Petugas BPBD bersama warga menggunakan alat berat membersihkan lumpur pascabanjir bandang di Desa Lawe Tua Persatuan, dan desa Lawe Tua Makmur Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, Senin (11/5/2026). Pemkab Aceh Tenggara mengerahkan sejumlah alat berat membersihkan lumpur dan sampah kayu di jalan nasional dan selain rumah warga yang terdampak bencana. The Indonesian News Foto Dok. BPBD Aceh Tenggara.
Jakarta – Kementerian Pertanian mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berbagai penyakit zoonosis menjelang Idul Adha 1447 Hijriyah yang dapat menular melalui kontak langsung dengan hewan sakit, darah, organ terinfeksi, maupun pangan asal hewan.
Selain berdampak terhadap kesehatan masyarakat, penyebaran zoonosis juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi akibat turunnya produktivitas ternak, terganggunya distribusi hewan, hingga menurunnya kepercayaan konsumen terhadap produk peternakan.
Karena itu, Kementan terus memperkuat langkah pencegahan dan pengawasan kesehatan hewan menjelang Idul Adha guna memastikan pelaksanaan kurban berjalan aman, sehat, dan terbebas dari risiko penularan penyakit.
“Pemerintah memperketat pengawasan penyakit zoonosis dan keamanan pangan asal hewan guna melindungi kesehatan masyarakat di tengah meningkatnya mobilitas dan distribusi ternak di berbagai daerah menjelang Idul Adha, kata Mentan Andi Amran Sulaiman dalam siaran pers, Dikutip Selasa (12/5/2026).
Amran mengatakan langkah ini dilakukan melalui pengawasan kesehatan hewan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia peternakan, serta edukasi penanganan daging yang aman bagi masyarakat dan panitia kurban.
Menteri Pertanian (Mentan), dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa penguatan pengawasan kesehatan hewan menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan pangan nasional, khususnya pada periode meningkatnya lalu lintas ternak menjelang Idul Adha.
“Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga kualitas dan jaminan keamanan produk pangan yang dihasilkan. SDM pertanian dan peternakan harus profesional, kompeten, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal,” ujar Mentan Amran.
Mentan Amran menambahkan, meningkatnya distribusi hewan ternak antarwilayah harus diantisipasi dengan pengawasan kesehatan hewan yang ketat agar tidak menjadi jalur penyebaran penyakit zoonosis maupun penyakit hewan menular strategis.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti, mengatakan bahwa penguatan kompetensi SDM menjadi faktor penting dalam memperkuat sistem pencegahan penyakit hewan di lapangan, terutama pada momentum tingginya aktivitas perdagangan dan pemotongan ternak menjelang Iduladha.
“Penguatan SDM menjadi fondasi utama pembangunan pertanian. Melalui sertifikasi, pelatihan, dan resertifikasi kompetensi, kita memastikan tenaga profesional di lapangan memiliki kemampuan yang terukur, adaptif, dan mampu memberikan edukasi serta pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Arsanti.
Sebagai bagian dari penguatan mitigasi zoonosis, Kementan melalui Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) meningkatkan edukasi nasional terkait penanganan daging dan pengawasan kesehatan hewan melalui berbagai program pelatihan bagi peternak, penyuluh, petugas lapangan, dan masyarakat.
Materi pelatihan mencakup pemeriksaan kesehatan hewan sebelum pemotongan, pemeriksaan organ dan karkas, penerapan sanitasi dan higiene, hingga tata cara distribusi daging yang memenuhi prinsip Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Langkah tersebut penting untuk memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat tetap aman serta meminimalkan risiko penularan penyakit.
Jakarta – Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan Kemajuan. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera memastikan pembangunan huntap dilakukan secara bertahap dengan tetap menjaga kualitas bangunan agar aman dan layak dihuni dalam jangka panjang.
Dalam Siaran Pers Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Berdasarkan data Satgas PRR per 11 Mei 2026, total huntap yang telah selesai dibangun di tiga provinsi terdampak mencapai 357 unit. Jumlah tersebut meningkat dibanding 8 Mei 2026 yang tercatat sebanyak 248 unit. Artinya, dalam 3 hari terakhir terdapat penambahan 109 unit huntap selesai atau naik sekitar 43,9 persen.
“Secara keseluruhan, kebutuhan huntap di tiga provinsi mencapai 39.335 unit dengan 996 unit masih dalam tahap pembangunan. Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan terbesar, yakni 28.910 unit, disusul Sumatera Utara 7.601 unit dan Sumatera Barat 2.824 unit,” Tulis Satgas PRR, Dikutip Selasa, 12 Mei 2026.
Selanjutnya, Di Aceh, sebanyak 108 unit huntap telah selesai dibangun dan 719 unit masih berproses. Sementara di Sumatera Utara, progres pembangunan menunjukkan perkembangan cukup signifikan dengan 227 unit selesai dan 225 unit masih dalam pengerjaan. Adapun di Sumatera Barat, sebanyak 22 unit huntap telah selesai dibangun dan 52 unit masih berproses.
Pembangunan huntap tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah, hingga organisasi kemanusiaan seperti Buddha Tzu Chi Indonesia dan Kadin Indonesia.
Juru Bicara Satgas PRR Amran mengatakan pembangunan huntap memang membutuhkan proses lebih panjang dibanding hunian sementara (huntara) karena pemerintah ingin memastikan kualitas bangunan tetap terjaga.
“Huntap ini memang punya tahapan yang agak panjang untuk menjamin kualitas tempat tinggal karena sebagai hunian tetap, tidak bisa langsung kita paksakan untuk tuntas dalam waktu dekat seperti halnya huntara,” ujar Amran di Jakarta pada Rabu (6/5/2026))
Menurutnya, para penyintas saat ini telah dipastikan mendapatkan tempat tinggal sementara yang layak melalui pembangunan hunian sementara (huntara) sambil menunggu proses pembangunan huntap selesai dilakukan secara bertahap sesuai data penerima yang ditetapkan pemerintah daerah.
“Huntap ini didorong untuk bisa secepatnya selesai. Tentunya dalam tahapan kualitas tetap terjaga. Ada tahapan-tahapan untuk menjamin kualitas dan juga proses,” tutup Amran.
Jakarta – TNI kembali mengirimkan 734 prajurit ke Lebanon. Hal ini dipastikan saat Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Mayjen TNI Iwan Bambang Setiawan, menyematkan Baret United Nations kepada para Komandan Satgas TNI Konga UNIFIL TA 2026 di Statue of Peacekeeper PMPP TNI, Sentul, Bogor, Senin, (11/5/2026).
Dilansir dari keterangan Penerangan PMPP, para prajurit tersebut tergabung dalam enam satuan tugas, yaitu Satgas Batalyon Mekanis TNI Konga XXIII-T, Satgas Force Headquarters Support Unit TNI Konga XXVI-R, Satgas Military Police Unit TNI Konga XXV-R, Satgas Military Community Outreach Unit TNI Konga XXX-R, Satgas Civil Military Coordination TNI Konga XXXI-R, Satgas Tim Kesehatan TNI Konga XXIX-Q Level II Hospital UNIFIL TA 2026, serta personel Military Observer dan Military Staff UNIFIL.
Penyematan Baret United Nations merupakan tradisi pengukuhan, penghargaan, sekaligus simbol kebanggaan bagi prajurit TNI yang akan bertugas di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baret biru menjadi tanda kesiapan, kehormatan, dan tanggung jawab prajurit TNI dalam membawa nama baik bangsa Indonesia pada misi perdamaian internasional.
Sebelum menerima Baret United Nations, seluruh personel telah menyelesaikan rangkaian Pre-Deployment Training di PMPP TNI selama lebih dari satu bulan. Latihan tersebut diberikan sebagai pembekalan kemampuan, pengetahuan, disiplin, dan kesiapan operasional sebelum para prajurit diberangkatkan ke daerah misi UNIFIL di Lebanon.
Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh semangat kebanggaan. Momentum ini menjadi penegasan bahwa Satgas TNI Konga UNIFIL TA 2026 siap melaksanakan tugas negara, menjaga kehormatan TNI, serta berkontribusi aktif dalam misi perdamaian dunia.
Bogor – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menekankan pentingnya peningkatan disiplin, kualitas latihan, dan kesiapan prajurit dalam pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Hal tersebut disampaikan Menko Polkam saat memimpin Rapat Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian sekaligus memberikan arahan kepada 744 prajurit Satgas Kontingen Garuda (Satgas Konga) UNIFIL yang akan diberangkatkan ke Lebanon pada akhir Mei mendatang. Kegiatan berlangsung di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/5/2026).
Sebagai Pengarah Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP), Menko Djamari menyampaikan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak panjang dan reputasi baik dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Ia juga membagikan pengalamannya saat bertugas dalam misi United Nations Emergency Force II (UNEF II) di Sinai pada 1970-an.
Menko Polkam menegaskan bahwa keterampilan, kemampuan, dan kedisiplinan merupakan faktor utama dalam menjaga keselamatan prajurit serta keberhasilan pelaksanaan tugas di daerah misi.
“Latihan yang keras adalah bentuk kesejahteraan yang diberikan kepada para prajurit. Dengan latihan keras dan disiplin, prajurit kita dapat melaksanakan tugas dengan baik. Pada saat tugas dilaksanakan dengan baik, di situlah muncul kebanggaan, kehormatan, promosi, dan apresiasi dari bangsa,” kata Menko Djamari.
Menko Polkam juga menyampaikan perhatian Presiden Prabowo terhadap peningkatan peran Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. Menurutnya, Indonesia perlu terus memperkuat reputasi melalui kesiapan pasukan, peningkatan kontribusi, serta penempatan perwira TNI pada posisi strategis di struktur misi PBB.
Dalam arahannya kepada para prajurit, Menko Polkam menyampaikan salam dan perhatian Presiden kepada seluruh personel yang akan menjalankan tugas di Lebanon. Ia menekankan bahwa misi perdamaian merupakan amanat konstitusi untuk turut menjaga ketertiban dunia sekaligus membawa kehormatan bangsa Indonesia.
“Kalian mengemban tugas negara untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia. Di pundak kalian ada bendera Merah Putih dan baret biru PBB. Betapa besar kepercayaan dan harapan bangsa ini kepada kalian,” ujar Menko Djamari.
Ia juga mengingatkan seluruh prajurit agar mematuhi aturan, menjaga disiplin, dan tidak lengah selama bertugas di daerah operasi. Setiap tindakan prajurit, tegasnya, akan berdampak langsung terhadap keselamatan personel dan nama baik Indonesia.
“Jangan sekali-kali lengah. Ketidakpatuhan bukan hanya berdampak pada keselamatan, tetapi juga pada nama baik bangsa. Beban itu ada di pundak kalian,” tegasnya.
Menutup arahannya, Menko Polkam meminta seluruh prajurit memahami tujuan pengabdian dalam menjalankan tugas negara. Menurutnya, pengorbanan prajurit harus selalu diarahkan untuk kepentingan bangsa dan kehormatan Indonesia.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa Rakor Misi Pemeliharaan Perdamaian penting untuk memperkuat koordinasi di tengah dinamika geopolitik dan meningkatnya risiko di daerah penugasan. Menurutnya, rakor tersebut tidak boleh dipandang sebagai rutinitas semata.
“Kemenlu akan terus melaksanakan koordinasi dan kerja sama untuk meningkatkan misi perdamaian sebagai bagian dari amanat konstitusi dan reputasi negara,” kata Menlu Sugiono.
Kepada para prajurit, Menlu Sugiono juga berpesan agar seluruh personel menyiapkan diri dan melaksanakan tugas dengan baik, ikhlas, penuh semangat, serta berkeyakinan bahwa tugas yang dijalankan akan membawa nama baik Indonesia di mata dunia.
“Tempat kalian ditugaskan adalah tempat yang tidak damai sama sekali dan penuh risiko. Artinya, kemampuan dan keterampilan sebagai prajurit harus disiapkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya,” kata Menlu Sugiono.
Pada kunjungan kerja tersebut, Menko Polkam dan Menlu didampingi Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Wakabin Komjen Pol Imam Sugianto, Dirjen Strahan Kemhan Letjen TNI Agus Widodo, Komandan PMPP TNI Mayjen TNI Iwan Bambang Setiawan, Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol. Amur Chandra, perwakilan Kementerian Hukum, perwakilan Kementerian Keuangan, para Deputi Kemenko Polkam, serta pejabat terkait lainnya.
Jakarta – Kementerian Kesehatan RI terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta menyusul adanya peningkatan temuan kasus di Indonesia serta laporan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional.
Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus HPS. Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus.
“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” ujar dr. Andi Saguni dalam konferensi pers daring, Senin (11/5/2026).
Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025 dan 5 kasus hingga Mei 2026.
Menurut Andi, meningkatnya temuan kasus salah satunya dipengaruhi penguatan kapasitas deteksi dan pemeriksaan laboratorium di Indonesia.
“Peningkatan kasus yang terlaporkan menunjukkan sistem kewaspadaan dan deteksi dini kita semakin baik. Karena itu masyarakat tidak perlu panik, namun tetap harus waspada terhadap faktor risiko penularan,” katanya.
Virus Hanta diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki.
Selain pemantauan kasus di dalam negeri, Kemenkes juga merespons notifikasi internasional terkait satu kontak erat kasus HPS dari kapal pesiar MV Hondius yang berada di Indonesia. Kontak erat tersebut telah menjalani pemeriksaan di RSPI Sulianti Saroso dan hasil laboratorium menunjukkan negatif Hantavirus tipe HPS maupun HFRS.
“Begitu notifikasi diterima, kami langsung melakukan penyelidikan epidemiologi, koordinasi lintas sektor, pemeriksaan laboratorium, hingga pemantauan terhadap kontak erat tersebut,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Kemenkes memperkuat pengawasan di pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, dan sistem surveilans pelaku perjalanan. Pemerintah juga menyiapkan jejaring laboratorium dengan kemampuan pemeriksaan PCR dan Whole Genome Sequencing (WGS), serta memperkuat kesiapan 198 rumah sakit jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging di seluruh Indonesia.
“Kami terus memperkuat kesiapsiagaan nasional mulai dari surveilans, laboratorium, hingga layanan kesehatan agar setiap potensi kasus dapat ditangani secara cepat dan tepat,” ujar dr. Andi.
Kemenkes mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menghindari kontak langsung dengan tikus dan kotorannya, menyimpan makanan di tempat tertutup, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, nyeri badan, batuk, atau sesak napas.
“Masyarakat diharapkan tetap tenang dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti cuci tangan pakai sabun, sebagai langkah utama pencegahan penyakit virus Hanta,” tutup . Andi Saguni.
Jakarta – “Indonesia merupakan salah satu dari 35 negara dengan tingkat potensi risiko bencana tertinggi di dunia,” itulah kalimat mukadimah yang ditegaskan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto saat memberikan arahan kepada para Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Indonesia dalam agenda Senior Disaster Management Training (SDMT) di Aula Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Jakarta, Senin (11/5). Tidak hanya itu, Kepala BNPB juga memaparkan data Bank Dunia (World Bank) yang menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan tingkat risiko bencana dan peringkat keempat sebagai negara yang paling terpapar bencana di dunia.
“Indonesia peringkat ketiga sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia, dan peringkat keempat negara dengan paparan bencana tertinggi di dunia. Di atasnya ada Filipina. Meski negara lebih kecil, tapi bedanya Filipina menjadi langganan angin topan. Ingat, kita masih punya Kepulauan Talaud di Sulawesi Utara yang sangat dekat dengan Filipina. Ini yang harus kita pahami betul,” jelas Kepala BNPB.
Di sisi lain, Kepala BNPB mengajak para peserta untuk kembali menyadari bahwa Indonesia dianugerahi bentang alam yang indah dan kekayaan alam melimpah. Namun, di balik keindahan tersebut, terdapat potensi ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, hingga banjir dan tanah longsor kerap melanda Indonesia. Bahkan, dunia internasional menjuluki Indonesia sebagai “laboratorium bencana”. Predikat tersebut, menurut Kepala BNPB, bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan, melainkan menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam penanggulangan bencana.
Oleh sebab itu, Kepala BNPB menekankan pentingnya kapasitas para pemimpin penanggulangan bencana di daerah untuk membaca situasi secara cepat dan tepat, serta mampu mengambil keputusan terukur saat menghadapi kondisi darurat.
“Hampir tidak ada wilayah di Indonesia yang betul-betul aman. Kalimantan memang cenderung lebih aman dari gempa bumi dan tsunami menurut data. Tapi ingat, di sana karhutla selalu menjadi ancaman setiap tahun,” kata Suharyanto.
Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pascabencana
Sebanyak 67 peserta SDMT BNPB Batch III merupakan perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Para peserta dipersiapkan menjadi pemegang tongkat komando penanggulangan bencana di wilayah masing-masing, baik mereka yang baru menjabat hitungan bulan maupun yang telah lebih dari satu tahun menduduki posisi Kepala Pelaksana BPBD.
Materi pembekalan yang disampaikan Kepala BNPB selanjutnya bicara mengenai penguatan terkait mitigasi dan kesiapsiagaan, sebagai langkah utama dalam mengurangi risiko bencana serta melindungi masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh terhadap bencana.
“Penanggulangan bencana ini sudah menjadi bagian dari program prioritas Presiden,” terang Suharyanto.
Kepala BNPB mengajak seluruh peserta meninjau kembali berbagai kejadian bencana besar yang pernah terjadi di Indonesia. Pembelajaran dari peristiwa masa lalu dinilai sangat penting agar penanganan ke depan semakin efektif, sehingga risiko korban jiwa maupun kerugian materiil dapat diminimalkan.
Hal sekecil apa pun, seperti pemberian sosialisasi, memiliki peran krusial. Sebab, sistem manajemen peringatan dini tidak bisa berdiri sendiri; masyarakat harus mampu memahami tanda bahaya dan mengetahui langkah yang harus diambil untuk mencegah jatuhnya korban fatal.
Suharyanto kemudian mengajak peserta mengulas peristiwa erupsi Gunung Dukono dan Marapi pada 2023 silam. Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab untuk mencegah jatuhnya korban jiwa kini berada di pundak para peserta SDMT yang mewakili daerahnya masing-masing.
“Yang baru saja terjadi kemarin, Gunung Dukono. Statusnya level II atau Waspada. Sudah ada larangan di sana untuk menjauhi radius empat kilometer, tapi masih ada yang nekat. Akhirnya jatuh korban. Kita tidak ingin hal ini terulang. Sosialisasi menjadi hal yang harus disampaikan terus-menerus, dan itu bagian dari tugas kita semua yang ada di sini,” tegas Suharyanto.
Kepala BNPB juga mempertegas peran Kepala Pelaksana BPBD saat fase tanggap darurat. Secara khusus, Suharyanto meminta agar setiap terjadi bencana, BPBD segera membentuk posko darurat dan menetapkan status tanggap darurat.
Adapun penetapan status tanggap darurat ini bukan berarti pemerintah daerah tidak sanggup menangani masalah. Melainkan sebagai bagian dari mekanisme administratif agar seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat segera turun memberikan bantuan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
“Jangan dianggap status tanggap darurat itu berarti daerah tidak mampu. Bukan. Ini adalah bagian dari administrasi. Dengan status tersebut, kami di pusat maupun instansi di daerah dapat membantu. Memang itu yang sudah diatur di undang-undang,” jelas Suharyanto meluruskan.
Lebih lanjut, peserta SDMT juga menerima materi mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan mengedepankan aspek kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, serta pemulihan sosial-ekonomi melalui konsep build back better.
Menurut Kepala BNPB, penanganan pascabencana pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara paralel dengan upaya pemulihan saat tanggap darurat. Suharyanto mencontohkan, masyarakat yang tinggal di tenda pengungsian seharusnya tidak lebih dari dua pekan sudah mulai berpindah ke hunian sementara (huntara).
Kuncinya, menurut Suharyanto, adalah kecepatan pendataan dari BPBD yang kemudian divalidasi secara akurat. Berdasarkan data tersebut, BNPB akan memberikan dukungan huntara, baik di atas lahan milik warga maupun lahan yang disiapkan pemerintah daerah. Hal ini menuntut kecepatan proses administrasi yang tetap akuntabel. Jika prosesnya lamban, masyarakatlah yang akan menanggung penderitaan lebih lama.
“Prosesnya tidak sulit, cukup dengan data, maka BNPB akan bantu. Namun terkadang, masih banyak daerah yang terlalu lama memberikan data. Akibatnya, masyarakat semakin lama menderita. Ini jangan sampai terjadi,” tegas Suharyanto.
Tangkas, Tanggap, dan Tangguh
Melalui forum tersebut, Kepala BNPB kembali menyampaikan bahwa jabatan Kepala Pelaksana BPBD merupakan amanah besar yang penuh tantangan. Dinamika di lapangan menuntut pemimpin penanggulangan bencana untuk mampu bertindak cepat, bijak, dan memahami strategi manajemen secara menyeluruh. Kesalahan dalam membaca situasi dapat berdampak langsung pada beratnya penderitaan masyarakat terdampak.
Lebih lanjut, Suharyanto menegaskan bahwa setelah pelatihan SDMT ini berakhir, ia tidak ingin mendengar adanya daerah yang menyerah atau menyatakan ketidaksanggupan dalam menangani bencana.
Segala kendala yang dirasa berat harus dicari solusinya melalui komunikasi yang baik, karena BNPB selalu terbuka bagi seluruh BPBD di Indonesia. Seluruh materi SDMT diharapkan mampu memberikan perspektif baru dan rasa optimisme dalam memimpin.
“Jangan sampai ada pemimpin daerah yang merasa tidak sanggup atau menyerah menangani bencana. Masyarakat sudah memilih pemimpinnya, jangan mengecewakan. Semua harus dikomunikasikan dengan baik. Intinya komunikasi. Kami di pusat bersama kementerian/lembaga pasti membantu, dan Kepala Pelaksana BPBD harus mampu mendampingi setiap pemimpin di daerah,” tegas Suharyanto.
Di akhir sesi, Kepala BNPB menekankan kepada seluruh peserta SDMT agar memiliki keberanian, kepercayaan diri, dan kepemimpinan yang kuat dalam menjalankan tugas di daerah. Mereka yang terpilih adalah pemegang kendali rantai komando penanggulangan bencana demi mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana.
“Kalian harus punya rasa percaya diri. Jika terjadi bencana, kalianlah yang semestinya memegang komando penanggulangan bencana, bukan yang lain. Karena itulah bunyi undang-undangnya. Hadir di lapangan saat terjadi bencana dan sampaikan: saya yang memegang komando penanggulangan bencana,” tutup Kepala BNPB.
Jakarta – Sebagai garda terdepan pertahanan negara di laut, TNI AL dalam hal ini Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) terus memperkuat kemampuan survei, pemetaan, dan pengelolaan data kelautan nasional guna mendukung keamanan serta kedaulatan wilayah perairan Indonesia dengan hadirnya KRI Canopus-936.
Dalam rilis Pers Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), Kedatangan KRI Canopus-936 disambut langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Marsekal TNI (HOR) (Purn.) Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., Para Kepala Staf Angkatan termasuk Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali beserta sejumlah pejabat tinggi TNI dan TNI AL di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (11/05/2026).
“Kapal sepanjang 105 meter ini memiliki kemampuan operasi hingga 60 hari pelayaran serta mampu melaksanakan survei dari perairan dangkal hingga kedalaman laut mencapai 11.000 meter, kemampuan ini menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia membangun kemandirian data laut sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kehadirannya juga diharapkan menjadi tulang punggung penyediaan data laut nasional yang akurat guna menjamin keselamatan pelayaran, mendukung eksplorasi sumber daya laut, serta memperkuat kedaulatan wilayah perairan Indonesia,” Tulis Dispenal, Senin, 11 Mei 2026.
Dalam pelayaran perdananya menuju Indonesia dengan sandi “Operasi Dhruva Samudra-26”, KRI Canopus-936 yang dikomandani Kolonel Laut (P) Indragiri Y. Wardhono menempuh jarak kurang lebih 12.798,5 Nautical Mile (Nm) dari galangan Abeking & Rasmussen, Lemwerder, Jerman sejak 14 Maret 2026, dengan sejumlah persinggahan internasional sebelum akhirnya tiba di Jakarta. Selain memastikan kesiapan operasional, pelayaran tersebut juga mengemban misi diplomasi TNI AL di berbagai negara sahabat.
Di hadapan awak media, Kasal menyampaikan bahwa selain fungsi ilmiah, KRI Canopus merupakan kapal survei yang juga dapat difungsikan sebagai kapal SAR kapal selam atau submarine rescue pertama yang dimiliki TNI AL. Kapal ini memiliki kemampuan mendukung operasi militer dan keamanan laut, termasuk pemetaan jalur kapal selam, deteksi ranjau laut, patroli keamanan, serta dukungan intelijen maritim.
“Kasal juga menegaskan bahwa TNI AL juga telah melaksanakan berbagai pelatihan bagi para pengawak KRI Canopus-936 guna meningkatkan profesionalisme serta penguasaan teknologi modern kapal survei. Selain di luar negeri, pelatihan juga dilaksanakan di Indonesia yang telah memiliki sekolah hidrografi sebagai sarana pendidikan dan pengembangan kemampuan personel TNI AL di bidang hidro-oseanografi,” Demikian Dispenal).
Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sejumlah kejadian bencana yang menimbulkan dampak cukup signifikan di berbagai wilayah Indonesia hingga Senin (11/5), pukul 07.00 WIB. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi, bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir masih dominan di sejumlah daerah, sedangkan kebakaran lahan dan hutan dilaporkan juga terjadi.
Dalam rilis Pers Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, Bencana banjir yang tercatat terjadi sedikitnya di dua daerah, pertama di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada Jumat (8/5), pukul 10.00 WITA, setelah terjadinya luapan Sungai Balo-Balo yang merendam permukiman warga dan lahan persawahan serta perkebunan di Desa Balo-Balo, Kecamatan Watu.
“Akibat kejadian ini sedikitnya enam kepala keluarga (KK) terdampak yang rumahnya terendam banjir. Sedangkan dampak lainnya, hasil kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mencatat, seluas 80 hektare lahan persawahan terendam banjir, 10 hektare kebun sawit serta 10 hektare tambak terdampak. Pada Minggu (10/5) banjir dilaporkan telah surut menyusul tim gabungan melakukan penanganan dan monitoring ketinggian air,” Kata Abdul Muhari, Senin, 11 Me 2026.
Selanjutnya, Bergeser ke wilayah lain, banjir juga terjadi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Jumat (8/5) sekitar pukul 14.15 WITA. Banjir dengan tinggi muka air mencapai satu meter ini berdampak pada 178 KK atau 317 jiwa, di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga.
Dampak banjir di Kendari menyebabkan 153 unit rumah terendam, termasuk satu fasilitas ibadah dan dua fasilitas pendidikan. Dalam upaya penanganan, BPBD Kota Kendari telah melakukan kaji cepat, pemantauan kondisi banjir, evakuasi warga terdampak, hingga distribusi air bersih bagi masyarakat.
Banjir pada Minggu (10/5) dilaporkan telah berangsur surut. Meski demikian, BPBD masih bersiaga apabila terjadi potensi bencana serupa terjadi lagi.
Sementara itu, kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilaporkan terjadi di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pada Minggu (10/5) sekira pukul 15.56 WITA. Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang.
BPBD Kabupaten Nunukan mencatat luas lahan yang terbakar mencapai sekitar dua hektare. Tim gabungan segera melakukan upaya pemadaman dengan mengerahkan personel, peralatan, dan kendaraan pendukung. Api berhasil dipadamkan sepenuhnya pada hari yang sama sekira pukul 18.33 WITA.
Memasuki periode peralihan musim dari penghujan menuju kemarau, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi maupun kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Perubahan pola cuaca yang terjadi pada masa transisi musim berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang dapat memicu banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Di sisi lain, mulai berkurangnya curah hujan di beberapa daerah juga meningkatkan risiko terjadinya karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki lahan gambut dan kawasan rawan kekeringan.
BNPB mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi pemerintah, seperti BMKG dan BNPB. Masyarakat juga diharapkan menjaga kebersihan lingkungan dan saluran air, tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, serta segera melakukan evakuasi mandiri apabila muncul tanda-tanda potensi bahaya di sekitar tempat tinggal.
“Pemerintah daerah turut didorong untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal, meningkatkan kesiapsiagaan personel dan peralatan, menyiapkan jalur evakuasi serta logistik darurat, dan memperkuat sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi,” Demikian Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.
Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memberi klarifikasi tentang maraknya pemberitaan di masyarakat yang menimbulkan pemahaman bahwa masyarakat tidak perlu menyerahkan KTP elektronik (KTP-el) saat menjalani layanan publik dan layanan lainnya, serta larangan fotokopi KTP-el.
Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan, KTP-el tetap merupakan kartu identitas kependudukan resmi yang digunakan dalam berbagai keperluan pelayanan dan administrasi. Hal ini mencakup pelayanan publik maupun pelayanan lainnya yang memerlukan identitas diri penduduk.
Ia menjelaskan, masyarakat tetap dapat menggunakan KTP-el untuk berbagai kebutuhan yang memerlukan verifikasi maupun identitas kependudukan secara resmi. “Seperti check-in hotel dan berbagai keperluan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Teguh dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Teguh menambahkan, penggunaan fotokopi KTP-el pada prinsipnya masih dapat dilakukan sepanjang sesuai kebutuhan pelayanan dan dilakukan secara bertanggung jawab. Menurutnya, penggunaan tersebut harus tetap memperhatikan aspek keamanan, penyimpanan, serta perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Guna melindungi data pribadi masyarakat, Ditjen Dukcapil Kemendagri bekerja sama dengan berbagai pihak akan terus melakukan inovasi dan penguatan sistem serta mekanisme pelayanan. “Agar penggunaan data dan dokumen kependudukan dapat berlangsung lebih aman, tertib, dan terlindungi,” jelasnya.
Di sisi lain, saat ini Ditjen Dukcapil telah menjalin kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan kurang lebih 7.500 lembaga pengguna, baik instansi pemerintah maupun badan hukum Indonesia. Kerja sama tersebut dilakukan melalui berbagai metode akses dan verifikasi data kependudukan, seperti card reader, web service, web portal, face recognition (FR), serta Identitas Kependudukan Digital (IKD). Karena itu, Ditjen Dukcapil mendorong agar verifikasi dan validasi data kependudukan semakin banyak dilakukan secara elektronik maupun digital.
Dalam kesempatan itu, Ditjen Dukcapil juga menyampaikan permohonan maaf atas penyampaian informasi sebelumnya yang dinilai belum cukup jelas sehingga menimbulkan beragam pemahaman yang kurang tepat di tengah masyarakat.
Ditjen Dukcapil menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan administrasi kependudukan terbaik kepada masyarakat. Hal ini dilakukan melalui layanan yang cepat, tepat, akurat, aman, dan gratis tanpa dipungut biaya apa pun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
