Jakarta (The Indonesian News) – Program Motor Listrik Nasional (Molinas) dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi industri otomotif Indonesia, memperkuat kemandirian teknologi, sekaligus mendukung transisi energi. Namun, pengembangan motor listrik nasional perlu dibarengi dengan kebijakan transportasi yang tepat agar tidak justru meningkatkan kepadatan lalu lintas dan persoalan keselamatan jalan, Selasa (18/08/2026)

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan motor listrik nasional beserta ekosistem pendukungnya di fasilitas produksi PT Ilectra Motor Group (ALVA), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026). Program tersebut diarahkan untuk memperkuat industri nasional, ketahanan energi, serta menyediakan pilihan mobilitas yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Di tengah peluang tersebut, persoalan keselamatan lalu lintas masih menjadi tantangan serius. Sepeda motor tetap menjadi moda transportasi yang paling dominan di Indonesia sekaligus kendaraan yang paling banyak terlibat dalam kecelakaan lalu lintas.

Sepanjang 2025, Korlantas Polri dan Road Safety Association (RSA) mencatat sebanyak 212.414 sepeda motor terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Sepeda motor yang mendominasi lebih dari 80 persen populasi kendaraan terdaftar di Indonesia juga disebut menyumbang sekitar 70–75 persen dari total kasus kecelakaan lalu lintas nasional.

Pada periode yang sama, jumlah kecelakaan lalu lintas berada pada kisaran 141.608 hingga 158.508 kejadian, dengan korban meninggal dunia mencapai 24.296 orang. Kelompok usia muda menjadi salah satu kelompok paling rentan, dengan sekitar 35–40 persen korban berada pada rentang usia 15–24 tahun dan 30–35 persen pada usia 25–49 tahun.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa elektrifikasi kendaraan tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan penggantian mesin berbahan bakar fosil dengan motor listrik. Aspek keselamatan, tata ruang, pola perjalanan masyarakat, serta kebijakan transportasi publik harus menjadi bagian integral dari pengembangan Molinas.

Tantangan Daya Saing

Salah satu tantangan utama motor listrik nasional adalah kemampuan bersaing dari sisi harga. Produk asal China memiliki keunggulan dalam rantai pasok global dan skala produksi (economies of scale), sehingga mampu menawarkan harga yang sangat kompetitif.

Di sisi lain, pengembangan produk nasional memberikan peluang untuk menciptakan kendaraan yang lebih sesuai dengan karakteristik geografis dan daya beli masyarakat Indonesia. Kemampuan insinyur dalam negeri mengembangkan desain dan manufaktur sesuai kebutuhan lokal dapat menjadi keunggulan tersendiri.

Jika skema insentif kendaraan nasional dapat direalisasikan secara optimal, biaya operasional yang lebih rendah juga dapat menjadi daya tarik bagi konsumen. Dengan demikian, motor listrik nasional berpeluang bersaing di segmen pasar menengah dan bawah, terutama apabila didukung produksi dalam negeri yang efisien.

Penguatan Ekosistem dan TKDN

Persaingan industri motor listrik tidak hanya ditentukan oleh kualitas kendaraan. Kekuatan ekosistem pendukung seperti baterai, stasiun pengisian dan penukaran baterai, ketersediaan suku cadang, hingga jaringan layanan purna jual akan sangat menentukan keberhasilan sebuah merek.

Karena itu, penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), terutama melalui lokalisasi produksi baterai dan komponen inti, menjadi salah satu agenda penting.

Merek nasional juga memiliki peluang membangun kepercayaan konsumen melalui jaringan servis yang luas, ketersediaan suku cadang, serta jaminan purna jual yang jelas. Keunggulan tersebut dapat menjadi pembeda ketika konsumen mempertimbangkan kendaraan listrik dalam jangka panjang.

Membuka Pasar di Luar Jawa

Pengembangan Molinas juga perlu mempertimbangkan persoalan ketimpangan distribusi kendaraan dan kemacetan perkotaan. Jangan sampai program motor listrik justru hanya memperbesar jumlah kendaraan pribadi di kota-kota besar Pulau Jawa.

Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah memperluas penetrasi motor listrik ke wilayah luar Jawa, pedesaan, pulau-pulau kecil, daerah perbatasan, serta kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Wilayah penghasil mineral seperti Morowali, Morowali Utara, Banggai, Kolaka, Konawe, Bombana, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Pulau Obi, Luwu Timur, Papua Barat Daya, Siak, Kepulauan Meranti, Natuna, Kepulauan Anambas, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Papua, Sumatera Selatan, dan Aceh juga dapat menjadi pasar potensial.

Bagi daerah yang memiliki biaya distribusi BBM tinggi, penggunaan kendaraan listrik dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Penghematan biaya energi menjadi semakin relevan bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah yang selama ini menghadapi kendala distribusi BBM.

Kota Agats di Kabupaten Asmat, Papua Selatan, misalnya, telah lama menghadapi persoalan distribusi BBM dan mulai menggunakan kendaraan listrik sejak 2007. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kendaraan listrik tidak selalu harus diposisikan sebagai solusi eksklusif perkotaan, tetapi juga dapat menjadi alternatif mobilitas bagi wilayah dengan karakter geografis dan logistik tertentu.

Insentif Pemerintah Menjadi Faktor Kunci

Program Molinas berpotensi menjadi titik balik industri otomotif Indonesia. Keberadaannya dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk tidak hanya menjadi pasar kendaraan listrik, tetapi juga menjadi basis produksi dan pengembangan teknologi.

Namun, motor listrik nasional menghadapi persaingan berat dengan produsen global, khususnya dari China yang memiliki skala manufaktur dan rantai pasok kendaraan listrik yang jauh lebih matang.

Dalam kondisi tersebut, insentif pemerintah bukan sekadar kebijakan pelengkap. Insentif dapat menjadi enabler penting pada fase awal pertumbuhan industri nasional.

Kebijakan tersebut diperlukan untuk membantu menekan harga kendaraan, meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi industri domestik untuk membangun kapasitas produksi dan teknologi. Namun, insentif idealnya dirancang secara terarah dan bertahap agar pada akhirnya industri mampu tumbuh secara mandiri tanpa ketergantungan permanen terhadap subsidi.

Jangan Sampai Menambah Kemacetan

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah dampak pertumbuhan motor listrik terhadap kemacetan. Sejumlah kota di Indonesia saat ini tengah memperkuat transportasi umum untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.

Di kawasan perkotaan, sekitar 75–80 persen kendaraan masih didominasi sepeda motor. Karena itu, pemberian insentif motor listrik yang terlalu berorientasi pada peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi berpotensi berlawanan dengan kebijakan pengembangan transportasi publik.

Potongan harga yang besar dapat mendorong masyarakat membeli motor listrik sebagai kendaraan tambahan, bukan sebagai pengganti kendaraan lama atau alternatif dari kendaraan pribadi. Jika hal tersebut terjadi, jumlah kendaraan di jalan akan semakin bertambah dan ruang jalan semakin padat.

Dengan demikian, kebijakan distribusi dan insentif Molinas perlu dirancang secara berbeda berdasarkan karakter wilayah. Di kota-kota besar yang sudah menghadapi persoalan kemacetan, kebijakan harus diselaraskan dengan pengembangan transportasi umum. Sementara itu, wilayah perdesaan, pulau-pulau kecil, daerah 3T, serta kawasan yang menghadapi persoalan distribusi BBM dapat menjadi sasaran ekspansi yang lebih besar.

Pada akhirnya, motor listrik memang dapat membantu mengurangi emisi dari sektor transportasi, tetapi tidak otomatis menyelesaikan persoalan kemacetan. Pergantian sumber energi dari BBM ke listrik tidak mengurangi jumlah kendaraan yang berada di jalan.

Karena itu, solusi kemacetan tetap harus bertumpu pada penguatan transportasi umum massal, integrasi antarmoda, serta pengendalian pertumbuhan kendaraan pribadi.

“Motor listrik nasional dapat menjadi momentum besar bagi industri otomotif dan transisi energi Indonesia. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari berapa banyak unit yang terjual, melainkan dari seberapa besar program tersebut mampu membangun industri nasional, memperluas akses mobilitas, meningkatkan keselamatan, mengurangi ketergantungan energi fosil, dan tetap menjaga kota-kota Indonesia agar tidak semakin macet.”

Djoko Setijowarno
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)