Instagram
Instagram
Beranda blog Halaman 89

Tax Revenue Through May Grows 22.1% to Rp834 Trillion, Government Says Evidence of Economic Improvement in Society

Penulis
Redaksi
-
Finance Minister Purbaya Yudhi Sadewa

Jakarta (The Indonesian News) – Finance Minister Purbaya Yudhi Sadewa has revealed that tax revenue throughout this year remains solid. Through May 2026, tax revenue reached Rp834.4 trillion, representing a 22.1% increase compared with the same period last year.

Purbaya said this achievement serves as a strong signal of economic improvement within society. Additionally, the growth has been driven by enhanced oversight and increased taxpayer compliance through the Coretax administrative system.

“So this all shows that there is real improvement in the economy. This data indicates that economic improvements are genuinely taking place,” Purbaya explained during the APBNKita (State Budget) press conference on Friday (June 5, 2026).

Furthermore, Purbaya detailed the growth and contribution of each tax category, reflecting domestic economic activity.

First, revenue from individual income tax (PPh) and Article 21 income tax reached Rp123.1 trillion through May, growing 26% compared with the same period last year. Second, corporate income tax and corporate income tax deposits through May 2026 reached Rp167.6 trillion, up 23.9% from last year.

According to Purbaya, the increase in income tax revenue  from both individual and corporate taxpayers reflects rising incomes in society.

Third, revenue from the Value-Added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM) through May reached Rp315.7 trillion, surging 41.3% compared with the same period last year.

Purbaya said these tax revenue figures provide evidence that domestic demand remains strong and shows no signs of economic slowdown.

“VAT and PPnBM, as consumption taxes, are rising sharply in line with strong domestic consumption and maintained purchasing power,” he said.

Thanks to significant growth in tax revenue, Indonesia has also successfully managed to keep its state budget deficit in check. Through May 2026, the fiscal deficit was recorded at Rp180.4 trillion, equivalent to 0.70% of Gross Domestic Product (GDP).

“This deficit shows that our budget management is good. The deficit is under control, so the fiscal condition is very healthy,” Purbaya concluded.

Source: Press Release from the Government Communications Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana hidrometeorologi di Tanah Air 5 Juni 2026

Penulis
Redaksi
-
BPBD Kabupaten Sinjai bersama petugas gabungan melakukan pemantauan, pendataan, pembersihan material tanah, serta distribusi logistik permakanan kepada warga terdampak di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis (4/6/2026). Foto : BPBD Kabupaten Sinjai

Jakarta (The Indonesian News) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum perkembangan situasi dan penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia dalam periode Kamis (4/6) hingga Jumat (5/6), pukul 07.00 WIB. Berdasarkan laporan yang dihimpun, telah terjadi sejumlah kejadian bencana hidrometeorologi yang berdampak signifikan. Berikut informasi kejadian dan upaya penanganan yang dilakukan petugas di lapangan.

Dalam rilis Pers Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, Kejadian banjir dan tanah longsor dilaporkan terjadi di wilayah Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu (3/6). Banjir dan longsor dipicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang melanda wilayah tersebut sejak Rabu (3/6) hingga Kamis pagi (4/6). Kondisi diperparah oleh tanah yang labil sehingga memicu longsor di beberapa lokasi.

“Sebelumnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai melaporkan terdapat tiga kecamatan yang terdampak banjir, yakni Kecamatan Sinjai Timur, Sinjai Utara, dan Tellu Limpoe. Petugas juga mencatat terdapat desa/kelurahan di lima kecamatan yang terdampak tanah longsor, yakni Desa Panaikang, Lasiai, Saukang, dan Sanjai di Kecamatan Sinjai Timur. Selanjutnya Desa Bua dan Lembang Lohe di Kecamatan Tellu Limpoe, Desa Tompobulu di Kecamatan Bulupoddo, Desa Aska dan Kelurahan Biringere di Kecamatan Sinjai Selatan, serta Kelurahan Lamatti Rilau di Kecamatan Sinjai Utara,” Kata Abdul Muhari, Jumat, 5 Juni 2026.

Banjir menyebabkan 21 rumah terdampak, 60 hektar sawah terendam, dua perahu hanyut, dan dua ekor kuda mati tenggelam. Selain itu, banjir juga menyebabkan 11 ruas jalan, enam unit perkantoran, satu fasilitas umum, dan dua fasilitas pendidikan terdampak. Kondisi banjir pada Kamis (4/6) telah surut, namun akses jalan penghubung Desa Sukamaju dan Erabaru di Kecamatan Tellu Limpoe masih terputus.

Sementara itu, tanah longsor menyebabkan tujuh rumah warga, satu hektar lahan persawahan, satu jembatan, dan enam ruas jalan penghubung antardesa terdampak. Selain itu, tanah longsor juga menyebabkan pipa PDAM terputus sehingga mengganggu pasokan air bersih ke wilayah Dusun Waetuo.

Mendapat laporan warga, BPBD Kabupaten Sinjai bersama pemerintah daerah setempat, Polsek Sinjai, dan Babinsa turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan, pendataan, pembersihan material tanah, serta distribusi logistik permakanan kepada warga terdampak. Petugas juga mengimbau warga yang berada di wilayah rawan longsor untuk selalu waspada terhadap potensi longsor susulan dan segera melakukan evakuasi jika diperlukan.

“Tidak ada laporan korban jiwa pada peristiwa ini. Beberapa warga yang rumahnya terdampak mengungsi ke rumah kerabat. Material longsor masih menutupi sebagian badan jalan, namun masih dapat dilalui kendaraan roda empat. Sementara itu, perbaikan pipa PDAM yang rusak masih terus diupayakan,” Katanya.

Beralih ke kejadian gelombang pasang dan abrasi yang terjadi di Desa Aruan Gaur, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Kejadian diawali saat gelombang pasang menghantam pesisir pantai Negeri Administratif Aruan Gaur hingga mengakibatkan talud penahan ombak sepanjang 110 meter rusak pada Senin (25/5) pukul 14.25 WIT.

Rusaknya talud penahan ombak mengakibatkan gelombang pasang menghantam dinding rumah warga hingga mengalami kerusakan. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Seram Bagian Timur diturunkan untuk melakukan kaji cepat dan pendataan. Petugas mencatat sebanyak 17 Kepala Keluarga (KK) atau 67 warga terdampak. Sebanyak empat rumah mengalami rusak sedang dan 15 rumah mengalami rusak ringan.

Hingga Kamis (4/6), gelombang pasang dan abrasi masih terjadi. Beberapa warga mengungsi ke rumah kerabat saat gelombang pasang kembali naik. Sementara itu, warga secara mandiri membangun penahan ombak sementara.

BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem pada masa peralihan musim hujan ke kemarau, seperti angin kencang, hujan ekstrem, puting beliung, banjir, longsor, dan gelombang tinggi. Masyarakat diharapkan menyiapkan tas siaga bencana dan rencana darurat sebagai langkah kesiapsiagaan.

“Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai agar memantau ketinggian muka air secara berkala. Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan longsor diimbau untuk waspada dan mengenali gejala tanah longsor, seperti adanya retakan tanah di lereng, tebing yang rapuh, kerikil yang mulai berjatuhan, serta air sumur atau sungai yang berubah menjadi keruh secara tiba-tiba. Segera evakuasi jika mendengar suara gemuruh atau sirine peringatan dini. Pantau informasi dari sumber resmi dan tepercaya, seperti BNPB, BPBD, dan BMKG,” Demikian Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

President’s Reason for Appointing Nanik S. Deyang as Head of National Nutrition Agency: Management Discipline

Penulis
Redaksi
-
State Secretary Prasetyo Hadi

Jakarta (The Indonesian News) – State Secretary Prasetyo Hadi has revealed President Prabowo Subianto’s rationale for appointing Nanik S. Deyang as the head of the National Nutrition Agency (BGN).

According to Prasetyo, Deyang is regarded as having a high level of discipline in executing management and oversight within the BGN.

Furthermore, Prasetyo added, the President also believes Deyang possesses a strong ability to ensure that all work processes at the BGN run according to standard operating procedures (SOPs), including maintaining the quality of food provided to beneficiaries.

“Discipline in carrying out SOPs, discipline in managing the National Nutrition Agency, discipline also in maintaining the quality of the food we serve to all beneficiaries,” Prasetyo said at the Presidential Palace complex in Jakarta on Thursday (June 4, 2026).

He said Deyang is known to be firm in conducting evaluations and monitoring of programs within the BGN. That firmness is considered essential for strengthening the governance of an agency that now holds a strategic role in the national nutrition fulfillment program.

“In evaluation and monitoring, she (Deyang) is quite if I may say  very strict, very firm,” he stated.

Prasetyo added that Deyang’s experience as deputy head of the BGN over the past several months also served as a strong reason behind her appointment. The President is confident Deyang has already understood the agency’s working mechanisms and the challenges it faces.

“She has, for some time now  for several months been entrusted with the role of deputy head of the National Nutrition Agency. Therefore, we believe she has had sufficient time to understand all the processes and activities underway at the National Nutrition Agency,” he said.

With her experience and leadership character, the government hopes that Deyang, together with the new deputy heads, can promptly carry out internal improvements and strengthen the quality of BGN program implementation.

“We will ask her, assisted by the two new deputies, to make improvements and corrections as soon as possible,” he said.

On the same occasion, Prasetyo confirmed that Nanik S. Deyang, alon with two deputy heads of the National Nutrition Agency Agustina Arumsari and Major General Trenggono  will be officially sworn in soon.

“Regarding the swearing-in, we have scheduled it for next week, because we all think they should focus first on making improvements in the early days,” Prasetyo concluded.

Source: Press Release from the Government Communications Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia

Mentan Amran Jawab Isu “Pesta Babi” di Merauke: Yang Kami Bangun Adalah Pesta Pangan

Penulis
Redaksi
-
Foto : Dok.Kementan

Makasar (The Indonesian News) – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menjawab berbagai tudingan terkait program pengembangan lahan pertanian di Merauke yang belakangan dikaitkan dengan isu “pesta babi”. Menurut Amran, narasi tersebut telah menutupi fakta besar tentang upaya pemerintah membangun ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi lahan dan peningkatan produksi pangan di berbagai daerah.

“Kenapa yang dibahas hanya pesta babi di Merauke? Kenapa tidak melihat Sumatera Selatan yang kami buka dan kembangkan hingga ratusan ribu hektare? Kenapa tidak melihat Kalimantan Selatan yang rawa-rawanya kami sulap menjadi lahan produktif hingga bisa tanam tiga kali setahun? Kenapa tidak melihat Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan?” kata Amran saat mengisi Kuliah Umum kepada 500 Mahasiswa Universitas Negeri Makassar, pada Rabu, 4 Juni 2026.

Menurutnya, program pengembangan lahan di Merauke merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Lahan yang dibangun bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan untuk petani dan masyarakat sekitar.

“Yang kami lakukan di Merauke untuk rakyat. Kami membangun optimalisasi lahan, menyediakan irigasi, menyerahkan alat dan mesin pertanian, serta meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat. Traktor kami berikan gratis untuk petani, alsintan kami siapkan, irigasi kami bangun. Semua untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Amran menegaskan bahwa program tersebut telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua. Salah satunya adalah perbaikan ketersediaan pangan yang berdampak pada stabilitas harga beras.

“Dulu harga beras di Papua bisa mencapai Rp30 ribu per kilogram. Sekarang sekitar Rp13 ribu. Ini hasil kerja nyata yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Sebelumnya di hadapan 300 Mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas), Mentan Amran menduga munculnya berbagai tudingan terhadap program pangan nasional tidak lepas dari adanya pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan Indonesia mencapai swasembada pangan.

“Ketika Indonesia masih impor pangan, semua diam. Tidak ada yang membuat narasi seperti ini. Tetapi ketika kita bergerak menuju swasembada, justru muncul berbagai tudingan dan fitnah. Padahal yang kami bangun bukan hutan, melainkan lahan rawa yang dioptimalkan untuk produksi pangan,” katanya.

Amran mengingatkan bahwa swasembada pangan merupakan kebutuhan strategis bangsa. Tanpa kemampuan memproduksi pangan sendiri, Indonesia akan terus bergantung pada impor dan rentan menghadapi krisis pangan global.

“Kalau kita tidak swasembada dan terus impor, lalu suatu saat negara lain tidak bisa memasok pangan kepada kita, bagaimana nasib rakyat? Karena itu yang kita pilih adalah pesta panen, bukan ketergantungan impor,” katanya.

Menurut Amran, pengembangan lahan pertanian telah dilakukan di sedikitnya 14 provinsi, mulai dari Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh hingga Sulawesi Selatan. Namun keberhasilan tersebut kerap tenggelam oleh isu-isu yang tidak mencerminkan keseluruhan program yang sedang dijalankan pemerintah.

“Yang kami bangun adalah masa depan pangan Indonesia. Lahan-lahan tidur kami hidupkan kembali, rawa kami optimalkan menjadi sawah produktif, dan hasilnya kami serahkan kepada petani. Tujuannya satu, memastikan Indonesia mampu memberi makan rakyatnya sendiri,” tutupnya.

DPR Sahkan Revisi UU P2SK, Perkuat Tata Kelola Sektor Keuangan

Penulis
Redaksi
-
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Foto: Munchen/Karisma

Jakarta (The Indonesian News) – Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (4/6/2026).

Sidang pengambilan keputusan tingkat I tersebut yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad itu turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap hasil pembahasan revisi UU P2SK.

Sebelum pengambilan keputusan tingkat II, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menyampaikan laporan pembahasan RUU yang telah berlangsung sejak 4 Februari 2026 bersama pemerintah. Menurutnya, revisi UU P2SK diperlukan untuk mengoptimalkan peran sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Adanya kebutuhan hukum untuk mengoptimalkan peran sektor keuangan melatarbelakangi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK,” ujar Hekal.

Ia menjelaskan, revisi UU P2SK mencakup 17 pokok materi pengaturan. Di antaranya penguatan kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia; perluasan usaha perbankan dan perbankan syariah; pengaturan aset kripto; pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring serta perjudian daring; hingga penguatan mekanisme penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

Selain itu, revisi juga mengatur surat utang Danantara, pusat finansial internasional Indonesia, penanganan piutang macet UMKM, bursa mineral dan komoditas strategis, serta pengaturan bank dalam proses penyehatan. Dalam rapat paripurna, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan anggota dewan terhadap RUU tersebut.

Seluruh peserta rapat menyatakan setuju, sehingga revisi UU P2SK resmi disahkan menjadi undang-undang. Dengan disahkannya revisi UU P2SK, DPR berharap regulasi sektor keuangan nasional semakin kuat dan adaptif dalam menghadapi perkembangan industri jasa keuangan serta tantangan ekonomi ke depan.

Pemerintah Tegaskan Kunjungan Luar Negeri Presiden Bukti Proaktif RI di Tengah Gejolak Geopolitik Global

Penulis
Redaksi
-
Menteri Luar Negeri Sugiono (Foto : Ist).

Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia di tengah eskalasi tensi geopolitik global.

Sugiono menjelaskan bahwa perkembangan dan dinamika geopolitik global saat ini menuntut Indonesia untuk memainkan peran yang lebih aktif. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjalankan strategi diplomasi guna melindungi kepentingan nasional sekaligus berkontribusi dalam upaya perdamaian dunia.

“Terkait dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi saat ini, kita tidak bisa mengikuti jalur-jalur konvensional karena situasinya juga tidak biasa. Dan ini amat mengundang Indonesia ingin terlibat dalam upaya perdamaian dan ketertiban dunia secara proaktif,” jelas Sugiono, Rabu (3/6).

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kunjungan kenegaraan tersebut juga sejalan dengan amanat konstitusi. Dalam hal ini, Indonesia perlu hadir dalam berbagai forum internasional dan pertemuan bilateral untuk memperkuat perannya di kancah global.

Selain itu, langkah tersebut juga mencerminkan politik luar negeri Indonesia yang tidak berpihak kepada blok atau negara tertentu. Sebagai implementasinya, Indonesia perlu menjalin persahabatan dan kemitraan yang lebih erat dengan komunitas internasional, terutama di tengah dinamika global saat ini.

“Jadi implementasinya atau konsekuensinya dari ini adalah kita harus hadir di banyak tempat. Kita harus berkawan dengan semuanya,” jelas Sugiono.

Namun demikian, langkah tersebut tetap dijalankan secara terukur. Sugiono mengatakan bahwa seluruh kunjungan kenegaraan Presiden telah direncanakan secara matang dan didahului oleh prosedur diplomatik yang sesuai.

“Jadi Presiden menentukan, kita kasih saran mengenai substansi-substansi dan prioritas yang perlu dibahas,” tuturnya.

Sumber: Press Release Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI

BGN Tegaskan Kabar Penyaluran Dana SPPG dihentikan adalah Hoaks, Layanan Tetap Berjalan

Penulis
Redaksi
-
Kepala BGN, Nanik S. Deyang ( Foto : Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional).

Jakarta (The Indonesian News) – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa informasi yang beredar mengenai penyaluran dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks. BGN memastikan seluruh layanan MBG tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul munculnya informasi yang menyebut sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menghentikan operasional apabila dana yang tersedia tidak mencukupi. BGN menegaskan informasi tersebut bukan merupakan kebijakan resmi lembaga dan tidak dapat dijadikan rujukan oleh mitra pelaksana program.

Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada instruksi dari BGN untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh Indonesia. Menurut Nanik, program strategis nasional tersebut tetap berjalan dan terus melayani para penerima manfaat.

“Kami menegaskan bahwa informasi yang menyebut BGN memerintahkan penghentian operasional dapur MBG adalah tidak benar. Tidak ada kebijakan maupun instruksi resmi dari BGN terkait penghentian operasional,” ujar Nanik di Jakarta, Kamis (4/6).

Nanik memahami adanya dinamika administratif dalam proses pencairan anggaran. Namun demikian, hal tersebut tidak mengubah komitmen pemerintah dalam menjalankan Program MBG yang saat ini terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat di berbagai daerah.

BGN juga mengimbau seluruh mitra, yayasan, pengelola SPPG, pemasok, maupun masyarakat untuk selalu mengacu pada informasi resmi yang disampaikan melalui kanal komunikasi BGN dan tidak mudah mempercayai informasi yang sumbernya tidak dapat diverifikasi.

“Apabila terdapat kendala di lapangan, kami meminta seluruh mitra berkoordinasi melalui jalur resmi. Jangan menjadikan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi sebagai dasar pengambilan keputusan operasional,” tegas Nanik.

Menurut Nanik, koordinasi antara BGN, mitra pelaksana, dan pemangku kepentingan lainnya terus dilakukan untuk memastikan distribusi MBG kepada para penerima manfaat berlangsung lancar, aman, dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Fokus kami saat ini adalah menjaga keberlangsungan layanan MBG dan memastikan seluruh penerima manfaat tetap mendapatkan haknya. Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama melawan disinformasi yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat,” tutup Nanik.

Menko Polkam Djamari Tegaskan Komitmen Presiden Berantas Korupsi

Penulis
Redaksi
-
Silaturahmi dan Arahan Menko Polkam kepada Forkopimda Regional Jawa-Bali yang diselenggarakan di Gedung Pracimosono Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/6/2026). (Humas Kemenko Polkam).

Yogyakarta (The Indonesian New) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu serta memastikan seluruh penyelenggara negara bekerja dengan menjunjung tinggi integritas, amanah jabatan, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Hal tersebut disampaikan Menko Polkam saat memberikan arahan dalam kegiatan Silaturahmi dan Arahan Menko Polkam, Menteri Dalam Negeri, Menteri PKP serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI kepada Forkopimda Regional Jawa-Bali yang diselenggarakan di Gedung Pracimosono Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).

Menko Polkam menegaskan pentingnya memperkuat kekompakan dan kerja sama seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menyampaikan salam dan apresiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada seluruh kepala daerah dan Forkopimda yang selama ini telah menjaga stabilitas wilayah sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik.

“Bapak Presiden menyampaikan salam dan terima kasih kepada seluruh kepala daerah dan Forkopimda. Upaya pembangunan hanya dapat berjalan dengan baik apabila seluruh unsur di daerah kompak dan bersinergi. Jika tidak, yang dirugikan adalah masyarakat,” tegas Menko Polkam.

Terkait upaya pemberantasan korupsi, Menko Polkam menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menempatkan kepentingan rakyat, integritas, dan penegakan hukum di atas segala kepentingan pribadi maupun kelompok. Karena itu, seluruh pejabat negara harus menjunjung tinggi amanah jabatan serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan.

“Tidak ada istilah teman dekat Presiden atau siapapun akan mendapat perlakuan khusus apabila terbukti melakukan korupsi. Presiden memilih untuk lebih menyayangi kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu, seluruh pejabat negara harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat,” lanjutnya.

Menko Djamari juga mengingatkan bahwa tantangan saat ini tidak hanya berada di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital yang dipenuhi berbagai bentuk disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah masyarakat. Menurutnya, ruang digital telah menjadi medan strategis yang harus dikelola dan diamankan secara bersama-sama.

“Kita saat ini berada pada padang kurusetra baru, yaitu ruang digital. Banyak disinformasi, fitnah, dan kebencian yang disebarkan. Ini sangat serius dan harus kita hadapi bersama. Daerah yang ingin kita kuasai harus kita duduki, awasi, dan patroli. Kita harus hadir di medan itu, karena jika tidak, akan dikuasai oleh pihak-pihak yang menyebarkan disinformasi, fitnah, dan kebencian,” ujarnya.

Selain itu, Menko Polkam menekankan pentingnya pencegahan konflik sosial melalui kerja sama yang erat antar unsur Forkopimda. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat pemerintah, aparat, dan pemimpin daerah selalu menjaga sikap, ucapan, serta perilaku dalam menjalankan tugas karena seluruh penyelenggara negara pada hakikatnya berasal dari rakyat dan bekerja untuk rakyat.

“Kita semua berasal dari rakyat. Karena itu, jagalah sikap, ucapan, dan tingkah laku agar tidak menyakiti hati rakyat. Hindari tindakan yang tercela dan jadilah teladan bagi masyarakat. Kepala daerah harus menjadi contoh bagi rakyatnya,” tegasnya.

Menutup arahannya, Menko Polkam mengajak seluruh kepala daerah dan Forkopimda untuk terus menjaga semangat pengabdian kepada masyarakat serta tidak lelah dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik.

“Jangan kita lelah, jangan kita bosan untuk terus bekerja demi kepentingan rakyat. Tugas kita adalah mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.

Government Strategy to Stabilize Egg Prices: Mandatory Absorption by Nutrition Service Units and Food Aid Programs

Penulis
Redaksi
-
Trade Minister Budi Santoso

Jakarta (The Indonesian News) – The government is making efforts to stabilize egg prices in the market. This move is also aimed at safeguarding the welfare of farmers.

To that end, the government, through the Ministry of Trade, has prepared several measures to maintain stable egg prices at the farm level. One of these measures involves absorbing livestock produce for use in various state programs, including the Free Nutritious Meal (MBG) initiative.

Trade Minister Budi Santoso said the government has coordinated with the National Nutrition Agency (BGN) to increase egg absorption through the Nutrition Fulfillment Service Units (SPPG) in regions experiencing oversupply.

“Recently, in several areas, especially in East Java, in Blitar, egg prices dropped. So we have coordinated with the BGN and the new head of BGN, mandating that SPPG in those areas absorb eggs. This way, prices can approach or align with the ceiling price, so farmers will experience favorable prices,” Budi said at his office on Thursday (June 4, 2026).

According to him, this step was taken to stabilize egg prices, which are currently under pressure due to abundant production. The government hopes that absorption by SPPG can help maintain the balance between supply and demand in the market.

In addition to the MBG program, the government is also exploring the use of food aid programs to absorb commodities experiencing production surpluses, including chicken eggs.

“Food aid will be adjusted accordingly. For example, when egg prices are falling, food aid doesn’t necessarily have to be Minyakita cooking oil or rice it could also be eggs,” Budi said.

He explained that this policy aims to ensure farmers’ output remains absorbed by the market when oversupply threatens to push down prices at the producer level. He noted that current egg production has exceeded national demand by 12 percent.

“So this is to absorb our food products or our staple commodities, whose production is currently appearing abundant. Egg production now has a 12 percent surplus. So this absorption will be good for farmers,” he added.

Improving Distribution Governance

Budi believes the main issue at present is not a lack of demand but rather the need to improve distribution and absorption management so that abundant production can be channeled optimally.

“The absorption capacity actually exists; we just need to manage the SPPG system well so that eggs can be absorbed properly,” he said.

Not only eggs, the government also plans to apply a similar scheme to other commodities experiencing price declines at the farm level, such as chicken meat.

These measures are expected to maintain food commodity price stability while also providing market certainty for farmers and food sector businesses amid abundant production conditions.

“Not only eggs. For staple commodities like chicken meat if prices fall below the standard we will also ask the BGN to absorb them through SPPG,” Budi concluded.

Previously, hundreds of laying hen farmers in Blitar Regency held an action giving away eggs to the public for free as prices plummeted. The number of eggs distributed reached 1 million units.

Current egg prices range from 20,000 to 21,000 rupiah per kilogram at the farm level. This figure is far below the production cost of 24,000 rupiah per kilogram.

Source: Press Release from the Government Communications Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia

BNPB Berikan Pendampingan Penanganan Darurat bencana di berbagai daerah

Penulis
Redaksi
-
BPBD dan tim gabungan berhasil memadamkan karhutla seluas 98,28 hektare di Savana Propok, kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu (3/6/2026). Foto : BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Jakarta (The Indonesian News)  – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum perkembangan situasi dan penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia pada periode Rabu (3/6) pukul 07.00 WIB hingga Kamis (4/6) pukul 07.00 WIB. Berdasarkan data yang dihimpun, kebakaran hutan dan lahan masih mendominasi kejadian bencana di berbagai daerah, di samping bencana hidrometeorologi yang masih terjadi akibat cuaca ekstrem.

Dalam siaran pers Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, Kejadian baru pertama terjadi di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, pada Rabu (3/6). Angin kencang yang melanda wilayah tersebut berdampak pada 58 kepala keluarga serta mengakibatkan kerusakan pada 58 unit rumah hunian sementara (huntara) yang masih dalam proses pendataan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara masih berada dalam masa transisi darurat ke pemulihan yang berlaku sejak Kamis (30/4) hingga Selasa (28/7), Kata Abdul Muhari, Kamis, 4 Juni 2026.

Wilayah terdampak meliputi Gampong Rumoh Rayeuk, Buket Linteung, Geudumbak, dan Langkahan di Kecamatan Langkahan. Berdasarkan laporan Pusdalops BNPB, kerusakan di Gampong Rumoh Rayeuk meliputi 11 unit huntara rusak berat, 20 unit rusak sedang, dan 5 unit rusak ringan. Di Gampong Geudumbak tercatat 4 unit huntara rusak berat, 4 unit rusak sedang, dan 2 unit rusak ringan. Sementara itu, di Gampong Langkahan terdapat 5 unit huntara rusak ringan yang masih dalam proses pendataan, sedangkan di Gampong Buket Linteung terdapat 7 unit huntara rusak berat serta 1 unit fasilitas umum terdampak.

“Tim gabungan BNPB bersama BPBD setempat telah melakukan asesmen dan koordinasi penanganan di lokasi kejadian. Kondisi terkini dilaporkan telah kondusif, dan masyarakat telah mengevakuasi barang-barang ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, proses pendataan dan penanganan kerusakan masih terus dilakukan,” Kata Abdul Muhar.

Kejadian berikutnya terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, pada Rabu (1/6). Banjir yang dipicu hujan dengan intensitas tinggi berdampak pada 150 kepala keluarga dan menyebabkan 10 jiwa mengungsi. Selain itu, sebanyak 150 unit rumah terdampak, dan proses pendataan masih terus dilakukan.

Wilayah terdampak meliputi Desa Ake Ici, Fidi Jaya, Wedana, dan Nurweda di Kecamatan Weda. BPBD Kabupaten Halmahera Tengah bersama Dinas Pekerjaan Umum melakukan penanganan darurat melalui normalisasi drainase di wilayah Kota Weda guna mempercepat surutnya genangan dan memulihkan aktivitas masyarakat.

“Hingga laporan ini disusun, proses asesmen dan pendataan terhadap warga maupun kerugian materiil masih terus dilakukan oleh BPBD bersama instansi terkait, sementara upaya penanganan di lokasi terdampak masih berlangsung,,” Terangnya.

Selain kejadian baru tersebut, BNPB juga memantau sejumlah kejadian yang masih berada dalam tahap penanganan dan pemutakhiran data.

Di Provinsi Aceh, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya masih menjadi perhatian. Hingga Rabu (3/6), luas lahan yang terbakar mencapai 90 hektare. Tim gabungan telah berhasil memadamkan sekitar 80 hektare, namun sisa titik api masih berpotensi meluas akibat kondisi cuaca panas dan angin yang cukup kencang.

Selain itu, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Barat juga masih dalam proses penanganan. Luas lahan terdampak mencapai 24,1 hektare, dan hingga kini pemadaman masih terus dilakukan, terutama pada titik api di Kecamatan Bubon.

Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau juga masih menjadi perhatian nasional. Berdasarkan data hingga Rabu (3/6), total luas lahan terbakar sejak 1 Januari 2026 mencapai 15.037,63 hektare. Pemerintah Provinsi Riau masih menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan yang berlaku sejak Kamis (13/2) hingga Minggu (30/11).

“BNPB terus melakukan pendampingan melalui Tim Kedeputian Bidang Penanganan Darurat. Pada perkembangan terbaru, terjadi penambahan luasan kebakaran sekitar 1 hektare di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, serta sekitar 5 hektare di Desa Tanjung Kapal, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis,” Terangnya.

Sementara itu, di Provinsi Kalimantan Tengah, kebakaran hutan dan lahan masih terus dipantau. Hingga Senin (2/06), total luas lahan terbakar tercatat mencapai 448,05 hektare. Pada laporan terbaru, terdapat penambahan sekitar 0,11 hektare di wilayah Kota Palangka Raya. Pemerintah daerah masih memberlakukan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan hingga Rabu (10/6).

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lombok Timur telah berdampak pada lahan seluas 98,28 hektare. Berdasarkan laporan BPBD setempat, api telah berhasil dipadamkan dan kondisi di lapangan saat ini dinyatakan kondusif.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, sejumlah wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami cuaca panas disertai angin kencang, sementara sebagian wilayah lainnya masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan maupun bencana hidrometeorologi.

BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran lahan, selalu memantau informasi resmi dari pemerintah dan BPBD setempat, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau potensi ancaman bencana di lingkungan sekitarnya.

Pemerintah daerah juga diharapkan memastikan kesiapan personel, peralatan, serta langkah-langkah mitigasi, khususnya di wilayah yang memasuki musim kemarau dan rawan kebakaran hutan dan lahan. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, relawan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat upaya pencegahan serta penanganan bencana.

“Kesiapsiagaan, deteksi dini, dan respons cepat seluruh unsur merupakan kunci utama untuk meminimalkan risiko dan dampak bencana, sehingga keselamatan masyarakat dapat terjaga dan proses pemulihan dapat berlangsung optimal,” Demikian Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

1...888990...117Halaman 89 dari 117
Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

© PT Alca Media Indonesia