Instagram
Instagram
Beranda blog Halaman 53

Menkes : Mutu rumah sakit tidak bisa hanya di atas kertas

Penulis
Farid Ismullah
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam acara Seminar Nasional XIII dan Healthcare Expo XI di Jakarta, Jumat (24/7/2026). (Foto Kemenkes RI).

Jakarta (The Indonesian News) – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerapkan efisiensi biaya pengobatan dan merombak sistem akreditasi rumah sakit menjadi berbasis hasil klinis (clinical outcome). Dikutip dari laman Kemenkes RI, Sabtu (25/7/2026), Langkah ini diambil untuk menekan inflasi biaya kesehatan sekaligus meningkatkan jaminan keselamatan pasien di Indonesia.

Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam acara Seminar Nasional XIII dan Healthcare Expo XI yang diselenggarakan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) di Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026

Menkes Budi menjelaskan, tingginya pertumbuhan biaya kesehatan diatasi melalui pemusatan pengadaan (pool procurement) obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) berbasis data SatuSehat. Melalui langkah transparansi ini, Kemenkes mengklaim berhasil menghemat anggaran farmasi awal sebesar Rp1 triliun hingga Rp2 triliun.

“Langkah efisiensi ini akan kami buka juga untuk seluruh RSUD dan rumah sakit swasta agar harga obat dan alat kesehatan di seluruh Indonesia bisa jauh lebih murah,” ujar Menkes Budi.

Selain mengendalikan biaya obat, Kemenkes juga mengubah sistem penjaminan mutu. Akreditasi rumah sakit tidak lagi sebatas evaluasi administrasi lima tahunan, tetapi diukur secara real-time berdasarkan angka kesembuhan dan keselamatan pasien (survival rate).

“Mutu rumah sakit tidak bisa hanya di atas kertas. Kita akan ukur dari hasil tindakan medisnya. Jika ada rumah sakit yang tingkat kegagalan operasinya tinggi, status akreditasinya bisa langsung kita turunkan di tengah jalan. Ini bentuk perlindungan terhadap keselamatan masyarakat,” tegas Budi.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pencairan klaim BPJS Kesehatan senilai Rp20 triliun pada Agustus 2026. Dana ini diprioritaskan untuk menjaga stabilitas arus kas rumah sakit agar pelayanan tetap berjalan optimal.

Dukungan finansial ini sangat krusial mengingat besarnya porsi swasta dalam ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan data Kemekes, sebanyak 1.699 rumah sakit swasta (83,7 persen) telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, 1.214 rumah sakit swasta (71,4 persen) telah memenuhi 12 kriteria Kamar Rawat Inap Standar (KRIS), dan 1.587 rumah sakit swasta sudah menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME).

Kemenkes juga memperluas akses penanganan penyakit berat dengan menggandeng rumah sakit swasta dalam program pengampuan layanan unggulan. Pada 2026, enam rumah sakit swasta telah ditetapkan sebagai bagian dari 54 Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama (RSPPU) jumlah yang ditargetkan mencapai 154 RSPPU pada 2030.

Kolaborasi langsung ini telah berjalan dalam bentuk pengampuan layanan medis canggih. Beberapa di antaranya adalah kerja sama RSUP dr. Sardjito dengan RS Royal Mandaya Puri untuk transplantasi ginjal, serta kolaborasi RSCM dengan RS Ciputra Raya Tangerang dan RS Ciputra Citra Garden Citi untuk layanan sel punca (stem cell).

Melalui pengendalian biaya, transparansi mutu, dan pemerataan teknologi medis, Kemenkes menargetkan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan berkelas dunia tanpa harus berobat ke luar negeri.

Kementan dan TNI Kebut Cetak Sawah 7.000 Hektare

Penulis
Farid Ismullah
-
Foto : Dok. Kementan

Ogan Komering Ilir (The Indonesian News) –  Kementerian Pertanian (Kementan) bersama TNI mempercepat pembukaan 7.000 hektare sawah baru di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, sebagai bagian dari percepatan program cetak sawah nasional untuk meningkatkan produksi pangan dan memperkuat swasembada pangan. Dalam waktu sekitar 20 hari sejak pekerjaan dimulai, lebih dari 130 hektare lahan telah berhasil dibuka, menunjukkan percepatan yang signifikan di salah satu kawasan prioritas pengembangan sawah baru nasional.

Dikutip dari laman Kementan, Sabtu (25/7/2026), Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa program cetak sawah merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia di tengah tantangan perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan pangan.

“Kita harus menambah luas tanam dan meningkatkan produktivitas. Itu kunci menuju swasembada pangan,” tegas Mentan Amran.

Sebagai bentuk pengawalan percepatan program tersebut, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) bersama Inspektorat Jenderal melakukan supervisi dan monitoring langsung terhadap proyek cetak sawah di Desa Tanjung Baru, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Selasa (21/7/26).

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Hermanto, mengatakan Provinsi Sumatera Selatan memperoleh target perluasan cetak sawah seluas 13.000 hektare, dengan 7.000 hektare berada di Kabupaten OKI. Di Desa Tanjung Baru sendiri, luas lahan yang tengah dikerjakan mencapai 230 hektare dengan tahapan konstruksi mulai dari land clearing, land leveling, hingga pengolahan tanah siap tanam.

“Kegiatan konstruksi cetak sawah ini baru dimulai di awal Juli dengan target penyelesaian 90 hari. Namun dalam waktu sekitar 20 hari saja, sudah lebih dari 130 hektare lahan yang terbuka dan pengolahan tanah mencapai 30 hektare. Progres ini sangat cepat dan sesuai dengan harapan kita,” ujar Hermanto.

Selain memastikan percepatan fisik di lapangan, Kementan juga mengawal seluruh proses administrasi agar berjalan transparan dan akuntabel. Inspektur Jenderal Kementan, Letjen TNI (Purn) Irham Waroihan, S.Sos., menegaskan pelaksanaan kegiatan swakelola berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Semua sudah on schedule dan secara administrasi tidak ada yang menyimpang. Kami sangat mengapresiasi jajaran Kopassus karena di tahap persiapan sudah langsung menurunkan alat dan beraksi dengan cepat di lapangan,” kata Irham.

Sinergi antara Kementan dan TNI menjadi kunci percepatan pembukaan lahan di kawasan yang memiliki tantangan teknis cukup tinggi. Mewakili pelaksana teknis, Kolonel TNI Damai Laksmono, menjelaskan pihaknya memanfaatkan kondisi cuaca saat ini sebagai momentum terbaik untuk mempercepat pekerjaan.

“Kami berupaya menyiasati kondisi alam dengan segera memasukkan alat berat. Pada saat yang sama, kami menyinkronkan kegiatan olah lahan ini dengan Brigade Pangan, sehingga begitu lahan selesai diolah, pasokan pupuk dan benih diharapkan sudah siap agar petani bisa langsung melaksanakan tanam,” jelas Damai.

Program ini juga mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kepala Desa Tanjung Baru sekaligus petani, Abu Bakar, berharap lahan yang selama ini terbengkalai dapat segera menjadi sumber produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama masyarakat Desa Tanjung Baru. Mudah-mudahan lahan yang selama ini tidak terjamah ini bisa menjadi lahan yang produktif, sehingga dengan itu taraf kehidupan kami bisa menjadi makmur,” ujar Abu Bakar.

KSP Pastikan Reformasi Birokrasi dan Layanan Cepat Bagi Masyarakat

Penulis
Farid Ismullah
-
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman (Pertama Kiri) menghadiri pencanangan GNPP di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (24/7/2026). (Foto : KSP).

Jakarta (The Indonesian News) – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menghadiri pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) bertema “Tulus Melayani, Cepat Merespons, dan Berintegritas” yang digelar di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Pada Jumat (24/7/2026).

Peluncuran gerakan nasional ini ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama oleh Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona, serta disaksikan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman.

Kepala Staf Kepresidenan menegaskan, “Tugas saya adalah memastikan bahwa program prioritas Bapak Presiden dalam Asta Cita yang ketujuh, yaitu reformasi birokrasi, berjalan dengan baik, di mana KSP mengordinasikan dan mengomunikasikan apabila ada hambatan di lapangan agar semua persoalan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat,” tegasnya.

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pencanangan GNPP oleh Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan Ombudsman RI. Jenderal (Purn) Dudung menekankan bahwa pelayanan publik bersifat lintas kementerian/lembaga, sehingga peran KSP sangat krusial dalam mengawal serta mengurai berbagai sumbatan koordinasi demi memastikan masyarakat merasakan kenyamanan dan kepastian layanan.

“Pelayanan publik adalah wajah negara. KSP akan terus mengawal pelaksanaan Gerakan Nasional Pelayanan Publik ini bersama Kementerian PANRB, Kemendagri, Ombudsman RI, serta pemerintah daerah agar gerakan ini tidak sekadar menjadi seremonial, melainkan menghadirkan perubahan nyata dan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah,” tegas Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

Ia juga mengapresiasi keberadaan 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang saat ini telah beroperasi di seluruh Indonesia. Ke depan, KSP mendorong percepatan pengembangan MPP Digital serta pemberian insentif bagi pemerintah daerah yang berprestasi dalam menghadirkan inovasi layanan publik.

Selain itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa GNPP dilambangkan dengan angka 24/7, sebagai simbol komitmen bahwa semangat melayani harus selalu hidup setiap saat, setiap kesempatan, dan dalam setiap tindakan aparatur negara. Rini menegaskan bahwa gerakan ini harus dimulai dari aksi nyata di setiap instansi pemerintah.

Melalui GNPP, berbagai jenis pelayanan publik dari instansi pemerintah, BUMN, hingga lembaga penegak hukum disatukan ke dalam satu wadah MPP. Rata-rata MPP kini telah mengintegrasikan sekitar 150 jenis layanan, mulai dari kependudukan, BPJS, paspor, hingga kementerian/lembaga lainnya.

“Kami berharap gerakan ini bukan sekadar memperbanyak kegiatan, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan dampak langsung terhadap layanan dan merasakan negara hadir dalam setiap layanan yang mereka perlukan,” ujar Rini.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyatakan dukungan penuh terhadap GNPP melalui fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Mendagri menyoroti pentingnya kejelasan struktur organisasi di daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) untuk menopang keberadaan MPP.

Pemerintah terus mendorong pembentukan MPP, khususnya di sekitar 200 daerah yang memiliki prioritas tingkat kepadatan penduduk tinggi. Selain pelayanan fisik, Kemendagri bersama Kementerian PANRB memfokuskan pengembangan MPP Digital (One Roof System berbasis virtual) agar masyarakat tidak perlu lagi hadir secara fisik ke kantor pemerintah.

“Ke depan, pelayanan publik tidak hanya berbasis manual tetapi juga digital dan virtual. Saat ini sudah ada pilot project di beberapa daerah dan akan terus dikembangkan secara luas,” tutur Tito Karnavian.

Acara peluncuran GNPP ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Kepala Arsip Nasional RI (ANRI) Mego Pinandito, Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dari instansi terkait.

Melalui kolaborasi erat antara Kantor Staf Presiden, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan Ombudsman RI, pemerintah optimistis dapat mempercepat transformasi birokrasi demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin transparan, cepat, berintegritas, dan terintegrasi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemensos Gandeng ICW Cegah Korupsi Program Sekolah Rakyat

Penulis
Farid Ismullah
-
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul (Tengah) dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyambangi kantor ICW di Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026). (Foto : Kemensos RI)

Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyambangi kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) membahas pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, terutama dalam program Sekolah Rakyat.

Dalam pertemuan di Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Pada Jumat (24/7/2026) tersebut ICW memberikan banyak masukan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

“Kami berdiskusi panjang dengan semangat yang sama. Tidak boleh program strategis Bapak Presiden Prabowo dikotori dengan tindakan-tindakan korupsi. Maka, apa yang disampaikan oleh ICW menjadi masukan yang sangat berharga buat Kementerian Sosial,” kata Gus Ipul usai pertemuan.

Gus Ipul menyebut, seluruh informasi dan data yang disampaikan oleh ICW menjadi masukan bagi Kemensos untuk mengambil langkah mitigasi dan perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa, sehingga tidak terjadi tindak korupsi dalam program Sekolah Rakyat.

“Ini adalah peringatan dan ini harus kita terima dengan menindaklanjuti beberapa hal,” ujar Gus Ipul.

Dia bersama seluruh jajaran berkomitmen menindaklanjuti, mendalami, dan mengambil langkah-langkah nyata agar seluruh praktik-praktik yang tidak baik bisa dimitigasi, bisa dihindari.

“Dan akhirnya Sekolah Rakyat benar-benar sesuai tujuan Bapak Presiden, yaitu memberikan pendidikan dengan lingkungan yang berkualitas untuk keluarga paling tidak mampu,” sambungnya.

Oleh karena itu, Gus Ipul membuka kesempatan kepada semua pihak untuk turut mengawasi, memberikan masukan, kritik dan saran terhadap seluruh program yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Ia menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka dengan kritik dan saran dari masyarakat.

“Kami sangat terbuka (terhadap) kritik saran dari pihak manapun. Apalagi dilakukan dengan melampirkan data-data yang akurat. Apa yang disampaikan oleh ICW semuanya itu dilampiri dengan data-data yang sangat akurat,” jelas Gus Ipul.

Untuk itu, Gus Ipul mengucapkan terima kasih kepada masyarakat khususnya ICW yang telah memberikan masukan, kritik dan saran kepada Kementerian Sosial lengkap dengan data-data pendukung.  “Sehingga kami bisa mengoreksi, memberikan satu kebijakan yang mampu untuk bisa mencegah adanya korupsi tersebut,” tambah dia.

Selain itu, Gus Ipul juga meminta jajaran Kemensos terus memperkuat integritas dan memperbaiki tata kelola. Ia mengingatkan bahwa tidak ada ruang bagi korupsi di lingkungan Kemensos.

“Mari jajaran Kementerian Sosial terus memperkuat integritas. Perkuat integritas dan perbaiki tata kelola supaya hal-hal yang tidak kita inginkan ini tidak terjadi. Kita harus menyadari bahwa tindakan-tindakan korupsi itu akan ketahuan. Pada waktunya akan ketahuan dan ini peringatan,” tegas dia.

Sementara itu, Plt Koordinator ICW Almas Sjafrina mengungkapkan, pihaknya memiliki komitmen untuk mengawal program-program strategis pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat. Sebab, sektor pendidikan menjadi salah satu sorotan khusus ICW.

“Jadi harapan kami dengan melalui peran-peran pengawasan yang ICW lakukan mulai dari kajian, pemantauan dan sebagainya, kita niatnya ingin menjaga agar anggaran dan semua program yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak ada kebocoran dan semaksimal-maksimalnya untuk pendidikan publik,” jelas Almas.

“Karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif,” sambung dia.

Turut hadir dalam pertemuan ini, Plt Irjen Kemensos Dody Sukmono, Kabiro Umum Kemensos Yadi Mucthar, dan Kapusdiklatbangprof Kemensos Afrizon Tanjung. Kemudian, Kepala Divisi Advokasi ICW Egi Primayogha, serta Staf Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Zararah Azhim Syah.

Wamenko Polkam: Politik adalah Ibadah Pengabdian, Bukan Jalan Menuju Kekayaan

Penulis
Farid Ismullah
-
Wamenko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, saat menjadi narasumber pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII Tahun 2026 di Jakarta, Sabtu (25/7/2026). (Foto : Humas Kemenko Polkam RI).

Jakarta (The Indonesian News) – Politik yang bermoral, berkeadilan, dan memberdayakan umat merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang substantif sekaligus mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, saat menjadi narasumber pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII Tahun 2026 di Jakarta, Sabtu (25/7/2026).

Dalam paparannya, Wamenko Lodewijk menjelaskan bahwa perkembangan geopolitik internasional saat ini menghadirkan tantangan yang semakin kompleks bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Menurutnya, dinamika global tersebut tidak hanya berdampak pada aspek politik dan keamanan, tetapi juga memengaruhi ketahanan ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan negara.

“Oleh karena itu, Indonesia memerlukan sistem politik yang kuat, demokrasi yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat pembangunan,” ungkapnya.

Di hadapan para peserta kongres, Wamenko Lodewijk mengajak umat Islam untuk menguatkan dan mengaktualisasikan semangat profetik Islam dalam kehidupan politik. Menurutnya, politik harus menjadi sarana untuk mewujudkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum.

“Politik harus menjadi alat untuk mewujudkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dalam dinamika politik nasional, antara lain praktik politik transaksional yang berbiaya tinggi, kampanye negatif dan kampanye hitam, menguatnya oligarki dan politik dinasti, rendahnya literasi serta moral politik, hingga praktik demokrasi yang masih cenderung bersifat prosedural.

Menurutnya, ulama dan organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis sebagai penunjuk arah sekaligus pengingat ketika terjadi penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, ia mengajak umat Islam untuk terus memperkuat persatuan serta berjuang melalui cara-cara yang benar guna mewujudkan politik yang membawa keberkahan bagi umat, bangsa, dan negara.

“Politik adalah ibadah pengabdian, bukan jalan menuju kekayaan. Kepentingan bangsa dan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan umat,” tegas Wamenko Polkam.

Kongres tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, para pimpinan MUI Provinsi, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam tingkat nasional, serta perwakilan perguruan tinggi dan pesantren. Turut mendampingi Wamenko Polkam, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Heri Wiranto.

 

Kementerian PU Siapkan Tol Banda Aceh-Sigli jadi Landasan darurat Jet Tempur

Penulis
Farid Ismullah
-
Uji coba pendaratan pesawat tempur milik TNI AU di ruas Tol Terbanggi Besar, Pemantang Panggang, Kayu Agung, Lampung, pada Rabu (11/2). (IG kemhanri)

Jakarta (The Indonesian News) – Kementerian Pekerjaan Umum tengah menyiapkan empat ruas jalan tol agar dapat dimanfaatkan sebagai landasan darurat pesawat tempur TNI Angkatan Udara (TNI AU) pada kondisi tertentu.

“Seluruh ruas tersebut dirancang tetap berfungsi optimal dengan spesifikasi yang dapat mendukung operasi pertahanan dalam kondisi darurat,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo dalam siaran pers, dikutip Sabtu (25/07/2026).

Empat ruas jalan tol yang disiapkan sebagai landasan darurat pesawat tempur TNI AU yakni Jalan Tol Banda Aceh–Sigli; Jalan Tol Jakarta–Cikampek II Selatan (Japek II Selatan); Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung; serta Jalan Tol Probolinggo–Banyuwangi.

Menurut dia, panjang lintasan yang disiapkan beragam, antara lain ruas Jalan Tol Banda Aceh–Sigli yang saat ini memiliki lintasan sekitar 2,8 kilometer akan diperpanjang 1 kilometer; ruas Jalan Tol Japek II Selatan dari semula 2,8 kilometer akan diperpanjang menjadi sekitar 3,5 kilometer; dan ruas Jalan Tol Probolinggo–Banyuwangi disiapkan lintasan sekitar 3 hingga 3,5 kilometer.

Kesiapan pemanfaatan jalan tol sebagai infrastruktur strategis telah melalui tahapan uji coba pendaratan dan lepas landas pesawat tempur TNI AU di Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung (Terpeka) pada 11 Februari 2026 lalu. Uji coba dilaksanakan pada segmen Gerbang Tol Lambu Kibang hingga Gerbang Tol Simpang Pematang dan berlangsung dengan pendaratan dan lepas landas dua pesawat tempur TNI AU, yakni EMB-314 Super Tucano dan F-16 pada ruas KM 228 hingga KM 231. Kegiatan tersebut menjadi pendaratan pesawat tempur pertama yang dilakukan di ruas jalan tol di Indonesia.

Aktivis Muda NU Aceh Selatan Dukung Pengembalian Blang Padang sebagai Tanah Wakaf Masjid Raya Baiturrahman

Penulis
Redaksi
-
Aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) Aceh Selatan (Foto : Dok. Pribadi).

Aceh Selatan (The Indonesian News) – Aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) Aceh Selatan yang juga Pengurus Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Aceh, Azhar, menyatakan dukungannya terhadap upaya penyelesaian sengketa Blang Padang melalui mekanisme hukum dengan harapan status tanah tersebut dapat ditetapkan sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh apabila pembuktiannya terpenuhi.

Menurut Azhar, bagi masyarakat Aceh, Blang Padang bukan sekadar sebidang tanah, melainkan bagian dari sejarah Kesultanan Aceh, syiar Islam, dan identitas masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

“Saya sebagai kader Nahdlatul Ulama dan pengurus GP Ansor Aceh berpandangan bahwa persoalan ini harus diselesaikan secara bermartabat dengan mengedepankan hukum dan bukti sejarah. Apabila memang terbukti sebagai tanah wakaf Sultan Iskandar Muda untuk Masjid Raya Baiturrahman, maka sudah semestinya status wakaf tersebut dihormati dan dipulihkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 25 Juli 2026.

Azhar mengatakan, salah satu sumber sejarah yang patut menjadi perhatian dalam proses pembuktian adalah buku karya K.F.H. van Langen berjudul De Inrichting van het Atjehsche Staatsbestuur onder het Sultanaat yang diterbitkan pada tahun 1888. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa pendapatan Imam Masjid Raya berasal dari sawah, kebun kelapa, dan kebun rumbia yang dianugerahkan oleh para Sultan Aceh. Sawah-sawah tersebut dikenal masyarakat Aceh dengan sebutan Oemong Sara, terletak di Blang Poengai dan Blang Padang, serta disebutkan tidak boleh dijual maupun diwariskan, melainkan diperuntukkan sebagai sumber penghidupan Imam Masjid Raya. Menurutnya, catatan sejarah tersebut merupakan salah satu dokumen penting yang layak dipertimbangkan dalam pembuktian status hukum Blang Padang.

Ia menilai, keberadaan sumber primer seperti karya Van Langen menunjukkan bahwa penyelesaian perkara ini seharusnya tidak hanya bertumpu pada administrasi pertanahan modern, tetapi juga memperhatikan bukti-bukti sejarah yang menggambarkan sistem pemerintahan dan tata kelola aset keagamaan pada masa Kesultanan Aceh.

Azhar juga mengapresiasi pandangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, yang mengusulkan penyelesaian melalui mekanisme isbat wakaf. Menurutnya, langkah tersebut merupakan jalan konstitusional yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus membuka ruang pembuktian berdasarkan dokumen sejarah, keterangan ahli, dan bukti-bukti lain yang sah.

Azhar menegaskan bahwa masyarakat Aceh pada dasarnya menginginkan penyelesaian yang damai, objektif, dan berkeadilan. Karena itu, seluruh pihak diharapkan menghormati proses hukum serta menghindari langkah-langkah yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Sebagai daerah yang pernah mengalami konflik panjang, Aceh sangat membutuhkan pendekatan yang mengedepankan dialog, penghormatan terhadap sejarah, dan kebijaksanaan. Cara penyelesaian persoalan ini akan sangat menentukan bagaimana masyarakat memandang kehadiran negara dalam melindungi keadilan,” katanya.

Menurut Azhar, apabila nantinya pengadilan menetapkan Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka seluruh pihak perlu menghormati putusan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap supremasi hukum.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, tidak terprovokasi, dan menyerahkan pembuktian kepada mekanisme hukum yang berlaku.

“Kita semua berkepentingan agar persoalan ini diselesaikan secara damai, adil, dan bermartabat. Yang harus dijaga adalah persaudaraan, persatuan bangsa, sekaligus penghormatan terhadap sejarah dan amanah wakaf yang menjadi bagian dari warisan peradaban Aceh,” tutupnya.

 

KASAL dan Panglima Armada Pasifik Rusia Resmi Buka Latma ORRUDA 2026

Penulis
Farid Ismullah
-
Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali (Tengah) bersama Panglima Armada Pasifik Rusia Admiral Viktor Nikolayevich Liinaresmi membuka Orruda 2026 yang kedua di Vladivostok, Rusia,Jumat (24/07/2026). (Foto Dispenal).

Vladivostok ( The Indonesian News) – Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bersama Panglima Armada Pasifik Rusia Admiral Viktor Nikolayevich Liinaresmi membuka Latihan Bersama (Latma) Orruda 2026 yang kedua di Vladivostok, Rusia, pada Jumat (24/07/2026).

Dalam siaran Pers Dinas Penerangan Angkatan Laut(Dispenal), Sabtu (25/7/2026), Meski dilaksanakan di tengah guyuran hujan, upacara pembukaan Latma Orruda 2026 berlangsung khidmat dan penuh semangat. Nantinya, latihan ini akan terbagi ke dalam dua tahap utama, yakni Harbour Phase (fase pelabuhan) dan Sea Phase (fase laut) yang dirancang untuk menguji kesiapan tempur dan profesionalisme prajurit.

Latma Orruda 2026 yang kedua di Vladivostok, Rusia, Jumat (24/07/2026). (Foto : Dispenal).

Dalam Latihan Orruda 2026 kali ini, TNI AL melibatkan sebanyak 145 prajurit, lalu satu KRI yaitu KRI I Gusti Ngurah Rai, satu Heli jenis Panther dan satu tim Kopaska.

Dalam sambutnya Kasal menyampaikan bahwa latihan bersama ini akan menguji ketangguhan dan profesionalitas prajurit TNI AL sebagai duta diplomasi, sekaligus memperkuat daya tangkal (deterrence effect) serta mempererat hubungan antar kedua negara.

Disela-sela pembukaaan, sebelumnya kedua pimpinan Angkatan Laut tersebut telah melakukan pertemuan bilateral dan menegaskan kuatnya hubungan historis yang telah terjalin lama antara Indonesia dan Rusia. Melalui penguatan kemitraan ini, TNI AL terus berkomitmen mengembalikan dan memperkuat postur pertahanan laut Indonesia agar semakin tangguh dan disegani.

Dalam pertemuan strategis tersebut turut membahas sejumlah skema kerja sama jangka panjang, diantaranya Passing Exercise (Passex), perluasan skala latihan bersama, pertukaran prajurit ahli (expert exchange) dalam domain peperangan kapal selam (underwater warfare) serta berbagai bentuk kerja sama strategis lainnya.

“Latihan ini menjadi wujud konkret implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto, yang ditindaklanjuti secara konsisten oleh pimpinan TNI AL untuk terus memperkuat kemitraan maritim yang saling menguntungkan,” Demikian Dispenal.

 

Penerbang TNI AU Asah Kemampuan Manuver hingga Taktik Tempur Udara dalam DACT

Penulis
Farid Ismullah
-
Pesawat tempur T-50i Golden Eagle Skadron Udara 15 yang dikerahkan dalam latihan Pitch Black 2026. (Foto: Dok. Dispenau)

Jakarta (The Indonesian News) – Para penerbang TNI Angkatan Udara (TNI AU) mengasah kemampuan manuver hingga taktik tempur udara dalam berbagai skenario operasi melalui Dissimilar Air Combat Tactic (DACT). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian latihan multinasional Pitch Black 2026 yang digelar di wilayah udara Darwin, Australia, Rabu (22/7).

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI I Nyoman Suadnyana dalam siran persnya yang dikutip Jumat (24/7) menjelaskan, DACT merupakan metode latihan pertempuran udara yang mempertemukan pesawat tempur dari tipe berbeda sehingga para penerbang berlatih menghadapi lawan dengan kemampuan radar, performa terbang, serta sistem persenjataan yang beragam.

“Skenario tersebut dirancang untuk membangun kemampuan menghadapi dinamika pertempuran udara yang realistis sekaligus meningkatkan kesiapan dalam lingkungan operasi modern,” ungkap Nyoman.

Penerbang TNI AU yang mengikuti latihan Pitch Black 2026. (Foto: Dok. Dispenau)

Melalui latihan yang sama, para penerbang TNI AU turut mengasah kemampuan untuk mengambil keputusan secara cepat, koordinasi antarpesawat, serta mengenali keunggulan dan keterbatasan berbagai platform tempur yang dioperasikan oleh negara-negara peserta.

TNI AU berharap, pengalaman yang diperoleh selama Latihan Pitch Black 2026 semakin memperkuat kemampuan para penerbang dalam menghadapi tantangan operasi udara modern sekaligus mempererat kerja sama pertahanan dengan angkatan udara negara-negara sahabat.

Indonesia Serukan DK PBB Perkuat upaya pencegahan konflik

Penulis
Farid Ismullah
-
Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir pada Open Debate DK PBB mengenai penyelesaian sengketa secara damai di Markas Besar PBB di New York, Kamis (23/7/2026). (Foto : Dok. Kemlu RI).

New York (The Indonesian News) – Indonesia menyerukan agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memperkuat upaya pencegahan konflik serta menjadikan organisasi kawasan sebagai mitra utama dalam perdamaian. Seruan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir pada Open Debate DK PBB mengenai penyelesaian sengketa secara damai di Markas Besar PBB di New York, Kamis, 23 Juli 2026.

DIlansir dari laman Kemlu, Sabtu (25/7/2026), Dalam pernyataannya, Wamenlu Tata menyoroti bahwa DK PBB masih terlalu sering bertindak setelah ketegangan meningkat, sehingga instrumen yang tersedia lebih banyak digunakan untuk merespons konflik daripada mencegahnya. Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya dialog, mediasi, pemeliharaan perdamaian, hingga pemulihan pascakonflik sebagai satu kesatuan proses yang berkesinambungan dalam membina perdamaian. Dalam konteks tersebut, Indonesia juga mendorong pelibatan perempuan dan pemuda sebagai mitra dalam bina damai.

Selain itu, Indonesia menggarisbawahi pentingnya peran organisasi kawasan sebagai lini pertama dalam mencegah konflik. Berbekal pengalaman di ASEAN, Indonesia menilai bahwa mekanisme kawasan memiliki keunggulan dalam membangun kepercayaan, membuka ruang dialog, dan meredakan ketegangan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

“ASEAN Outlook on the Indo-Pacific merupakan contoh bagaimana kerja sama praktis di bidang maritim, konektivitas, dan ekonomi dapat membangun kepercayaan di tengah dinamika geopolitik kawasan,” ujar Wamenlu Tata.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga turut menegaskan komitmennya terhadap penyelesaian sengketa secara damai, termasuk melalui aksesi Indonesia pada Konvensi Den Haag 1907 tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai sebagai bagian dari penguatan komitmen terhadap hukum internasional.

“Ukuran keberhasilan multilateralisme bukan hanya perang yang berhasil kita akhiri, tetapi juga perang yang tidak pernah terjadi karena berhasil kita cegah,” pungkas Wamenlu Tata.

Open Debate DK PBB ini diselenggarakan oleh Republik Demokratik Kongo sebagai Presiden DK PBB pada bulan Juli 2026. Pertemuan merupakan tindak lanjut Resolusi DK PBB 2788 (2025) yang menggarisbawahi penguatan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dan pencegahan konflik. Pertemuan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Kongo, Thérèse Kayikwamba Wagner, dan menghadirkan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres sebagai briefer, serta diikuti lebih dari 80 negara anggota PBB.

Selain Open Debate DK PBB terkait penyelesaian sengketa secara damai, Wamenlu Arrmanatha Nasir juga menyampaikan pernyataan nasional Indonesia pada Open Debate pada Presidensi RDK yangmengangkat isu tata kelola sumber daya alam dalam upaya mencapai perdamaian dan kemakmuran global yang dilaksanakan pada 22 Juli 2026.

Partisipasi aktif Indonesia dalam DK PBB kali ini kembali menegaskan komitmen untuk memperkuat multilateralisme yang efektif, menjunjung tinggi Piagam PBB dan hukum internasional, serta memastikan bahwa pencegahan konflik sejak dini dan secara damai menjadi prioritas utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

1...525354...118Halaman 53 dari 118
Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

© PT Alca Media Indonesia