Instagram
Instagram
Beranda blog Halaman 68

Presiden Prabowo: Jangan mengeluh

Penulis
Farid Ismullah
-
Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan 150 periset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (6/8/2026). (Foto: BPMI Setpres).

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan dan kebangkitan bangsa harus berlandaskan pada fakta, realitas, serta pendekatan ilmiah. Dalam pertemuannya dengan para periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026, Presiden mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk membangun budaya kepemimpinan yang berpijak pada fakta.

“Saya terutama mengajak tim saya dan saudara-saudara sekalian kalau saya memimpin, saya sukanya itu memimpin dengan fakta, facts, realita dengan keadaan yang sebenarnya. Kadang-kadang fakta itu ya tidak enak, kadang-kadang melihat realita itu tidak enak, terus terang saja,” ucap Presiden.

Presiden menuturkan bahwa keberanian menghadapi fakta, meskipun terkadang tidak menyenangkan, merupakan langkah awal untuk menemukan solusi yang tepat. Menurut Kepala Negara, suatu bangsa tidak akan mampu maju apabila terus mengeluh atau mencari pihak yang dipersalahkan tanpa melakukan evaluasi.

“Satu yang saya bilang, jangan mengeluh, jangan mencari kambing hitam, karena itu tidak akan membantu,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa penguasaan sains dan teknologi menjadi salah satu kunci utama dalam membangun daya saing bangsa. Presiden meyakini Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang besar untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

“Jadi kita sebetulnya bahan bakunya banyak sekali, tapi ya apapun yang kita punya harus, saudara-saudara saintis kan, harus dicari, dibina, diberi kesempatan, dibesarkan, didukung melalui suatu proses,” lanjutnya.

Presiden menekankan bahwa cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur dapat dicapai melalui pendekatan yang rasional dan berbasis ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Presiden pun mengajak seluruh pihak untuk menjadikan fakta, sains, dan matematika sebagai landasan dalam mencari solusi atas berbagai tantangan bangsa.

“Kalau kita mendekati dengan cara saintifik, cara rasional, jangan dengan cara lain daripada rasional ya. Nanti kita akan keliru, rasional, science, mathematics, reality. Reality is science, reality is mathematics. Ya kalau kita mendekati dengan pola lain itu sudah masuk ke ranah lain, fakta. Nah jadi kadang-kadang fakta menyakitkan,” kata Presiden.

Arahan Presiden Prabowo tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat budaya pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) sekaligus menjadikan riset, inovasi, dan penguasaan sains sebagai motor penggerak pembangunan nasional menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

IPC Terminal Petikemas Perpanjang Kerja Sama Hukum dengan Kejari Jakarta Utara

Penulis
Erlita Ibra
-
IPC Terminal Petikemas Perpanjang Kerja Sama Hukum dengan Kejari Jakarta Utara. (Foto: Dok. IPC TPK)

Jakarta (The Indonesian News) – IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) melalui perpanjangan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Bantuan Penanganan Permasalahan di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Pada Kamis (6/8).

Perpanjangan kerja sama ini merupakan kelanjutan dari sinergi yang telah terjalin pada tahun-tahun sebelumnya sebagai upaya memperkuat aspek kepatuhan hukum, mitigasi risiko, serta mendukung kelancaran operasional perusahaan.

Senior Manager Hukum dan Pengadaan IPC TPK, Agus Fazri, menegaskan bahwa pendampingan hukum memiliki peran strategis dalam mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan.

“Pendampingan hukum bagi IPC TPK merupakan langkah mitigasi risiko yang bersifat preventif dan sangat krusial. Pendampingan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tidak hanya dibutuhkan ketika menghadapi permasalahan hukum, tetapi juga untuk memastikan seluruh proses operasional, pengadaan, dan administrasi perusahaan sepanjang tahun 2026 berjalan sesuai regulasi serta mengedepankan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik,” ujar Agus Fazri.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama dilakukan secara langsung oleh Direktur Utama IPC TPK, Guna Mulyana bersama Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Dr. Syahrul Juaksha Subuki. Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh Executive Director 2 Pelindo Budi Prasetio serta jajaran pejabat Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan manajemen IPC TPK.

Melalui kerja sama ini, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara akan memberikan pendampingan, pertimbangan, serta bantuan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Dukungan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi IPC TPK dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agus Fazri berharap sinergi yang telah terjalin dapat semakin memperkuat kolaborasi kedua institusi dalam mendukung kinerja perusahaan.

“Melalui perpanjangan kerja sama ini, kami berharap sinergi antara IPC TPK dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara semakin solid. Dukungan hukum yang diberikan akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan kepastian hukum, sehingga IPC TPK dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan operasional terminal peti kemas secara optimal, profesional, dan berkelanjutan,” tutup Agus Fazri.

Perpanjangan kerja sama ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen IPC TPK dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, memperkuat mitigasi risiko hukum, serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan melalui operasional yang transparan, akuntabel, dan patuh terhadap regulasi.

Indonesia Dorong Langkah Nyata Lindungi Masjid Al Aqsa, Yerusalem dan Palestina

Penulis
Farid Ismullah
-
Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir (Tengah) mewakili Menteri Luar Negeri Sugiono Pertemuan Tingkat Menteri mengenai Yerusalem di Amman, Yordania, Rabu (5/8/2026). (Foto : Kemlu RI).

Yordania (The Indonesian News)-  Indonesia mengecam dan menegaskan kekerasan warga Israel dan pelanggaran hukum internasional oleh Israel di wilayah Palestina, termasuk di Yerusalam Timur, kompleks Masjid Al Aqsa dan tepi barat tidak boleh dibiarkan dan dinormalisasi. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mewakili Menteri Luar Negeri Sugiono pada Pertemuan Tingkat Menteri mengenai Yerusalem di Amman, Yordania, Pada Rabu (5/8).

Dalam pernyataannya, Wamenlu Tata menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap Hashemite Custodianship atas tempat-tempat suci di Yerusalem, termasuk Al Haram Al Syarif, serta kemerdekaan Negara Palestina, sejalan dengan hukum internasional. Wamenlu Tata juga menyoroti lanskap politik di Timur Tengah, yang saat ini telah berubah drastis akibat peningkatan aktivitas pemukim ilegal zionis di Tepi Barat, agresi Israel di Gaza, Suriah dan Lebanon, serta ekskalasi konflik AS dengan Iran.

“Indonesia mendorong agar komunitas internasional tidak lagi menggunakan cara-cara lama. Tidak lagi membiarkan pelanggaran Israel, dan tidak lagi menghadapinya secara terpecah. Perpecahan adalah celah yang selalu dimanfaatkan oleh Israel”, tegas Wamenlu Tata dalam keterangan tertulis, Dikutip dari laman Kemlu RI, Kamis, 6 Agustus 2026.

Indonesia dalam hal ini mengusulkan lima langkah konkret, yaitu membangun strategi bersama di atas persatuan, mengambil langkah untuk menegakkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional, memperluas pengakuan internasional terhadap Palestina, memperkuat upaya pelindungan terhadap Masjid Al Aqsa, serta mendukung rekonstruksi Gaza, persatuan nasional Palestina, dan mandat UNRWA. Usulan tersebut merupakan salah satu bentuk penerjemahan sikap tegas Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai prioritas politik luar negeri Indonesia.

Wamenlu Tata juga mengingatkan bahwa perjuangan Palestina bukan hanya milik umat Islam. “Global South bersama kita. Bahkan negara-negara yang selama ini dekat dengan Israel telah menjatuhkan sanksi kepada pemukim warga Israel di tepi barat” ujar Wamenlu. Wamenlu kemudian mengajak negara yang hadir untuk membangun koalisi besar mendukung Palestina.

Pertemuan Tingkat Menteri di Amman kali ini bertujuan memperkuat respons masyarakat internasional terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan Israel di Palestina, termasuk pelanggaran terhadap status quo Yerusalem dan kompleks Masjid Al-Aqsa. Pertemuan dihadiri oleh para Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri dan pejabat dari Aljazair, Arab Saudi, Irak, Mesir, Turki, Tunisia, Somalia, Pakistan, Maroko, Palestina, Malaysia, dan Qatar; serta Sekretaris Jenderal Liga Arab.

Pertemuan menyepakati Joint Statement yang isinya antara lain dukungan bagi penguatan institusi Palestina di Yerusalem, menolak tindakan unilateral berupa pemindahan misi-misi diplomatik ke Yerusalem dan menekankan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional, dan melakukan kampanye media guna menyebarluaskan kejahatan Israel dan dampaknya terhadap perdamaian dan keamanan regional dan internasional.

Partisipasi Indonesia kembali menegaskan komitmen nasional untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, menegakkan hukum internasional, serta mendorong terwujudnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah.

Angin kencang masih berlanjut hantam Aceh, Empat rumah kembali rusak 

Penulis
Redaksi
-
Foto: dok BPBD Aceh Besar

Aceh Besar (The Indonesian News) – Cuaca ekstrem yang disertai angin kencang kembali merusak empat rumah warga dan sejumlah pohon tumbang di beberapa wilayah kecamatan, Kabupaten Aceh Besar pada Kamis (6/8/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), angin kencang terjadi di Kecamatan Baitussalam, tepatnya di Jalan Laksana Malahayati, Gampong Kling Meria, serta Gampong Baet. Bencana juga terjadi di Gampong Payatieng, Kecamatan Peukan Bada, dan di Gampong Geu Gajah serta Gampong Mata Ie, Kecamatan Darul Imarah.

Peristiwa tersebut dipicu oleh cuaca ekstrem yang menyebabkan hembusan angin berkecepatan tinggi sehingga merusak sejumlah bangunan milik warga. Kerusakan terjadi pada bagian atap rumah terlepas diterjang angin dan selain dinding bangunannya.

Di kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, tercatat satu unit ruko semi permanen mengalami rusak ringan (RR) dan satu unit rumah rusak rusak sedang (RS). Sementara itu, di Kecamatan Peukan Bada satu unit rumah mengalami rusak berat (RB), sedangkan di Kecamatan Darul Imarah satu unit rumah mengalami rusak ringan (RR).

Sebanyak empat kepala keluarga (KK) dengan total 16 jiwa terdampak dalam peristiwa ini. Korban terdampak masing-masing adalah Mudahan (49 tahun) sebanyak 1 KK/5 jiwa, Ibrahim (60 tahun) sebanyak 1 KK/2 jiwa, Riki Anjai (49 tahun) sebanyak 1 KK/3 jiwa, dan A. Karim sebanyak 1 KK/6 jiwa.

Tidak terdapat korban jiwa maupun warga yang harus mengungsi akibat bencana tersebut.

Selain merusak sejumlah rumah, angin ke,cang juga menumbangkan sejumlah pohon di beberapa wilayah di kabupaten Aceh Besar dan selain lampu hias jalan patah diterjang angin.

Menindaklanjuti laporan kejadian, BPBD Kabupaten Aceh Besar segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan peninjauan, asesmen, dan pendataan terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan. Pendataan dilakukan sebagai dasar penanganan lebih lanjut terhadap warga terdampak dan kebutuhan rehabilitasi bangunan.

Hingga laporan terakhir diterima, kondisi di sebagian besar lokasi terdampak telah berangsur kondusif. Tim BPBD bersama pihak terkait masih berada di lapangan untuk menyelesaikan proses pendataan dan memastikan kondisi masyarakat terdampak serta memantau kemungkinan adanya dampak lanjutan akibat cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi.

Sementara, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika di daerah itu mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem pada 6 hingga 7 Agustus 2026  berpoteni terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

Pemerintah Salurkan Bantuan Rp20,5 Triliun untuk Stabilitas Fiskal Daerah

Penulis
Redaksi
-
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto : Kemenkeu)

Jakarta (The Indonesian News) – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan segera menyalurkan bantuan sebesar Rp20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah sebagai langkah menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat dilakukan tepat waktu, Rabu (5/8).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian besar terhadap kondisi fiskal sejumlah pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga telah mendengarkan berbagai aspirasi dari daerah yang mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai.

“Bapak Presiden Prabowo sangat memahami kondisi keuangan daerah yang sedang dialami pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga mendengarkan aspirasi dari pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran gaji pegawainya,” ujar Menkeu.

Sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden, pemerintah memutuskan memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah agar kondisi fiskal daerah tetap terjaga dan pelayanan publik tidak terganggu.

“Sebagai bentuk perhatian yang sangat besar dari Presiden terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah, Presiden telah memberi petunjuk untuk memberikan bantuan dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah,” kata Menkeu.

Menkeu menjelaskan bahwa bantuan tersebut ditargetkan mulai disalurkan paling lambat pada pekan depan. Saat ini, proses administrasi penyaluran tengah diselesaikan agar dana dapat segera diterima oleh pemerintah daerah.

“Bantuan ini akan segera dicairkan paling lambat minggu depan. Dengan bantuan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan pembayaran gaji para pegawai ASN Daerah dan juga pegawai P3K di pemerintah daerah,” jelasnya.

Menkeu menambahkan, total bantuan yang disiapkan pemerintah mencapai Rp20,5 triliun dan akan disalurkan kepada 490 pemerintah daerah. Besaran bantuan yang diterima masing-masing daerah dihitung berdasarkan kebutuhan riil dan kemampuan fiskalnya.

“Rp20,5 triliun untuk 490 pemerintah daerah. Saat ini masih diproses administrasinya. Kita hitung berdasarkan anggaran masing-masing daerah dan kekurangannya seperti apa. Semua bisa dideteksi, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar mencukupi kebutuhan daerah,” ujar Menkeu.

Menurut Menkeu, pendekatan tersebut dilakukan agar bantuan pemerintah pusat tepat sasaran dan mampu memperkuat kondisi keuangan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan kewajiban fiskalnya secara optimal tanpa menghadapi persoalan pembayaran gaji sebagaimana terjadi di sejumlah daerah sebelumnya.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat pengelolaan keuangan negara. Dukungan fiskal tersebut diharapkan dapat meningkatkan stabilitas keuangan daerah, menjaga keberlangsungan pelayanan publik, serta memberikan kepastian bagi ASN Daerah dan PPPK dalam menerima hak-haknya secara tepat waktu.

Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan

Perkuat Kesiapsiagaan, Pelindo Regional II Jambi Uji Respons Ancaman Bom Bersama Gegana Brimob di Terminal Petikemas

Penulis
Erlita Ibra
-
Pelindo Regional 2 Jambi Uji Respons Ancaman Bom Bersama Gegana Brimob di Terminal Petikemas di Terminal Petikemas Pelindo Talang Duku, Kamis (6/8/2026.) (Foto: Pelindo Regional 2 Jambi).

Muaro Jambi (The Indonesian News) – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Jambi terus memperkuat sistem keamanan dan keselamatan operasional pelabuhan melalui pelaksanaan Drill Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) berupa simulasi penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) serta penanganan ancaman bom di Terminal Petikemas Pelindo Talang Duku, Kamis (6/8).

General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Jambi, Febrianto Zenny Sulistyo Hari Murti, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sekaligus memperkuat implementasi prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC).

“Melalui drill ini, kami melatih kesiapan Tim Tanggap Darurat dalam menghadapi kondisi darurat yang sesungguhnya. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menguji efektivitas SOP pengamanan yang telah diterapkan, sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh pekerja bahwa keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, budaya K3 dan penerapan GRC tidak hanya menjadi kebijakan perusahaan, tetapi juga tercermin dalam setiap langkah mitigasi risiko yang kami lakukan,” ujar Febrianto.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan seluruh personel dalam menghadapi potensi keadaan darurat sekaligus memastikan operasional pelabuhan tetap berjalan aman dan pelayanan kepada pengguna jasa tidak terganggu.

Simulasi tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan di lingkungan pelabuhan, di antaranya KSOP Pelabuhan Kelas III Talang Duku, KSKP Pelabuhan Talang Duku, Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas II Jambi, Pemerintah Desa Talang Duku, serta Pelindo Jambi Group yang terdiri dari PT Pelabuhan Tanjung Priok, PT IPC Terminal Petikemas, PT Pelindo Jasa Maritim, PT Berkah Industri Mesin Angkat, MTI, dan JAI.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Jambi. Hadir langsung Komandan Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Jambi, Kompol Ginda J. Silalahi, beserta jajaran sebagai bentuk sinergi dalam memperkuat sistem keamanan kawasan pelabuhan.

Sebelum simulasi dimulai, peserta mendapatkan pembekalan dari jajaran Subden 2 Jibom Sat Brimob Polda Jambi. AKP Yudianto selaku Kasubden 2 Jibom bersama Ipda Suwandi memberikan materi mengenai berbagai jenis ancaman bom, prinsip dasar penanganannya, hingga langkah awal yang harus dilakukan apabila menemukan benda mencurigakan.

Materi tersebut juga membahas prosedur sederhana yang dapat diterapkan di lingkungan kerja maupun masyarakat hingga petugas berwenang mengambil alih proses penanganan.

Selanjutnya, Junior Manager HSSE PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Jambi memberikan pengarahan teknis mengenai skenario simulasi. Para peserta kemudian menjalankan rangkaian latihan mulai dari penerimaan informasi adanya ancaman bom, aktivasi Tim Tanggap Darurat, evakuasi pekerja, pengamanan lokasi, hingga proses penanganan objek mencurigakan oleh personel Jibom sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Melalui simulasi ini, seluruh unsur yang terlibat menguji kecepatan respons, efektivitas koordinasi lintas instansi, serta penerapan SOP pengamanan dalam menghadapi potensi ancaman di kawasan pelabuhan. Hasil evaluasi dari kegiatan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan prosedur agar setiap personel memiliki pemahaman yang sama dan mampu bertindak cepat, tepat, serta terkoordinasi saat menghadapi kondisi darurat yang sebenarnya.

Pelaksanaan drill ini sekaligus menegaskan komitmen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Jambi dalam memperkuat budaya Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) sebagai fondasi terciptanya pelabuhan yang aman, tangguh, dan andal.

Melalui sinergi antara operator pelabuhan, aparat keamanan, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan sistem keamanan kawasan pelabuhan semakin kuat, operasional tetap berjalan lancar, serta memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna jasa maupun masyarakat di sekitar pelabuhan.

Tinjau Marshaling Area Yonif TP 952/Imam Bulqin, Menhan Tekankan Kehadiran TNI yang Bermanfaat bagi Masyarakat

Penulis
Redaksi
-
Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin meninjau Marshaling Area Yonif TP 952/Imam Bulqin (IB) di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Kamis (6/8/2026). (Foto : Biro Infohan Setjen Kemhan).

Riau (The Indonesian News) – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin meninjau Marshaling Area Yonif TP 952/Imam Bulqin (IB) di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Kamis (6/8/2026). Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari pembinaan kesiapan satuan sekaligus memastikan pembangunan kekuatan pertahanan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan prajurit dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada arahannya, Menteri Pertahanan menekankan pentingnya membangun koperasi satuan sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit beserta keluarganya. Menurut Menhan, koperasi yang dikelola secara profesional akan menjadi fondasi kemandirian ekonomi satuan sekaligus memperkuat kesejahteraan personel.

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin meninjau Marshaling Area Yonif TP 952/Imam Bulqin (IB) di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Kamis (6/8/2026). (Foto : Biro Infohan Setjen Kemhan).

Menhan juga menegaskan bahwa tugas pokok Yonif Teritorial Pembangunan bukan semata-mata memberantas tindak kriminal seperti begal, melainkan menciptakan rasa aman melalui kehadiran prajurit yang profesional, disiplin, dan dekat dengan masyarakat. Kehadiran satuan harus mampu memberikan manfaat nyata sehingga menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan di wilayah.

Selain menjaga kesiapan tempur, Menhan mengingatkan agar seluruh prajurit membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan stabilitas wilayah yang kondusif sekaligus memperkuat sistem pertahanan negara.

Dalam kegiatan tersebut, Menhan didampingi Wakil Panglima TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan, serta Pangdam XIX/Tuanku Tambusai.

komandan Yonif TP 952/Imam Bulqin (IB) Letkol Inf Andy Supartono mengenai kondisi satuan menyampaikan bahwa sejak Maret 2026 Yonif TP 952 menempati Marshaling Area seluas 2,1 hektare sebagai pangkalan sementara. Adapun pembangunan pangkalan permanen direncanakan berada dalam kawasan terpadu seluas sekitar 200 hektare yang juga akan menjadi lokasi Rindam dan Yonarmed Kodam XIX/Tuanku Tambusai.

Danyonif menjelaskan bahwa selain melaksanakan tugas pembinaan kesiapan operasional, satuan juga aktif mendukung stabilitas wilayah melalui patroli, guna mencegah peredaran narkoba dan tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Di bidang ekonomi, keberadaan satuan turut memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar melalui pemberdayaan pelaku UMKM yang menyediakan kebutuhan prajurit, seperti makanan, sembako, dan jasa laundry.

“Kunjungan kerja ini mencerminkan komitmen Kementerian Pertahanan untuk memastikan pembangunan satuan-satuan baru tidak hanya memperkuat postur pertahanan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi positif terhadap keamanan, kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan daerah,” Demikian Biro Infohan Setjen Kemhan

Sosialisasi Perjanjian Kerja Bersama, Pelindo Perkuat Harmoni Hubungan Industrial

Penulis
Erlita Ibra
-
Pelindo Perkuat Harmoni Hubungan Industrial, Makassar, Kamis (6/8/2026). (Foto : Pelindo).

Makassar (The Indonesian News) – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terus memperkuat hubungan industrial yang harmonis melalui Sosialisasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) Bersatu Periode 2026 – 2028.

Kegiatan yang berlangsung di Makassar, Kamis (6/8) ini menjadi forum untuk menyamakan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pekerja serta perusahaan sebagai landasan dalam menciptakan hubungan kerja yang produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) Bersatu, Dodi Nurdiana, mengatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama merupakan hasil kesepahaman yang dibangun melalui dialog konstruktif antara manajemen dan serikat pekerja. Karena itu, pemahaman yang utuh terhadap substansi PKB menjadi kunci dalam menjaga hubungan industrial yang sehat di lingkungan perusahaan.

“PKB bukan sekadar dokumen yang mengatur hubungan kerja, tetapi juga menjadi komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati, menjunjung profesionalisme, serta memberikan kepastian bagi pekerja maupun perusahaan. Dengan pemahaman yang sama, kita dapat menjaga sinergi dan menghadapi tantangan perusahaan secara bersama-sama,” ujar Dodi.

Sementara itu, Group Head Layanan Strategis SDM Pelindo, Basuki Soleh, menegaskan bahwa PKB merupakan instrumen strategis yang mendukung terciptanya tata kelola ketenagakerjaan yang adaptif dan selaras dengan arah transformasi perusahaan.

“Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan setiap Port Captain Pelindo memahami substansi PKB secara menyeluruh sehingga implementasinya dapat berjalan konsisten di seluruh wilayah kerja. Hubungan industrial yang harmonis merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung peningkatan kinerja perusahaan,” katanya.

Division Head Pelayanan SDM dan Umum Pelindo Regional 4, Rinto Saiful, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari komitmen Pelindo Regional 4 dalam membangun komunikasi yang terbuka serta memperkuat hubungan kemitraan antara perusahaan dan pekerja.

“Pemahaman yang baik terhadap Perjanjian Kerja Bersama akan menciptakan kesamaan persepsi dalam pelaksanaannya di lingkungan kerja. Kami berharap seluruh pekerja dapat menjadikan PKB sebagai pedoman bersama dalam menjalankan hak dan kewajiban secara profesional, sehingga tercipta hubungan industrial yang kondusif dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan,” ujar Rinto.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Group Head Hukum Pelindo Akhirman, Group Head Strategi SDM Pelindo Cucu Kuswoyo, Tim Perunding Perjanjian Kerja Bersama (PKB), serta seluruh anggota Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) Bersatu di wilayah Pelindo Regional 4 yang mengikuti kegiatan secara luring maupun daring.

Melalui sosialisasi ini, Pelindo bersama SPPI Bersatu menegaskan komitmennya untuk terus membangun hubungan industrial yang harmonis, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pekerja sekaligus mendukung keberlanjutan kinerja perusahaan di tengah dinamika industri kepelabuhanan.

Presiden Prabowo Terima Laporan Program Strategis TNI untuk Percepat Pemerataan Pembangunan

Penulis
Farid Ismullah
-
Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, beserta para kepala staf angkatan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/8/2026) (Foto: BPMI Setpres).

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, beserta para kepala staf angkatan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 6 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden tampak didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026,” demikian disampaikan Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI beserta para kepala staf melaporkan perkembangan sejumlah program strategis yang dijalankan TNI. Termasuk di dalamnya yakni capaian program yang secara langsung mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun empat program yang menjadi perhatian, yakni:

  1. Progres pembangunan 2.500 jembatan desa yang ditargetkan rampung pada Agustus 2026
  2. Pembangunan hampir 3.000 titik air bersih di berbagai wilayah Indonesia
  3. Program listrik masuk desa, khususnya di wilayah-wilayah terluar, yang terus berjalan sepanjang tahun ini dan
  4. Pelaksanaan bakti sosial TNI yang akan digelar secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Selain itu, pada pertemuan tersebut, turut membahas mengenai dukungan TNI terhadap berbagai program prioritas pemerintah. Sementara terkait peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo secara khusus memberikan arahan agar TNI menghadirkan hal spesial bagi masyarakat.

“Presiden Prabowo secara khusus mengarahkan agar pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, TNI menghadirkan sesuatu yang spesial bagi masyarakat sebagai wujud semangat kemerdekaan sekaligus pengabdian kepada bangsa,” tulisnya.

Melalui berbagai program tersebut, TNI terus memperkuat perannya tidak hanya sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah. “Mempercepat pemerataan pembangunan, memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, serta mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat,” tutupnya.

Indonesia Dorong Pariwisata dan Konektivitas Regional dalam Pertemuan IMT-GT di Tailan

Penulis
Farid Ismullah
-
Konsul RI Winardi H. Lucky saat rangkaian  IMT-GT Implementation Blueprint 2027-2031 Sectoral Consultation Workshop di Satun, Tailan, Pada 3-4 Agustus 2026. (Foto : The Indonesian News/HO-KRI Songkhla).

Tailan (The Indonesian News) – Konsulat Republik Indonesia (KRI) di Songkhla menjadi bagian Delegasi RT pada rangkaian The 19th IMT-GT Working Group on Tourism Meeting, The 2nd IMT-GT Tourism Forum, The 3rd IMT-GT Tourism and Transport Dialogue, serta IMT-GT Implementation Blueprint 2027-2031 Sectoral Consultation Workshop yang diselenggarakan di Satun, Tailan, Pada 3-4 Agustus 2026. Delegasi RI dipimpin oleh Asisten Deputi Hubungan Antar Lembaga Internasional, Kementerian Pariwisaa RI. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan kerja sama subkawasan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Rangkaian Pertemuan IMT-GT di Satun, Tailan, Pada 3-4 Agustus 2026. (Foto : The Indonesian News/HO-KRI Songkhla).

Konsul RI di Songkhla, Winardi H. Lucky, menegaskan bahwa sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antarnegara sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan.

“Pariwisata dan konektivitas adalah kunci untuk memperkuat daya saing kawasan IMT-GT. Melalui kolaborasi Indonesia, Malaysia, dan Tailan, kita tidak hanya membangun destinasi yang terhubung, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Konsul RI Winardi H. Lucky dalam keterangan tertulis kepada The Indonesian News, Kamis, 6 Agustus 2026.

Konsul  Winardi menjelaskan, Rangkaian pertemuan membahas berbagai upaya untuk memperkuat sektor pariwisata di kawasan IMT-GT, mulai dari peningkatan konektivitas transportasi, diversifikasi destinasi wisata, pengembangan pariwisata berkelanjutan, hingga penyusunan arah strategis Implementation Blueprint IMT-GT periode 2027-2031.

Rangkaian Pertemuan IMT-GT di Satun, Tailan, Pada 3-4 Agustus 2026. (Foto : The Indonesian News/HO-KRI Songkhla).

“Selain delegasi dari ketiga negara anggota, forum tersebut juga dihadiri oleh sejumlah organisasi internasional dan mitra strategis, antara lain Asian Development Bank (ADB), IMT-GT Uninet, dan IMT-GT Joint Business Council. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat mempercepat implementasi program-program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kawasan,” Terangnya.

Partisipasi aktif Delegasi RI dalam forum tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat diplomasi ekonomi melalui kerja sama regional, membuka peluang kolaborasi baru, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang semakin terhubung, kompetitif, dan berkelanjutan. Secara khusus Delegasi RI menegaskan perlunya memajukan pariwisata yang berkualitas melalui pemanfaatan digital platform dan “joint branding” serta fasilitasi investasi sektor wisata,”Tambahnya.

Negara-negara IMT-GT menargetkan kunjungan wisatawan internasional rata-rata per tahunnya sebanyak 50 juta di tahun 2026 dengan dampak GDP per capita mencapai 17.985 di tahun yang sama yang terfokus pada sektor wisata, perdagangan lintas-batas dan logistik halal.

“Konsulat RI di Songkhla akan terus mendukung berbagai inisiatif kerja sama di kawasan IMT-GT sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan Indonesia dengan Thailand dar sekaligus memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat di ketiga negara,” Tutup Konsul RI Winardi H. Lucky.

1...676869...109Halaman 68 dari 109
Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

© PT Alca Media Indonesia