Beranda blog Halaman 75

[UPDATE] Gempabumi M 6,7 Sulteng, BNPB : Pembangunan Huntara Tahap I Dimulai

Tim gabungan melakukan pembukaan bendung alami yang terbentuk akibat gempabumi di kawasan Gunung Nokilalaki yang mengarah ke Sungai Kamarora, Selasa (23/6/2026). (Foto : BNPB).

Jakarta ( The Indonesian News) – Upaya penanganan darurat pascagempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 6,7 yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, terus menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Memasuki hari kedelapan masa tanggap darurat, pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak mulai dilaksanakan melalui peletakan batu pertama di Desa Kamarora A, Kecamatan Nokilalaki, pada Rabu (24/6).

Pembangunan huntara tahap pertama tersebut menjadi langkah penting dalam percepatan pemulihan masyarakat terdampak. Berdasarkan data yang telah diverifikasi dan divalidasi, Bupati Sigi telah menetapkan Surat Keputusan Berita Acara Nama dan Alamat (By Name By Address-BNBA) penerima bantuan huntara tahap I sebanyak 50 unit rumah. Sementara itu, proses verifikasi dan validasi penerima bantuan untuk tahap berikutnya masih terus dilakukan,” tulis Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dalam siaram persnya, Rabu, 24 Juni 2026.

Selain pembangunan hunian sementara, berbagai upaya penanganan darurat terus dilakukan oleh pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD, TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya.

Pada hari ini, perbaikan infrastruktur darurat berupa pemasangan bronjong dan perbaikan jaringan air bersih di Kecamatan Nokilalaki juga mulai dilaksanakan dengan dukungan pendanaan dari PUM Sulawesi Tengah.

Di sektor mitigasi risiko, tim gabungan juga melakukan pembukaan bendung alami yang terbentuk akibat gempabumi di kawasan Gunung Nokilalaki yang mengarah ke Sungai Kamarora. Kegiatan dilakukan menggunakan jet water untuk membuka material kayu dan bebatuan yang menyumbat aliran sungai. Langkah ini bertujuan mengurangi penumpukan air dan meminimalkan potensi ancaman banjir bandang maupun aliran material saat terjadi hujan, sesuai arahan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto saat melihat langsung lokasi terdampak pada Jumat (19/6).

“Masalah potensi banjir bandang, itu jangan dilupakan. Kalau kemudian hujan lalu air tertahan oleh material longsoran di atas, kemudian bisa terjadi banjir bandang nanti muncul korban baru,” jelas Suharyanto.

“Kita sudah sepakat akan dibersihkan material longsornya menggunakan pompa alkon dan peralatan lainnya. BNPB nanti akan bantu operasionalnya,” imbuhnya.

Di samping itu, pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak masih berlangsung dan siaga di posko-posko kesehatan. Sementara itu, kebutuhan logistik dasar masyarakat tetap terpenuhi. Ketersediaan logistik permakanan dipastikan mencukupi hingga berakhirnya masa tanggap darurat pada 30 Juni 2026 berkat dukungan berbagai pihak.

Tim gabungan juga terus memantau kondisi pengungsian mandiri warga serta menyalurkan bantuan kebutuhan dasar. Tempat ibadah yang terdampak gempa telah difasilitasi dengan tenda darurat dan telah digunakan kembali oleh masyarakat untuk beribadah.

Untuk memperkuat dukungan penanganan darurat, BNPB menyalurkan bantuan tahap III yang terdiri atas berbagai peralatan dan logistik. Bantuan tersebut antara lain satu unit mobil dapur umum lapangan, 100 unit handy talky, dan satu unit tenda pengungsi untuk Kodam XXIII/Palaka-Wira. Selanjutnya, Korem 132/Tadulako menerima satu unit mobil dapur umum lapangan, dua unit motor trail beserta pompa alkon, serta dua unit tenda pengungsi. Sementara itu, BPBD Provinsi Sulawesi Tengah menerima 300 paket sembako, 200 unit tenda keluarga, tiga unit tenda pengungsi, 300 lembar matras, dan 300 lembar selimut.

Gempabumi Susulan 1.349 Kali, Sebanyak 2.533 Rumah Rusak

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hingga Selasa (23/6) pukul 24.00 waktu setempat, telah terjadi 1.349 kali gempa susulan sejak gempa utama pada 16 Juni 2026. Dari jumlah tersebut, 49 gempa dirasakan masyarakat, dengan gempa terbesar berkekuatan magnitudo 5,3 yang tercatat satu kali. BMKG mencatat aktivitas gempa susulan menunjukkan tren penurunan yang signifikan.

Sementara itu, data sementara dampak gempa di Kabupaten Sigi per hari ini tercatat sebanyak 3.600 kepala keluarga atau 9.609 jiwa terdampak. Seluruh korban luka telah mendapatkan penanganan dan saat ini dilaporkan telah pulih serta kembali beraktivitas di rumah masing-masing.

Kerusakan yang terdata sementara meliputi 1.979 rumah rusak ringan, 277 rumah rusak sedang, dan 277 rumah rusak berat. Selain itu, terdapat kerusakan pada 110 rumah ibadah yang terdiri dari 29 masjid dan 81 gereja, 19 gedung perkantoran termasuk Kantor Bupati dan Bapperinda, 35 bangunan sekolah, 10 puskesmas, dua rumah adat, dua jaringan air bersih, serta enam fasilitas umum lainnya. Data tersebut masih bersifat sementara dan menunggu hasil verifikasi teknis struktur bangunan.

Pemerintah Kabupaten Sigi masih menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi selama 14 hari, terhitung sejak 16 hingga 30 Juni 2026. BNPB bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam pelaksanaan masa tanggap darurat, sekaligus mempersiapkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi guna mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.

BNPB Serahkan Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Rp 93,75 Miliar untuk 4.400 KK Terdampak bencana di Aceh Tamiang  

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto menyerahkan secara simbolis bantuan perbaikan rumah rusak ringan dan rusak sedang tahap ketiga termin pertama, kepada Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, di Gedung Olahraga Aceh Tamiang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (22/6/2026).(Foto : BNPB)

Aceh Tamiang (The Indonesian News)-Sebanyak 4.400 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak bencana hidrometeorologi akibat Siklon Senyar di Kabupaten Aceh Tamiang menerima bantuan stimulan untuk perbaikan rumah rusak ringan dan rusak sedang tahap ketiga. Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto kepada perwakilan masyarakat pada Senin (22/6/2026).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto memberikan arahan pada acara penyerahan bantuan perbaikan rumah rusak ringan dan rusak sedang kepada perwakilan masyarakat di Gedung Olahraga Aceh Tamiang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (22/6/2026).(Foto : BNPB).

Pada tahap ketiga termin pertama ini, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp93,75 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp38,25 miliar dialokasikan bagi 2.550 KK pemilik rumah dengan kategori rusak ringan, sementara Rp55,50 miliar diberikan kepada 1.850 KK yang rumahnya mengalami kerusakan sedang.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menjelaskan bahwa penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang tengah dilaksanakan pemerintah melalui BNPB. Upaya pemulihan tersebut hingga kini masih terus berlangsung guna membantu masyarakat kembali menempati hunian yang layak dan aman.

“Bapak dan Ibu sekalian merupakan perwakilan dari 4.400 KK yang akan menerima bantuan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang, saya meminta untuk digunakan sesuai ketentuan dan peruntukkannya saat dana ini diserahkan kepada Bapak dan Ibu, yaitu untuk perbaikan rumah bukan yang lain,” ujar Kepala BNPB berpesan kepada perwakilan masyarakat di Gedung Olahraga Aceh Tamiang, Kecamatan Karang Baru, Senin, 22 Juni 2026.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto menyerahkan secara simbolis kepada perwakilan masyarakat yang menerima bantuan perbaikan rumah rusak ringan dan rusak sedang tahap ketiga termin pertama, di Gedung Olahraga Aceh Tamiang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (22/6/2026).(Foto : BNPB).

Pemerintah melalui BNPB akan melanjutkan penyaluran bantuan perbaikan rumah pada tahap berikutnya setelah dana yang telah diterima masyarakat tersalurkan dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Oleh sebab itu, Kepala BNPB mengimbau para penerima bantuan agar menggunakan dana tersebut secara tepat dan bertanggung jawab sehingga proses pemulihan dapat berjalan lancar dan bantuan selanjutnya dapat segera diberikan kepada masyarakat yang masih menunggu.

“Apabila bantuan yang disalurkan pada Juni ini telah selesai dimanfaatkan seluruhnya, maka pada Juli mendatang kami akan menyalurkan bantuan tahap berikutnya. Karena itu, kami berharap bantuan yang diterima dapat segera digunakan. Bapak dan Ibu memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkannya dengan baik, mengingat masih ada masyarakat lain yang menantikan bantuan pada tahap selanjutnya,” ujar Suharyanto.

Sebelumnya, BNPB telah menyalurkan bantuan dana perbaikan rumah dalam dua tahap. Pada tahap pertama, bantuan sebesar Rp42,06 miliar diberikan kepada 2.804 KK pemilik rumah dengan kategori rusak ringan, sedangkan Rp70,11 miliar dialokasikan bagi 2.337 KK yang rumahnya mengalami kerusakan sedang.

Selanjutnya, pada tahap kedua, bantuan yang disalurkan mencapai Rp35,04 miliar untuk 2.336 KK dengan rumah rusak ringan dan Rp51,66 miliar untuk 1.722 KK pemilik rumah kategori rusak sedang.

Melalui penyaluran bantuan ini, pemerintah berharap masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang dapat semakin cepat pulih dan bangkit dari dampak banjir yang terjadi pada November 2025. Ketersediaan hunian yang aman dan layak diharapkan mampu mendukung pemulihan aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat, di tengah proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih berlangsung di berbagai sektor.

Kepala BNPB menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas penanganan dan pemulihan pascabencana. Menurutnya, berbagai tantangan dan keterbatasan yang dihadapi menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja ke depan, dan hasil pemulihan yang mulai terlihat saat ini menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dibandingkan kondisi tujuh bulan lalu.

“Kami menyadari masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu dibenahi. Namun, kami memiliki komitmen kuat untuk terus memperbaiki dan memberikan bantuan terbaik bagi masyarakat. Alhamdulillah, upaya yang dilakukan telah menunjukkan hasil yang nyata jika dibandingkan dengan kondisi tujuh bulan yang lalu,” Kata Suharyanto.

Kepala BNPB kembali menegaskan bahwa seluruh warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat bencana saat ini tidak lagi tinggal di tenda pengungsian. Pemerintah telah memastikan mereka memperoleh tempat tinggal yang lebih layak selama proses pemulihan berlangsung. Sementara itu, warga yang sebelumnya menempati rumah sewa dan tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah telah difasilitasi untuk tinggal di hunian sementara yang disediakan pemerintah.

Menurut Suharyanto, masih terdapat beberapa keluarga yang belum memiliki rumah permanen karena status mereka sebelum bencana merupakan penyewa dan bukan pemilik hunian. Kondisi tersebut membuat mereka tidak termasuk dalam skema bantuan perbaikan rumah rusak. Meski demikian, pemerintah tetap memberikan solusi dengan menempatkan mereka di hunian sementara agar kebutuhan tempat tinggal tetap terpenuhi.

“Masih ada satu atau dua keluarga, namun mereka merupakan penyewa dan tidak memiliki rumah sendiri. Karena tidak memiliki hak atas tanah, mereka tidak dapat menerima bantuan perbaikan rumah rusak, baik kategori ringan, sedang, maupun berat. Sebelum bencana mereka memang tinggal di rumah sewa, dan saat ini sudah kami fasilitasi untuk menempati hunian sementara,” jelas Suharyanto.

BNPB – PNM Dorong Pemulihan Ekonomi Bagi Masyarakat Terdampak Bencana di Kabupaten Agam

sosialisasi program permodalan pembiayaan dan pendampingan pemberdayaan usaha bagi masyarakat terdampak bencana yang di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Sabtu (20/6/2026) (Foto : BNPB).

Agam (The Indonesian News) – Terputusnya mata pencaharian warga Kabupaten Agam pasca dilanda bencana hidrometeorologi basah pada November 2025 yang lalu, membuat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggandeng PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk mendukung fase pascabencana dengan melakukan langkah-langkah memulihkan perekonomian warga terdampak.

Sebagai BUMN yang bergerak di sektor pembiayaan, kolaborasi PNM dan BNPB akan membantu masyarakat terdampak untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana agar roda usaha kembali berputar, lebih kuat dari sebelumnya.

Pemulihan ekonomi adalah kunci agar masyarakat tidak hanya bertahan dari terpaan bencana, tetapi berhasil kembali berdaya dan mandiri.

Hal ini diungkap dalam sosialisasi yang dilakukan pada Sabtu (20/6/2026) di Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Pertemuan dihadiri oleh Ketua Unsur Pengarah I BNPB Brigjen Pol (Purn) Ir. Ary Laksmana Widjaja, Komisaris Utama PT PNM beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Agam dan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah lokal yang terdampak bencana.

Kerja sama ini adalah wujud nyata bahwa pemerintah terus mendampingi masyarakat terdampak, kali ini dengan akses permodalan pembiayaan dan pendampingan pemberdayaan usaha yang tepat, yang akhirnya masyarakat Kabupaten Agam mampu mengubah luka bencana menjadi peluang untuk tumbuh.

Program pemberdayaan usaha di Kabupaten Agam ini, akan dijadikan inspirasi dan bahan evaluasi untuk replikasi program serupa di seluruh wilayah terdampak bencana di Indonesia.

Seskab Teddy Dorong Budaya Inovasi

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menginisiasi Kompetisi Gagasan Setkab Gengs mendukung program prioritas pemerintah serta Asta Cita Presiden, Jakarta, Minggu (21/6/2026). (Foto: HIM)

Jakarta (The Indonesian News) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menginisiasi Kompetisi Gagasan Setkab Gengs sebagai wadah bagi para pegawai Sekretariat Kabinet untuk menyampaikan gagasan, inovasi, dan solusi kebijakan yang mendukung program prioritas pemerintah serta Asta Cita Presiden.

Kompetisi ini merupakan upaya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet melalui penguatan budaya kerja yang inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada solusi, serta peningkatan kapsitas sumber daya manusia (SDM).

“Seluruh pegawai diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan terbaik yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung kemajuan Indonesia,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulis, Minggu, 21 Juni 2026.

Pada tahap awal, kompetisi ini diikuti oleh 106 proposal dari berbagai unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Setelah melalui proses seleksi, sebanyak 30 proposal terbaik dinyatakan lolos ke babak penyisihan yang dilaksanakan pada 26 April 2026.

Dari jumlah tersebut, 16 proposal terbaik berkesempatan mempresentasikan gagasannya secara langsung di hadapan Seskab dalam format 3-minute pitch pada Senin, 8 Juni 2026.

Melalui format presentasi singkat tersebut, para peserta tidak hanya ditantang untuk menghasilkan ide yang relevan dan aplikatif, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis, menyampaikan gagasan secara efektif, serta merespons berbagai pertanyaan dan masukan secara terukur.

Seskab Teddy berharap kompetisi ini tidak berhenti sebagai ajang penyampaian gagasan semata. Gagasan-gagasan yang lahir dari Kompetisi Gagasan Setkab Gengs diharapkan dapat dikembangkan menjadi solusi konkret yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung kemajuan Indonesia.

Pasokan Batu Bara Aman, Menteri ESDM Tegaskan PLN Segera Atasi Pemadaman Bergilir

Pasokan Batu Bara Aman, Menteri ESDM Tegaskan PLN Segera Atasi Pemadaman Bergilir

Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa PT PLN (Persero) segera mengambil langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif guna memastikan layanan kelistrikan kembali normal dan pemadaman tidak lagi terulang.

Menurut Bahlil, persoalan yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Ia menegaskan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) telah mengantisipasi kebutuhan bahan bakar pembangkit PLN melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional.

Bahlil menjelaskan, kebutuhan batu bara PLN secara nasional mencapai 154 juta ton per tahun. Untuk menjamin ketersediaan pasokan, pemerintah telah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional sebesar 180 sampai 190 juta ton, jauh lebih banyak dari kebutuhan batu bara secara nasional.

“Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN,” ungkap Bahlil dalam keterangan resminya, Minggu (21/6/2026).

Bahlil membantah anggapan bahwa pemadaman listrik terjadi akibat kurangnya pasokan batu bara di sejumlah pembangkit. Menurut Bahlil, persoalan yang muncul lebih berkaitan dengan aspek teknis operasional dan distribusi yang menjadi tanggung jawab PLN.

Ia mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, untuk memastikan langkah penanganan dilakukan secepat mungkin. Bahlil meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional serta memperkuat mitigasi guna mencegah gangguan serupa di masa mendatang.

“Tadi saya juga sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan ya. Bukan kita. Kita regulasinya sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN,” tuturnya.

Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dari sisi regulasi dan jaminan pasokan energi. Karena itu, pelaksanaan teknis di lapangan kini menjadi fokus utama yang harus segera dituntaskan oleh PLN.

“Tadi saya sampai di jalan juga saya bicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah mitigasi yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Pemerintah sudah tegas tinggal PLN segera merealisasikannya,” kata Bahlil.

“Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman. Dengan kata lain segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN,” sambungnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa gangguan pasokan listrik terjadi akibat kendala teknis pada dua pembangkit listrik besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra PLN.

“Ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa,” ujar Darmawan.

Sumber : Press Release Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI

Penyintas Bencana di Pidie Jaya Ubah Dana Stimulan Jadi Modal Usaha

Foto : Dok.Satgas PRR

Jakarta (The Indonesian News) – Bantuan dana stimulan yang disalurkan kepada warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh tidak hanya membantu memperbaiki rumah yang rusak, tetapi juga menjadi penggerak kebangkitan ekonomi keluarga. Di tengah proses pemulihan pascabencana, warga mulai membangun kembali sumber penghidupan melalui usaha-usaha kecil yang tumbuh di kawasan hunian sementara (huntara).

Dalam Siaran Pers Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Minggu (21/6/2026), Milawati, warga Desa Meunasah Lhok, menjadi salah satu penerima manfaat yang memanfaatkan bantuan tersebut untuk memperbaiki rumah yang rusak dan membersihkan sisa lumpur akibat banjir. Namun, proses pemulihan yang dijalaninya tidak mudah karena banjir kembali terjadi ketika rumahnya masih dalam tahap pembersihan.

Di tengah keterbatasan tersebut, Milawati memilih untuk bangkit. Bersama keluarganya, ia membuka usaha kecil di kawasan huntara dengan menjual berbagai makanan ringan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Hasil jualan ini kami gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu ekonomi keluarga,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Huntara Desa Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, awal Juni 2026.

Milawati mengaku bantuan stimulan sebesar Rp8 juta yang diterimanya, ditambah bantuan dana koperasi sebesar Rp200 ribu, sangat membantu proses pemulihan keluarganya. Saat ini ia tinggal bersama suaminya di huntara, sementara anak-anaknya bekerja di luar daerah dan satu orang masih menempuh pendidikan di pesantren.

Kisah serupa dialami Salwati, warga Desa Meunasah Lhok lainnya. Sebagian dana stimulan yang diterimanya digunakan dimanfaatkan sebagai modal usaha kecil yang kini dijalankannya di kawasan huntara.

“Jualan ini untuk memenuhi uang belanja hari-hari,” kata Salwati. Berbagai makanan dan minuman dijualnya untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar, sekaligus menjadi sumber penghasilan baru di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan pascabencana.

Tumbuhnya usaha-usaha kecil di kawasan huntara menunjukkan bantuan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera tidak hanya berfungsi memulihkan kerusakan fisik akibat bencana, tetapi juga menjadi fondasi bagi pemulihan ekonomi masyarakat. Warga mulai membangun kembali kemandirian dan optimisme untuk menata kehidupan yang lebih baik.

Kisah Milawati dan Salwati menjadi gambaran di balik bencana terdapat semangat untuk bangkit. Melalui dukungan pemerintah dan kerja sama berbagai pihak, masyarakat Pidie Jaya perlahan membangun kembali kehidupan mereka, menjadikan bantuan yang diterima bukan sekadar sarana pemulihan, melainkan juga harapan baru untuk masa depan yang lebih baik.

Indonesia Rises to 2nd Place in World’s Best Muslim-Friendly Tourism Destinations

Source: Communications Bureau of the Ministry of Tourism

Singapore (The Indonesian News) – Indonesia has once again achieved a global milestone, securing second place as the “Muslim-Friendly Destination of The Year” at the Global Muslim Travel Index (GMTI) Awards 2026.

Secretary of the Ministry of Tourism, Bayu Aji, said this achievement reinforces Indonesia’s increasingly strong position as a competitive Muslim-friendly tourism destination in the world.

“In this year’s ranking, Indonesia successfully rose three places compared to the previous year, when it ranked fifth in 2025,” Bayu Aji said while receiving the award at the Balestier Ballroom, Aloft Singapore Novena, on Thursday (June 18, 2026).

He expressed appreciation to CrescentRating and Mastercard for organizing GMTI 2026 and also conveyed his pride in Indonesia’s improved ranking.

“On behalf of the Ministry of Tourism of the Republic of Indonesia, I express appreciation to CrescentRating and Mastercard for organizing GMTI 2026. Indonesia has achieved second place as ‘Muslim-Friendly Destination of The Year,’ rising from fifth place last year,” he said.

The GMTI ranking uses the ACES (Access, Communication, Environment, and Services) assessment framework, which comprises 17 indicators. In the Access aspect, the assessment covers connectivity, visa requirements, and transportation infrastructure.

In the Communication aspect, the assessment includes language capability, destination promotion, and the level of stakeholder awareness regarding Muslim-friendly tourism. Meanwhile, the Environment aspect assesses basic utilities, safety, sustainability, and other supporting factors.

In the Services aspect, the indicators assessed include the availability of places of worship or mosques, halal food options, Muslim-friendly facilities at airports, accommodations that support Muslim travelers’ needs, as well as tourism experiences and attractions based on Islamic cultural heritage.

Overall, Indonesia achieved a score of 79, marking its highest achievement since its participation in the GMTI. This improvement reflects Indonesia’s consistency in building an increasingly high-quality, inclusive, and globally competitive Muslim-friendly tourism ecosystem.

This achievement is inseparable from various programs implemented by the Ministry of Tourism, including strengthening halal certification for micro and small business products in tourism villages, developing 15 Muslim-friendly tourism destinations through the Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025 in collaboration with Bank Indonesia, strengthening destination promotion through Indonesia.travel, developing guidelines for Muslim-friendly tourism basic services, and formulating technical guidelines for Muslim-friendly tourism destination development.

Bayu Aji is optimistic that Indonesia can continue to improve service quality and competitiveness to reclaim the top position in next year’s GMTI ranking.

“We are optimistic that we can regain the position of ‘Muslim-Friendly Destination of The Year’ next year,” Bayu Aji said.

This achievement serves as encouragement for all stakeholders to continue strengthening collaboration in presenting comfortable, inclusive, and high-quality destinations for Muslim travelers from various countries, while also strengthening the competitiveness of Indonesian tourism in the global market.

Source: Communications Bureau of the Ministry of Tourism

Prajurit Garuda Terima Medali Kehormatan PBB Dan Penghargaan dari MONUSCO

Prajurit Garuda Terima Medali Kehormatan PBB Dan Penghargaan dari MONUSCO. (Dok.Puspen TNI).

Kongo (The Indonesian News) -Satgas Kizi TNI Konga XX-V MONUSCO sukses melaksanakan kegiatan Medal Parade di Bumi Nusantara Camp. Upacara penghargaan ini dipimpin langsung oleh Force Commander MONUSCO, Letnan Jenderal Ulisses De Mesquita Gomes, Pada Rabu (17/06/2026).

“Puncak acara ditandai dengan penyematan Medali PBB kepada personel Satgas Kizi TNI Konga XX-V sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka, yang kemudian dilanjutkan dengan aksi march past atau defile pasukan setelah upacara selesai dilaksanakan,” Tulis Puspen TNI, Sabtu, 20 Juni 2026.

Dansatgas menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh prajurit atas profesionalisme dan pengabdian yang ditunjukkan selama menjalankan tugas.

“Sejalan dengan hal tersebut, Force Commander MONUSCO memberikan penghargaan tertinggi kepada Satgas Kizi TNI berupa Monusco Medal Citation atas loyalitas kerja, disiplin, serta kontribusi nyata dalam Protection of Civilians yang mendukung keberhasilan operasi perdamaian di Republik Demokratik Kongo,” Demikian Puspen TNI.

Mentan Amran Sebut 90% Perusahaan Sawit Sudah Naikkan Harga TBS di Tingkat Petani

Mentan Andi Amran Sulaiman. (Foto : Dok.Kementan).

Jakarta (The Indonesian News) – Upaya pemerintah melindungi jutaan petani kelapa sawit mulai menunjukkan hasil nyata. Setelah serangkaian intervensi yang dipimpin langsung Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, didukung Satgas Pangan Polri, harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di berbagai daerah kini berangsur pulih dan kembali bergerak naik sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Perbaikan harga tersebut terjadi setelah Kementerian Pertanian melakukan sedikitnya tiga kali pertemuan intensif dengan pelaku usaha, asosiasi, dan perwakilan petani sawit guna memastikan harga TBS di tingkat petani kembali mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Langkah tersebut ditempuh menyusul anjloknya harga TBS beberapa waktu lalu yang dinilai tidak sejalan dengan kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia maupun penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat.

Mentan Amran mengatakan, mayoritas perusahaan sawit kini telah melakukan penyesuaian harga pembelian TBS dari petani. Berdasarkan laporan harian Kementerian Pertanian, jumlah perusahaan yang belum menaikkan harga terus menurun signifikan.

“Harga TBS sudah naik, 80-85 persen, mungkin saat ini 90 persen sudah naik. Tetapi yang belum naik, tetap kita telusuri bersama Satgas,” kata Mentan Amran, Pada Rabu (17/06/2026).

Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa langkah cepat pemerintah dalam mengawal harga sawit mulai membuahkan hasil. Sebelumnya, terdapat sekitar 270 perusahaan yang teridentifikasi belum menyesuaikan harga TBS sesuai kondisi pasar. Kini jumlah tersebut menyusut menjadi sekitar 130 perusahaan.

“Kemarin kan 270, sekarang ini tinggal 100 lebih ya, 130-an perusahaan. Jadi tinggal sedikit. Yang belum menaikkan tetap diperiksa. Nah, sinyalnya sudah naik, tapi kita monitor. Bukan saja naik lalu turun kembali, tidak. Kita monitor seluruh Indonesia,” ujarnya.

Mentan Amran menegaskan pemerintah tidak akan berhenti hanya pada pemulihan harga. Pengawasan akan terus dilakukan agar kenaikan yang sudah dirasakan petani dapat berlangsung berkelanjutan dan tidak kembali mengalami penurunan yang tidak wajar.

Menurutnya, keberpihakan pemerintah terhadap petani merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan terus melakukan pengawalan terhadap tata niaga sawit agar berlangsung lebih sehat, transparan, dan berkeadilan.

Langkah pengawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesejahteraan sekitar 15 juta petani sawit yang menggantungkan hidup pada komoditas strategis tersebut. Pemerintah menilai petani harus menjadi pihak pertama yang merasakan manfaat ketika harga CPO dunia meningkat dan pasar menunjukkan tren positif.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan ultimatum kepada ratusan perusahaan sawit yang belum menyesuaikan harga TBS. Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri bahkan melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga masih membeli TBS di bawah harga yang semestinya.

Hasilnya, pemulihan harga kini mulai dirasakan di berbagai sentra sawit nasional. Sejumlah daerah melaporkan harga TBS bergerak naik mendekati bahkan sesuai harga acuan yang ditetapkan pemerintah daerah. Kondisi ini memberikan angin segar bagi petani setelah sempat menghadapi tekanan harga yang cukup tajam.

Mentan Amran menegaskan pemerintah akan terus hadir sebagai wasit untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan pelaku usaha.

“Kita ingin ekosistem sawit yang sehat. Petani sejahtera, pengusaha juga sejahtera. Yang terpenting, petani tidak boleh dirugikan. Karena itu pengawasan akan terus dilakukan sampai harga benar-benar stabil dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh petani sawit Indonesia,” tegas Mentan Amran.

Dengan semakin banyaknya perusahaan yang menyesuaikan harga dan pengawasan yang terus diperketat, pemerintah optimistis pemulihan harga TBS akan semakin merata di seluruh wilayah sentra sawit nasional, sekaligus memperkuat kesejahteraan petani sebagai dasar kekuatan utama industri sawit Indonesia.

Koops TNI Habema: Tidak Ada Patroli TNI di Danggoa Saat Insiden Ledakan Terjadi

Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf Wirya Arthadiguna. (Foto : Dok. Pen Koops TNI Habema).

Intan Jaya (The Indonesian News) – Koops TNI Habema menyampaikan keprihatinan dan rasa duka atas insiden ledakan yang mengakibatkan tiga warga sipil menjadi korban di Kampung Danggoa, Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Pada Jumat (19/6/2026).

Menanggapi berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat, Koops TNI Habema perlu menyampaikan fakta berdasarkan data dan laporan satuan di lapangan. Berdasarkan catatan kegiatan operasi yang ada, tidak terdapat patroli TNI yang bergerak menuju maupun melaksanakan aktivitas di Kampung Danggoa dan sekitarnya pada saat kejadian berlangsung. Selain itu, berdasarkan laporan satuan yang bertugas, tidak terdapat penggunaan granat maupun bahan peledak oleh personel TNI dalam pelaksanaan tugas di wilayah tersebut pada waktu kejadian.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf Wirya Arthadiguna, mengatakan bahwa klarifikasi ini disampaikan untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat sekaligus menghindari munculnya kesimpangsiuran informasi yang dapat menimbulkan keresahan.

“Kami turut prihatin atas musibah yang menimpa warga. Berdasarkan data kegiatan satuan yang kami miliki, tidak ada patroli TNI yang berada di Kampung Danggoa saat kejadian berlangsung. Namun demikian, kami menghormati proses investigasi yang sedang berjalan agar penyebab kejadian dapat diketahui secara jelas dan objektif,” ujar Letkol Inf Wirya Arthadiguna dalam keterangan tertulis, Sabtu, 20 Juni 2026.

Koops TNI Habema menegaskan bahwa hingga saat ini penyebab pasti ledakan masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan memberikan ruang bagi proses investigasi untuk bekerja secara profesional, transparan, dan berdasarkan fakta lapangan. Koops TNI Habema mendukung penuh upaya penanganan terhadap para korban serta siap membantu langkah-langkah kemanusiaan yang diperlukan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.

“Sejalan dengan komitmen menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat Papua, Koops TNI Habema mengimbau seluruh pihak untuk tetap tenang, mengedepankan informasi yang terverifikasi, serta bersama-sama menjaga situasi yang aman dan kondusif demi kepentingan masyarakat,” Demikian Penenerangan Koops TNI Habema.

Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts