Kepala BNPB Tinjau Pemadaman Karhutla di Kubu Raya
Menko Polkam: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Harus Jadi Booster Program Pemerintah
Bandung (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menekankan agar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menjadi booster atau pendorong bagi suksesnya program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kemampuan LPM dalam mendukung dan memperkuat manfaat program pemerintah bagi masyarakat akan turut menentukan eksistensi organisasi tersebut ke depan.
“Kalau misalnya program pemerintah tidak dimanfaatkan oleh LPM dalam rangka memperbesar hasilnya, rakyat akan bertanya, ‘Apa itu LPM?’ Apabila pertanyaan seperti itu muncul, itulah yang akan menentukan eksistensi LPM ke depan. Saya mengingatkan sekaligus menemukan tantangan. Silakan manfaatkan keadaan,” ujar Menko Polkam Djamari Chaniago saat memberikan pengarahan sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LPM RI Tahun 2026 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/8/2026).
Menko Djamari juga mengajak seluruh jajaran LPM untuk tidak pernah menyerah dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, setiap langkah yang telah dimulai harus disertai keberanian dan tekad untuk menuntaskannya. LPM diharapkan mampu mengambil peran dan berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya juga mengajak LPM, dengan segala keterbatasannya, jangan pernah menyerah. Sesekali kita harus berani melangkah. Negara ini tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Tidak bisa hanya mengandalkan atau berharap kepada orang lain, tetapi ada pada bangsa ini sendiri,” kata Menko Polkam Djamari.
Dalam pengarahannya, Menko Polkam juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia akan mampu menjadi negara maju dan sejahtera sepanjang mampu menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan strategis, baik yang bersumber dari perkembangan global maupun dinamika di dalam negeri. Karena itu, menurutnya, seluruh komponen bangsa perlu memiliki optimisme, ketangguhan, dan semangat kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut.
Menko Djamari mengatakan, perkembangan dunia saat ini penuh dengan dinamika dan gejolak. Perang antara Amerika Serikat dan Iran, perang Rusia dan Ukraina, serta berbagai konflik di sejumlah kawasan memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi global. Pemerintah Indonesia terus berupaya meminimalkan dampak berbagai gejolak tersebut agar tidak membebani kehidupan masyarakat.
Di tengah berbagai tekanan global tersebut, pemerintah terus berupaya menjaga kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Menko Polkam mencontohkan harga BBM bersubsidi yang tidak mengalami kenaikan serta harga kebutuhan pokok yang terus dijaga. Berbagai program pemerintah juga terus dijalankan agar pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap berlangsung meskipun dunia sedang menghadapi berbagai ketidakpastian.
Pada kesempatan tersebut, Menko Polkam juga menegaskan bahwa kondisi stabilitas keamanan nasional saat ini tetap aman dan terkendali. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus memantau perkembangan situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan serta ketertiban masyarakat tetap terjaga.
Menko Djamari mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap berbagai konten di ruang digital yang mengandung unsur hoaks, fitnah, dan kebencian. Menurutnya, derasnya arus informasi harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk menyaring dan memastikan kebenaran setiap informasi yang diterima sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya.
Menurut Menko Polkam, ruang digital harus tetap menjadi ruang yang netral dan tidak dikuasai oleh informasi negatif yang dapat memengaruhi masyarakat. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu berperan aktif menghadirkan informasi yang benar, positif, dan bermanfaat.
“Intinya, jangan kita beri peluang sekecil apa pun kepada orang-orang yang ingin menyampaikan hal-hal buruk untuk masuk lebih dahulu,” tegas Menko Djamari.
Sebagai penutup arahannya, Menko Polkam membacakan bait-bait Gurindam Dua Belas karya Pahlawan Nasional Raja Ali Haji yang sarat dengan nilai kepemimpinan, persatuan, dan kerja sama. Di antaranya, bait yang berbunyi, “Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagar duri,” yang mengandung makna bahwa pemimpin dan para pembantunya harus memiliki kesamaan visi, mengedepankan musyawarah, serta bekerja secara solid. Kolaborasi yang kuat akan menjadikan bangsa semakin kokoh dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman.
Menko Polkam kemudian melanjutkan dengan bait, “Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja,” yang mengajarkan pentingnya integritas, loyalitas, dan kesungguhan dalam menjalankan amanah. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, relevan untuk menjadi pegangan dalam membangun kebersamaan dan memperkuat kontribusi seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan bangsa.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP LPM M. Q. Iswara menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Menko Polkam atas kehadiran dan dukungannya dalam Rakernas LPM RI Tahun 2026. Ia menegaskan komitmen LPM untuk terus mendukung program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta mengambil bagian dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Kita siap menjadi garda terdepan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dari 38 provinsi, 33 sudah dilantik. Ada 480 di kabupaten/kota. Kami siap mendukung kebijakan-kebijakan Bapak Presiden,” kata Iswara.
Rakernas LPM RI Tahun 2026 dihadiri pengurus LPM RI tingkat pusat dan daerah, perwakilan kementerian/lembaga terkait, kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta jajaran pimpinan Kemenko Polkam.
Presiden Prabowo Perkuat Fondasi SDM Indonesia
Jakarta (The Indonesian News) – Pemerintah terus mematangkan langkah pembaruan buku ajar nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi pendidikan Indonesia. Arahan tersebut merupakan tindak lanjut dari perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kualitas buku pelajaran yang digunakan peserta didik, sekaligus upaya membangun budaya membaca sejak usia dini sebagai investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa perhatian Presiden Prabowo terhadap pembaruan buku ajar berawal dari kunjungan Kepala Negara ke sejumlah sekolah. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo meninjau langsung buku-buku pelajaran yang digunakan para siswa dan menemukan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian.
“Saat mengecek buku pelajaran, itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, sehingga anak-anak SD khususnya bacanya sangat dekat, kemudian ya kalau dibaca kurang baik. Sehingga atas dasar itu, beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya kepada awak media pada Jumat, 7 Agustus 2026.
Menurut Seskab Teddy, setelah mempelajari buku-buku pelajaran yang digunakan di Indonesia, Presiden Prabowo kemudian menginstruksikan agar dilakukan perbandingan dengan buku ajar dari negara-negara tetangga sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas buku pelajaran nasional.
“Awalnya yang punya kita dulu, dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu. Kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga. Pada awalnya seperti itu, sehingga yang tadi Pak Mensesneg sampaikan, dicek, nanti intinya akan diperbaiki menjadi lebih baik,” ungkap Seskab Teddy.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus pada sejumlah aspek yang dinilai strategis. Selain penguatan karakter kebangsaan, Kepala Negara juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pembelajaran sains dan teknologi, serta peningkatan kemampuan berbahasa asing untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi persaingan global.
“Kedua, mengejar ketertinggalan di bidang sains dan teknologi, basic-nya adalah salah satu contohnya adalah matematika. Yang ketiga, untuk menghadapi kompetisi global, salah satu concern beliau adalah kemampuan bahasa asing, salah satunya adalah bahasa Inggris,” kata Menteri Pras.
Tidak hanya dari sisi materi, Presiden Prabowo juga menginginkan agar kualitas fisik buku pelajaran ditingkatkan. Buku ajar diharapkan memiliki tampilan yang lebih menarik, ukuran huruf yang lebih nyaman dibaca, serta menggunakan bahan yang lebih baik sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih panjang.
“Kalau tampilan tadi sudah kami jelaskan, penginnya besar, menarik, tulisan tidak kecil-kecil, bahannya pun juga yang bagus supaya itu bisa bertahan dalam sekian waktu. Mungkin kadang-kadang, dulu kan ada yang buku ini tidak dimiliki pribadi dan kemudian bisa diwariskan atau dipakai oleh adik kelasnya,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Pras juga mengungkapkan bahwa perhatian Presiden Prabowo terhadap dunia pendidikan tidak terlepas dari kebiasaan membaca yang telah ditanamkan sejak kecil dalam lingkungan keluarganya. Menurutnya, budaya membaca secara rutin menjadi salah satu nilai yang kini ingin kembali digalakkan di lingkungan pendidikan nasional.
“Sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra-putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku, kemudian membuat rangkuman dan disampaikan kepada orang tua. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua,” ujar Menteri Pras.
Presiden Prabowo: Pusat Siap Ambil Alih Jika Pemda Abai Urus Rakyat
Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ultimatum keras kepada jajaran pemerintah daerah mulai dari gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa untuk bergerak cepat merespons kebutuhan mendasar masyarakat desa. Prabowo menegaskan, pemerintah pusat tidak akan ragu untuk mengambil alih dan turun tangan secara langsung apabila pemerintah daerah dinilai lambat atau gagal menjawab keluhan warga.
Pernyataan menohok tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam peluncuran buku Sepuluh Karya Nyata untuk Negeri sekaligus perayaan HUT ke-50 Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Pada Jumat (7/8/2026). Dalam pidatonya, Kepala Negara menyoroti pembangunan akses infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan desa yang semestinya sudah tertangani.
Presiden Prabowo mengingatkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, pemerintah telah mengucurkan anggaran Dana Desa sekitar Rp 1 miliar per desa setiap tahunnya. Dengan alokasi dana sebesar itu, fasilitas penunjang publik seperti jembatan yang bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah seharusnya dapat dipenuhi oleh kepemimpinan daerah.
“Dana desa sudah kita berikan, sudah berjalan 10 tahun. Rp 1 miliar satu desa satu tahun. Jembatan di desa harganya mungkin Rp 400 juta rata-rata, Rp 700 juta, Rp 800 juta. Yang besar mungkin Rp 2 M, Rp 3 M. Sesungguhnya semua desa, semua pimpinan desa bisa memenuhi jembatan-jembatan itu,” tegas Prabowo.
Presiden menekankan bahwa pemerintah pusat enggan memperdebatkan kesalahan masa lalu atau mencari kambing hitam. Pemerintah memilih memanfaatkan teknologi untuk menyerap laporan warga agar bisa segera dieksekusi. “Kalau gubernur, kalau bupati, kalau camat, kalau kepala desa tidak bisa mengatasi teriakan rakyat di desa, kita tidak segan-segan. Presiden turun tangan, kita memenuhi apa yang diteriakkan oleh rakyat,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyampaikan capaian pemerintah pusat yang telah membangun mendekati 2.500 jembatan desa di seluruh Indonesia. Selain jembatan, pemerintah mempercepat rehabilitasi sekolah dan fasilitas kesehatan, dengan target memperbaiki lebih dari 70.000 sekolah pada akhir tahun ini dan berlanjut hingga 100.000 sekolah pada tahun depan, serta merenovasi seluruh puskesmas yang puluhan tahun terbengkalai.
Namun, di tengah tekanan dan ultimatum dari pemerintah pusat agar pemda bertindak cepat, sejumlah daerah justru dihadapkan pada realitas fiskal yang krusial. Ketegangan antara tuntutan respons cepat dan kapasitas anggaran daerah kian meruncing seiring mencuatnya isu pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Pemangkasan alokasi dana transfer ini memicu keluhan di level daerah, di mana sejumlah pemerintah daerah kini harus memutar otak lebih keras karena anggaran yang terbatas. Dampak pemotongan TKD tersebut dirasakan begitu berat oleh pemda, hingga membuat beberapa wilayah kesulitan untuk sekadar menutup belanja rutin, termasuk membayar gaji pegawai negeri sipil dan tenaga honorer di daerah.
Penanganan Karhutla jadi Atensi Presiden
Kubu raya (The Indonesian News) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto melanjutkan kunjungan kerjanya di Kalimantan Barat, kali ini dirinya melakukan patroli udara menggunakan helikopter mengelilingi Kabupaten Kubu Raya, untuk melihat langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan pada Jumat (7/8).
Dari ketinggian, ia melihat dua strategi berjalan bersamaan, tim darat penyemprotan di lapangan dan helikopter water bombing yang terus menebar air dari udara. Tapi memadamkan api di lahan gambut ternyata tidak semudah membalik telapak tangan.
Kepala BNPB pun mengungkap, tantangan memadamkan api pada kebakaran di Kalimantan Barat, antara lain dikarenakan karena lahan yang ada merupakan lahan gambut.
“Kalo kebakaran di provinsi lain, disiram water bombing langsung padam, lahan gambut tidak. Mungkin api padam di permukaan tapi ke dalam (tanah) ada bara, sehingga muncul asap,” ungkap Suharyanto.
Asap inilah musuh berikutnya. Kalau dibiarkan menumpuk, jarak pandang tertutup dan kesehatan warga terancam.
“Asap ini kalau tidak segera ditangani, berkumpul dalam jumlah banyak, akibatkan jarak pandang tertutup asap dan mempengaruhi kesehatan,’ imbuhnya.
Dari hasil peninjauan, Suharyanto menyatakan untuk pemadaman pada lahan gambut yang paling efektif adalah dengan kekuatan alam yaitu hujan yang membasahi tanah. Namun untuk beberapa waktu ke depan, prediksi BMKG tidak ada pertumbuhan awan hujan di wilayah Kalimantan Barat.
“Yang paling efektif dan efisien adalah hujan, jadi ketika ada potensi awan hujan kita akan lakukan operasi modifikasi cuaca,” ujarnya.
Untuk menyiasatinya, Kepala BNPB tetap menyiagakan dua unit armada operasi modifikasi cuaca di Lanud Supadio agar bisa segera melakukan operasi modifikasi cuaca ketika sudah ada pertumbuhan awan hujan.
Selain itu, operasi modifikasi cuaca tidak hanya dilakukan guna memadamkan api, namun juga untuk membasahi lahan gambut yang tidak kebakar, manfaatnya adalah agar lahan gambut selalu basah dan tidak mudah terbakar.
“Tidak hanya di lahan yang terbakar, tapi di daerah-daerah yang tidak terbakar juga dilakukan operasi modifikasi cuaca, agar lahan gambut yang belum terbakar betul-betul basah,” tambahnya.
Penanganan Kebakaran Menjadi Atensi Presiden
Lebih lanjut, Kepala BNPB menyatakan bahwa adanya ancaman El Nino di Indonesia, telah menjadi perhatian khusus dari Bapak Presiden Prabowo Subianto.
Presiden pun memberikan arahan bagi para pihak yang terlibat langsung dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan ini, yaitu kebakaran harus segera ditangani.
“Secara khusus di akhir Juli lalu, Bapak Presiden menggelar rapat terbatas dihadirkan semua. Beliau pesan minta seluruhnya bersatu padu agar tantangan kebakaran hutan dan lahan karhutla bisa diatasi,” tutur Suharyanto.
Mabes Polri Pastikan Periksa Personel Polresta Banda Aceh Transparan
Jakarta (The Indonesian News) – Kadiv Humas Polri Irjen Jhonny Edison Isir menyampaikan bahwa proses pemeriksaan terhadap Kapolresta Banda Aceh Kombes Andi Kirana beserta Kasat Narkoba AKP Muhammad Jabir dibawa oleh petugas Divpropam Mabes Polri ke Jakarta dilakukan secara profesional, transparan, serta sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Irjen Isir memastikan Polri berkomitmen akan hal itu. Namun belum diketahui secara pasti pelanggaran yang dilakukan oleh keduanya.
“Setiap proses yang dilakukan Polri terhadap personel merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan penegakan aturan di lingkungan internal. Seluruh proses dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Irjen Isir dalam keterangannya kepada wartawan, Pada Jumat (7/8/2026).
Irjen Isir menjelaskan, proses yang saat ini berjalan merupakan tindak lanjut atas informasi dan partisipasi masyarakat yang disampaikan kepada Polri. Menurut dia, setiap laporan maupun informasi yang diterima dari masyarakat akan ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku sebagai bentuk respons atas kepercayaan masyarakat kepada Polri.
“Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Setiap informasi yang disampaikan akan kami respons secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang ada,” ujarnya.
Di sisi lain, Irjen Isir menegaskan bahwa Polri mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyampaikan informasi kepada publik. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu proses yang sedang berlangsung maupun menimbulkan kesimpangsiuran informasi.
“Polri akan memberikan penjelasan kepada masyarakat pada waktu yang tepat sesuai perkembangan proses yang berlangsung dan ketentuan yang berlaku. Kami mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi resmi dari Polri serta tidak berspekulasi terhadap informasi yang belum terverifikasi,” tuturnya.
Dia juga memastikan perkembangan penanganan akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Dia turut menyampaikan pemeriksaan terhadap keduanya akan disampaikan langsung oleh satuan yang menangani proses tersebut sesuai dengan tahapan yang berlaku.
“Kami berkomitmen menyampaikan setiap perkembangan yang dapat diinformasikan kepada publik secara resmi. Transparansi merupakan bagian dari upaya Polri menjaga akuntabilitas sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto membenarkan kedua perwira tersebut saat ini telah berada di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan oleh Divpropam Mabes Polri
Meski demikian, Polda Aceh belum membuka alasan maupun materi pemeriksaan terhadap keduanya. Joko menyebut seluruh proses penanganan berada di bawah kewenangan Mabes Polri sehingga pihaknya tidak dapat memberikan penjelasan lebih jauh.
“Karena penanganannya merupakan kewenangan Mabes Polri, kami belum dapat menyampaikan keterangan lebih lanjut terkait substansi pemeriksaan, baik terhadap Kapolresta Banda Aceh maupun Kasat Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh,” kata Joko kepad wartawan, Jumat, 7 Agustus 2026.
Ia meminta publik tidak berspekulasi selama proses pemeriksaan masih berlangsung.
“Proses pemeriksaan sedang berjalan. Kami mengajak semua pihak untuk menghormati mekanisme yang berlaku dan menunggu hasil pemeriksaan dari Mabes Polri,” ujarnya.
Di tengah pemeriksaan terhadap dua pejabat utama Polresta Banda Aceh itu, Polda Aceh memastikan roda organisasi dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Jabatan Kapolresta untuk sementara diisi Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho hingga ada keputusan lebih lanjut.
Joko memastikan pelayanan kepolisian di Polresta Banda Aceh tetap berlangsung normal, profesional, dan tidak mengalami gangguan meski Kapolresta definitif sedang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri.
TPK Koja Perkuat Tata Kelola Perusahaan melalui Perpanjangan Kerja Sama Bantuan Hukum dengan Kejari Jakarta Utara
Jakarta (The Indonesian News) – KSO Terminal Petikemas Koja (TPK Koja) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) melalui perpanjangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai Bantuan Hukum dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan bersama PT IPC Terminal Petikemas dan PT Jasa Armada Indonesia Tbk di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso No. 10, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (6/8). Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari sinergi yang telah terjalin antara Pelindo Group dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dalam memberikan bantuan, pertimbangan, serta pendampingan hukum bagi perusahaan.
Melalui perpanjangan kerja sama ini, ketiga perusahaan berharap dapat semakin memperkuat kepastian hukum dalam setiap aktivitas bisnis sekaligus memastikan seluruh proses operasional berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ruang lingkup kerja sama meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, pendampingan penyelesaian permasalahan hukum melalui fungsi Kejaksaan sebagai fasilitator maupun mediator, hingga penagihan piutang usaha BUMN dan anak perusahaan kepada pihak ketiga. Kehadiran kerja sama ini diharapkan mampu mendukung efektivitas pengambilan keputusan bisnis yang akuntabel dan berlandaskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Nota kesepahaman ditandatangani oleh General Manager KSO Terminal Petikemas Koja, Banu Astrini, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Dr. Syahrul Juaksha Subuki, S.H., M.H., serta disaksikan oleh jajaran manajemen Pelindo Group dan pimpinan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.
General Manager KSO Terminal Petikemas Koja, Banu Astrini, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin selama ini dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.
“Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dalam memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada perusahaan. Perpanjangan Nota Kesepahaman ini merupakan langkah strategis untuk semakin memperkuat kolaborasi dalam mendukung implementasi tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memberikan kepastian hukum dalam mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan,” ujar Banu.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Dr. Syahrul Juaksha Subuki, S.H., M.H., menegaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk nyata dukungan Kejaksaan dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, berkelanjutan, dan berlandaskan kepastian hukum.
“Perpanjangan Nota Kesepahaman ini merupakan komitmen Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dalam memberikan dukungan hukum kepada dunia usaha, termasuk entitas Pelindo Group. Melalui kolaborasi ini diharapkan tercipta kepastian hukum yang dapat mendukung kelancaran proses bisnis, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi kedua belah pihak,” ungkap Syahrul.
Melalui perpanjangan kerja sama ini, TPK Koja kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, memperkuat budaya kepatuhan, serta membangun sinergi yang konstruktif dengan aparat penegak hukum.
Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam mewujudkan operasional terminal petikemas yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan dapat mendukung kelancaran arus logistik nasional melalui pengelolaan terminal petikemas yang aman, andal, serta berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
TPK Koja Raih Dua Penghargaan Gold pada TJSL & CSR Award 2026
Jakarta (The Indonesian News) – KSO Terminal Petikemas Koja (TPK Koja) kembali menorehkan prestasi dengan meraih dua penghargaan Gold (★★★★) pada ajang 6th TJSL & CSR Award 2026 yang diselenggarakan oleh BUMN Track dan didukung oleh BTA Academy. Penghargaan tersebut diraih pada kategori Pilar Sosial dan Pilar Lingkungan untuk kelompok Anak Perusahaan BUMN.
Penghargaan diserahkan pada acara puncak 6th TJSL & CSR Award 2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta. Tahun ini, ajang tersebut mengusung tema “Transisi TJSL Menuju ESG Rating dan CSV”, yang menegaskan pentingnya transformasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menuju implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta penciptaan Creating Shared Value (CSV) sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan.
Pencapaian ini menjadi bukti komitmen TPK Koja dalam mengintegrasikan aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan ke dalam kegiatan operasional maupun program pemberdayaan masyarakat. Berbagai program TJSL yang dijalankan perusahaan dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Corporate Secretary KSO Terminal Petikemas Koja, Safuan, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh insan TPK Koja serta dukungan para pemangku kepentingan yang terus bersinergi dalam mewujudkan program TJSL yang berkualitas.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan TPK Koja serta dukungan para pemangku kepentingan yang terus bersinergi dalam mewujudkan program TJSL yang berkualitas. Pengakuan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan implementasi TJSL yang tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga mampu menciptakan nilai bersama bagi masyarakat, lingkungan, dan perusahaan. Ke depan, TPK Koja akan terus menghadirkan program-program yang inovatif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Safuan.
Ajang TJSL & CSR Award merupakan bentuk apresiasi kepada BUMN, perusahaan terbuka, serta anak perusahaan BUMN yang dinilai berhasil mengimplementasikan praktik terbaik dalam pengelolaan TJSL, Corporate Social Responsibility (CSR), ESG, dan Creating Shared Value.
Raihan dua penghargaan Gold ini semakin memperkuat komitmen TPK Koja sebagai operator terminal petikemas yang tidak hanya berorientasi pada keunggulan operasional, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Sejalan dengan transformasi perusahaan, TPK Koja akan terus memperkuat implementasi program TJSL yang adaptif terhadap tantangan masa depan serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Lebih dari 1.000 Pondok Pesantren Dapat Kelola Dapur MBG
Jakarta (The Indonesian News) – Pemerintah memperluas akses pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pemberian kesempatan kepada pondok pesantren berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang untuk mengelola dapur secara mandiri. Kebijakan tersebut diputuskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Perbaikan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis yang dipimpin di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Pada Kamis (6/8).
Melalui kebijakan ini, pondok pesantren yang memenuhi kriteria diperbolehkan membangun dan mengoperasikan dapur sendiri sepanjang memenuhi standar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk persyaratan keamanan pangan dan sanitasi yang berlaku. Sementara itu, pesantren dengan jumlah santri di bawah ketentuan tersebut akan dilayani oleh SPPG terdekat agar pelaksanaan program tetap berjalan efektif dan efisien.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan Program MBG tanpa mengabaikan aspek mutu layanan dan keamanan pangan.
“Pesantren yang memiliki lebih dari seribu santri dan menggunakan sistem berasrama dapat membangun dapur sendiri. Namun, dapur tersebut harus memenuhi standar SPPG, termasuk memiliki persyaratan kesehatan dan sanitasi yang telah ditetapkan. Sementara pesantren dengan jumlah santri di bawah ketentuan itu akan dilayani oleh SPPG terdekat,” ujar Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, usai Rakortas.
Mas Dar menambahkan, penerapan standar operasional yang sama di seluruh dapur MBG menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas makanan yang diterima para penerima manfaat. Oleh karena itu, setiap dapur yang dibangun, termasuk di lingkungan pondok pesantren, wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Yang kami bangun bukan hanya jangkauan layanan, tetapi juga kualitasnya. Di mana pun dapur MBG beroperasi, standar pelayanan, keamanan pangan, dan higienitas harus sama agar seluruh penerima manfaat memperoleh makanan bergizi yang aman dan berkualitas,” kata Mas Dar.
Menurutnya, keterlibatan pondok pesantren dalam penyelenggaraan Program MBG juga mencerminkan semangat kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Dengan kapasitas santri yang besar dan sistem berasrama, pesantren dinilai memiliki potensi untuk menjadi bagian dari ekosistem pelayanan gizi nasional secara lebih optimal.
PT Terminal Teluk Lamong Raih Penghargaan Katagori Gold ajang TJSL
Jakarta (The Indonesian News) – PT Terminal Teluk Lamong (TTL) kembali menorehkan prestasi di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan meraih TJSL & CSR Award 2026 Anak Perusahaan BUMN Kategori Gold melalui program Pemberdayaan Nelayan “Pengembangan Kelompok Budidaya Kepiting Soka” pada Kamis, 6 Agustus 2026 di Hotel Bidakara Jakarta.
TJSL & CSR Award 2026 tahun ini mengusung tema “Transisi TJSL Menuju ESG Rating dan Creating Shared Value”, yang mencerminkan transformasi praktik TJSL sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan. Saat ini, implementasi TJSL tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program sosial, tetapi telah menjadi instrumen strategis dalam memperkuat keberlanjutan perusahaan, meningkatkan reputasi korporasi, memperkuat kepercayaan investor.
Hal tersebut sejalan dengan misi TJSL PT Terminal Teluk Lamong yang mendukung implementasi ESG dan selalu berupaya untuk menciptakan nilai Bersama (creating shared value) bagi perusahaan dan masyarakat. Tercermin dari program-program TJSL yang digagas TTL yang selalu berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan.
“Penghargaan ini merupakan apresiasi atas upaya PT Terminal Teluk Lamong bersama para pemangku kepentingan dalam menghadirkan program TJSL yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bagi kami, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari penghargaan yang diterima, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menciptakan kemandirian ekonomi, sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan,” ujar Dahlia Permata Sari, Corporate Communication PT Terminal Teluk Lamong
Program yang diusung adalah pemberdayaan nelayan melalui Pengembangan Kelompok Budidaya Kepiting Soka yang lahir dari hasil pemetaan sosial (social mapping) yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat di tujuh kelurahan area ring 1 sekitar wilayah operasional TTL. Pemetaan tersebut mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang dihadapi masyarakat pesisir, antara lain berkurangnya area tangkap nelayan sebagai dampak perkembangan aktivitas kepelabuhanan, serta berkurangnya akses masyarakat terhadap sumber daya pesisir yang selama ini menjadi sumber penghidupan.
“Melalui social mapping tersebut, kami berupaya memastikan bahwa setiap program TJSL disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Pengembangan budidaya kepiting soka menjadi salah satu solusi alternatif mata pencaharian yang lebih produktif, adaptif, dan berkelanjutan. Kami berharap program ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar,” tambah Dahlia.
Program pemberdayaan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga mendorong penguatan kapasitas kelompok nelayan melalui pendampingan, peningkatan keterampilan budidaya, pengembangan kelembagaan kelompok, hingga membuka peluang peningkatan nilai tambah komoditas hasil perikanan. Dengan pendekatan tersebut, PT Terminal Teluk Lamong berupaya menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan sekaligus mendukung pelestarian ekosistem pesisir
CEO BUMN Track, SH Sutarto, menyampaikan bahwa selama enam tahun penyelenggaraannya, TJSL & CSR Award telah berkembang menjadi platform apresiasi sekaligus pembelajaran bagi BUMN dan anak perusahaan BUMN dalam mengembangkan praktik TJSL yang inovatif, terukur, dan berdampak nyata.
“Keberhasilan TJSL saat ini tidak lagi diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, melainkan dari besarnya perubahan yang dihasilkan dalam membangun kehidupan masyarakat. Perusahaan yang mampu menciptakan manfaat bagi masyarakat akan memperoleh kepercayaan yang lebih besar dari publik maupun investor. Itulah sebabnya ESG bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis bagi masa depan perusahaan,” ujar SH Sutarto.
Penghargaan diberikan kepada perusahaan yang dinilai berhasil menerapkan tata kelola TJSL secara efektif, menghasilkan inovasi program, menciptakan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan, serta mampu mengintegrasikan pelaksanaan TJSL ke dalam strategi bisnis perusahaan.
