Instagram
Instagram
Beranda blog Halaman 102

Dana Stimulan Renovasi Rumah Diusulkan Naik, Satgas PRR Ungkap Alasannya

Penulis
Redaksi
-
Foto : Dok.Satgas PRR

Jakarta (The Indonesian News) – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengusulkan kenaikan bantuan stimulan untuk rumah rusak berat dari semula Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit. Usulan ini disiapkan untuk memastikan hunian yang dibangun bagi penyintas pascabencana tidak hanya berdiri kembali, tetapi juga lebih layak, aman, dan nyaman untuk ditempati.

Dalam Siaran Pers Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Jumat (3/7/2026), Kenaikan bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan permanen bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya warga yang kehilangan tempat tinggal. Satgas PRR menilai, pembangunan hunian bagi penyintas harus menjawab kebutuhan dasar warga sekaligus memperhatikan kualitas bangunan dalam jangka panjang.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan tambahan bantuan tersebut akan difokuskan untuk dua skema pembangunan hunian tetap atau huntap. Pertama, huntap in-situ yang dibangun kembali di lokasi semula. Kedua, huntap ex-situ mandiri yang dibangun di lokasi baru yang lebih aman dari risiko bencana.

“Jadi yang in-situ itu 8.000. Ex-situ mandiri 8.000. Jadi kurang lebih 16.000. Tapi sampai sekarang yang sudah mengajukan, yang sudah masuk datanya ke BNPB ada sekitar 14.500 dari daerah, bottom up dari kepala daerah,” kata Suharyanto usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Usulan Penyesuaian Bantuan Stimulan Rumah Rusak Berat Terdampak Bencana di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Pada Kamis, 2 Juli 2026.

Menurut Suharyanto, usulan penyesuaian nilai bantuan menjadi Rp80 juta per unit didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, adanya kenaikan harga material bangunan. Kedua, komitmen pemerintah untuk meningkatkan standar kelayakan hunian bagi penyintas agar rumah yang dibangun lebih siap ditempati.

Tambahan Rp20 juta per unit rencananya akan diarahkan untuk peningkatan kualitas fisik bangunan. Peningkatan tersebut meliputi pemasangan keramik di seluruh ruangan dan kamar mandi, pemasangan plafon, penyelesaian plester dinding yang lebih halus, serta penambahan teras agar hunian lebih layak dan fungsional bagi keluarga terdampak.

“Sementara kalau yang sekarang Rp60 juta tidak pakai keramik dan tidak plester halus. Kamar mandinya belum keramik. Kalau nanti tambah Rp20 juta, ya keramik semua. Selain itu, ada plafon, kemudian di luar dikasih teras dan kamar mandi keramik semua,” ujar Suharyanto yang juga wakil ketua Satgas PRR.

Saat ini, BNPB terus mempercepat pembangunan huntap in-situ maupun ex-situ mandiri di tiga provinsi terdampak. Dari total kebutuhan sekitar 16.000 unit, sekitar 800 unit huntap telah masuk dalam tahap pengerjaan. Suharyanto menegaskan, usulan kenaikan bantuan tersebut telah mendapatkan kesepahaman di tingkat kementerian dan lembaga, dan selanjutnya menunggu keputusan Presiden.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mendukung penuh usulan tersebut sebagai langkah solutif untuk mempercepat pemulihan hunian warga. Tito menjelaskan, pembangunan huntap in-situ dan ex-situ mandiri memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena tersebar di banyak titik. Karena itu, Satgas PRR mengusulkan penggunaan mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) BNPB agar pelaksanaan di lapangan lebih fleksibel, cepat, dan tepat sasaran.

“Huntap yang in-situ dan ex-situ mandiri yang menjadi tanggung jawab BNPB ini lebih kompleks karena sendiri-sendiri. Ya, itu akan digunakan mekanisme tersendiri yang kita usulkan adalah mekanisme namanya Dana Siap Pakai, karena memang BNPB ini dia fleksibel,” tutur Tito.

Penuhi Kebutuhan Dasar Pascabencana, BNPB Resmikan Pipanisasi Air Bersih Sepanjang 30 Kilometer di Lereng Merapi

Penulis
Redaksi
-
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto saat memberikan sambutan dalam agenda peresmian jaringan pipanisasi bagi warga terdampak bencana banjir lahar hujan Gunungapi Merapi di Desa Paten, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (3/7/2026). (Foto : BNPB).

Magelang (The Indonesian News) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto meresmikan jaringan pipanisasi air bersih sepanjang lebih dari 30 kilometer di Desa Paten, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Pada Jumat (3/7). Infrastruktur tersebut dibangun sebagai upaya memulihkan akses air bersih bagi sekitar 4.000 kepala keluarga (KK) di tujuh desa yang terdampak banjir lahar hujan Gunung Merapi pada Maret 2026.

“Peresmian sarana dan prasarana pendukung kehidupan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penanganan pascabencana berjalan cepat dan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” Kata Letjen TNI Dr. Suharyanto, Jumat, 3 Juli 2026.

Tim BPBD Kabupaten Magelang bersama perangkat desa dan warga memeriksa jaringan pipanisasi bagi warga terdampak bencana banjir lahar hujan Gunungapi Merapi di Desa Paten, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (3/7/2026). (Foto : BPBD Kabupaten Magelang).

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BNPB didampingi Anggota Komisi VIII DPR RI Singgih Prasetyo, Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah Bergas C. Penanggungan, serta Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang Bambang Hermanto.

Percepat Pemulihan Akses Air Bersih Pascabencana

Kabupaten Magelang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat risiko bencana tinggi, terutama akibat ancaman erupsi dan banjir lahar hujan Gunung Merapi.

Pada Selasa (3/3/2026) pukul 16.30 WIB, hujan dengan intensitas tinggi di kawasan hulu lereng Gunung Merapi memicu banjir lahar hujan yang membawa material vulkanik berupa pasir, batu, dan lumpur melalui alur sungai.

Peristiwa tersebut berdampak pada 11 desa di tiga kecamatan, yakni Dukun, Sawangan, dan Mungkid. Aliran material lahar mengakibatkan kerusakan pada permukiman, lahan pertanian, serta sejumlah infrastruktur vital, seperti jalan, jembatan, dan jaringan air bersih yang menjadi sumber utama kebutuhan masyarakat di lereng Merapi.

Selain menyebabkan kerusakan infrastruktur, bencana tersebut juga mengakibatkan lima orang meninggal dunia serta menghanyutkan sejumlah kendaraan milik penambang pasir di bantaran sungai.

Merespons kondisi tersebut, BNPB bergerak cepat melakukan langkah pemulihan dengan berkolaborasi bersama Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk membangun kembali jaringan air bersih yang lebih andal dan aman. Pemulihan ini menjadi prioritas karena akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi setelah bencana.

“Air bersih adalah sumber kehidupan. Alhamdullilah, melalui kolaborasi yang kuat, mulai hari ini kendala krisis air bersih bagi 4.000 KK di tujuh desa sudah dapat diatasi,” ujar Suharyanto.

Tim BPBD Kabupaten Magelang bersama perangkat desa dan warga memeriksa jaringan pipanisasi bagi warga terdampak bencana banjir lahar hujan Gunungapi Merapi di Desa Paten, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (3/7/2026). (Foto : BPBD Kabupaten Magelang).

Untuk mendukung percepatan pemulihan tersebut, BNPB mengalokasikan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp3 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki jaringan air bersih sepanjang kurang lebih 33,3 kilometer yang melayani 4.010 KK di tujuh desa terdampak, yakni Desa Sumber, Krinjing, Paten, Sengi, Keningar, Sewukan, dan Wates di Kecamatan Dukun.

Pembangunan jaringan pipanisasi dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui pemasangan pipa secara swadaya, sehingga distribusi air bersih dapat segera kembali normal dan dimanfaatkan oleh warga.

Siapkan Antisipasi Kekeringan akibat El Nino

Selain meresmikan jaringan pipanisasi, Kepala BNPB juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau mendatang. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung selama sekitar 11 bulan, mulai Juli 2026 hingga Mei 2027.

Mengantisipasi kondisi tersebut, BNPB meminta Pemerintah Kabupaten Magelang segera memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan, termasuk kawasan Menoreh. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar penentuan langkah mitigasi, baik melalui pembangunan jaringan pipanisasi lanjutan maupun penyediaan sumur bor dalam (deep well).

Suharyanto menegaskan pemerintah pusat siap memberikan dukungan anggaran melalui BNPB untuk mempercepat penanganan apabila diperlukan.

“Pada tahun 2026 ini, sudah tidak layak lagi jika masyarakat masih harus memikul wadah air dan berjalan jauh demi air bersih. Kami minta daerah segera ajukan usulan. Untuk penanganan kedaruratan yang mendesak, Dana Siap Pakai (DSP) di BNPB bisa dicairkan dengan cepat, bahkan dalam waktu seminggu,” tutupnya.

Menko Polkam kutuk keras tindakan keji KKB terhadap pilot pesawat AMA

Penulis
Farid Ismullah
-
Menko Polkam Djamari Chaniago. (Foto : Dok.Kemenko Polkam RI).

Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengutuk keras pembakaran pesawat dan tindakan keji terhadap pilot pesawat AMA yang diduga kuat dilakukan oleh kelompok KKB.

“Sejak didapatkannya informasi awal insiden tersebut, Kemenko Polkam terus memonitor dan memperhatikan secara seksama serta melaksanakan langkah-langkah koordinatif dengan satuan TNI, Polri dan kementerian/lembaga serta instansi yang terkait dalam penanganan insiden pembakaran pesawat AMA PK-RCY Nomor Seri 923 di Bandara Perintis Ipdeheik, Kampung Balinggama, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan,” Kata Menko Polkam Djamari Chaniago melalui Karo Humas Datin Kemenko Polkam RI, Brigjen TNI Honi Havana dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 Juli 2026.

Kemenko Polkam menyampaikan apresiasi kepada Satuan TNI, Polri dan seluruh unsur yang terlibat atas kesigapannya mengevakuasi jenazah Almarhum Nicholas F. Goselin, pilot pesawat AMA, pada hari ini Jumat (3/7) sekitar pukul 09.00 WIT. Saat ini jenazah telah berada di RST Timika untuk selanjutnya Koops TNI Habema akan menyerahkan kepada PT AMA untuk diterbangkan ke Jakarta.

“Kemenko Polkam menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi segala bentuk kekerasan dan tindakan keji terhadap masyarakat maupun sarana transportasi udara yang menjadi urat nadi pelayanan bagi kehidupan masyarakat di Papua. Kemenko Polkam akan terus mendorong proses penyelidikan dan langkah penegakan hukum yang tegas oleh aparat TNI-Polri terhadap pelaku, sekaligus mendorong upaya pengamanan penerbangan perintis guna menjamin keselamatan masyarakat dan kelangsungan pelayanan publik,” Demikiam Karo Humas Datin Kemenko Polkam RI, Brigjen TNI Honi Havana.

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Pilot PT AMA Air Melalui Operasi Khusus dan SAR Taktis

Penulis
Redaksi
-
Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Pilot PT AMA Air Melalui Operasi Khusus dan SAR Taktis di Bandara Ipdeheik, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (3/7/2026). (Foto : Puspen TNI).

Jakarta (The Indonesian News) – Koops TNI Habema berhasil mengevakuasi jenazah pilot pesawat PT AMA Air PK-RCY, Nicholas F. Goselin, yang menjadi korban penembakan di Bandara Ipdeheik, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (3/7/2026). Bersamaan dengan proses evakuasi, personel Koops TNI Habema terus melaksanakan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku penembakan serta pembakaran pesawat.

Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi mengatakan, Merespons cepat kejadian tersebut, Koops TNI Habema menggelar Operasi Khusus Perebutan Cepat untuk menguasai dan mengamankan lapangan terbang sebagai titik masuk bantuan, sekaligus melaksanakan Search and Rescue (SAR) Taktis guna mengevakuasi korban dan menjamin keselamatan masyarakat di sekitar lokasi.

“Operasi melibatkan 10 personel Koops TNI Habema dengan dukungan dua helikopter Caracal serta dilaksanakan secara cepat, terukur, dan terkoordinasi mengingat medan pegunungan yang memiliki tingkat kesulitan tinggi,” Kata Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 Juli 2026.

Terpisah, Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa TNI akan terus mengoptimalkan pengamanan di wilayah serta mendukung langkah-langkah taktis terhadap pelaku.

“Koops TNI Habema telah bergerak cepat melaksanakan operasi khusus untuk mengamankan lokasi dan mengevakuasi korban. TNI akan terus bersinergi dengan seluruh unsur terkait dalam menjaga stabilitas keamanan, melindungi masyarakat, serta mendukung proses penegakan hukum terhadap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Kapuspen TNI.

Sementara itu, Wakil Panglima Koops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya pilot PT AMA Air sekaligus menegaskan komitmen Koops TNI Habema dalam menjaga keamanan wilayah.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum. Prioritas kami adalah menyelamatkan korban, mengamankan lokasi, melindungi masyarakat, serta mendukung proses penegakan hukum terhadap para pelaku. Melalui Operasi Khusus Perebutan Cepat dan SAR Taktis, kami memastikan proses evakuasi dapat dilaksanakan secara cepat, aman, dan profesional,” ujarnya, di Cilangkap, Jumat (3/7/2026).

“Operasi pengamanan lokasi dan pengejaran terhadap pelaku masih terus berlangsung. TNI melalui Koops TNI Habema akan terus melaksanakan langkah-langkah lanjutan sesuai perkembangan situasi di lapangan dengan mengedepankan profesionalisme, sinergi antarinstansi, dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama,” Demikian Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi.

Tinjau Natuna, Menko Polkam: Tugas Prajurit di Perbatasan Menentukan Wibawa Indonesia

Penulis
Farid Ismullah
-
Menko Polkam saat Tinjau Natuna, Kamis (2/7/2026). (Foto : Humas Kemenko Polkam RI).

Natuna (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago meninjau pasukan Yon Komposit 1/Gardapati serta prajurit TNI dan Polri yang bertugas di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Menko Polkam juga meninjau Gugus Tempur Laut Komando Armada I (Guspurla Koarmada I) guna memastikan kesiapan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan utara Indonesia, Pada Kamis (2/7/2026).

Di hadapan prajurit Yon Komposit 1/Gardapati, Marinir, dan Polri, Menko Polkam menegaskan bahwa penugasan di Natuna merupakan amanah strategis karena berada di garda terdepan yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara. Oleh karena itu, setiap personel dituntut menjaga profesionalisme, disiplin, dan kekompakan dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Tugasmu bukan tugas sembarangan, tidak sama dengan tugas di daerah lain. Kalian di sini menjaga kedaulatan kita. Seluruh unsur Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian harus kompak semua. Bangsa menunggu hasil dari tugasmu di sini,” tegas Menko Polkam.

Menko Polkam juga menyampaikan salam dan pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada seluruh prajurit yang bertugas di Natuna agar senantiasa menjaga kesehatan, meningkatkan solidaritas, dan memperkuat sinergi antarmatra. Menurutnya, Presiden berulang kali menekankan bahwa kekokohan negara sangat bergantung pada soliditas TNI dan Polri sebagai pilar utama penjaga kedaulatan bangsa.

“Salam beliau adalah selamat bertugas, jaga kesehatan dan kekompakan kalian. Tugas kita masih belum akan selesai, ke depan mungkin akan semakin banyak,” ujar Menko Polkam menyampaikan pesan Presiden.

Selain itu, Menko Polkam mengingatkan seluruh prajurit agar senantiasa memegang teguh sumpah prajurit dan menjaga nama baik Indonesia. Ia menegaskan bahwa Natuna merupakan wilayah strategis yang menjadi etalase terdepan Indonesia sehingga setiap tindakan prajurit akan memengaruhi cara pandang negara-negara di kawasan terhadap Indonesia.

“Kalian yang bertugas di wilayah ini berhadapan langsung dengan negara-negara lain. Apa yang kalian perbuat di sini akan sangat berpengaruh pada pandangan negara-negara sekitar terhadap Indonesia. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian lakukan, akan menentukan tingkat penghargaan orang asing kepada bangsa kita,” tegasnya.

Menko Polkam juga mengingatkan bahwa kesiapan tempur hanya dapat dibangun melalui latihan yang berkesinambungan. Menurutnya, seorang prajurit harus selalu meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya agar siap menghadapi setiap tantangan dalam menjaga kedaulatan negara.

“Ingat, tentara kalau tidak bertempur, ya berlatih. Tidak mungkin seorang prajurit mampu melaksanakan tugasnya tanpa latihan. Karena itu, teruslah berlatih, tingkatkan kemampuan, dan siapkan diri menghadapi setiap tantangan yang mungkin terjadi,” tegas Menko Polkam.

Ia kembali menegaskan bahwa sebagaimana arahan Presiden, kekuatan bangsa sangat bergantung pada kekompakan TNI dan Polri. Oleh karena itu, seluruh prajurit diminta terus menjaga soliditas serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Presiden berulang-ulang menyampaikan bahwa tulang punggung negara ini betul-betul tergantung kepada kekokohan dan kekompakan TNI dan Polri. Kalau dua tiang ini kokoh, negara kita menjadi kuat. Oleh karena itu, jaga betul kedaulatan kita di sini dan laksanakan tugas dengan baik,” jelasnya.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Menko Polkam juga meninjau Gugus Tempur Laut Komando Armada I (Guspurla Koarmada I) dan menerima paparan dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali beserta jajaran mengenai kondisi keamanan maritim terkini, kesiapan operasional, serta berbagai tantangan strategis di wilayah Laut Natuna Utara.

Menko Polkam menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga guna memastikan sistem pertahanan dan keamanan maritim berjalan optimal. Penguatan kesiapsiagaan di wilayah perbatasan tidak hanya penting untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi juga menjamin keamanan pelayaran, perdagangan, perikanan, serta pemanfaatan sumber daya laut sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan.Guspurla Koarmada I merupakan Komando Pelaksana Operasi (Kolaksops) di bawah Panglima Koarmada I yang berkedudukan di Fasilitas Pelabuhan TNI AL Selat Lampa, Natuna. Satuan ini memiliki peran strategis dalam melaksanakan operasi tempur laut dan amfibi, proyeksi kekuatan, serta penegakan hukum di laut guna menjaga stabilitas keamanan maritim dan memastikan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Laut Natuna Utara.

Selama kunjungan kerja di Natuna, Menko Polkam didampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Bupati Natuna Cen Sui Lan, serta pejabat Kemenko Polkam, di antaranya Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, para Deputi II, III, dan IV, serta Staf Khusus Menko Polkam.

Bakti Kesehatan wujud kepedulian TNI kepada masyarakat Perdalaman Papua

Penulis
Farid Ismullah
-
Bakti Kesehatan TNI Bagi Masyarakat Perdalaman Papua di Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, Kamis (2/7/2026). (Foto : Dispenal)

Papua Tengah (The Indonesian News) – TNI Angkatan Laut melalui Satgas Pamtas Mobile RI–PNG Yonif 2 Marinir bersama Kodim 1703/Deiyai menggelar bakti kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Deiyai, Papua Tengah. Kegiatan tersebut meliputi pengobatan gratis di Distrik Tigi pada Rabu (1/7/) dan khitanan massal gratis di Waghete pada Kamis (2/7) sebagai wujud kepedulian TNI kepada masyarakat.

Bakti Kesehatan TNI Bagi Masyarakat Perdalaman Papua di Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, Kamis (2/7/2026). (Foto : Dispenal)

Dalam siaran pers Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), Kamis (2/7/2026) Masyarakat menyambut antusias kedua kegiatan tersebut dengan memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan, pemberian obat-obatan dan vitamin, edukasi kesehatan, serta khitanan massal bagi anak-anak. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.

Komandan Satgas Pamtas Mobile RI–PNG Yonif 2 Marinir, Letkol Marinir Helilintar Setiojoyo Laksono menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk pengabdian TNI kepada rakyat. Selain menjaga keamanan wilayah, prajurit juga berkomitmen memberikan manfaat nyata melalui aksi sosial dan kemanusiaan serta mempererat hubungan dengan masyarakat.

“Kegiatan ini sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menekankan kepada seluruh jajaran TNI AL agar terus hadir di tengah masyarakat melalui pengabdian yang humanis, memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah terpencil,” Demikian Dinas Penerangan Angkatan Laut.

Imigrasi gandeng KPK untuk pembenahan instansi

Penulis
Redaksi
-
Foto : Dok. Ditjenim

Surabaya (The Indonesian News) – Direktorat Jenderal Imigrasi menghadirkan Kepala Satuan Tugas Program Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nensi Natalia, untuk memberikan pembekalan penguatan integritas kepada jajaran internal keimigrasian dalam rangka pembenahan instansi.

Kehadiran perwakilan KPK ini menjadi agenda utama dalam Sosialisasi Penguatan Kepatuhan Internal Terintegrasi yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu s.d. Jumat (1 s.d. 3 Juli 2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh 272 peserta, terdiri dari jajaran pimpinan tinggi pratama hingga kepala unit pelaksana teknis keimigrasian dari seluruh Indonesia.

Nensi menekankan pentingnya tahap pencegahan dalam pengendalian gratifikasi. Di antaranya adalah menjaga integritas, menghindari konflik kepentingan, taat melaporkan kekayaan secara berkala dan melaporkan kepada yang berwenang jika menerima gratifikasi.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko memberikan penekanan bahwa setiap aparatur sipil negara di lingkungan imigrasi harus mengutamakan moralitas kerja yang baik saat melayani masyarakat.

Hal ini disebabkan kinerja institusi dipantau secara langsung oleh publik dari segi output maupun proses pelayanan. Hendarsam mengingatkan bahwa integritas menjadi hal fundamental untuk menjaga muruah organisasi.

“Integritas dan kepatuhan harus menjadi fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Masyarakat tidak hanya menilai hasil kerja kita, tetapi juga menilai bagaimana proses pelayanan itu diberikan, ” kata Hendarsam, Dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 Juli 2026.

Agenda sosialisasi ini berfokus pada penguatan kurikulum pencegahan penyimpangan, salah satunya melalui implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Seluruh jajaran dibekali materi penegakan kode etik, budaya kerja antikorupsi, kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), serta efisiensi fungsi penegakan hukum keimigrasian.

Penguatan ini dirancang agar instansi mampu mendeteksi potensi maladministrasi sejak dini melalui manajemen risiko benturan kepentingan dan optimalisasi mekanisme pelaporan pelanggaran whistleblowing system.

Selain perwakilan KPK, Ditjen Imigrasi juga menghadirkan sejumlah narasumber dari lembaga negara lainnya. Di antaranya adalah Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Moch. Fachrudin serta anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robertus Na Endi Jaweng. Kehadiran para pejabat ini ditujukan untuk memperkuat sinergi pengawasan internal dan eksternal keimigrasian.

Dirjen Imigrasi menekankan agar fungsi kepatuhan internal tidak dijadikan sekadar formalitas. Kepatuhan ini semestinya menjadi landasan budaya kerja yang dipraktikkan secara konsisten mulai dari level pimpinan tinggi struktural hingga petugas pelaksana di lapangan sehari-hari.

“Kepatuhan internal tidak boleh dipandang semata-mata sebagai fungsi pengawasan atau penindakan terhadap pelanggaran. Kepatuhan internal harus menjadi budaya kerja yang hidup dalam setiap organisasi, mulai dari pimpinan hingga pelaksana, ” ujar Hendarsam.

Hendarsam Marantoko meminta agar seluruh kepala kantor wilayah dan unit pelaksana teknis keimigrasian segera mengimplementasikan hasil forum di lingkungan kerja masing-masing. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk menekan angka potensi penyimpangan kedinasan demi mewujudkan reformasi birokrasi. Keberhasilan instansi keimigrasian ke depan akan diukur secara objektif berdasarkan tingkat kepercayaan publik yang berhasil diraih.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah nyata untuk memperkuat tata kelola keimigrasian yang bersih, transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, “Tutup Hendarsam.

Panglima TNI Tegaskan Adaptasi TNI Hadapi Perang Modern saat Pimpin Pengesahan Doktrin Perisai Trisula Nusantara

Penulis
Farid Ismullah
-
Panglima TNI Tegaskan Adaptasi TNI Hadapi Perang Modern saat Pimpin Pengesahan Doktrin "Perisai Trisula Nusantara secara hybrid di Kodiklat TNI, Serpong, Tangerang Selatan, Pada Kamis (2/7/2026). (Foto : Puspen TNI).

Jakarta (The Indonesian News) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. memimpin Uji Naskah III dan Pengesahan Doktrin TNI Perisai Trisula Nusantara yang diikuti para Pejabat Utama TNI secara hybrid di Kodiklat TNI, Serpong, Tangerang Selatan, Pada Kamis (2/7/2026).

Dalam arahannya, Panglima TNI menyampaikan apresiasi kepada Dankodiklat TNI beserta tim penyusun atas penyelesaian rumusan Doktrin TNI Perisai Trisula Nusantara. Menurutnya, perubahan lingkungan strategis global dan karakter peperangan modern menuntut TNI memiliki doktrin yang adaptif, relevan, dan mampu menjawab tantangan operasi militer masa kini.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Dankodiklat dan tim penyusun yang sudah memaparkan hasil dan rumusan Doktrin Perisai Trisula Nusantara. Perkembangan peperangan yang saat ini terjadi di berbagai negara menunjukkan perubahan yang sangat signifikan sehingga perlu menjadi perhatian kita bersama,” ujar Panglima TNI.

Foto : Dok.Puspen TNI

Panglima TNI menjelaskan bahwa peperangan modern kini ditandai dengan penggunaan rudal jarak jauh, drone kamikaze, drone swarm, peperangan elektronik, hingga perang informasi yang dilaksanakan secara terpadu. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya transformasi doktrin TNI agar mampu menghadapi ancaman multidimensi secara efektif dan profesional.

“Saya berpendapat bahwa memang sudah saatnya kita mengubah doktrin untuk menghadapi peperangan masa kini,” tegas Panglima TNI.

Selain memimpin rapat pengesahan doktrin, Panglima TNI juga meresmikan dan menandatangani Prasasti Workshop Drone dan Artificial Intelligence (AI), Stadion Tri Matra, Lahan Aplikasi Ketahanan Pangan serta peresmian ruang makan siswa Perwira Prajurit Karir (Pa PK).

“Peresmian sejumlah fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya TNI dalam meningkatkan kualitas pembinaan personel, penguasaan teknologi pertahanan, serta mendukung program ketahanan pangan nasional sebagai implementasi pembangunan kekuatan TNI yang modern dan profesional,,” Demikian Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi.

Percepat Pembangunan Huntap, Kasatgas Tito Dukung Penggunaan Dana Siap Pakai BNPB

Penulis
Farid Ismullah
-
Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Usulan Penyesuaian Bantuan Stimulan Rumah Rusak Berat Terdampak Bencana melalui DSP BNPB di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Kamis (2/7/2026). (Foto : Dok.BNPB)

Jakarta (The Indonesian News)– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mendukung penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat akibat bencana.

Hal itu disampaikan Tito kepada awak media usai mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Usulan Penyesuaian Bantuan Stimulan Rumah Rusak Berat Terdampak Bencana melalui DSP BNPB di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Tito menjelaskan, pembangunan huntap diprioritaskan bagi warga yang rumahnya rusak berat maupun hilang akibat bencana. Secara umum, skema pembangunan dibagi menjadi tiga, yakni in situ, eksitu mandiri, dan eksitu kompleks komunal.

Untuk skema in situ, rumah dibangun kembali di lokasi semula apabila kondisi tanah dinilai masih aman dan pembangunannya dilakukan oleh BNPB. Sementara itu, skema eksitu mandiri dilakukan dengan warga membangun rumah secara mandiri di lahan lain yang dimiliki karena lokasi lama tidak aman ditempati. Skema ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran dan pengawasan dari BNPB.

Adapun skema eksitu kompleks komunal dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) maupun pihak terkait lainnya. Dalam skema ini, pemerintah daerah (Pemda) menyiapkan lahan dan akses pendukung, sedangkan pembangunan kawasan permukiman dilakukan oleh Kementerian PKP. Tito mengatakan, anggaran pembangunan huntap komunal telah dialokasikan dan mulai direalisasikan tahun ini.

“Nah, yang di huntap in situ dan eksitu mandiri, yang ditangani oleh BNPB, ini kan lebih kompleks karena sendiri-sendiri. Itu akan digunakan mekanisme tersendiri yang kita usulkan, namanya Dana Siap Pakai, karena memang BNPB ini fleksibel. Kita ingin agar terjadi pergerakan cepat,” ujar Tito.

Selain mendorong penggunaan DSP, Tito juga mengusulkan penyesuaian nilai bantuan stimulan pembangunan rumah. Menurutnya, besaran bantuan BNPB saat ini sebanyak Rp60 juta per unit sudah tidak lagi sesuai kebutuhan. Berdasarkan hasil perhitungan, idealnya membangun satu unit rumah layak huni membutuhkan anggaran Rp80 juta.

“Nah, mengenai anggarannya juga, yang selama ini Rp60 juta, kita harapkan bisa dinaikkan,” katanya.

Tito menambahkan, usulan penggunaan DSP BNPB dan penyesuaian nilai bantuan stimulan tersebut akan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Langkah ini sebagai bagian dari upaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.

Sebagai informasi, rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno serta dihadiri Kepala BNPB Suharyanto dan perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Indonesia – Belarus Luncurkan Peta Jalan Kerja Sama 2026-2030

Penulis
Redaksi
-
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto (Pertama Kiri) Bersama Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko (Pertama Kanan) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (02/07/2026).(Foto : BPMI Setpres).

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko sepakat memperkuat kemitraan strategis kedua negara melalui peluncuran Peta Jalan Penguatan Kerja Sama Indonesia–Belarus 2026–2030. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil utama kunjungan kenegaraan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (02/07/2026).

Dalam keterangan pers bersama usai pertemuan bilateral, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kunjungan Presiden Lukashenko mencerminkan semakin eratnya hubungan persahabatan Indonesia dan Belarus di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Kepala Negara pun menyampaikan apresiasi atas kunjungan kedua Presiden Lukashenko ke Indonesia setelah lebih dari 13 tahun.

“Kunjungan ini menandakan semakin erat hubungan persahabatan Indonesia dan Belarus di tengah dinamika situasi global yang terus berkembang dengan penuh ketidakpastian. Belarus adalah mitra penting bagi Indonesia di kawasan Eurasia dan kami menghargai hubungan yang selama ini terus berkembang atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan,” ujar Presiden Prabowo.

Saat pertemuan bilateral, kedua pemimpin membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan di berbagai sektor. Salah satu capaian penting adalah peluncuran Peta Jalan Penguatan Kerja Sama Indonesia–Belarus 2026–2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral selama lima tahun ke depan.

“Peta Jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerja sama yang lebih terarah dan konkret,” ungkap Presiden Prabowo.

Di sektor ketahanan pangan, Presiden Prabowo menilai Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi. Kedua negara berkomitmen memperkuat kolaborasi di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, hingga alat berat guna mendukung pembangunan sektor pangan yang berkelanjutan.

Selain itu, kedua negara juga sepakat memperluas kemitraan ekonomi melalui pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerja sama teknologi. Di bidang perdagangan, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas selesainya proses ratifikasi Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement oleh Belarus.

“Kami juga sedang melakukan proses ratifikasi tersebut,” ucap Presiden Prabowo.

Di sektor industri, kedua pemimpin melihat peluang besar untuk meningkatkan investasi dan membangun joint venture antara pelaku usaha Indonesia dan Belarusia, khususnya pada sektor manufaktur, otomotif, kendaraan berat, dan agroindustri. Sementara pada bidang sosial budaya dan pengembangan sumber daya manusia, kedua negara mendorong penguatan pertukaran budaya, kerja sama antarlembaga pendidikan, serta pendidikan dan pelatihan vokasi.

Selain membahas kerja sama bilateral, Presiden Prabowo dan Presiden Lukashenko juga bertukar pandangan mengenai berbagai isu regional dan global. Keduanya menegaskan komitmen untuk terus mendukung upaya mewujudkan perdamaian dan stabilitas dunia.

Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi atas kunjungan kenegaraan Presiden Lukashenko dan menyatakan komitmennya untuk melakukan kunjungan balasan ke Belarus. Presiden Prabowo juga berharap seluruh hasil kesepakatan yang dicapai dapat segera diimplementasikan sehingga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat kedua negara.

“Saya juga yakin momentum ini akan semakin memperkuat kemitraan Indonesia-Belarus dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan hasil nyata yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran kedua rakyat kita,” pungkas Presiden.

1...101102103...109Halaman 102 dari 109
Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

© PT Alca Media Indonesia