Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan RI, Dr. Harli Siregar (Kedua Kanan) di LAN RI), Jakarta, Rabu (5/8/2026). (Foto : Humas Kabadiklat Kejaksaan RI).
Jakarta (The Indonesian News) – Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan RI, Dr. Harli Siregar mempererat kolaborasi dan sinergi antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) khususnya dalam pengembangan kompetensi aparatur Kejaksaan yang profesional, adaptif, dan berdaya saing,Rabu (5/8/2026). Hal itu dilakukan untuk memperkuat transformasi pengembangan sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan.
Harli Siregar mengatakan, penguatan SDM merupakan fondasi utama dalam mendukung transformasi Kejaksaan menuju institusi penegak hukum yang modern dan responsif terhadap tantangan zaman.
“Karena itu, sinergi dengan LAN RI dinilai menjadi langkah strategis untuk menghadirkan sistem pendidikan dan pelatihan yang semakin berkualitas,” Kata Harli siregar dalam keterangan tertulis, DIkutip Kamis, 6 Agustus 2026.
Kedua institusi membahas berbagai peluang kerja sama yang diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, pengembangan kompetensi kepemimpinan, serta penguatan kapasitas SDM Kejaksaan RI.
Saat kunjungan tersebut, Kabadiklat Harli Siregar didampingi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Kapusdiklat Mapim) Dr. Tengku Rakhman, Kepala Bagian Tata Usaha Badiklat Jabal Nur, Kepala Bidang Penyelenggara Pusdiklat Mapim Zulfikar Nasution, serta Kepala Subbagian Standardisasi dan Penjaminan Mutu Badan Diklat Kejaksaan RI Muhammad Afif Perwiratama Purnomo. Rombongan Badiklat Kejaksaan RI diterima langsung oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Muhammad Taufiq, DEA dengan didampingi Sekretaris Utama Dr. Andi Taufik, M.Si., Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, MA serta Steering Committee – Muliyadi Siregar.
Harli menambahkan, Kunjungan ini juga menjadi penjajakan awal bagi terbangunnya kerja sama yang lebih komprehensif antara Badiklat Kejaksaan RI dan LAN RI dalam bidang pengembangan kompetensi aparatur, sehingga mampu menghasilkan insan Adhyaksa yang unggul, berintegritas, serta siap menjawab kebutuhan organisasi di masa depan.
“Melalui kolaborasi tersebut, Badiklat Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Harli Siregar kembali menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas SDM Kejaksaan sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan,” tutup Hari Siregar.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan oleh BPK, Jakarta, Senin, (3/8/2026). (Foto : Dok. Ditjenim).
Jakarta (The Indonesian News) – Saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025, Anggota BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menegaskan bahwa fungsi keimigrasian tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tetapi juga berperan strategis dalam menyaring orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia, Pada Senin (3/8).
“Kemenimipas telah menunjukkan bagaimana peran keimigrasian menyaring wisatawan masuk ke negara kita. Ini tidak hanya tentang PNBP, tetapi juga tentang kedaulatan negara kita, jauh lebih penting dari sekadar penerimaan,” ujar Nyoman dalam keterangan tertulis, Dikutip kamis, 6 Agustus 2026.
Pernyataan tersebut sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dalam menerapkan kebijakan visa secara selektif, terukur, dan berbasis kepentingan nasional. Kemudahan keimigrasian tetap diberikan untuk mendukung pariwisata, investasi, dan mobilitas internasional. Namun demikian, asas timbal balik, manfaat ekonomi, risiko keamanan, serta kualitas orang asing yang masuk ke Indonesia juga menjadi pertimbangan.
Dukungan BPK terhadap arah kebijakan tersebut juga tercermin dalam rekomendasi mengenai penataan Bebas Visa Kunjungan (BVK). BPK sebelumnya menilai pemberlakuan bebas visa secara luas kepada 169 negara berpotensi mengurangi penerimaan negara hingga Rp3,02 triliun setiap tahun.
Hasil pemantauan BPK juga menunjukkan bahwa penghentian sementara kebijakan Bebas Visa Kunjungan secara luas berdampak positif terhadap penerimaan negara. Pada 2023, PNBP sektor keimigrasian mencapai Rp7,61 triliun atau 327,03 persen dari target yang ditetapkan.
Pada periode yang sama, jumlah kunjungan warga negara asing ke Indonesia tetap meningkat hingga lebih dari 10,6 juta orang. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan kebijakan visa yang lebih selektif tidak serta-merta menghambat mobilitas internasional maupun pertumbuhan sektor pariwisata.
BPK merekomendasikan agar rencana pemberlakuan kembali BVK secara luas ditinjau secara menyeluruh dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Evaluasi diperlukan untuk memastikan fasilitas tersebut diberikan kepada negara yang memberikan manfaat nyata, menerapkan asas resiprositas, serta memiliki tingkat risiko keimigrasian yang dapat dikendalikan.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa peningkatan PNBP merupakan salah satu manfaat dari kebijakan visa, namun bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kebijakan keimigrasian harus memastikan negara memiliki kendali terhadap setiap orang asing yang masuk, tinggal, dan berkegiatan di wilayah Indonesia.
“Dengan dukungan dan pengawasan BPK, Ditjen Imigrasi akan terus mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan visa, pemeriksaan perlintasan, pengawasan orang asing, serta integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kemudahan keimigrasian tetap berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan nasional, keamanan, dan kedaulatan Indonesia,” pungkas Dirjen Imigrasi.
Tim Operasi Terpadu Lindungi Kawasan Konservasi. (Foto : Dok. Kemenhut)
Probolinggo (The Indonesian News) – Kementerian Kehutanan terus mengerahkan operasi terpadu untuk menangani kebakaran hutan yang masih berlangsung di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur. Hingga Rabu (5/8) pukul 18.00 WIB, api di kawasan Blok Watu Gede masih belum sepenuhnya padam. Manggala Agni bersama tim gabungan terus berjibaku di lapangan untuk membatasi penyebaran api dan melindungi kawasan konservasi dari kerusakan yang lebih luas.
Kebakaran melanda vegetasi savana, cemara gunung, pakis, dan semak belukar. Operasi pemadaman menghadapi tantangan berupa lereng yang curam, perbukitan terjal, vegetasi yang mudah terbakar, serta keterbatasan sumber air. Untuk mendukung operasi, suplai air dilakukan secara bertahap menggunakan truk tangki menuju titik-titik yang masih dapat dijangkau personel.
Indikasi awal kebakaran terdeteksi melalui Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi+) Kementerian Kehutanan yang menerima dan mengolah data titik panas (hotspot) dari berbagai satelit, termasuk NASA-MODIS. Pada Selasa (4/8), SiPongi+ mendeteksi titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang (medium confidence). Informasi tersebut segera diverifikasi melalui pemeriksaan langsung di lapangan (ground check), sehingga operasi pemadaman dapat segera digerakkan untuk melokalisasi penyebaran api.
Operasi pengendalian dilakukan secara terpadu oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) sebagai pengelola kawasan bersama Manggala Agni Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, dengan dukungan TNI, Polri, BPBD Kabupaten Probolinggo, Masyarakat Peduli Api, serta relawan. Sebagai pengelola kawasan konservasi, BBTNBTS memimpin pengamanan kawasan, pemetaan area terdampak, pengaturan akses menuju lokasi kebakaran, perlindungan potensi keanekaragaman hayati, serta koordinasi penanganan di dalam kawasan. Manggala Agni memimpin upaya teknis pemadaman untuk mengendalikan titik-titik api aktif agar tidak terus merambat ke kawasan lain.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa kebakaran di kawasan konservasi tidak hanya mengancam hutan, tetapi juga kehidupan masyarakat yang bergantung pada fungsi ekologis kawasan tersebut. “Bromo bukan hanya destinasi wisata, tetapi kawasan konservasi yang menopang kehidupan masyarakat dan menjadi ruang hidup berbagai jenis tumbuhan serta satwa. Api harus segera dikendalikan, penyebabnya diungkap, dan kawasan dipulihkan. Masyarakat juga harus menjadi bagian dari pencegahan dengan menjaga aktivitas di sekitar kawasan dan segera melaporkan setiap tanda kebakaran,” tegasnya, Kamis (6/8/2026).
Untuk menjamin keselamatan pengunjung sekaligus mendukung kelancaran operasi pemadaman, Balai Besar TNBTS menutup sementara akses wisata melalui pintu Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang serta pintu Senduro di Kabupaten Lumajang sejak 3 Agustus 2026 pukul 22.00 WIB hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, akses melalui Cemoro Lawang (Kabupaten Probolinggo) dan Wonokitri (Kabupaten Pasuruan) tetap dibuka secara terbatas hanya sampai kawasan Lautan Pasir, sedangkan kawasan Savana ditutup bagi seluruh pengunjung.
Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudijanta Tjahja Nugraha, mengatakan pengamanan kawasan dilakukan seiring dengan upaya pemadaman untuk memastikan keselamatan pengunjung dan menjaga kawasan yang belum terdampak. “Keselamatan pengunjung menjadi prioritas kami. Penutupan sebagian akses dilakukan agar operasi pemadaman dapat berlangsung optimal sekaligus melindungi masyarakat dari potensi bahaya. Setelah kondisi dinyatakan aman, kami akan melakukan penilaian menyeluruh terhadap dampak kebakaran sebagai dasar penyusunan langkah pemulihan kawasan,” ujar Rudijanta.
Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Bambang Setyo Antoko, mengatakan seluruh personel terus menyesuaikan strategi pemadaman dengan perkembangan kondisi di lapangan. “Api masih aktif dan kondisi di lapangan terus berubah. Personel kami fokus pada sektor-sektor yang memiliki potensi rambatan tertinggi agar penyebaran api dapat ditekan secepat mungkin, dengan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personel yang bertugas,” tegas Bambang.
Kementerian Kehutanan menempatkan perlindungan kawasan konservasi dari ancaman kebakaran hutan sebagai bagian penting dari kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Penguatan sistem deteksi dini melalui SiPongi+, patroli lapangan, kesiapsiagaan personel, operasi terpadu, penyelidikan penyebab kebakaran, serta kolaborasi lintas instansi dan masyarakat akan terus diperkuat untuk memastikan setiap potensi kebakaran dapat dideteksi lebih awal, ditangani secara cepat, dan dicegah agar tidak berkembang menjadi kerusakan ekologis yang lebih luas.
Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa hukuman mati dalam sistem hukum pidana nasional merupakan ultimum remedium, yakni pidana paling berat yang dapat dijatuhkan pengadilan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Menurut Yusril, dalam memutus suatu perkara, hakim terlebih dahulu wajib menilai apakah dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan atau tidak. Jika diyakini terbukti, hakim menjatuhkan pidana yang dianggap paling adil dan proporsional terhadap perbuatan terdakwa beserta dampaknya bagi korban, bangsa, dan negara.
“Putusan hakim harus didasarkan atas irah-irah ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ dan pertimbangan hati nurani. Hakim tidak boleh memutus perkara atas dasar kemarahan atau kebencian. Seperti dikatakan Al-Qur’an hendaklah kalian memutuskan sesuatu dengan adil. ‘Jangan sekali-kali kebencian kalian kepada suatu golongan menyebabkan kalian berlaku tidak adil terhadap mereka. Berlaku adillah, karena sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada taqwa’ (al-Maidah 8),” kata Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Pada Rabu (5/8/2026).
Yusril menjelaskan, saat menjabat Menteri Kehakiman, dirinya mengambil inisiatif melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian menjadi UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam perubahan tersebut ditambahkan sejumlah ketentuan baru, antara lain mengenai gratifikasi, suap kepada penyelenggara negara, pemerasan oleh pejabat, serta tetap mempertahankan ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu.
Ia menerangkan bahwa keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Tipikor meliputi negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, residivisme, serta krisis ekonomi dan moneter. Prinsip yang sama juga diadopsi dalam KUHP Nasional yang baru.
“Walaupun jaksa menuntut pidana mati dan undang-undang membenarkannya, hakim tetap wajib mempertimbangkan apakah tuntutan itu pantas dijatuhkan atau tidak. Bisa saja setelah menimbang seluruh keadaan, hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup,” ujarnya.
Menanggapi usulan Wakil Ketua Umum MUI agar hukuman mati diterapkan terhadap koruptor, Yusril berpandangan bahwa persoalan korupsi tidak semata-mata berkaitan dengan beratringannya ancaman pidana ataupun keberadaan aparat penegak hukum.
Menurutnya, Indonesia telah memiliki instrumen hukum dan kelembagaan yang lengkap, mulai dari ancaman pidana mati dalam UU Tipikor, keberadaan aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan Tipikor di setiap provinsi, hingga hakim ad hoc tipikor pada Mahkamah Agung. Tapi pada kenyataannya korupsi terus berjalan. Dari orang biasa, aparatur pemberantas korupsi seperti polisi, jaksa dan hakim saja korupsi. Bahkan ada Menteri Agama juga korupsi.
“Yang kurang adalah etika keagamaan yang didasarkan atas sila Ketuhanan Yang Maha Esa atau tauhid dalam agama Islam. Mengapa ritual keagamaan semakin banyak, tetapi akhlak belum tumbuh? Apakah ada yang salah dalam pendidikan agama, dakwah, dan tablig selama ini? Apakah sekadar ritual yang belum menyentuh kedalaman hati nurani sehingga belum mampu membedakan mana yang haq dan mana yang batil,” tutup Yusril.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/8/2026). (Foto: BPMI Setpres)
Jakarta (The Indonesian News) – Antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, terlihat sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan perebutan undangan (war ticket) yang dibuka pada Rabu, 5 Agustus 2026, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi di Indonesia dan 14 negara.
“Alhamdulillah, antusiasme masyarakat luar biasa. Pada hari pertama kemarin tercatat 128.331 masyarakat mengikuti war ticket, yang tersebar di 36 provinsi, bahkan ada peserta dari mancanegara, di antaranya Amerika Serikat, Australia, Rusia, Jerman, Britania Raya, Turki, Prancis, Arab Saudi, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Mensesneg menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam perebutan undangan tersebut. Tingginya minat masyarakat, menurutnya, mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.
“Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah mendaftar untuk mengikuti war ticket Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta,” ujarnya.
Seiring tingginya jumlah pendaftar, Mensesneg menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan. Namun, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah akan kembali membuka perebutan undangan pada Kamis, 6 Agustus 2026.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat yang kemarin belum mendapatkan kesempatan memperoleh undangan. Hari ini (6/8) jam 10.00 WIB akan kembali dibuka war ticket. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, masih ada kesempatan untuk mencoba kembali,” tutur Menteri Pras.
Mensesneg pun mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Pendaftaran terbuka bagi masyarakat dapat dilakukan melalui laman resmi pandang.istanapresiden.go.id
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (Pertama Kanan) saat memberikan arahan dalam diskusi yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota dan pelaku Destana di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (5/8/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-BNPB).
Malang (The Indonesian News) – Tingginya jumlah kejadian bencana di Provinsi Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir, mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan sejumlah upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dengan program Desa Tangguh Bencana (Destana).
Guna mendukung pengembangan program Destana di Jawa Timur, BNPB menggandeng Kemitraan Australia-Indonesia melalui program SIAP SIAGA. Dengan adanya kolaborasi multi pihak, diharapkan masyarakat menjadi lebih tangguh dan dapat meminimalisir adanya dampak bila terjadi bencana.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto hadir di Kota Malang, Jawa Timur, untuk berdiskusi dan memberikan arahan kepada perwakilan pemerintah kabupaten/kota dan pelaku Destana yang telah sukses menjalankan programnya dengan baik Pada rabu (5/8).
Pertemuan ini sebagai salah satu wadah bagi para pengampu kebijakan untuk mempelajari praktik baik yang telah berjalan dan mengamplifikasikan pada wilayahnya masing-masing.
Dalam arahannya, Suharyanto mengatakan bahwa Destana yang telah berhasil dan memiliki pengalaman yang baik, harus dipelihara dan diharapkan bisa lebih meningkat hingga menyebar ke desa-desa di sekitarnya.
“Forum destana dan forum pengurangan risiko bencana juga perlu dimaksimalkan, karena pencegahan menjadi aspek yang sangat penting dalam penanggulangan bencana secara keseluruhan,” ujar Suharyanto.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (Kedua Kiri) saat melihat produk UMKM yang diproduksi oleh pelaku Destana di Kota Malang, Jawa Timur Rabu (5/8/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-BNPB).
“Jika sudah terjadi bencana, dampak yang ditanggung oleh masyarakat dan bangsa jauh lebih besar, dari mulai korban dan kerugian harta benda,” tuturnya.
Destana didefinisikan sebagai desa/kelurahan yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi secara mandiri terhadap risiko bencana, mampu menghadapi ancaman bencana, dan pulih dengan cepat dari dampak bencana.
Lebih lanjut, Suharyanto mencontohkan buktinya dalam bencana yang terjadi di beberapa tempat, terdapat satu pembelajaran penting dari kesuksesan Destana.
“Adanya Destana benar-benar berfungsi tidak hanya kegiatan seremonial. Sempat terjadi peristiwa penyelamatan heroik, seorang kepala desa dan kepala kampung,” ungkapnya.
“Tahun 2024 kepala kampung melihat ada aliran sungai yang keruh, karena dia pernah belajar dia informasikan ke tetangganya, disuruh mengungsi semua mau mengungsi. Gak lama kemudian rumah warga hancur diterjang banjir, tapi orangnya selamat semua,” imbuhnya.
Pada bencana hidrometeorologi basah pada tahun 2025 yang lalu di Pulau Sumatra, hal serupa juga terjadi, tepatnya Destana di Kawasan Malalo. Seluruh warga selamat sehingga tercapai nol korban jiwa.
“Tahun 2025 di Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, juga terjadi hal yang baik. Ini salah satu bentuk pengurangan risiko bencana melalui Destana berfungsi,” tegasnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dengan pelaku Destana yang berhasil bangkit dari kejadian bencana dan kembali produktif dengan menelurkan produk-produk UMKM.
Destana Juga Dongkrak Ekonomi Warga
Rangkaian kunjungan kerja Kepala BNPB di Jawa Timur berlanjut ke Kota Batu pada sore harinya. Di Kota Batu, Kepala BNPB turut menyaksikan upaya-upaya kolaborasi Destana yang kali ini bersama United Tractor.
Salah satu penguatan Destana di Kota Batu berada di Desa Giripurno, ini merupakan tindak lanjut pasca terjadinya banjir bandang dan kebakaran hutan di Gunung Arjuno beberapa waktu lalu.
Adapun upayanya antara lain dengan menanam pohon Alpukat, pohon ini diketahui akarnya bisa mengikat tanah, sehingga jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi diharapkan tidak lagi terjadi banjir bandang yang bersamaan dengan longsoran lereng bukit ataupun tebing.
“Penanaman vegetasi pohon alpukat pohon itu bisa menahan atau mencengkram tanah ketika curah hujan tinggi,” ucap Suharyanto.
“Pohon Alpukat tidak hanya bisa mencegah terjadinya bencana, namun ada unsur peningkatan ekonomi bagi masyarakat seluruh desa, buahnya bisa dijual untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan diakhiri dengan melakukan penanaman pohon alpukat di lereng Gunung Arjuno yang dilakukan oleh BNPB, Walikota Batu, perwakilan forkopimda dan juga masyarakat.
Waspada El Nino di Jawa Timur
Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB mengimbau kepada seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang ada di wilayah Jawa Timur, untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan akibat adanya fenomena El Nino yang akan terjadi hingga awal tahun 2027.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (Tengah) saat berdialog dengan para pelaku Destana di Kota Batu, Jawa Timur Rabu (5/8/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-BNPB).
“Bapak dan ibu agar waspada, tahun 2023 Gunung Bromo, Gunung Arjuno, Gunung lawu dan tempat-tempat pembuangan sampah terbakar,” kata Suharyanto.
“Saat ini Gunung Bromo sedang dilanda kebakaran, Mojokerto beberapa waktu lalu tempat pembuangan sampah juga terbakar hingga pemadaman memerlukan helikopter water bombing” imbuhnya.
Tak lupa Kepala BNPB berharap agar seluruh insan penanggulangan bencana agar bisa selalu menjadi garda terdepan baik saat sebelum terjadi bencana, saat darurat bencana dan pascabencana.
“Agar BPBD dan para relawan waspada, bahwa kita tinggal di daerah bencana. Bagi yang sudah ada destana, tolong tunjukan yg terbaik dan berikan keyakinan bagi masyarakat yang lain, ini (meningkatkan kesiapsiagaan) tidak sia-sia, ini dalam rangka menyelamatkan kita semua saat terjadi bencana,” tutup Suharyanto.
Tidak hanya meningkatkan kesiapsiagaan dari sisi kapasitas masyarakat saja, kesempatan ini juga dimanfaatkan Kepala BNPB untuk meningkatkan kesiapan peralatan dan logistik guna mendukung penanganan bencana kekeringan di Kota Batu dengan memberikan mobil pick up, paket sembako, toren air dan flexible tank yang diterima langsung oleh Walikota Batu.
Tim gabungan melakukan pemadaman darat menggunakan gepyok dan sprayer di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (5/8/2026). (Foto : BPBD Provinsi Jawa Timur)
Jakarta (The Indonesian News) – Peristiwa karhutla di kawasan Gunung Bromo turut menjadi perhatian pemerintah pusat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto telah menginstruksikan jajaran untuk memberikan dukungan percepatan penanganan melalui operasi pemadaman udara.
“BNPB akan mengerahkan dua unit helikopter water bombing mulai Kamis (6/8) untuk membantu pemadaman titik-titik api yang berada di kawasan lereng dengan medan terjal dan sulit dijangkau oleh tim darat. Operasi pemadaman melalui jalur udara menjadi salah satu solusi yang diharapkan dapat menekan perluasan kebakaran serta mempercepat penanganan di kawasan terdampak,” Kata Letjen TNI Dr. Suharyanto dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Agustus 2026.
Tim gabungan melakukan pemadaman darat menggunakan gepyok dan sprayer di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (5/8/2026). (Foto : BPBD Provinsi Jawa Timur)
Selain operasi water bombing, BNPB juga tengah menyiapkan dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah tambahan untuk mendukung penanganan karhutla. Pelaksanaan OMC akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi cuaca dan kebutuhan penanganan di lapangan. Dukungan pemadaman melalui udara tersebut akan melengkapi upaya pemadaman darat yang terus dilakukan oleh tim gabungan di lokasi kejadian, Tamnbahnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan, Pada Rabu (5/8) pukul 16.45 WIB, luas lahan yang terbakar mencapai kurang lebih 60 hektare yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang.
“Di Kabupaten Probolinggo, kebakaran melanda sekitar 10 hektare lahan di kawasan Watu Gede, Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura. Sementara itu, sekitar 50 hektare lahan terbakar di kawasan Jantur, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kabupaten Malang. Hingga saat ini, tidak terdapat laporan korban jiwa akibat kejadian tersebut,” Kata Abdul Muhari.
Tim gabungan melakukan pemadaman darat menggunakan gepyok dan sprayer di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (5/8/2026). (Foto : BPBD Provinsi Jawa Timur)
Menindaklanjuti kejadian tersebut, tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS), Polisi Kehutanan (Polhut), serta unsur relawan telah turun ke lokasi untuk melakukan berbagai upaya pemadaman dan penanganan kebakaran mulai dari pengerahan satu unit mobil pemadam kebakaran, peralatan pemukul api atau gepyok dan alat semprot (sprayer).
“Di samping itu, BPBD Provinsi Jawa Timur juga telah mengerahkan satu unit mobil tangki air untuk mendukung operasi pemadaman darat. Guna memonitor sebaran lokasi titik api, BPBD juga mengerahkan pesawat nirawak (drone), sehingga melalui pantauan udara tersebut, titik api dapat dapat diketahui dan memudahkan petugas pemadaman darat mencapai lokasi,” Terangnya.
Ia menambahkan, Berdasarkan perkembangan terkini pada Rabu (5/8), api di Blok Bantengan hingga Pusung Jantur, wilayah administratif Desa Sariwani, Kabupaten Probolinggo, telah berhasil dipadamkan pada pukul 15.00 WIB. Namun, masih terdapat satu titik api di kawasan tersebut yang belum dapat dipadamkan karena berada di medan ekstrem dengan kontur terjal.
Sementara itu, di sekitar tugu perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang juga masih terpantau adanya sisa titik api. Tim gabungan masih bersiaga untuk melakukan pemantauan dan penanganan di lokasi tersebut.
“Dalam proses pemadaman karhutla ini, kondisi medan menjadi salah satu kendala dalam upaya pemadaman. Sejumlah titik api berada di lereng Kaldera Bromo dengan kontur terjal dan sulit dijangkau oleh personel pemadaman darat. Selain itu, kondisi angin kencang di sekitar lokasi berpotensi mempercepat perambatan api,” Ujarnya.
Penutupan Kawasan Wisata Gunung Bromo
Sementara itu, sebagai langkah untuk menjamin keselamatan masyarakat dan pengunjung, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) menutup sebagian kawasan wisata Gunung Bromo sejak Senin (3/8) pukul 22.00 WIB hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Penutupan sementara diberlakukan terhadap akses masuk kawasan wisata Gunung Bromo dari arah Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, termasuk melalui Pos Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo. Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk mematuhi penutupan sementara kawasan serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
Saat ini, Kabupaten Probolinggo berada dalam Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan berdasarkan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 300.2/326/426.32/2026. Status tersebut berlaku selama 180 hari, terhitung sejak 1 Agustus hingga 5 Oktober 2026.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/327/013/2026. Status tersebut berlaku selama 180 hari, terhitung sejak 26 Mei hingga 6 Oktober 2026.
“Dalam penanganan kejadian ini, unsur yang terlibat antara lain BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, BPBD Kabupaten Lumajang, BPBD Provinsi Jawa Timur, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Jawa Timur, Agen Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Polisi Kehutanan, Perhutani, Satpol PP, unsur kecamatan, TNI, Polri, Korps Brimob Polda Jawa Timur, Forkopimda Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Lumajang, Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Ngadas, unsur relawan, serta masyarakat setempat,” Tutup Abdul Muhari.
Prof Dr. Juanda, SH.MH. Guru Besar Hukum Tata Negara Esa Unggul Jakarta. (Foto; Dok. Pribadi)
Jakarta (The INdonesian News) – Pasca penetapan Febrie Adriansyah menjadi tersangka oleh penyidik Polri, berhembus kencang isu untuk melakukan penggantian Kapolri. Memperkuat isu tersebut muncul isu tambahan, calon pengganti Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pun sudah sempat dipanggil untuk menghadap salah satu pejabat penting dan berpengaruh di Republik ini, namanya isu tentu kebenarannya masih belum dapat dipertanggungjawabkan. Namun bisa juga mengandung kebenaran.
Menanggapi isu itu Prof Dr. Juanda, SH.MH. Guru Besar Hukum Tata Negara Esa Unggul Jakarta menyatakan bahwa jika isu itu menjadi kenyataan. dan terjadi penggantian Kapolri , maka secara hukum tidak ada yang salah dan itu memang yurisdiksi kompetensi Absolut Presiden.
“Namun yang tidak bisa diterima hukum akal sehat kita di dalam negara hukum seperti Indonesia ini adalah mengapa terhadap Kapolri yang jelas jelas sedang berjuang dan konsisten menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberantas korupsi harus diganti, dianggap salah atau dinilai tidak loyal dengan Presiden, ini merupakan sikap Anomali, negara hukum apa ini , sementara Presiden Prabowo sendiri dari sebelum manjabat Presiden saat kampanye dulu sampai sudah terpilih menjabat Presiden dengan selalu lantang dan tegas menyatakan Bapak Presiden Prabowo akan melawan dan memberantas korupsi, korupsi itu musuh rakyat oleh karena itu bila perlu akan mengejar para koruptor koruptor itu sampai ke antartika. Bahkan siap mati untuk membela kepentingan rakyat. Demikian semangat dan komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas Korupsi,” Kata Prof Juanda dalam keterangan tertulis, Kamis, 9 Agustus 2026.
Prof Juanda, merasa aneh dan tidak percaya jika Presiden melakukan penggantian Kapolri di saat saat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya tegak lurus melaksanakan arahan Presiden dalam pemberantasan korupsi, apalagi kasus dugaan korupsi ini sangat besar nilainya dan tersangkanya adalah eks pejabat tinggi penegak hukum yang sangat strategis. Apa yang dilakukan Kapolri tersebut sepantasnya atau selayaknya Presiden memberikan dukungan penuh dan memberikan penghargaan sebagai prestasi. Sebab sudah barang tentu untuk.membongkar kasus ini sebesar ini tidaklah gampang dan harus memiliki ketangguhan mental yang prima serta didukung tingkat profesionalitas dan alat bukti yang kuat secara hukum.
“Jika isu penggantian Kapolri dihembus oleh pihak pihak yang merasa terganggu kenyamanannya akibat ditetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka, tentu Kapolri dan jajarannya tidak perlu ragu dan mundur dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia. Rakyat pasti mendukung dan selalu bersama sama Kapolri dan Penegak hukum lainnya untuk melawan Korupsi dan kita berharap saatnya Presiden membuktikan konsistensi antara ucapan dan tindakan, rakyat menanti itu dan pasti mengawal kasus ini sampai tuntas. jelas Prof Juanda Ketua Dewan Pembina DPP PERADI MAJU mengakhiri,” Ujarnya.
Direktur Utama Perum BULOG, Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani (Pertama Kanan) sidak ke salah satu retail modern di Jakarta, Rabu (5/8/2026). (Foto : Perum Bulog).
Jakarta (The Indonesian News) – Perum BULOG terus memperluas distribusi beras premium produksinya ke berbagai jaringan retail modern di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh beras premium berkualitas dengan harga yang terjangkau, sekaligus memperkuat stabilitas pasokan beras nasional.
Untuk memastikan distribusi tersebut berjalan optimal, Direktur Utama Perum BULOG, Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani didampingi Direktur SDM dan Transformasi Perum BULOG Ade Prastya Nurdin serta Pemimpin Wilayah BULOG DKI Jakarta dan Banten Taufan Akib melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu retail modern di Jakarta, Pada Rabu (5/8). Peninjauan dilakukan untuk memastikan beras premium BULOG merek Punokawan dan Befood Sentra Ramos tersedia di rak penjualan.
Kegiatan serupa juga dilaksanakan secara serentak oleh seluruh jajaran wilayah Perum BULOG di berbagai kota besar di Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen BULOG dalam memastikan distribusi beras berjalan lancar, pasokan tersedia di tingkat konsumen, serta harga jual sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Dalam peninjauan di Jakarta Direktur Utama Perum BULOG menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras. Saat ini stok beras yang dikuasai BULOG hampir mencapai 5,3 juta ton dan tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring masih berlangsungnya panen di sejumlah wilayah sentra produksi.
“Stok yang dikuasai BULOG saat ini berada dalam kondisi lebih dari cukup dan tersebar di seluruh Indonesia. Masyarakat tidak perlu khawatir karena BULOG memastikan pasokan tetap aman. Selain menjalankan penugasan pemerintah melalui beras SPHP, kami juga terus memperluas distribusi beras premium produksi BULOG agar semakin mudah dijangkau masyarakat melalui retail-retail modern,” ujar Ahmad Rizal.
Menurutnya, perluasan distribusi ke retail modern merupakan bagian dari strategi BULOG untuk menghadirkan produk pangan berkualitas yang mudah diakses masyarakat. Dengan semakin luasnya jaringan pemasaran, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan beras premium dengan mutu yang terjamin dan harga yang kompetitif.
“Kami ingin masyarakat semakin mudah mendapatkan beras premium produksi BULOG. Kehadiran Beras Punokawan dan Befood Sentra Ramos di retail modern merupakan komitmen kami untuk menyediakan beras berkualitas dengan harga yang terjangkau, sekaligus memperkuat stabilitas pasokan pangan nasional,” lanjutnya.
Untuk mendukung langkah tersebut, BULOG menyiapkan pasokan beras premium merek Punokawan dan Befood Sentra Ramos didistribusikan ke berbagai wilayah Indonesia. Selain melalui retail modern, beras BULOG juga dipasarkan melalui pasar tradisional, toko pangan, jaringan Rumah Pangan Kita (RPK), serta berbagai kegiatan Gerakan Pangan Murah yang terus dilaksanakan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
BULOG juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, pengelola retail modern, distributor, pelaku usaha pangan, serta seluruh pemangku kepentingan agar distribusi beras premium maupun beras medium berjalan lancar, menjangkau masyarakat secara lebih luas, dan tetap menjaga stabilitas harga.
“Melalui penguatan stok, perluasan distribusi beras premium ke retail modern, serta pemantauan langsung secara serentak di berbagai wilayah, Perum BULOG menegaskan komitmennya untuk memastikan pasokan beras tetap aman, mudah diakses masyarakat, serta mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan nasional,” Tutup Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani.
Surabaya (The Indoesian News)– Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) akan melakukan audit terhadap sistem manajemen keselamatan operator kapal PT Atosim Lampung Pelayaran sebagai langkah evaluasi menyeluruh pascainsiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II pada Rabu, (05/08).
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, mengatakan audit tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan serta mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.
“Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari langkah pengawasan dan mitigasi untuk mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari,” tegas Masyhud dalam keterangan resminya, Rabu, 5 Agustus 2026.
Dalam proses penanganan insiden, Kemenhub mengerahkan Kapal Negara Patroli KN Grantin P.211 dari Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas II Tanjung Perak serta Kapal Negara Kenavigasian KN Masalembo dari Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak untuk membantu operasi evakuasi korban.
Sebanyak 62 korban berhasil dievakuasi dari Pulau Masalembu menuju Surabaya menggunakan KN Masalembo pada Selasa (4/8). Dengan tambahan tersebut, total korban yang telah dievakuasi mencapai 238 orang, terdiri atas 233 orang selamat dan lima orang meninggal dunia.
Masyhud juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam operasi pencarian dan penyelamatan (SAR), mulai dari Basarnas, TNI, Polri, KSOP, operator pelayaran, hingga berbagai unsur potensi SAR yang bekerja secara terpadu.
“Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas kesiapsiagaan serta kontribusi seluruh armada dan unsur yang terlibat dalam membantu proses evakuasi korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II,” ujarnya.
Sejumlah armada turut berpartisipasi dalam proses evakuasi, di antaranya KRI Nala-363, KN SAR Permadi, KN Masalembo, Meratus Project 3, TB Hasnur, Meratus Pematang Siantar, Transco Arafura, Prakasa Mas, Selaras Mas, Aicon Dahli, SC Aila XVII, Daniel 1, KM Alcon, serta perahu nelayan Sandiwara Cinta.
Sementara itu, berdasarkan keterangan resmi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), operasi SAR khusus penanganan darurat KMP Mutiara Sentosa II telah resmi dialihkan menjadi operasi rutin kesiapsiagaan yang berada di bawah kendali Kantor SAR Surabaya. Meski demikian, Kementerian Perhubungan memastikan proses penanganan korban dan investigasi penyebab kebakaran tetap berlanjut.
Kemenhub juga menyatakan dukungan penuh terhadap investigasi yang tengah dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) guna mengungkap penyebab pasti kebakaran kapal tersebut.
“Untuk mengetahui penyebab kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, Kemenhub mendukung penuh proses investigasi yang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT),” kata Masyhud.
Lebih lanjut, Masyhud menegaskan bahwa insiden ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun budaya keselamatan pelayaran yang lebih kuat.
Ia menekankan bahwa operator kapal wajib memastikan seluruh proses pemuatan penumpang, kendaraan, dan barang dilakukan sesuai standar keselamatan. Selain itu, barang berbahaya maupun mudah terbakar harus melalui mekanisme pemeriksaan dan pengemasan yang benar sebelum diangkut.
Di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi laut juga diminta untuk memberikan informasi yang jujur mengenai barang bawaan dan tidak membawa barang berbahaya yang dapat mengancam keselamatan pelayaran.
“Keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama. Kepatuhan terhadap seluruh prosedur keselamatan, baik oleh operator maupun masyarakat, khususnya pengguna jasa transportasi laut, menjadi kunci utama dalam mencegah kecelakaan di laut sekaligus memperkuat budaya keselamatan pelayaran nasional,” tutup Masyhud.
