Jakarta (The Indonesian News) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pengurusan sertifikat mutu hasil perikanan tanpa pungutan biaya kepada pelaku usaha sebagai salah satu komitmen pemerintah dalam mendukung iklim berusaha yang sehat dan memudahkan masyarakat.
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), Ishartini dalam siaran pers di Jakarta, Pada Kamis (18/6/2025), menegaskan jika ada pungutan dalam bentuk dan jumlah apa pun saat proses sertifikasi, itu bukan tindakan resmi KKP.
“Bagi para pelaku usaha saya sampaikan bahwa untuk mengurus sertifikasi mutu perikanan tidak dipungut biaya apa pun alias gratis mulai dari pengajuan pendaftaran, proses audit atau inspeksi oleh para Inspektur Mutu sampai mendapatkan sertifikat mutu”, tegas Ishartini
Ishartini menjelaskan, KKP melalui Badan Mutu memiliki layanan 9 sertifikasi mutu perikanan yang semuanya dapat diakses oleh pelaku usaha perikanan sesuai kebutuhan dengan biaya nol rupiah alias gratis. Hal ini sebagai salah satu komitmen Pemerintah untuk mendukung iklim usaha yang sehat serta memudahkan masyarakat dalam mengembangkan sektor perikanan dari hulu sampai ke hilir.
Selain tidak berbiaya, layanan sertifikasi mutu perikanan juga dapat diakses secara online diantaranya melalui laman :
“Seluruh layanan sertifikasi telah memiliki standar waktu pelayanan yang jelas atau Service Level Agreement (SLA) diantaranya untuk layanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan akan diterbitkan 7 hari setelah dokumen diunggah lengkap, lalu HACCP dan sertifikasi lainnya selama 10 hari,” jelasnya.
Ishartini lalu merinci jenis – jenis sertifikasi mutu perikanan yang dapat diakses pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan keberterimaan produk di negara tujuan ekspor, yaitu SKP, HACPP, CBIB (Cara Budi daya Ikan Yang Baik), CPIB benih (Cara Perbenihan Ikan Yang Baik), CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik), CPOIB (Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik), CDOIB (Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik), SPDI (Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan) dan CPIB kapal (Cara Penanganan Ikan Yang Baik diatas Kapal).
Namun demikian terdapat persyaratan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum bermohon layanan sertifikasi di Badan Mutu seperti ijin kesesuaian kegiatan pemanfaaatan ruang laut (KKPRL), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) dan Sertifikat standar. Jika perijinan dasar ini belum dipenuhi maka secara otomatis akan tertolak di sistem OSS.
“Untuk keterangan lebih detil dapat menghubungi kami melalui akun media sosial resmi Badan Mutu atau email set.bppmhkp@kkp.go.id,” pungkasnya.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmen KKP dalam memberikan pelayanan prima dalam penerapan quality assurance kepada pelaku usaha untuk mendorong ekspor perikanan yang berdaya saing, meningkatkan keberterimaan sehingga menjadikan produk perikanan Indonesia champion di pasar global.
TNI Gelar Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 di Lebih Dari 1.500 Titik. (Foto : Dok.Puspen TNI).
Jakarta (The Indonesian News) – Dalam upaya menghadirkan hiburan yang merata dan memperkuat kebersamaan nasional, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar lebih dari 1.500 titik Nonton Bersama (Nobar) Kebangsaan Piala Dunia 2026 secara gratis di seluruh wilayah Indonesia, sejak 11 Juni hingga 19 Juni 2026. Jumlah tersebut menjadikan Nobar Kebangsaan sebagai salah satu kegiatan nonton bersama terbesar yang difasilitasi TNI bagi masyarakat di seluruh Indonesia, menghadirkan ruang kebersamaan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
Foto : Dok.Puspen TNI
Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi mengatakan, Pelaksanaan Nobar Kebangsaan merupakan bentuk sinergi antara TNI dan TVRI dalam menghadirkan hiburan yang sehat sekaligus memperkuat semangat nasionalisme. Melalui kegiatan ini, masyarakat dari berbagai daerah dapat berkumpul, berinteraksi, dan merasakan suasana persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Momentum Piala Dunia dimanfaatkan sebagai sarana membangun solidaritas sosial, memperkuat rasa persaudaraan, dan menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Selain memberikan manfaat sosial, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong pergerakan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di sekitar lokasi penyelenggaraan,” Kata Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Juni 2026.
Foto : Dok.Puspen TNI
Melalui Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026, TNI mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana yang aman, tertib, dan penuh semangat persatuan. Dengan kebersamaan yang terbangun, TNI terus memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat sebagai kekuatan utama bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang semakin maju dan bersatu.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (Pertama Kiri) menyempatkan berdiskusi dengan warga terdampak dan memberikan bantuan di Gereja Bala Keselamatan Korps 1, Desa Komarora, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat (19/6/2026). (Foto : BNPB).
Sigi (The Indonesian News) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau lokasi dampak gempa M6,7 yang mengguncang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada Jumat (19/6). Respon cepat ini diambil sebagai langkah nyata, bahwa pemerintah hadir untuk memperkuat soliditas pemerintah daerah dalam menghadapi situasi kondisi darurat. Kehadiran ini juga membawa pesan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang menyampaikan duka cita mendalam bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah yang terdampak bencana.
“Kami kesini juga ingin memastikan penanganan darurat pascagempa bumi berjalan optimal serta kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Suharyanto, Jumat, 19 Juni 2026.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (Tengah Berdiri) saat memimpin rapat koordinasi dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana gempabumi di Pos Lapangan Kantor Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat (19/6/2026). (Foto : BNPB).
Suharyanto memimpin rapat koordinasi bersama Bupati Sigi, pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, BPBD Kabupaten Sigi dan unsur Forkopimda di Posko Lapangan Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi. Rapat koordinasi membahas perkembangan situasi terkini, kebutuhan penanganan darurat, percepatan pendataan kerusakan dan kerugian, serta langkah-langkah pemulihan yang perlu segera dilakukan untuk membantu masyarakat terdampak.
“Dari hasil rapat koordinasi tadi, pada hari ke 4 setelah terjadi bencana, alhamdulillah sangat cepat penanganannya, sudah terbangun tenda-tenda yang dibangun dekat dengan rumah warga sebagai antisiapsi apabila ada gempa susulan,” jelas Suharyanto.
Pada rakor tersebut juga terdapat pembahasan mengenai potensi risiko banjir bandang, mengingat beberapa bukit secara visual tampak mengalami longsor disebagian titik. Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah daerah dengan menggunakan drone, sedikitnya terdapat 24 titik longsoran, 4 titik diantaranya tampak tersumbat material longsoran.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (baju rompi tundra) menyempatkan berdiskusi dengan warga terdampak dan memberikan bantuan di Gereja Bala Keselamatan Korps 1, Desa Komarora, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat (19/6/2026). (Foto : BNPB).
Sebagai respon cepat, Suharyanto memerintahkan untuk segera melakukan pengecekan secara berkala dengan tindakan sementara melalukan penyemprotan menggunakan pompa alkon pada titik sumbatan.
“Akibat hujan airnya tertahan, dikhawatirkan apabila curah hujan semakin tinggi akan berpotensi risiko terjadinya banjir bandang, tadi sudah sepakat akan dijebol dengan menggunakan pompa alkon pada bagian yang tersumbat,” kata Suharyanto.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (Tengah Berdiri) berdiskusi dengan warga terdampak di Gereja Toraja, Desa Sejahtera, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat (19/6/2026). (Foto : BNPB).
Selain rapat koordinasi, Kepala BNPB juga meninjau sejumlah lokasi terdampak gempa di Kabupaten Sigi. Peninjauan dilakukan di Desa Sejahtera, Kecamatan Palolo dan Desa Kamarora, Kecamatan Nokilalaki untuk melihat secara langsung kondisi rumah warga serta fasilitas umum dan fasilitas ibadah yang mengalami kerusakan berat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB juga berdialog dengan masyarakat guna menyerap aspirasi, mendengarkan kebutuhan mendesak di lapangan, serta memastikan bantuan yang diberikan dapat menjawab kebutuhan warga terdampak.
“Gereja yang rusak, karena Minggu besok sudah ibadah minta Gereja sementara, kami sudah menyanggupi, besok akan kita bangunkan tenda dulu yang lebih besar lalu selanjutnya akan dibuat Gereja sementara,” jelas Suharyanto.
“Hal ini juga berlaku untuk tempat ibadah Masjid, tadi kita melakukan shalat jumat di Masjid, nah perlakuannya pun akan sama kita bangunkan Masjid sementara,” tambah Suharyanto.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto Tinjau Dampak dan Pastikan Penanganan Darurat Gempa M6,7 Berjalan Optimal di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat(19/6/2026). (Foto : BNPB).
Yansen warga Desa Kamamora b, Kecamatan Nokilalaki mengungkapkan rasa terima kasih saat Kepala BNPB menyempatkan berdialog saat mengunjungi rumah yang terdampak gempa.
“Alhamdulillah, saya bersyukur pak ada tenda BNPB, kalo kemarin ada angin masuk dingin sampai ke dalam, sekarang sudah lebih nyaman,” kata Yansen.
Namun demikian, Suharyanto menegaskan bahwa tinggal ditenda hanya sementara. Bagi para warga yang rumahnya rusak akibat bencana akan mendapatkan bantuan stimulan dengan skema rumah rusak ringan 15 juta, rusak sedang 30 juta dan rusak berat 60 juta. Lebih lanjut untuk rumah rusak berat, BNPB akan menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH). Bantuan DTH ini diberikan kepada keluarga yang rumahnya rusak berat dan memilih untuk menyewa rumah atau tinggal di hunian kerabat mereka. Pemerintah pusat melalui BNPB menyediakan DTH sampai hunian tetap (Huntap) mereka selesai dibangun.
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan hasil asesmen lapangan, Kabupaten Sigi menjadi wilayah yang mengalami dampak paling signifikan akibat gempa bumi yang terjadi pada Selasa (16/6). Kaji cepat sementara mencatat terdapat 3 orang meninggal dunia. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, korban pertama meninggal dunia saat bencana terjadi akibat serangan jantung yang dipicu situasi darurat pascagempa. Selanjutnya, korban kedua meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Torabelo Sigi pada Rabu (17/6) akibat luka yang diderita pascagempa. Sementara itu, korban ketiga dilaporkan meninggal dunia pada Kamis (18/6) dini hari saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bala Keselamatan (BK) Palu.
Gempa Susulan
Gempa bumi tektonik bermagnitudo 6,7 terjadi pada Selasa (16/6) pukul 11.27 WITA dengan pusat gempa berada di darat sekitar 42 kilometer tenggara Kota Palu, tepatnya di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, pada kedalaman 10 kilometer. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami, namun guncangannya dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah dan menyebabkan kepanikan masyarakat.
Hingga Kamis (18/6), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat telah terjadi 703 kali gempa susulan. Gempa susulan terbesar mencapai magnitudo 5,2 dan terkecil 1,3, dengan 25 kejadian di antaranya masih dirasakan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan sebagian warga masih memilih bertahan di tenda maupun lokasi pengungsian sementara karena khawatir terhadap potensi gempa susulan.
Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat selama tujuh hari, terhitung mulai 17 hingga 23 Juni 2026. Penetapan status tanggap darurat ini menjadi dasar bagi percepatan mobilisasi sumber daya, dukungan logistik, serta koordinasi lintas sektor dalam penanganan dampak bencana.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan darurat di lapangan, BNPB terus melakukan pendampingan kepada BPBD Kabupaten Sigi serta menyalurkan bantuan logistik berupa tiga unit tenda pengungsi, 50 unit tenda keluarga, 150 paket sembako, 150 lembar matras, 150 lembar selimut, dan 100 unit kasur lipat.
Bantuan logistik dan permakanan juga mendapatkan tambahan berupa sembako 200 paket, paket snack anak-anak 200 paket, _kids ware_ 50 paket, tenda keluarga 300 unit, matras 300 lembar, kasur lipat 100 lembar, selimut 100 lembar dan tenda untuk tempat ibadah sementara 10 unit.
Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak dan masih berada di lokasi pengungsian. Hingga berita ini diturunkan, petugas BNPB masih ada di lokasi kejadian untuk memberikan pendampingan dalam upaya percepatan penanganan darurat bencana.
Langkah Rekonstruksi Pascabencana
Di sisi lain, personel TNI dan Polri bersama relawan dan unsur terkait terus bekerja di lapangan untuk membantu pembersihan puing bangunan, distribusi bantuan logistik, pendirian tenda pengungsian, serta mendukung berbagai kegiatan operasional penanganan darurat. Sinergi seluruh pihak menjadi faktor penting dalam memastikan proses penanganan berjalan cepat, tepat, dan efektif.
Pemerintah daerah bersama BPBD dan berbagai unsur terkait juga terus melakukan pendataan by name by address guna memperoleh data yang akurat mengenai korban terdampak, kerusakan bangunan, dan kebutuhan masyarakat. Pendataan yang detail dan terverifikasi menjadi landasan penting dalam penyaluran bantuan serta penyusunan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Melalui kunjungan kerja ini, BNPB menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendampingi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi dampak bencana. BNPB juga memastikan seluruh upaya penanganan darurat dilakukan secara terpadu, sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, rasa aman dapat segera pulih, dan proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
Jakarta (The Indonesian News) – Pemerintah terus mempercepat pemulihan sekolah yang terdapat bencana di Sumatera dengan dukungan anggaran yang telah disalurkan total sebesar Rp3,408 triliun yang mencakupi revitalisasi sebanyak 3.119 satuan pendidikan senilai Rp3,001 triliun dan tunjangan khusus bagi guru terdampak senilai Rp315,1 miliar.
Bantuan lainnya juga meliputi 35 ribu paket school kit, 169 tenda, 211 ruang kelas darurat, 197.670 buku pembelajaran, dukungan psikososial bagi 870 satuan pendidikan, serta dana operasional pendidikan darurat bagi 1.650 sekolah.
“Pemulihan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan perbaikan bangunan sekolah, tetapi juga memastikan guru dapat tetap mengajar dan peserta didik memperoleh dukungan yang mereka butuhkan untuk melanjutkan pembelajaran,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menegah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, di Jakarta, Pada Kamis (18/6/2026).
Mendikdasmen Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pemenuhan hak belajar peserta didik menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan penanganan bencana. “Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan hak belajarnya karena terdampak bencana. Karena itu, kami memastikan layanan pendidikan tetap berjalan sambil mempercepat pemulihan sarana dan prasarana agar peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman,” ujar Mendikdasmen.
Berdasarkan data per 9 Juni 2026, sebanyak 4.922 satuan pendidikan berbagai jenjang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Meski demikian, seluruh satuan pendidikan telah kembali melaksanakan pembelajaran dengan tingkat keterlaksanaan mencapai 100 persen.
Dari total sekolah terdampak sebanyak 4.828 sekolah telah kembali belajar di sekolah asal, 52 sekolah menggunakan ruang kelas darurat, 35 sekolah masih memanfaatkan tenda, dan 7 sekolah menumpang di sekolah atau bangunan publik lainnya. Ditargetkan pada tahun ajaran baru Juli 2026 tidak ada lagi sekolah yang belajar di tenda.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh peserta didik dapat belajar di ruang yang lebih layak. Karena itu, penyediaan ruang kelas darurat dan percepatan revitalisasi terus kami lakukan agar pada tahun ajaran baru tidak ada lagi sekolah yang belajar di tenda,” lanjut Mendikdasmen.
Dari 4.922 sekolah terdampak, sebanyak 3.283 sekolah memperoleh bantuan revitalisasi, sementara 1.639 sekolah memerlukan dukungan sarana pendidikan. Hingga saat ini, 3.119 sekolah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan nilai total Rp3,001 triliun. Dana tahap pertama telah tersalur kepada 3.034 sekolah senilai Rp2,050 triliun, sementara 86 sekolah masih dalam proses penyaluran senilai Rp41,7 miliar.
Kemendikdasmen juga mempercepat pembangunan 310 unit ruang kelas darurat yang tersebar di 88 satuan pendidikan. Sebanyak 171 unit telah selesai dan digunakan, 40 unit sedang dibangun, dan sisanya dalam tahap perencanaan.
Selain itu, terdapat 97 satuan pendidikan yang harus direlokasi karena berada di kawasan yang tidak lagi aman untuk kegiatan belajar mengajar. Pemerintah terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat penyediaan lahan relokasi yang aman dan memiliki legalitas yang jelas.
“Pemulihan pendidikan pascabencana membutuhkan kolaborasi semua pihak. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, serta berbagai mitra agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” kata Mendikdasmen.
Secara umum, layanan pendidikan di wilayah terdampak telah berangsur pulih. Kemendikdasmen terus mengawal percepatan revitalisasi, relokasi sekolah, penyediaan ruang kelas darurat, serta penyaluran berbagai bantuan agar seluruh peserta didik dapat memulai tahun ajaran 2026/2027 dengan layanan pendidikan yang lebih aman, layak, dan berkelanjutan.
Indonesian Defense Minister Sjafrie Sjamsoeddin. (Scoure : Defense Minister).
Aceh (The Indonesian News) – Indonesian Defense Minister Sjafrie Sjamsoeddin has affirmed that Territorial Development Battalions (Yonif TP) not only serve as strategic elements of national defense but are also expected to act as driving forces for development and community empowerment in various regions.
The Minister made these remarks during a working visit to Aceh Province on Thursday (June 18), inspecting two Territorial Development Battalions: Yonif TP 855/Raksaka Dharma in Gayo Lues Regency and Yonif TP 853/Buwar Reje Bur in East Aceh Regency.
The visit is part of the Ministry of Defense’s commitment to ensuring readiness while optimizing the role of territorial development units in supporting national defense and regional development.
In addition to maintaining territorial resilience, the presence of Yonif TP is also directed toward strengthening TNI-community relations and contributing to improving the welfare of residents in their areas of assignment.
In his address, the Minister emphasized the importance of readiness and professionalism as the primary assets for carrying out duties.
“Combat capability, continuous training, and solidarity among soldiers are the main foundations for building a resilient unit ready to face various operational challenges,” the Minister said, as quoted on Friday (June 19).
During the visit, the Minister also directly inspected various unit facilities and held dialogues with soldiers to understand the real conditions faced in the field.
From these inspections, the Minister noted a number of infrastructure and facility needs that still require attention, including limited clean water availability and training support facilities.
Nevertheless, the Minister appreciated the various initiatives undertaken by the units to independently address these constraints.
These efforts have been carried out through the development of support facilities and the utilization of available resources to support soldiers’ duties.
Prioritizing Soldiers’ Core Values
“TNI soldiers must always uphold professionalism, discipline, and a spirit of service to the nation and state,” the Minister emphasized.
He also stressed that the diversity of soldiers’ backgrounds should be a unifying strength for all TNI members in a solid, professional identity, ready to carry out duties across all regions of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
Going forward, the Minister hopes that the presence of Territorial Development Battalions will increasingly strengthen regional security stability while providing tangible benefits to the community.
These units, the Minister affirmed, have a strategic role in enhancing TNI-people unity and supporting regional development.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Duta Besar Mohammad K. Koba. (Foto : Dok.Humas Kemenko Polkam RI).
Batam (The Indonesian News) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong pemerintah daerah memperkuat pencegahan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kasus Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjerat online scam dan judi online di luar negeri.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Duta Besar Mohammad K. Koba, mengatakan online scam, judi online, dan migrasi nonprosedural kini tidak lagi bisa dipandang sebagai kasus perorangan. Ketiganya telah berkembang menjadi kejahatan lintas negara yang melibatkan jaringan perekrut, operator, hingga pelaku berulang.
“Online scam, judi online, dan migrasi nonprosedural berkembang cepat, kompleks, dan lintas negara. Kita perlu respons terpadu yang mencakup pencegahan, pelindungan, penegakan hukum, dan kerja sama internasional,” ujarnya dalam Public Awareness Campaign (PAC) “Pelindungan dan Penanganan PMI Nonprosedural dan WNI Bermasalah di Sektor Online Scam dan Judi Online di Luar Negeri” di Batam, Kepulauan Riau, Pada Kamis, 18 Juni 2026.
Menurutnya, jaringan online scam telah menjadi industri kriminal lintas negara. Sepanjang Januari–Mei 2026, ribuan WNI tercatat terlibat dalam kasus online scam, terutama di Kamboja.
Dari hasil asesmen, sebagian besar WNI yang teridentifikasi dalam kasus tersebut bukan lagi korban pasif. Mereka berperan sebagai perekrut, operator, hingga pelaku berulang yang kembali bekerja setelah dipulangkan. Jaringan kejahatan ini juga terindikasi meluas hingga Senegal dan Belarus.
Deputi Pollugri juga menyoroti dampak judi online yang semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data PPATK, perputaran dana judi online sepanjang 2025 mencapai ratusan triliun rupiah. Sebagian besar pemain berasal dari kelompok berpenghasilan rendah, sementara anak-anak mulai menjadi sasaran.
“Ini bukan sekadar persoalan hukum. Judi online telah menjadi persoalan keluarga, pendidikan, dan masa depan bangsa,” tegasnya.
Karena itu, pencegahan sejak dari daerah menjadi sangat penting. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar sebelum berangkat bekerja ke luar negeri agar tidak menjadi korban migrasi nonprosedural maupun jaringan kriminal lintas negara.
Batam dipilih sebagai lokasi PAC karena posisinya yang strategis sebagai pintu gerbang menuju negara-negara tetangga. Batam juga menjadi salah satu daerah terdepan dalam upaya pencegahan keberangkatan PMI nonprosedural
Pelindungan PMI merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Asta Cita ke-7.
Untuk memperkuat koordinasi nasional, Menko Polkam telah membentuk Desk Koordinasi Pelindungan PMI melalui Keputusan Menko Polkam Nomor 44 Tahun 2026. PAC di Batam menjadi bagian dari pelaksanaan mandat tersebut.
“PAC hari ini menjadi sarana edukasi, koordinasi, dan penguatan peran daerah. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk pemahaman bersama dan tindak lanjut konkret,” kata Koba.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Diky Wijaya, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelindungan PMI. Komitmen itu dilakukan melalui penguatan regulasi dan gugus tugas pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Kami berharap kampanye ini menghasilkan sinkronisasi yang konkret serta komunikasi publik yang lebih kuat untuk mempersempit ruang gerak kejahatan lintas negara,” ujarnya.
PAC tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Luar Negeri RI, BP3MI Kepulauan Riau, dan Polda Kepulauan Riau. Para narasumber menekankan bahwa keberangkatan yang aman, legal, dan prosedural merupakan kunci untuk melindungi masyarakat dari online scam, judi online, dan migrasi nonprosedural.
Presiden Prabowo Tegaskan Himbara sebagai Motor Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Kamis (18/06/2025). (Foto : (BPMI Setpres).
Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama jajaran komisaris dan direksi Himpunan Bank Negara (Himbara) di Istana Merdeka pada Kamis (18/06/2025). Dalam pertemuan tersebut Kepala Negara menegaskan peran strategis bank Himbara bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam keterangannya usai pertemuan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani menjelaskan bahwa kapitalisasi pasar gabungan seluruh bank Himbara dapat mencapai sekitar Rp1.100 triliun. Menurutnya angka tersebut mencerminkan sekitar 10 persen nilai seluruh perusahaan nasional.
“Bank Himbara itu kurang lebih nilainya, tadi ditanya satu per satu contohnya seperti Bank Mandiri nilainya kurang lebih Rp450 triliun. Ini berdasarkan market kapitalasi ya di bursa. Kemudian BNI slightly di atas Rp450 triliun, kemudian BNI mungkin di level sekitar hampir Rp200 triliun, kemudian juga BSI dan juga BTN. Jadi kalau dijumlahkan itu nilainya kurang lebih tuh Rp1100 triliun yang di mana itu mencerminkan 10 persen dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan Indonesia,” tuturnya. Melihat potensi tersebut, Rosan menyampaikan arahan Presiden Prabowo bahwa kehadiran bank Himbara dapat dilihat tidak hanya sebagai entitas bisnis, namun juga dapat berperan aktif memberikan manfaat kepada masyarakat. Rosan menyebut di antaranya dapat berupa pemberian persamaan dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat, ke rakyat dalam bentuk pemberian, persamaan, kesempatan dari segala lapisan dari UMKM, komersial maupun korporasi,” jelas Rosan.
Selain itu, Rosan juga menilai bahwa bank Himbara juga berperan penting dalam mendukung program pemerintah. Namun, Rosan memandang dalam menjalankan peran dan proses bisnisnya, bank Himbara harus memegang asas kehati-hatian dan profesionalitas.
“Yang paling penting bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama,” tuturnya.
Berkaitan dengan kondisi harga minyak dunia, Rosan juga menyampaikan bahwa turunnya harga minyak dunia saat ini diharapkan dapat memberikan sentimen positif bagi perekonomian nasional.
“Harga minyak juga tadi disampaikan sudah menurun di bawah 80 (dolar AS) dan harapannya ini juga akan memberikan sentimen yang positif terhadap perekonomian kita,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga menyebut bahwa perekonomian Indonesia harus menjadi perkonomian yang berdikari. Oleh karena itu, peran dari pihak perbankan khususnya bank Himbara menjadi penting untuk mendukung perekonomian bangsa.
“Yang paling penting juga bahwa perekonomian kita ke depannya harus menjadi perekonomian yang berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri dengan support dan bantuan dari pihak perbankan, terutama perbankan Himbara,” pungkasnya. (BPMI Setpres).
ARC-USK dan ILO Gagas Sistem Resi Gudang untuk Lindungi Petani Nilam di Gedung Bappebti Kementerian Perdagangan RI, Jakarta, Kamis (18/6/2026). (Foto : Dok. ARC-USK).
Jakarta (The Indonesian News) – Atsiri Research Center Universitas Syiah Kuala (ARC-USK) bersama International Labour Organization (ILO) dan PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (KPBI) menginisiasi penerapan Sistem Resi Gudang (Warehouse Receipt System) untuk komoditas Nilam di Gedung Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan RI, Jakarta, pada Kamis (18/6/2026).
Lebih dari sekadar tempat penyimpanan, sistem ini dirancang untuk memastikan petani dan penyuling bisa mendapatkan pembayaran secara tunai dan real-time dengan harga pasar yang kompetitif, tanpa harus menunggu waktu lama.
“Langkah ini diambil sebagai jawaban atas tantangan fluktuasi harga dan kepastian modal yang selama ini membayangi para petani atsiri. Sistem Resi Gudang (SRG) ini nantinya akan berfungsi sebagai penyangga stok (stock buffer) nilam nasional,” Kata Ketua ARC-USK Syaifullah Muhammad Dalam Keterangan tertulis, Jumat, 19 Juni 2026.
Dalam pertemuan tersebut turut dihadiri di antaranya Ketua ARC-USK Syaifullah Muhammad, Project Manager Promise II Impact ILO Indonesia Djauhari Sitorus, National Project Coordinator Promise II Impact ILO Tomas Sugiono, Direktur Utama PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (PT KPBI) Fajar Hari Utomo, serta Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG) Bappebti, Diah Sandita Arisanti serta sejumlah staf.
Penerapan sistem ini dinilai sangat realistis mengingat kesiapan ekosistem nilam yang sudah matang. Dalam kesempatan tersebut, Ketua ARC-USK Syaifullah Muhammad memaparkan secara detail potret industri nilam dari hulu ke hilir—mencakup tata cara pembibitan, teknik budidaya, proses penyulingan, hingga berbagai faktor penunjang yang memengaruhi stabilitas produksi nilam di Indonesia.
Melihat potensi besar ini, lembaga perburuhan internasional ILO berkomitmen penuh untuk mengawal jalannya program. Project Manager Promise II Impact ILO Indonesia, Djauhari Sitorus, menegaskan dukungannya secara langsung.
”ILO melalui Promise II Impact akan mensupport penerapan Sistem Resi Gudang untuk komoditas nilam,” kata Djauhari.
Syaifullah Muhammad mengamini hal tersebut dengan menekankan posisi strategis nilam di mata global. ”Nilam merupakan komoditas unggulan nasional yang sangat diperlukan oleh industri parfum dan kosmetika dunia. ARC-USK akan mendukung riset, inovasi, serta dukungan teknologi yang diperlukan agar standarisasi nilam yang diminta pasar internasional bisa dipenuhi oleh petani penyuling nilam,” papar Syaifullah.
Inisiasi ini mendapat sambutan hangat dari pihak regulator. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG Bappebti, Diah Sandita Arisanti, menyatakan optimisme tingginya setelah melihat kesiapan data dan fisik di lapangan.
“Setelah mendengar presentasi Pak Syaifullah, terlihat bahwa ekosistem nilam yang diperlukan untuk sistem SGR sudah sangat lengkap. Kami optimis nilam bisa masuk SGR. Bappebti akan segera menindaklanjuti dengan kajian sebagai kelengkapan regulasi,” pungkas Diah.
“Melalui sinergi solid antara akademisi, lembaga internasional, kliring berjangka, dan regulator pemerintah, Sistem Resi Gudang Nilam diharapkan dapat segera terwujud. Langkah nyata ini menjadi angin segar yang siap membawa kesejahteraan merata bagi para petani penyuling nilam di seluruh penjuru Nusantara,” Tutup Syaifullah Muhammad.
Dalam implementasinya, mekanisme SRG akan berjalan secara sistemis dan transparan. Petani atau penyuling cukup membawa produk minyak nilam mereka yang telah memenuhi standar pasar ke gudang khusus yang ditunjuk. Gudang ini dikelola oleh perusahaan profesional yang telah tersertifikasi oleh Bappebti dan telah menjalin kemitraan erat dengan sektor perbankan.
Setelah minyak nilam divalidasi, pengelola gudang akan menerbitkan dokumen Resi Gudang kepada petani sebagai bukti kepemilikan aset yang sah. Dokumen berharga inilah yang kemudian dapat langsung ditukarkan dengan uang tunai melalui bank mitra yang telah bekerja sama.
Sementara petani mendapatkan modalnya secara instan, perusahaan pengelola gudang secara periodik akan menjual minyak nilam tersebut kepada buyer berskala nasional maupun internasional. Melalui rantai ekosistem ini, masyarakat kecil di hulu industri dipastikan terlindungi, mendapatkan kepastian uang tunai tepat waktu, dan memperoleh harga jual yang adil.
Jakarta (The Indonesian News) – Minister of Agriculture Andi Amran Sulaiman said President Prabowo Subianto has been closely monitoring the recent plunge in fresh fruit bunch (TBS) prices for palm oil. Amran said the price drop is suspected to be the result of price manipulation.
Amran said Prabowo does not want farmers to become victims of price games. The President even called him directly to ask for as detailed an explanation as possible regarding the situation.
“We received a call from him and he asked, ‘Minister, why has there been a decrease?’ I told him, this is an anomaly,” Amran said after meeting Prabowo at the State Palace on Thursday (June 18).
Amran told Prabowo that the situation is economically nonsensical. Global crude palm oil (CPO) prices have risen, and the US dollar exchange rate has strengthened by around 10 percent. Yet at the same time, TBS prices received by farmers have actually fallen.
“This is unreasonable,” Amran said.
In response to the situation, the Ministry of Agriculture gathered palm oil industry players from various regions across Indonesia. The meeting involved representatives of around 700 companies out of the 1,900 palm oil mills operating nationwide .
Amran emphasized that the government will not allow farmers to become victims of practices that harm them.
“We ask that you not play games. Do not sacrifice the people. There are 15 million smallholder farmers, and with their families, an estimated 30 million people,” he said .
He stated that Prabowo’s directive is clear: to ensure government policies side with palm oil farmers, particularly smallholders who are the backbone of national palm oil production.
From the government’s evaluation, 274 mills were recorded as having not adjusted TBS prices in line with market conditions. However, after guidance and oversight, the majority of these companies have raised their TBS purchase prices .
“Of those 274, they have now increased prices. Those that still haven’t are around 100 companies, or about 5 to 10 percent,” Amran added .
According to him, about 90 percent of TBS prices have now returned to near-normal conditions. The government is optimistic that recovery will continue in the near future.
To accelerate price adjustments, the Ministry of Agriculture has also enlisted law enforcement. Amran said he has sent a letter to the National Police chief to follow up on findings of companies that have not adjusted TBS prices .
“We immediately sent a letter to the National Police chief that this must be followed up. Copies were sent to regional police chiefs and the Special Crimes Directorate,” he explained .
Amran said these steps are beginning to show results. The number of companies that have not adjusted TBS prices continues to decline, and the government expects conditions to return to normal within a week .
Furthermore, Amran said he will implement a more integrated palm oil export trading system in the future to improve farmers’ welfare while closing loopholes in the commodity’s trade chain.
“The hope is that this single-door system can lift the welfare of Indonesian farmers and avoid leakages. God willing, TBS prices will be better in the future,” he said .
Source: Press Release from the Government Communications Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia
Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (18/06/2026). Dalam pertemuan tersebut, pemerintah memastikan ketersediaan stok pangan nasional serta kesiapan infrastruktur pertanian dalam menghadapi potensi dampak fenomena iklim El Nino Godzilla.
Dalam keterangannya usai pertemuan, Mentan menjelaskan bahwa cadangan beras nasional hingga Juni 2026 mencapai sekitar 5,2 juta ton. Menurutnya, jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam beberapa bulan ke depan.
“Kemudian beras di hotel, rumah, restoran, itu kurang lebih 12,5 juta ton. Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya, itu bisa 10-11 bulan ke depan. Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan,” tambahnya.
Selain cadangan pangan, Mentan menyampaikan bahwa pemerintah juga telah memastikan kesiapan berbagai infrastruktur pertanian sebagai langkah mitigasi menghadapi risiko El Nino Godzilla. Upaya tersebut meliputi pembangunan embung, irigasi pompa, sumur dalam, program pompanisasi, optimalisasi lahan, hingga pencetakan sawah baru.
“Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insyaallah untuk pangan aman,” jelasnya.
Pada sektor peternakan, Mentan menuturkan bahwa pemerintah juga terus menjaga stabilitas harga telur melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari peternak hingga Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami langsung telpon kepala BGN, menyampaikan kalau bisa dalam satu minggu biasanya konsumsi telur satu kali, bisa menjadi tiga kali termasuk ayam, sehingga harga mulai merangkak naik, dan itu kita sepakati semua,” tuturnya.
Lebih lanjut, Mentan menjelaskan bahwa pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi sektor hortikultura, termasuk komoditas kopi, kelapa, dan tebu. Selain itu, pemerintah akan melanjutkan penyaluran berbagai bantuan ke daerah untuk mendukung percepatan pembangunan sektor pertanian.
“Kami sudah lakukan bersama teman-teman di 2025, kita lanjutkan 2026 dan 2027. Total luasan untuk petani itu adalah 870 ribu hektare, termasuk tanah Papua, seluruh kabupaten di Papua,” jelasnya.
“Kami berikan bantuan di sana tahun ini Rp3,2 triliun, tahun lalu Rp2 triliun, totalnya Rp5,5 triliun lebih. Kami laporkan kepada Bapak Presiden, beliau mengatakan ini lanjutkan bantuan ini. Ini bantuan langsung ke rakyat. Dan ini bantuan, hibah, traktor, kemudian sawah, bahkan dari beberapa provinsi meminta cetak sawah ditambah, termasuk Papua Barat dan lain-lain. Ini kita tambah,” pungkasnya. (BPMI Setpres)
