Beranda blog Halaman 68

Penuhi Kebutuhan Dasar Pascabencana, BNPB Resmikan Pipanisasi Air Bersih Sepanjang 30 Kilometer di Lereng Merapi

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto saat memberikan sambutan dalam agenda peresmian jaringan pipanisasi bagi warga terdampak bencana banjir lahar hujan Gunungapi Merapi di Desa Paten, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (3/7/2026). (Foto : BNPB).

Magelang (The Indonesian News) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto meresmikan jaringan pipanisasi air bersih sepanjang lebih dari 30 kilometer di Desa Paten, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Pada Jumat (3/7). Infrastruktur tersebut dibangun sebagai upaya memulihkan akses air bersih bagi sekitar 4.000 kepala keluarga (KK) di tujuh desa yang terdampak banjir lahar hujan Gunung Merapi pada Maret 2026.

“Peresmian sarana dan prasarana pendukung kehidupan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penanganan pascabencana berjalan cepat dan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” Kata Letjen TNI Dr. Suharyanto, Jumat, 3 Juli 2026.

Tim BPBD Kabupaten Magelang bersama perangkat desa dan warga memeriksa jaringan pipanisasi bagi warga terdampak bencana banjir lahar hujan Gunungapi Merapi di Desa Paten, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (3/7/2026). (Foto : BPBD Kabupaten Magelang).

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BNPB didampingi Anggota Komisi VIII DPR RI Singgih Prasetyo, Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah Bergas C. Penanggungan, serta Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang Bambang Hermanto.

Percepat Pemulihan Akses Air Bersih Pascabencana

Kabupaten Magelang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat risiko bencana tinggi, terutama akibat ancaman erupsi dan banjir lahar hujan Gunung Merapi.

Pada Selasa (3/3/2026) pukul 16.30 WIB, hujan dengan intensitas tinggi di kawasan hulu lereng Gunung Merapi memicu banjir lahar hujan yang membawa material vulkanik berupa pasir, batu, dan lumpur melalui alur sungai.

Peristiwa tersebut berdampak pada 11 desa di tiga kecamatan, yakni Dukun, Sawangan, dan Mungkid. Aliran material lahar mengakibatkan kerusakan pada permukiman, lahan pertanian, serta sejumlah infrastruktur vital, seperti jalan, jembatan, dan jaringan air bersih yang menjadi sumber utama kebutuhan masyarakat di lereng Merapi.

Selain menyebabkan kerusakan infrastruktur, bencana tersebut juga mengakibatkan lima orang meninggal dunia serta menghanyutkan sejumlah kendaraan milik penambang pasir di bantaran sungai.

Merespons kondisi tersebut, BNPB bergerak cepat melakukan langkah pemulihan dengan berkolaborasi bersama Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk membangun kembali jaringan air bersih yang lebih andal dan aman. Pemulihan ini menjadi prioritas karena akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi setelah bencana.

“Air bersih adalah sumber kehidupan. Alhamdullilah, melalui kolaborasi yang kuat, mulai hari ini kendala krisis air bersih bagi 4.000 KK di tujuh desa sudah dapat diatasi,” ujar Suharyanto.

Tim BPBD Kabupaten Magelang bersama perangkat desa dan warga memeriksa jaringan pipanisasi bagi warga terdampak bencana banjir lahar hujan Gunungapi Merapi di Desa Paten, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (3/7/2026). (Foto : BPBD Kabupaten Magelang).

Untuk mendukung percepatan pemulihan tersebut, BNPB mengalokasikan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp3 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki jaringan air bersih sepanjang kurang lebih 33,3 kilometer yang melayani 4.010 KK di tujuh desa terdampak, yakni Desa Sumber, Krinjing, Paten, Sengi, Keningar, Sewukan, dan Wates di Kecamatan Dukun.

Pembangunan jaringan pipanisasi dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui pemasangan pipa secara swadaya, sehingga distribusi air bersih dapat segera kembali normal dan dimanfaatkan oleh warga.

Siapkan Antisipasi Kekeringan akibat El Nino

Selain meresmikan jaringan pipanisasi, Kepala BNPB juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau mendatang. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung selama sekitar 11 bulan, mulai Juli 2026 hingga Mei 2027.

Mengantisipasi kondisi tersebut, BNPB meminta Pemerintah Kabupaten Magelang segera memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan, termasuk kawasan Menoreh. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar penentuan langkah mitigasi, baik melalui pembangunan jaringan pipanisasi lanjutan maupun penyediaan sumur bor dalam (deep well).

Suharyanto menegaskan pemerintah pusat siap memberikan dukungan anggaran melalui BNPB untuk mempercepat penanganan apabila diperlukan.

“Pada tahun 2026 ini, sudah tidak layak lagi jika masyarakat masih harus memikul wadah air dan berjalan jauh demi air bersih. Kami minta daerah segera ajukan usulan. Untuk penanganan kedaruratan yang mendesak, Dana Siap Pakai (DSP) di BNPB bisa dicairkan dengan cepat, bahkan dalam waktu seminggu,” tutupnya.

Menko Polkam kutuk keras tindakan keji KKB terhadap pilot pesawat AMA

Menko Polkam Djamari Chaniago. (Foto : Dok.Kemenko Polkam RI).

Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengutuk keras pembakaran pesawat dan tindakan keji terhadap pilot pesawat AMA yang diduga kuat dilakukan oleh kelompok KKB.

“Sejak didapatkannya informasi awal insiden tersebut, Kemenko Polkam terus memonitor dan memperhatikan secara seksama serta melaksanakan langkah-langkah koordinatif dengan satuan TNI, Polri dan kementerian/lembaga serta instansi yang terkait dalam penanganan insiden pembakaran pesawat AMA PK-RCY Nomor Seri 923 di Bandara Perintis Ipdeheik, Kampung Balinggama, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan,” Kata Menko Polkam Djamari Chaniago melalui Karo Humas Datin Kemenko Polkam RI, Brigjen TNI Honi Havana dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 Juli 2026.

Kemenko Polkam menyampaikan apresiasi kepada Satuan TNI, Polri dan seluruh unsur yang terlibat atas kesigapannya mengevakuasi jenazah Almarhum Nicholas F. Goselin, pilot pesawat AMA, pada hari ini Jumat (3/7) sekitar pukul 09.00 WIT. Saat ini jenazah telah berada di RST Timika untuk selanjutnya Koops TNI Habema akan menyerahkan kepada PT AMA untuk diterbangkan ke Jakarta.

“Kemenko Polkam menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi segala bentuk kekerasan dan tindakan keji terhadap masyarakat maupun sarana transportasi udara yang menjadi urat nadi pelayanan bagi kehidupan masyarakat di Papua. Kemenko Polkam akan terus mendorong proses penyelidikan dan langkah penegakan hukum yang tegas oleh aparat TNI-Polri terhadap pelaku, sekaligus mendorong upaya pengamanan penerbangan perintis guna menjamin keselamatan masyarakat dan kelangsungan pelayanan publik,” Demikiam Karo Humas Datin Kemenko Polkam RI, Brigjen TNI Honi Havana.

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Pilot PT AMA Air Melalui Operasi Khusus dan SAR Taktis

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Pilot PT AMA Air Melalui Operasi Khusus dan SAR Taktis di Bandara Ipdeheik, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (3/7/2026). (Foto : Puspen TNI).

Jakarta (The Indonesian News) – Koops TNI Habema berhasil mengevakuasi jenazah pilot pesawat PT AMA Air PK-RCY, Nicholas F. Goselin, yang menjadi korban penembakan di Bandara Ipdeheik, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (3/7/2026). Bersamaan dengan proses evakuasi, personel Koops TNI Habema terus melaksanakan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku penembakan serta pembakaran pesawat.

Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi mengatakan, Merespons cepat kejadian tersebut, Koops TNI Habema menggelar Operasi Khusus Perebutan Cepat untuk menguasai dan mengamankan lapangan terbang sebagai titik masuk bantuan, sekaligus melaksanakan Search and Rescue (SAR) Taktis guna mengevakuasi korban dan menjamin keselamatan masyarakat di sekitar lokasi.

“Operasi melibatkan 10 personel Koops TNI Habema dengan dukungan dua helikopter Caracal serta dilaksanakan secara cepat, terukur, dan terkoordinasi mengingat medan pegunungan yang memiliki tingkat kesulitan tinggi,” Kata Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 Juli 2026.

Terpisah, Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa TNI akan terus mengoptimalkan pengamanan di wilayah serta mendukung langkah-langkah taktis terhadap pelaku.

“Koops TNI Habema telah bergerak cepat melaksanakan operasi khusus untuk mengamankan lokasi dan mengevakuasi korban. TNI akan terus bersinergi dengan seluruh unsur terkait dalam menjaga stabilitas keamanan, melindungi masyarakat, serta mendukung proses penegakan hukum terhadap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Kapuspen TNI.

Sementara itu, Wakil Panglima Koops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya pilot PT AMA Air sekaligus menegaskan komitmen Koops TNI Habema dalam menjaga keamanan wilayah.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum. Prioritas kami adalah menyelamatkan korban, mengamankan lokasi, melindungi masyarakat, serta mendukung proses penegakan hukum terhadap para pelaku. Melalui Operasi Khusus Perebutan Cepat dan SAR Taktis, kami memastikan proses evakuasi dapat dilaksanakan secara cepat, aman, dan profesional,” ujarnya, di Cilangkap, Jumat (3/7/2026).

“Operasi pengamanan lokasi dan pengejaran terhadap pelaku masih terus berlangsung. TNI melalui Koops TNI Habema akan terus melaksanakan langkah-langkah lanjutan sesuai perkembangan situasi di lapangan dengan mengedepankan profesionalisme, sinergi antarinstansi, dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama,” Demikian Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi.

Tinjau Natuna, Menko Polkam: Tugas Prajurit di Perbatasan Menentukan Wibawa Indonesia

Menko Polkam saat Tinjau Natuna, Kamis (2/7/2026). (Foto : Humas Kemenko Polkam RI).

Natuna (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago meninjau pasukan Yon Komposit 1/Gardapati serta prajurit TNI dan Polri yang bertugas di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Menko Polkam juga meninjau Gugus Tempur Laut Komando Armada I (Guspurla Koarmada I) guna memastikan kesiapan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan utara Indonesia, Pada Kamis (2/7/2026).

Di hadapan prajurit Yon Komposit 1/Gardapati, Marinir, dan Polri, Menko Polkam menegaskan bahwa penugasan di Natuna merupakan amanah strategis karena berada di garda terdepan yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara. Oleh karena itu, setiap personel dituntut menjaga profesionalisme, disiplin, dan kekompakan dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Tugasmu bukan tugas sembarangan, tidak sama dengan tugas di daerah lain. Kalian di sini menjaga kedaulatan kita. Seluruh unsur Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian harus kompak semua. Bangsa menunggu hasil dari tugasmu di sini,” tegas Menko Polkam.

Menko Polkam juga menyampaikan salam dan pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada seluruh prajurit yang bertugas di Natuna agar senantiasa menjaga kesehatan, meningkatkan solidaritas, dan memperkuat sinergi antarmatra. Menurutnya, Presiden berulang kali menekankan bahwa kekokohan negara sangat bergantung pada soliditas TNI dan Polri sebagai pilar utama penjaga kedaulatan bangsa.

“Salam beliau adalah selamat bertugas, jaga kesehatan dan kekompakan kalian. Tugas kita masih belum akan selesai, ke depan mungkin akan semakin banyak,” ujar Menko Polkam menyampaikan pesan Presiden.

Selain itu, Menko Polkam mengingatkan seluruh prajurit agar senantiasa memegang teguh sumpah prajurit dan menjaga nama baik Indonesia. Ia menegaskan bahwa Natuna merupakan wilayah strategis yang menjadi etalase terdepan Indonesia sehingga setiap tindakan prajurit akan memengaruhi cara pandang negara-negara di kawasan terhadap Indonesia.

“Kalian yang bertugas di wilayah ini berhadapan langsung dengan negara-negara lain. Apa yang kalian perbuat di sini akan sangat berpengaruh pada pandangan negara-negara sekitar terhadap Indonesia. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian lakukan, akan menentukan tingkat penghargaan orang asing kepada bangsa kita,” tegasnya.

Menko Polkam juga mengingatkan bahwa kesiapan tempur hanya dapat dibangun melalui latihan yang berkesinambungan. Menurutnya, seorang prajurit harus selalu meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya agar siap menghadapi setiap tantangan dalam menjaga kedaulatan negara.

“Ingat, tentara kalau tidak bertempur, ya berlatih. Tidak mungkin seorang prajurit mampu melaksanakan tugasnya tanpa latihan. Karena itu, teruslah berlatih, tingkatkan kemampuan, dan siapkan diri menghadapi setiap tantangan yang mungkin terjadi,” tegas Menko Polkam.

Ia kembali menegaskan bahwa sebagaimana arahan Presiden, kekuatan bangsa sangat bergantung pada kekompakan TNI dan Polri. Oleh karena itu, seluruh prajurit diminta terus menjaga soliditas serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Presiden berulang-ulang menyampaikan bahwa tulang punggung negara ini betul-betul tergantung kepada kekokohan dan kekompakan TNI dan Polri. Kalau dua tiang ini kokoh, negara kita menjadi kuat. Oleh karena itu, jaga betul kedaulatan kita di sini dan laksanakan tugas dengan baik,” jelasnya.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Menko Polkam juga meninjau Gugus Tempur Laut Komando Armada I (Guspurla Koarmada I) dan menerima paparan dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali beserta jajaran mengenai kondisi keamanan maritim terkini, kesiapan operasional, serta berbagai tantangan strategis di wilayah Laut Natuna Utara.

Menko Polkam menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga guna memastikan sistem pertahanan dan keamanan maritim berjalan optimal. Penguatan kesiapsiagaan di wilayah perbatasan tidak hanya penting untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi juga menjamin keamanan pelayaran, perdagangan, perikanan, serta pemanfaatan sumber daya laut sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan.Guspurla Koarmada I merupakan Komando Pelaksana Operasi (Kolaksops) di bawah Panglima Koarmada I yang berkedudukan di Fasilitas Pelabuhan TNI AL Selat Lampa, Natuna. Satuan ini memiliki peran strategis dalam melaksanakan operasi tempur laut dan amfibi, proyeksi kekuatan, serta penegakan hukum di laut guna menjaga stabilitas keamanan maritim dan memastikan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Laut Natuna Utara.

Selama kunjungan kerja di Natuna, Menko Polkam didampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Bupati Natuna Cen Sui Lan, serta pejabat Kemenko Polkam, di antaranya Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, para Deputi II, III, dan IV, serta Staf Khusus Menko Polkam.

Profil Brigjen Lalu Muhammad Iwan, Tersangka Kasus MBG

Kejagung menetapkan Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka baru korupsi BGN. Foto : Dok. BGN

Jakarta (The Indonesian News) – Bernama lengkap Lalu Muhammad Iwan Mahardan, tersangka korupsi ini merupakan perwira tinggi Polri yang kini berpangkat brigadir jenderal polisi. Ketika ditangkap Kejagung, Iwan sebenarnya sedang menikmati kenaikan karier.

Lulus dari Akabri (lembaga pelatihan TNI dan Polri sebelum dipisah pasca-reformasi) tahun 1994, Iwan kini adalah salah satu jajaran jenderal di tubuh Polri. Pangkat prestisius ini ia dapatkan pada Januari 2026 lalu.

Namun, belum setahun menikmati posisi sebagai jenderal polisi, Iwan justru ditangkap dan dijebloskan ke Rutan Salemba karena kasus korupsi. Ia kini merupakan tersangka kasus korupsi MBG.

Jauh sebelum dikenal sebagai tersangka korupsi seperti sekarang, Lalu Muhammad Iwan semula dikenal sebagai anggota Korps Brimob. Brimob merupakan satuan paramiliter Polri.

Bagi Lalu Muhammad Iwan, Brimob merupakan satuan pertama tempat ia ditempatkan. Awal kariernya dihabiskan di satuan itu dan ditempatkan di Kalimantan Barat.

Setelah itu, karier Lalu Iwan kian meningkat seiring waktu. Dari korps paramiliter Polri di Kalimantan Barat, Iwan dimutasi ke Polda Bengkulu dan Polda Metro Jaya.

Di dua yurisdiksi itu, Iwan tercatat pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Jagakarsa, Kapolsek Metro Kelapa Gading, Kapolsek Metro Penjaringan hingga Kapolsek Metro Setiabudi. Kenyang dengan pengalaman sebagai kapolsek, Iwan lalu dipromosikan jadi Kapolres Dharmasraya di bawah Polda Sumatera Barat.

Perjalanan karier itu ia lalui sembari mengemban sejumlah posisi di lembaga-lembaga kepolisian lain. Contohnya, ia memiliki jabatan di Baharkam Polri, STIK Lemdiklat Polri hingga Itwasda Polda Nusa Tenggara Barat.

Puluhan tahun Iwan meniti karier kepolisian tersebut. Jabatan demi jabatan ia emban dan jalani hingga akhirnya mendapatkan promosi pangkat. Pada Januari 2026, ia mendapatkan promosi dari komisaris besar polisi menjadi brigadir jenderal. Sejak itulah satu bintang tersemat pada skoder seragamnya.

Namun, belum setahun memiliki seragam dengan satu bintang di skodernya, Iwan justru ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi MBG. Kejagung mengendus skema kecurangan yang dilakukan jenderal polisi itu ketika ia menjabat Sekretaris Deputi BGN.

Pada 2025 lalu, Iwan yang kala itu masih berpangkat kombes pol memang diberikan tugas di ranah sipil, yakni sebagai pejabat di BGN. Dalam lembaga pengelola program MBG itu, Iwan menjadi Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN.

Di lembaga inilah Lalu Muhammad Iwan diduga telah melakukan tindakan kecurangan berupa korupsi. Ia diduga telah menyalahgunakan wewenangnya di BGN untuk mendapatkan aliran dana haram dari jual beli ompreng.

Uang-uang haram itu diduga telah berbaur dalam kantong kekayaan Iwan. Namun, hingga kini, kekayaan Iwan ketika menjabat jabatan sipil tak diketahui publik.

Bakti Kesehatan wujud kepedulian TNI kepada masyarakat Perdalaman Papua

Bakti Kesehatan TNI Bagi Masyarakat Perdalaman Papua di Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, Kamis (2/7/2026). (Foto : Dispenal)

Papua Tengah (The Indonesian News) – TNI Angkatan Laut melalui Satgas Pamtas Mobile RI–PNG Yonif 2 Marinir bersama Kodim 1703/Deiyai menggelar bakti kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Deiyai, Papua Tengah. Kegiatan tersebut meliputi pengobatan gratis di Distrik Tigi pada Rabu (1/7/) dan khitanan massal gratis di Waghete pada Kamis (2/7) sebagai wujud kepedulian TNI kepada masyarakat.

Bakti Kesehatan TNI Bagi Masyarakat Perdalaman Papua di Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, Kamis (2/7/2026). (Foto : Dispenal)

Dalam siaran pers Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), Kamis (2/7/2026) Masyarakat menyambut antusias kedua kegiatan tersebut dengan memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan, pemberian obat-obatan dan vitamin, edukasi kesehatan, serta khitanan massal bagi anak-anak. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.

Komandan Satgas Pamtas Mobile RI–PNG Yonif 2 Marinir, Letkol Marinir Helilintar Setiojoyo Laksono menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk pengabdian TNI kepada rakyat. Selain menjaga keamanan wilayah, prajurit juga berkomitmen memberikan manfaat nyata melalui aksi sosial dan kemanusiaan serta mempererat hubungan dengan masyarakat.

“Kegiatan ini sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menekankan kepada seluruh jajaran TNI AL agar terus hadir di tengah masyarakat melalui pengabdian yang humanis, memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah terpencil,” Demikian Dinas Penerangan Angkatan Laut.

Imigrasi gandeng KPK untuk pembenahan instansi

Foto : Dok. Ditjenim

Surabaya (The Indonesian News) – Direktorat Jenderal Imigrasi menghadirkan Kepala Satuan Tugas Program Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nensi Natalia, untuk memberikan pembekalan penguatan integritas kepada jajaran internal keimigrasian dalam rangka pembenahan instansi.

Kehadiran perwakilan KPK ini menjadi agenda utama dalam Sosialisasi Penguatan Kepatuhan Internal Terintegrasi yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu s.d. Jumat (1 s.d. 3 Juli 2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh 272 peserta, terdiri dari jajaran pimpinan tinggi pratama hingga kepala unit pelaksana teknis keimigrasian dari seluruh Indonesia.

Nensi menekankan pentingnya tahap pencegahan dalam pengendalian gratifikasi. Di antaranya adalah menjaga integritas, menghindari konflik kepentingan, taat melaporkan kekayaan secara berkala dan melaporkan kepada yang berwenang jika menerima gratifikasi.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko memberikan penekanan bahwa setiap aparatur sipil negara di lingkungan imigrasi harus mengutamakan moralitas kerja yang baik saat melayani masyarakat.

Hal ini disebabkan kinerja institusi dipantau secara langsung oleh publik dari segi output maupun proses pelayanan. Hendarsam mengingatkan bahwa integritas menjadi hal fundamental untuk menjaga muruah organisasi.

“Integritas dan kepatuhan harus menjadi fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Masyarakat tidak hanya menilai hasil kerja kita, tetapi juga menilai bagaimana proses pelayanan itu diberikan, ” kata Hendarsam, Dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 Juli 2026.

Agenda sosialisasi ini berfokus pada penguatan kurikulum pencegahan penyimpangan, salah satunya melalui implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Seluruh jajaran dibekali materi penegakan kode etik, budaya kerja antikorupsi, kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), serta efisiensi fungsi penegakan hukum keimigrasian.

Penguatan ini dirancang agar instansi mampu mendeteksi potensi maladministrasi sejak dini melalui manajemen risiko benturan kepentingan dan optimalisasi mekanisme pelaporan pelanggaran whistleblowing system.

Selain perwakilan KPK, Ditjen Imigrasi juga menghadirkan sejumlah narasumber dari lembaga negara lainnya. Di antaranya adalah Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Moch. Fachrudin serta anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robertus Na Endi Jaweng. Kehadiran para pejabat ini ditujukan untuk memperkuat sinergi pengawasan internal dan eksternal keimigrasian.

Dirjen Imigrasi menekankan agar fungsi kepatuhan internal tidak dijadikan sekadar formalitas. Kepatuhan ini semestinya menjadi landasan budaya kerja yang dipraktikkan secara konsisten mulai dari level pimpinan tinggi struktural hingga petugas pelaksana di lapangan sehari-hari.

“Kepatuhan internal tidak boleh dipandang semata-mata sebagai fungsi pengawasan atau penindakan terhadap pelanggaran. Kepatuhan internal harus menjadi budaya kerja yang hidup dalam setiap organisasi, mulai dari pimpinan hingga pelaksana, ” ujar Hendarsam.

Hendarsam Marantoko meminta agar seluruh kepala kantor wilayah dan unit pelaksana teknis keimigrasian segera mengimplementasikan hasil forum di lingkungan kerja masing-masing. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk menekan angka potensi penyimpangan kedinasan demi mewujudkan reformasi birokrasi. Keberhasilan instansi keimigrasian ke depan akan diukur secara objektif berdasarkan tingkat kepercayaan publik yang berhasil diraih.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah nyata untuk memperkuat tata kelola keimigrasian yang bersih, transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, “Tutup Hendarsam.

Panglima TNI Tegaskan Adaptasi TNI Hadapi Perang Modern saat Pimpin Pengesahan Doktrin Perisai Trisula Nusantara

Panglima TNI Tegaskan Adaptasi TNI Hadapi Perang Modern saat Pimpin Pengesahan Doktrin "Perisai Trisula Nusantara secara hybrid di Kodiklat TNI, Serpong, Tangerang Selatan, Pada Kamis (2/7/2026). (Foto : Puspen TNI).

Jakarta (The Indonesian News) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. memimpin Uji Naskah III dan Pengesahan Doktrin TNI Perisai Trisula Nusantara yang diikuti para Pejabat Utama TNI secara hybrid di Kodiklat TNI, Serpong, Tangerang Selatan, Pada Kamis (2/7/2026).

Dalam arahannya, Panglima TNI menyampaikan apresiasi kepada Dankodiklat TNI beserta tim penyusun atas penyelesaian rumusan Doktrin TNI Perisai Trisula Nusantara. Menurutnya, perubahan lingkungan strategis global dan karakter peperangan modern menuntut TNI memiliki doktrin yang adaptif, relevan, dan mampu menjawab tantangan operasi militer masa kini.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Dankodiklat dan tim penyusun yang sudah memaparkan hasil dan rumusan Doktrin Perisai Trisula Nusantara. Perkembangan peperangan yang saat ini terjadi di berbagai negara menunjukkan perubahan yang sangat signifikan sehingga perlu menjadi perhatian kita bersama,” ujar Panglima TNI.

Foto : Dok.Puspen TNI

Panglima TNI menjelaskan bahwa peperangan modern kini ditandai dengan penggunaan rudal jarak jauh, drone kamikaze, drone swarm, peperangan elektronik, hingga perang informasi yang dilaksanakan secara terpadu. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya transformasi doktrin TNI agar mampu menghadapi ancaman multidimensi secara efektif dan profesional.

“Saya berpendapat bahwa memang sudah saatnya kita mengubah doktrin untuk menghadapi peperangan masa kini,” tegas Panglima TNI.

Selain memimpin rapat pengesahan doktrin, Panglima TNI juga meresmikan dan menandatangani Prasasti Workshop Drone dan Artificial Intelligence (AI), Stadion Tri Matra, Lahan Aplikasi Ketahanan Pangan serta peresmian ruang makan siswa Perwira Prajurit Karir (Pa PK).

“Peresmian sejumlah fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya TNI dalam meningkatkan kualitas pembinaan personel, penguasaan teknologi pertahanan, serta mendukung program ketahanan pangan nasional sebagai implementasi pembangunan kekuatan TNI yang modern dan profesional,,” Demikian Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi.

Kodim 0101/KBA Temukan Ladang Ganja 2,5 Hektar di Pegunungan Indrapuri, Aceh

Foto : Dok. Pen Kodim 0101/Kota Banda Aceh

Banda Aceh (The Indonesian News) – Personel Kodim 0101/Kota Banda Aceh menemukan ladang ganja dengan luas selsekitar 2,5 hektar di kawasan Pegunungan Wilayah Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Aceh Pada Rabu (1/7/2026).

“Temuan ladang ganja di kawasan pegunungan tersebut setelah mendapat informasi dari warga yang kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran Koramil 06/Indrapuri  melakukan pengecekan ke lapangan, “ kata Komandan Kodim 0101/Kota Banda Aceh Kolonel Inf Faurizal Noerdin di Banda Aceh, Kamis 2 Juli 2026.

Foto : Dok. Pen Kodim 0101/Kota Banda Aceh

Pasi Intel Kodim 0101/KBA Kapten Ctp Zairul bersama delapan orang personel,  melakukan pengecekan ke lokasi  dan menemukan sekitar 2,5 hektare ladang ganja.

Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, ditemukan tanaman ganja dengan luas sekitar 2,5 hektar dengan ketinggian berkisar antara 100 hingga 150 sentimeter. Selain itu, di lokasi juga ditemukan sejumlah barang pendukung berupa 10 bungkus plastik bekas pupuk jenis Mutiara NPK 16-16-16 yang diduga digunakan untuk perawatan tanaman tersebut.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat yang disampaikan melalui Babinsa setempat. Informasi awal diperoleh pada 20 Mei 2026, kemudian dilakukan pengecekan awal oleh Babinsa pada 28 Juni 2026 yang mengarah pada temuan ladang ganja dengan luasan yang cukup besar.

Komandan Kodim 0101/Kota Banda Aceh Kolonel Inf Faurizal Noerdin, menambahkan bahwa penemuan ladang ganja ini merupakan bentuk keseriusan dalam menindaklanjuti setiap informasi yang diperoleh dari masyarakat.

Foto : Dok. Pen Kodim 0101/Kota Banda Aceh

Untuk mencapai lokasi, tim harus menempuh perjalanan menggunakan kendaraan dinas hingga titik tertentu, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 500 meter menuju area ladang yang berada di kawasan pegunungan.

Setibanya di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB, tim langsung melaksanakan pemeriksaan dan pendataan terhadap tanaman ganja yang ditemukan. Setelah kegiatan selesai, seluruh personel kembali ke Koramil 06/Indrapuri.

Dari hasil pengecekan di lapangan, tidak ditemukan adanya pemilik maupun aktivitas warga di sekitar area ladang ganja tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi tersebut diduga digunakan secara tersembunyi untuk aktivitas ilegal.

Kodim 0101/Kota Banda Aceh menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan wilayah serta memperkuat sinergi dengan seluruh komponen masyarakat guna mencegah dan memberantas segala bentuk aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat.

“Untuk saat ini, temuan ladang ganja tersebut telah diamankan oleh Babinsa setempat dan dalam waktu dekat akan dilakukan pemusnahan,” kata Dandim Faurizal Noerdin.

Percepat Pembangunan Huntap, Kasatgas Tito Dukung Penggunaan Dana Siap Pakai BNPB

Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Usulan Penyesuaian Bantuan Stimulan Rumah Rusak Berat Terdampak Bencana melalui DSP BNPB di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Kamis (2/7/2026). (Foto : Dok.BNPB)

Jakarta (The Indonesian News)– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mendukung penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat akibat bencana.

Hal itu disampaikan Tito kepada awak media usai mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Usulan Penyesuaian Bantuan Stimulan Rumah Rusak Berat Terdampak Bencana melalui DSP BNPB di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Tito menjelaskan, pembangunan huntap diprioritaskan bagi warga yang rumahnya rusak berat maupun hilang akibat bencana. Secara umum, skema pembangunan dibagi menjadi tiga, yakni in situ, eksitu mandiri, dan eksitu kompleks komunal.

Untuk skema in situ, rumah dibangun kembali di lokasi semula apabila kondisi tanah dinilai masih aman dan pembangunannya dilakukan oleh BNPB. Sementara itu, skema eksitu mandiri dilakukan dengan warga membangun rumah secara mandiri di lahan lain yang dimiliki karena lokasi lama tidak aman ditempati. Skema ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran dan pengawasan dari BNPB.

Adapun skema eksitu kompleks komunal dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) maupun pihak terkait lainnya. Dalam skema ini, pemerintah daerah (Pemda) menyiapkan lahan dan akses pendukung, sedangkan pembangunan kawasan permukiman dilakukan oleh Kementerian PKP. Tito mengatakan, anggaran pembangunan huntap komunal telah dialokasikan dan mulai direalisasikan tahun ini.

“Nah, yang di huntap in situ dan eksitu mandiri, yang ditangani oleh BNPB, ini kan lebih kompleks karena sendiri-sendiri. Itu akan digunakan mekanisme tersendiri yang kita usulkan, namanya Dana Siap Pakai, karena memang BNPB ini fleksibel. Kita ingin agar terjadi pergerakan cepat,” ujar Tito.

Selain mendorong penggunaan DSP, Tito juga mengusulkan penyesuaian nilai bantuan stimulan pembangunan rumah. Menurutnya, besaran bantuan BNPB saat ini sebanyak Rp60 juta per unit sudah tidak lagi sesuai kebutuhan. Berdasarkan hasil perhitungan, idealnya membangun satu unit rumah layak huni membutuhkan anggaran Rp80 juta.

“Nah, mengenai anggarannya juga, yang selama ini Rp60 juta, kita harapkan bisa dinaikkan,” katanya.

Tito menambahkan, usulan penggunaan DSP BNPB dan penyesuaian nilai bantuan stimulan tersebut akan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Langkah ini sebagai bagian dari upaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.

Sebagai informasi, rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno serta dihadiri Kepala BNPB Suharyanto dan perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts