. Yogyakarta)

U-49 kg – Queenita Keisha Azzahra (Jawa Barat)

U-57 kg – Silvana Lamanda (Gorontalo)

U-62 kg – Reininda Pireraningtyas (Jawa Tengah)

U-73 kg – Amelia Putri (Jawa Tengah)

O-73 kg – Dinda Lestari (Jawa Tengah)

Poomsae

Putra:

Muhammad Rizal (Pelatnas)

Andi Sultan Altaf Mirza (Pelatnas)

M. Daffa Wahyu (D.I. Yogyakarta)

Azka Hanayaka (Jawa Barat)

M. Nadim Fathurahman (Jawa Barat)

M. Syarif Hidayatullah (Jawa Barat)

M. Hafizh Fachrur Rozhy (Jawa Tengah)

Putri:

Erviko Andrea Prameswari H. (D.I. Yogyakarta)

Maheswari Enesia Irianto (Jawa Barat)

Jingga Joelanda Sukoco (Jawa Barat)

Angela Khansa Nathania (Jawa Tengah).

 

Indonesia dan Norwegia Sepakat Perkuat Kerja Sama Hijau

Menlu Sugiono (Pertama Kanan) pada pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide di Manila, Filipina pada Kamis, 23 Juli 2026. (Foto : Kemlu RI).

Manila (The Indonesian News) – Isu lingkungan, budidaya maritim, dan transisi energi menjadi fokus pembahasan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono pada pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, di sela-sela Pertemuan ke-59 ASEAN Foreign Minister’s Meeting, Post-Ministerial Conferences and Related Meetings (AMM-PMC) di Manila, Filipina pada Kamis, 23 Juli 2026.

Dikutip dari laman Kemlu RI, Minggu (26/72026), Di bidang ekonomi, kedua Menteri sepakat mendorong peningkatan kerja sama di sektor akuakultur, termasuk pengembangan teknologi dan praktik perikanan berkelanjutan.

Keduanya juga membahas penguatan kemitraan di bidang transisi energi, serta penguatan agenda kemandirian energi dan pupuk Indonesia. “Dalam hal ini, Indonesia terus mendorong kerja sama investasi, inovasi, dan juga pengembangan teknologi dengan Norwegia” ujar Menlu Sugiono.

Dalam kesempatan ini, Menlu Sugiono turut menyampaikan apresiasi atas kemitraan Indonesia–Norwegia di bidang kehutanan yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap upaya perlindungan hutan dan aksi iklim.

Kedua Menteri juga membahas peluang penguatan kerja sama melalui pemanfaatan satellite imagery license untuk mendukung pemantauan hutan, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan. Menlu Norwegia menegaskan pentingnya peran Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia dan mitra strategis dalam upaya global mengatasi perubahan iklim.

Kedua pihak turut menegaskan pentingnya memperkuat multilateralisme dan mendukung upaya reformasi sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. “Indonesia terus mendorong reformasi multilateral yang komprehensif untuk menjadikan PBB semakin responsif, efektif, dan mampu menjawab tantangan global” tutup Menlu Sugiono.

Kemenhaj Perkuat Tata Kelola ASN Berbasis Digital

Foto : Dok. Kemenhaj

Bogor (The Indonesian News) – Kementerian Haji dan Umrah RI resmi meluncurkan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) sebagai langkah memperkuat tata kelola aparatur sipil negara (ASN) berbasis digital. Peluncuran dilakukan dalam rangkaian Entry Program ASN Hasil Seleksi Mutasi ASN Karier Tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat, Pada Senin (20/7/2026).

Peluncuran SIMPEG menjadi bagian dari komitmen Kementerian Haji dan Umrah dalam mempercepat transformasi digital sekaligus memperkuat tata kelola ASN yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Melalui sistem yang terintegrasi, pengelolaan data kepegawaian diharapkan semakin transparan, akurat, dan menjadi landasan pengambilan kebijakan berbasis sistem merit.

Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah RI, Teguh Dwi Nugroho, mengatakan bahwa sebagai kementerian yang baru dibentuk, Kemenhaj memerlukan sistem pengelolaan ASN yang mampu menghadirkan data kepegawaian secara akurat, terintegrasi, dan mutakhir.

“Sebagai kementerian baru, Kementerian Haji dan Umrah membutuhkan tata kelola manajemen ASN yang modern, terintegrasi, dan berbasis data. Karena itu, Sistem Informasi Kepegawaian hadir sebagai bagian dari transformasi digital dalam pengelolaan manajemen kepegawaian,” ujar Teguh.

Ia menjelaskan, SIMPEG dirancang untuk menyediakan data kepegawaian yang akurat dan terintegrasi sekaligus mendukung pengelolaan karier, pengembangan kompetensi, manajemen talenta, serta penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah.

Menurutnya, keberhasilan implementasi SIMPEG adalah tentang komitmen seluruh ASN dalam menjaga kualitas data kepegawaian agar tetap benar, lengkap, dan mutakhir. Data yang akurat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan kepegawaian yang objektif, tepat sasaran, dan mampu mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional serta berintegritas.

Teguh berharap kehadiran SIMPEG dapat menjadi fondasi penguatan tata kelola ASN sekaligus mempercepat transformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah.

“Semoga sistem ini dapat memperkuat tata kelola manajemen ASN dan mendukung terwujudnya Kementerian Haji dan Umrah yang profesional, modern, adaptif, dan berintegritas,” tutup Teguh.

Peluncuran SIMPEG dihadiri jajaran pimpinan Kemenhaj dan perwakilan Dinas Pembinaan Mental (Disbintal) TNI Angkatan Darat.

BNPB bangun 728 Huntap di Gayo Lues

Foto Ilustrasi Pembangunan Huntap di Aceh Utara

Gayo Lues (The Indonesian News) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membangun sebanyak 728 unit Hunian tetap (huntap) dalam program relokasi mandiri di sejumlah desa dalam wilayah kabupaten Gayo Lues.

Sebanyak 18 desa di Kabupaten Gayo Lues ditetapkan sebagai lokasi Program relokasi Mandiri bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi. Program tersebut akan didanai melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Dikuti dari Siaran Pers Pemkab Gayo Lues, Minggu (26/7/2026), Program Relokasi Mandiri ini diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana yang memenuhi persyaratan, dengan pembangunan hunian berada di atas lahan milik korban bencana atau lahan sendiri maupun lahan hibah, sesuai ketentuan dan hasil verifikasi pemerintah.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gayo Lues, Muhaimini, bahwa pembangunan sebanyak 728 unit Hunian Tetap Mandiri dilaksanakan secara bertahap. Pada Tahap I dibangun sebanyak 83 unit, sedangkan Tahap II direncanakan sebanyak 645 unit.

“Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues bersama BNPB berharap proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat, sehingga masyarakat terdampak dapat kembali menempati hunian yang aman, layak, dan memiliki kepastian hukum,” katanya.

Adapun sebanyak 18 desa yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Huntap dalam daftar Program Relokasi Mandiri, yakni  desa Badak, desa Kutalintang, desa Leme, desa Durin Siku, desa Kendawi, desa Pinang Rugub , desa Padang Pasir, desa Rikit Gaib, Tungel, desa Tungel Baru, desa Penomon Jaya, desa Sepang, desa Badak Uken, desa Penggalangan, Desa Ise-Ise, desa Suri Musara, desa Kenyaran dan desa Rempelam.

Selain dibangun BNPB sebanyak 728 unit Huntap di  18 desa, Hunian Tetap (HUNTAP)  juga akan dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di 15 desa pada tahun anggaran 2026 dan 2027 di kabupaten Gayo Lues.

Pastikan Zero Halinar, Kakanwil Ditjenpas Aceh Sambangi Lapas Banda Aceh

Petugas Lapas Banda Aceh melakukan sidak ke kamar hunian narapidana, Minggu (26/7/2026) malam. Foto Humas Lapas Banda Aceh

Banda Aceh (The Indonesian News) – Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Aceh Ramdani Boy menyambangi Lapas Kelas IIA Banda Aceh melakukan inspeksi mendadak guna memastikan lembaga pemasyarakatan tersebut zero halinar, Minggu (26/7/2026) malam.

Inspeksi diikuti Kabid Patnal Edy Mulyono serta didampingi Kepala Lapas Banda Aceh Akhmad Heru Setiawan, pejabat Struktural, serta seluruh satuan pengamanan yang bertugas Kegiatan tersebut menindaklanjuti dari surat edaran tentang pengawasan internal pelaksanaan penggeledahan blok hunian serta gangguan keamanan dan ketertiban. Serta memastikan situasi Lapas Kelas IIA Banda Aceh terbebas dari peredaran barang-barang terlarang seperti handphone dan narkoba.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Aceh Ramdani Boy dalam arahannya menyampaikan seluruh proses kegiatan dimulai dari penggeledahan badan hingga penyisiran blok hunian dilakukan secara humanis dan profesional, pastikan tiap-tiap sudut tidak ada tang terlewatkan.

“Kepada tim satuan pengamanan yang akan melakukan penggeledahan blok hunian, saya berharap agar di lakukan secara profesional dan humanis, perhatikan setiap sudutnya termasuk area kamar mandi blok hunian, pastikan prasaran bangunan tersebut dalam keadaan utuh,” ungkapnya.

Kemudian, seluruh anggota tim mulai bergerak ke blok hunian, dan yang menjadi fokus pada penggeledahan kali ini adalah kamar Blok A, tepatnya kamar Nomor 7 dan Nomor 8.

Setelah itu, para warga Binaan mulai dilakukan penggeledahan badan secara satu persatu, hal tersebut di lakukan guna memastikan tidak adanya barang terlarang yang disembunyikan.

Kemudian, tim mulai melakukan penggeledahan blok hunian, menyisir di setiap sudut-sudut ruang, ventilasi, lemari baju, serta area kamar mandi blok hunian.

Di samping itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Aceh Ramdani Boy didampingi Kepala Lapas Akhmad Heru Setiawan meninjau sarana telekomunikasi yang ada.Serta memastikan sarana tersebut dalam keadaan baik dan dapat gunakan.

Setelah itu, satu persatu para WBP di masukkan kembali ke dalam kamar dan di hitung secara perlahan oleh petugas, sesuai data yang telah di tentukan.

Berdasarkan hasil penggeledahan yang telah dilakukan, tidak terdapatnya barang yang terlarang seperti handphone dan narkoba.

Namun, petugas mengamankan barang yang terlarang di dalam lapas di antaranya satu kaca cermin, lima botol kaca parfum, kabel listrik, lima sendok, satu centong, satu pisau, satu piring, satu korek api, dan satu gunting.

Seluruh kegiatan berjalan dengan aman dan lancar, serta seluruh hasil segera di amankan dan di data ke dalam laporan kegiatan penggeledahan blok hunian.

Melalui kegiatan tersebut, menegaskan komitmen Lapas Kelas IIA Banda Aceh zero terhadap peredaran barang terlarang serta menunjukkan Pemasyarakatan yang transparan dan berintegritas.

Perkuat Layanan Hukum di Daerah, Presiden Prabowo Bentuk 7 Kejaksaan Negeri Baru

Presiden Prabowo Subianto. (Foto : Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto membentuk tujuh Kejaksaan Negeri (Kejari) baru melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2026. Pembentukan ini dilakukan untuk memperkuat pelayanan hukum sekaligus mendekatkan akses penegakan hukum kepada masyarakat di sejumlah daerah.

Perpres Nomor 40 Tahun 2026 tersebut mengatur pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat.

Dikutip dari laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara pada Minggu (26/7/2026), salinan Perpres Nomor 40 Tahun 2026 tersebut ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026. Kemudian, salinan Perpres ini diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan disahkan Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara Lydia Silvanna Djaman.

“Bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang hukum dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di daerah hukum Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Serang, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Pesisir Barat, perlu dibentuk Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat,” demikian bunyi pertimbangan Perpres tersebut.

Sementara itu, dalam Perpres tersebut juga ditetapkan lokasi kedudukan masing-masing Kejaksaan Negeri. Dalam Pasal 1 diatur bahwa tujuh Kejaksaan Negeri masing-masing berkedudukan di ibu kota wilayahnya, yakni:

  1. Kejaksaan Negeri Pangandaran berkedudukan di Parigi.
  2. Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang berkedudukan di Ciruas.
  3. Kejaksaan Negeri Tana Tidung berkedudukan di Tideng Pale.
  4. Kejaksaan Negeri Kubu Raya berkedudukan di Sungai Raya.
  5. Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota berkedudukan di Harau.
  6. Kejaksaan Negeri Raja Ampat berkedudukan di Waisai.
  7. Kejaksaan Negeri Pesisir Barat berkedudukan di Krui.

Selanjutnya, Pasal 3 mengatur bahwa operasional ketujuh Kejari tersebut akan ditetapkan lebih lanjut oleh Jaksa Agung. “Tugas, fungsi, wewenang, susunan organisasi, dan tata kerja serta pengoperasian Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara,” bunyi Pasal 3.

Adapun mengenai pembiayaan, Pasal 5 menegaskan bahwa seluruh kebutuhan anggaran berasal dari Kejaksaan RI.

“Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat bersumber dari anggaran Kejaksaan Republik Indonesia,” demikian bunyi Pasal 5.

Pemerintah Perluas Layanan Tes HIV, Deteksi Dini Jadi Kunci Putus Rantai Penularan

Foto : DOk. Bakom RI

Jakarta (The Indonesian News) – Pemerintah terus memperluas akses deteksi dini HIV sebagai langkah utama untuk menekan penyebaran virus sekaligus memastikan masyarakat yang terinfeksi dapat segera memperoleh pengobatan.

Melalui perluasan layanan tes HIV di berbagai fasilitas kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ingin semakin banyak orang mengetahui status kesehatannya sejak dini sehingga risiko penularan dapat ditekan.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, dr. Andi Saguni, MA, menegaskan bahwa pemeriksaan HIV tidak perlu ditakuti.

Menurutnya, semakin cepat seseorang mengetahui status HIV, semakin besar peluang untuk menjaga kesehatan diri sekaligus melindungi orang-orang di sekitarnya.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak takut melakukan tes HIV apabila memiliki faktor risiko atau direkomendasikan oleh tenaga kesehatan. Mengetahui status HIV sejak dini merupakan langkah penting untuk melindungi diri sendiri, pasangan, dan keluarga. HIV dapat dikendalikan dengan pengobatan yang diminum secara teratur, sehingga orang dengan HIV dapat hidup sehat, produktif, dan tetap berkontribusi bagi masyarakat,” kata Andi dalam keterangannya, Minggu (26/72026).

Andi menjelaskan bahwa HIV merupakan penyakit kronis yang kini dapat dikendalikan melalui terapi antiretroviral (ARV). Karena itu, keberhasilan penanggulangan HIV tidak hanya dilihat dari berkurangnya kasus baru, tetapi juga dari semakin banyaknya masyarakat yang menjalani tes, memulai pengobatan tepat waktu, dan mempertahankan terapi secara berkelanjutan.

Kemenkes juga mengingatkan pentingnya menghentikan stigma terhadap orang dengan HIV (ODHIV). Edukasi yang benar dinilai menjadi bagian penting agar masyarakat tidak ragu memanfaatkan layanan kesehatan dan menjalani pemeriksaan ketika memiliki faktor risiko.

Perluasan layanan deteksi dini telah meningkatkan cakupan pemeriksaan HIV di rumah sakit, puskesmas, klinik, hingga layanan berbasis komunitas.

Kondisi ini membuat lebih banyak kasus dapat ditemukan lebih awal, sehingga pasien dapat segera memperoleh pengobatan sesuai standar.

Kemenkes menegaskan bahwa bertambahnya jumlah kasus yang ditemukan tidak serta-merta menunjukkan peningkatan penularan.

Sebaliknya, hal tersebut juga mencerminkan semakin efektifnya program skrining yang dilakukan pemerintah bersama berbagai mitra.

Salah satu contoh terlihat di Kabupaten Sidoarjo. Kemenkes mencatat, berdasarkan data hingga Juni 2026, tercatat 1.183 kasus HIV secara kumulatif pada kelompok usia 0–24 tahun sejak 2001.

Temuan tersebut menjadi dasar penguatan berbagai program pencegahan, mulai dari pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja, hingga perluasan skrining pada kelompok usia muda.

Untuk memastikan data dipahami secara tepat, Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes juga telah melakukan supervisi program HIV di Kabupaten Sidoarjo.

Langkah ini dilakukan untuk memverifikasi data yang beredar, mengevaluasi pelaksanaan deteksi dini, pengobatan, dan pendampingan bagi ODHIV, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.

Melalui penguatan layanan deteksi dini, Kemenkes berharap semakin banyak masyarakat mengetahui status HIV lebih cepat, memperoleh terapi sedini mungkin, dan ikut memutus mata rantai penularan di masyarakat.

Sumber: Press Release Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI

Revitalisasi SDN Tanggirejo Dimulai, Hadirkan Harapan Baru bagi 131 Siswa

Sejumlah pekerja mulai melaksanakan revitalisasi bangunan SDN Tanggirejo, Grobogan, Jawa Tengah yang mengalami kerusakan.(Dokumentasi Sekretariat Kepresidenan RI.)

Grobogan (The Indonesian News) – Pekerjaan revitalisasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, mulai dilaksanakan pada Sabtu (25/07/2026). Dimulainya pembangunan menjadi langkah nyata pemerintah untuk menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan layak bagi 131 siswa yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut.

Kepala SDN Tanggirejo, Juwariyah, menyambut penuh syukur dimulainya pekerjaan tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang telah memberikan perhatian terhadap kondisi sekolahnya.

Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini pembangunan SDN Tanggirejo sudah mulai dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang telah merespons kondisi sekolah kami dengan cepat,” ujar Juwariyah dalam keterangannya.

Sebelumnya, kerusakan atap pada sejumlah ruangan membuat pihak sekolah harus menyesuaikan kegiatan belajar mengajar demi menjaga keselamatan para siswa. Sejumlah kelas menggunakan ruangan secara bergantian dan berbagi tempat belajar, sementara musala turut dimanfaatkan sebagai ruang kelas sementara.

Juwariyah mengatakan, dimulainya revitalisasi memberikan harapan baru bagi seluruh warga sekolah. Menurutnya, ruang belajar yang aman dan nyaman sangat penting agar para siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan tenang.

“Selama ini kami berupaya agar kegiatan belajar tetap berjalan di tengah keterbatasan ruangan. Dengan dimulainya pembangunan ini, kami berharap anak-anak nantinya dapat kembali belajar dengan aman, nyaman, dan lebih bersemangat,” ungkapnya.

“Tim Sekretariat Presiden bersama Sekretariat Kabinet sudah hadir sejak Jumat, tanggal 24 Juli 2026, untuk meninjau kondisi sekolah dan berkoordinasi dengan pihak sekolah serta pelaksana pembangunan. Kami bersyukur penanganannya dilakukan dengan cepat dan hari ini pekerjaannya sudah dimulai,” tutur Juwariyah.

Revitalisasi dirancang tidak hanya menangani bagian atap yang mengalami kerusakan. Pekerjaan juga mencakup perbaikan ruang kelas dan perpustakaan, penggantian pintu serta jendela yang rusak, pembenahan lantai dan plafon, perbaikan musala, sanitasi dan suplai air toilet, hingga penataan drainase serta lingkungan sekolah.

Juwariyah berharap proses revitalisasi dapat berjalan lancar sehingga seluruh siswa dan guru segera memiliki fasilitas pendidikan yang lebih baik. Ia pun memastikan pihak sekolah akan terus mendukung pelaksanaan pembangunan sekaligus menjaga agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung.

“Ini merupakan kabar yang sangat membahagiakan bagi anak-anak, guru, dan orang tua. Semoga pembangunannya berjalan lancar dan sekolah kami dapat menjadi tempat belajar yang lebih aman serta nyaman bagi seluruh siswa,” pungkas Juwariyah.

Revitalisasi SDN Tanggirejo menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mempercepat perbaikan sarana pendidikan, sehingga setiap anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman dan nyaman serta mendukung tumbuhnya generasi penerus bangsa.

Menkes : Mutu rumah sakit tidak bisa hanya di atas kertas

Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam acara Seminar Nasional XIII dan Healthcare Expo XI di Jakarta, Jumat (24/7/2026). (Foto Kemenkes RI).

Jakarta (The Indonesian News) – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerapkan efisiensi biaya pengobatan dan merombak sistem akreditasi rumah sakit menjadi berbasis hasil klinis (clinical outcome). Dikutip dari laman Kemenkes RI, Sabtu (25/7/2026), Langkah ini diambil untuk menekan inflasi biaya kesehatan sekaligus meningkatkan jaminan keselamatan pasien di Indonesia.

Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam acara Seminar Nasional XIII dan Healthcare Expo XI yang diselenggarakan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) di Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026

Menkes Budi menjelaskan, tingginya pertumbuhan biaya kesehatan diatasi melalui pemusatan pengadaan (pool procurement) obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) berbasis data SatuSehat. Melalui langkah transparansi ini, Kemenkes mengklaim berhasil menghemat anggaran farmasi awal sebesar Rp1 triliun hingga Rp2 triliun.

“Langkah efisiensi ini akan kami buka juga untuk seluruh RSUD dan rumah sakit swasta agar harga obat dan alat kesehatan di seluruh Indonesia bisa jauh lebih murah,” ujar Menkes Budi.

Selain mengendalikan biaya obat, Kemenkes juga mengubah sistem penjaminan mutu. Akreditasi rumah sakit tidak lagi sebatas evaluasi administrasi lima tahunan, tetapi diukur secara real-time berdasarkan angka kesembuhan dan keselamatan pasien (survival rate).

“Mutu rumah sakit tidak bisa hanya di atas kertas. Kita akan ukur dari hasil tindakan medisnya. Jika ada rumah sakit yang tingkat kegagalan operasinya tinggi, status akreditasinya bisa langsung kita turunkan di tengah jalan. Ini bentuk perlindungan terhadap keselamatan masyarakat,” tegas Budi.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pencairan klaim BPJS Kesehatan senilai Rp20 triliun pada Agustus 2026. Dana ini diprioritaskan untuk menjaga stabilitas arus kas rumah sakit agar pelayanan tetap berjalan optimal.

Dukungan finansial ini sangat krusial mengingat besarnya porsi swasta dalam ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan data Kemekes, sebanyak 1.699 rumah sakit swasta (83,7 persen) telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, 1.214 rumah sakit swasta (71,4 persen) telah memenuhi 12 kriteria Kamar Rawat Inap Standar (KRIS), dan 1.587 rumah sakit swasta sudah menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME).

Kemenkes juga memperluas akses penanganan penyakit berat dengan menggandeng rumah sakit swasta dalam program pengampuan layanan unggulan. Pada 2026, enam rumah sakit swasta telah ditetapkan sebagai bagian dari 54 Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama (RSPPU) jumlah yang ditargetkan mencapai 154 RSPPU pada 2030.

Kolaborasi langsung ini telah berjalan dalam bentuk pengampuan layanan medis canggih. Beberapa di antaranya adalah kerja sama RSUP dr. Sardjito dengan RS Royal Mandaya Puri untuk transplantasi ginjal, serta kolaborasi RSCM dengan RS Ciputra Raya Tangerang dan RS Ciputra Citra Garden Citi untuk layanan sel punca (stem cell).

Melalui pengendalian biaya, transparansi mutu, dan pemerataan teknologi medis, Kemenkes menargetkan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan berkelas dunia tanpa harus berobat ke luar negeri.

Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts