Instagram
Instagram
Beranda blog Halaman 87

Taman Nasional Gunung Maras Masuki Satu Dekade Perjalanan Konservasi

Penulis
Farid Ismullah
-
Taman Nasional Gunung Maras. (Foto : Dok. Kemenhut)

Bangka Belitung (The Indonesian News) – Taman Nasional (TN) Gunung Maras genap berusia yang ke-10 tahun pada hari ini, sejak resmi ditetapkan sebagai kawasan konservasi pada Juli tahun 2016 yang lalu. Peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam menjaga kawasan konservasi yang memiliki peran penting sebagai penyangga kehidupan serta habitat berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dilansir dari laman Kemenhut, Senin (27/7/2026), TN Gunung Maras merupakan salah satu dari 11 kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Sumatera Selatan dibawah Kementerian Kehutanan.

Terletak di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat,TN Gunung Maras dapat ditempuh dari Kota Pangkalpinang menuju Desa Dalil yang terdekat dengan jarak tempuh 90 Km atau waktu tempuh 1,5 jam perjalanan melalui jalur darat.

Terdiri dari beberapa ekosistem yang menjadi kesatuan bentang alam yaitu ekosistem mangrove, ekosistem pegunungan, dan ekosistem dataran rendah, TN Gunung Maras terkenal di kalangan penggiat alam sebagai tujuan wisata alam dan pendakian. Gunung Maras merupakan puncak tertinggi di Pulau Bangka yang terkenal dengan sebutan “Atap Bangka Belitung” dengan ketinggian mencapai 710 mdpl.

Keberadaan TN Gunung Maras menjadi habitat penting bagi satwa khas endemik utama dari Bangka Belitung seperti kukang bangka (Nycticebus bancanus) dan tarsius bangka (Cephalopachus bancanus). Selain itu terdapat juga potensi dan keunikan wisata alam berupa air terjun, yaitu Air Terjun Berbura, Air Terjun Bidadari, dan Air Terjun Tujuh Tingkat. Kondisi inilah yang membuat keberadaan kawasan ini menjadi bagian penting dalam mendukung pelestarian keanekaragaman hayati sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

Mengusung tema “Melestarikan Keanekaragaman Hayati Bangka”, peringatan HUT ke-10 ini menjadi ajakan untuk semakin meningkatkan kepedulian terhadap kawasan konservasi. Bentuk kegiatan yang dilakukan bertepatan dengan peringatan HUT berupa pengawasan pendakian, sosialisasi dan edukasi pendakian, serta pemberian merchandise kepada 10 pengunjung pertama dan yang tertib mengikuti aturan pendakian di TN Gunung Maras. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pengingat bahwa pelestarian alam merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat.

Kepala Balai KSDA Sumatera Selatan, Daniwari Widiyanto, mengatakan bahwa satu dekade ini merupakan tonggak penting pencapaian dalam menjaga keutuhan ekosistem “Atap Bangka Belitung” dari berbagai ancaman kerusakan.

“Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal dapat terus ditingkatkan agar kelestarian satwa endemik serta potensi wisata alam di kawasan ini dapat tetap terjaga hingga generasi mendatang,” tegasnya.

Peringatan satu dekade TN Gunung Maras tidak sekedar menjadi penanda perjalanan waktu, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam menjaga kawasan konservasi beserta seluruh keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Dengan semangat kebersamaan yang terbangun melalui peringatan ini, Balai KSDA Sumatera Selatan mengajak seluruh pihak dan masyarakat untuk turut serta menjaga kelestarian TN Gunung Maras dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu kelestarian alam dan ekosistemnya.

Pemerintah Terjunkan 1.476 Dosen hingga Mahasiswa ke 53 Kawasan Transmigrasi

Penulis
Redaksi
-
Foto : Dok. Bakom RI

Jawa Barat (The Indonesian News) – Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi menggandeng sebanyak 1.476 civitas akademika untuk diterjunkan ke 53 kawasan transmigrasi. Misi para dosen, mahasiswa, hingga tenaga kependidikan ini adalah untuk memetakan potensi daerah, mencari solusi atas persoalan masyarakat, dan membuka peluang ekonomi baru di kawasan transmigrasi.

Sebanyak 1.476 orang ini telah tersaring dari sekitar 10 ribu civitas akademika di seluruh Indonesia yang mendaftar ke program Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan pembangunan tidak dapat dilakukan hanya dari balik meja. Kebijakan yang tepat harus berangkat dari pemahaman terhadap kondisi nyata masyarakat dan potensi setiap daerah.

“Kalau Bapak, Ibu, dan Adik-adik tidak hadir di tiap sudut Indonesia, maka orang lain yang akan hadir. Karena itu, negara memfasilitasi kehadiran para Patriot (civitas akademika) untuk melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar Iftitah saat membuka Pembekalan Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Bogor, Jawa Barat, Pada Sabtu (25/72026).

Iftitah mengatakan para Patriot ini tidak datang sekadar untuk melakukan penelitian. Mereka ditugaskan turun langsung ke lapangan untuk memetakan potensi, mengidentifikasi persoalan, serta merumuskan solusi dan rekomendasi berbasis data bagi pengembangan kawasan transmigrasi.

Menurutnya, kawasan transmigrasi menyimpan potensi ekonomi yang besar, tetapi pada saat yang sama menghadapi persoalan yang beragam dan kompleks.

Karena itu, Indonesia membutuhkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu menerjemahkan ilmu pengetahuan menjadi solusi yang dapat diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Pembangunan tidak cukup hanya dibahas di ruang kelas atau ruang rapat. Kita harus hadir, memahami persoalan secara langsung, lalu mencari jalan keluarnya bersama masyarakat,” ujarnya.

Bagian dari Mata Rantai Perubahan

Iftitah juga mengingatkan sebagian persoalan di kawasan transmigrasi telah berlangsung selama puluhan tahun. Karena itu, para Patriot tidak dibebani untuk menyelesaikan seluruh persoalan dalam waktu singkat, tetapi diharapkan menjadi bagian dari mata rantai perubahan yang terus berlanjut.

“Persoalan yang sudah berlangsung puluhan tahun tentu tidak selesai dalam satu atau dua hari. Yang penting kita terus bergerak, terus mencari solusi, dan memastikan pembangunan tetap berjalan,” katanya.

Program Tim Ekspedisi Patriot merupakan bagian dari Transmigrasi Patriot, salah satu program unggulan dalam agenda 5T Kementerian Transmigrasi. Melalui program ini, hasil kerja para Patriot diharapkan tidak berhenti sebagai laporan akademik, tetapi menjadi pijakan bagi lahirnya kebijakan, inovasi, investasi, dan berbagai kegiatan ekonomi baru di kawasan transmigrasi.

Temuan mereka di lapangan diharapkan dapat membantu membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas kawasan, memperkuat usaha masyarakat, serta mempertemukan potensi daerah dengan teknologi, pasar, dan investasi.

Bagi Kementerian Transmigrasi, mengirim Patriot ke berbagai pelosok Indonesia bukan sekadar program pendidikan lapangan. Ini merupakan investasi sumber daya manusia untuk memastikan setiap daerah memiliki kesempatan yang lebih besar memperoleh akses terhadap ilmu pengetahuan, inovasi, dan talenta unggul.

Dengan hadirnya para Patriot ini, pemerintah berharap potensi yang selama ini belum terlihat diharapkan dapat ditemukan, persoalan yang belum terselesaikan dapat dicarikan jalan keluar, dan kawasan transmigrasi dapat tumbuh menjadi pusat-pusat ekonomi baru menuju Indonesia Maju.

Apa itu Tim Ekspedisi Patriot?

Tim Ekspedisi Patriot (TEP) adalah program yang diinisiasi Kementerian Transmigrasi untuk melakukan riset, kajian, dan pendampingan di kawasan transmigrasi. Tahun ini, TEP memasuki tahun kedua penyelenggaraan setelah sebelumnya dilakukan pada 2025.

TEP 2026 merekrut 1.476 sumber daya manusia (SDM) unggul yang terdiri atas 1.230 anggota dan 246 ketua. Para ketua tim terdiri atas 39 profesor, 158 doktor, dan 49 magister. Sedangkan anggota tim meliputi 214 magister, 937 sarjana, dan 79 sarjana terapan.

Para SDM unggul yang terpilih ini sudah diseleksi sejak Mei 2026. Sebanyak 1.476 Patriot ini terpilih dari sekitar 10 ribu pendaftar. Para Patriot juga diberikan pembekalan selama lima hari sebelum diterjunkan ke lapangan.

TEP tahun ini menggandeng 10 perguruan tinggi mitra dan 155 perguruan tinggi nonmitra. Adapun perguruan tinggi mitra yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), IPB University (IPB), Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Hasanuddin (Unhas), Dan Universitas Brawijaya (UB).

Para SDM unggul terpilih akan diterjunkan selama empat bulan, yakni pada 31 Juli hingga 27 November 2026 ke 53 kawasan transmigrasi prioritas di seluruh Indonesia. Kawasan transmigrasi terdiri atas 41 kawasan prioritas nasional, 2 kawasan prioritas Kementerian Transmigrasi, dan 10 kawasan transmigrasi di Papua.

Sumber: Press Release Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI

Pemerintah Resmi Terima Pengunduran Diri Perry Warjiyo

Penulis
Farid Ismullah
-
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan keterangan pers di Gedung Bank Indonesia, Jakarta,Senin (27/7/2026). (Foto: BPMI Setpres).

Jakarta (The Indonesian News) – Pemerintah secara resmi menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dalam keterangannya di Bank Indonesia, Jakarta, pada Senin, 27 Juli 2026, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri tersebut.

“Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjiyo. Tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih tujuh tahun lamanya memimpin Bank Indonesia,” ucap Menteri Pras.

Selanjutnya, Menteri Pras mengatakan bahwa pemerintah akan memproses penerbitan Keputusan Presiden mengenai pemberhentian secara hormat Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Sesuai ketentuan perundang-undangan, jabatan Gubernur Bank Indonesia untuk sementara akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior, Destry Damayanti.

“Untuk selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Di dalam catatan yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destry Damayanti,” katanya.

Lebih lanjut, Menteri Pras menegaskan bahwa pemerintah terus memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas Bank Indonesia tetap berjalan dengan baik. Pemerintah juga akan terus menjaga koordinasi yang erat dengan Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan ekonomi nasional, termasuk menjaga stabilitas moneter dan fiskal.

“Kami mewakili pemerintah menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa marilah kita terus menjalankan tugas kita sesuai dengan kewenangan kita yang sudah diberikan oleh undang-undang, di mana BI memiliki peranan untuk menjaga moneter kita, sementara pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, juga menjalankan fungsi menjaga fiskal tentunya tetap di dalam koordinasi yang erat,” tutupnya.

Prajurit TNI Gugur Saat Bantu Polisi Kejar Bandar Narkoba di Bireuen, Aceh

Penulis
Farid Ismullah
-
Ilustrasi. Foto: iStockphoto/Lukasz Kochanek)

Bireuen (The Indonesian News) – Seorang prajurit Polisi Militer (POM) TNI AD, Pratu Galuh Nugraha, meninggal dunia dalam operasi penangkapan terduga bandar narkoba di Kabupaten Bireuen, Aceh, Pada Sabtu (25/7/2026). Polda Aceh menyebut almarhum gugur saat membantu kepolisian mengejar para pelaku.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto membenarkan anggota TNI jadi korban saat penangkapan tersebut.

“Kami turut berbelasungkawa atas gugurnya anggota POM TNI AD Pratu Galuh Nugraha. Ia telah menunjukkan naluri prajurit penegak hukum yang luar biasa dalam membantu kepolisian saat penangkapan bandar narkoba,” kata Joko, Minggu, 26 Juli 2026.

Ia menjelaskan insiden itu bermula saat polisi melakukan operasi penangkapan terhadap 4 terduga bandar narkoba yang berada di dalam mobil di depan SPBU Juli, Desa Cot Meurak, Kabupaten Bireuen, Sabtu, 25 Juli 2026.

Dalam operasi tersebut, satu orang yang diduga merupakan oknum anggota Brimob berhasil diamankan. Sementara tiga terduga pelaku lainnya melarikan diri dan hingga kini masih diburu petugas. Saat pengejaran berlangsung, petugas melepaskan tembakan ke arah para pelaku.

Namun, peluru rekoset (anak peluru yang ditembakkan mengenai benda keras, lalu memantul dan meluncur ke arah lain yang tidak menjadi sasaran utama) mengenai seorang warga yang ikut membantu proses penangkapan. Korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit dan belakangan diketahui merupakan anggota POM TNI AD, Pratu Galuh Nugraha.

“Saat pengejaran berlangsung, petugas sempat melepaskan tembakan ke arah pelaku. Peluru rekoset kemudian mengenai seorang warga yang ikut membantu penangkapan dan belakangan diketahui merupakan anggota POM TNI,” ujarnya.

Polda Aceh menyatakan sejak insiden itu terjadi, Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan sudah berkoordinasi dengan Pangdam Iskandar Muda untuk menyampaikan fakta-fakta awal kejadian.

“Atas nama keluarga besar Polda Aceh, kami kembali menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum Pratu Galuh Nugraha serta seluruh jajaran TNI ,” ucap Joko.

Di sisi lain, Polda Aceh mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diminta tidak menyebarkan foto, video, maupun narasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Jakarta Jadi Pusat Perhatian Taekwondo Dunia

Penulis
Farid Ismullah
-
Foto : Dok. Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI)

Jakarta (The Indonesian News) – Tujuh hari lagi, Jakarta tak hanya menjadi ibu kota Indonesia. Kota ini akan berubah menjadi panggung pertarungan para taekwondoin terbaik dunia. Juara Olimpiade, juara dunia, hingga para peraih gelar turnamen internasional bergengsi akan berkumpul dalam satu arena pada 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026, kejuaraan berlevel World Taekwondo G2 yang menjadi salah satu turnamen paling bergengsi dalam kalender taekwondo internasional.

Dalam siaran Pers Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI), Minggu (26/7/2026), Selama lima hari, 1–5 Agustus 2026, Indoor Tennis Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, akan menjadi saksi pertarungan atlet-atlet elite yang datang bukan hanya dari Asia, tetapi juga Eropa, Afrika, Amerika, hingga Oseania. Bagi mereka, setiap pertandingan bukan sekadar memperebutkan medali, melainkan juga poin ranking dunia yang sangat menentukan perjalanan menuju Kejuaraan Dunia hingga Olimpiade.

Inilah alasan mengapa kejuaraan ini memiliki gengsi yang jauh melampaui sebuah turnamen regional.

Sedikitnya ratusan atlet dari 32 negara dipastikan ambil bagian. Di antaranya Indonesia sendiri, Korea Selatan, Jepang, China Taipei, Kazakhstan, Australia, Amerika Serikat, Rusia, Ukraina, Turki, Belanda, Yunani, Slovakia, Chile, Peru, Tunisia, Guinea-Bissau, Rwanda, Arab Saudi, Oman, Pakistan, Nepal, Mongolia, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Timor-Leste, Hong Kong, Sri Lanka, Afghanistan, hingga India. Kehadiran negara-negara dengan tradisi kuat taekwondo menjadikan kualitas persaingan dipastikan berlangsung sangat tinggi.

Bagi Indonesia, kepercayaan menjadi tuan rumah bukan sekadar soal penyelenggaraan. Ini merupakan pengakuan internasional terhadap kapasitas Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) di bawah komando Letjen TNI Richard Tampubolon sebagai Ketua Umum dalam menggelar event berstandar dunia.

Richard Tampubolon menegaskan bahwa kepercayaan tersebut harus dijawab dengan penyelenggaraan terbaik sekaligus prestasi atlet Indonesia di atas matras.

“Kepercayaan dari Asian Taekwondo Union dan World Taekwondo untuk Indonesia merupakan kehormatan yang sangat besar. Ini membuktikan bahwa Indonesia dipercaya menjadi bagian penting dalam perkembangan taekwondo dunia. Kami ingin menghadirkan kejuaraan yang profesional, berkelas internasional, sekaligus menjadi momentum kebangkitan prestasi taekwondo Indonesia di hadapan dunia.” Kata Ketua PBTI.

Richard menambahkan, kehadiran atlet-atlet elite dunia menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi taekwondoin Indonesia untuk mengukur kemampuan tanpa harus bertanding ke luar negeri.

“Kami ingin atlet-atlet Indonesia mendapatkan pengalaman bertanding melawan atlet-atlet terbaik dunia di rumah sendiri. Pengalaman seperti ini sangat penting untuk membangun mental juara dan meningkatkan daya saing menuju level internasional.” Ujarnya.

Sebagai turnamen berstatus WT G2, setiap kemenangan memiliki nilai yang sangat berarti. Atlet yang tampil tidak hanya mengejar podium, tetapi juga mengumpulkan poin ranking dunia yang akan menentukan peluang lolos menuju berbagai kejuaraan elite internasional.

Status G2 memiliki arti strategis. Turnamen ini memberikan poin ranking dunia dengan bobot jauh lebih tinggi dibanding level G1 dan menjadi salah satu jalur penting menuju Kejuaraan Dunia serta Olimpiade. Para atlet yang datang ke Jakarta bukan atlet biasa: mereka adalah penghuni pelatnas, peraih medali internasional, dan pemburu poin ranking dunia yang sedang memperebutkan posisi unggulan di panggung global. Karena itulah, banyak negara menurunkan skuad terbaik mereka. Persaingan dipastikan berlangsung sengit sejak babak awal.

Sekretaris Jenderal PBTI Rafael Hotasi Siagian mengatakan seluruh persiapan telah memasuki tahap akhir. Mulai dari kedatangan Technical Delegate, Competition Supervisory Board, wasit internasional, hingga proses registrasi peserta telah disusun sesuai standar World Taekwondo.

“Kami memastikan seluruh aspek penyelenggaraan mengikuti standar internasional. Tidak hanya pertandingan, tetapi juga pelayanan kepada atlet, ofisial, dan delegasi dari berbagai negara menjadi prioritas kami agar Indonesia memberikan pengalaman terbaik sebagai tuan rumah.” Pungkasnya.

Menurut Rafael, nilai terbesar dari kejuaraan ini justru berada pada kesempatan yang diperoleh atlet Indonesia.

“Ajang ini menjadi kesempatan emas bagi atlet-atlet Indonesia untuk merasakan atmosfer kompetisi internasional tanpa harus keluar negeri. Mereka bisa berhadapan langsung dengan atlet-atlet terbaik dunia, mendapatkan pengalaman bertanding, meningkatkan kepercayaan diri, sekaligus mengukur sejauh mana hasil pembinaan yang selama ini dilakukan.” Ujarnya.

Selama penyelenggaraan, nomor Poomsae Recognized dan Freestyle akan dipertandingkan pada 1–2 Agustus, sementara nomor Kyorugi Senior Putra dan Putri berlangsung 3–5 Agustus 2026.

Indoor Tennis GBK dipilih karena memiliki fasilitas pertandingan berstandar internasional yang pernah digunakan pada Asian Games 2018. Arena dengan Field of Play berukuran 40 x 40 meter, tiga lapangan pertandingan, tribun berkapasitas hampir 4.000 penonton, ruang VIP, ruang pertandingan, hingga fasilitas pendukung lainnya telah dipersiapkan untuk menyambut para tamu dari berbagai belahan dunia.

Lebih dari sekadar berburu medali, 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 menjadi etalase bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara besar dalam menyelenggarakan olahraga kelas dunia.

Ketika pertandingan pertama resmi dimulai pada awal Agustus nanti, sorotan dunia akan tertuju ke atas matras Indoor Tennis GBK. Indonesia bukan hanya mempertaruhkan reputasinya sebagai tuan rumah kejuaraan taekwondo berkelas dunia, tetapi juga mengirimkan 31 atlet terbaik untuk membuktikan bahwa kualitas taekwondo Merah Putih mampu bersaing dengan para juara Olimpiade, juara dunia, dan atlet-atlet elite dari berbagai penjuru dunia.

Di atas matras itulah prestise, kehormatan, dan masa depan taekwondo Indonesia akan dipertaruhkan di hadapan dunia.

Pastikan Anda menjadi saksi sejarah ketika Jakarta menjadi pusat perhatian taekwondo dunia. Bersiaplah memenuhi tribun Indoor Tennis GBK, memberikan dukungan terbaik bagi perjuangan 31 atlet Merah Putih, dan menyaksikan secara langsung lahirnya pertarungan-pertarungan kelas dunia dalam salah satu turnamen taekwondo paling bergengsi di kalender internasional.

 

Daftar Atlet Taekwondo Indonesia

Kyorugi

Tim A Putra:

U-54 kg – Aziz Hidayat Tumakaka (Pelatnas)

U-58 kg – Ariqfallah Rasyid (Pelatnas)

U-63 kg – Bagus Aditya (Aceh)

U-80 kg – Arya Danu Susilo (Pelatnas)

U-68 kg – M. Bassam Raihan Ramadhan (Pelatnas)

U-74 kg – Ariq Alfatih (Jawa Tengah)

U-87 kg – Osanando Naufal Khairudin (Jawa Tengah)

O-87 kg – Ezar Fadihillah Desta Mahardika (Jawa Tengah)

Tim B Putra:

U-54 kg – Audrey Davin Fulyian Rachmad (Pelatnas)

U-58 kg – Moch Rizky Pratama Damo Polii (Jawa Barat)

U-63 kg – Bagus Aditya (Aceh)

U-68 kg – Rizqy Fadhila (Jawa Barat)

U-74 kg – Afif Febrianto (Jawa Barat)

U-80 kg – Mhd Raihan Fadhila (Pelatnas)

Tim A Putri:

U-46 kg – Rayinda Syah Alexandra (D.I. Yogyakarta)

U-49 kg – Queenita Keisha Azzahra (Jawa Barat)

U-57 kg – Silvana Lamanda (Gorontalo)

U-62 kg – Reininda Pireraningtyas (Jawa Tengah)

U-73 kg – Amelia Putri (Jawa Tengah)

O-73 kg – Dinda Lestari (Jawa Tengah)

Poomsae

Putra:

Muhammad Rizal (Pelatnas)

Andi Sultan Altaf Mirza (Pelatnas)

M. Daffa Wahyu (D.I. Yogyakarta)

Azka Hanayaka (Jawa Barat)

M. Nadim Fathurahman (Jawa Barat)

M. Syarif Hidayatullah (Jawa Barat)

M. Hafizh Fachrur Rozhy (Jawa Tengah)

Putri:

Erviko Andrea Prameswari H. (D.I. Yogyakarta)

Maheswari Enesia Irianto (Jawa Barat)

Jingga Joelanda Sukoco (Jawa Barat)

Angela Khansa Nathania (Jawa Tengah).

 

Indonesia dan Norwegia Sepakat Perkuat Kerja Sama Hijau

Penulis
Farid Ismullah
-
Menlu Sugiono (Pertama Kanan) pada pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide di Manila, Filipina pada Kamis, 23 Juli 2026. (Foto : Kemlu RI).

Manila (The Indonesian News) – Isu lingkungan, budidaya maritim, dan transisi energi menjadi fokus pembahasan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono pada pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, di sela-sela Pertemuan ke-59 ASEAN Foreign Minister’s Meeting, Post-Ministerial Conferences and Related Meetings (AMM-PMC) di Manila, Filipina pada Kamis, 23 Juli 2026.

Dikutip dari laman Kemlu RI, Minggu (26/72026), Di bidang ekonomi, kedua Menteri sepakat mendorong peningkatan kerja sama di sektor akuakultur, termasuk pengembangan teknologi dan praktik perikanan berkelanjutan.

Keduanya juga membahas penguatan kemitraan di bidang transisi energi, serta penguatan agenda kemandirian energi dan pupuk Indonesia. “Dalam hal ini, Indonesia terus mendorong kerja sama investasi, inovasi, dan juga pengembangan teknologi dengan Norwegia” ujar Menlu Sugiono.

Dalam kesempatan ini, Menlu Sugiono turut menyampaikan apresiasi atas kemitraan Indonesia–Norwegia di bidang kehutanan yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap upaya perlindungan hutan dan aksi iklim.

Kedua Menteri juga membahas peluang penguatan kerja sama melalui pemanfaatan satellite imagery license untuk mendukung pemantauan hutan, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan. Menlu Norwegia menegaskan pentingnya peran Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia dan mitra strategis dalam upaya global mengatasi perubahan iklim.

Kedua pihak turut menegaskan pentingnya memperkuat multilateralisme dan mendukung upaya reformasi sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. “Indonesia terus mendorong reformasi multilateral yang komprehensif untuk menjadikan PBB semakin responsif, efektif, dan mampu menjawab tantangan global” tutup Menlu Sugiono.

Kemenhaj Perkuat Tata Kelola ASN Berbasis Digital

Penulis
Redaksi
-
Foto : Dok. Kemenhaj

Bogor (The Indonesian News) – Kementerian Haji dan Umrah RI resmi meluncurkan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) sebagai langkah memperkuat tata kelola aparatur sipil negara (ASN) berbasis digital. Peluncuran dilakukan dalam rangkaian Entry Program ASN Hasil Seleksi Mutasi ASN Karier Tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat, Pada Senin (20/7/2026).

Peluncuran SIMPEG menjadi bagian dari komitmen Kementerian Haji dan Umrah dalam mempercepat transformasi digital sekaligus memperkuat tata kelola ASN yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Melalui sistem yang terintegrasi, pengelolaan data kepegawaian diharapkan semakin transparan, akurat, dan menjadi landasan pengambilan kebijakan berbasis sistem merit.

Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah RI, Teguh Dwi Nugroho, mengatakan bahwa sebagai kementerian yang baru dibentuk, Kemenhaj memerlukan sistem pengelolaan ASN yang mampu menghadirkan data kepegawaian secara akurat, terintegrasi, dan mutakhir.

“Sebagai kementerian baru, Kementerian Haji dan Umrah membutuhkan tata kelola manajemen ASN yang modern, terintegrasi, dan berbasis data. Karena itu, Sistem Informasi Kepegawaian hadir sebagai bagian dari transformasi digital dalam pengelolaan manajemen kepegawaian,” ujar Teguh.

Ia menjelaskan, SIMPEG dirancang untuk menyediakan data kepegawaian yang akurat dan terintegrasi sekaligus mendukung pengelolaan karier, pengembangan kompetensi, manajemen talenta, serta penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah.

Menurutnya, keberhasilan implementasi SIMPEG adalah tentang komitmen seluruh ASN dalam menjaga kualitas data kepegawaian agar tetap benar, lengkap, dan mutakhir. Data yang akurat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan kepegawaian yang objektif, tepat sasaran, dan mampu mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional serta berintegritas.

Teguh berharap kehadiran SIMPEG dapat menjadi fondasi penguatan tata kelola ASN sekaligus mempercepat transformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah.

“Semoga sistem ini dapat memperkuat tata kelola manajemen ASN dan mendukung terwujudnya Kementerian Haji dan Umrah yang profesional, modern, adaptif, dan berintegritas,” tutup Teguh.

Peluncuran SIMPEG dihadiri jajaran pimpinan Kemenhaj dan perwakilan Dinas Pembinaan Mental (Disbintal) TNI Angkatan Darat.

BNPB bangun 728 Huntap di Gayo Lues

Penulis
Farid Ismullah
-
Foto Ilustrasi Pembangunan Huntap di Aceh Utara

Gayo Lues (The Indonesian News) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membangun sebanyak 728 unit Hunian tetap (huntap) dalam program relokasi mandiri di sejumlah desa dalam wilayah kabupaten Gayo Lues.

Sebanyak 18 desa di Kabupaten Gayo Lues ditetapkan sebagai lokasi Program relokasi Mandiri bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi. Program tersebut akan didanai melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Dikuti dari Siaran Pers Pemkab Gayo Lues, Minggu (26/7/2026), Program Relokasi Mandiri ini diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana yang memenuhi persyaratan, dengan pembangunan hunian berada di atas lahan milik korban bencana atau lahan sendiri maupun lahan hibah, sesuai ketentuan dan hasil verifikasi pemerintah.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gayo Lues, Muhaimini, bahwa pembangunan sebanyak 728 unit Hunian Tetap Mandiri dilaksanakan secara bertahap. Pada Tahap I dibangun sebanyak 83 unit, sedangkan Tahap II direncanakan sebanyak 645 unit.

“Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues bersama BNPB berharap proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat, sehingga masyarakat terdampak dapat kembali menempati hunian yang aman, layak, dan memiliki kepastian hukum,” katanya.

Adapun sebanyak 18 desa yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Huntap dalam daftar Program Relokasi Mandiri, yakni  desa Badak, desa Kutalintang, desa Leme, desa Durin Siku, desa Kendawi, desa Pinang Rugub , desa Padang Pasir, desa Rikit Gaib, Tungel, desa Tungel Baru, desa Penomon Jaya, desa Sepang, desa Badak Uken, desa Penggalangan, Desa Ise-Ise, desa Suri Musara, desa Kenyaran dan desa Rempelam.

Selain dibangun BNPB sebanyak 728 unit Huntap di  18 desa, Hunian Tetap (HUNTAP)  juga akan dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di 15 desa pada tahun anggaran 2026 dan 2027 di kabupaten Gayo Lues.

Pastikan Zero Halinar, Kakanwil Ditjenpas Aceh Sambangi Lapas Banda Aceh

Penulis
Mak Lantiak
-
Petugas Lapas Banda Aceh melakukan sidak ke kamar hunian narapidana, Minggu (26/7/2026) malam. Foto Humas Lapas Banda Aceh

Banda Aceh (The Indonesian News) – Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Aceh Ramdani Boy menyambangi Lapas Kelas IIA Banda Aceh melakukan inspeksi mendadak guna memastikan lembaga pemasyarakatan tersebut zero halinar, Minggu (26/7/2026) malam.

Inspeksi diikuti Kabid Patnal Edy Mulyono serta didampingi Kepala Lapas Banda Aceh Akhmad Heru Setiawan, pejabat Struktural, serta seluruh satuan pengamanan yang bertugas Kegiatan tersebut menindaklanjuti dari surat edaran tentang pengawasan internal pelaksanaan penggeledahan blok hunian serta gangguan keamanan dan ketertiban. Serta memastikan situasi Lapas Kelas IIA Banda Aceh terbebas dari peredaran barang-barang terlarang seperti handphone dan narkoba.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Aceh Ramdani Boy dalam arahannya menyampaikan seluruh proses kegiatan dimulai dari penggeledahan badan hingga penyisiran blok hunian dilakukan secara humanis dan profesional, pastikan tiap-tiap sudut tidak ada tang terlewatkan.

“Kepada tim satuan pengamanan yang akan melakukan penggeledahan blok hunian, saya berharap agar di lakukan secara profesional dan humanis, perhatikan setiap sudutnya termasuk area kamar mandi blok hunian, pastikan prasaran bangunan tersebut dalam keadaan utuh,” ungkapnya.

Kemudian, seluruh anggota tim mulai bergerak ke blok hunian, dan yang menjadi fokus pada penggeledahan kali ini adalah kamar Blok A, tepatnya kamar Nomor 7 dan Nomor 8.

Setelah itu, para warga Binaan mulai dilakukan penggeledahan badan secara satu persatu, hal tersebut di lakukan guna memastikan tidak adanya barang terlarang yang disembunyikan.

Kemudian, tim mulai melakukan penggeledahan blok hunian, menyisir di setiap sudut-sudut ruang, ventilasi, lemari baju, serta area kamar mandi blok hunian.

Di samping itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Aceh Ramdani Boy didampingi Kepala Lapas Akhmad Heru Setiawan meninjau sarana telekomunikasi yang ada.Serta memastikan sarana tersebut dalam keadaan baik dan dapat gunakan.

Setelah itu, satu persatu para WBP di masukkan kembali ke dalam kamar dan di hitung secara perlahan oleh petugas, sesuai data yang telah di tentukan.

Berdasarkan hasil penggeledahan yang telah dilakukan, tidak terdapatnya barang yang terlarang seperti handphone dan narkoba.

Namun, petugas mengamankan barang yang terlarang di dalam lapas di antaranya satu kaca cermin, lima botol kaca parfum, kabel listrik, lima sendok, satu centong, satu pisau, satu piring, satu korek api, dan satu gunting.

Seluruh kegiatan berjalan dengan aman dan lancar, serta seluruh hasil segera di amankan dan di data ke dalam laporan kegiatan penggeledahan blok hunian.

Melalui kegiatan tersebut, menegaskan komitmen Lapas Kelas IIA Banda Aceh zero terhadap peredaran barang terlarang serta menunjukkan Pemasyarakatan yang transparan dan berintegritas.

Perkuat Layanan Hukum di Daerah, Presiden Prabowo Bentuk 7 Kejaksaan Negeri Baru

Penulis
Farid Ismullah
-
Presiden Prabowo Subianto. (Foto : Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto membentuk tujuh Kejaksaan Negeri (Kejari) baru melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2026. Pembentukan ini dilakukan untuk memperkuat pelayanan hukum sekaligus mendekatkan akses penegakan hukum kepada masyarakat di sejumlah daerah.

Perpres Nomor 40 Tahun 2026 tersebut mengatur pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat.

Dikutip dari laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara pada Minggu (26/7/2026), salinan Perpres Nomor 40 Tahun 2026 tersebut ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026. Kemudian, salinan Perpres ini diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan disahkan Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara Lydia Silvanna Djaman.

“Bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang hukum dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di daerah hukum Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Serang, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Pesisir Barat, perlu dibentuk Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat,” demikian bunyi pertimbangan Perpres tersebut.

Sementara itu, dalam Perpres tersebut juga ditetapkan lokasi kedudukan masing-masing Kejaksaan Negeri. Dalam Pasal 1 diatur bahwa tujuh Kejaksaan Negeri masing-masing berkedudukan di ibu kota wilayahnya, yakni:

  1. Kejaksaan Negeri Pangandaran berkedudukan di Parigi.
  2. Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang berkedudukan di Ciruas.
  3. Kejaksaan Negeri Tana Tidung berkedudukan di Tideng Pale.
  4. Kejaksaan Negeri Kubu Raya berkedudukan di Sungai Raya.
  5. Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota berkedudukan di Harau.
  6. Kejaksaan Negeri Raja Ampat berkedudukan di Waisai.
  7. Kejaksaan Negeri Pesisir Barat berkedudukan di Krui.

Selanjutnya, Pasal 3 mengatur bahwa operasional ketujuh Kejari tersebut akan ditetapkan lebih lanjut oleh Jaksa Agung. “Tugas, fungsi, wewenang, susunan organisasi, dan tata kerja serta pengoperasian Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara,” bunyi Pasal 3.

Adapun mengenai pembiayaan, Pasal 5 menegaskan bahwa seluruh kebutuhan anggaran berasal dari Kejaksaan RI.

“Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat bersumber dari anggaran Kejaksaan Republik Indonesia,” demikian bunyi Pasal 5.

1...868788...110Halaman 87 dari 110
Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

© PT Alca Media Indonesia