Presiden Prabowo Dorong Kampus Jadi Mitra Strategis Pemda

Penulis

-

Mei 4, 2026

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan, mulai dari pengelolaan sampah hingga penataan lingkungan. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, usai diterima Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 Mei 2026.

Menurut Brian, Presiden menanyakan perkembangan implementasi arahan sebelumnya terkait keterlibatan kampus dalam mendukung kebutuhan daerah melalui keahlian akademik dan riset.

“Bapak Presiden meminta saya, kami ya, di Kemendiktisaintek, sudah sejauh mana kemajuan jurusan-jurusan yang prodi-prodi dan dosen-dosen yang bisa membantu pemda,” ujar Brian.

Presiden menekankan pentingnya kolaborasi antara kampus dan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang-bidang yang relevan seperti teknik lingkungan, arsitektur, hingga teknologi pengolahan sampah. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendukung program penataan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

“Bagaimana pemda-pemda itu bisa dibantu, di-backup oleh kampus-kampus, peneliti, guru-guru besar yang bidangnya terkait ya, seperti arsitektur untuk keindahan taman-taman, kemudian teknik lingkungan, teknik mesin untuk sampah, dan sebagainya,” jelas Brian.

Sebagai tindak lanjut, Kemendiktisaintek akan segera mengonsolidasikan perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk membentuk tim-tim ahli yang dapat menjadi mitra strategis bagi kepala daerah.

“Jadi, diharapkan setiap daerah, provinsi maupun kota, kabupaten, itu kampus memiliki tim yang nantinya menjadi seperti asisten untuk kepala daerahnya membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu,” jelasnya.

Program ini juga sejalan dengan inisiatif “Kemdiktisaintek Berdampak”, yang mendorong agar kegiatan pendidikan dan penelitian di perguruan tinggi lebih relevan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Presiden pun meminta agar langkah tersebut disusun secara lebih terstruktur, sehingga seluruh kampus dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah.

“Bapak Presiden meminta lebih terstruktur lagi mungkin ya, supaya seluruh kampus bisa berperan,” tandasnya.

Dengan sinergi kuat antara kampus dan pemerintah daerah, pemerintah optimistis berbagai persoalan klasik di daerah dapat diselesaikan lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan serta menjadikan ilmu pengetahuan sebagai motor utama pembangunan nasional.

TNI AL Amankan 14 PMI Non Prosedural

Penulis

Redaksi

-

Mei 4, 2026

Jakarta – Komitmen TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam menjaga keamanan wilayah perairan perbatasan serta melindungi warga negara dari tindak pidana perdagangan orang kembali membuahkan hasil. Tim Quick Response Region Naval Command IV Lanal Tanjung Balai Karimun (TBK) berhasil melaksanakan penindakan terhadap sebuah speed boat selodang berwarna merah hitam bermesin 200 PK yang berupaya menyelundupkan 14 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural di Perairan Takong Iyu, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Pada Sabtu (02/05/2026).

Dalam Rilis Pers Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), Kronologi bermula dari adanya informasi dari masyarakat mengenai akan adanya rencana pengiriman PMI secara ilegal yang diberangkatkan dari perairan Pulau Mecan, Batam menuju Pontian, Malaysia, sehingga pada pukul 21.35 WIB Tim Quick Response Region Naval Command IV Lanal TBK bergerak menuju sekitar perairan Takong Iyu. Pukul 23.35 WIB, mendeteksi adanya suara mesin boat mencurigakan yang bergerak menuju arah perbatasan Malaysia. Selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap boat tersebut, karena tidak mengindahkan perintah berhenti, tim memberikan tembakan peringatan hingga akhirnya kapal berhasil dihentikan pada pukul 01.00 WIB dan seluruh penumpang diamankan tanpa perlawanan.

“Dalam kegiatan tersebut, Tim mengamankan satu orang tekong kapal berinisial W (48 tahun) dan satu orang Anak Buah Kapal (ABK) berinisial A (37 tahun), beserta 14 orang PMI Non Prosedural yang terdiri dari 9 laki-laki dan 5 perempuan dari berbagai daerah di Indonesia. Seluruh pihak yang diamankan langsung dibawa menuju Mako Lanal TBK untuk pemeriksaan lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku,” Kata Dispenal, Senin (4/5/2026).

Selanjutnya, Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, seluruh PMI Non Prosedural dalam kondisi sehat, sementara tekong kapal terindikasi positif narkoba. Kerugian biaya yang dikeluarkan setiap korban mulai Rp 5.000.000 s.d Rp 13.000.000. Saat ini tekong dan ABK beserta barang bukti speed boat telah diserahkan kepada pihak Polres Karimun untuk proses penyidikan pidana dan pengembangan kasus narkoba lebih lanjut. Sedangkan 14 PMI Non Prosedural diserahkan kepada Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP4MI) guna penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

“Keberhasilan ini merupakan implementasi nyata dari perintah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dalam menegakkan hukum dilaut serta mencegah tindak pidana penyelundupan barang maupun manusia melalui jalur laut khususnya diwilayah perbatasan,” Demikian Dinas Penerangan Angkatan Laut.

Kelahiran Tiga Anak Harimau Benggala, Kemenhut Apresiasi Keberhasilan Konservasi

Penulis

Redaksi

-

Mei 4, 2026

kelahiran tiga anak harimau benggala (Panthera tigris tigris) pada awal Maret 2026. (Foto : Dok : Kemenhut).

Jakarta – Kementerian Kehutanan menyampaikan apresiasi atas keberhasilan lembaga konservasi Taman Safari Indonesia II Prigen dalam mencatatkan kelahiran tiga anak harimau benggala (Panthera tigris tigris) pada awal Maret 2026. Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa upaya konservasi berbasis ilmu pengetahuan dan pengelolaan genetik yang baik mampu mendukung keberlanjutan populasi satwa liar.

Dua anak harimau benggala berwarna oranye lahir pada 1 Maret 2026, disusul satu anak harimau benggala putih pada 3 Maret 2026 dari pasangan indukan Anja dan Rinjani. Kelahiran ini tidak hanya menambah populasi, tetapi juga mencerminkan adanya keberagaman genetik yang sehat dalam pengelolaan konservasi ex-situ.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Satyawan Pudyatmoko menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan bagian penting dari strategi nasional dalam menjaga keanekaragaman hayati Indonesia dan dunia.

“Keberhasilan reproduksi ini menunjukkan bahwa konservasi bukan hanya tentang menjaga jumlah populasi, tetapi juga memastikan kualitas genetiknya. Negara mendorong pengelolaan konservasi yang berbasis sains, kolaboratif, dan berkelanjutan,” ujarnya Dikutip dari laman Kemenhut, Senin, 4 Mei 2026.

Keberadaan harimau benggala putih, yang muncul dari gen resesif langka, menjadi indikator penting dalam pengelolaan populasi satwa yang sehat. Keanekaragaman genetik memiliki peran krusial dalam meningkatkan daya adaptasi satwa terhadap perubahan lingkungan, menjaga ketahanan populasi, serta mengurangi risiko gangguan genetik.

Kementerian Kehutanan juga menekankan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif lembaga konservasi, tenaga profesional, serta dukungan masyarakat luas. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, pengelola konservasi, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian satwa liar.

“Konservasi adalah tanggung jawab bersama. Keberhasilan seperti ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran publik bahwa setiap individu memiliki peran dalam menjaga satwa liar dan habitatnya,” tambahnya.

Saat ini, seluruh indukan dan anak harimau berada dalam kondisi sehat dan berada di bawah pengawasan intensif tim medis dan perawat satwa. Pemerintah memastikan bahwa praktik pengelolaan kesejahteraan satwa (animal welfare) tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan konservasi.

Sebagai bagian dari komitmen nasional, Kementerian Kehutanan terus memperkuat program konservasi baik secara in-situ maupun ex-situ, termasuk melalui peningkatan standar pengelolaan lembaga konservasi, pengawasan keberlanjutan genetik, serta edukasi publik.

Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi sekaligus pengingat bahwa pelestarian satwa liar bukan hanya tanggung jawab institusi, tetapi merupakan gerakan bersama untuk menjaga warisan alam bagi generasi mendatang.

Kemenko Polkam Dorong Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Antar Daerah

Penulis

Redaksi

-

Mei 4, 2026

Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) koordinasikan masalah sengketa wilayah untuk menjaga stabilitas nasional. Hal ini dibahas karena perselisihan batas wilayah antar daerah yang mengganggu proses pelaksanaan program pemerintah.

Demikian disampaikan oleh pimpinan rapat, Kartika Adi Putranta, Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan dalam Rapat Koordinasi Analisis Penanganan Perselisihan Penegasan Batas Daerah dan Sengketa Pulau Dalam Mendukung Stabilitas Keamanan Nasional yang diselenggarakan pada Jumat (30/04/2026) di Jakarta dimana Kartika menegaskan bahwa ketidakjelasan batas wilayah berdampak negatif kepada pembangunan dan masyarakat.

“Akibat ketidakjelasan garis batas antar daerah ini berdampak kepada ekonomi, politik, dan hukum, yang menyebabkan ketersendatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya dalam Rilis Pers, Senin, 4 Mei 2026.

Dalam rapat, permasalahan utama pada ketidakjelasan batas wilayah turut didiskusikan bersama. Permasalahan tersebut seperti yang dijelaskan oleh Kartika Adi Putranta meliputi batas daratan, batas pengelolaan wilayah laut, dan sengketa pulau.

Kartika juga menyebut bahwa permasalahan ini didasarkan oleh adanya kepentingan tertentu yang memperparah permasalahan tentang batas wilayah ini.

“Permasalahan ini tidak hanya menyangkut tentang penarikan garis administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi khususnya sumber daya alam yang memicu tarik-menarik klaim antar daerah,” ujar Kartika.

Dalam rapat juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait yang meliputi Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perwakilan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perwakilan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kasubdit Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar pada Direktorat Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri, Perwakilan Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupa bumi, Badan Informasi Geospasial, Perwakilan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut, Perwakilan Direktorat Topografi TNI AD, dan Perwakilan Direktorat Wilayah Pertahanan, Kementerian Pertahanan.

Melalui rapat ini, pemerintah berkomitmen menuntaskan permasalahan batas wilayah melalui penguatan penyelesaian koordinasi permasalahan wilayah dalam agar kondusifitas di daerah dapat terjaga untuk mendorong terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Presiden Prabowo Bahas Aspirasi Pekerja hingga Peran Kampus untuk Bangun Daerah

Penulis

Redaksi

-

Mei 3, 2026

Jawa Barat – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Kabupaten, Jawa Barat, pada Sabtu, 2 Mei 2026. Pertemuan tersebut difokuskan untuk membahas perkembangan berbagai isu strategis nasional.

“Sore hingga malam hari, pada Sabtu, 2 Mei 2026, Bapak Presiden Prabowo Subianto melangsungkan Rapat Terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat,” kata Sekretaris kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya.

Seskab Teddy menyampaikan bahwa rapat berlangsung secara mendalam dan komprehensif. “Pertemuan ini membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah,” tulisnya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah turut menaruh perhatian pada aspirasi yang disampaikan oleh serikat pekerja dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Selain itu, isu pendidikan juga menjadi fokus pembahasan, khususnya terkait optimalisasi peran perguruan tinggi dalam pembangunan daerah.

“Terkait pendidikan meliputi pemanfaatan peran perguruan tinggi di Tanah Air untuk turut serta langsung membangun daerahnya terutama melalui pemanfaatan fakultas teknik di perguruan tinggi tersebut,” lanjut Seskab Teddy.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan kebutuhan pembangunan nasional. Pemerintah pun, tulis Seskab Teddy, terus menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” tandasnya.

Melalui ratas ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Kebebasan Pers Menurun Secara Global, UNESCO Serukan Perlindungan Jurnalis

Penulis

Farid Ismullah

-

Mei 3, 2026

Jakarta (The Indonesian News) – Serangan terhadap jurnalis dan praktik jurnalisme terus meningkat di berbagai belahan dunia. Laporan terbaru UNESCO tentang tren global kebebasan berekspresi mengungkapkan bahwa sejak 2012, kebebasan berekspresi secara global telah menurun sebesar 10% – penurunan yang hanya pernah terjadi pada periode krisis besar seperti Perang Dunia I, menjelang Perang Dunia II, dan masa Perang Dingin pada akhir 1970-an.

Dalam Rilis Pers UNESCO Regional Office di Jakarta, Minggu (3/5/2026), Analisis UNESCO berdasarkan data dari Varieties of Democracy (V-Dem) sebuah basis data global yang mengukur kondisi demokrasi dan kebebasan sipil di berbagai negara menunjukkan bahwa praktik sensor diri di kalangan jurnalis meningkat sebesar 69% antara 2012 hingga akhir 2025. Bentuk sensor yang paling berdampak saat ini justru terjadi dari dalam diri jurnalis sendiri, akibat tekanan yang semakin meningkat.

Jurnalis dan media semakin sering menjadi target berbagai bentuk tekanan hukum, mulai dari gugatan pencemaran nama baik hingga aturan dan regulasi untuk membatasi kerja jurnalistik.

Kekerasan terhadap jurnalis di ruang digital terutama terhadap jurnalis perempuan juga meningkat secara signifikan. Riset yang dilakukan oleh International Center for Journalists (ICFJ) untuk UN Women, bekerja sama dengan UNESCO, menunjukkan bahwa 75% jurnalis perempuan pernah mengalami kekerasan daring. Lebih mengkhawatirkan lagi, setidaknya 42% dari mereka menyatakan bahwa serangan tersebut berlanjut menjadi ancaman atau kekerasan di dunia nyata meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2020 (20%).

Di tengah tantangan tersebut, sejumlah kemajuan tetap terlihat. Dari 194 negara yang dikaji dalam survei global UNESCO 2025, hampir separuhnya kini memiliki kerangka hukum yang mengakui media komunitas dan, dalam banyak situasi, memberikan dukungan finansial yang mencerminkan komitmen yang semakin kuat terhadap pluralisme media. Kemajuan juga terlihat dalam akses informasi: 139 Negara Anggota PBB telah mengadopsi jaminan hukum atas hak publik untuk mengakses informasi. Selain itu, perkembangan alat digital dan kecerdasan artifisial turut mendorong berkembangnya jurnalisme investigasi lintas batas dan kolaborasi internasional.

Melindungi jurnalis dan menjaga integritas informasi sebagai fondasi perdamaian dan keamanan

Dalam Konferensi Hari Kebebasan Pers Dunia di Lusaka, UNESCO menyerukan kepada pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperkuat dukungan terhadap jurnalisme independen serta menjamin arus informasi yang bebas.

UNESCO menegaskan bahwa setiap kebijakan terkait perdamaian, pemulihan, maupun keamanan perlu memasukkan perlindungan terhadap integritas informasi dan keberadaan media yang bebas dan independen, sejajar dengan aspek kemanusiaan, kelembagaan, dan ekonomi.

Ketika jurnalisme melemah, korupsi meningkat, tata kelola pemerintahan memburuk, dan manipulasi informasi dapat memicu konflik.

UNESCO juga menyerukan pentingnya pembiayaan berkelanjutan untuk memastikan media dapat terus beroperasi. Analisis UNESCO menunjukkan bahwa hanya dengan 15 hari pengeluaran militer global, kebutuhan pendanaan jurnalisme untuk kepentingan publik selama satu tahun dapat terpenuhi.

“Ruang redaksi di seluruh dunia sedang berjuang untuk bertahan secara finansial, dan menghadapi ancaman eksistensial. Di tengah penyebaran disinformasi melalui media sosial dan kecerdasan artifisial dengan kecepatan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, jurnalisme menjadi garis pertahanan terakhir bagi masyarakat terhadap manipulasi dan perpecahan. Informasi yang bebas dan akurat merupakan hal penting bagi publik. Saya menyerukan kepada negara anggota dan seluruh mitra kami untuk berinvestasi dalam jurnalisme sebagai pilar perdamaian,” ujar Khaled El-Enany, Director-General, UNESCO.

Sebagai bagian dari peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia tahun ini, Penghargaan UNESCO/Guillermo Cano untuk Kebebasan Pers diberikan kepada Sudanese Journalists Syndicate, sebagai pengakuan atas keberanian jurnalis yang bekerja dalam kondisi konflik dan risiko tinggi.

Kemlu RI melalui KRI Songkhla Fasilitasi Pemulangan ABK WNI di Bawah Umur Asal Aceh

Penulis

Redaksi

-

Mei 1, 2026

Phuket – Berawal dari informasi penangkapan 2 kapal Indonesia di wilayah perairan Phuket oleh otoritas maritim Thailand pada 11 Maret 2026, Konsulat Republik Indonesia di Songkhla (KRI Songkhla) menerima konfirmasi mengenai keberadaan 1 ABK WNI di bawah umur di antara total 19 ABK yang ditahan oleh otoritas Thailand.

Konsul RI (KRI) Songkhla Winardi H. Lucky mengatakan, MY (15) remaja asal Aceh Timur dan masih berstatus sebagai pelajar SMA sedang liburan sekolah dan ingin mencari uang tambahan pribadi untuk mengisi waktu luangnya di saat libur. MY kemudian tertarik mengikuti ajakan kenalannya untuk ikut menangkap ikan di laut. Siapa sangka, aktivitas yang dilakukan MY untuk mengisi hari libur sekolah, malah berakhir dengan penahanan di Thailand selama 6 minggu lebih.

“MY mengaku bahwa itu adalah pertama kalinya dirinya menangkap ikan di laut. Kepada KRI Songkhla, MY menerangkan bahwa dirinya telah ikut dan berada dalam kapal KM. Aneuk Manja 02 selama 8 hari dan 8 malam, Hingga pada 11 Maret 2026 dini hari, otoritas maritim Thailand melancarkan operasi penangkapan dan kemudian mendapati MY bersama 13 orang ABK WNI lainnya dalam kapal KM. Aneuk Manja 02 yang ditangkap atas tuduhan melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing). MY yang sedang tertidur pada operasi penangkapan terkejut ketika bangun dan mendapati bahwa dirinya dan rekan-rekannya sudah berada di wilayah yang asing dan berhadapan dengan otoritas Thailand,” Kata Konsul Winardi H. Lucky melalui rilis pers pada Jumat, 1 Mei 2026.

Menindaklanjuti penangkapan tersebut, pada tanggal 12 dan 13 Maret 2026 KRI Songkhla lakukan akses kekonsuleran dan pendampingan kepada MY dan 18 rekan lainnya di otoritas hukum Tailan. Pada 14 Maret 2026, MY ditempatkan pada tahanan sementara pada Rumah Detensi Remaja di Phuket sambil menunggu sidang berlangsung.

KRI Songkhla terus berkoordinasi dengan otoritas Thailand untuk memastikan penanganan kasus berjalan sesuai prosedur, khususnya bagi MY agar terpenuhi hak-haknya sebagai anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum (ABH). KRI Songkhla telah berikan pendampingan dan bantuan penerjemahan bagi MY dalam beberapa kesempatan sampai pelaksanaan sidang. Pada 23 April 2026, putusan sidang Pengadilan Remaja dan Keluarga Phuket memberikan penangguhan atas hukuman bagi MY, dan memerintahkan MY agar segera dideportasi keluar Thailand.

“Atas kerja sama KRI Songkhla dengan Kantor Imigrasi Phuket dan Rumah Penampungan Anak dan Keluarga di Phuket, MY diperbolehkan untuk tinggal di Rumah Penampungan Khusus Anak sampai rampungnya persiapan untuk deportasi pemulangan. Dengan didampingi staf KRI Songkhla, MY telah tiba di Bandara Kualanamu Medan Indonesia pada 30 April 2026 pukul 22:20 WIB dan diterima oleh Kepala Dinas Perikanan Aceh Timur untuk pemulangan lebih lanjut ke kediaman asal di Aceh Timur. Deportasi pemulangan MY turut dimonitor bersama oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah terkait,” Demikian Konsul RI di Songkhla, Winardi H. Lucky.

Presiden Prabowo Kobarkan Semangat Juang dan Soliditas Dihadapan 1.500 Komandan Satuan TNI

Penulis

Redaksi

-

April 30, 2026

Jawa Barat – Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada para Komandan Satuan TNI Tahun 2026 dalam sebuah acara yang digelar di Universitas Pertahanan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 30 April 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar 1.500 peserta dari seluruh matra TNI serta unsur terkait lainnya.

Kehadiran Presiden Prabowo di lokasi acara disambut penuh semangat oleh para Komandan Satuan TNI melalui lantunan lagu perjuangan “Maju Tak Gentar” dan “Garuda Pancasila”. Suasana khidmat kemudian mengiringi seluruh rangkaian acara yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Memasuki inti kegiatan, para peserta bersama-sama menyanyikan Mars TNI serta mars masing-masing matra—TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara—yang semakin menegaskan semangat soliditas dan kebanggaan korps. Acara dilanjutkan dengan doa bersama sebagai bentuk harapan akan kelancaran tugas dan pengabdian TNI kepada bangsa dan negara.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kemudian menyampaikan laporannya kepada Presiden Prabowo. Acara ini diikuti oleh sekitar 1.500 peserta yang terdiri atas personel Mabes TNI, personel TNI Angkatan Darat, personel TNI Angkatan Laut, personel TNI Angkatan Udara, serta peserta dari unsur non-struktural.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran pimpinan TNI dari tingkat tertinggi hingga level komando satuan di seluruh Indonesia, mulai dari para Kepala Staf Angkatan, Panglima Komando Utama, hingga para Komandan Satuan setingkat Komandan Batalyon.

Sejumlah menteri, wakil menteri, serta pejabat setingkat menteri juga tampak hadir, mencerminkan sinergi kuat antara sektor pertahanan dan unsur pemerintahan dalam menjaga stabilitas nasional.

Kegiatan ditutup dengan jamuan santap siang bersama Presiden Prabowo, menjadi simbol kedekatan pemimpin dengan para komandan lapangan, sekaligus memperkuat kohesi dan semangat kebersamaan dalam mengemban tugas negara.

Indonesia Miliki Prasyarat Sebagai Penyedia Teknologi Kebencanaan Global

Penulis

Redaksi

-

April 30, 2026

Wamen Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard saat seminar nasional Road to ADEXCO 2026 dengan tema ‘Implementasi Kemandirian Inovasi Teknologi dan Industrialisasi Kebencanaan di Jakarta, Rabu (29/4/2026). (The Indonesian News/HO-BNPB).

Jakarta – Indonesia yang berada di wilayah rawan bencana merupakan suatu realitas strategis. Ini harus menjadi kekuatan nasional, khususnya di bidang penanggulangan bencana. Perubahan paradigma konsumsi teknologi perlu diubah menjadi paradigma untuk menciptakannya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri (Wamen) Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard pada seminar nasional Road to ADEXCO 2026 dengan tema ‘Implementasi Kemandirian Inovasi Teknologi dan Industrialisasi Kebencanaan. Pada kesempatan itu Wamen Febrian memberikan arahan dan membuka acara yang berlangsung di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Melihat besarnya risiko bencana, Wamen Febrian berharap Indonesia menjadi kekuatan sebagai penyedia atau provider teknologi di bidang kebencanaan.

“Kita hidup di atas cincin api, kita berada di jalur gempa, kita menghadapi banjir, longsor, kekeringan, serta dihadapkan pada perubahan iklim secara simultan,” ujar Wamen Bappenas.

Dengan realitas yang tak dapat dihindari tersebut, Febrian meminta semua pihak bukan dalam posisi reaktif. Wamen mengilustrasikan ketika bencana terjadi, kita mengalami kerugian, lalu kita menghitung. Selanjutnya di saat kita membutuhkan teknologi, lalu kita membeli. Menurutnya, apabila situasi tersebut terus berlangsung, Indonesia akan tetap berada dalam posisi yang sama, yaitu rentan, mahal dan bergantung.

“Ini bukan strategi sama sekali, ini adalah siklus ketergantungan,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Febrian sangat mendukung kemandirian inovasi teknologi dan industrialisasi kebencanaan yang terus diupayakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan semua pihak. Ia berharap Indonesia bukan lagi menjadi pasar tetapi sebagai provider teknologi kebencanaan global. Ini tentu beralasan mengingat Indonesia sangat memahami bencana.

“Kita punya kompleksitas risiko, kita punya laboratorium alam terbesar, kita punya kebutuhan riil yang tidak pernah bisa ditunda, dan dalam dunia inovasi, kebutuhan yang mendesak adalah bahan bakar paling kuat bagi lahirnya teknologi,” ujar Wamen Febrian.

Wamen Bappenas meyakini, apabila para pemangku kepentingan mampu mengelola ini semuanya dengan benar, Indonesia tidak hanya akan menjadi negara yang tangguh terhadap bencana.

“Kita juga bisa menjadi pusat produksi pengembangan dan ekspor teknologi kebencanaan dunia,” tambahnya.

Menurutnya, pemerintah juga harus hadir dan berperan penting untuk mendukung terciptanya ekosistem dan hilirisasi kemandirian invonasi teknologi dan industrialisasi kebencanaan. Sedangkan dalam konteks perencanaan pembangunan nasional, hal tersebut bukan hanya isu sektoral.

“Ini adalah bagian dari transformasi besar menuju Indonesia emas 2045. Kebencanaan harus menjadi inti dari pembangunan bukan sekedar respons darurat tetapi juga terintegrasi dalam perencanaan Pembangunan nasional di tingkat pusat sampai ke daerah, inovasi harus menjadi mesin industri, dan negara harus hadir secara nyata untuk membentuk ekosistem,” tutupnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati menyampaikan, industrialisasi dan hilirisasi merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Melalui diskusi dan langkah konkret pada topik tersebut, Deputi Raditya berharap Indonesia yang rawan bencana tidak lagi menjadi wilayah yang berisiko tapi menjadi pusat inovasi.

“Kita harus mampu memiliki kemandirian inovasi teknologi kebencanaan,” jelas Deputi BNPB.

Di samping itu, Deputi Raditya juga mengharapkan adanya kemandirian tersebut ke depan Indonesia mampu untuk mendukung kebutuhan kesiapsiagaan sehingga masyarakat siap menghadapi setiap ancaman bahaya atau pun bencana.

Direktur Operasional ADEXCO Andrian Cader mengungkapkan seminar ini telah mempertemukan pemerintah, industri, dan inovator, baik lokal maupun internasional. Menurutnya, inovasi teknologi dan industrialisasi membutuhkan ekosistem terintegrasi yang melibatkan para pemangku tersebut. Andrian mengatakan, perlu adanya dorongan terhadap tiga hal besar, yaitu arah kebijakan dan industri.

“riset harus menjawab kebutuhan industri, Industri harus terhubung sejak awal mulai proses inovasi,” ujarnya.

Selain itu, ia menambahkan inovasi tidak hanya berhenti pada prototipe. Inovasi ini harus dipastikan masuk ke pasar, diproduksi massal dan dimanfaatkan secara nyata. Namun demikian, inovasi dan industrialisasi juga perlu didukung dengan pembiayaan dan investasi sehingga dapat terus tumbuh dan berkembang.

ADEXCO atau Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference adalah sebuah platform internasional yang diselenggarakan di Indonesia sebagai ajang diskusi dan kolaborasi, bukan hanya bagi Indonesia, tapi untuk negara-negara lain. ADEXCO tidak hanya mempunyai daya penggerak, tetapi motor penggerak industrialisasi kebencanaan sebagai amanat dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Puncak ADEXCO akan dilanjutkan dengan pameran dan konferensi pada 9-12 September 2026 nanti.

Presiden Prabowo : Kita berada di jalan yang benar

Penulis

Redaksi

-

April 29, 2026

Jawa Tengah – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebermanfaatan program prioritas pemerintah, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Terkait MBG, Kepala Negara menjelaskan bahwa saat ini banyak negara yang menjadikan MBG sebagai referensi.

“Banyak negara sekarang belajar MBG ke kita. Banyak belajar MBG ke kita. Di mana ada negara bisa memberi makan lebih 60 juta orang, ya kan? 5 kali seminggu yang ibu-ibu hamil diantar makan. Orang-orang tua, lansia yang tidak berdaya diantar makan,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya pada acara groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu, 29 April 2026.

Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan program MBG hingga tuntas meskipun masih terdapat berbagai kekurangan yang terus diperbaiki. Kepala Negara juga menekankan bahwa program MBG telah memberikan manfaat bagi masyarakat termasuk petani dan nelayan.

“Petani-petani yang tadinya hasil panennya tidak terbeli. Begitu dia panen mangga, mangganya tidak diambil, puso rusak di kebun. Panennya tidak diserap. Tengkulak datang, banting harga. Tidak mungkin rakyat kita sejahtera. Sekarang kita rubah. Hampir semua petani dan nelayan punya jaminan pasar. Berapa yang dia hasilkan, berapa itu pun akan diserap oleh bangsa Indonesia. Di tiap desa ada SPPG, ada dapur. Kalau ada kekurangan kita tindak,” ucap Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan rencana peresmian seribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam waktu dekat. Selain itu pemerintah juga menargetkan 25 hingga 30 ribu KDKMP yang akan rampung dalam kurun waktu satu tahun.

“Koperasi bukan di atas kertas, koperasi fisik. Ada gudang, ada cold storage pendingin, ada gerai-gerai, ada kendaraan. Banyak yang nanti akan punya pengering,” jelas Presiden.

Presiden Prabowo turut menyampaikan potensi KDKMP dalam menyerap jutaan tenaga kerja. Selain itu, program tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengembalikan kekayaan negara kepada rakyat melalui berbagai program prioritas.

“Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di pihak rakyat Indonesia,” pungkas Presiden Prabowo.

Dari dapur MBG hingga koperasi desa, pemerintah mendorong satu arah besar ekonomi yang hidup dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kesejahteraan rakyat.

THE INDONESIAN NEWS

Presiden Prabowo Dorong Kampus Jadi Mitra Strategis Pemda

TNI AL Amankan 14 PMI Non Prosedural

Kelahiran Tiga Anak Harimau Benggala, Kemenhut Apresiasi Keberhasilan Konservasi

Kemenko Polkam Dorong Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Antar Daerah

Presiden Prabowo Bahas Aspirasi Pekerja hingga Peran Kampus untuk Bangun Daerah

Kebebasan Pers Menurun Secara Global, UNESCO Serukan Perlindungan Jurnalis

Kemlu RI melalui KRI Songkhla Fasilitasi Pemulangan ABK WNI di Bawah Umur Asal Aceh

Presiden Prabowo Kobarkan Semangat Juang dan Soliditas Dihadapan 1.500 Komandan Satuan TNI

Indonesia Miliki Prasyarat Sebagai Penyedia Teknologi Kebencanaan Global

Presiden Prabowo : Kita berada di jalan yang benar

Recent Posts

Presiden Prabowo Perkuat Pengendalian Karhutla Kalteng dari Pemadaman hingga Pencegahan

BNPB Perkuat OMC dan Armada Pemadaman Kendalikan Karhutla di Kalimantan

Presiden Prabowo Optimistis Karhutla Segera Terkendali, Kebutuhan Penanganan Terus Dipenuhi

BNPB Klarifikasi Distribusi Bantuan Gempa di Manggarai Timur

Presiden Prabowo Perkuat Penanganan Karhutla, Tambah Helikopter hingga Personel