Beranda blog Halaman 105

Sekretaris BPSDM Kemendagri: Latsar CPNS Bagian Penting Pengembangan Kompetensi ASN

Upacara Api Semangat Bela Negara (ASBN) Pelatihan Dasar CPNS Kemendagri Gelombang I Tahun 2026 di Kantor BPSDM Kemendagri, Jakarta, Rabu (6/5/2026) malam. (Foto : The Indonesian News/HO-Puspen Kemendagri).

Jakarta – Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Afrijal Dahrin DJ menegaskan, Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan bagian penting dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri. Melalui pelatihan tersebut, peserta dibekali pemahaman mendasar mengenai pelayanan pemerintahan, dinamika sosial kemasyarakatan, hingga pembangunan nasional dan daerah.

Menurut Afrijal, Latsar tidak hanya berfokus pada penguatan kapasitas teknis, tetapi juga diarahkan untuk mendorong peserta melahirkan inovasi dan gagasan yang aplikatif dalam mendukung pelaksanaan tugas di unit kerja masing-masing.

“Kalau kita kerucutkan kembali, ini memang kita harapkan lebih ke aspek di mana mereka mengembangkan inovasi, ide gagasan yang tentu implementatif juga dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaan mereka saat ini,” katanya kepada awak media usai Upacara Api Semangat Bela Negara (ASBN) Pelatihan Dasar CPNS Kemendagri Gelombang I Tahun 2026 di Kantor BPSDM Kemendagri, Jakarta, Rabu (6/5/2026) malam.

Ia menjelaskan, Upacara ASBN mengandung makna simbolis sebagai representasi semangat dan cahaya pengabdian bagi ASN. Nilai tersebut diharapkan menjadi pengingat bahwa ASN memiliki peran sebagai penunjuk arah sekaligus penerang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Selain itu, api juga dimaknai sebagai simbol semangat yang harus terus menyala dalam diri ASN agar mampu menjadi penggerak pembangunan dan pelayan masyarakat yang berintegritas.

“Maka semangat nasionalisme, integritas, itu adalah nilai dasar yang memang harus ditanamkan kepada para peserta Latsar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Afrijal menuturkan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan tiga kompetensi utama yang wajib dimiliki ASN, yakni kompetensi teknis, manajerial, dan pemerintahan. Karena itu, pelaksanaan Latsar CPNS dirancang tidak hanya untuk memperkuat kemampuan teknis dan manajerial, tetapi juga menanamkan kompetensi pemerintahan sebagai landasan utama pengabdian ASN.

Ia menjelaskan, kompetensi pemerintahan mencakup pemahaman mengenai integritas, hubungan pemerintah pusat dan daerah, pelayanan publik, hingga etika pemerintahan.

“Nah dalam penjelasannya itu dijelaskan di Undang-Undang [Nomor] 23, kompetensi pemerintah itu terkait apa? Salah satunya terkait integritas, terkait hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, terkait masalah pelayanan masyarakat, dan juga tidak kalah penting dalam terkait masalah etika pemerintah,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan Kemendagri Budi Santosa menyampaikan, Kemendagri sebagai kementerian strategis membutuhkan dukungan ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas masing-masing. ASN juga dituntut mampu memahami berbagai persoalan, baik dalam lingkup mikro maupun makro.

Menurutnya, melalui Latsar, peserta diharapkan memahami bahwa profesi ASN bukan sekadar pekerjaan, melainkan bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara dalam mewujudkan cita-cita nasional.

“ASN harus tanggap ing sasmito. Dia harus peka terhadap lingkungan strategis di mana dia berada, di lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan negara,” tandasnya.

Kepala BNPB : Penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat dan berkelanjutan

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (Tengah) bersama Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago saat Pengecekan peralatan dalam upaya penanggulangan bencana dalam Apel Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Lapangan Griya Agung, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (6/5/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-BNPB).

Palembang – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar Apel Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Lapangan Griya Agung, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (6/5/2026).

Kegiatan apel ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dan dihadiri oleh sejumlah pimpinan kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, hingga relawan kebencanaan. Dalam amanatnya, Djamari Chaniago menyampaikan pentingnya penanganan karhutla secara serius oleh semua pihak tanpa kecuali. Dirinya menginstruksikan agar semua unsur pemerintah maupun masyarakat mengambil bagian untuk menekan angka karhutla.

“Pastikan seluruh perangkat daerah memahami tugas masing-masing, pastikan posko siaga berjalan, personel siap, peralatan tersedia, sumber air terpetakan, jalur mobilisasi terbuka dan sistem komando lapangan berfungsi dengan efektif,” ujar Djamari Chaniago.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), awal musim kemarau terjadi pada bulan Mei, dengan sifat musim kemarau cenderung bawah normal atau lebih kering. Sementara puncak kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan terjadi pada bulan Agustus. Berdasarkan pemetaan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan, terdapat 12 kabupaten kota rawan karhutla pada tahun 2026. Wilayah-wilayah ini menjadi prioritas pengawasan, patroli, pencegahan dan penyiapan sumber daya, karena memiliki karakteristik lahan gambut atau mineral kering, areal perkebunan serta riwayat kejadian karhutla yang berulang.

Dalam kegiatan apel tersebut, dilakukan pengecekan kesiapan pasukan yang terdiri dari personel TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan masyarakat peduli api serta instansi terkait lainnya. Selain itu, turut diperiksa kesiapan sarana prasarana penunjang dalam operasi pemadaman, termasuk peralatan pemadaman darat dan kendaraan operasional.

Sebagai wujud kesiapan seluruh unsur, pada kegiatan ini juga dilakukan Reaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2026. Reaktivasi Desk ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, khususnya untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian karhutla secara nasional.

Apel kesiapsiagaan ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan seluruh sumber daya, baik personel maupun peralatan, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla secara terpadu. Kolaborasi menjadi kunci, pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dunia usaha dan masyarakat harus bergerak bersama dalam satu komando untuk mencegah dan menangani karhutla.

“Kita jadikan apel kesiapsiagaan hari ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, menyatukan langkah, dan memastikan bahwa Sumatera Selatan siap menghadapi kemarau 2026 dengan kesiagaan penuh,” ujar Djamari Chaniago.

Sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan, BNPB telah mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pemantauan dan penanganan karhutla, seperti sistem deteksi titik panas (hotspot) berbasis satelit, pemantauan cuaca dari BMKG, serta pemanfaatan drone untuk patroli udara.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan. Sebagai bentuk dukungan kepada Provinsi Sumatera Selatan, BNPB telah mengerahkan 2 armada helikopter patroli dan 4 helikopter water bombing, serta pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC).

“BNPB mendukung seluruh operasi penanganan karhutla di 5 provinsi prioritas, mulai dari perlengkapan satgas darat, operasi modifikasi cuaca, hingga pengerahan armada heli untuk patroli dan water bombing,” jelas Suharyanto.

Pada kesempatan ini, BNPB juga memberikan dukungan peralatan dalam menunjang tugas tim satgas darat senilai total 2,8 Miliar Rupiah. Adapun bantuan yang diberikan pada Provinsi Sumatera Selatan, yakni Korem 044/Gapo dan Polda Sumatera Selatan, masing-masing-masing 1 unit motor trail pemadam, 3 unit pompa jinjing 2HP+selang, dan 50 pasang sepatu boot pemadam. Selain itu dukungan peralatan juga diberikan kepada Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, dan Muara Enim, masing-masing berupa 5 unit APD pemadam, 1 unit motor trail pemadam, 2 unit flexible tank, 2 unit pompa jinjing 2HP+selang, dan 4 roll selang 1,5 inci.

“Penebalan logistik dan peralatan ini dapat terus dilakukan menyesuaikan kebutuhan di lapangan,” lanjut Suharyanto.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh upaya penanggulangan karhutla melalui penguatan kapasitas daerah, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pelibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan. Sementara itu, unsur dunia usaha juga didorong untuk berperan aktif dalam pengelolaan lahan secara bertanggung jawab serta memastikan tidak terjadi praktik pembakaran dalam pembukaan lahan. Dunia usaha diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi, bukan sebagai sumber persoalan karhutla.

Berbagai strategi penanganan karhutla yang dilakukan dilakukan pemerintah secara terpadu terus dimaksimalkan, antara lain melalui peningkatan kemampuan personel satgas darat baik secara kualitas dan kuantitas, pendampingan pemda melalui bantuan peralatan, perpaduan yang seimbang antara operasi darat, operasi udara dan operasi modifikasi cuaca. Kemudian penegakan hukum yang tegas bagi pelaku pembakaran, hingga pemantauan prediksi iklim.

Apel kesiapsiagaan ini juga dirangkaikan dengan simulasi penanganan karhutla guna meningkatkan kemampuan dan kesiapan personel di lapangan dalam menghadapi berbagai skenario kebakaran.

BNPB berharap melalui apel ini, seluruh pihak dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan sejak dini, sehingga dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi dapat ditekan.

“Dengan kesiapan yang optimal dan kerja sama yang sinergis dari semua pihak, kita optimis dapat mengendalikan karhutla secara lebih efektif pada tahun 2026,” tutup Suharyanto.

Presiden Prabowo Bertolak ke Filipina Hadiri KTT Ke-48 ASEAN

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto bertolak menuju Cebu, Filipina, Jakarta, Kamis (7/5/2026). (Foto: BPMI Setpres).

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto bertolak menuju Cebu, Filipina, pada Kamis, 7 Mei 2026, dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang berlangsung pada 7-8 Mei 2026. Kepala Negara bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 09.10 WIB.

Mengutip keterangan resmi, Keberangkatan Presiden Prabowo dilepas langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra.

Setibanya di Cebu, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri salah satu agenda KTT ke-48 ASEAN, yakni KTT Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) yang menjadi forum strategis untuk memperkuat konektivitas dan kerja sama ekonomi subkawasan ASEAN.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan membahas penguatan kerja sama antarnegara ASEAN, termasuk upaya menghadapi dinamika global yang berkembang saat ini. Sejumlah isu yang akan dibahas mencakup perkembangan global yang berdampak pada kawasan, termasuk upaya menjaga ketahanan energi serta memperkuat koordinasi dalam merespons dinamika geopolitik.

Pertemuan para pemimpin ASEAN juga diharapkan memperkuat soliditas kawasan dalam menjaga stabilitas, pertumbuhan ekonomi, serta kerja sama strategis di berbagai sektor.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Filipina yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

KRI Canopus-936 Tiba di Indonesia

Pesawat Casa 212-200 MPA P-8202 melakukan terbang rendah (flypast) sebagai penghormatan atas kedatangan KRI Canopus-936 di wilayah yurisdiksi Indonesia. (Foto: Dok. Wing Udara 1 Puspenerbal)

Selat Sunda – Kapal perang terbaru milik TNI AL, KRI Canopus-936, resmi memasuki wilayah perairan Indonesia pada Selasa (6/5). Kedatangan kapal Bantu hidro-oseanografi jenis ocean going atau penjelajah samudera tercanggih ini mendapat sambutan khusus melalui sinergi unsur laut dan udara di Selat Sunda.

Pesawat udara Casa 212-200 MPA P-8202 dari Wing Udara 1 melakukan flypast atau terbang rendah sebagai bentuk penghormatan saat kapal buatan Jerman tersebut melintasi batas laut kedaulatan nasional. Mayor Laut (P) Musmuliadi yang mengawaki pesawat tersebut juga melaksanakan komunikasi radio dan pengambilan foto udara (photo exercise) di atas dek kapal sepanjang 105 meter itu.

KRI Bung Tomo-357 (depan) mengawal kedatangan KRI Canopus-936 saat memasuki perairan Selat Sunda, Selasa (6/5). (Foto: Dok. Wing Udara 1 Puspenerbal)

Sebelum menyentuh perairan nusantara, kapal hasil kolaborasi galangan Abeking & Rasmussen Jerman dengan PT Palindo Marine Batam ini telah menempuh misi panjang lintas benua sejak Maret 2026. KRI Canopus-936 tercatat sukses menaklukkan ganasnya Samudra Atlantik Selatan sebelum menuntaskan etape terakhir di Mauritius pada akhir April lalu. Dalam pelayaran sejauh ribuan mil laut tersebut, seluruh sistem robotik dan perangkat riset bawah laut tetap berfungsi presisi.

Komandan Wing Udara 1 Kolonel Laut (P) Dani Widjanarka, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas keterlibatan awak pesawat dalam penyambutan alutsista maritim tersebut. Beliau menekankan pentingnya profesionalisme prajurit dalam mendukung kehadiran armada riset masa depan Indonesia.

“Terima kasih atas pelaksanaan giat tersebut. Tetap perhatikan keselamatan terbang selama di daerah operasi,” tegas Dani mengapresiasi kinerja kru pesawat P-8202, dikutip dari keterangan Puspenerbal.

Kapal yang diawaki oleh 93 prajurit pilihan ini membawa teknologi mutakhir berupa kendaraan bawah air otomatis (Autonomous Underwater Vehicle) dan kendaraan bawah air kendali jarak jauh (Remotely Operated Vehicle) yang mampu memetakan dasar samudra hingga kedalaman 11.000 meter. Kehadiran KRI Canopus-936 kini memperkuat tugas Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal) dalam memetakan kekayaan bawah laut serta menjaga kedaulatan maritim nasional dengan akurasi data yang lebih tajam.

Indonesia Bidik Pasar Muslim Thailand Selatan Lewat Satun Halal Street 2026

Indonesia Bidik Pasar Muslim Thailand Selatan Lewat Satun Halal Street 2026 di Satun Geopark Gateway, Provinsi Satun, Thailand Selatan pada 1-3 Mei 2026. (Foto : The Indonesian News/HO-KRI Songkhla).

Thailand – Indonesia kembali menunjukkan daya tariknya di panggung internasional melalui partisipasi dalam ajang Satun Halal Street 2026 yang berlangsung pada 1-3 Mei 2026 di Satun Geopark Gateway, Provinsi Satun, Thailand Selatan.

Dalam rilis Pers Konsulat Republik Indonesia (KRI) Songkhla Keikutsertaan ini menjadi langkah strategis KRI Songkhla dalam mendorong promosi ekonomi sekaligus memperkuat diplomasi budaya di kawasan dengan mayoritas penduduk Muslim tersebut.

“Partisipasi Indonesia dalam ajang ini mencerminkan kuatnya daya saing produk dan budaya nasional di pasar regional. “Thailand Selatan, khususnya Satun, memiliki potensi besar sebagai pintu masuk (gateway) bagi promosi produk dan pariwisata Indonesia ke pasar Muslim di kawasan. Momentum ini perlu ditindaklanjuti melalui kerja sama konkret dan berkelanjutan,” ujar Konsul RI Songkhla, Winardi H. Lucky, Rabu, 6 Mei 2026.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa KRI Songkhla akan terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha guna mengoptimalkan peluang yang ada.

“Kami akan mengintensifkan upaya tindak lanjut, termasuk penjajakan kerja sama perdagangan dan pariwisata serta penguatan konektivitas, agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh pelaku usaha dan masyarakat,” tambahnya.

Mengusung pendekatan promosi terpadu, KRI Songkhla menghadirkan pelaku UMKM Indonesia, PT Yakin Global Indopratama, yang menampilkan produk modest fashion serta kuliner khas Indonesia. Kehadiran produk-produk tersebut menarik antusiasme tinggi pengunjung dan menjadikan stan Indonesia sebagai salah satu yang paling ramai sepanjang kegiatan.

Tingginya minat masyarakat lokal mempertegas bahwa Satun merupakan pasar potensial bagi produk UMKM dan pariwisata Indonesia, khususnya pada segmen wisatawan Muslim. Kedekatan geografis dan budaya antara Tailan Selatan dengan beberapa wilayah bagian barat Indonesia (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat) turut menjadi faktor pendukung yang memperkuat peluang tersebut.

Selain promosi produk, KRI Songkhia juga aktif membangun jejaring strategis melalui pertemuan dengan Tourism Authority of Thailand (TAT) Office Satun, Satun Provincial Administrative Organization, serta pelaku industri perjalanan dari Indonesia dan Thailand. Pertemuan tersebut menyoroti peluang pengembangan kerja sama pariwisata berbasis Muslim-friendly tourism, termasuk potensi peningkatan arus wisatawan antara Thailand Selatan dan wilayah barat Indonesia.

Dalam konteks konektivitas, pengembangan jalur transportasi laut melalui Pelabuhan Tammalang di Satun menuju wilayah barat Indonesia diidentifikasi sebagai peluang strategis untuk memperkuat koneksi ekonomi dan pariwisata lintas kawasan.

“Keikutsertaan Indonesia dalam Satun Halal Street 2026 tidak hanya memperkuat citra positif Indonesia di Tailand Selatan, tetapi juga membuka peluang konkret bagi peningkatan kerja sama ekonomi dan pariwisata kedua negara. Satun merupakan salah satu provinsi di wilayah selatan Tailan yang menjadi hub utama “Muslim-friendly travel” dimana sekitar 80% penduduknya beragama Islam. Ekonomi Satun ditopang utamanya oleh sektor pertanian (karet, minyak sawit, buah-buahan), perikanan dan pariwisata. Global Geopark di Satun adalah situs pertama di Tailan yang menerima pengakuan UNESCO di tahun 2018,” Demikian Konsul RI Songkhla, Winardi H. Lucky.

Jaksa Agung Tekankan peran strategis PERSAJA saat HUT ke-75

Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin saat memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 PERSAJA digelar di Lapangan Upacara Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI di Jakarta, Jakarta, Rabu (6/5/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-Puspenkum Kejagung RI).

Jakarta – Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) yang digelar pada Rabu, 6 Mei 2026 di Lapangan Upacara Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

Dalam amanatnya, Jaksa Agung menekankan peran strategis PERSAJA sebagai motor penggerak profesionalisme dan penjaga integritas bagi seluruh insan Adhyaksa di tengah transformasi hukum nasional.

Jaksa Agung menegaskan bahwa usia 75 tahun bukan sekadar angka, melainkan cerminan perjalanan panjang dedikasi PERSAJA dalam memperkuat Kejaksaan sebagai garda terdepan penegakan hukum di Indonesia.

Dengan mengusung tema “PERSAJA sebagai Hiposentrum Penguatan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mengawal Kedaulatan dan Stabilitas Nasional”, organisasi ini diharapkan menjadi landasan moral, intelektual, dan profesional bagi seluruh insan Adhyaksa.

Jaksa Agung mengingatkan bahwa kedaulatan negara dan stabilitas nasional hanya dapat terwujud secara optimal jika lembaga penegak hukum serta organisasi profesinya memiliki integritas yang kokoh dan mampu menjaga ketertiban masyarakat.

Lebih lanjut, Jaksa Agung menyoroti bahwa tahun 2026 merupakan momentum strategis seiring dengan diterapkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

“Transformasi sistem hukum pidana nasional ini menuntut perubahan paradigma bagi para Jaksa, dari yang semula bersifat prosedural dan normatif menuju pendekatan yang lebih humanis, restoratif, dan berorientasi pada keadilan substantif,” ujar Jaksa Agung

Dalam menyikapi arus perubahan tersebut, Jaksa Agung berpesan agar PERSAJA harus berperan aktif sebagai motor penggerak yang adaptif dan memiliki kepekaan terhadap krisis agar setiap tindakan penegakan hukum dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

Implementasi regulasi baru tersebut juga mewajibkan setiap Jaksa untuk meningkatkan pemahaman substansi hukum secara kritis serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Krama Adhyaksa dalam setiap pengambilan keputusan.

Selain fokus pada pembaruan hukum, Jaksa Agung juga memberikan apresiasi atas capaian Kejaksaan yang saat ini menempati posisi sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya oleh publik.

Ia menegaskan bahwa PERSAJA memiliki peran strategis sebagai penjaga integritas dengan membangun budaya organisasi yang mengutamakan etika dan adab untuk membentengi anggota dari berbagai penyimpangan. Melalui semangat “Diamond Anniversary”, Jaksa Agung mengajak seluruh insan Adhyaksa untuk terus mempererat jiwa korsa, soliditas, dan solidaritas lintas generasi.

“Dengan penguatan literasi melalui program seperti PERSAJA Literacy Space dan pengkajian isu strategis global, PERSAJA diharapkan terus memberikan energi positif dalam membangun Kejaksaan yang modern, berwibawa, dan senantiasa dipercaya oleh bangsa dan negara,” pungkas Jaksa Agung.

TNI AL Gagalkan Upaya Penyeludupan 125 Ribu Benih Lobster

konfrensi pers TNI AL Gagalkan Upaya Penyeludupan 125 Ribu Benih Lobster digelar di Sriwijaya Lounge Markas Komando (Mako) Lanal Palembang Pada Selasa (5/5/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-Dispenal).

Palembang – TNI Angkatan Laut melalui Pangkalan TNI AL (Lanal) Palembang kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan dan kekayaan laut Indonesia dengan menggagalkan upaya penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) sebanyak 125.000 ekor. Komandan Lanal Palembang, Kolonel Laut (P) Arry Hendrawan memimpin langsung pelaksanaan konfrensi pers atas keberhasilan tersebut yang digelar di Sriwijaya Lounge Markas Komando (Mako) Lanal Palembang Pada Selasa (5/5/2026).

Dalam Rilis Pers Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), Rabu, 6 Mei 2026, Keberhasilan ini merupakan hasil kerja cepat dan sinergis Tim Satgas Rajawali Lanal Palembang dalam menindaklanjuti informasi intelijen terkait aktivitas penyelundupan BBL ilegal di wilayah perairan Jambi. Operasi penindakan dilaksanakan di perairan Kuala Mendahara, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, pada Senin (4/5) malam.

Berdasarkan keterangan Danlanal Palembang, operasi diawali dengan perintah penyekatan yang dikeluarkan oleh Pasintel Lanal Palembang, Mayor Laut (P) Wahyu Hidayat setelah menerima informasi adanya pergerakan mencurigakan. Tim Satgas Rajawali yang menggunakan speedboat 200 PK kemudian mendeteksi sebuah kapal tanpa lampu penerangan pada pukul 22.10 WIB.

Saat dilakukan upaya penghentian, pelaku tidak mengindahkan peringatan petugas sehingga dilakukan pengejaran disertai tembakan peringatan. Pelaku akhirnya mengandaskan kapal di kawasan hutan bakau Kuala Sinar Kalimantan dan melarikan diri ke dalam hutan untuk menghindari penangkapan.

Meskipun menghadapi kendala medan berupa perairan dangkal dan hutan bakau yang menyulitkan akses, Tim Satgas Rajawali berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit speedboat bermesin Yamaha 40 PK yang mengangkut 25 box styrofoam berisi BBL.

Keberhasilan ini merupakan bentuk nyata penegakan hukum di laut sekaligus implementasi pengawasan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026 tentang tata kelola ekspor BBL, yang mewajibkan setiap kegiatan ekspor dilengkapi perizinan resmi guna melindungi keberlanjutan sumber daya kelautan dan ekonomi nasional.

TNI Angkatan Laut menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan serta memperkuat sinergi dengan instansi terkait dalam memberantas berbagai bentuk kejahatan di laut. Keberhasilan ini sekaligus menjadi bukti komitmen TNI AL dalam menjaga kedaulatan dan melindungi sumber daya alam Indonesia.

“Kegiatan ini merupakan implementasi dari arahan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali untuk senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan prajurit dalam menjaga keamanan laut serta melindungi kekayaan sumber daya kelautan nasional demi kepentingan bangsa dan negara,” Demikian Dinas Penerangan Angkatan Laut.

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 6 Mei 2026

Tim SAR gabungan melakukan evakuasi pada korban tanah longsor yang terjadi di Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Sumber foto: BPBD Kabupaten Bogor

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sejumlah kejadian bencana yang menimbulkan dampak cukup signifikan di berbagai wilayah Indonesia hingga Rabu (6/5/2026) pukul 07.00 WIB. Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Koordinasi dan Pengendalian Operasi (Dit. Koordalops), bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan tanah longsor masih menjadi jenis bencana yang paling dominan terjadi di sejumlah daerah.

Dalam rilis Pers Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, Salah satu kejadian banjir tercatat terjadi di wilayah Jakarta yang dipicu hujan dengan intensitas tinggi pada Senin (4/5) malam sekitar pukul 19.10 WIB. Sedikitnya 28 kelurahan yang tersebar di 12 kecamatan di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur terdampak banjir.

“Berdasarkan data yang dihimpun BPBD DKI Jakarta, tercatat sebanyak 1.582 kepala keluarga (KK) atau 4.755 jiwa terdampak akibat kejadian tersebut. Selain itu, lebih dari 1.582 unit rumah dilaporkan terdampak banjir. BPBD juga telah melakukan berbagai langkah penanganan di lokasi, termasuk kaji cepat serta koordinasi dengan instansi terkait. Hingga Selasa (5/5), kondisi banjir di sebagian besar wilayah Jakarta dilaporkan mulai berangsur surut,” Kata Abdul Muhari, Rabu, 6 Mei 2026.

Selanjutnya, Kejadian serupa juga terjadi di Kota Tangerang, Banten, pada Senin (4/5) sekitar pukul 10.10 WIB. Banjir merendam permukiman warga akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut.

“BPBD Kota Tangerang melaporkan sebanyak 60 kepala keluarga (KK) terdampak banjir di Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh. Akibat kejadian ini, warga terpaksa mengungsi, dengan 45 KK menempati lokasi pengungsian sementara di area Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan 15 KK lainnya berada di rumah ibadah. Kedua lokasi tersebut merupakan titik aman dari banjir dan telah rutin digunakan sebagai tempat pengungsian saat terjadi genangan,” Ujarnya.

Pada sore hari, kondisi banjir mulai berangsur surut sehingga warga yang sebelumnya mengungsi telah kembali ke rumah masing-masing. Meski demikian, BPBD Kota Tangerang tetap dalam kondisi siaga dan terus berkoordinasi dengan instansi terkait di wilayah terdampak.

Selain di Jakarta dan Banten, banjir juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Senin (4/5) akibat hujan berintensitas tinggi. Sebanyak 63 KK di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, terdampak kejadian tersebut.

BPBD Kabupaten Bandung juga mencatat sebanyak 61 unit rumah serta dua fasilitas ibadah terendam banjir. Dalam merespons kejadian ini, BPBD telah melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Barat, melaksanakan kaji cepat, serta melakukan penanganan di lokasi terdampak. Kondisi banjir dilaporkan berangsur surut pada Selasa (5/5).

Selain banjir, sejumlah wilayah di Jawa Barat juga mengalami bencana tanah longsor. Salah satu kejadian terjadi di Kota Bogor pada Senin (4/5). BPBD Kota Bogor bersama BPBD Provinsi Jawa Barat mencatat sebanyak 17 KK atau 54 jiwa terdampak.

Kerugian materiil akibat kejadian tersebut meliputi satu unit rumah rusak berat, delapan unit rumah rusak sedang, dua unit fasilitas umum rusak sedang, serta dua unit fasilitas umum lainnya rusak berat.

Wilayah terdampak mencakup Kelurahan Tanah Baru di Bogor Utara, Kelurahan Sukasari di Bogor Timur, Kelurahan Mulyaharja, Ranggamekar, dan Cikaret di Bogor Selatan, serta Kelurahan Pasir Jaya, Gunung Batu, Cilendek Barat, dan Pasir Kuda di Bogor Barat.

Selain di Kota Bogor, tanah longsor juga terjadi di Kabupaten Bogor pada Selasa (5/5) pukul 13.30 WIB, tepatnya di Desa Petir, Kecamatan Dramaga. Peristiwa ini menyebabkan satu orang meninggal dunia setelah tertimbun material longsor saat melakukan aktivitas penebangan pohon di area tebing.

Setelah dilakukan operasi pencarian dan pertolongan (SAR), korban berhasil ditemukan pada hari yang sama sekitar pukul 17.25 WIB dan selanjutnya dibawa ke rumah duka.

Kejadian tanah longsor yang juga menimbulkan korban jiwa dilaporkan terjadi di Kabupaten Cianjur pada Senin (4/5), tepatnya di Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet.

Peristiwa tersebut bermula dari longsornya tembok penahan tanah setinggi kurang lebih 2,5 meter setelah diguyur hujan berintensitas tinggi yang disertai angin kencang. Tembok tersebut kemudian roboh dan menimpa seorang petugas yang tengah melakukan perbaikan gorong-gorong. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa (5/5).

Memasuki periode peralihan musim, peningkatan intensitas hujan di berbagai wilayah berpotensi memicu terjadinya bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan tanah longsor. Kondisi tanah yang jenuh air di daerah lereng dan perbukitan, ditambah dengan sistem drainase yang kurang optimal, menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya bencana.

BNPB mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana untuk terus memantau informasi cuaca melalui kanal resmi seperti BMKG dan BNPB, menjaga kebersihan saluran air, serta segera melakukan evakuasi mandiri apabila muncul tanda-tanda bahaya seperti retakan tanah, suara gemuruh dari arah lereng, atau kenaikan muka air sungai secara cepat.

“Pemerintah daerah juga didorong untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal, menyiapkan jalur evakuasi dan logistik darurat, serta meningkatkan sosialisasi terkait mitigasi bencana kepada masyarakat, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi,” Demikian Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Menko Polkam Reaktivasi Desk Nasional Karhutla 2026, Sumsel Diminta Siaga Hadapi Musim Kemarau

Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (6/5/2026). (The Indonesian News/Humas Kemenko Polkam).

Palembang – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menegaskan pengendalian kebakaran hutan dan lahan harus menjadi prioritas nasional menjelang musim kemarau 2026. Hal tersebut disampaikan saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (6/5/2026).

Dalam apel tersebut, Menko Polkam juga melakukan reaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Reaktivasi desk tersebut ditujukan untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan pengendalian karhutla secara nasional.

“Seluruh komponen bangsa harus terus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, dan membangun kerja sama yang solid agar karhutla dapat ditekan hingga ke titik minimal,” kata Djamari.

Ia menyebut Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah strategis yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla karena karakteristik lahan gambut, lahan mineral kering, serta riwayat kebakaran yang berulang.

Meski demikian, ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak boleh lengah, terlebih BMKG memprediksi awal musim kemarau di Sumatera Selatan terjadi lebih awal pada Mei 2026 dengan kondisi cenderung lebih kering dan puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus mendatang.

Karena itu, Menko Djamari meminta gubernur, bupati, wali kota, Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan di daerah rawan karhutla segera meningkatkan kesiapsiagaan melalui aktivasi posko siaga, patroli terpadu, pemetaan wilayah rawan, serta kesiapan personel dan peralatan.

“Jangan menunggu api membesar. Seluruh daerah rawan karhutla harus bergerak lebih awal, lebih cepat, lebih terpadu, dan lebih tegas agar potensi karhutla dapat dicegah sejak dini,” tegasnya.

Menko Polkam turut mengajak masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kelompok tani, relawan, hingga media massa untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan dengan melaporkan titik api maupun aktivitas pembakaran lahan. Menurutnya, satu titik api yang terlambat ditangani dapat berkembang menjadi kebakaran besar pada musim kemarau kering.

Sementara itu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan angka karhutla secara nasional menunjukkan Indonesia terus belajar memperbaiki tata kelola penanganan kebakaran hutan dan lahan dari tahun ke tahun.

Ia menjelaskan, pada masa El Nino tahun 2015, luas lahan terbakar mencapai sekitar 2,6 juta hektare. Empat tahun kemudian, pada 2019, angka tersebut turun menjadi 1,6 juta hektare. Pada 2023 kembali turun menjadi 1,1 juta hektare. Sementara pada 2024 luas karhutla yang mencapai sekitar 376 ribu hektare berhasil ditekan menjadi sekitar 359 ribu hektare pada 2025.

Penurunan tersebut, menurut Raja Juli terjadi karena koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah semakin baik di bawah arahan Presiden dan Menko Polkam. Ia menilai apel kesiapsiagaan yang digelar menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan menghilangkan ego sektoral dalam penanganan karhutla.

“Ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa dibebankan hanya kepada satu institusi saja, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujar Raja Juli.

Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Polri, BNPB, BPBD, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, aliansi masyarakat, hingga relawan.

Ia menyampaikan pada apel tersebut Menko Polkam turut menyerahkan bantuan perlengkapan Satgas Darat, termasuk drone untuk memperkuat deteksi dan penanganan dini titik api di lapangan.

Menurutnya, penggunaan drone efektif dilakukan saat api masih dalam skala kecil. Namun apabila kondisi cuaca semakin panas dan kebakaran meluas, penanganan tetap membutuhkan dukungan operasi pemadaman dari udara menggunakan water bombing.

“Untuk sementara di Sumatera Selatan, dukungan awal yang kami siapkan adalah dua helikopter water bombing,” ujarnya.

Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Karhutla 2026 di Palembang turut dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Gubernur Sumsel Herman Deru selaku tuan rumah, Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Astamaops Kapolri Komjen Pol. Muh. Fadil Imran, segenap Forkopimda Sumsel dan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, serta diikuti unsur kementerian/lembaga, TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga komunitas peduli api.

Komisi Reformasi Polri Serahkan Rekomendasi ke Presiden

Komisi Reformasi Polri Serahkan Rekomendasi ke Presiden, Jakarta, Selasa (5/5/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-Kemenko Hukum, HAM, dan Imipas).

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bersama Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan menghadiri pertemuan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (5/5/2026).

Pertemuan tersebut merupakan agenda penyampaian laporan akhir dan rekomendasi reformasi Polri yang telah dirampungkan KPRP pada akhir Februari 2026.

Ketua KPRP, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan bahwa rekomendasi yang disusun tidak hanya berfokus pada pembenahan internal Polri, tetapi juga mencakup perubahan regulasi di tingkat undang-undang.

Ia menegaskan, fokus utama KPRP adalah memperkuat reformasi institusi Polri melalui revisi regulasi dan pembenahan internal tanpa membentuk lembaga baru.

“Kami mengusulkan revisi undang-undang tentang Polri yang akan ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga instruksi presiden kepada Kapolri dan seluruh jajaran untuk menjalankan rekomendasi yang telah disepakati,” ujar Jimly.

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari undangan Presiden untuk menyampaikan hasil kerja komisi secara komprehensif.

“Ada laporan yang sangat lengkap, mulai dari ribuan halaman hingga ringkasan singkat, sehingga dapat dipahami secara cepat oleh Presiden,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, terdapat enam poin kesimpulan utama yang disampaikan KPRP, dan Presiden menerima dengan baik hasil kerja komisi tersebut sebagai arah reformasi Polri ke depan.

“Terkait mekanisme pengangkatan Kapolri, tetap mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini, yakni Presiden mengajukan calon kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan sebelum dilantik,” jelasnya.

Yusril menegaskan bahwa kedudukan Polri tetap berada di bawah Presiden dan tidak akan ditempatkan di bawah kementerian tertentu maupun dibentuk kementerian baru yang membawahi kepolisian.

Selain itu, lanjutnya, peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan diperkuat dengan kewenangan yang lebih luas, termasuk memberikan keputusan yang bersifat mengikat untuk ditindaklanjuti oleh Kapolri.

Ia juga menegaskan bahwa sejumlah rekomendasi tersebut berpotensi berdampak pada perubahan Undang-Undang Kepolisian apabila mendapat persetujuan lebih lanjut.

“Jika disetujui, tentu akan ada implikasi terhadap perubahan Undang-Undang Polri yang berlaku saat ini,” katanya.

Pertemuan ini menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong reformasi Polri melalui penguatan regulasi, peningkatan akuntabilitas, serta profesionalisme guna mewujudkan institusi penegak hukum yang modern dan terpercaya.

Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts