Pontianak – Usai Apel Kesiapsiagaan Pencegahan Karhutla selesai, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto melanjutkan konsolidasi dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Balai Petitih Kantor Gubernur, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026).
Suharyanto mengingatkan bahwa sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan, memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla, terutama pada lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan.
Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan terus diperkuat melalui patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, serta pembasahan lahan gambut (rewetting) di wilayah rawan.
“Kita sudah bisa melewati 3 fase El Nino yakni 2015, 2019 dan 2023, mudah2an di tahun 2026 ini dampaknya bisa berkurang, sehingga harapannya kita bisa lebih melakukan tindakan preventif secara tepat,” ujar Suharyanto.
Sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan, BNPB juga mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pemantauan dan penanganan karhutla, seperti sistem deteksi titik panas (hotspot) berbasis satelit, pemantauan cuaca dari BMKG, serta pemanfaatan drone untuk patroli udara.
Suharyanto menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan.
“Kita tidak boleh lengah. Seluruh unsur harus bergerak bersama sejak dini. Pencegahan adalah kunci utama agar kebakaran tidak meluas dan berdampak besar bagi masyarakat,” tambah Suharyanto.
BNPB telah mengerahkan berbagai dukungan, termasuk operasi udara melalui helikopter patroli dan water bombing, serta pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah prioritas. Selain itu, BNPB juga menyalurkan Dana Siap Pakai (DSP) dan bantuan peralatan seperti pompa air, selang, alat pelindung diri, dan sarana komunikasi untuk mendukung kesiapsiagaan daerah.
“Penanganan karhutla bukan hanya tugas pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi menjadi faktor penentu keberhasilan,” tegasnya.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Apel Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026). Hal ini sebagai langkah strategis dalam menghadapi potensi bencana karhutla yang diperkirakan meningkat seiring memasuki musim kemarau.
Kegiatan apel yang digelar di wilayah rawan karhutla ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dan dihadiri oleh sejumlah pejabat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta unsur TNI, Polri, dunia usaha, dan relawan kebencanaan. Dalam amanatnya, Djamari Chaniago memyampaikan bahwa penanganan karhutla harus mengedepankan langkah pencegahan dibandingkan penanganan saat kejadian.
“Karhutla adalah bencana yang dapat dicegah. Oleh karena itu, seluruh pihak harus mengutamakan upaya mitigasi dan deteksi dini, sehingga potensi kebakaran dapat ditekan sejak awal,” ujarnya.
Dalam kegiatan apel tersebut, dilakukan pengecekan kesiapan pasukan yang terdiri dari personel TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan masyarakat peduli api serta instansi terkait lainnya. Selain itu, turut diperiksa kesiapan sarana prasarana penunjang dalam operasi pemadaman, termasuk peralatan pemadaman darat dan kendaraan operasional.
