Beranda blog Halaman 69

Kejagung Tetapkan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Tersangka Dugaan Korupsi Program MBG

Foto : Dok.Puspenkum Kejagung RI

Jakarta (The Indonesian News) – Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) kembali menetapkan LMI, Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2025–2026.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna mengatakan, Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang dinilai cukup melalui serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kejaksaan menyatakan proses penyidikan dilakukan secara profesional, akuntabel, serta tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah.

“Berdasarkan hasil penyidikan, LMI diduga mengetahui pelaksanaan Program MBG sejak menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas BGN pada Desember 2024 hingga Maret 2025, sebelum kemudian menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN,” Kata Anang di Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.

Selanjutnya, Anang menjelaskan, Penyidik menduga pada awal 2025, LMI meminta dua pihak berinisial YCS dan RD mendirikan PT SGI sebagai perusahaan yang menjual alat makan berupa food tray (ompreng) kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan harga yang telah ditentukan.

“Selain itu, LMI diduga meminta persetujuan kepada pihak berinisial SS agar penjualan food tray tersebut dapat menjadi syarat bagi calon mitra SPPG untuk memperoleh kelulusan proses verifikasi. Setelah adanya kesepakatan, calon mitra yang ingin bergabung dalam program diwajibkan membeli food tray melalui PT SGI,” Terangnya.

Menurut penyidik, Sambungnya, setiap pembayaran dari calon mitra kepada PT SGI dilaporkan oleh RD kepada LMI. Selanjutnya, LMI diduga memerintahkan petugas verifikator pada Portal MBG untuk memberikan persetujuan terhadap calon mitra SPPG yang telah melakukan pembelian.

“Dari mekanisme tersebut, penyidik menduga LMI memperoleh keuntungan secara melawan hukum melalui penjualan titik SPPG yang dikaitkan dengan kewajiban pembelian food tray,” Terangnya.

Atas perbuatannya, LMI disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

“Kejaksaan menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis serta kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan alat bukti yang diperoleh,” Demikian Kapuspenkum Anang Supriatna.

Hingga saat ini, sudah ada tujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola MBG, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana; mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodewyk Pusung; mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya; Asep Yusuf Soemantri selaku pihak swasta; Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono; Glory Harimas Sihombing selaku pihak swasta; dan LMI selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN.

Percepatan Pemulihan Pascabencana, BNPB Usulkan Penyesuaian Bantuan Stimulan Rumah Rusak Berat

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto beserta jajaran menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Gedung Kemenko PMK Jakarta, Kamis (2/7/2026).(Foto : Dok.BNPB).

Jakarta (The Indonesian News) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan penyesuaian nilai bantuan stimulan rumah rusak berat terdampak bencana dari Rp60 juta menjadi Rp70 juta hingga Rp80 juta per unit. Usulan itu disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang membahas penyesuaian bantuan stimulan rumah rusak berat menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB, pada Kamis (2/7/2026).

Usulan tersebut dilatarbelakangi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan hunian tetap (huntap) in-situ dan relokasi mandiri khususnya di bencana sumatra yang menunjukkan bahwa nilai bantuan sebesar Rp60 juta per unit belum mampu memenuhi kebutuhan pembangunan rumah yang layak, aman, dan tahan terhadap risiko bencana.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, menyampaikan bahwa penyesuaian nilai bantuan stimulan rumah rusak berat diperlukan agar masyarakat terdampak bencana dapat memperoleh hunian yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan kelayakan hidup.

“Penyesuaian bantuan stimulan rumah rusak berat bukan sekadar penambahan nilai bantuan, tetapi merupakan upaya negara untuk memastikan masyarakat terdampak bencana memperoleh hunian yang aman, layak, dan tahan terhadap risiko bencana di masa mendatang. Percepatan pemulihan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas hasil pembangunan,” ujar Kepala BNPB.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto beserta jajaran menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Gedung Kemenko PMK Jakarta, Kamis (2/7/2026).(Foto : Dok.BNPB).

Selain itu, peningkatan harga material bangunan, biaya konstruksi, serta tingginya biaya mobilisasi di wilayah dengan aksesibilitas terbatas turut mempengaruhi pelaksanaan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.

BNPB mengusulkan agar bantuan stimulan rumah rusak berat melalui Dana Siap Pakai (DSP) dapat diterapkan secara nasional dan tidak dibatasi pada lokasi maupun jenis bencana tertentu. Kebijakan yang seragam diharapkan dapat memberikan kepastian, mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, serta menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat terdampak bencana di Indonesia.

Berdasarkan hasil evaluasi BNPB, penyesuaian nilai bantuan akan meningkatkan kualitas konstruksi rumah, antara lain melalui penguatan struktur pondasi dan kolom, penggunaan material bangunan yang lebih baik, peningkatan kualitas atap dan plafon, penyediaan lantai keramik, perbaikan fasilitas sanitasi, serta peningkatan instalasi kelistrikan. Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan hunian yang lebih aman, nyaman, dan tahan bencana.

Saat ini, berdasarkan hasil reviu APIP Inspektorat BNPB, terdapat rencana pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebanyak 19.646 unit, yang mencakup pembangunan huntap in-situ maupun relokasi mandiri. Dengan penyesuaian nilai bantuan, BNPB berharap proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat terdampak.

“BNPB akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna menyusun kebijakan yang adaptif, efektif, dan berkeadilan dalam mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di seluruh wilayah Indonesia,” Tutup Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto.

Terpidana pelanggaran Syariat Islam dicambuk

Algojo mencambuk terpidana dalam perkara pelanggaran Syariat Islam di Banda Aceh, 2/7/2026). Mahkamah Syariat Islam di daerah itu menjatuhkan hukuman cambuk kepada enam terpidana pelanggaran Syariat Islam dalam perkara Ikhtilat dan Maisir (judi) dan satu pasang di antaranya dalam perkara melakukan live tiktok perbuatan mesum dengan masing masing dihukum sebanyak 10 hingga 30 kali cambuk di tempat umum. The Indonesian News Foto /Ampelsa.

 

Petugas mengawal terpidana pelanggaran Syariat Islam menuju mimbar sebelum dieksekusi cambuk di Banda Aceh, 2/7/2026). Mahkamah Syariat Islam di daerah itu menjatuhkan hukuman cambuk kepada enam terpidana pelanggaran Syariat Islam dalam perkara Ikhtilat dan Maisir (judi) dan satu pasang di antaranya dalam perkara melakukan live tiktok perbuatan mesum dengan masing masing dihukum sebanyak 10 hingga 30 kali cambuk di tempat umum. The Indonesian News Foto /Ampelsa.

 

Petugas membantu terpidana terbaring dalam kondisi lemas seusai dieksekusi cambuk dalam perkara pelanggaran Syariat Islam di Banda Aceh, 2/7/2026). Mahkamah Syariat Islam di daerah itu menjatuhkan hukuman cambuk kepada enam terpidana pelanggaran Syariat Islam dalam perkara Ikhtilat dan Maisir (judi) dan satu pasang di antaranya dalam perkara melakukan live tiktok perbuatan mesum dengan masing masing dihukum sebanyak 10 hingga 30 kali cambuk di tempat umum. The Indonesian News Foto /Ampelsa.

 

Petugas melakukan eksekusi cambuk terhadap terpidana pelanggaran Syariat Islam di Banda Aceh, 2/7/2026). Mahkamah Syariat Islam di daerah itu menjatuhkan hukuman cambuk kepada enam terpidana pelanggaran Syariat Islam dalam perkara Ikhtilat dan Maisir (judi) dan satu pasang di antaranya dalam perkara melakukan live tiktok perbuatan mesum dengan masing masing dihukum sebanyak 10 hingga 30 kali cambuk di tempat umum. The Indonesian News Foto /Ampelsa.

Warga Apresiasi Kepedulian TNI Normalisasi Aliran Sungai Pantai Timur, Aceh Tenggara

Normalisasi sungai

Aceh Tenggara (The Indonesian News) – Danposramil Lawe Sumur jajaran Kodim 0108/Aceh Tenggara melaksanakan kegiatan normalisasi aliran Sungai Pantai Timur dengan melakukan pengerukan material berupa batu, pasir dan endapan lainnya yang menyebabkan pendangkalan sungai. Kegiatan dilaksanakan di Desa Teger Miko, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, Pada Senin (29/06/2026).

Pelda Ahmad Saan mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap kondisi lingkungan sekaligus sebagai upaya mitigasi bencana yang harus dilakukan secara bersama-sama antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Curah hujan dalam beberapa waktu terakhir mulai menunjukkan peningkatan. Oleh karena itu, kami bersama pemerintah desa dan masyarakat melaksanakan normalisasi sungai agar aliran air kembali lancar, sehingga mampu menampung debit air yang lebih besar ketika hujan deras turun. Dengan demikian, risiko banjir dapat diminimalkan sejak dini,” ujar Pelda Ahmad Saan, Dilansir dari keterangan Penkodam Iskandar Muda (IM), kamis, 2 Juli 2026.

Ia menjelaskan bahwa kehadiran TNI di tengah masyarakat tidak hanya berorientasi pada tugas pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satunya adalah membantu mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana apabila tidak segera ditangani.

Menurutnya, normalisasi sungai merupakan langkah strategis dalam mendukung program pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan. Sinergi yang baik antara TNI, pemerintah desa, instansi terkait, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan setiap kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Kami berharap kegiatan normalisasi sungai ini mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Selain mengurangi potensi banjir saat intensitas hujan meningkat, kegiatan ini juga menjadi bentuk edukasi kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah maupun material lain ke aliran sungai. Posramil Lawe Sumur akan terus bersinergi serta siap mendukung setiap program yang bertujuan meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan normalisasi tersebut dipimpin langsung oleh Danposramil Lawe Sumur, Pelda Ahmad Saan bersama personel Posramil dengan melibatkan pemerintah desa, perangkat desa, serta masyarakat setempat. Seluruh peserta bergotong royong membersihkan aliran sungai menggunakan peralatan yang tersedia, sehingga pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan penuh semangat kebersamaan.

Normalisasi sungai dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengembalikan kapasitas aliran Sungai Pantai Timur yang selama ini mengalami pendangkalan akibat endapan batu, pasir, lumpur, serta material lain yang terbawa arus saat musim hujan. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menghambat kelancaran aliran air dan meningkatkan potensi terjadinya luapan sungai yang mengancam permukiman penduduk, lahan pertanian, maupun fasilitas umum di sekitarnya.

Selain memperlancar aliran air, kegiatan normalisasi juga diharapkan mampu mengurangi risiko terjadinya erosi di sepanjang bantaran sungai, menjaga kestabilan struktur tanah di sekitar aliran sungai, serta melindungi akses jalan desa dan lahan pertanian masyarakat yang selama ini kerap terdampak luapan air saat hujan dengan intensitas tinggi.

Pemerintah Desa Teger Miko menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan keterlibatan Posramil Lawe Sumur dalam kegiatan tersebut. Menurut mereka, kerja sama yang terjalin antara TNI dan masyarakat menjadi contoh nyata semangat gotong royong yang perlu terus dipelihara dalam menghadapi berbagai tantangan di lingkungan sekitar.

Sementara itu, Bapak Samsul Bahri (60), warga Desa Teger Miko, mengaku sangat mengapresiasi kepedulian TNI melalui Posramil Lawe Sumur yang telah membantu melakukan normalisasi aliran sungai demi kepentingan masyarakat luas.

“Kami merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Sungai yang sebelumnya mulai dangkal kini kembali dibersihkan sehingga aliran air menjadi lebih lancar. Mudah-mudahan saat hujan deras nanti air tidak lagi meluap ke permukiman warga maupun lahan pertanian. Kami mengucapkan terima kasih kepada TNI yang selalu hadir membantu masyarakat. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan karena manfaatnya sangat besar bagi keselamatan dan kesejahteraan warga,” ungkapnya.

“Antusiasme masyarakat yang ikut bergotong royong menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Diharapkan, melalui kolaborasi yang terus terjalin antara TNI, pemerintah, dan masyarakat, upaya pencegahan bencana dapat berjalan lebih optimal sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, serta tangguh menghadapi ancaman banjir pada musim penghujan,” Demikian Penkodam Iskandar Muda (IM).

BNPB : Api Masih Berkobar di TPA Jatiwaringin, Penanganan Diperkuat Lewat Operasi Udara

Helikopter water bombing Upaya penanganan kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (2/7/2026). (Foto : BNPB).

Jakarta (The Indonesian News) – Upaya penanganan kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, terus dilakukan secara intensif melalui operasi darat dan udara. Hingga Rabu (1/7) pukul 17.05 WIB, api masih belum berhasil dipadamkan dan teridentifikasi muncul dua titik api baru di sisi utara TPA. Kondisi tersebut menunjukkan kebakaran masih berpotensi berkembang sehingga membutuhkan penanganan terpadu dari berbagai pihak.

Kebakaran yang terjadi sejak Selasa (30/6) pukul 12.30 WIB itu telah menghanguskan sekitar 7 hektare dari total luas TPA Jatiwaringin yang mencapai 33 hektare. Luasan area terdampak masih dalam proses pendataan. Asap tebal yang dihasilkan dari material sampah yang terbakar turut berdampak pada masyarakat sekitar. Hingga saat ini, sekitar 50 jiwa mengungsi di Balai Desa Tanjakan Mekar dan kebutuhan logistik para pengungsi masih dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang

“Sebagai penguatan penanganan, BNPB mengerahkan dukungan operasi udara berupa dua unit helikopter water bombing. Satu unit helikopter telah melaksanakan satu sorti operasi pemadaman pada Rabu sore, sementara satu unit lainnya telah selesai dimobilisasi dan dinyatakan siap operasi. Operasi udara akan kembali dilanjutkan pada Kamis (2/7), dengan dua helikopter yang dijadwalkan lepas landas dari Bandara Pondok Cabe untuk mendukung pembasahan dan pendinginan di area kebakaran,” Kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, dalam siaran persnya, Kamis, 2 Juli 2026.

Di lapangan, BPBD Kabupaten Tangerang bersama unsur pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait terus melakukan pemadaman melalui jalur darat pada area yang masih dapat dijangkau kendaraan pemadam kebakaran. BPBD juga telah melaksanakan kaji cepat, berkoordinasi dengan pemerintah setempat, menyalurkan bantuan berupa 46 kasur kepada warga terdampak, serta menyiagakan tim kesehatan selama 24 jam.

“Proses pemadaman masih menghadapi sejumlah kendala. Titik api berada di puncak tumpukan sampah dengan elevasi yang tinggi sehingga sulit dijangkau dari darat. Selain itu, material sampah yang mudah terbakar menyebabkan api terus menyala dan menghasilkan asap pekat yang mengganggu permukiman warga. Hingga saat ini, lokasi TPA Jatiwaringin masih memerlukan penanganan melalui operasi darat dan udara secara bersamaan. Untuk memperkuat koordinasi penanganan dampak terhadap masyarakat, diperlukan pelibatan lebih banyak pemangku kepentingan melalui aktivasi Pos Komando,” Katanya.

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran TPA Jatiwaringin melalui Keputusan Bupati Tangerang Nomor 609 Tahun 2026 yang berlaku mulai 1 hingga 14 Juli 2026. Seluruh unsur terkait terus bersinergi untuk mempercepat pengendalian kebakaran dan meminimalkan dampak terhadap masyarakat maupun lingkungan.

“BNPB mengimbau masyarakat yang berada di sekitar lokasi kebakaran agar mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak mendesak, terutama saat paparan asap meningkat. Warga juga disarankan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, menjaga kelompok rentan seperti balita, lansia, dan penderita penyakit pernapasan dari paparan asap, serta mengikuti arahan petugas apabila diperlukan langkah evakuasi maupun penanganan lebih lanjut. Masyarakat diharapkan tetap tenang, tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta terus memantau informasi resmi dari pemerintah dan instansi berwenang,” Demikian Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

USK Apresiasi Bantuan Pemerintah Jepang untuk Penguatan Mitigasi Bencana di Aceh

Foto : Dok. Universitas Syiah Kuala (USK)

Banda Aceh (The Indonesian News) – Pemerintah Jepang kembali menunjukkan komitmen kepeduliannya terhadap masyarakat Aceh. Melalui program Grant Assistance for Grassroots Human Security Project, Konsulat Jenderal Jepang di Medan menyerahkan bantuan berupa empat unit dump truck dan empat unit ekskavator dengan total nilai mencapai Rp7,5 miliar.

Prosesi peresmian dan serah terima bantuan ini berlangsung di Aula SMA Lab School Universitas Syiah Kuala (USK), Pada Rabu (1/7/2026).

Ketua Pembina Yayasan Sekolah Laboratorium Syiah Kuala, Prof. Dr. Ir. Marwan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Jepang. Menurutnya, bantuan ini bukan sekadar alat operasional, melainkan simbol ikatan emosional antara Aceh dan Jepang yang telah terjalin erat sejak masa pascatsunami 2004.

“Alhamdulillah, bantuan ini akan langsung kami distribusikan untuk mendukung penanganan wilayah terdampak bencana di Aceh. Kedekatan masyarakat Aceh dan Jepang sudah teruji oleh waktu, dan Jepang selalu hadir mendampingi kita dalam situasi sulit. Kami telah berkoordinasi dengan tim pelaksana agar unit-unit ini dapat segera beroperasi di lapangan,” ujar Prof. Marwan.

Senada dengan hal tersebut, Konsul Jenderal Jepang di Medan, Furugori Tori, menegaskan bahwa bantuan ini adalah wujud nyata kepedulian masyarakat Jepang terhadap Indonesia, khususnya Aceh yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam.

“Bencana alam tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi. Investasi dalam kesiapsiagaan adalah langkah krusial. Kami percaya, peningkatan kemampuan respons yang cepat dapat menekan dampak kerugian dan mempercepat pemulihan. Kami berharap delapan unit bantuan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dipelihara dengan baik demi kepentingan masyarakat luas,” tutur Furugori Tori.

Pihak Universitas Syiah Kuala menyambut hangat kolaborasi ini sebagai langkah strategis dalam penguatan mitigasi bencana. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan USK, Dr. Rina Suryani Oktari menekankan bahwa peran institusi pendidikan sangat vital dalam memastikan keberlanjutan program kemanusiaan seperti ini.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan Pemerintah Jepang melalui Konsulat Jenderal di Medan. Bantuan ini adalah aset berharga untuk meningkatkan ketangguhan Aceh terhadap bencana. Bagi USK, hal ini tidak hanya memperkuat kemampuan respons di lapangan, tetapi juga menjadi momentum bagi mahasiswa dan sivitas akademika untuk lebih terlibat aktif dalam praktik mitigasi bencana yang nyata dan berdampak luas bagi masyarakat,” ujar Dr. Rina.

Bekali Taruna Akmil, Wakasad Tekankan Integritas dan Kepemimpinan Calon Perwira

Foto : Dok.Dispenad

Magelang (The Indonesian News) – Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menekankan pentingnya integritas, kepemimpinan, dan profesionalisme sebagai fondasi utama yang harus dimiliki setiap calon perwira TNI AD. Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan pembekalan kepada 511 Taruna dan Taruni Tingkat III Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Pada Selasa (30/6/2026).

“Dalam pembekalan tersebut, Wakasad mengingatkan bahwa tantangan tugas ke depan semakin kompleks, sehingga seorang calon perwira tidak cukup hanya menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan militer, tetapi juga harus memiliki karakter yang kuat, disiplin, loyal, adaptif, serta semangat belajar yang tinggi,” Dikutip dari keterangan Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), Rabu, 1 Juli 2016.

Menurut Wakasad, integritas merupakan modal utama seorang pemimpin dalam membangun kepercayaan, mengambil keputusan, serta menjadi teladan bagi anak buah maupun masyarakat. Karena itu, nilai-nilai kepemimpinan harus mulai dibangun sejak masa pendidikan agar menjadi karakter yang melekat dalam setiap pelaksanaan tugas.

Wakasad juga menegaskan bahwa setiap jabatan yang kelak diemban merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui dedikasi, profesionalisme, dan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara.

Selain itu, Wakasad mengingatkan pentingnya menjadikan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI sebagai landasan moral dalam setiap pelaksanaan tugas. Nilai-nilai tersebut harus tertanam kuat sejak masa pendidikan dan menjadi pedoman dalam mengemban amanah sebagai perwira TNI AD.

Lebih lanjut, Wakasad mengajak para Taruna dan Taruni untuk terus mengembangkan kemampuan intelektual, fisik, mental, serta kepemimpinan agar mampu menjawab tantangan perkembangan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi yang memengaruhi karakter peperangan modern.

“Melalui pembekalan tersebut, diharapkan para Taruna dan Taruni Tingkat III Akademi Militer semakin termotivasi untuk mempersiapkan diri menjadi perwira TNI Angkatan Darat yang profesional, berintegritas, adaptif, serta senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam setiap pengabdian,” Demikian Dispenad.

Prajurit KRI Tenggiri-865 Raih Empat Medali Kejuaraan Renang Tingkat Nasional

Bandar Lampung (The Indonesian News) – Prajurit KRI Tenggiri-865, Serda Pandu, kembali mengukir prestasi dengan meraih empat medali pada ajang Student Swimming Challenge Antar Pelajar dan Mahasiswa se-Indonesia yang diselenggarakan di Kolam Renang Pahoman, Bandar Lampung.

“Dalam kejuaraan tingkat nasional tersebut, Serda Pandu berhasil menunjukkan performa terbaiknya dengan meraih Juara 1 nomor 50 meter gaya dada, Juara 2 nomor 100 meter gaya dada, Juara 2 nomor 50 meter gaya bebas, serta Juara 2 nomor 100 meter gaya bebas” Tulis Puspen TNI, Rabu, 1 Juli 2026.

Prestasi ini menjadi bukti dedikasi, semangat juang, dan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut dalam mengembangkan kemampuan di bidang olahraga, sekaligus mengharumkan nama KRI Tenggiri-865 dan Koarmada I di tingkat nasional.

Perkuat Sinergi, Panglima TNI Hadiri Peringatan HUT Ke-80 Bhayangkara

Foto: Dok. BPMI Setpres/Puspen TNI

Jakarta (The Indonesian News) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Upacara Peringatan HUT Ke-80 Bhayangkara Tahun 2026 yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di Lapangan Satuan Latihan Korps Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keamanan harus mampu menghadirkan rasa aman sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang. “Keamanan tidak hanya berarti tidak adanya kejahatan. Keamanan berarti rakyat leluasa bekerja, petani berani menanam, nelayan berani melaut, pengusaha berani investasi, guru tenang mengajar, anak-anak tenang belajar, dan masyarakat dapat beribadah dengan damai sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dalam suasana yang rukun, dalam suasana penuh toleransi,” ujar Presiden.

Kepala Negara juga mengapresiasi sinergi Polri bersama TNI, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan pada berbagai momentum nasional. Menurut Presiden, keberhasilan tersebut memungkinkan jutaan masyarakat melakukan perjalanan dan berkumpul bersama keluarga dengan aman, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. “Keberhasilan seperti ini menunjukkan bahwa negara hadir setiap saat rakyat memerlukan,” ucap Presiden.

“Kehadiran Panglima TNI pada peringatan HUT Ke-80 Bhayangkara menegaskan komitmen TNI untuk terus memperkuat soliditas dan sinergi dengan Polri dalam menjaga kedaulatan negara, memelihara stabilitas keamanan nasional, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat demi terwujudnya Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,” Demikian Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi.

Bahaya Hidrometeorologi kering, BNPB Imbau Gunakan Air Secara Bijak 

Distribusi air bersih di Desa Cikundul, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (30/6/2026). Foto : Dok BPBD Kota Sukabumi

Jakarta (The Indonesian News) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Laporan kejadian bencana yang berhasil dihimpun hingga Selasa (30/6) pukul 07.00 WIB adalah sebagai berikut.

Kejadian pertama yang dilaporkan kebakaran juga terjadi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada Selasa (30/6). Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik yang pertama kali muncul dari salah satu rumah warga di Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul. Hasil kaji cepat sementara mencatat lima unit rumah rusak berat dan satu unit rumah rusak ringan. Api telah berhasil dipadamkan dan situasi berada dalam kondisi kondusif.

“Laporan selanjutnya, kekeringan terjadi di Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, pada Selasa (30/6). Sebanyak 150 kepala keluarga (KK) terdampak di Desa Cikundul, Kecamatan Lembur Situ. BPBD Kota Sukabumi mendistribusikan 12.000 liter air bersih dengan mengerahkan tiga truk tangki berkapasitas 4.000 liter. Kebutuhan air bersih telah didistribusikan ke penampungan air (toren) bagi masyarakat di wilayah terdampak,” Kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam siaran persnya, Rabu, 1 Juli 2026.

Lebih lanjut, dilaporkan update penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi terkini per Selasa (30/6) titik api masih ditemukan pada 6 titik yakni Kabupaten Banyuasin 2 titik, Kabupaten Ogan Ilir 2 titik dan Kabupaten Muara Enim 2 titik. Hasil pencatatan total luas lahan terbakar dari 1 Januari hingga 30 Juni 2026 mencapai 305,39 hektar dengan 210 kejadian karhutla. Hingga kini, tim satgas pemadaman darat dan operasi udara melalui water boombing masih berupaya melakukan pemadaman di lokasi terdampak.

“Menyikapi potensi bahaya hidrometeorologi kering, khususnya kekeringan, BNPB mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaiannya sesuai kebutuhan. Penyaluran air bersih menggunakan mobil tangki merupakan upaya penanganan sementara untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Apabila masih terdapat peluang hujan, masyarakat dapat menampung air hujan sebagai cadangan untuk digunakan saat pasokan air bersih terbatas,” Demikian Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts