Beranda blog Halaman 88

Pesan Menko Polkam untuk Taruna Akmil: Jaga Kekompakan, Tingkatkan Kompetensi dan Dekatlah dengan Anak Buah

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago. (Foto : Humas Kemenko Polkam RI).

Magelang (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polkam RI), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, mengunjungi Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jumat (5/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Menko Polkam memberikan pembekalan dan motivasi kepada para taruna dan taruni sebagai calon pemimpin TNI di masa depan.

Dalam arahannya, Menko Polkam mengingatkan para taruna untuk selalu menjaga kekompakan, membangun kedekatan dengan masyarakat, serta meneladani prestasi para pendahulu.

Beberapa tokoh bangsa yang merupakan alumni Akademi Militer yang bisa dijadikan teladan antara lain Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn.) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden RI, Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto. Djamari Chaniago menyebut bahwa kedua sosok tersebut memiliki kesamaan esensial, yakni tidak pernah berhenti mempelajari hal baru, terutama melalui kecintaan mereka terhadap membaca.

“Perlu diingat oleh kalian, tiga orang Presiden RI berasal dari tentara, dan dua di antaranya lahir dari tempat ini (Akmil): Presiden SBY dan Presiden Prabowo. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu sangat senang membaca,” ujar Djamari Chaniago.

Menko Polkam kemudian berbagi kisah inspiratif saat dirinya berada dalam satu medan operasi bersama SBY muda. Di tengah situasi operasi yang dinamis, SBY ternyata tetap membawa buku di dalam ranselnya.

“Bahkan di tengah operasi tersebut, beliau sering mendapatkan pasokan buku dari garis belakang yang dikirimkan oleh sang istri,” kenang Djamari.

Begitu pula dengan Presiden Prabowo Subianto. Menko Polkam menyebut, Presiden Prabowo memiliki kecintaan dan komitmen yang luar biasa terhadap literasi dan pengetahuan.

“Di kediaman Presiden ada perpustakaan besar yang kira-kira mencapai satu setengah lantai. Sekitar 80% buku di sana membahas berbagai macam pertempuran di seluruh dunia, sekitar 15% tentang ekonomi, dan sisanya mencakup ilmu-ilmu yang lain,” tuturnya.

Menko Polkam menegaskan bahwa kegemaran untuk terus belajar erat kaitannya dengan peningkatan kualitas seorang perwira. Seiring dengan bertambahnya pangkat di pundak, maka kualitas diri dan wawasan juga harus terus ditingkatkan.

“Tanda pangkat itu adalah tanda kualitas. Jadi, ketika kamu berpangkat kapten, kualitasmu sebagai prajurit harus lebih tinggi dari seorang letnan. Saya pesan betul kepada kalian, bertugaslah dengan baik dan selalu menjadi contoh keteladanan,” tegas Menko Polkam.

Selain kualitas individu, Menko Polkam berpesan agar para taruna terus menjaga soliditas sesama. Terutama setelah dilantik menjadi perwira nanti.

“Saat kalian masuk menjadi taruna, mungkin kalian berbeda-beda. Namun setelah ada di sini, kalian adalah satu kesatuan. Ingat, TNI kuat karena kekompakan dan kebersamaan,” kata Menko Djamari.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga sinergitas dengan institusi lain, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Menurut Djamari, TNI dan Polri merupakan pilar utama bangsa.

“Berdiri tegaknya negara ini tidak lepas dari topangan TNI dan Polri. Saat tulang punggung ini tidak lagi kokoh menopang, maka saat itulah negara kita berada dalam kesulitan. Sadari hal itu oleh kalian,” jelasnya.

Di hadapan para taruna, Menko Polkam juga menyelipkan sebuah kelakar militer yang sarat makna. Ia menyebut seorang perwira harus gagah perkasa di medan pertempuran, harus bijak dan disiplin di medan latihan, harus tekun dan ulet di meja belajar, serta harus pandai menyanyi sebagai sarana komunikasi dengan bawahan dan masyarakat.

“Agak janggal ya, mengapa harus pandai menyanyi? Namun intinya, dengan bisa menyanyi, kalian bisa dekat dengan prajuritmu. Dengan bisa menyanyi, kalian bisa dekat dan berkomunikasi bersama dengan rakyat. Artinya, pendekatan kepada masyarakat sangat menentukan peran kita sebagai tulang punggung bangsa,” tambahnya.

Menutup arahannya, Menko Djamari menekankan bahwa seorang perwira TNI harus memiliki ikatan emosional yang kuat dengan prajurit yang dipimpinnya dan selalu memperjuangkan kesejahteraannya.

“Jaga kedekatan dengan prajuritmu, anggotamu. Di saat kita dalam operasi dan berhadapan dengan pertempuran, di saat kamu terluka, bahkan di saat kamu gugur di situ, ingat, yang mengangkat mayatmu, yang pertama kali membalut lukamu, adalah anggotamu,” kata Djamari.

Sementara itu, Gubernur Akademi Militer, Mayjen TNI Rano Tilaar, meyakini bahwa kehadiran dan pembekalan dari Menko Polkam memberikan manfaat yang sangat besar bagi para taruna maupun seluruh civitas akademika Akmil. Pengalaman, pandangan, serta nasihat yang dibagikan dinilai menjadi pedoman berharga bagi lembaga.

“Terima kasih kepada Bapak Menko Polkam yang di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan diri untuk mengunjungi Akmil. Tentu ini menjadi sarana yang luar biasa untuk menambah wawasan bagi para taruna maupun civitas akademika di sini,” tutur Rano Tilaar.

Kementerian ESDM Revisi Aturan Migas Nonkonvensional untuk Kurangi Impor Energi, Target Selesai Juni 2026

Foto (Ist)
Jakarta (The Indonesian News) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penyelesaian revisi aturan minyak dan gas bumi nonkonvensional (MNK) pada akhir Juni 2026. Langkah tersebut diambil sebagai upaya nyata mendongkrak produksi migas nasional sekaligus menekan ketergantungan impor energi.

Target Penyelesaian dan Alasan Revisi

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan, percepatan kerangka regulasi tersebut merupakan respons cepat pemerintah terhadap dinamika ekonomi global. Peningkatan produksi dalam negeri akan menjadi tameng utama ketahanan energi nasional dari dampak ketidakpastian mata uang asing.

“SKK Migas meminta jika bisa akhir Juni 2026 sudah bisa diselesaikan kerangka regulasinya dan diimplementasikan pada awal Juli. Jika produksi dalam negeri meningkat, kita akan mengurangi impor dan tidak terpengaruh fluktuasi mata uang,” ujar Yuliot melalui keterangan resmi pada hari yang sama.

Optimalkan Peran BUMN

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, revisi regulasi difokuskan untuk mengoptimalkan peran badan usaha milik negara (BUMN). Pemerintah sebenarnya telah memiliki Keputusan Menteri (Kepmen) yang mengatur MNK, namun diperlukan penyesuaian regulasi yang lebih kuat.

“Tapi ada beberapa hal yang perlu kami revisi untuk memperkuat dukungan kami ke Pertamina,” ujar Laode.

Kondisi Defisit Energi Nasional

Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN), urgensi pembenahan sektor migas kian mendesak karena konsumsi minyak nasional saat ini mencapai sekitar 1,52 juta barel per hari. Angka tersebut berbanding terbalik dengan produksi domestik yang masih tertahan di kisaran 610 ribu barel per hari, sehingga memicu defisit yang harus ditutupi melalui impor.

Kondisi serupa terjadi pada sektor gas, di mana Indonesia diproyeksikan membutuhkan LPG hingga 10 juta ton pada tahun 2026, dengan 7,8 juta ton di antaranya dipenuhi dari jalur impor.

Tekanan terhadap sektor energi kian terasa seiring pergerakan nilai tukar rupiah yang melemah 17 poin atau 0,09 persen ke posisi Rp18.066 per dolar AS pada Jumat pagi, dibandingkan posisi penutupan sebelumnya di level Rp18.049 per dolar AS.

Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh Turunkan Tim Telusuri WN China di Aceh Selatan

Petugas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh (Foto : Dok. Kanim Imigrasi Meulaboh).

Aceh Barat (The Indonesian News) – Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh menindaklanjuti informasi yang diperoleh dari Polres Aceh Selatan terkait keberadaan 6 (enam) warga negara asing (WNA) asal Tiongkok di Desa Lawe Melang, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, pada Jumat, 5 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, keenam WNA diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait keberadaannya di wilayah tersebut.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh, Nicky Avry Muchelly, mengatakan pihaknya melakukan koordinasi serta pemeriksaan data yang bersangkutan pada sistem keimigrasian.

“Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa keenam WNA tersebut merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan Indeks C2 yang masih berlaku. Sebelumnya, pihak perusahaan. telah menyampaikan informasi kepada Kantor Imigrasi Meulaboh mengenai rencana kedatangan sejumlah warga negara asing ke Aceh Selatan untuk melakukan peninjauan lapangan sebagai bagian dari studi kelayakan dan penjajakan investasi,”, Nicky Avry Muchelly dalam siaran pers yang diterima Theindonesiannews.com, Sabtu, 6 Juli 2026.

Nicky menambahkan, Sebagai tindak lanjut, Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Meulaboh langsung bergerak menuju lokasi di Kabupaten Aceh Selatan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Langkah berikutnya masih menunggu hasil informasi terkini dari tim yang berada di lapangan.

“Tindak lanjut yang dilakukan ini juga mencerminkan hasil koordinasi dan sinergitas yang baik antarinstansi anggota Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Melalui penguatan koordinasi Timpora di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh, setiap informasi terkait keberadaan dan kegiatan warga negara asing dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terkoordinasi guna mendukung efektivitas pengawasan orang asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” Terangnya.

Nicky menyatakan, Pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Meulaboh sesuai ketentuan yang berlaku.

“Setiap informasi yang kami terima akan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait. Kami berkomitmen memastikan seluruh kegiatan warga negara asing di wilayah kerja kami berjalan sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku,” ujar Nicky.

Indonesia–Jepang Kerja Sama Konservasi Satwa Liar

Komodo. (Foto : Dok.Kemlu RI)

Tokyo (The Indonesian News) – Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo menyambut baik penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Business-to-Business antara Perusahaan Umum Daerah Kebun Binatang Surabaya (KBS) dan iZoo, Shizuoka, Jepang, dalam kerangka Animal Breeding Loan Programme and Collaboration for the Protection and Conservation of Wild Animals.

MoU tersebut ditandatangani pada 29 April 2026 di Kebun Binatang Surabaya oleh Perumda KBS, yang diwakili oleh Moch. Nahroni selaku Direktur Keuangan dan SDM serta Nurika Widyasanti selaku Direktur Operasional dan Umum, bersama iZoo yang diwakili oleh Tsuyoshi Shirawa selaku Direktur iZoo, Jepang. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Direktur Konservasi Spesies dan Genetik, Kementerian Kehutanan RI, Ahmad Munawir, serta Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

Kerja sama Business-to-Business ini merupakan tindak lanjut dari MoU Government-to Government mengenai kerja sama perlindungan dan konservasi satwa liar, dengan fokus pada program breeding loan Komodo (Varanus komodoensis). MoU tersebut ditandatangani oleh Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, dan Gubernur Prefektur Shizuoka, Yasutomo Suzuki, pada 28 Maret 2026 di Shizuoka, Jepang.

Atase Kehutanan KBRI Tokyo, Ima Yudin Rayaningtyas mengatakan, melalui kerja sama ini Indonesia melalui KBS akan meminjamkan sepasang Komodo kepada iZoo Jepang untuk mendukung program pengembangbiakan dan konservasi eks-situ. Sementara itu, iZoo Jepang akan menyediakan sejumlah satwa untuk dikelola oleh KBS, yaitu Aldabra Giant Tortoise, Japanese Macaque, Jerapah dan Panda Merah.

“KBRI Tokyo menilai kerja sama ini sebagai wujud konkret diplomasi hijau Indonesia–Jepang, sekaligus tindak lanjut nyata dari komitmen kedua pihak dalam memperkuat perlindungan dan konservasi satwa liar. Sebagai satwa flagship Indonesia, Komodo memiliki nilai ekologis dan simbolik yang penting, serta menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran publik internasional terhadap kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia,” ujar Ima Yudin Rayaningtyas.

Dalam proses implementasinya, berbagai tahapan teknis terus menunjukkan perkembangan positif. Proses perizinan peminjaman Komodo dari Indonesia ke Jepang saat ini terus berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Di sisi lain, sertifikat CITES untuk pengiriman empat ekor Aldabra Giant Tortoise dari Jepang ke Kebun Binatang Surabaya telah diterbitkan oleh otoritas Jepang pada 19 Mei 2026. Dengan demikian, pengiriman Aldabra Giant Tortoise memasuki tahap pengaturan teknis lebih lanjut, dengan tetap memperhatikan ketentuan karantina, kesehatan, transportasi, dan kesejahteraan satwa.

Saat ini, KBRI Tokyo terus berkoordinasi intensif dengan pihak terkait di Indonesia dan Jepang yang kini memasuki tahapan implementasi kerja sama, termasuk aspek perizinan, kesehatan dan kesejahteraan satwa, serta transportasi. KBRI Tokyo berharap kerja sama ini dapat berjalan secara hati-hati, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku, serta memberikan manfaat nyata bagi konservasi keanekaragaman hayati Indonesia dan penguatan persahabatan Indonesia–Jepang.

Sumber: Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo

Dari Busan menuju Rusia, KRI Bima Suci Lanjutkan Misi Diplomasi dan Latihan Taruna KJK 2026

Foto : Dok.Dispenal

Jakarta (The Indonesian News) – KRI Bima Suci resmi bertolak dari Busan Naval Base, Korea Selatan, menuju Vladivostok, Rusia, pada Sabtu (6/6/2026), setelah melaksanakan kunjungan selama empat hari dalam rangka misi pelayaran muhibah diplomasi dan latihan praktik Kartika Jala Krida (KJK) 2026.

Keberangkatan kapal latih tiang tinggi kebanggaan TNI Angkatan Laut tersebut menandai dimulainya etape ketujuh pelayaran KJK 2026 yang kali ini diikuti oleh 77 Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-73 dari Korps Teknik, Elektro, dan Suplai.

Pelepasan KRI Bima Suci dipimpin oleh Komandan KRI Bima Suci Letkol Laut (P) Sugeng Hariyanto, dan turut dihadiri Asisten Atase Pertahanan Republik Indonesia di Korea Selatan Mayor Marinir Fachrul.

Sebelumnya, pada 5 Juni 2026 telah dilaksanakan rotasi personel taruna.Taruna Korps Pelaut yang telah menyelesaikan etape pelayaran sebelumnya kembali ke Akademi Angkatan Laut di Surabaya. Selanjutnya, estafet pelaksanaan latihan dilanjutkan oleh Taruna Korps Teknik, Elektro, dan Suplai yang akan menjalani pelayaran praktik sekaligus mengemban misi diplomasi maritim Indonesia.

Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal) dalam siaran resminya, Sabtu (6/6/2026) menjelaskan dalam pelayaran menuju Rusia, para taruna tidak hanya mengasah kemampuan profesional sesuai bidang korps masing-masing, tetapi juga berperan sebagai duta bangsa yang membawa nama baik Indonesia, TNI, dan TNI Angkatan Laut di forum internasional.

Melalui berbagai kegiatan diplomasi, budaya, dan interaksi dengan masyarakat internasional, KRI Bima Suci terus memperkuat hubungan persahabatan antarnegara serta memperkenalkan jati diri bangsa Indonesia kepada dunia.

KRI Bima Suci dijadwalkan tiba di Vladivostok, Rusia, pada 10 Juni 2026 dan akan melaksanakan rangkaian kegiatan diplomasi maritim selama empat hari sebelum melanjutkan pelayaran ke etape berikutnya dalam Satlat Kartika Jala Krida 2026.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Muhammad Ali menyampaikan bahwa partisipasi TNI AL dalam pelayaran muhibah diplomasi merupakan implementasi dari cita-cita bangsa Indonesia dalam membangun persahabatan antar negara serta memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia internasional.

Pastikan kelancaran arus logistik nasional, Menkeu Purbaya Tinjau Pelayanan Kepabeanan di Tanjung Priok

Kunjungan Menkeu Purbaya ke Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).(Foto : Dok. Kementerian Keuangan)

Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meninjau langsung Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta, pada Sabtu (6/6). Kunjungan ini dilakukan guna memastikan kelancaran arus logistik nasional dan mengoptimalkan pelayanan kepabeanan di tengah melonjaknya volume impor. Langkah percepatan diambil menyusul laporan mengenai penumpukan dokumen dan kontainer yang belum terselesaikan di pelabuhan tersebut.

“Saya mendapatkan informasi beberapa hari yang lalu bahwa terjadi penumpukan di Tanjung Priok. Jumlah surat atau dokumen yang harus diproses sempat mencapai sekitar 3.000 kontainer. Kondisi ini menyebabkan dwelling time meningkat dan mulai menimbulkan gangguan terhadap pasokan bahan baku bagi pelaku usaha,” ujar Menkeu.

Meskipun perbaikan yang dilakukan instansi terkait telah menurunkan jumlah dokumen yang tertunda dari 3.000 menjadi 2.500, pemerintah menilai langkah tambahan tetap diperlukan. Menkeu meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menambah personel lapangan serta memperpanjang jam operasional menjadi 24 jam dengan sistem shift demi menormalkan kembali antrean. “Saya minta ditambah personelnya. Mereka harus bekerja 24 jam dengan dua shift atau lebih sampai jumlah antrean turun kembali ke level normal, sekitar 500,” tegasnya.

Selain kapasitas pelayanan, Menkeu menemukan masalah lain berupa kontainer yang belum dikeluarkan oleh importir meski proses kepabeanannya telah selesai. Akibatnya, barang menumpuk berbulan-bulan dan mengurangi kapasitas penyimpanan pelabuhan. Sejumlah importir diduga sengaja membiarkan barang di pelabuhan karena biayanya lebih murah dibandingkan menyewa gudang di luar.

Kementerian Keuangan kini tengah mengkaji penyempurnaan regulasi untuk memberikan disinsentif bagi importir tersebut. Skema pengaturan yang adil dan wajar sedang disiapkan oleh Dirjen Bea dan Cukai bersama Sekretariat Jenderal Kemenkeu.

“Kami akan melihat berapa lama dwelling time yang wajar. Jika sudah melewati batas yang tidak wajar, baru akan ada langkah penegakan, termasuk kemungkinan pengenaan denda yang lebih besar,” ujarnya.

Menkeu menegaskan kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pelabuhan sebagai simpul logistik nasional, bukan membebani dunia usaha. Peningkatan impor akibat aktivitas ekonomi domestik harus diimbangi kelancaran logistik agar tidak menimbulkan hambatan baru.

“Ketika ekonomi domestik meningkat dan impor bertambah, jangan sampai pelabuhan menjadi bottleneck. Kita ingin memastikan sistem logistik tetap terkendali dan seluruh proses kembali ke level normal,” kata Menkeu.

Kemenkeu berkomitmen terus memantau situasi di Tanjung Priok dan siap melakukan redistribusi SDM dari kantor lain jika diperlukan demi menurunkan dwelling time serta menjaga kelancaran pasokan bahan baku industri nasional.

Wapang TNI Tinjau Yonif TP 842/Badak Sakti, Dukung Pertahanan dan Ekonomi Daerah

Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R (Pertama Kiri). (Foto : Puspen TNI).

Jakarta (The Indonesian News) – Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R didampingi Wakasad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa dan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih meninjau pembangunan Yonif TP 842/Badak Sakti di Kabupaten Pandeglang, Banten, Pada Jumat (5/6/2026).

Dalam Siaran Pers Puspen TNI, Sabtu, 6/6/2026, rombongan juga meninjau pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal, serta pelaksanaan Karya Bakti TNI berupa pembangunan jalan beton guna meningkatkan konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat.

“Kegiatan kunjungan ini mencerminkan komitmen TNI untuk membantu pemerintah daerah dalam mengintegrasikan penguatan pertahanan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung percepatan pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” Demikian Puspen TNI.

Wamenhut Rohmat Marzuki: Saatnya Perhutanan Sosial Naik Kelas Menjadi Penggerak Ekonomi Desa Hutan

Wamenhut Rohmat Marzuki (Tengah). (Foto : Dok.Kemenhut).

Madiun (The Indonesian News) – Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki, menegaskan bahwa tantangan perhutanan sosial saat ini bukan lagi sekadar memperluas akses kelola kawasan hutan, melainkan meningkatkan kualitas pengelolaan agar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa hutan sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Hal tersebut disampaikan Wamenhut saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Perhimpunan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Indonesia (PLMDHI) Jawa Madura Banten Tahun 2026 di Madiun, Jawa Timur, pada Sabtu, 5 Juni 2026.

Menurut Rohmat, Pulau Jawa menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya hutan. Di tengah tingginya jumlah penduduk, luas tutupan hutan di seluruh provinsi di Pulau Jawa telah berada di bawah 30 persen dari luas wilayah daratan. Karena itu, keberadaan hutan-hutan yang tersisa di Jawa memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, terutama sebagai penyangga tata air dan lingkungan hidup.

“Terima kasih kepada seluruh LMDH yang sejak lama ikut menjaga dan melestarikan hutan di Pulau Jawa. Hutan yang tersisa di Jawa hari ini menjadi sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat,” ujar Rohmat.

Wamenhut menjelaskan bahwa hingga Mei 2026 Kementerian Kehutanan telah memberikan akses perhutanan sosial seluas 8,34 juta hektare kepada masyarakat melalui berbagai skema perhutanan sosial yang melibatkan lebih dari 1,43 juta kepala keluarga dan didukung oleh lebih dari 16 ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Namun demikian, menurutnya keberhasilan perhutanan sosial ke depan tidak lagi diukur dari bertambahnya luasan izin semata.

“Tantangan kita sekarang bukan lagi sekadar menambah luasan perhutanan sosial. Yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas pengelolaannya, mengoptimalkan lahan melalui agroforestri, memperkuat kelembagaan kelompok, memperluas akses pasar, dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar,” tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Kehutanan terus mendorong pengembangan agroforestri melalui Program Fasilitasi Agroforestri Pangan dan Energi (FAPE). Program ini memberikan dukungan bibit dan pendampingan kepada kelompok tani hutan untuk mengembangkan komoditas kehutanan dan pertanian secara terpadu.

Menurut Rohmat, agroforestri merupakan solusi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan fungsi ekologis kawasan hutan.

“Kita ingin masyarakat memperoleh penghasilan yang lebih baik, tetapi hutan juga tetap terjaga. Karena itu agroforestri harus menjadi fondasi pengelolaan perhutanan sosial ke depan,” katanya.

Wamenhut juga menyoroti peluang besar yang dapat dimanfaatkan kelompok perhutanan sosial dan LMDH melalui berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti swasembada pangan, swasembada energi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih.

Menurutnya, produk-produk agroforestri dan hasil usaha masyarakat desa hutan memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari rantai pasok program-program tersebut.

“Saya membayangkan hasil agroforestri dari kawasan perhutanan sosial dapat menyuplai kebutuhan dapur Makan Bergizi Gratis. Produk-produk masyarakat desa hutan juga dapat dipasarkan melalui Koperasi Desa Merah Putih sehingga manfaat ekonominya semakin luas dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Rohmat mengungkapkan bahwa Kementerian Kehutanan bersama Kementerian Pertanian tengah memperkuat sinergi pemanfaatan lahan perhutanan sosial guna mendukung program swasembada pangan nasional tanpa harus membuka kawasan hutan.

“Yang kita dorong bukan pelepasan kawasan hutan, tetapi optimalisasi lahan yang sudah memiliki akses kelola melalui perhutanan sosial sehingga dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus tetap menjaga fungsi hutan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenhut juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat perhutanan sosial sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Karena itu, pemerintah terus memastikan agar akses perhutanan sosial semakin berpihak kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Terkait perkembangan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), Rohmat menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan dan Perum Perhutani saat ini terus melakukan pembahasan secara intensif guna menghasilkan kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.

“Kami ingin memastikan proses penyelesaian KHDPK berjalan dengan baik, meminimalkan berbagai persoalan di lapangan, dan menjadi fondasi baru bagi pengelolaan hutan di Pulau Jawa yang lebih produktif, lebih adil, dan lebih menyejahterakan masyarakat,” katanya.

Rohmat juga mengajak seluruh LMDH, Perhutani, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan para pendamping masyarakat untuk membangun kolaborasi berbasis hasil.

Menurutnya, keberhasilan pendampingan harus diukur dari meningkatnya kapasitas kelompok, berkembangnya usaha masyarakat, bertambahnya akses pasar, hingga lahirnya kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial yang mampu bersaing dan mandiri.

“Kita harus bergotong royong. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan perhutanan sosial hanya bisa dicapai melalui kolaborasi seluruh pihak agar hutan tetap lestari dan masyarakat desa hutan semakin sejahtera,” pungkasnya.

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 6 Juni 2026

BPBD bersama seluruh unsur terkait terus berupaya memadamkan kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya pada Jumat (29/5) lalu. Foto: BPBD Kabupaten Nagan Raya

Jakarta ( The Indonesian News) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum perkembangan situasi dan penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia pada periode Jumat (5/6) pukul 07.00 WIB hingga Sabtu (06/06) pukul 07.00 WIB. Berdasarkan data yang dihimpun, kejadian hidrometeorologi basah masih terjadi di sejumlah daerah, sementara kebakaran hutan dan lahan tetap menjadi perhatian di beberapa wilayah yang mulai memasuki musim kemarau.

Dalam siaran Pers Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, Kejadian baru pertama terjadi di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pada Jumat (5/6). Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di beberapa wilayah dan berdampak pada 2.183 kepala keluarga atau 6.860 jiwa, serta mengakibatkan 1.992 unit rumah terdampak.

“Wilayah terdampak meliputi Kelurahan Kwala Bekala di Kecamatan Medan Johor; Kelurahan Beringin di Kecamatan Medan Selayang; Kelurahan Aur dan Sei Mati di Kecamatan Medan Maimun; serta Kelurahan Besar di Kecamatan Labuhan. BPBD Kota Medan bersama unsur terkait melakukan asesmen, pemantauan kondisi lapangan dan penanganan darurat bagi masyarakat terdampak. Hingga laporan ini disusun, banjir dilaporkan telah berangsur surut dan warga mulai melakukan pembersihan lingkungan,” Kata Abdul Muhari, Sabtu, 6 Juni 2026.

Dampak rumah warga yang rusak akibat cuaca ekstrem yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai, Jumat (5/6). Foto: BPBD Kabupaten Serdang Bedagai

Masih di Provinsi Sumatera Utara, cuaca ekstrem juga terjadi di Kota Medan pada Jumat (5/6). Kejadian yang melanda Kecamatan Medan Denai tersebut berdampak pada 13 kepala keluarga atau 47 jiwa dan menyebabkan 13 unit rumah terdampak.

Wilayah terdampak meliputi Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Binjai, Harjosari II, dan Medan Tenggara di Kecamatan Medan Denai. BPBD Kota Medan bersama masyarakat dan unsur terkait terus melakukan penanganan serta pendataan di lokasi kejadian. Hingga laporan ini disusun, upaya penanganan masih berlangsung.

Peristiwa bencana berikutnya terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, pada Jumat (5/6). Cuaca ekstrem yang ditandai dengan hujan deras disertai petir dan angin kencang mengakibatkan 20 unit rumah mengalami rusak berat serta 20 kepala keluarga terdampak.

Lokasi kejadian meliputi Desa Sei Sijenggi, Melati II, Pematang Sijonam, Jambur Pulau, Cinta Air, Lubuk Cemara, Kelurahan Tualang dan Kota Galuh di Kecamatan Perbaungan, serta Desa Simpang Empat di Kecamatan Sei Rampah. Tim Satgas BPBD Kabupaten Serdang Bedagai masih melakukan penanganan dan asesmen terhadap dampak bencana bersama pemerintah desa dan kecamatan setempat.

Di Provinsi Sulawesi Barat, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Mamuju pada Jumat (5/6). Kebakaran yang melanda Dusun Lambagu mengakibatkan sekitar 6 hektare lahan terdampak.

Lokasi titik api berada di Desa Sumare, Kecamatan Simboro. BPBD Provinsi Sulawesi Barat bersama BPBD Kabupaten Mamuju dan unsur pemadam kebakaran melakukan pemadaman dan pendataan di lokasi kejadian. Hingga laporan ini disusun, kondisi kebakaran dilaporkan mulai padam.

Sementara itu, banjir juga terjadi di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, pada Jumat (5/6). Bencana tersebut berdampak pada 208 kepala keluarga atau 708 jiwa dan menyebabkan 148 unit rumah terdampak yang masih dalam proses pendataan.

Wilayah terdampak meliputi Desa Mulat, Mopu, Bungkudu, dan Potangoan di Kecamatan Bukal. BPBD Kabupaten Buol bersama unsur terkait terus melakukan asesmen dan penanganan di lokasi kejadian. Kondisi mutakhir menunjukkan air mulai surut, meskipun genangan masih terdapat di beberapa rumah dan masyarakat bersama petugas masih melakukan pembersihan lingkungan.

Selain kejadian baru, BNPB juga memantau sejumlah kejadian yang masih berada dalam tahap penanganan dan pengkinian data.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, banjir yang melanda Kabupaten Luwu Utara sejak Minggu (18/5) masih menjadi salah satu perhatian. Hingga saat ini bencana tersebut berdampak pada 3.557 kepala keluarga atau 12.307 jiwa, sementara 110 jiwa masih mengungsi.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara masih menetapkan status tanggap darurat hingga Selasa (16/6). Meskipun cuaca relatif cerah, hujan deras yang terjadi pada Rabu (4/6) malam meningkatkan debit sungai dan kembali menyebabkan genangan setinggi 10 hingga 40 sentimeter di sejumlah desa dengan enam titik tanggul jebol. Warga sebagian besar masih bertahan di rumah masing-masing, sementara Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) bersama Dinas Pekerjaan Umum terus melakukan perbaikan darurat tanggul serta distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak.

Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau juga masih menjadi salah satu perhatian nasional. Berdasarkan data hingga Jumat (5/6), total luas lahan terbakar sejak 1 Januari 2026 mencapai 15.048,83 hektare. Pemerintah Provinsi Riau masih menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan.

BNPB terus melakukan pendampingan melalui Kedeputian Bidang Penanganan Darurat. Pada perkembangan terbaru, terdapat penambahan luas lahan terbakar sekitar 1,2 hektare yang masih dalam proses penanganan oleh tim gabungan di lapangan.

Di Provinsi Aceh, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya juga masih terus dipantau. Hingga Jumat (5/6), luas lahan yang terbakar mencapai 95 hektare. Tim gabungan telah berhasil memadamkan sekitar 88 hektare, sementara proses pendinginan dan pemadaman pada titik api yang tersisa masih terus dilakukan.

BPBD bersama seluruh unsur terkait terus berupaya memadamkan kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya pada Jumat (29/5) lalu. Foto: BPBD Kabupaten Nagan Raya

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, sejumlah wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Di sisi lain, beberapa wilayah mulai memasuki musim kemarau yang meningkatkan potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.

BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi maupun kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah daerah diharapkan memastikan kesiapan personel, peralatan dan langkah mitigasi, sementara masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca, menghindari aktivitas pembakaran lahan, serta segera melapor kepada petugas apabila menemukan potensi ancaman bencana di wilayahnya.

“Kesiapsiagaan, deteksi dini, dan respons cepat seluruh unsur menjadi faktor penting dalam meminimalkan risiko dan dampak bencana. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, relawan, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan, penanganan darurat, dan percepatan pemulihan sehingga keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” Demikian Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

75 Kloter sudah pulang, Kemenhaj Tegaskan Larangan Bawa Zamzam dalam Koper

Jemaah Haji Indonesia. (Foto : Dok.Kemenhaj)

Jakarta (The Indonesian News) – Kementerian Haji dan Umrah mengingatkan seluruh jemaah haji Indonesia untuk tidak memasukkan air zamzam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin demi menjaga kelancaran proses pemulangan dari Arab Saudi ke Tanah Air.

Hingga Sabtu (6/6/2026), sebanyak 75 kloter dengan total 29.644 jemaah dan petugas telah diberangkatkan menuju Indonesia. Dari jumlah tersebut, 72 kloter dengan total 28.536 jemaah dan petugas telah tiba di berbagai debarkasi di Tanah Air. Sementara itu, sebanyak 8.579 jemaah dan petugas haji khusus juga telah kembali ke Indonesia.

Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaf, menyampaikan bahwa Kemenhaj memahami masih adanya sejumlah penerbangan yang mengalami penyesuaian jadwal dan keterlambatan pada masa puncak pemulangan jemaah.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jemaah dan keluarga atas ketidaknyamanan yang terjadi. Bersama otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, dan seluruh petugas di lapangan, kami terus melakukan langkah-langkah percepatan dan koordinasi agar proses pemulangan dapat berlangsung seaman, senyaman, dan seefisien mungkin,” ujar Maria.

Di tengah proses pemulangan tersebut, Kemenhaj kembali menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan barang bawaan, khususnya larangan membawa air zamzam di dalam koper.

“Jangan memasukkan air zamzam ke dalam koper, baik koper kabin maupun koper bagasi. Temuan zamzam saat pemeriksaan keamanan dapat menyebabkan koper harus dibongkar, memperlambat distribusi bagasi, dan berpotensi mengganggu kelancaran proses pemulangan jemaah secara keseluruhan,” tegas Maria.

Menurutnya, larangan tersebut diterapkan untuk memastikan seluruh proses layanan berjalan lebih cepat, tertib, dan nyaman bagi seluruh jemaah.

“Kami memahami keinginan jemaah untuk membawa zamzam. Namun, pemerintah telah menyiapkan distribusi zamzam resmi bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Setiap jemaah akan menerima satu galon zamzam berisi lima liter di debarkasi setelah tiba di Tanah Air, sehingga tidak perlu membawa zamzam di dalam koper,” katanya.

Selain proses pemulangan, mulai Minggu (7/6/2026), jemaah haji gelombang kedua akan mulai bergerak dari Makkah menuju Madinah sebagai bagian dari tahapan akhir penyelenggaraan ibadah haji. Kemenhaj mengimbau jemaah agar mempersiapkan diri dengan baik dan tidak membawa barang bawaan secara berlebihan guna mendukung kelancaran mobilisasi dan pelayanan.

“Kami mengajak seluruh jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi arahan petugas, serta saling membantu hingga seluruh rangkaian pelayanan haji berakhir dan seluruh jemaah kembali ke Tanah Air dengan selamat,” pungkas Maria.

Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts