Instagram
Instagram
Beranda blog Halaman 77

TNI AL Kerahkan KRI dan Pesud Selamatkan Korban kebakaran KM Mutiara Sentosa II

Penulis
Farid Ismullah
-
TNI AL Kerahkan KRI dan Pesud Selamatkan Korban kebakaran KM Mutiara Sentosa II di perairan utara Sumenep, Madura, Minggu (2/8/2026). (Foto Dispen Koarmada RI).

Madura (The Indonesian News) – Komando Armada Republik Indonesia (Koarmada RI) menunjukkan respon cepat dan kesiapsiagaan tinggi dengan mengerahkan unsur-unsur terbaiknya, dalam mendukung operasi Search and Rescue (SAR) terhadap musibah kebakaran KM Mutiara Sentosa II, yang mengangkut 286 penumpang di perairan utara Sumenep, Madura.

Dalam Siaran Pers Dinas Penerangan (Dispen) Koarmada RI, Berdasarkan informasi dari Piket KSOP Surabaya, pada Minggu (2/8) pukul 10.00 WIB, Koarmada II menerima laporan terjadinya kecelakaan laut berupa kebakaran pada KM Mutiara Sentosa II yang sedang berlayar pada rute Surabaya–Makassar.

Panglima Koarmada RI menegaskan bahwa, seluruh jajaran Koarmada RI akan selalu hadir di garda terdepan dalam setiap operasi kemanusiaan.

TNI AL Kerahkan KRI dan Pesud Selamatkan Korban kebakaran KM Mutiara Sentosa II di perairan utara Sumenep, Madura, Minggu (2/8/2026). (Foto Dispen Koarmada RI).

“Prajurit Koarmada RI senantiasa siap bergerak dan bertindak tepat, serta mengerahkan seluruh kemampuan terbaik, demi menyelamatkan setiap jiwa. Tugas kemanusiaan adalah kehormatan, dan keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama pengabdian TNI Angkatan Laut kepada bangsa dan negara,” tegas Panglima Koarmada RI melalui Dispen Koarmada RI dalam keterangan tertulis pada Senin, 3 Agustus 2026.

Merespons laporan tersebut, Koarmada RI segera mengerahkan KRI Nala-363, yang baru menyelesaikan latihan PASSEX bersama kapal perang Tiongkok (PLA Navy), serta KRI Bung Hatta-370, yang tengah melaksanakan patroli menuju ALKI II. Untuk memperkuat pelaksanaan operasi, Koarmada RI juga mengerahkan Pesawat Udara NC 212-200 Avicor U-6206, guna memperoleh gambaran situasi terkini dari udara dan mendukung efektivitas operasi SAR.

Dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan tersebut, KRI Nala-363 berhasil mengevakuasi 30 korban selamat maupun 2 korban meninggal dunia, selanjutnya membawa mereka ke Surabaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut di Posko Crisis Center. Sementara itu, KRI Bung Hatta-370 tetap berada di lokasi kejadian untuk melaksanakan pengawasan dan pengamanan hingga operasi dinyatakan selesai.

Pameran Foto Jurnalistik “Prahara Pulau Emas” 3–8 Agustus di Museum Tsunami Aceh

Penulis
Redaksi
-
Pengunjung saat menyaksikan karya Foto Jurnalistik pada pameran "Prahara Pulau Emas" di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Senin (3/8/2026). (Foto : Dok. PFI Aceh).

Banda Aceh (The Indonesian News)– Walikota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal melakukan pengguntingan pita sebagai dimulainya pameran foto “Prahara Pulau Emas” di Museum Tsunami Aceh, Kota Banda Aceh, pada Senin (03/08/2026).

Pameran Foto Jurnalistik “Prahara Pulau Emas” dapat dikunjungi secara gratis pada 3–8 Agustus 2026, pukul 09.00–16.30 WIB (jam operasional Museum Tsunami) di Kota Banda Aceh

Sebelumnya Wali Kota Illiza didampingi Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Aceh M Anshar, Ketua PFI Pusat Dwi Pambudo dan kurator foto Oscar Matuloh menandatangani salah satu foto.

Gelaran ini digagas Pewarta Foto Indonesia (PFI) Pusat bersama Yayasan Riset Visual Mata Waktu dan PLN ini merupakan rangkaian roadshow pameran dan peluncuran buku foto jurnalistik bertajuk Prahara Pulau Emas.

Sebelum hadir di Aceh, pameran telah digelar di Tanah Datar, Sumatera Barat, dan selanjutnya akan ditutup di Medan, Sumatera Utara.

Seluruh karya merupakan dokumentasi para pewarta foto Indonesia yang merekam langsung peristiwa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada penghujung 2025.

Pameran ini tidak hanya menyajikan dokumentasi kehancuran akibat bencana, tetapi juga merekam ketangguhan masyarakat dalam menghadapi kehilangan, solidaritas yang tumbuh di tengah keterbatasan, serta berbagai upaya pemulihan yang dilakukan bersama.

Melalui karya-karya tersebut, PFI ingin mengajak publik menjadikan fotografi jurnalistik sebagai ruang refleksi sekaligus media edukasi agar pengalaman bencana menjadi pelajaran berharga bagi generasi mendatang.

Ketua PFI Aceh, M. Anshar, mengatakan pameran ini tidak bertujuan membangkitkan kembali trauma masyarakat terhadap bencana, melainkan menjadi ruang edukasi tentang pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi kebencanaan.

“Foto jurnalistik bukan sekadar merekam peristiwa, tetapi juga menyimpan ingatan kolektif sebuah bangsa. Melalui pameran ini kami ingin mengajak masyarakat melihat bahwa dibalik setiap bencana selalu ada kisah tentang ketangguhan, solidaritas, dan kemanusiaan. Kami berharap setiap karya yang dipamerkan dapat menjadi ruang refleksi sekaligus media edukasi untuk membangun budaya sadar bencana dan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat,” kata Anshar di Banda Aceh, Sabtu (1/8/2026).

Selain pameran foto, pada hari pembukaan juga akan digelar Diskusi Pameran Foto “Prahara Pulau Emas” yang menghadirkan Pendiri Yayasan Riset Visual Mata Waktu, Oscar Motuloh dan Danu Kusworo, Kurator Pameran sekaligus Pewarta Foto Harian Kompas.

Diskusi ini terbuka bagi mahasiswa, komunitas fotografi, insan pers, akademisi, serta masyarakat umum yang ingin memperdalam perspektif fotografi jurnalistik, dokumentasi bencana, dan nilai kemanusiaan di balik setiap karya yang dipamerkan. Jumlah peserta terbatas, sehingga pendaftaran akan ditutup setelah kuota terpenuhi.

Pembukaan pameran juga akan dihadiri Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia (PFI), Dwi Pambudo, serta pihak-pihak yang mendukung penuh acara ini.

Patroli Dialogis Ops Damai Cartenz Warnai Aktivitas Warga di Distrik Sinak

Penulis
Erlita Ibra
-
Foto : Dok. Satgas Operasi Damai Cartenz

Papua Tengah (The Indonesian News) – Langkah personel Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 yang menyusuri kawasan Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, pada Minggu (2/8/2026), menjadi pemandangan yang akrab bagi warga. Melalui patroli dialogis, personel tidak hanya memantau situasi di wilayah tersebut, tetapi juga menyempatkan diri menyapa dan berbincang dengan masyarakat yang sedang beraktivitas.

Sejumlah warga terlihat menghentikan sejenak aktivitas mereka untuk berbincang dengan personel. Percakapan berlangsung sederhana, mulai dari kondisi lingkungan, aktivitas sehari-hari, hingga harapan masyarakat agar situasi di wilayah mereka tetap kondusif. Interaksi tersebut berlangsung santai dan menjadi bagian dari kegiatan patroli yang dilaksanakan di Distrik Sinak.

Salah seorang masyarakat Kabupaten Puncak yang namanya enggan disebutkan, mengatakan bahwa kehadiran personel yang menyempatkan diri berdialog dengan warga menjadi hal yang ia apresiasi.

“Kami senang ketika bapak-bapak polisi datang dan berbicara langsung dengan masyarakat. Kami bisa menyampaikan apa yang kami rasakan dan berdiskusi tentang kondisi di kampung. Mudah-mudahan komunikasi seperti ini terus berjalan dengan baik,” ujarnya.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., mengatakan bahwa patroli dialogis merupakan bagian dari pelaksanaan tugas kepolisian yang juga memberi ruang bagi personel untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat.

“Selain melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan, kami juga mendorong personel untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Dialog secara langsung menjadi sarana untuk mendengarkan aspirasi warga sekaligus memahami kondisi di lapangan sebagai bahan dalam pelaksanaan tugas,” ujar Kaops.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menyampaikan bahwa komunikasi antara personel dan masyarakat merupakan bagian dari pendekatan yang terus dilakukan dalam setiap pelaksanaan patroli.

“Kami mengarahkan personel agar setiap kegiatan patroli juga dimanfaatkan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Melalui komunikasi yang terbuka, personel dapat mendengar berbagai masukan dari warga sekaligus memperkuat koordinasi dalam menjaga situasi kamtibmas di lingkungan masing-masing,” kata Wakaops.

Patroli dialogis tersebut berlangsung bersamaan dengan aktivitas masyarakat di Distrik Sinak. Selama kegiatan, personel terlihat berinteraksi dengan warga di beberapa titik dan melanjutkan patroli setelah percakapan selesai.

Melalui kegiatan seperti ini, Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 terus menghadirkan ruang komunikasi antara personel dan masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Papua. Narasi tersebut menunjukkan bahwa patroli tidak hanya menjadi kegiatan pemantauan situasi, tetapi juga kesempatan untuk mendengar langsung suara masyarakat di lapangan.

Travel Nakal Diancam Penutupan Izin Operasional

Penulis
Redaksi
-
Wamenhaj RI, Dahnil Anzar Simanjuntak. (Foto: Kemenhaj RI)

Jakarta (The Indonesian News) – Travel nakal menjadi perhatian pemerintah menyusul meningkatnya laporan dugaan penelantaran dan penipuan jemaah umrah di Tanah Suci. Soalnya, praktik itu merugikan masyarakat secara materiil dan menghilangkan kepastian pelayanan ibadah yang seharusnya menjadi hak setiap jemaah. Pemerintah Republik Indonesia (RI) menegaskan, pelanggaran serupa akan ditindak melalui sanksi administratif sampai dengan proses pidana.

Melansir website Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI, Minggu (2/8/2026), pemerintah memperketat pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) akibat maraknya laporan penelantaran jemaah di Jeddah maupun Makkah. Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah mendapatkan instruksi untuk melakukan pemeriksaan serta mengambil tindakan tanpa toleransi terhadap penyelenggara yang terbukti melanggar. Langkah itu menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan terhadap jemaah.

Kemenhaj RI menekankan, setiap penyelenggara mempunyai tanggung jawab penuh terhadap seluruh rangkaian pelayanan, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan jemaah ke Indonesia. Pelanggaran seperti tak tersedianya tiket kepulangan maupun penelantaran layanan menjadi bentuk pengabaian terhadap hak-hak jemaah. Oleh karenanya, pengawasan akan diperketat untuk mencegah praktik serupa terus berulang di kemudian hari.

Kemenhaj RI juga menyoroti dugaan praktik penipuan lain oleh oknum penyelenggara, termasuk jual beli layanan badal dan dam palsu yang merugikan jemaah hingga miliaran rupiah. Penanganan terhadap pelanggaran itu tak hanya pada aspek administratif, tetapi juga penegakan hukum pidana untuk memberikan efek jera. Harapannya, kebijakan itu dapat memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah Indonesia.

“Saya dapat banyak laporan travel-travel umrah yang menelantarkan jemaahnya dengan berbagai argumentasi, baik di Jeddah maupun Makkah. Tiketnya tidak dibelikan dan jemaah dibohongi oleh travel-travel nakal ini. Kami akan bertindak dengan lebih tegas,” ungkap Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Travel Nakal Diancam Penutupan Izin Operasional

Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan, travel nakal yang terbukti menelantarkan jemaah akan menghadapi sanksi berat berupa pencabutan atau penutupan izin operasional, sekalipun pelanggaran baru terjadi satu kali. Selain itu, Kemenhaj RI memastikan oknum travel, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), maupun pihak lain yang terlibat dalam praktik penipuan akan menjalani proses pidana sesuai ketentuan berlaku. Dahnil menilai, penegakan hukum itu sangat penting untuk melindungi jemaah dan membersihkan ekosistem penyelenggaraan ibadah dari berbagai praktik penyimpangan.

“Jangan sampai jemaah yang ingin beribadah dijadikan komoditas oleh orang-orang jahat ini. Kasihan ustaz dan kiai yang benar-benar berdakwah, nama mereka ikut dirusak oleh oknum-oknum yang menjual agama,” tutur Wamenhaj Dahnil.

Kemenhaj RI pun mengimbau seluruh masyarakat agar lebih selektif dalam memilih penyedia layanan perjalanan umrah dengan memastikan legalitas dan kepastian layanan yang diberikan. Langkah kehati-hatian itu menjadi bagian penting untuk meminimalkan risiko penipuan maupun penelantaran selama menjalankan ibadah. Harapannya, penindakan yang konsisten terhadap pelanggaran dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong penyelenggara perjalanan umrah menjalankan kewajibannya secara profesional dan bertanggung jawab.

8 bulan pascabanjir, Rakit penyeberangan mulai uji coba di Desa Sikundo Aceh Barat

Penulis
Farid Ismullah
-
Uji coba rakit penyeberangan. (Foto: Dok. BPBD Aceh Barat)

Aceh Barat (The Indonesian News) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat melakukan uji coba operasional rakit penyeberangan di Gampong Sikundo yang dipersiapkan  alternatif sementara pasca putusnya jembatan gantung akibat diterjang banjir  pada 26 November 2025.

“Uji coba rakit penyeberangan ini untuk memastikan kenyamanan saat digunakan warga, termasuk anak sekolah untuk penyeberangan,” Plt Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Teuku Ronald Nehdiansyah, dalam siaran pers, Minggu (2/8/2026).

Secara geografis, Gampong Sikundo dipisahkan oleh aliran sungai yang membelah kawasan permukiman dengan fasilitas pendidikan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat, khususnya para pelajar, mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari sejak jembatan utama rusak diterjang banjir.

Melalui uji coba ini, BPBD Aceh Barat memastikan rakit penyeberangan dapat beroperasi dengan aman dan layak digunakan oleh masyarakat. Pengujian dilakukan untuk melihat kestabilan rakit di atas arus sungai, kapasitas angkut, serta kelengkapan standar keselamatan seperti penggunaan pelampung dan sistem pengamanan lainnya.

Dikatakannya, keberadaan rakit penyeberangan diharapkan menjadi solusi sementara yang efektif, terutama dalam memberikan akses yang lebih aman bagi anak-anak menuju sekolah. Selain itu, rakit juga dirancang untuk mengangkut kendaraan roda dua dan barang kebutuhan masyarakat sehingga aktivitas ekonomi warga dapat kembali berjalan normal.

Penyediaan rakit ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat hingga menunggu pembangunan kembali jembatan gantung yang direncanakan pada tahun ini dapat direalisasikan.

“Selama masa operasional, BPBD akan terus melakukan evaluasi dan pemantauan guna memastikan seluruh proses penyeberangan berlangsung aman, tertib, dan sesuai standar keselamatan,” tambahnya.

Dengan dimulainya uji coba ini, diharapkan mobilitas masyarakat Gampong Sikundo dapat kembali pulih, aktivitas pendidikan berjalan lancar, serta roda perekonomian warga dapat bangkit sembari menunggu pembangunan jembatan permanen.

Di Kalsel Menko Polkam Ingatkan Pemimpin Daerah Jaga Kejujuran dan Amanah Rakyat

Penulis
Farid Ismullah
-
Menko Polkam Djamari Chaniago saat bersilaturahmi dengan Forkopimda dan tokoh masyarakat se-Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Pada Sabtu (1/8/2026). (Foto : Humas Kemenko Polkam RI).

Banjarbaru (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, mengingatkan seluruh kepala daerah dan penyelenggara pemerintahan untuk senantiasa memegang teguh kejujuran serta menjaga amanah yang telah diberikan rakyat. Menurutnya, jabatan merupakan bentuk kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan melalui pengabdian kepada masyarakat, bukan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Hal tersebut disampaikan Menko Polkam saat bersilaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tokoh masyarakat se-Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Pada Sabtu (1/8/2026).

“Saya ingin mengingatkan pada kesempatan ini, sadarlah kita. Kita dulu meminta suara kepada rakyat kita, tolong pilih saya, tolong percayai saya, tapi saat menjabat, berkhianat kepada pemilihnya, berkhianat kepada bangsa ini,” tegas Menko Djamari.

Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menaruh perhatian serius terhadap pentingnya integritas para pemimpin daerah. Presiden, kata Menko Polkam, menitipkan pesan agar seluruh pejabat yang dipilih rakyat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

“Bapak Presiden menyampaikan pada saya, tolong sampaikan bahwa kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh rakyat untuk mengabdi. Pada dasarnya, memang kepala daerah yang hadir di sini dipilih masyarakat untuk mengabdi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menko Djamari mengingatkan bahwa kejujuran akan selalu menjadi landasan utama dalam kepemimpinan. Meski kebohongan dapat menyebar lebih cepat, pada akhirnya kebenaran akan tetap menjadi pijakan yang membawa kepercayaan masyarakat.

“Ada kalimat yang perlu kita ingat, kebohongan akan bergulir lebih cepat, tetapi kebenaran dan kejujuran yakin akan sampai ke tujuan. Saya menyampaikan kalimat ini untuk mengingatkan kita bahwa berbaktilah untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung dan menjalankan setiap kebijakan pemerintah pusat demi kemajuan daerah dan bangsa. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menko Polkam beserta rombongan di Kalimantan Selatan.

“Kami semua di sini siap menjalankan perintah dari Bapak untuk mengabdi kepada Banua Kalimantan Selatan tercinta dan mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Hasnuryadi.

Silaturahmi turut dihadiri Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian H.K., perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, BNPB, Basarnas, serta bupati, wali kota, tokoh agama, dan akademisi se-Kalimantan Selatan. Sementara itu, Menko Polkam didampingi Sesmenko Polkam, para deputi, staf ahli, dan staf khusus.

BNPB : Karhutla dan Kekeringan masih dominasi di berbagai wilayah selama Musim kemarau

Penulis
Farid Ismullah
-
Petugas gabungan berupaya memadamkan api pada Karhutla terjadi di Desa Taddakong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu (1/8/2026). (Foto : BPBD Kabupaten Pinrang).

Jakarta (The Indonesian News) – Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menagatakan, Berdasarkan data yang dihimpun, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan masih mendominasi kejadian bencana di berbagai wilayah selama musim kemarau.

Kejadian karhutla yang pertama terjadi di wilayah Desa Taddakong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Sabtu (1/8) sekitar pukul 19.00 WITA. Peristiwa diduga dipicu oleh kondisi daun dan ranting kering di kawasan perbukitan berbatu yang mudah terbakar akibat suhu panas, sehingga memunculkan titik api secara tiba-tiba.

“Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pinrang, kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Sementara itu, luas lahan yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar lima hektare,” Kata Abdul Muhari dalam keterangan tertulis, Minggu, 2 Agustus 2026.

Merespons kejadian tersebut, BPBD Kabupaten Pinrang segera melakukan asesmen dan pendataan di lokasi terdampak serta mendokumentasikan perkembangan penanganan di lapangan. Upaya pemadaman dibantu Dinas Pemadam Kebakaran bersama masyarakat setempat.

“Selain itu, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Pinrang bersama unsur TNI, Polri, serta masyarakat melakukan pemadaman melalui metode fire breaking atau pembuatan sekat bakar dengan mengisolasi vegetasi di sekitar titik api guna mencegah penyebaran kebakaran ke area yang lebih luas,” Terangnya.

Berikutnya di Provinsi Jawa Tengah, BNPB juga menerima laporan kejadian karhutla yang terjadi di Kabupaten Wonogiri, tepatnya di Desa Gemantar, Kecamatan Selogiri. Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan oleh pihak terkait. Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Sementara itu, luas lahan yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar empat hektare.

Merespons kejadian tersebut, BPBD Kabupaten Wonogiri segera melakukan asesmen cepat di lokasi terdampak sekaligus melaksanakan upaya pemadaman api. Berdasarkan kondisi mutakhir pada Sabtu (1/8), api telah berhasil dipadamkan sehingga tidak lagi mengancam area di sekitarnya.

Sementara itu, berkurangnya curah hujan menyebabkan sejumlah sumber air bersih di wilayah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah mulai mengering sehingga masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

BPBD Kabupaten Banyumas bersama pemerintah desa, unsur kemanusiaan, dan masyarakat terus melakukan upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga terdampak. Adapun kebutuhan mendesak saat ini meliputi pasokan air bersih dan penampungan air.

Berdasarkan laporan terkini hingga Sabtu (1/8) pukul 23.00 WIB, BPBD Kabupaten Banyumas telah mendistribusikan sebanyak 27.000 liter air bersih atau setara lima tangki ke sejumlah wilayah terdampak.

Distribusi air bersih dilakukan ke Grumbul Tembelang, Desa Sudimara, Kecamatan Cilongok sebanyak 4.000 liter yang bersumber dari Perumda Pabuwaran. Selanjutnya, distribusi juga dilakukan ke Pondok Pesantren Hidayatul Kholil dan Pondok Pesantren An Najah di Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongok sebanyak 8.000 liter dari Perumda Tonjong Ajibarang.

Selain itu, BPBD menyalurkan 5.000 liter air bersih ke Desa Langgongsari, Kecamatan Cilongok yang bersumber dari Hydrant Karangbawang, 5.000 liter ke Desa Jingkang, Kecamatan Ajibarang dari PDAM Tonjong, serta 5.000 liter ke Desa Cipete, Kecamatan Cilongok yang juga berasal dari PDAM Tonjong.

BNPB mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kekeringan. BNPB juga mengimbau pemerintah daerah untuk terus memantau perkembangan kondisi di lapangan, mengoptimalkan distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami krisis air, serta mengedukasi masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada pemerintah desa atau BPBD apabila wilayahnya mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih sehingga bantuan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran.

“Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembakaran terbuka maupun aktivitas lain yang dapat memicu munculnya titik api serta segera melaporkan kepada BPBD atau instansi terkait apabila menemukan indikasi kebakaran agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan efektif,” Demikian Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

BGN Prioritaskan Pangan Lokal, Bulog Disiapkan sebagai Buffer Pasokan Beras

Penulis
Redaksi
-
Foto : Dok. Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional

Jakarta (The Indonesian News)– Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menyampaikan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) menyambut baik usulan Perum Bulog mengenai penyediaan beras premium untuk mendukung pelaksanaan Program MBG.

Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar menegaskan akan terus mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan Program MBG. Langkah tersebut dipilih sebagai upaya memperkuat perekonomian daerah melalui pemberdayaan petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta rantai pasok pangan di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bulog tidak akan menggantikan peran pemasok lokal, melainkan berfungsi sebagai penyangga (buffer) apabila pasokan beras di suatu wilayah tidak mencukupi atau terjadi gejolak harga.

“Usulan dari Bulog kami pandang positif. Namun yang ingin kami tegaskan, Program MBG tetap memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari daerah setempat. Kami ingin petani lokal, pedagang lokal, dan UMKM ikut merasakan manfaat dari perputaran ekonomi yang dihasilkan program ini,” ujar Mas Dar dalam konferensi pers di Kantor Badan Gizi Nasional, pada Jumat (31/7).

Mas Dar menjelaskan bahwa usulan Bulog bukan terkait beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), melainkan beras premium yang dapat dimanfaatkan sebagai cadangan apabila suatu daerah mengalami keterbatasan pasokan. Menurutnya, keberadaan Bulog sebagai lembaga negara memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga sekaligus menjamin ketersediaan stok pangan nasional.

“Bulog memiliki fungsi sebagai stabilisator harga dan penjaga stok pangan. Karena itu kami ingin menempatkan Bulog sebagai buffer. Ketika pasokan beras lokal belum mencukupi atau ada potensi kenaikan harga akibat meningkatnya kebutuhan, Bulog dapat menjadi penyangga sehingga masyarakat tetap memperoleh harga yang wajar dan stok pangan tetap tersedia,” kata Mas Dar.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi BGN agar pelaksanaan Program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi daerah. Dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari lingkungan sekitar SPPG, perputaran ekonomi di tingkat desa maupun kecamatan diharapkan semakin meningkat.

“Jangan sampai keberadaan dapur MBG justru memicu gejolak harga di suatu wilayah karena menyerap pasokan yang terbatas. Karena itu kami memprioritaskan bahan pangan lokal terlebih dahulu. Jika memang terjadi kekurangan, baru Bulog hadir sebagai penyangga agar harga tetap stabil dan pasokan tetap aman,” tutupnya.

TNI AL Gagalkan Pengangkutan Kayu Log Ilegal di Perairan Teluk Berau

Penulis
Farid Ismullah
-
Petuga TNI AL saat memeriksa ABK Kapal pembawa Kayu Log Ilegal di Perairan Teluk Berau, Papua Barat Daya, Sabtu (1/8/2026). (Foto : Dispenal).

Papua Barat Daya (The Indonesian News) – TNI AL dalam hal ini KRI Madidihang-855 unsur Bawah Kendali Operasi (BKO) Guspurla Koarmada III yang melaksanakan Operasi Siaga Purla Periode III/Tameng Papua-26 berhasil melaksanakan pemeriksaan dan penghentian (henrikan) terhadap kapal TB Buma Nilam/TK Kaltara Kebajikan di Perairan Teluk Berau, Papua Barat Daya, Pada Sabtu (1/8).

Dalam siaran Pers Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), MInggu (2/8/2026), Pemeriksaan dilakukan setelah ditemukan indikasi pelanggaran terhadap kapal milik PT Surya Bahau Mandiri yang mengangkut muatan kayu log dari Bintuni menuju Gresik. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kapal diketahui mengangkut dokumen sebanyak 590 batang kayu log, namun hasil penghitungan manual di atas tongkang menunjukkan jumlah muatan mencapai 714 batang.

TNI AL saat memeriksa Kapal pembawa Kayu Log Ilegal di Perairan Teluk Berau, Papua Barat Daya, Sabtu (1/8/2026). (Foto : Dispenal).

Selain dugaan ketidaksesuaian dokumen pengangkutan hasil hutan, tim pemeriksa juga menemukan indikasi pelanggaran di bidang keselamatan pelayaran berupa kondisi garis muat (Plimsoll Mark) yang telah tertutup air sehingga diduga terjadi kelebihan muatan (overdraft). Di samping itu, ditemukan pula ketidaksesuaian perangkat AIS dan EPIRB dengan Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut (SISRKL), serta tidak tersedianya jurnal radio dan jurnal sampah sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pelayaran.

Atas temuan tersebut, kapal diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Sebagai tindak lanjut, TB Buma Nilam/TK Kaltara Kebajikan dikawal menuju Kodaeral XIV Sorong guna menjalani proses pemeriksaan dan penanganan hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kegiatan tersebut sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menekankan agar seluruh jajaran TNI AL senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi, memperkuat penegakan hukum di laut, serta menjaga dan mengamankan sumber daya alam nasional sebagai bagian dari upaya mendukung kepentingan strategis bangsa dan negara,” Demikian Dispenal.

Wakil Panglima TNI Buka 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026

Penulis
Farid Ismullah
-
Wakil Panglima TNI (Pertama Kanan) Buka 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (2/8/2026). (Foto : Puspen TNI).

Jakarta (The Indonesian News) – Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, secara resmi membuka Kejuaraan Taekwondo Indonesia Terbuka Tingkat Asia ke-8 Tahun 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (2/8/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasum TNI selaku Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) Letjen TNI Richard Tampubolon.

Dalam sambutan Panglima TNI yang dibacakan Wakil Panglima TNI, disampaikan apresiasi atas kehadiran 531 atlet dari 36 negara. Panglima TNI menegaskan bahwa kejuaraan ini merupakan inisiatif TNI untuk membangun saling percaya, memperkuat kerja sama, dan mempererat persahabatan antarnegara melalui kompetisi yang menjunjung tinggi sportivitas dan fair play.

Kejuaraan Taekwondo Indonesia Terbuka Tingkat Asia ke-8 Tahun 2026. (Foto : Puspen TNI).

“TNI menginisiasi kejuaraan ini sebagai sarana membangun saling percaya, memperkuat kerja sama, dan mempererat persahabatan antarnegara melalui kompetisi yang menjunjung tinggi sportivitas dan fair play,” ujar Panglima TNI.

Panglima TNI juga menegaskan bahwa nilai-nilai Taekwondo mengajarkan keseimbangan antara kekuatan, disiplin, keberanian, pengendalian diri, serta rasa hormat kepada sesama. “Meskipun berhadapan sebagai lawan di arena, kita tetap bersahabat di luar pertandingan,” tuturnya.

Panglima TNI berpesan kepada seluruh peserta agar menjadikan kejuaraan ini sebagai ajang untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus memperkuat persaudaraan. “Kepada seluruh Taekwondoin, bertandinglah dengan kemampuan terbaik dan junjung tinggi sportivitas. Raih kemenangan dengan rendah hati, hadapi kekalahan dengan kehormatan,” pungkasnya.

“Penyelenggaraan 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 diharapkan semakin memperkuat peran Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara event olahraga internasional sekaligus menjadi momentum untuk memperkokoh semangat persatuan, sportivitas, dan kebanggaan nasional dalam menyambut HUT ke-81 TNI,” Demikian Puspen TNI.

 

1...767778...110Halaman 77 dari 110
Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

© PT Alca Media Indonesia