Beranda blog Halaman 106

Indonesia – Laos Perkuat Kemitraan Jelang 70 Tahun Hubungan Diplomatik

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono (Pertama Kanan) menerima kunjungan kerja Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Rakyat Laos, Y.M. Thongsavan Phomvihane (Pertama Kiri), di Jakarta pada Senin (4/5/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-Kemlu RI).

Jakarta – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menerima kunjungan kerja Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Rakyat Laos, Y.M. Thongsavan Phomvihane, di Jakarta pada Senin (4/5/2026).

Dilansir dari Laman Kemlu RI, Pertemuan difokuskan pada penguatan kemitraan Indonesia–Laos, khususnya menjelang peringatan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2027 mendatang.

“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kemitraan kedua negara baik di bidang politik, ekonomi, maupun people-to-people contact”, ujar Menlu Sugiono, Dikutip Selasa, 5 Mei 2026.

Kedua pihak juga menekankan pentingnya mengaktifkan kembali mekanisme Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) sebagai platform utama untuk mendorong implementasi kerja sama yang lebih konkret antara kedua negara.

Di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyoroti maraknya kejahatan lintas negara seperti penipuan daring dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang turut melibatkan Warga Negara Indonesia. Menlu RI menekankan pentingnya implementasi efektif kerangka kerja sama yang telah ada guna menjaga stabilitas keamanan di kawasan.

Kedua Menteri membahas upaya peningkatan perdagangan, investasi, konektivitas, dan pariwisata sebagai motor penggerak perekonomian. Indonesia mendorong penguatan kerja sama strategis di sektor potash sebagai bahan baku pupuk, yang berpotensi menjadi salah satu proyek unggulan dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan kawasan. Di saat yang sama, Indonesia juga mendukung upaya Laos dalam penguatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Kedua Menlu sepakat bahwa kerja sama antar masyarakat perlu diperkuat melalui pendidikan dan pertukaran pemuda serta budaya, dan menekankan bahwa kesamaan nilai dan warisan budaya sebagai modal penting untuk semakin mempererat hubungan antar masyarakat.

Dalam pembahasan isu kawasan dan global, kedua Menteri menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan sentralitas ASEAN di tengah dinamika geopolitik. Keduanya menekankan perlunya memperkuat kerja sama antarnegara ASEAN serta mengedepankan nilai dialog, saling menghormati, dan kepercayaan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Laos ke negara di kawasan Asia Tenggara, sejak pembentukan pemerintahan baru Laos pada Maret lalu. Pertemuan ini mencerminkan upaya aktif Indonesia dalam memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga, sekaligus menegaskan peran Indonesia sebagai mitra strategis Laos di kawasan.

Kapal Tanker Iran Terdeteksi di Indonesia, Kemlu Buka Suara

Ilustrasi - Kapal tanker Iran

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memberikan respons resmi terkait laporan keberadaan sejumlah kapal tanker milik Iran yang terdeteksi di perairan Indonesia, khususnya di kawasan Selat Lombok.

Juru Bicara I Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa pemerintah telah mencatat laporan tersebut dan saat ini tengah melakukan langkah-langkah pemantauan intensif di lapangan.

“Indonesia telah mencatat laporan mengenai keberadaan kapal-kapal asing di perairan Indonesia. Pemerintah Indonesia tengah melakukan verifikasi lapangan serta terus lakukan koordinasi internal,” ujar Yvonne dalam pernyataan tertulisnya kepada media, Selasa (5/5/2026).

Yvonne menegaskan bahwa navigasi di perairan Indonesia sepenuhnya tunduk pada hukum laut internasional, yakni Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Berdasarkan penilaian awal pemerintah, keberadaan kapal-kapal tanker tersebut dipandang masih dalam koridor hukum internasional.

“Aturan navigasi di perairan manapun, termasuk Indonesia, tunduk pada UNCLOS 1982 yang menghormati segala macam rezim lintas di masing-masing zona maritim. Pemerintah memandang bahwa kapal-kapal tersebut melaksanakan hak lintasnya sesuai hukum internasional,” tambah Yvonne.

Meski demikian, pihak Kemlu memastikan tidak akan lepas tangan. Koordinasi antarlembaga di dalam negeri terus diperkuat untuk memastikan tidak ada pelanggaran kedaulatan maupun aturan lingkungan laut.

“Kami akan terus memantau situasi ini dan berkomunikasi melalui saluran diplomatik yang tepat,” pungkasnya.

Dengan pernyataan resmi ini, Kemlu menegaskan bahwa selama kapal-kapal tersebut mematuhi aturan lintas damai atau lintas transit sesuai UNCLOS, Indonesia tetap menghormati hak navigasi internasional sembari tetap waspada melalui verifikasi lapangan.

Resmikan Kantor Baru Kompolnas, Menko Polkam Tekankan Profesionalisme dan Integritas

Menko Polkam saat Resmikan Kantor Baru Kompolnas di Gedung Graha Sentana, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-Kemenko Polkam RI).

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menghadiri acara syukuran dan peresmian pemanfaatan kantor baru Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang kini berada di Gedung Graha Sentana, Pancoran, Jakarta Selatan, guna mendukung peningkatan tugas dan pelayanan publik Kompolnas kepada masyarakat.

“Hari ini saya bersama Pak Kapolri meresmikan penggunaan kantor baru untuk Kompolnas. Yang semula Kompolnas berada di dekat Mabes Polri, sekarang pindah ke sini (Graha Sentana – Pancoran). Tujuannya supaya masyarakat yang berkepentingan atau berhubungan dengan Kompolnas dapat datang dengan lebih leluasa dan tidak perlu ragu-ragu menyampaikan laporan terkait Polri,” jelas Menko Polkam kepada awak media dalam acara syukuran kantor baru Kompolnas, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Menko Polkam menjelaskan, Kompolnas sebagai lembaga yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan kepada Presiden serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dituntut untuk semakin profesional, independen, dan berintegritas. Dalam konteks tersebut, penguatan kapasitas kelembagaan menjadi suatu keniscayaan.

“Dengan lokasi dan penataan ruangan yang sebaik ini, maka pelaksanaan tugas harus lebih baik dari sebelumnya. Profesionalisme dan integritas harus selalu dijunjung tinggi. Kita (Kemenko Polkam dan Kompolnas) adalah mitra kerja agar institusi Polri semakin profesional dan dicintai rakyat. Integritas jangan diragukan, jaga baik-baik itu. Kompolnas sebagai mitra untuk mengangkat citra institusi Kepolisian. Jangan pernah menyerah, bosan, dan putus asa dalam melaksanakan tugas mulia ini,” tegasnya.

Menko Polkam berharap kantor baru ini menjadi pusat kerja yang produktif dan representatif serta mampu mendukung peningkatan kinerja Kompolnas secara berkelanjutan. Kompolnas berperan strategis membantu Presiden mewujudkan keadilan dan penegakan hukum untuk melancarkan upaya pembangunan yang pada akhirnya bertujuan menyejahterakan rakyat.

“Kita menyadari bahwa tantangan bangsa ke depan semakin kompleks. Perkembangan teknologi, dinamika sosial, serta meningkatnya ekspektasi publik terhadap pelayanan hukum menuntut institusi kepolisian untuk terus berbenah. Dalam konteks ini, Kompolnas memiliki peran penting untuk memastikan bahwa reformasi Polri berjalan secara konsisten, profesional, dan berintegritas,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan harapan bahwa dengan adanya kantor baru, Kompolnas akan menjadi lebih efektif dalam memberikan saran dan masukan untuk Polri.

“Tentunya dengan keberadaan gedung yang baru ini akan membuat Kompolnas semakin independen sebagai mitra strategis Polri untuk memastikan institusi Polri benar-benar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional,” ungkap Kapolri.

Anggota Komisioner Kompolnas M. Choirul Anam juga menyampaikan bahwa peresmian ini untuk menguatkan semangat profesionalisme dan integritas. “Yang paling penting adalah semua orang mengetahui bahwa kantor Kompolnas telah pindah dan kini memiliki kantor baru, sehingga koordinasi dapat dilakukan dengan lebih cepat,” tambahnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Menteri PPPA Arifat Choiri Fauzi, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian Jenderal Pol. (Purn.) Ahmad Dofiri, Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Sekretaris Kompolnas Irjen Pol. (Purn.) Arief Wicaksono Sudiutomo, serta para pejabat tinggi dari Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

Jaksa Agung Tegaskan Peran Kejaksaan

Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin resmi membuka agenda Seminar Hukum Internasional yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (5/5/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-Puspenkum Kejagung RI).

Jakarta – Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin resmi membuka agenda Seminar Hukum Internasional yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-75 Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa 5 Mei 2026.

Seminar ini mengangkat tema turbulensi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi nasional sebagai respons atas kondisi pasar modal Indonesia yang mengalami fluktuasi signifikan belakangan ini.

Jaksa Agung menyoroti fenomena penurunan tajam IHSG pada akhir Januari 2026 yang sempat memicu penghentian perdagangan atau trading halt. Krisis ini dipicu oleh peringatan keras dari lembaga indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait rendahnya transparansi struktur kepemilikan saham dan porsi saham publik di Indonesia yang dinilai mengganggu kelayakan investasi internasional.

“Kondisi tersebut memberikan efek domino yang luas, mulai dari depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika, kenaikan bunga Surat Berharga Negara yang membebani fiskal, hingga peningkatan inflasi yang menggerus daya beli masyarakat secara luas,” beber Jaksa Agung.

Jaksa Agung menegaskan bahwa turbulensi IHSG bukan sekadar masalah keuangan biasa, melainkan krisis stabilitas nasional yang bersifat multidimensi. Oleh karena itu, Kejaksaan mendorong pendekatan hukum yang lebih modern dan holistik dalam menghadapi kejahatan ekonomi kerah putih yang semakin kompleks.

“Salah satu solusi sistemik yang dikedepankan adalah optimalisasi mekanisme denda damai atau schikking sebagai bentuk pemulihan fiskal untuk mengembalikan kerugian perekonomian negara secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pendekatan punitif konvensional yang hanya menyembuhkan gejala di permukaan,” tutur Jaksa Agung.

Lebih lanjut, keberhasilan penerapan denda damai ini telah dibuktikan melalui preseden hukum oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2023 dalam menangani perkara minyak goreng, di mana langkah tersebut juga telah diuji dan dinyatakan sah melalui putusan praperadilan.

Ke depan, Jaksa Agung berharap denda damai menjadi instrumen hukum yang mampu menciptakan kepastian bagi pelaku pasar sekaligus memberikan efek jera yang proporsional melalui besaran denda yang sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan.

Jaksa Agung menekankan pentingnya sinergi antara Aparat Penegak Hukum, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, serta otoritas moneter untuk membangun tata kelola pasar modal yang transparan dan berintegritas.

Ia meyakini bahwa dengan penguatan kapasitas lembaga dan kolaborasi yang erat, Indonesia mampu mengubah tantangan sistemik ini menjadi pijakan untuk membangun sistem ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan memiliki daya saing global demi kesejahteraan nusa dan bangsa.

Turut hadir dalam seminar ini sebagai pembicara yaitu Managing Director MSCI Research & Development Raman Aylur Subramanian, Pjs Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jefri Hendrik, Deputi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahli Ekonomi Kelembagaan Fithra Hastiadi dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

Perkuat Kemitraan Strategis Melalui Pertemuan Bilateral, Panglima TNI Dampingi Menhan RI Terima Kunjungan Menhan Jepang 

Perkuat Kemitraan Strategis Melalui Pertemuan Bilateral, Panglima TNI Dampingi Menhan RI Terima Kunjungan Menhan Jepang, Jakarta, Senin (4/5/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-Puspen TNI).

Jakarta – Guna membangun kemitraan strategis dua negara, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Jepang, H.E. Koizumi Shinjiro, bertempat di Kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) Jakarta, Senin (4/5/2026).

Dalam Rilis Pers Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Puspen TNI), Saat pertemuan tersebut juga telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama pertahanan atau Defense Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia dan Jepang.

“Hal ini sebagai kerangka kerja sama yang semakin memperkokoh hubungan pertahanan kedua negara. Kesepahaman ini diharapkan dapat mendukung penguatan kerja sama di berbagai bidang, termasuk peningkatan kapasitas, pertukaran personel, pendidikan, serta pengembangan kerja sama yang lebih praktis dan berkelanjutan,” Tulis Puspen TNI, Selasa, 5 Mei 2026.

Melalui pertemuan ini, Indonesia dan Jepang kembali menegaskan komitmen hubungan pertahanan untuk menjaga hubungan bilateral yang konstruktif serta berkontribusi positif terhadap stabilitas kawasan. Kemitraan yang semakin erat antara kedua negara diharapkan dapat terus berkembang sebagai bagian dari upaya bersama dalam menciptakan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan regional.

“Sementara itu, kehadiran Panglima TNI dalam pertemuan ini menunjukkan komitmen TNI dalam mendukung kebijakan pertahanan negara serta memperkuat diplomasi militer guna menjaga perdamaian dan stabilitas regional,” Demikian Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia.

Bertemu Langsung Presiden Prabowo, Ratusan Pelajar Jabar Rasakan Pengalaman Berkesan di Istana

Ratusan pelajar yang tergabung dalam Forum OSIS Jawa Barat (FOJB) berkesempatan merasakan langsung suasana pusat pemerintahan melalui program “Istana untuk Anak Sekolah” Selasa (5/5/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-BPMI Setpres).

Jakarta – Ratusan pelajar yang tergabung dalam Forum OSIS Jawa Barat (FOJB) berkesempatan merasakan langsung suasana pusat pemerintahan melalui program “Istana untuk Anak Sekolah” pada Selasa, 5 Mei 2026. Program ini menjadi ruang pembelajaran nyata bagi generasi muda untuk mengenal lebih dekat sistem pemerintahan sekaligus menelusuri jejak perjalanan bangsa.

Kegiatan diawali dengan pembekalan di Aula Hoegeng, di mana para siswa mendapatkan materi mengenai sistem pemerintahan serta motivasi langsung dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam suasana yang hangat dan interaktif, para pelajar tidak hanya diajak memahami struktur pemerintahan, tetapi juga didorong untuk berani bermimpi dan berkontribusi bagi bangsa.

“Tadi benar-benar seru banget ya, kayak nggak bisa dideskripsiin gitu. Tadi ada Bapak Teddy juga memberikan motivasi-motivasi bagi kita karena memang pelajar itu istilahnya dia masih merasa takut untuk ke garis finish-nya ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Teddy karena hidup itu cuma sekali, buat itu lebih berarti, jadi jangan sia-siakan kesempatan, itu yang saya tadi dengarkan dari Bapak Teddy,” ujar Salsabila Nuria Muharam yang merupakan Ketua Umum Forum OSIS Jawa Barat.

Momen istimewa turut mewarnai kegiatan tersebut ketika Seskab Teddy menerima sambungan telepon dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, Oryza, siswa dari SMA Negeri 2 Sukatani, Cikarang Utara, bahkan mendapatkan kesempatan untuk berbincang langsung dengan Kepala Negara, menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka.

“Tadi sempat berbincang juga sama Bapak Presiden menanyakan jam berapa kita ke Istana Merdeka-nya? Lalu sempat bercanda, jangan lama-lama ya, soalnya saya mau ke sana. Terus tiba-tiba Pak Presiden bertanya ke Bapak Teddy, jam berapa memang Pak Teddy? Terus aku jawab jam setengah satu, sekitar jam setengah dua belasan lah. Terus kata Bapak, yaudah boleh nanti barengan aja sama saya masuk, jadi nanti ketemu gitu,” tuturnya.

Usai pembekalan, para peserta pun diajak berkeliling kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, mulai dari Istana Merdeka, Kantor Presiden, hingga Istana Negara. Mereka menyaksikan langsung berbagai ruang yang selama ini menjadi saksi pengambilan keputusan penting negara, sekaligus memahami proses pemerintahan secara lebih nyata.

Momen istimewa kembali terjadi saat Presiden Prabowo Subianto tiba di Istana Merdeka. Kedatangan Kepala Negara disambut meriah oleh para siswa dengan tepuk tangan dan lambaian tangan penuh antusias. Presiden Prabowo kemudian turun dari kendaraan dan menghampiri para pelajar, menyapa serta bersalaman secara langsung.

Suasana semakin hangat ketika para siswa serempak menyanyikan lagu selamat datang, menciptakan nuansa kebersamaan yang akrab dan penuh kegembiraan. Usai penyambutan, seluruh pelajar pun berbaris rapi untuk mengabadikan momen melalui sesi foto bersama Presiden Prabowo, menjadi pengalaman berharga yang tak terlupakan bagi para pelajar.

Presiden Prabowo Evaluasi Program Prioritas

Kepala Badan Pembinaan Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto memberikan keterangan pers kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/5/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-BPMI Setpres).

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 5 Mei 2026. Dalam keterangannya usai pertemuan, Kepala Badan Pembinaan Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, menyampaikan bahwa pembahasan dalam pertemuan terkait dengan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas pemerintah yang tengah berjalan.

“Ya mengevaluasi lah segala apa yang sudah berjalan program-program saat ini seperti itu. Dan alhamdulillah ya sampai dengan saat ini juga sudah di-announce ya oleh Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi kita year on year 5,61 persen. Artinya seluruh program Bapak Presiden ya sampai dengan saat ini berjalan dengan baik dan lancar, alhamdulillah,” ucapnya.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik yang dirilis pada 5 Mei 2026, perekonomian Indonesia pada triwulan I tahun 2026 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year). Dari sisi produksi, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,14 persen. Adapun dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) tumbuh paling tinggi sebesar 21,81 persen.

Selain perekonomian, Kepala Bappisus menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut Presiden juga memberikan arahan agar seluruh jajaran pemerintah terus memperkuat koordinasi serta membuka ruang dialog yang konstruktif dengan seluruh pihak. Evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan menjadi bagian penting dalam memastikan efektivitas kebijakan pemerintah di tengah dinamika global.

“Saya mengharap ya kepada seluruh elit bangsa saat ini ya apalagi para akademisi, para pengamat ya, Bapak Presiden selalu membuka ruang untuk berkomunikasi, berdemokrasi, berdiskusi. Silahkan menyampaikan kritik-kritik dengan cara-cara yang baik,” kata Kepala Bappisus.

Dengan kombinasi antara evaluasi ketat dan keterbukaan dialog, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan rakyat.

Presiden Prabowo Panggil Menteri ESDM

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/5/2026). (Foto: The Indonesian New/HO-BPMI Setpres).

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 5 Mei 2026. Dalam keterangannya, Bahlil menyampaikan sejumlah perkembangan strategis di sektor energi dan pertambangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyebut salah satu isu utama yang dibahas adalah dinamika harga minyak mentah global terhadap Indonesian Crude Price (ICP), yang dinilai memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan energi nasional dan penerimaan negara. Selain itu, pemerintah juga menyoroti langkah penataan sektor pertambangan ke depan, dengan penekanan pada peningkatan porsi kepemilikan negara, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

“Membahas beberapa perkembangan, termasuk yang pertama adalah harga Crued BBM terhadap ICP. Yang kedua juga kita membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara dan itu terkait dengan implementasi daripada Pasal 33,” ujar Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor sumber daya alam, baik dari tambang lama maupun pengembangan baru. Bahlil menyampaikan bahwa upaya tersebut akan dilakukan melalui penguatan skema kerja sama yang adaptif dan menguntungkan negara.

“Itu nanti akan kita mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan negaranya secara maksimal dan ini kita akan menggunakan contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu kan ada cost recovery, ada growth split, mungkin pola-pola itu yang akan kita coba exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta,” jelasnya.

Dengan kebijakan ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan energi dan tambang ke depan tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada kedaulatan, nilai tambah, dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

BNPB Gandeng Kodim 0111/Bireuen Survei Kesediaan Relokasi Warga Terdampak Bencana

BNPB Gandeng Kodim 0111/Bireuen Survei Kesediaan Relokasi Warga Terdampak Bencana, Minggu (3/5/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-BNPB).

Bireuen – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) libatkan Kodim 0111/Bireuen untuk survei kesediaan relokasi rumah warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.

Dalam siaran Pers Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Tujuan survei adalah untuk memverifikasi tingkat kerusakan serta mengkonfirmasi kesediaan warga untuk relokasi ke daerah yang aman. Survei dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 4-7 Mei 2026 untuk memverifikasi 703 rumah pada 89 Desa di 12 Kecamatan oleh 30 personil Babinsa TNI dari Kodim 0111/Bireuen.

BNPB Gandeng Kodim 0111/Bireuen Survei Kesediaan Relokasi Warga Terdampak Bencana, Minggu (3/5/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-BNPB).

“Sebelum pelaksanaan survei, BNPB telah memberikan pembekalan kepada seluruh personil tim survei terkait tujuan survei, panduan pengisian formulir survei, tata cara pelaporan survei pada Minggu (3/5/2026) di Kantor BPBD Kab. Bireuen,” Kata Abdul Muhari, Selasa, 5 Mei 2026.

Selanjutnya, Dalam pembekalan tersebut, tenaga ahli Kepala BNPB Brigjen TNI (Purn) Herman Hidayat menyampaikan bahwa proses survei ini sangat penting untuk memverifikasi dan memvalidasi data serta memastikan bahwa warga terdampak banjir bersedia untuk relokasi ke tempat yang lebih aman.

“Pelaksanaan survei menggunakan formulir manual yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Permen PUPR 28/2015 dan Persyaratan Administrasi Bantuan Stimulan 2026 yang dari identitas responden, lokasi dan legalitas rumah, klasifikasi kerusakan dan jarak dari sungai, dan kesediaan relokasi,” Ujarnya.

Untuk warga yang setuju direlokasi, mereka dapat memilih untuk relokasi secara mandiri pada lahan yang dimiliki oleh warga atau relokasi secara terpusat pada lahan yang disediakan oleh pemerintah untuk dibangunkan rumah hunian.

“Dalam survei ini tim Kodim 0111/Bireuen dibagi dalam 4 kelompok yaitu ⁠kelompok 1 (Kec. Gandapura, Makmur, Kuta Blang) dengan target 161 rumah oleh 6 orang tim survei, k⁠elompok 2 (Kec. Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, dan Jangka) dengan target 117 rumah oleh 6 orang tim survei, kelompok 3 (Kec. Juli, Kuala, Peudada) dengan target 298 rumah oleh 10 orang tim survei, dan kelompok 4 (Kec. Jeumpa dan Samalanga) dengan target 127 rumah oleh 4 orang tim survei,” Katanya.

Untuk mempermudah pelaksanaan survei bersama warga, tim survei sebelum ke lapangan berkoordinasi dengan Kepala Desa setempat untuk menginformasikan masyarakatnya agar menyiapkan data yang dibutuhkan serta bersiap di rumah masing-masing.

“Melalui survei ini, diharapkan program relokasi rumah warga dapat dilakukan dengan lebih cepat, inklusif, dan tepat sasaran serta lebih aman dari bencana untuk jangka panjang,” Demikian Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Perkuat koordinasi antar lembaga dan penanganan bencana, BNPB Latih Kalaksa BPBD Se-Indonesia

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto saat membuka kegiatan SDMT di Pusat Pendidikan Latihan Penanggulangan Bencana (Pusdiklat PB), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (4/5/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-BNPB).

Bogor – Kegiatan Senior Disaster Management Training (SDMT) atau pelatihan penanggulangan bencana bagi kepala pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kembali digelar pada hari Senin (4/5/2026),

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto saat membuka kegiatan SDMT menyampaikan, hampir disetiap kejadian bencana, pejabat-pejabat BNPB langsung hadir di lokasi bencana, salah satunya penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Ini menandakan meskipun memiliki jabatan, namun ketika bencana terjadi harus segera turun untuk melakukan penanganan.

“Hampir seluruh pejabat di BNPB, diterjunkan untuk penanganan bencana di Sumatra. Tidak hanya di pejabat bidang kedaruratan, sampai saat ini masih mendampingi pemerintah daerah,” tutur Kepala BNPB dalam rilis Pers, Selasa, 5 Mei 2026.

Penyelenggaraan tahun ini merupakan gelombang ketiga sejak dihelat pertama kali pada tahun 2024. Sebanyak 68 kepala pelaksana hadir menjadi peserta, pelatihan ini direncanakan berlangsung dari tanggal 4 sampai 16 Mei 2026. (Foto : The Indonesian News/HO-BNPB).

“Artinya walaupun pejabat, namun ketika terjadi bencana harus terjun ke lokasi bencana. Mendampingi masyarakat dan mendampingi pemerintah daerah,” imbuhnya.

Adanya pelatihan SDMT, diharapkan para Kalaksa dapat bertukar pengalaman dan pembelajaran atas penanganan yang telah dilakukan pada daerahnya masing-masing.

“Belajar dari penanganan bencana yang pernah terjadi. Bagi kalaksa agar dapat berbagi pengalaman dengan rekan-rekannya, kita semua adalah teman seperjuangan dalam penanggulangan bencana,” ucap Suharyanto.

Selain itu, dirinya menambahkan, pada SDMT kali ini lebih banyak diberikan pembelajaran dari bencana – bencana yang telah terjadi.

Kepala BNPB mengimbau agar para Kalaksa dapat memanfaatkan kesempatan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya dan diharapkan dapat memberikan yang terbaik untuk membantu masyarakat di daerahnya.

“Ketika nanti kembali, mari kita sama – sama berusaha semaksimal mungkin, berusaha sebaik-baiknya, apabila terjadi bencana di wilayah kita, kita yg terdepan untuk membantu warga,” tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, beberapa Kalaksa BPBD yang hadir menjadi peserta mengungkapkan pentingnya kegiatan pelatihan SDMT ini bagi para Kalaksa. Novendra Kasmara Kalaksa BPBD Kabupaten Siak menyampaikan bahwa, kegiatan ini dijadikan momentum untuk melakukan meningkatkan kapasitas dirinya.

“Untuk meningkatkan pengetahuan penanganan bencana, harapannya setelah ini dapat menyusun perencanaan dan penanganan bencana yang lebih tepat dan efektif,” ujar Novendra.

Selanjutnya Kalaksa BPBD Kabupaten Bengkayang Dwi Berta Meiliana menyampaikan, dari SDMT ini akan diimplementasikan agar bermanfaat bagi masyarakat di daerahnya.

“Agar pelayanan ke masyarakat dalam penanggulangan bencana lebih baik lagi dan masyarakat mendapat manfaat yg lebih tinggi, karena seorang pimpinan di BPBD harus tahu tata cara penanggulangan bencana yg tepat sasaran,” ucap Dwi.

Selama 12 hari ke depan, para pimpinan tertinggi di bidang penanggulangan bencana ini akan diberikan materi dan juga praktik dalam penanganan bencana, antara lain pengenalan sistem penanggulangan bencana, kepemimpinan saat krisis, manajemen informasi dan komunikasi kebencanaan, manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi, manajemen pengelolaan logistik dan peralatan, hingga gladi posko.

“Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan Saudara-saudara dalam menghadapi bencana dan memperkuat koordinasi antar lembaga dalam penanganan bencana,” Demikian Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto

Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts