Beranda blog Halaman 67

Usulan Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Banyak Ditolak, Kenapa?

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7/2026). (Foto : Puspen Kemendagri).

Jakarta (The Indonesian News) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir mendorong pemerintah daerah (Pemda) memastikan usulan penerima bantuan rehabilitasi rumah benar-benar tepat sasaran. Hal itu disampaikan Tomsi menyusul masih rendahnya tingkat kelayakan usulan daerah. Dari sekitar 1,7 juta rumah yang diusulkan, baru sekitar 90 ribu dinyatakan memenuhi kriteria setelah melalui proses verifikasi.

“Kenapa banyak data dari usulan teman-teman daerah yang tertolak? Yang tidak terpilih, ini karena bukan rumah yang betul-betul masyarakat miskin. Kenapa? Rumahnya agak mendingan diusulin,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan rehabilitasi 400 ribu rumah tidak layak huni pada tahun ini. Sementara itu, pada tahun depan target tersebut direncanakan meningkat menjadi dua juta rumah. Karena itu, kualitas pendataan menjadi faktor penting agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Tomsi menambahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masih terdapat sekitar 29,9 juta rumah tidak layak huni di Indonesia. Namun, banyak daerah justru mengusulkan rumah yang kondisinya masih relatif layak, sementara rumah masyarakat yang benar-benar membutuhkan belum diusulkan. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kabupaten/kota belum mampu memenuhi kuota penerima bantuan karena sebagian besar usulan tidak lolos verifikasi.

“Kami memahami rumah-rumah yang sangat miskin mungkin agak jauh. Entah di jurang-jurang mungkin, mungkin juga di gunung-gunung, mungkin juga di pantai-pantai yang lokasi agak jauh. Kami memahami itu. Tapi di situlah letak perjuangan kita sebagai aparatur pemerintah untuk memberikan keadilan bagi mereka-mereka yang betul-betul memerlukan,” tambahnya.

Ia meminta kepala daerah segera melengkapi data usulan dengan kondisi rumah yang sesuai kriteria, termasuk dokumentasi rumah dari berbagai sisi sesuai ketentuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Langkah tersebut diperlukan agar proses verifikasi berjalan lebih cepat mengingat pelaksanaan rehabilitasi rumah tahun ini akan segera dimulai.

Tomsi juga mengingatkan Pemda agar tidak mengusulkan rumah yang tidak sesuai kriteria. Ia memastikan, daerah yang tetap mengusulkan rumah yang tidak sesuai kriteria akan dievaluasi. Oleh karena itu, Tomsi mengajak seluruh Pemda memanfaatkan program tersebut untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Ketum MUI: LGBT dan Korupsi Itu Pelanggaran HAM Berat

Ketum MUI KH M Anwar Iskandar saat konferensi pers Mudzakarah Hukum Nasional Komisi Hukum MUI yang mengusung tema “Penguatan Misi Keumatan dan Sinergitas MUI dengan Penegak Hukum untuk Advokasi dan Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Dhuafa dan Masyarakat Miskin” di Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026). Foto: Sadam/ MUI Digital).

Jakarta (The Indonesian News) – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, menyampaikan kritik terhadap fenomena penyalahgunaan isu Hak Asasi Manusia (HAM) global.

Dilansir dari MUI Digital, Senin (6/7/2026), Ulama yang akrab disapa Kiai Anwar ini menegaskan bahwa perilaku LGBT dan tindakan korupsi sejatinya adalah bentuk pelanggaran HAM berat yang merusak tatanan kehidupan, sehingga tidak boleh dibenarkan atas nama kebebasan individu.

Hal tersebut disampaikannya di sela-sela agenda Mudzakarah Hukum Nasional Komisi Hukum MUI bertajuk “Penguatan Misi Keumatan dan Sinergitas MUI dengan Penegak Hukum untuk Advokasi dan Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Dhuafa dan Masyarakat Miskin” di Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Pada Kamis, 2 Juli 2026.

“Bagi mereka para pembela LGBT maupun pembela koruptor, mereka suka berlindung di balik aturan HAM. Jadi dalam perspektif Islam, HAM itu bukan sesuatu yang absolut. Ketika atas nama HAM tapi kemudian bertentangan dengan HAM itu sendiri, ya tidak bisa dong,” ujar Kiai Anwar kepada MUI Digital.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien, Kediri, Jawa Timur ini menjelaskan bahwa esensi HAM telah diputarbalikkan ketika digunakan untuk membela koruptor.

Menurutnya, pejabat yang merampok uang negara hingga triliunan rupiah secara langsung telah merampas hak hidup dan menyengsarakan jutaan rakyat kecil.

Menhan RI – Panglima TNI Hadiri Pelantikan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Prajurit TNI

Menhan RI bersama Panglima TNI Hadiri Pelantikan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Prajurit TNI di Timika, Papua Tengah, Minggu (5/7/2026). (Foto : Biro Infohan Setjen Kemhan).

Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri acara Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) bagi prajurit TNI di Timika, Papua Tengah, Pada Minggu (5/7).

(Foto : Biro Infohan Setjen Kemhan).

Dalam siaran pers Biro Infohan Setjen Kemhan, Senin (6/7/2026), Menhan RI bersama Panglima TNI menghadiri pelantikan Kenaikan Pangkat Luar Biasa sebagai bentuk penghargaan negara atas dedikasi, loyalitas, keberanian, dan pengabdian terbaik prajurit TNI dalam menjalankan tugas bagi bangsa dan negara.

Momentum tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan penghargaan kepada prajurit yang telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas luar biasa dalam melaksanakan tugas negara.

 

(Foto : Biro Infohan Setjen Kemhan).

“Melalui penghargaan ini, diharapkan semangat juang dan kebanggaan sebagai prajurit TNI semakin kokoh dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan rakyat Indonesia,” Demikian Biro Infohan Setjen Kemhan.

Satgas PRR: Realisasi Anggaran Renduk Harus Berdampak Nyata bagi Penyintas Pascabencana

Jembatan darurat yang menghubungkan Desa Reje Payung dan Desa Jamat, Kecamatan Linge, Aceh Tengah. (Foto : Dok. Humas Kemendagri)

Jakarta (The Indonesian News) – Akselerasi pelaksanaan program pemulihan permanen pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus diupayakan seiring mulai disalurkannya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2026 kepada sejumlah kementerian dan lembaga (K/L). Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong seluruh instansi penerima segera merealisasikan program yang telah direncanakan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat terdampak bencana.

Dalam Siaran Pers Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Pada Sabtu (4/7/2026), Kepala Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono menegaskan saat ini merupakan fase implementasi Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028. Karena itu, seluruh kementerian dan lembaga diminta memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang telah memperoleh dukungan anggaran agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan terukur.

Menurut Wahyu, percepatan realisasi anggaran bukan sekadar memenuhi target penyerapan, tetapi menjadi langkah nyata untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat. Ia mengingatkan agar setiap rupiah anggaran diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan, mulai dari penyediaan hunian tetap, pemulihan infrastruktur dasar, hingga pelayanan publik.

“Tolong, dari penggunaan anggaran ini, manfaat dan dampaknya harus betul-betul dirasakan masyarakat. Karena di lapangan saudara-saudara kita masih hidup kurang baik. Masih banyak yang di huntara, dan masih banyak infrastruktur, khususnya jembatan, yang masih rusak berat serta situasi lain yang memang memerlukan langkah konkret pemulihan,” ujar Wahyu dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2026 secara daring, Jumat, 3 Juli 2026.

Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Medrilzam meminta seluruh kementerian dan lembaga menjaga konsistensi pelaksanaan program sesuai dokumen yang telah disepakati serta menghindari perubahan substansial selama Tahun Anggaran 2026.

“Seluruh kementerian dan lembaga agar memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui sehingga manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat. Apabila terdapat usulan perubahan lokasi, jenis kegiatan maupun output, pembahasannya dilakukan terlebih dahulu bersama Bappenas melalui mekanisme monitoring, evaluasi, dan revisi Rencana Induk,” ujar Medrilzam.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto menyampaikan sebagian besar kementerian dan lembaga utama telah memperoleh persetujuan anggaran sehingga proses pelaksanaan dapat segera dimulai. Ia mendorong seluruh penerima ABT untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa, penandatanganan kontrak, serta pelaksanaan kegiatan dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola keuangan negara yang baik.

“Kementerian dan lembaga yang telah menerima alokasi anggaran agar segera melaksanakan proses pengadaan, penandatanganan kontrak, dan pelaksanaan kegiatan tanpa penundaan. Seluruh tahapan harus dilaksanakan secara tertib administrasi, sesuai ketentuan, dan tetap berpedoman pada Rencana Induk yang telah disepakati bersama,” kata Sudarto.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga saat ini terdapat tujuh kementerian dan lembaga yang telah menerima ABT, yakni Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara itu, pengajuan anggaran bagi kementerian dan lembaga lainnya masih terus diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028, pemerintah telah menyiapkan 11.520 kegiatan yang dikerjakan secara kolaboratif oleh 33 K/L bersama pemerintah daerah terdampak dengan dukungan anggaran sebesar Rp100,166 triliun

Pemerintah Percepat Pengembangan Papua Selatan Jadi Lumbung Pangan Nasional

Merauke (The Indonesian News) – Pemerintah terus mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional melalui pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar.

Berbagai dukungan mulai dari pembukaan lahan atau cetak sawah, penyediaan alat dan mesin pertanian, hingga pembangunan infrastruktur pascapanen disiapkan untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa, salah satu program, yaitu cetak sawah dijalankan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan seluruh lahan tetap menjadi milik petani.

“Program cetak sawah ini merupakan aspirasi masyarakat dan seluruh lahannya tetap menjadi milik masyarakat,” ujar Amran, dalam keterangannya, Minggu (5/7/2026).

Saat ini, Papua Selatan menjadi episentrum pengembangan kawasan pangan baru nasional.

Pemerintah telah mengembangkan 83.030 hektare lahan cetak sawah dan 54.399 hektare optimalisasi lahan di seluruh Tanah Papua.

Dari total tersebut, Papua Selatan menjadi wilayah pengembangan terbesar dengan 48.934 hektare lahan cetak sawah dan 53.499 hektare optimalisasi lahan atau hampir 100 ribu hektare kawasan produksi pangan yang dipersiapkan sebagai lumbung pangan masa depan Indonesia.

Untuk mempercepat pengembangan kawasan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun pada 2026.

Anggaran tersebut digunakan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana pertanian, mulai dari penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan Rice Milling Unit (RMU), dryer, gudang penyimpanan, hingga infrastruktur pendukung lainnya.

“Pemerintah hadir memberikan dukungan melalui pembangunan infrastruktur, alat dan mesin pertanian, benih, pendampingan, hingga menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan sesuai arahan Presiden,” kata Mentan.

Pengembangan kawasan ini menjadi bagian dari transformasi menuju sistem pertanian modern yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus efisiensi usaha tani.

Di Merauke, penerapan teknologi pertanian seperti traktor, drone pertanian, rice transplanter, combine harvester, dan berbagai peralatan modern lainnya mulai menunjukkan hasil yang positif.

Pemanfaatan teknologi tersebut berhasil meningkatkan produktivitas gabah yang sebelumnya sekitar 3 ton per hektare menjadi 4 hingga 7 ton per hektare.

Selain itu, indeks pertanaman yang saat ini telah mencapai dua kali tanam per tahun ditargetkan meningkat menjadi tiga kali tanam agar produksi pangan nasional terus bertambah secara berkelanjutan.

Kesejahteraan Petani Meningkat

Peningkatan produktivitas tersebut turut berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani. Berdasarkan data pemerintah daerah, pendapatan petani di kawasan pengembangan meningkat hingga 300 persen setelah memanfaatkan program cetak sawah dan mekanisasi pertanian.

Manfaat yang dirasakan masyarakat juga terlihat dari tingginya antusiasme petani yang mengusulkan penambahan sekitar 2.000 hektare lahan cetak sawah baru untuk memperluas areal produksi pangan di Papua Selatan.

Pemerintah juga memastikan hasil panen petani memiliki kepastian pasar. Perum BULOG akan berperan sebagai offtaker yang menyerap gabah dan beras petani sesuai ketentuan pemerintah sehingga petani memperoleh jaminan pemasaran hasil panennya.

Untuk mendukung penyerapan hasil panen, pemerintah akan membangun gudang BULOG di Merauke dengan kapasitas awal sekitar 3.000 ton yang dapat ditingkatkan hingga 5.000 ton.

Gudang tersebut juga akan dilengkapi fasilitas dryer dan unit pengolahan beras guna menjaga kualitas hasil panen, mengurangi kehilangan hasil, serta memperkuat rantai pasok pangan nasional dari hulu hingga hilir.

Amran mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan sekaligus sumber kesejahteraan masyarakat.

“Mari kita bekerja keras, berkolaborasi, dan menjadikan bertani sebagai jalan menuju kesejahteraan. Bertani, Sejahtera,” tutupnya.

Pengembangan kawasan pangan di Papua Selatan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Pemerintah memproyeksikan nilai ekonomi kawasan pertanian yang saat ini sekitar Rp1,3 triliun dapat meningkat hingga Rp13 triliun per tahun apabila produktivitas mencapai 7 ton per hektare dan indeks pertanaman meningkat menjadi tiga kali tanam setiap tahun.

Pemerintah Luncurkan SPMB PJJ untuk 2,4 juta anak tidak sekolah

Gambar ilustrasi anak sekolah. (Foto: Dokumentasi Kemendikdasmen)

Jakarta (The Indonesian News) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Sistem Penerimaan Murid Baru Pendidikan Jarak Jauh (SPMB PJJ) jenjang pendidikan menengah tahun 2026 sebagai gerakan nasional mengembalikan anak tidak sekolah (ATS) ke pembelajaran melalui proses berkesinambungan, mulai dari penjangkauan, pendampingan, hingga memastikan mereka dapat bertahan menyelesaikan pendidikan.

SPMB PJJ dirancang sebagai paradigma baru layanan pendidikan yang berpusat pada kebutuhan anak, khususnya bagi sekitar 2,4 juta ATS usia 16–18 tahun yang menghadapi berbagai hambatan mengakses pendidikan.

Kemendikdasmen meluncurkan SPMB PJJ  tersebut sebagai paradigma baru layanan pendidikan yang berpusat pada kebutuhan anak, yang menghadapi berbagai hambatan mengakses pendidikan. Membuka Webinar Nasional Pencanangan SPMB PJJ Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2026, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, Pada Sabtu (4/7/2026), mengatakan negara harus mengubah cara pandang dalam menghadirkan layanan pendidikan.

“Selama bertahun-tahun kita terbiasa dengan anak yang datang ke sekolah. Akan tetapi, hari ini kita harus berani melakukan perubahan paradigma untuk anak-anak yang mengalami hambatan akses pendidikan bahwa negara harus hadir mendekati dan menjemput mereka. Karena pendidikan yang berkeadilan bukan berarti memberikan layanan yang sama kepada semua anak, melainkan memastikan setiap anak memperoleh dukungan sesuai kondisi dan kebutuhannya,” kata Suharti.

Menurutnya, jutaan ATS perlu segera dijangkau agar tidak semakin jauh dari layanan pendidikan. “Tugas kita adalah untuk menjangkau mereka kembali ke sekolah dan memastikan mereka menyelesaikan pendidikannya sehingga mereka tidak kehilangan kesempatan untuk memperbaiki masa depan,” ujarnya.

Suharti menambahkan, transformasi melalui PJJ membuat sekolah tidak lagi dibatasi oleh ruang fisik, melainkan menjadi ekosistem pembelajaran yang mampu hadir sesuai kondisi setiap anak. “Kita ingin memastikan tidak ada anak yang terlalu jauh untuk dijangkau, tidak ada mimpi anak Indonesia yang terhenti karena keterbatasan layanan pendidikan,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menegaskan bahwa SPMB PJJ merupakan gerakan pengembalian ATS ke pembelajaran, bukan sekadar proses pendaftaran. “Karena pendidikan yang berkeadilan adalah bukan memberikan layanan yang sama persis, melainkan memberikan dukungan yang sesuai agar peluang sukses mereka sama,” ujar Tatang.

Ia menambahkan, keberhasilan SPMB PJJ diukur dari keberlanjutan belajar peserta. “Target akhir dari SPMB PJJ ini adalah bukan hanya banyaknya pendaftar atau anak yang kembali aktif belajar, melainkan seberapa banyak anak yang mampu bertahan dan lulus,” Katanya.

Peluncuran SPMB PJJ turut bersamaan dengan Deklarasi Nasional Gerakan Daerah Nol ATS melalui PJJ. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Paudah, menegaskan, Pemda memiliki komitmen untuk memastikan anak sekolah karena pendidikan merupakan bagian dari standar pelayanan minimal (SPM) daerah yang menjadi salah satu indikator keberhasilan daerah.

Tahun 2026, program ini akan dilaksanakan di 32 provinsi dengan melibatkan 132 sekolah sebagai bagian dari gerakan bersama memastikan semakin banyak anak Indonesia kembali aktif belajar dan menuntaskan pendidikannya.

Musim Kemarau Di sejumlah wilayah, BNPB Imbau Pemda Tinggkatkan kesiapsiagaan

BPBD Kab Semarang distribusikan 10.000 liter air bersih kepada warga Dusun Ngoho Desa Kemitir Kec. Sumowono yang terdampak kekeringan, Sabtu (4/7/2026). (Foto: Dok.BPBD Kab. Semarang).

Jakarta (The Indonesian News) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sejumlah kejadian bencana yang menimbulkan dampak signifikan di berbagai wilayah Indonesia hingga Minggu (5/7) 2026 pukul 07.00 WIB. Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi (Dit. Koordalops), bencana kekeringan dilaporkan melanda sejumlah daerah. Di sisi lain, beberapa wilayah juga masih mengalami bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir dan angin kencang.

Memasuki musim kemarau, bencana kekeringan yang berdampak pada krisis air bersih mulai terjadi di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, kekeringan dilaporkan melanda Desa Kemitir, Kecamatan Sumowono, pada Sabtu (4/7).

“Peristiwa tersebut berdampak pada 60 kepala keluarga (KK) atau 84 jiwa. Sebagai upaya penanganan, BPBD Kabupaten Semarang berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk melakukan asesmen di lapangan sekaligus menyalurkan bantuan air bersih. Sebanyak dua tangki air atau sekitar 5.000 liter didistribusikan kepada warga di Dusun Ngoho, Desa Kemitir,” Kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulis, Minggu 5 Juli 2026.

Sementara itu, kekeringan juga terjadi di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan laporan pada Sabtu (4/7), ketersediaan air bersih di Desa Kadungrejo, Kecamatan Winongan, mulai mengalami penurunan.

“Kondisi tersebut berdampak pada sedikitnya 240 KK. Menindaklanjuti kejadian tersebut, BPBD Kabupaten Pasuruan melakukan penanganan darurat dengan mendistribusikan bantuan air bersih sebanyak empat rit ke Dusun Krajan 5 dan Dusun Grobyok guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” Terangnya.

Di sisi lain, bencana hidrometeorologi basah masih terjadi di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, banjir melanda Desa Paluh Kemiri, Kecamatan Lubuk Pakam, pada Sabtu (4/7) pukul 04.35 WIB.

Peristiwa tersebut berdampak pada 27 KK atau 108 jiwa. Menindaklanjuti kejadian itu, BPBD Kabupaten Deli Serdang mengerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melakukan kaji cepat, pemantauan kondisi di lapangan, serta memonitor perkembangan debit air. Kondisi banjir dilaporkan berangsur surut pada hari yang sama.

Masih di Kabupaten Deli Serdang, angin kencang terjadi pada Jumat (3/7) dan menerjang enam desa di Kecamatan Pancur Batu, yakni Desa Salam Tani, Hulu, Lama, Namo Rih, Namo Bintang, dan Pertampilen.

Kejadian tersebut berdampak pada 15 KK atau 54 jiwa. Selain itu, delapan unit rumah mengalami rusak ringan dan tujuh unit lainnya rusak sedang. Sebagai upaya penanganan, BPBD Kabupaten Deli Serdang mengerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk membantu warga membersihkan puing-puing bangunan yang terdampak. Saat ini, kondisi telah berangsur kondusif dan masyarakat telah kembali menempati rumah masing-masing.

Menyikapi bencana akibat musim kemarau yang terjadi di sejumlah wilayah, BNPB mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, menggunakan air secara bijak, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan maupun kekeringan.

“Pemerintah daerah juga diharapkan terus memperkuat langkah mitigasi melalui pemantauan wilayah rawan, kesiapsiagaan sumber daya, serta memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di daerah yang berpotensi mengalami kekeringan,” Demikian Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Menko Polkam Motivasi Siswa Dikmaba TNI dan Calon Manajer KDKMP di Rindam I/Bukit Barisan

Menko Polkam Motivasi saat Siswa Dikmaba TNI dan Calon Manajer KDKMP di Rindam I/Bukit Barisan di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara,Sabtu (4/7/2026). Foto : Humas Kemenko Polkam RI).

Pematangsiantar (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengunjungi Markas Rindam I/Bukit Barisan di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, Pada Sabtu (4/7/2026). Dalam kesempatan tersebut Menko Polkam memberikan pengarahan untuk ratusan siswa yang terdiri dari para siswa Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) TNI dan para peserta pelatihan dasar (Latsar) Bela Negara Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk para calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Kunjungan ini juga menjadi momen nostalgia bagi Djamari Chaniago yang pernah menjabat sebagai Komandan Rindam I/Bukit Barisan pada 1994. Kepada para siswa Dikmaba TNI, Menko Polkam menegaskan bahwa pengabdian seorang prajurit merupakan panggilan hidup yang dijalankan hingga akhir hayat.

“Sebagai prajurit kita berbakti kepada nusa dan bangsa seumur hidup kita. Kapan selesainya tentara berbakti? Saat tembakan salvo berbunyi. Tembakan salvo adalah tembakan kehormatan yang mengantarkan prajurit manapun ke liang lahat. Itu berbunyi, tanda kita selesai mengabdi,” katanya Menko Polkam Djamari dalam keterangan tertulis, Minggu, 5 Juli 2026.

Menko Polkam Motivasi saat Siswa Dikmaba TNI dan Calon Manajer KDKMP di Rindam I/Bukit Barisan di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara,Sabtu (4/7/2026). Foto : Humas Kemenko Polkam RI).

Menko Polkam juga berpesan agar seluruh siswa Dikmaba memanfaatkan masa pendidikan untuk membentuk karakter dan kemampuan terbaik sebagai prajurit.

“Belajarlah kalian dengan sungguh-sungguh dan berlatihlah untuk menjadi prajurit andalan. Selamat belajar dan selamat berlatih,” pungkasnya.

kepada para calon Manajer KDKMP, Menko Polkam menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan program strategis pemerintah untuk mempermudah masyarakat desa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

“Koperasi Desa Merah Putih itu tujuannya untuk meningkatkan perekonomian & kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan memudahkan masyarakat desa mendapatkan kebutuhan mereka dengan harga yang murah. Untuk mengelola gerai itu, kalianlah yang akan ditempatkan di sana,” ujarnya.

Menko Polkam menyampaikan apresiasi kepada para peserta yang bersedia mengabdikan diri untuk mendukung keberhasilan program tersebut, meski harus meninggalkan keluarga selama menjalani pelatihan.

“Saya sangat menghargai kalian karena memahami untuk apa tugas ini dijalankan. Ini adalah bentuk pengabdian untuk memajukan bangsa. Kalian rela menyisihkan waktu, bahkan berpisah sementara dengan orang tua, suami, istri, maupun anak. Itu bukan hal yang mudah. Kalian hebat,” katanya.

Ia juga mendorong para peserta memandang penugasan sebagai peluang untuk membangun karier melalui dedikasi dan kinerja yang baik.

“Kerjakan semua ini dengan hati. Kalian mengabdi untuk kepentingan bangsa. Jangan setengah-setengah. Sekali masuk ke sini, betul-betul konsentrasikan diri. Apa pun cita-cita kalian, jangan pernah meninggalkan ibadah karena Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu,” pesannya.

Di akhir arahannya, Menko Polkam mengaku kedatangannya ke Rindam I/Bukit Barisan sekaligus menjadi ajang mengenang masa pengabdiannya.

“Saya datang ke sini sebetulnya ingin bernostalgia, melihat pohon-pohon masih ada, kantornya masih ada, foto saya juga masih ada sebagai mantan Danrindam. Selamat belajar, bangsa menunggu bakti kalian untuk negeri ini,” ucapnya.

Penghormatan Terakhir bagi Pilot PT AMA, Pangkogabwilhan III Kawal Penyerahan Jenazah di Lanud Silas Papare

Penghormatan Terakhir bagi Pilot PT AMA di Base Ops Lanud Silas Papare, Sentani, Kabupaten Jayapura, Pada Jumat (3/7/2026). (Foto : Dok. Penenerangan Koops TNI Habema).

Sentani (The Indonesian News) – Koops TNI Habema mengawal proses kedatangan, penyerahan, dan penghormatan terakhir Jenazah Pilot Pesawat PT AMA PK-RCY, Capt. Nicholas Francis Gosselin, di Base Ops Lanud Silas Papare, Sentani, Kabupaten Jayapura, Pada Jumat (3/7/2026).

Capt. Nicholas Francis Gosselin meninggal dunia dalam insiden penembakan terhadap pesawat PT AMA PK-RCY di Lapangan Terbang Ipdeheik, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, saat menjalankan misi pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat pedalaman Papua.

Jenazah diterbangkan dari Timika menuju Sentani menggunakan Pesawat TNI AU Boeing 737. Proses penyerahan dipimpin langsung oleh Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto didampingi Pangkoops TNI Habema Mayjen TNI Yudha Airlangga, serta dihadiri pejabat TNI, Pemerintah Daerah, Pimpinan PT AMA, para Pilot AMA, dan Uskup Jayapura Yanuarius Teofilus Matopai You.

Pangkogabwilhan III  Letjen TNI Lucky Avianto menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya Capt. Nicholas Francis Gosselin.

“Atas nama Tentara Nasional Indonesia, kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Almarhum gugur saat menjalankan misi kemanusiaan untuk melayani masyarakat di pedalaman Papua. Kami mengutuk keras tindakan yang merenggut nyawa seorang pelayan kemanusiaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu, 5 Juli 2026

Prosesi diawali dengan penghormatan militer dan dilanjutkan penandatanganan berita acara penyerahan jenazah kepada pihak PT AMA yang diwakili Uskup Jayapura. Selanjutnya jenazah diberangkatkan menuju Hanggar PT AMA di Sentani untuk disemayamkan dan dilaksanakan ibadah penguatan.

Pangkogabwilhan III juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam pengamanan lokasi, evakuasi taktis, hingga proses penyerahan jenazah. Menurutnya, TNI akan terus berkomitmen menjaga keamanan agar pelayanan kepada masyarakat di Papua dapat berlangsung dengan aman.

Sementara itu, Uskup Jayapura Yanuarius Teofilus Matopai You menyampaikan bahwa PT AMA telah puluhan tahun melayani masyarakat Papua melalui bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pelayanan gereja. “Misi AMA adalah misi kemanusiaan. Pesawat-pesawat kami hadir untuk melayani masyarakat pedalaman. Kami mengutuk keras tindakan penembakan dan pembakaran pesawat yang telah merenggut nyawa seorang pelayan kemanusiaan,” ungkapnya.

“Koops TNI Habema menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terciptanya situasi keamanan yang kondusif sehingga pelayanan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan di Papua dapat terus berjalan. Sinergi antara TNI, pemerintah, gereja, dan seluruh elemen masyarakat diharapkan semakin kuat demi mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera,” Demikian Penenerangan Koops TNI Habema.

Kepala BNPB Resmikan Jembatan Bailey 16,5 Meter di Desa Plosogaden, Akses Warga Kembali Tersambung

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto (Tnegah) saat meresmikan penggunaan Jembatan Bailey darurat sementara di Desa Plosogaden, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pada Jumat (3/7/2026). (Foto : BNPB).

Tamanggung (The Indonesian News) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto meresmikan penggunaan Jembatan Bailey darurat sementara di Desa Plosogaden, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pada Jumat (3/7/2026). Langkah cepat ini diambil pemerintah untuk memulihkan konektivitas warga yang sempat terisolasi akibat rusaknya infrastruktur oleh bencana.

Sebelumnya, jembatan utama yang menjadi penghubung antardesa di Desa Plosogeden ambrol setelah diterjang banjir bandang pada pertengahan Mei 2026 lalu. Bencana banjir tersebut memutus akses utama yang menghubungkan antara Dusun Banjaran dan Dusun Sinongko. Akibat robohnya jembatan vital ini, sebanyak 161 Kepala Keluarga (KK) atau kurang lebih 400 jiwa sempat berada dalam kondisi terisolasi.

Kolaborasi Cepat BNPB, TNI dan Gotong Royong Masyarakat

Mengingat urgensi pemulihan wilayah yang terisolasi, BNPB segera mengalokasikan anggaran dari Dana Siap Pakai (DSP) Tahun Anggaran 2026 untuk pemasangan jembatan darurat. Pemasangan Jembatan Bailey dengan bentang panjang 16,4 meter (6 petak) ini menelan anggaran pemasangan sebesar Rp144 juta.

Proses pembangunan dan perakitan jembatan di lapangan dilaksanakan secara bersinergi oleh TNI dari satuan Yonzipur 4/Tanpa Kawandya (Zipur 4/TK) dengan mengerahkan 26 personel, serta didukung penuh oleh aksi gotong royong masyarakat setempat.

“Jembatan ini sangat vital bagi masyarakat. Jika tidak segera ditangani, aktivitas ekonomi warga akan terus terganggu. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat meminjam dan memasang Jembatan Bailey ini agar mobilitas masyarakat bisa langsung kembali normal,” ujar Suharyanto usai meresmikan jembatan tersebut.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (kanan) bersama Bupati Temanggung Agus Setyawan (tengah) dan Anggota Komisi VIII DPR RI Singgih Prasetyo (kiri), memotong pita peresiman jembatan bailey di Desa Plosogaden, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Jumat (3/7/2026). (Foto : BNPB).

Lebih lanjut, Kepala BNPB menjelaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah pemulihan pelayanan publik secara cepat agar kehidupan masyarakat terdampak bisa segera pulih.

Terkait status jembatan ke depan, BNPB menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung, baik untuk menghibahkan Jembatan Bailey tersebut menjadi aset daerah atau nantinya dibongkar kembali saat jembatan permanen yang baru siap dibangun.

Peresmian jembatan darurat di Temanggung ini dilakukan Kepala BNPB dalam rangkaian kunjungan kerja maraton di wilayah Jawa Tengah, setelah pada hari yang sama meresmikan proyek pipanisasi air bersih pascabencana di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Magelang.

Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts