Instagram
Instagram
Beranda blog Halaman 86

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 9 Juni 2026

Penulis
Redaksi
-
Visual wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Aceh Barat pada Senin (8/62026) dari helikopter. (Foto : Dok. BPBD Kabupaten Aceh Barat)

Jakarta (The Indonesian News) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum laporan kejadian bencana pada periode Senin hingga Selasa, 8–9 Juni 2026. Kejadian bencana yang dilaporkan antara lain gempa bumi di Sulawesi Utara, banjir di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, serta kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Barat, Aceh.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, Laporan pertama yang diterima merupakan pemutakhiran data pascagempa Magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Laut Sulawesi pada Senin (8/6). Per Selasa (9/6) pukul 09.00 WIB, gempa-gempa susulan berkekuatan kecil masih terjadi di wilayah terdampak.

“Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan wilayah yang terdampak cukup signifikan. Sebanyak 1.160 jiwa yang sebelumnya dilaporkan mengungsi di rumah keluarga terdekat, sebagian telah kembali ke rumah masing-masing. Pasokan listrik di Kabupaten Kepulauan Sangihe berangsur normal, kecuali di pulau-pulau terluar yang berada dekat dengan episentrum gempa. Kerusakan bangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe terdata antara lain 54 unit rumah rusak berat, 21 unit rumah rusak sedang, dan delapan unit rumah rusak ringan. Selain itu, dua unit gereja, satu unit sekolah, dan satu unit rumah dinas guru juga mengalami kerusakan,” Kata Abdul Muhari.

Dampak gempa di Kabupaten Kepulauan Talaud tercatat menyebabkan kerusakan pada 12 unit rumah, satu unit rumah sakit, dan satu gudang pelabuhan. Di wilayah ini sebanyak 12 KK terdampak.

Sementara itu, di Kabupaten Minahasa Utara, gempa mengakibatkan kerusakan pada satu unit gedung GMIM 76 serta satu unit fasilitas pendidikan.

Beralih dari laporan pascagempa di Sulawesi Utara, BNPB juga menerima laporan kejadian banjir di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pada Senin (8/6) pagi, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Langkat dan mengakibatkan banjir di Kelurahan Batang Serangan dan Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan.

Berdasarkan pantauan BPBD Kabupaten Langkat, tinggi muka air berkisar antara 50 hingga 80 sentimeter.

Peristiwa ini berdampak pada 2.706 KK. Pada sore hari, genangan air dilaporkan berangsur surut.

Selanjutnya, dari Aceh Barat dilaporkan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kecamatan Bubon yang terjadi pada Sabtu (30/5). Hingga saat ini, api belum sepenuhnya padam dan masih dalam penanganan tim gabungan. Total luas lahan yang terbakar di Kecamatan Bubon mencapai 20 hektare, dan sekitar separuhnya telah berhasil dipadamkan.

Guna mengoptimalkan penanganan karhutla, BNPB mengerahkan satu armada helikopter water bombing yang telah beroperasi sejak Minggu (7/6).

BNPB mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana yang dapat dipicu oleh cuaca ekstrem selama masa peralihan musim, seperti angin kencang, hujan ekstrem, angin puting beliung, banjir, dan gelombang tinggi.

Di samping itu, BNPB mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bencana vulkanologi, termasuk erupsi gunung api yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Per Selasa (9/6), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menetapkan status SIAGA pada empat gunung api di Indonesia, yaitu Gunung Merapi (Jawa Tengah), Gunung Lewotobi Laki-Laki (Flores Timur, Nusa Tenggara Timur), Gunung Awu (Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara), dan Gunung Semeru (Jawa Timur). Masyarakat agar mematuhi rekomendasi otoritas terkait dengan tidak melakukan aktivitas apa pun di dalam radius kawasan rawan bencana yang telah ditetapkan dari pusat erupsi.

“Masyarakat juga diharapkan menyiapkan tas siaga bencana sebagai langkah kesiapsiagaan serta senantiasa memantau pembaruan informasi dari sumber resmi dan terpercaya, seperti BNPB, BPBD, dan BMKG,” Demikian Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Koops TNI Habema: Tiga Kampung di Distrik Manggelum Kembali Aman, Warga Diimbau Pulang

Penulis
Redaksi
-
Tiga Kampung di Distrik Manggelum Kembali Aman. (Foto : Dok. Penerangan Koops TNI Habema).

Yahukimo (The Indonesian News) – Koops TNI Habema memastikan situasi keamanan di Distrik Manggelum, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, kembali kondusif setelah tim patroli keamanan berhasil mengamankan tiga kampung yang sebelumnya ditinggalkan warga akibat gangguan keamanan yang dilakukan kelompok bersenjata pimpinan Kopi Tua Heluka dan Dejang Heluka, Selasa (9/6/2026).

Berdasarkan data yang dimiliki, kelompok TPNPB-OPM Kodap XVI/Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka kerap melakukan berbagai aksi gangguan keamanan, seperti pembunuhan Apkam, penyerangan markas Apkam, penembakan pesawat sipil Trigana Air, tindak kekerasan, serta ancaman terhadap masyarakat. Aksi-aksi tersebut menyebabkan terganggunya keamanan dan memaksa warga mengungsi.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf Wirya Arthadiguna, mengatakan operasi pengamanan yang dilaksanakan pada Selasa, 9 Juni 2026 berhasil memulihkan situasi keamanan di Kampung Manggelum, Kampung Mangga Tiga, dan Kampung Kewam tanpa menimbulkan korban jiwa dari pihak mana pun.

Menurut Wirya, kelompok pimpinan Kopi Tua Heluka sebelumnya diduga kerap melakukan aksi teror, intimidasi, dan pembakaran di ketiga kampung tersebut, yang menyebabkan masyarakat mengungsi serta mengganggu aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, saat Tim Patroli Satgas Koops TNI Habema memasuki wilayah tersebut, kelompok bersenjata itu diketahui telah melarikan diri melalui Sungai Dogoel. “Distrik Manggelum saat ini berada dalam kondisi aman dan sepenuhnya dijaga oleh aparat keamanan. Masyarakat yang sempat mengungsi kami imbau untuk kembali ke kampung masing-masing dan beraktivitas seperti biasa,” kata Wirya.

Dalam patroli keamanan tersebut, personel Satgas Koops TNI Habema juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan oleh kelompok bersenjata Kodap XVI/Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Barang-barang tersebut antara lain lima pucuk senjata rakitan, 38 pucuk senapan angin, alat bidik senapan, telepon genggam, busur dan anak panah, parang, serta perlengkapan lainnya.

Koops TNI Habema menegaskan bahwa personel satgas yang bertugas di wilayah tersebut akan terus menjamin keamanan masyarakat di Distrik Manggelum.

“Langkah tersebut dilakukan agar aktivitas pemerintahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perekonomian dapat kembali berjalan normal. Selain itu, Koops TNI Habema juga mengajak kepada kelompok bersenjata OPM yang masih berada di hutan untuk kembali bergabung dengan NKRI masyarakat dan bersama-sama membangun Papua yang damai, aman, dan sejahtera,” Demikian Penerangan Koops TNI Habema.

Daerah terdampak bencana Sumatera dibangun fasilitas air bersih

Penulis
Redaksi
-
Foto : Dok Kementeriana Pekerjaan Umum.

Aceh Tamiang (The Indonesian News) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berupaya mempercepat pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan Sistem Penyedia Air Bersih (SPAM) modern untuk pemenuhan kebutuhan dasar air bersih bagi warga terdampak bencana banjir Sumatera, salah satu di wilayah provinsi Aceh.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo dalam keterangan resmi seusai mengunjungi Pembangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karang Baru di kabupaten Aceh Taniang, Aceh, Selasa (9/6/2026), mengatakan proyek yang dirancang berskala besar itu untuk menopang kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.

Ia mengatakan, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) pascabencana Sumatera, pembangunan sistem layanan air bersih yang modern, permanen dan berkelanjutan itu ditarget selesai pada Agustus 2026.

Hal itu terlihat dari kombinasi antara pembangunan ratusan titik sumur bor  dengan pembangunan SPAM yang saat ini progresnya sudah mencapai 30 persen.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menambahkan keberhasilan pembangunan sistem air bersih tidak hanya ditentukan oleh proses konstruksi, tetapi juga kepastian ketersediaan sumber air baku agar layanan tetap berjalan dalam berbagai kondisi, baik saat musim kemarau maupun musim hujan.

“Pembangunan IPA baja 2×50 Lps saat ini sudah berproses. Namun harus memastikan sumber atau intake-nya terjaga. Sekarang kondisi sungai memang sedang tinggi, tapi harus dicek juga saat kondisi kering, apakah debitnya masih mencukupi,” ujar Dody saat melakukan peninjauan langsung pembangunan SPAM.

Menurut Menteri Pekerja Umum, SPAM Karang Baru nanti akan mendukung sumbangan air bersih secara bertahap bagi sekitar 10.000 rumah tangga. Infrastruktur ini dirancang bukan hanya untuk menjawab kebutuhan pascabencana, melainkan juga memperkuat ketahanan layanan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana untuk jangka panjang.

Penguatan layanan permanen air bersih bangun di Kabupaten Aceh Utara melalui pemulihan SPAM Langkahan yang sempat terdampak banjir dan sedimentasi. Setelah dilakukan penanganan darurat

Melalui pemulihan SPAM Langkahan yang sempat terdampak banjir dan sedimentasi. Setelah penanganan darurat kembali mengembalikan distribusi air ke sekitar 1.500 sambungan rumah tangga. Satgas PRR kini menyiapkan pembangunan SPAM IKK Langkahan baru didaerah itu berkapasitas 50 liter per detik untuk memperkuat sistem eksisting  yang telah mengalami kelebihan kapasitas.

Menurutnya, pemulihan SPAM itu harus mencakup menyeluruh, berupa perbaikan instalasi utama sekaligus jaringan distribusi rumah tangga yang terdampak lumpur dan kerusakan.

“Banyak sambungan rumah tertutup lumpur pascabencana, kebocoran dan ada yang harus dipotong dan diganti instalasinya. Kita upayakan secepatnya  layanan kembali normal seperti semula,” kata Menteri Dody Hanggono.

Sementara, data Satgas PRR per 30 Mei 2026  menunjukkan dukungan penyediaan air terus meluas di tiga provinsi tersebut. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat  pembangunan 280 titik sumur bor dalam dan 70 sumur bor dangkal, BNPB menangani sebanyak 313 titik sumur bor, TNI AD 489n titik sumur bor serta 257 fasilitas MCK dan selain dukungan tambahan juga dari unsur Kepolisian ratusan sumur bor.

Pemerintah Terbitkan Renduk Pascabencana, Pemulihan Sumatera Masuki Fase Permanen

Penulis
Redaksi
-
Foto : Dok.Satgas PRR

Jakarta (The Indonesian News) – Pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor 25 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Kehadiran dokumen tersebut menandai dimulainya fase rehabilitasi dan rekonstruksi permanen sebagai bagian dari upaya pemulihan menyeluruh pascabencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera pada akhir 2025.

Dalam Siaran Pers Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Selasa (9/6/2026), Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera menjadi pedoman bersama bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pemulihan hingga tahun 2028. Dokumen ini disusun untuk memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan secara terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Terbitnya Renduk menjadi tonggak penting dalam perjalanan pemulihan wilayah terdampak. Setelah berbagai langkah penanganan darurat dan pemulihan fungsional berhasil dilakukan untuk mengembalikan aktivitas dasar masyarakat, pemerintah kini memasuki tahap pembangunan kembali yang bersifat permanen. Fokus pemulihan tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat terdampak.

Renduk PRRP Sumatera disusun sebagai dokumen kebijakan nasional yang menjadi acuan utama dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, hingga pengendalian rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dokumen tersebut juga menjadi instrumen sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan kebutuhan daerah agar proses pemulihan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengedepankan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable. Melalui pendekatan ini, rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya bertujuan mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi membangun kembali kawasan terdampak dengan standar yang lebih aman, lebih tangguh, serta lebih siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang.

Berbagai program prioritas telah ditetapkan dalam Renduk, mulai dari pembangunan hunian tetap dan penyediaan kawasan permukiman yang aman, pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik, rehabilitasi fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga percepatan pemulihan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap UMKM, sektor pertanian, perikanan, dan pasar rakyat.

Selain itu, pemerintah juga menempatkan penguatan tata kelola dan mitigasi bencana sebagai bagian penting dari proses pemulihan. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan data tunggal rehabilitasi dan rekonstruksi yang terintegrasi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pemasangan sistem peringatan dini di wilayah rawan bencana guna mengurangi risiko kejadian serupa di masa depan.

Renduk PRRP Sumatera akan menjadi acuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di 53 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi. Seluruh program yang dijalankan akan dipantau dan dievaluasi secara berkala guna memastikan target pemulihan, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana.

“Terwujudnya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera yang tangguh, sejahtera, dan berkelanjutan melalui pembangunan kembali yang terpadu, inklusif, dan berbasis risiko bencana,” demikian visi yang tertuang dalam Renduk PRRP Sumatera yang ditandatangani Menko PMK Pratikno.

Melalui Renduk PRRP Sumatera, pemerintah berharap proses pemulihan pascabencana tidak hanya mampu mengembalikan kondisi wilayah terdampak, tetapi juga menghadirkan fondasi pembangunan yang lebih kuat, lebih aman, dan lebih berkelanjutan bagi masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di masa mendatang.

Wamenhaj Ungkap Dugaan Penipuan Rp1,4 Miliar Modus DAM dan Badal Haji

Penulis
Redaksi
-
Foto : Dok.Kemenhaj

Jeddah (The Indonesian News) – Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, melepas kepulangan jemaah haji Kloter KNO 7 di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Senin (08/06/2026). Dalam kesempatan tersebut, Wamenhaj menyampaikan doa dan pesan agar jemaah kembali ke Tanah Air dengan membawa oleh-oleh terbaik dari Tanah Suci, yaitu haji yang mabrur.

“Saya berharap jemaah haji membawa oleh-oleh yang kekal, yaitu haji yang mabrur. Semoga peradaban kita semakin membaik dan semoga perjalanan jemaah lancar. Kami juga sudah mendapat konfirmasi dari pihak maskapai, semoga tidak ada kendala teknis lagi,” ujar Wamenhaj.

Wamenhaj menyampaikan, sebelumnya sempat terjadi kendala teknis yang menyebabkan jemaah harus menunggu beberapa jam. Namun, ia memastikan persoalan tersebut telah ditangani, termasuk terkait koper jemaah yang telah sampai kepada pemiliknya.

“Selama jemaah patuh kepada arahan petugas, prosesnya berjalan sangat tertib, mulai dari Arafah hingga fase pemulangan ini. Namun, semua tetap harus dikondisikan dengan baik. Saat ini, jemaah gelombang kedua sudah mulai bergerak ke Madinah, sehingga stamina mereka harus benar-benar dijaga. Yang kita khawatirkan adalah kondisi kesehatan yang menurun sehingga mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi. Itu yang harus kita jaga,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wamenhaj juga menyampaikan informasi penting terkait penertiban Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau KBIHU. Salah satunya terkait dugaan praktik penipuan DAM dan badal haji oleh salah satu KBIHU asal Jawa Barat yang diungkap oleh Tim Pelindungan Jemaah PPIH bersama KJRI.

Menurut Wamenhaj, transaksi yang berhasil diungkap mencapai sekitar Rp1,4 miliar. Dugaan penipuan tersebut melibatkan badal haji untuk 140 orang, dengan tarif sekitar Rp10 juta per orang.

“Badal haji itu jelas penipuan. Karena untuk haji dakhili yang berlaku untuk masyarakat setempat saja, per orang sekitar Rp40 jutaan. Jadi tidak mungkin badal haji bertarif Rp10 juta per orang. Pasti ini penipuan,” tegas Dahnil.

Wamenhaj menjelaskan, dugaan praktik tersebut dilakukan oleh oknum KBIHU yang bekerja sama dengan mukimin. Pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait untuk mendalami kasus tersebut.

“Sudah banyak jemaah kita yang menjadi korban. Oknumnya adalah KBIHU yang bekerja sama dengan mukimin. Tadi malam sudah kita interogasi,” ungkapnya.

Selain dugaan penipuan badal haji, Wamenhaj juga menyoroti praktik penyelewengan pembayaran DAM. Menurutnya, DAM merupakan kewajiban yang harus dibayarkan melalui saluran resmi Adahi. Namun, dalam kasus tersebut, jemaah dikenakan tarif 720 riyal, tetapi dana tidak disetorkan ke Adahi.

“DAM itu salah satu yang mandatory atau wajib. Kalau di sini harus dibayarkan ke Adahi. Oleh mereka, jemaah ditarifkan 720 riyal, namun tidak disetorkan ke Adahi. Mereka membeli melalui mukimin dengan harga sekitar 400-an riyal, lalu sisanya diambil untuk mereka,” jelas Wamenhaj.

Wamenhaj mengatakan, praktik tersebut merugikan banyak jemaah. Kasus ini terungkap setelah adanya pengaduan dari jemaah yang tidak menerima tanda terima resmi atau receipt dari Adahi.

“Cukup banyak yang dirugikan, dan ini berangkat dari pengaduan jemaah yang tidak menerima receipt atau tanda terima dari Adahi,” ujarnya.

Wamenhaj menegaskan, Kementerian Haji dan Umrah akan mengambil langkah tegas terhadap oknum KBIHU yang terbukti terlibat dalam praktik penipuan tersebut. Penertiban akan dilakukan secara administratif, termasuk pencabutan izin, serta dibawa ke ranah pidana melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum di Indonesia.

“Kami akan pastikan oknum KBIHU ini kami tertibkan secara administrasi, kami cabut izinnya, dan kami hukum secara pidana. Karena locus-nya ada di Saudi, kita akan bicarakan dengan aparatur hukum di Tanah Air,” tegas Wamenhaj.

Wamenhaj menyampaikan, pemerintah akan membuka informasi kasus ini secara resmi dan rinci kepada publik. Menurutnya, tim juru bicara bersama Direktorat Jenderal Pengendalian, Inspektorat Jenderal, serta Bina Haji dan Umrah akan menyampaikan penjelasan detail, termasuk KBIHU yang diduga terlibat.

“Besok tim jubir, Direktorat Jenderal Pengendalian, Irjen, serta Bina Haji dan Umrah akan menyampaikan secara resmi dan detail mana saja KBIHU yang terlibat,” ujarnya.

Wamenhaj juga menyoroti adanya praktik tidak sehat dalam ekosistem layanan haji yang dinilainya telah berlangsung secara sistematis. Menurutnya, pemerintah bersama Menteri Haji dan Umrah berkomitmen untuk membenahi tata kelola haji, meskipun langkah tersebut menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang selama ini mengambil keuntungan dari jemaah.

“Banyak yang benci saya dengan Pak Menteri karena kartel haji ini sudah terlanjur sistematis. Kita butuh KBIHU yang jujur membimbing jemaah. Jangan jadikan jemaah sebagai komoditas,” kata Wamenhaj.

Wamenhaj menyayangkan dugaan penipuan tersebut justru dilakukan oleh pihak yang memahami agama dan fikih. Ia menilai, tindakan tersebut sangat mencederai kepercayaan jemaah yang datang ke Tanah Suci untuk beribadah.

“Yang menjadi pelaku ini paham agama dan fikih. Kok tega melakukan hal seperti ini. Kita akan betul-betul kelola haji dengan akhlak yang tinggi dan ilmu yang tinggi juga. KBIHU yang mendukung umat, kami dukung penuh, dan jumlahnya sangat banyak. Jangan sampai karena oknum-oknum ini malah merusak KBIH yang serius membimbing umat,” ujarnya.

Wamenhaj menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat pelindungan jemaah haji dari berbagai praktik penipuan, baik dalam layanan ibadah maupun kewajiban pembayaran DAM. Ia mengimbau jemaah agar selalu mengikuti arahan resmi petugas dan tidak mudah percaya kepada pihak yang menawarkan layanan di luar prosedur resmi.

Kementerian Haji dan Umrah memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia terus berjalan, sekaligus memperkuat pengawasan agar seluruh jemaah mendapatkan layanan yang aman, tertib, dan sesuai ketentuan.

Satgas Pangan Polri Selidiki Dugaan Kartel Harga TBS Kelapa Sawit

Penulis
Redaksi
-
Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan dan Upaya Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit yang dipimpin Mentan Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6/2026). (Foto : Dok.Kementan).

Jakarta (The Indonesian News) – Satgas Pangan Polri mulai menyelidiki dugaan kartel dan persekongkolan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit setelah ditemukan penurunan harga yang tidak sejalan dengan kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia dan penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.

Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol. Ade Simanjuntak, mengatakan pihaknya akan menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menelusuri indikasi praktik yang menyebabkan harga TBS di tingkat petani turun di tengah tren positif pasar global.

“Kami menduga adanya indikasi kartel atau persekongkolan yang menyebabkan harga TBS turun di saat harga CPO dunia tidak turun, bahkan cenderung naik. Karena itu, kami akan melakukan penyelidikan bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Ade dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan dan Upaya Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit yang dipimpin Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri pelaku usaha, asosiasi petani sawit, Satgas Pangan Polri, serta jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda dari 25 provinsi di seluruh Indonesia.

Ade menegaskan pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan petani maupun penerimaan negara, termasuk dugaan permainan harga TBS di tengah tren kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia.

“Satgas Pangan Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah untuk mencegah segala bentuk praktik yang merugikan masyarakat maupun negara. Kami melihat adanya fenomena pembelian TBS dengan harga yang tidak wajar di saat harga CPO dunia justru cenderung meningkat,” kata Ade.

Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan adanya praktik yang perlu ditelusuri lebih lanjut karena harga TBS justru mengalami penurunan ketika berbagai indikator pasar menunjukkan tren yang positif.

Ade menegaskan Satgas Pangan Polri tidak akan ragu melakukan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran yang merugikan petani dan mengganggu iklim usaha yang sehat.

“Kami tidak akan segan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai koridor hukum yang berlaku. Kami berharap seluruh pihak mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing komoditas Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Mentan Amran menegaskan pemerintah berkomitmen melindungi sekitar 15 juta petani sawit yang menggantungkan hidupnya pada komoditas tersebut. Menurutnya, penurunan harga TBS yang terjadi beberapa waktu terakhir merupakan anomali karena tidak sejalan dengan perkembangan harga CPO dunia maupun penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.

“Perintah Bapak Presiden jelas, bela petani. Harga TBS harus kembali seperti semula. Bahkan seharusnya berpotensi naik karena harga CPO dunia meningkat dan nilai tukar dolar menguat. Tidak ada alasan harga TBS justru turun,” kata Mentan Amran.

Berdasarkan hasil pemantauan Kementan, sekitar 270 hingga 300 perusahaan dari total sekitar 1.900 perusahaan sawit tercatat belum mengembalikan harga TBS sesuai kondisi pasar. Data perusahaan tersebut akan disampaikan kepada jajaran kepolisian untuk ditindaklanjuti.

“Kami akan menyerahkan datanya kepada Kapolda, Dirkrimsus, dan Satgas Pangan untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau masih ada yang menekan harga TBS, tidak ada kompromi. Kita tindak lanjuti sesuai aturan,” tegasnya.

Mentan Amran menambahkan, langkah cepat pemerintah bersama Satgas Pangan Polri mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan laporan yang diterima Kementan, sekitar 70 persen harga TBS yang sebelumnya mengalami penurunan kini telah kembali bergerak normal.

Sinergi Kementan, Satgas Pangan Polri, pemerintah daerah, KPPU, serta pelaku usaha diharapkan dapat menciptakan tata niaga sawit yang lebih sehat, transparan, dan berkeadilan sehingga manfaat industri sawit dapat dirasakan secara optimal oleh jutaan petani di seluruh Indonesia.

“Kita ingin ekosistem sawit yang sehat. Pengusaha mendapatkan kepastian berusaha, sementara petani memperoleh harga yang layak sesuai kondisi pasar. Yang terpenting, petani tidak boleh dirugikan,” tutup Mentan Amran.

Menko Yusril: Tidak Ada Jabatan yang Kebal Hukum dalam Pelayanan Publik

Penulis
Farid Ismullah
-
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Foto : Dok.Kemenko Kumham Imipas).

Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa tidak ada jabatan yang dapat menjadi pelindung bagi penyimpangan dalam pelayanan publik. Ia meminta seluruh aparatur negara menjaga integritas, profesionalisme, serta memastikan layanan kepada masyarakat berjalan secara transparan, adil, dan akuntabel.

Kegiatan yang berlangsung di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Senin (8/6) turut dihadiri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto serta Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, dan sejumlah pimpinan tinggi di lingkup Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imipas.

Dalam arahannya kepada seluruh jajaran, Yusril menyampaikan apresiasi kepada para pegawai yang selama ini bekerja dengan jujur dan profesional dalam melayani masyarakat.

“Negara berjalan karena masih banyak pegawai yang datang bekerja, melayani masyarakat, dan pulang tanpa membawa sesuatu yang bukan haknya,” ujar Yusril.

Ia menegaskan bahwa forum konsolidasi tersebut bukan untuk mencurigai seluruh jajaran kementerian, melainkan memperkuat komitmen moral dan profesional aparatur negara. Menurutnya, kesalahan sejumlah oknum tidak boleh menghapus kehormatan ribuan pegawai yang selama ini menjalankan tugas dengan benar.

Terkait proses hukum yang tengah berjalan terhadap dugaan penyimpangan layanan keimigrasian, Yusril meminta seluruh jajaran menghormati kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki sikap tegas terhadap setiap bentuk penyimpangan dalam pelayanan publik.

“Tidak ada jabatan yang boleh dipakai sebagai perisai. Dalam negara hukum, kekuasaan tunduk kepada hukum,” katanya.

Yusril mengingatkan bahwa penyimpangan dalam pelayanan publik bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara. Praktik memperdagangkan prosedur, menurutnya, akan membuat masyarakat merasa bahwa keadilan dapat dibeli dan pada akhirnya merugikan pegawai yang bekerja secara jujur.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pelayanan publik, mulai dari kejelasan biaya, waktu pelayanan, hingga dasar hukum yang digunakan dalam setiap proses layanan.

“Kalau ada biaya, sebutkan biaya resminya. Kalau ada waktu layanan, sebutkan waktunya. Jangan buat masyarakat bergantung kepada orang dalam untuk mendapatkan haknya,” tegasnya.

Kepada para pimpinan unit kerja, kepala kantor wilayah, dan kepala UPT, Yusril meminta agar lebih peka terhadap tanda-tanda penyimpangan di lingkungan kerja masing-masing, termasuk pola layanan yang tidak wajar, keluhan masyarakat yang berulang, hingga gaya hidup pegawai yang tidak sesuai kewajaran.

“Pemimpin yang baik tidak cukup hanya menerima laporan. Ia harus turun melihat, bertanya, mendengarkan, dan memastikan standar pelayanan benar-benar berjalan di lapangan,” ujarnya.

Selain menekankan pengawasan internal, Yusril juga menyampaikan dukungan pemerintah kepada para pegawai yang selama ini menjaga integritas dan menolak penyimpangan. Ia meminta agar pegawai yang bekerja jujur dilindungi dan tidak dikucilkan.

Sebaliknya, kepada pihak-pihak yang masih menyalahgunakan jabatan, ia memberikan peringatan keras untuk segera menghentikan praktik-praktik tidak resmi.

“Tidak ada keuntungan sesaat yang sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkannya. Jabatan bisa hilang, nama baik runtuh, dan keluarga ikut menanggung malu,” katanya.

Di akhir arahannya, Yusril mengajak seluruh jajaran menjadikan reformasi birokrasi sebagai tindakan nyata, bukan sekadar slogan administratif. Ia optimistis kepercayaan publik dapat dipulihkan apabila aparatur negara tetap berkomitmen memberikan pelayanan yang bersih, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dipandang sebagai Mitra Strategis, Duta Besar Negara Sahabat Tegaskan Komitmen Perkuat Hubungan Bilateral

Penulis
Redaksi
-
Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari delapan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (08/06/2026). (Foto : BPMI Setpres).

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari delapan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara sahabat pada Senin (08/06/2026), di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, para duta besar menyampaikan komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral serta memperluas kerja sama dengan Indonesia di sejumlah bidang.

Duta Besar LBBP Sri Lanka untuk Indonesia Sumadhurika Sashikala Premawardhane menilai kerja sama di bidang kebudayaan dan pendidikan merupakan dua aspek penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Oleh karena itu, ia berharap dapat semakin mempererat hubungan Indonesia dan Sri Lanka selama masa penugasannya di Indonesia.

“Kami memiliki sejarah panjang hubungan bilateral dan sejarah panjang persahabatan, dan saya berharap untuk memperkuat hubungan tersebut di sini, di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Duta Besar LBBP Filipina Christopher Baltazar Montero menegaskan harapannya agar hubungan Indonesia dan Filipina sebagai dua negara kepulauan besar dapat terus ditingkatkan. Ia mengungkapkan salah satu prioritas yang akan diusung dalam penugasannya adalah penguatan kerja sama maritim.

“Saya berharap bahwa kita akan dapat mengejar kerja sama maritim yang lebih dalam, terutama karena ini juga merupakan salah satu prioritas kepemimpinan Filipina di ASEAN tahun ini,” tuturnya.

Selain Filipina, sebagai sesama negara kepulauan, Duta Besar LBBP Saint Lucia Menissa Rambally menyampaikan bahwa Indonesia menjadi sumber inspirasi bagi negaranya. Menurutnya, pengalaman Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi inspirasi bagi Saint Lucia dalam memperkuat hubungan dengan komunitas di kawasan Karibia.

“Kami berharap tidak hanya untuk bekerja dengan anda secara bilateral, tetapi untuk bekerja dengan anda di komunitas internasional untuk dunia yang lebih baik, untuk dunia yang lebih damai, untuk kemanusiaan yang lebih baik,” ungkapnya.

Di samping itu, Duta Besar LBBP Lebanon Salam Al Achkar menyoroti kesamaan nilai yang dimiliki Indonesia dan Lebanon, terutama dalam menjaga harmoni, keberagaman, dan toleransi. Ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat jembatan persahabatan antara Indonesia dan Lebanon selama masa penugasannya.

“Izinkan saya mulai hari ini untuk menjadi jembatan persahabatan antara kedua negara kita,” tuturnya. 

Skema Baru Pendanaan Taman Nasional Prioritaskan Ekologi

Penulis
Redaksi
-
Ketua Satgas Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik, Hashim Djojohadikusumo (Tengah) . Foto : Dok.Kemenhut

Jakarta (The Indonesian News) – Pemerintah memastikan bahwa skema pembiayaan inovatif Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik menempatkan kelestarian ekologi dan kesejahteraan masyarakat lokal sebagai prioritas tertinggi. Langkah ini diambil melalui sistem tata kelola yang transparan dan berbasis pada penguatan aturan pelindungan alam yang ketat.

Hal tersebut ditegaskan dalam Donors and Investors Consultation Meeting on Innovative Financing for National Park Management and Iconic Species Conservation di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan agenda strategis ini digulirkan sebagai bentuk komitmen politik tingkat tinggi dari Presiden Prabowo Subianto dalam menata sistem pembiayaan konservasi agar lebih andal, efektif, dan produktif, terutama untuk menjaga taman nasional dan spesies ikonik Indonesia.

“Menyadari pentingnya kolaborasi global, Pemerintah Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan internasional untuk membangun sinergi taktis dalam menyelamatkan aset alam dunia ini melalui wadah Satgas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional,” ungkapnya.

Dalam mengeksekusi misi besar ini, Satgas menerapkan Strategi Dua Jalur yang saling berkesinambungan. Jalur pertama berfokus pada penciptaan iklim pendanaan yang kondusif melalui reformasi regulasi, penguatan institusi, dan penyusunan kebijakan. Di jalur kedua, pemerintah bergerak aktif menjaring investasi langsung melalui pendekatan pasar yang terstruktur, menyiapkan portofolio proyek yang matang (investable pipeline), serta merancang instrumen keuangan bersama para mitra global. Kedua jalur ini saling memperkuat dan dijalankan secara bertahap, di mana keberhasilan proyek percontohan di tahap awal akan menjadi landasan utama bagi reformasi sistem konservasi yang lebih menyeluruh.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni selaku Wakil Ketua Satgas Bidang Reformasi Regulasi, yang pada pertemuan tersebut diwakili oleh Wamenhut Rohmat Marzuki yang juga merupakan anggota Satgas, menegaskan bahwa skema pembiayaan inovatif untuk konservasi ini bukan lagi sekadar retorika di atas kertas, melainkan langkah nyata yang sasaran dan lini masanya sudah terpetakan dengan jelas. Lewat pengawalan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), realisasi target jangka pendek (quick wins), dan komitmen kerja Satgas yang konsisten, Indonesia bersiap membawa pengelolaan taman nasional serta penyelamatan spesies langka melangkah jauh melampaui ketergantungan anggaran negara, menuju kemandirian finansial berbasis instrumen ekonomi hijau yang modern.

Sebagai langkah konkret jangka pendek (Quick Wins), Kemenhut mempercepat transformasi empat taman nasional pilot (TN Komodo, TN Bromo Tengger Semeru, TN Rinjani, dan TN Way Kambas) menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Mendukung pernyataan tersebut, Wakil Ketua Satgas Bidang Investasi Konservasi, Mari Elka Pangestu, menjelaskan bahwa mekanisme BLU menjadi garansi agar manfaat ekonomi dari alam kembali sepenuhnya untuk alam dan warga setempat. Melalui BLU, pendapatan yang dihasilkan taman nasional akan dikelola untuk membiayai operasional konservasi mandiri dan pemberdayaan komunitas lokal.

“Prinsip utama yang melandasi ekosistem pendanaan ini adalah partisipasi, akses yang adil, serta pembagian manfaat bagi masyarakat (community benefit sharing). Instrumen hijau yang disiapkan wajib memenuhi standar monitoring, evaluasi, dan tata kelola (governance) yang sangat ketat,” terang Mari Elka.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembangunan platform ini membutuhkan kolaborasi lintas keahlian dari berbagai lembaga internasional. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kemitraan yang dibangun tidak semata-mata bertujuan memobilisasi modal, melainkan juga untuk menyerap rekam jejak, pengetahuan, dan keahlian global.

“Masukan dari Bapak/Ibu mitra pembangunan sangat diperlukan untuk menyusun instrumen regulasi, penguatan kapasitas institusi, tata kelola yang akuntabel, hingga standar pemantauan yang ketat,” ujarnya.

Pendekatan Pemerintah Indonesia yang mengutamakan transparansi dan integritas lingkungan ini mendapat dukungan penuh dari komunitas internasional. Para Duta Besar negara sahabat bersama lembaga/organisasi dunia menyatakan kesiapan mereka untuk bermitra dan memberikan dukungan demi menjaga masa depan keanekaragaman hayati Indonesia.

Perkuat Pertahanan dan Keamanan Laut Nasional, TNI AL Gagalkan Penyeludupan 544 Kg Merkuri

Penulis
Redaksi
-
TNI AL Gagalkan Penyeludupan 544 Kg Merkuri. (Foto : Dok.Dispenal).

Jakarta (The Indonesian News) – Sinergi TNI AL melalui Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) III dengan Tim Pengamanan (Pam) Pelni TNI AL berhasil menggagalkan upaya penyelundupan cairan berbahaya jenis merkuri (air raksa) ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dalam konferensi persnya Komandan Kodaeral III Laksamana Muda TNI Uki Prasetia menjelaskan bahwa penyelundupan komoditas tambang ilegal ini memicu kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara.

“Mengacu pada harga pasar ekspor cairan merkuri yang berkisar antara Rp 2.400.000 hingga Rp 2.800.000 per kilogram, diperkirakan nilai kerugian negara dari kasus yang berhasil kita ungkap ini mencapai sekitar Rp 1,5 Miliar,” ungkap Dankodaeral III, Pada Senin, 8 Juni 2026.


​Mengingat wilayah hukum dan alur pengiriman barang yang melintasi antar-provinsi (dari Namlea ke Jakarta), proses penyidikan dan penanganan hukum selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada penyidik Kepolisian, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Mabes Polri.

Kronologi :

Aksi penggagalan ini bermula dari informasi intelijen terkait adanya muatan kargo Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang diangkut oleh kapal Pelni KM. Nggapulu dengan rute pelayaran dari Pelabuhan Namlea, Maluku, menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pada hari Selasa, 2 Juni 2026 pukul 06.30 WIB, setelah KM. Nggapulu bersandar di Dermaga Penumpang 106 Tanjung Priok, Tim Pam Pelni Kodaeral III langsung melakukan pemeriksaan intensif terhadap debarkasi penumpang dan manifes muatan barang.

​Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan kecurigaan pada data manifes dengan nomor P26052790034450001 sebanyak 1 koli. Dokumen pengiriman tersebut mencantumkan keterangan berisi suku cadang (sparepart). Namun, setelah dilakukan pembongkaran fisik terhadap kotak barang yang terbungkus tersebut, tim menemukan 42 (Empat Puluh Dua) Jerigen berisi cairan berat berbahaya jenis merkuri/air raksa (Hg). Total berat kotor komoditas ilegal tersebut mencapai ± 544 Kilogram. Barang bukti tersebut kemudian diamankan di Mako Kodaeral III melalui LO Pelni untuk koordinasi hukum lebih lanjut dengan instansi berwenang.

Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan wujud nyata komitmen TNI AL dalam mengimplementasikan Asta Cita ke-7 Presiden RI Prabowo Subianto, yang berfokus pada memperkuat pencegahan dan penindakan terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk penyelundupan mineral logam cair berbahaya.

“​Langkah ini juga menjadi bagian dari Program Prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menginstruksikan jajarannya untuk terus meningkatkan intensitas patroli dan Penegakan Hukum di Laut (Gakkumla) di seluruh wilayah perairan yurisdiksi NKRI demi menjaga kedaulatan serta melindungi ekosistem lingkungan dari bahaya limbah B3,” Demikian Dispenal.

1...858687...118Halaman 86 dari 118
Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

© PT Alca Media Indonesia