Instagram
Instagram
Beranda blog Halaman 107

Jaksa Agung : Saya tidak butuh Jaksa pintar namun tidak bermoral

Penulis
Farid Ismullah
-
Penutupan Pendidikan dan Pelatihan PPPJ Angkatan LXXXIII (83) Gelombang I Tahun 2026 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Kamis (25/6/2026). (Foto : Puspenkum Kejagung RI).

Jakarta ( The Indonesian News) – Jaksa agung ST Burhanuddin memimpin upacara penutupan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXIII (83) Gelombang I Tahun 2026 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Pada Kamis (25/6/2026). Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum pelantikan calon jaksa menjadi jaksa setelah menjalani pendidikan dan pelatihan intensif selama kurang lebih empat bulan.

Penutupan Pendidikan dan Pelatihan PPPJ Angkatan LXXXIII (83) Gelombang I Tahun 2026 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Kamis (25/6/2026). (Foto : Puspenkum Kejagung RI).

Dalam amanatnya, Jaksa Agung menegaskan bahwa sumpah jabatan yang diucapkan para jaksa baru bukan sekadar seremonial, melainkan ikatan suci yang mengikat secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia.

Ia menekankan bahwa luasnya kewenangan seorang jaksa mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi menuntut integritas, moralitas, dan profesionalisme yang tinggi.

“Saya tidak butuh Jaksa yang pintar namun tidak bermoral, saya juga tidak butuh Jaksa yang cerdas tapi tidak berintegritas. Yang saya butuh adalah Jaksa yang pintar, berintegritas, dan bermoral,” tegas Jaksa Agung.

Pada pelaksanaan diklat kali ini, turut diluluskan lima peserta dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kehadiran mereka diharapkan memperkuat sinergi antar-institusi, khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana militer maupun perkara koneksitas.

Jaksa Agung menyebut para jaksa yang baru dilantik sebagai Tunas Adhyaksa yang harus siap menjadi agen perubahan. Mereka diminta berani mengubah kultur kerja koruptif, malas, dan feodal yang masih mungkin ditemukan di lingkungan kerja.

Ia juga mengingatkan agar idealisme yang telah dibangun selama masa pendidikan tidak luntur ketika menghadapi realitas tugas di lapangan.

Lebih lanjut, Jaksa Agung meminta para jaksa tidak kaku dalam membaca realitas sosial masyarakat. Menurutnya, seorang jaksa harus memiliki intuisi hukum yang mampu menimbang nurani demi mewujudkan keadilan substantif.

“Keadilan sejati tidak tertulis di dalam buku atau teks undang-undang, melainkan lahir dari hati nurani.” Tegas Jaksa Agung.

Langkah Nyata untuk Iklim: Anak Muda Indonesia Bergerak Selamatkan Bumi

Penulis
Farid Ismullah
-
Sesi Talkshow: Green Investing for Cooler Earth oleh Andrea Angela dari Green Rising, Luckmi Purwandari, Kepala Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan, Kementerian Kehutanan, dan Michelle Ghozali, Direktur Harmoni Usaha Indonesia. (Credit Photo: Talitha Vanya / Pusat Informasi PBB (UNIC).

Jakarta (The Indonesian News) – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia dan para mitra memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tahun 2026 melalui acara The Green Community Festival dengan mengajak komunitas, anak muda, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas untuk mengambil tindakan dan berkontribusi nyata dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Acara publik di Taman Martha Christina Tiahahu di Taman Literasi Blok M, Jakarta, mengumpulkan sekitar ratusan peserta untuk berdiskusi, belajar, dan beraksi untuk menyelamatkan bumi.

Acara ini hadir pada saat krisis iklim semakin cepat terjadi di depan mata kita. Dunia baru saja melewati tahun-tahun terpanas yang pernah tercatat, sementara bencana iklim menjadi lebih sering, lebih merusak, dan memakan biaya yang sangat besar. Setiap kenaikan suhu sekecil apa pun sangatlah berdampak, dan setiap detiknya sangatlah berharga, terutama bagi masyarakat yang sudah menghadapi dampak perubahan iklim secara langsung.

“Aksi iklim bukan hanya tentang kebijakan berskala besar. Ini juga tentang pilihan yang kita buat setiap hari, di rumah, di sekolah, di komunitas kita, dan dalam cara kita saling peduli. Hari Lingkungan Hidup Sedunia adalah momen untuk mendengarkan sinyal-sinyal yang dikirimkan Bumi kepada kita, dan meresponsnya dengan tindakan,” kata Miklos Gaspar, Direktur Pusat Informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Juni 2026.

Acara ini menampilkan lokakarya pertanian perkotaan, gelar wicara tentang investasi hijau, permainan bertema keberlanjutan, pertunjukan musik, dan stan pameran dari badan-badan PBB, mitra pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lingkungan.

Kampanye ini juga menyoroti hubungan antara perubahan iklim, sistem pangan, pengungsian, mata pencaharian, dan kesetaraan gender, yang menghubungkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan Hari Pengungsi Sedunia dan Tahun Perempuan Tani Internasional.

Cool School Challenges: Ide Iklim dari Generasi Muda

Salah satu puncak acara tersebut adalah pengumuman Cool School Challenges, sebuah inisiatif iklim anak muda yang mengundang Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia untuk berbagi ide dan tindakan demi sekolah dan komunitas yang lebih berkelanjutan.

Tantangan ini menerima 76 karya dari Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 finalis terpilih berasal dari wilayah Jawa, Kalimantan Timur, Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Ide-ide para siswa meliputi penghijauan sekolah, pengurangan sampah, pertanian perkotaan, tindakan hemat energi, kampanye lingkungan, dan solusi iklim berbasis komunitas.

“Ke-76 karya tersebut menunjukkan bahwa generasi muda tidak menunggu orang lain untuk bertindak. Mereka sudah memulainya dari sekolah dan komunitas mereka sendiri,” kata Miklos Gaspar. “Itu memberi kita harapan.”

Pemenang inisiatif Cool School Challenges adalah SMA Al Umanaa Boarding School, Sukabumi, Jawa Barat. Pemenang kedua adalah Sekolah Santa Ursula dari Jakarta, sementara pemenang ketiga adalah SMAN 1 Bekasi dari Jawa Barat.

Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia mengucapkan selamat kepada semua finalis dan sekolah yang berpartisipasi atas kreativitas, komitmen, dan kepemimpinan mereka dalam aksi iklim.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia adalah pengingat bahwa melindungi bumi dapat dimulai dengan tindakan sederhana sehari-hari seperti menanam tumbuhan, mengurangi sampah, menghemat energi, memilih makanan yang lebih berkelanjutan, dan peduli terhadap masyarakat yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim. Namun pesannya juga mendesak: waktu untuk bertindak semakin sempit. Apa yang kita lakukan sekarang akan membentuk keselamatan, ketahanan, dan masa depan generasi berikutnya.

TNI AL Partisipasi Opening Brief Latihan Multilateral Rim of the Pacific di Hawai, Amerika Serikat

Penulis
Redaksi
-
Partisipasi TNI AL dalam RIMPAC 2026, Hawai, Kamis (25/6/2026). (Foto : Dispenal).

Hawai (The Indonesian News) – TNI Angkatan Laut turut ambil bagian dalam kegiatan Opening Brief Latihan Multilateral Rim of the Pacific (RIMPAC) 2026 yang diselenggarakan di Hawaii, Amerika Serikat, sebagai rangkaian pembukaan latihan maritim multilateral terbesar di dunia, Pada Kamis (25/6).

Dalam siaran pers Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), Pada kegiatan pembukaan tersebut, Vice Admiral Jeff Jablon selaku Commander Combined Task Force (CCTF) menyampaikan Welcome Remarks kepada seluruh peserta latihan di Ford Island Conference Center (FICC), Hawaii, sekaligus menandai dimulainya rangkaian kegiatan RIMPAC 2026.

“TNI Angkatan Laut hadir sebagai bagian dari kontingen Indonesia yang dipimpin oleh Letkol Laut (P) Eko Triyatomo selaku Komandan Satuan Tugas Latihan Multilateral (Dansatgas Latma) RIMPAC 2026. Selain itu TNI AL juga mengirimkan shore staff yaitu Kapten Laut (P) Suhari Rumalean serta Unsur Tugas Korps Marinir,” Tulis Dispenal, Kamis, 25 Juni 2026.

Kehadiran TNI AL dalam latihan ini merupakan wujud komitmen Indonesia dalam meningkatkan interoperabilitas, profesionalisme prajurit, serta mempererat kerja sama maritim dengan negara-negara sahabat.

RIMPAC 2026 diikuti oleh angkatan laut dari berbagai negara peserta dan melibatkan unsur-unsur kekuatan laut, udara, serta personel militer dalam jumlah besar. Melalui berbagai serial latihan yang akan dilaksanakan, para peserta akan mengasah kemampuan operasi maritim gabungan, meningkatkan kerja sama internasional, serta memperkuat stabilitas dan keamanan kawasan Indo-Pasifik.

“Partisipasi TNI AL dalam RIMPAC 2026 diharapkan dapat semakin memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia, meningkatkan kapasitas prajurit dalam operasi multilateral, serta memperkokoh peran Indonesia sebagai negara maritim yang aktif dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia,” Demikian Dispenal.

Kemlu RI Pantau insiden tenggelamnya kapal penangkap ikan diawaki Enam ABK WNI di Busan

Penulis
Farid Ismullah
-
Foto Ilustrasi : kapal tenggelam di laut lepas

Jakarta (The Indonesian News) – Dua awak kapal penangkap ikan asal Indonesia hilang pada Kamis setelah kapal tersebut terbalik di perairan lepas pantai tenggara kota pelabuhan Busan, Korea Selatan, kata otoritas maritim setempat.

Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI), Heni Hamidah mengatakan, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Seoul terus memantau dan berkoordinasi secara intensif dengan Korea Coast Guard (KCG) terkait insiden tenggelamnya kapal penangkap ikan yang turut diawaki oleh 6 ABK WNI, di perairan Busan pada Kamis (25/6).

“Menurut informasi dari KCG, insiden terjadi pada 25 Juni 2026 sekitar pukul 10.10 WS, ketika sebuah kapal penangkap ikan berbobot 79 ton bertabrakan dengan kapal pengangkut LPG berbobot 992 ton di perairan sekitar Gijang, Busan,” Kata Heni dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Juni 2026.

Heni menjelaskan, Pada saat kejadian, terdapat 8 ABK di atas kapal penangkap ikan, terdiri dari 6 WNI dan 2 WN Korea Selatan. Dari jumlah tersebut, 6 ABK (4 diantaranya WNI) berhasil diselamatkan, sementara 2 ABK WNI lainnya masih dalam proses pencarian.

“Otoritas Korea Selatan saat ini mengerahkan berbagai unsur pencarian dan penyelamatan, termasuk kapal patroli Penjaga Pantai, kapal Angkatan Laut, helikopter, kapal pemerintah lainnya, dan kapal milik nelayan di sekitar lokasi kejadian,” Katanya.

Selanjutnya, KBRI Seoul terus berkoordinasi dengan KCG untuk memperoleh perkembangan terkini terkait operasi pencarian dan kondisi para awak kapal. KBRI juga telah menjalin komunikasi dengan keluarga para awak kapal guna menyampaikan perkembangan informasi serta memberikan pendampingan yang diperlukan.

“Kemlu RI dan KBRI Seoul akan terus memantau penanganan insiden melalui koordinasi dengan otoritas setempat dan mengikuti dengan seksama perkembangan lebih lanjut proses pencarian dimaksud,” Ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung segera memerintahkan pengerahan semua sumber daya yang tersedia untuk menyelamatkan mereka yang hilang dan menangani dampak kecelakaan tersebut, kata seorang pejabat kepresidenan.

Lee mengeluarkan perintah tersebut setelah menerima penjelasan singkat tentang kecelakaan itu, kata juru bicara kepresidenan Kang Yu-jung.

Prabowo Affirms No Room for Corruption in His Administration

Penulis
Redaksi
-
President Prabowo Subianto. ( Source: Press Release from the Government Communications Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia)

Bangkalan (The Indonesian News) – President Prabowo Subianto has affirmed his commitment to eradicating corruption and ensuring that he will never give any room for misconduct within his administration.

According to him, the government must be run cleanly because this is a fundamental prerequisite for advancing the nation and ensuring public welfare.

He noted that Indonesia is a wealthy country, and thus requires a government with high integrity to ensure that this wealth is distributed fairly.

“The government must truly not be corrupt. There must be no corruption in the government of the Republic of Indonesia,” Prabowo said during the closing ceremony of the National Conference of Ulama and Grand Conference of Nahdlatul Ulama at IAI Syaichona Mohammad Cholil in Bangkalan, East Java, on Tuesday (June 23).

He acknowledged that the fight against corruption is not an easy task. However, these efforts must continue for the sake of the state and the people.

One of the steps already taken by the government is closing various leaks in state revenue.

Prabowo said the government has closed hundreds of mines without proper Mining Business Permits (IUP) and illegal plantations located in forest areas through the Forest Area Control Task Force (Satgas PKH).

In addition, the government is also working to stop fraudulent practices in the export of strategic natural resource commodities through export governance policies, which are expected to prevent state wealth from flowing abroad.

“I understand this is not light work. But whatever it takes, we must do what is necessary to save our country,” he added.

Furthermore, Prabowo assessed that these various irregularities have caused the loss of state wealth that rightfully belongs to the people and the nation.

“These irregularities, in my belief, are what have brought our nation to its current state where we must acknowledge that too much state wealth has been lost, taken from the rights of the people, from the rights of the nation,” he emphasized.

Prabowo also stressed that his commitment to eradicating corruption is part of the responsibility he bears as head of state. He affirmed that he will carry out this mandate to the best of his ability so as not to break the oath he took upon assuming office.

“I was sworn in to protect the interests of the nation and the people. That is why I must do the best I can, so that I do not break my oath to the nation and the people,” he concluded.

Source: Press Release from the Government Communications Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia

Menko Yusril: Pelayanan Publik Merupakan Wajah Negara di Mata Rakyat

Penulis
Farid Ismullah
-
Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra saat Peringatan Hari Pelayanan Publik Internasional Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia, Pada Selasa (23/6/2026). (Foto : Dok.Kemenko Kuham Imipas).

Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah negara yang paling dekat dengan masyarakat. Menurutnya, kualitas pelayanan publik yang baik menjadi kunci terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif.

“Pelayanan publik sesungguhnya merupakan wajah negara yang paling dekat dengan rakyat. Hukum tidak hanya hidup dalam teks undang-undang, tetapi juga harus hadir dalam praktik pemerintahan sehari-hari dan dalam kualitas pelayanan yang diterima masyarakat,” ujar Yusril dalam Peringatan Hari Pelayanan Publik Internasional Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia, Pada Selasa (23/6/2026).

Menko Yusril menyampaikan bahwa tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak dapat diwujudkan hanya melalui perumusan kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi harus hadir secara nyata melalui pelayanan yang diberikan negara kepada rakyat.

Ia juga menekankan bahwa tantangan pelayanan publik tidak hanya terletak pada aspek regulasi dan kelembagaan, tetapi juga pada dimensi moral dan etika para penyelenggara negara.

“Bangunan negara yang terdiri atas konstitusi, undang-undang, serta berbagai lembaga tidak akan memiliki arti apabila tidak ditopang oleh kesadaran moral, etika, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yusril menilai keberadaan Ombudsman Republik Indonesia memiliki arti penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas pelayanan publik dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Temuan-temuan maladministrasi harus dijadikan bahan evaluasi untuk membenahi sistem, menyederhanakan prosedur, serta meningkatkan kualitas pengawasan.

“Keberhasilan sesungguhnya terletak pada perubahan nyata yang dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra menyampaikan bahwa Hari Pelayanan Publik Internasional menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh pemangku kepentingan bahwa pelayanan publik merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

“Pelayanan publik bukan sekadar fungsi administratif, tetapi ukuran paling nyata dari kehadiran negara di tengah masyarakat. Karena itu, kualitas pelayanan publik harus terus dijaga melalui tata kelola yang bersih, akuntabel, profesional, responsif, dan bebas dari maladministrasi,” ujar Rahmadi.

Rahmadi menegaskan bahwa perbaikan pelayanan publik tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan memerlukan sinergi yang kuat antarpemangku kepentingan agar manfaat pelayanan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Dalam keynote speech, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa Hari Pelayanan Publik Internasional harus menjadi momentum introspeksi bagi seluruh penyelenggara negara.

“Hari Pelayanan Publik Internasional harus menjadi momentum introspeksi bagi seluruh penyelenggara negara untuk melihat apakah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik atau masih memerlukan perbaikan,” ujar Rifqinizamy.

Menurutnya, Ombudsman RI juga perlu terus memperkuat fungsi kajian strategis sebagai instrumen pencegahan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Ombudsman jangan hanya terjebak menerima pengaduan setiap hari, tetapi juga harus memperkuat kajian-kajian strategis yang dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan pencegahan berbagai persoalan pelayanan publik,” tambahnya.

Kebijakan stimulus untuk perajin tahu dan tempe

Penulis
Redaksi
-
Perajin melakukan proses penyaringan cairan kedelai saat pembuatan tahu di Industri Kecil dan Menengah (IKM) Desa Geuche Kayee, ,Banda Aceh, Rabu (24/6/2026). Pemerintah menggulirkan kebijakan dana stimulus ekonomi tahap-II tahun 2026 dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun, salah satunya untuk stabilitas harga kedelai dengan subsidi sebesar Rp.2.000 per kilogram untuk perapin tahu dan tempt di daerah yang harga kedelainya di atas Harga Acuan Pemerintah (HPP). The Indonesian News Foto/Ampelsa.

 

Perajin melakukan proses penyaringan cairan kedelai saat pembuatan tahu di Industri Kecil dan Menengah (IKM) Desa Geuche Kayee, ,Banda Aceh, Rabu (24/6/2026). Pemerintah menggulirkan kebijakan dana stimulus ekonomi tahap-II tahun 2026 dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun, salah satunya untuk stabilitas harga kedelai dengan subsidi sebesar Rp.2.000 per kilogram untuk perajin tahu dan tempe di daerah yang harga kedelainya di atas Harga Acuan Pemerintah (HPP). The Indonesian News Foto/Ampelsa.
Perajin mengangkat cetakan berisi tahu di Industri Kecil dan Menengah (IKM) Desa Geuche Kayee, ,Banda Aceh, Rabu (24/6/2026). Pemerintah menggulirkan kebijakan dana stimulus ekonomi tahap-II tahun 2026 dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun, salah satunya untuk stabilitas harga kedelai dengan subsidi sebesar Rp.2.000 per kilogram untuk perajin tahu dan tempe di daerah yang harga kedelainya di atas Harga Acuan Pemerintah (HPP). The Indonesian News Foto/Ampelsa.

Jaksa Agung: Keadilan Tak Hanya Soal Menghukum Pelaku

Penulis
Farid Ismullah
-
Jaksa Agung saat Diskusi Publik Nasional bertema “Refleksi Enam Bulan Implementasi KUHP dan KUHAP di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Rabu (24/6/2026). (Foto : Puspenkum Kejagung RI).

Jakarta (The Indonesian News) – Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya diukur dari kemampuan menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga dari terwujudnya proses hukum yang akuntabel, adil, dan menghormati hak asasi manusia.

Hal itu disampaikan Burhanuddin saat membuka Diskusi Publik Nasional bertema “Refleksi Enam Bulan Implementasi KUHP dan KUHAP: Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Efektif, Akuntabel, dan Berkeadilan” di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut Burhanuddin, pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum nasional. Untuk pertama kalinya, pembaruan hukum pidana materiil dan formil dilakukan secara bersamaan.

“Langkah besar ini menandai pergeseran paradigma hukum nasional dari sekadar instrumen pembalasan menuju keadilan yang korektif, restoratif, dan rehabilitatif,” kata Burhanuddin dalam pidato kuncinya.

Ia menjelaskan, Kejaksaan telah menerbitkan 17 Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) guna memastikan implementasi aturan baru berjalan seragam dan akuntabel. Selain itu, Kejaksaan juga mengklasifikasikan sembilan instrumen penegakan hukum baru melalui Surat JAM Pidum Nomor B-1192/E/Ejp/03/2026 tertanggal 10 Maret 2026.

Sembilan instrumen tersebut meliputi mekanisme keadilan restoratif, pengakuan bersalah (plea bargain), saksi mahkota, perjanjian penundaan penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA), denda damai, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana denda, dan pemaafan hakim.

Berdasarkan evaluasi Januari hingga Mei 2026, Kejaksaan RI telah menerapkan enam dari sembilan mekanisme baru tersebut dalam 605 perkara yang ditangani.

Burhanuddin menyebut capaian itu menghasilkan sejumlah praktik terbaik baru, termasuk penerapan plea bargain dan DPA terhadap korporasi yang berorientasi pada pemulihan keadaan dan peningkatan kepatuhan hukum.

“Keberhasilan implementasi enam mekanisme dalam kurun waktu yang relatif singkat ini menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak sekadar menjadi pelaksana ketentuan baru, melainkan telah mengambil peran strategis sebagai motor penggerak transformasi sistem peradilan pidana nasional,” ujarnya.

Meski demikian, Burhanuddin mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam masa transisi penerapan KUHP dan KUHAP baru.

Salah satunya adalah belum terbitnya sejumlah peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana, termasuk terkait mekanisme keadilan restoratif dan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi.

Selain itu, potensi perbedaan penafsiran kewenangan antarpenegak hukum juga dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak segera diharmonisasikan.

“Kejaksaan telah menyusun petunjuk teknis internal dan terus mendorong sinergi antar-lembaga agar implementasi aturan baru berjalan efektif,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kejaksaan juga meluncurkan buku karya Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Rudi Margono, berjudul Penegakan Hukum Pidana dengan Hati Nurani.

Buku tersebut mengulas pentingnya penguatan fungsi pengawasan internal sebagai instrumen penjamin mutu dalam membangun budaya integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas di lingkungan Kejaksaan.

Menutup sambutannya, Burhanuddin menekankan bahwa sinergi antara penyidik, jaksa, hakim, advokat, serta perlindungan terhadap hak tersangka dan korban merupakan fondasi utama dalam mewujudkan keadilan substantif.

“Efektivitas sistem peradilan pidana harus dibangun melalui rantai pertanggungjawaban yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat,” tutup Burhanuddin.

Tinjau Huntap di Aceh, Kepala BNPB Ingin Kualitas Bangunan Terus Disempurnakan

Penulis
Farid Ismullah
-
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau salah satu Hunian Tetap (Huntap) di Desa Ampeh, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Selasa (23/6/2026).(Foto : BNPB)

Bireuen (The Indonesian News) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau progres pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana Hidrometeorologi Siklon Senyar di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, pada Pada Selasa (23/6). Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB menyampaikan bahwa pembangunan Huntap di Kabupaten Bireuen menunjukkan perkembangan yang signifikan dan tidak lama lagi hunian tersebut dapat ditempati oleh masyarakat.

Sebelumnya, Kepala BNPB juga telah meninjau pembangunan Huntap yang tersebar di sejumlah wilayah yaitu di Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Kecamatan Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau salah satu Hunian Tetap (Huntap) di Desa Ampeh, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Selasa (23/6/2026). (Foto : BNPB)

Di Kabupaten Bireuen sendiri, progres pembangunan Huntap telah mencapai 167 unit yang tersebar di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Jangka, Juli, Samalanga, Peudada, dan Peusangan. Sementara itu untuk di Kabupaten Aceh Utara telah selesai tujuh unit dari target Huntap yang dibangun sebanyak 109 unit.

Dalam peninjauan tersebut, Kepala BNPB tidak hanya memantau perkembangan pembangunan fisik hunian, tetapi juga memastikan kualitas bangunan yang telah selesai dikerjakan. Ia juga berinteraksi langsung dengan warga penerima manfaat guna mendengarkan masukan serta menindaklanjuti berbagai aduan terkait kondisi hunian yang telah ditempati.

“Kami melihat progres pembangunan Huntap di Bireuen cukup baik, yang sudah jadi ada 100 lebih, ya. Targetnya, seluruh pembangunan Huntap di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dapat diselesaikan hingga akhir tahun 2027 sehingga masyarakat terdampak bencana dapat segera menempati rumah yang layak dan aman,” ujar Kepala BNPB saat meninjau lokasi pembangunan.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto juga meninjau salah satu lokasi Huntap di Desa Blang Kubu, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, pada Selasa (23/6/2026). (Foto : BNPB).

Saat ini, setiap unit Huntap dibangun dengan nilai bantuan sebesar Rp60 juta. Meski demikian, BNPB masih menemukan sejumlah aspek yang perlu disempurnakan pada beberapa unit yang telah dibangun. Untuk itu, pihak pelaksana pembangunan diminta segera melakukan perbaikan terhadap sejumlah catatan yang ditemukan di lapangan.

“Kami sudah menyampaikan beberapa koreksi kepada pihak ketiga pelaksana pembangunan dan proses perbaikan akan dilakukan secara bertahap agar kualitas bangunan semakin baik,” tambahnya.

Berdasarkan hasil dialog dengan warga penerima manfaat, masyarakat menyambut positif bantuan hunian yang diberikan pemerintah. Menurut Suharyanto, pembangunan Huntap menjadi salah satu bentuk dukungan nyata pemerintah bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak bencana, khususnya kalangan menengah ke bawah yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir beberapa waktu lalu.

“Rumah merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting. Karena itu, pemerintah hadir untuk membantu masyarakat memperoleh kembali tempat tinggal yang layak sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih baik. Karena sekali lagi, masyarakat yang terdampak banjir paling parah adalah kelompok menengah ke bawah, sehingga tentu saja bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk rumah ini mereka sangat bersyukur,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala BNPB menjelaskan bahwa apabila nilai bantuan disetujui untuk ditambahkan dari Rp60 juta menjadi Rp70 atau Rp80 juta, maka peningkatan kualitas bangunan dapat dilakukan melalui sejumlah penyempurnaan, seperti pemasangan keramik pada area yang lebih luas, perluasan teras, peningkatan kualitas dinding dan material bangunan, serta penyempurnaan fasilitas kamar mandi dan sanitasi.

“Jadi uang itu sangat bermanfaat, ya. Jadi kami mudah-mudahan ini bisa terealisasi dan yakin, ya, pemerintah pusat akan mendengar suara dari bawah ini. Nanti kita akan buat rumah ini lebih baik. Dan angka Rp60, Rp70, atau Rp80 juta saya kira untuk rumah tipe 36 itu masih relatif tidak mahal,” terang Kepala BNPB.

Pembangunan Huntap merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus memastikan masyarakat terdampak memperoleh tempat tinggal yang aman, layak dan berkelanjutan.

[UPDATE] Gempabumi M 6,7 Sulteng, BNPB : Pembangunan Huntara Tahap I Dimulai

Penulis
Farid Ismullah
-
Tim gabungan melakukan pembukaan bendung alami yang terbentuk akibat gempabumi di kawasan Gunung Nokilalaki yang mengarah ke Sungai Kamarora, Selasa (23/6/2026). (Foto : BNPB).

Jakarta ( The Indonesian News) – Upaya penanganan darurat pascagempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 6,7 yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, terus menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Memasuki hari kedelapan masa tanggap darurat, pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak mulai dilaksanakan melalui peletakan batu pertama di Desa Kamarora A, Kecamatan Nokilalaki, pada Rabu (24/6).

Pembangunan huntara tahap pertama tersebut menjadi langkah penting dalam percepatan pemulihan masyarakat terdampak. Berdasarkan data yang telah diverifikasi dan divalidasi, Bupati Sigi telah menetapkan Surat Keputusan Berita Acara Nama dan Alamat (By Name By Address-BNBA) penerima bantuan huntara tahap I sebanyak 50 unit rumah. Sementara itu, proses verifikasi dan validasi penerima bantuan untuk tahap berikutnya masih terus dilakukan,” tulis Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dalam siaram persnya, Rabu, 24 Juni 2026.

Selain pembangunan hunian sementara, berbagai upaya penanganan darurat terus dilakukan oleh pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD, TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya.

Pada hari ini, perbaikan infrastruktur darurat berupa pemasangan bronjong dan perbaikan jaringan air bersih di Kecamatan Nokilalaki juga mulai dilaksanakan dengan dukungan pendanaan dari PUM Sulawesi Tengah.

Di sektor mitigasi risiko, tim gabungan juga melakukan pembukaan bendung alami yang terbentuk akibat gempabumi di kawasan Gunung Nokilalaki yang mengarah ke Sungai Kamarora. Kegiatan dilakukan menggunakan jet water untuk membuka material kayu dan bebatuan yang menyumbat aliran sungai. Langkah ini bertujuan mengurangi penumpukan air dan meminimalkan potensi ancaman banjir bandang maupun aliran material saat terjadi hujan, sesuai arahan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto saat melihat langsung lokasi terdampak pada Jumat (19/6).

“Masalah potensi banjir bandang, itu jangan dilupakan. Kalau kemudian hujan lalu air tertahan oleh material longsoran di atas, kemudian bisa terjadi banjir bandang nanti muncul korban baru,” jelas Suharyanto.

“Kita sudah sepakat akan dibersihkan material longsornya menggunakan pompa alkon dan peralatan lainnya. BNPB nanti akan bantu operasionalnya,” imbuhnya.

Di samping itu, pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak masih berlangsung dan siaga di posko-posko kesehatan. Sementara itu, kebutuhan logistik dasar masyarakat tetap terpenuhi. Ketersediaan logistik permakanan dipastikan mencukupi hingga berakhirnya masa tanggap darurat pada 30 Juni 2026 berkat dukungan berbagai pihak.

Tim gabungan juga terus memantau kondisi pengungsian mandiri warga serta menyalurkan bantuan kebutuhan dasar. Tempat ibadah yang terdampak gempa telah difasilitasi dengan tenda darurat dan telah digunakan kembali oleh masyarakat untuk beribadah.

Untuk memperkuat dukungan penanganan darurat, BNPB menyalurkan bantuan tahap III yang terdiri atas berbagai peralatan dan logistik. Bantuan tersebut antara lain satu unit mobil dapur umum lapangan, 100 unit handy talky, dan satu unit tenda pengungsi untuk Kodam XXIII/Palaka-Wira. Selanjutnya, Korem 132/Tadulako menerima satu unit mobil dapur umum lapangan, dua unit motor trail beserta pompa alkon, serta dua unit tenda pengungsi. Sementara itu, BPBD Provinsi Sulawesi Tengah menerima 300 paket sembako, 200 unit tenda keluarga, tiga unit tenda pengungsi, 300 lembar matras, dan 300 lembar selimut.

Gempabumi Susulan 1.349 Kali, Sebanyak 2.533 Rumah Rusak

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hingga Selasa (23/6) pukul 24.00 waktu setempat, telah terjadi 1.349 kali gempa susulan sejak gempa utama pada 16 Juni 2026. Dari jumlah tersebut, 49 gempa dirasakan masyarakat, dengan gempa terbesar berkekuatan magnitudo 5,3 yang tercatat satu kali. BMKG mencatat aktivitas gempa susulan menunjukkan tren penurunan yang signifikan.

Sementara itu, data sementara dampak gempa di Kabupaten Sigi per hari ini tercatat sebanyak 3.600 kepala keluarga atau 9.609 jiwa terdampak. Seluruh korban luka telah mendapatkan penanganan dan saat ini dilaporkan telah pulih serta kembali beraktivitas di rumah masing-masing.

Kerusakan yang terdata sementara meliputi 1.979 rumah rusak ringan, 277 rumah rusak sedang, dan 277 rumah rusak berat. Selain itu, terdapat kerusakan pada 110 rumah ibadah yang terdiri dari 29 masjid dan 81 gereja, 19 gedung perkantoran termasuk Kantor Bupati dan Bapperinda, 35 bangunan sekolah, 10 puskesmas, dua rumah adat, dua jaringan air bersih, serta enam fasilitas umum lainnya. Data tersebut masih bersifat sementara dan menunggu hasil verifikasi teknis struktur bangunan.

Pemerintah Kabupaten Sigi masih menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi selama 14 hari, terhitung sejak 16 hingga 30 Juni 2026. BNPB bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam pelaksanaan masa tanggap darurat, sekaligus mempersiapkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi guna mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.

1...106107108109Halaman 107 dari 109
Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

© PT Alca Media Indonesia