Instagram
Instagram
Beranda blog Halaman 109

Presiden Prabowo Tegaskan Penanganan Sampah jadi Prioritas Nasional

Penulis
Redaksi
-
Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan pers usai meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (BLE) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Selasa (28/4/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-BPMI Setpres).

Jawa Tengah – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan sampah secara nasional saat meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (BLE) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Selasa, 28 April 2026.

Kepala Negara mengungkapkan bahwa inisiatif pengelolaan sampah seperti TPST BLE mulai diadopsi oleh berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut telah menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah bahwa sedikitnya 13 kabupaten di wilayah tersebut turut mengembangkan model serupa.

“Jadi ini nanti kita dari pemerintah pusat akan mendorong, dan saya akan turunkan bantuan langsung untuk kita kembangkan, perbaiki, kembangkan, dan bikin lebih efektif,” ujar Kepala Negara.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyambut komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menargetkan pencapaian zero waste to money pada tahun 2028. Presiden Prabowo optimistis target tersebut dapat tercapai dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Ya semua kita kembangkan. Sampah, pengolahan sampah, sekarang jadi prioritas nasional. Dalam 2 sampai 3 tahun kita harus kendalikan sampah seluruh Indonesia,” ungkap Presiden Prabowo.

Selain meninjau sistem pengolahan sampah, Presiden Prabowo juga menyoroti inovasi pemanfaatan hasil olahan TPST BLE, termasuk produksi genteng yang dinilai efektif dan terjangkau. Kepala Negara membuka peluang agar produk tersebut dapat dimanfaatkan dalam program bantuan perbaikan rumah.

“Gentengnya lumayan efektif. Gentengnya cukup murah dan ini mungkin bisa masuk anggaran kita untuk bantuan perbaikan rumah. Anggaran perbaikan rumah sekarang, 1 rumah 20 juta (rupiah). Jadi ini satu rumah kita perhitungkan 4 sampai 5 juta (rupiah) untuk gentengnya,” ujar Kepala Negara.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penggunaan material yang lebih sehat dan estetis. Kepala Negara mendorong pengurangan penggunaan seng yang dapat berkarat dalam pembangunan perumahan.

“Berkarat itu nanti ujungnya tidak sehat untuk yang huni dan pandangannya juga tidak bagus. Kita akan kembalikan Indonesia menjadi Indonesia yang benar-benar indah. Jadi pariwisata itu bagus dan kita nyaman tinggalnya,” pungkas Kepala Negara.

Hal ini menegaskan arah kebijakan pemerintah dengan menjadikan pengelolaan sampah sebagai pilar penting pembangunan, bukan hanya mengatasi masalah lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi, lapangan kerja, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi rakyat.

Usai Kecelakaan KA Bekasi, Presiden Prabowo: Pastikan Investigasi dan Flyover Segera Dibangun

Penulis
Redaksi
-
Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan pers kepada awak media di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, pada Selasa (28/4/2026). (Foto: The Indonesian News/HO- BPMI Setpres).

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan segera melakukan investigasi menyeluruh serta mempercepat perbaikan sistem keselamatan perlintasan kereta api, menyusul kecelakaan yang terjadi di Bekasi. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo kepada awak media usai menjenguk korban di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, pada Selasa, 28 April 2026.

“Saya hari ini saya datang ke rumah sakit Bekasi, tentunya kita semua prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Jadi, saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah, kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana,” ujarnya kepada awak media.

Dalam keterangannya, Presiden juga menyoroti masih banyaknya perlintasan kereta api yang belum dilengkapi sistem pengamanan memadai. Pemerintah pun berkomitmen untuk segera melakukan penataan secara menyeluruh.

“Secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya. Kita segera akan atasi,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi guna mengurangi risiko kecelakaan, mengingat tingginya kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.

“Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover, karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat-sangat mendesak, jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan serupa di Pulau Jawa yang memerlukan penanganan. Pemerintah pun telah menginstruksikan percepatan perbaikan melalui berbagai skema, termasuk pembangunan flyover maupun peningkatan sistem pengamanan.

“Sekarang sudah lah kita selesaikan semua itu, saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya, lintasan tersebut ya, apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover,” lanjutnya.

Terkait kondisi korban, Presiden menyampaikan bahwa sebagian besar telah mendapatkan penanganan medis yang baik, bahkan sejumlah korban sudah diperbolehkan pulang. “Sebagian sudah dikembalikan, sebagian sudah diurus, pokoknya semuanya sudah diurus.” jelasnya.

Presiden juga memastikan bahwa pemerintah akan memberikan kompensasi kepada para korban sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ya nanti ada, semuanya ada kompensasinya,” tutup Presiden.

Koops TNI Habema Melakukan Penindakan Terhadap Tokoh Penting OPM

Penulis
Redaksi
-
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna. (Foto : The Indonesian News/HO-Pen Koops TNI Habema).

Papua Tengah –  Koops TNI Habema melaporkan telah melakukan penindakan terhadap Jeki Murib, yang disebut sebagai Danops Kepala Air OPM Kodap XVIII/Ilaga, dalam operasi di Kampung Pinapa, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, pada 20 April 2026. Jeki Murib disebut sebagai tokoh kelompok separatis bersenjata yang diduga terlibat dalam berbagai aksi kekerasan di wilayah Puncak dan Mimika, termasuk gangguan terhadap objek vital nasional PT Freeport Indonesia.

Dalam siaran Pers Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menyatakan bahwa operasi penindakan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas TNI dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf B poin 1 dan 2, terkait penanganan gerakan separatis bersenjata dan pemberontakan.

Menurutnya, langkah tersebut juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 yang menekankan pendekatan terpadu antara aspek keamanan dan kesejahteraan, dengan fokus pada perlindungan masyarakat serta percepatan pembangunan di Papua.

“Berdasarkan data yang disampaikan, sejumlah aksi yang dikaitkan dengan Jeki Murib antara lain pembakaran kompleks menara di Kampung Kago, Distrik Ilaga pada 15 Agustus 2023, serta pembunuhan dan penganiayaan terhadap pekerja pembangunan puskesmas di Kampung Eromaga, Distrik Omukia pada 19 Oktober 2023,” Kata Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna dalam Keterangannya, Selasa, 28 April 2026.

Ia juga diduga terlibat dalam penembakan di Bandara Aminggaru pada 18 Juni 2025, penyanderaan terhadap 18 karyawan PT Freeport Indonesia di Tower 270, Distrik Tembagapura pada 8 Januari 2026, serta penyerangan dan perampasan senjata terhadap anggota Koramil Tembagapura yang mengakibatkan seorang warga sipil terluka pada 11 Februari 2026.

Selain itu, Jeki Murib juga dikaitkan dengan penembakan terhadap dua karyawan PT Freeport Indonesia di area Grasberg serta penyerangan terhadap aparat kepolisian yang tengah melakukan evakuasi korban pada 11 Maret 2026. Rangkaian aksi tersebut dinilai berdampak pada meningkatnya gangguan keamanan, menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat, serta menghambat aktivitas sosial dan perekonomian di wilayah terdampak.

“Koops TNI Habema menegaskan operasi dilaksanakan secara terukur dan profesional dengan mengedepankan keselamatan masyarakat sipil, serta mendapat dukungan dari tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Pihak TNI juga mengimbau pihak-pihak yang masih terlibat dalam kelompok bersenjata untuk menghentikan aksi kekerasan dan kembali ke tengah masyarakat guna mendukung terciptanya situasi yang aman, damai, dan kondusif di Papua,” Demikian (Penerangan Koops TNI Habema).

Pagi-Pagi Presiden Prabowo Jenguk Korban Tabrakan KA di RSUD Bekasi

Penulis
Redaksi
-
Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban kecelakaan tabrakan kereta api yang dirawat di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, pada Selasa pagi (28/4/2026) (Foto: The Indonesian News/HO-BPMI Setpres)

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto langsung menjenguk korban kecelakaan tabrakan kereta api yang dirawat di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, pada Selasa pagi, 28 April 2026. Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 08.39 WIB.

Presiden Prabowo kemudian langsung menuju poli bedah, dilanjutkan menuju ruang perawatan Bougenville. Presiden Prabowo sempat berinteraksi dengan korban yang tengah dirawat.

Presiden Prabowo menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban jiwa dalam peristiwa tersebut serta menginstruksikan agar seluruh korban luka mendapatkan perawatan optimal hingga pulih. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

“Saya hari ini saya datang ke rumah sakit Bekasi, tentunya kita semua prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah, kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya. Kita segera akan atasi,” ujarnya kepada awak media.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo memastikan para korban mendapatkan penanganan medis terbaik serta memberikan dukungan moril kepada pasien dan keluarga yang terdampak.

Presiden juga menerima laporan langsung dari jajaran terkait mengenai perkembangan penanganan korban pascakejadian. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menangani insiden ini secara cepat, tepat, dan menyeluruh.

Diketahui, terjadi kecelakaan antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dengan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/04) malam. Sebelumnya, Menteri Perhubungan bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyampaikan bahwa hingga Selasa (28/04) pukul 06.30 WIB, tercatat tujuh korban meninggal dunia dan 81 orang telah berhasil dievakuasi dari dalam rangkaian kereta untuk mendapatkan perawatan.

Proses evakuasi dilakukan secara intensif sejak kejadian, termasuk upaya penyelamatan terhadap korban yang sempat terjebak di dalam gerbong. Petugas gabungan terus bekerja di lokasi untuk memastikan seluruh korban dapat dievakuasi dengan aman.

Terkait penyebab kecelakaan, pemerintah menyerahkan proses investigasi kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) guna memastikan penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan objektif.

Dilantik Presiden Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Siap Tuntaskan Program Prioritas

Penulis
Redaksi
-
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, menyampaikan keterangannya kepada awak media usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/4/2026). (Foto: The Indonesian News/HO-BPMI Setpres).

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menyatakan komitmennya untuk menuntaskan program-program prioritas Presiden yang belum berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan Dudung usai dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 27 April 2026.

“Yang pertama, tentunya bersyukur kepada Allah SWT dan yang kedua, berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas penunjukan saya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Tentunya tugas-tugas ke depan bagaimana mensukseskan program strategi nasional dan untuk memastikan program unggulan Bapak Presiden sehingga bisa secara tuntas dan cepat,” ujar Dudung dalam keterangannya kepada awak media usai pelantikan.

Sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Dudung menegaskan bahwa dirinya juga mengemban tugas sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. “Apa yang menjadi keluhan-keluhan, ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat. Termasuk mengevaluasi dan memonitor program-program Kementerian Lembaga,” ungkap Dudung.

Lebih lanjut, Dudung menyampaikan bahwa peran KSP tidak hanya sebagai penghubung, tetapi juga mengoordinasikan kerja sama dengan kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah guna menyederhanakan sistem birokrasi.

“Sehingga jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas Presiden, kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi. Nanti kita pangkas birokrasi,” ujar Dudung kepada awak media.

Dalam kesempatan tersebut, Dudung juga memohon dukungan dan kerja sama seluruh pihak, khususnya kementerian dan lembaga terkait untuk proaktif dalam menuntaskan program-program prioritas Presiden.

“Sekali lagi saya mohon bantuan untuk kerja sama dengan seluruh masyarakat dan seluruh kelembagaan. Apabila ada hal-hal yang program-program prioritas Presiden yang tidak berjalan dengan semestinya, nanti kita akan sidak dan kita tuntaskan dengan baik,” pungkas Dudung.

Usai Dilantik, Jumhur Hidayat Siap Benahi Isu Pengelolaan Sampah

Penulis
Redaksi
-
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan, Mohammad Jumhur Hidayat, menyampaikan keterangannya kepada awak media usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/4/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-BPMI Setpres).

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 27 April 2026. Usai menjalani prosesi pelantikan, Jumhur menyampaikan bahwa terdapat sejumlah agenda yang siap untuk segera dijalankan.

“Pasti banyak hal yang harus dilakukan yang di depan mata kita. Misalnya sampah, kita juga secara bertahap berarti akan mengikuti global standard, berbagai perjanjian internasional yang akan kita kerjakan itu,” ujarnya kepada awak media.

Jumhur pun menyatakan optimismenya dalam mengemban tugas sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Apalagi menurutnya, Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat terhadap isu lingkungan hidup.

“Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Presiden yang punya komitmen begitu kuat dalam lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa melaksanakan dengan baik,” katanya.

Selain agenda teknis dan regulasi, Jumhur juga menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Jumhur pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berkampanye demi menjadikan kesadaran lingkungan sebagai bagian dari keseharian hidup.

“Doakan dan bantu saya berkampanye untuk memastikan lingkungan hidup mulai di habit di hati kita, habit of our heart tentang lingkungan hidup. Kalau itu terjadi insyaallah dampaknya akan makin baik ke depan,” tuturnya.

Abdul Kadir Karding Pastikan Pengawasan Penyakit Hayati Dukung Kelancaran Ekonomi Nasional

Penulis
Redaksi
-
Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding, menyampaikan keterangannya kepada awak media usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/4/2026) . Foto: (The Indonesian News/HO- BPMI Setpres).

Jakarta – Usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding menegaskan komitmennya untuk menjaga ketahanan nasional dari ancaman penyakit hayati. Ia menekankan bahwa fungsi pengawasan harus tetap berjalan seiring dengan kepentingan ekonomi nasional.

“Kita harus melakukan langkah-langkah pengawasan dan pengetatan yang ketat, tetapi poinnya adalah tidak boleh mengganggu proses-proses ekspor-impor yang berjalan,” ujar Abdul Kadir dalam keterangannya di hadapan awak media di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 27 April 2026.

Abdul Kadir memandang bahwa pengawasan terhadap penyakit yang dapat dibawa oleh produk hewan dan tumbuhan memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengawasan harus tetap mendukung kelancaran proses ekspor dan impor.

“Jadi jangan sampai pengawasan yang begitu ketat lalu proses ekspor-impor itu kemudian melambat, berpengaruh terhadap ekonomi kita,” tuturnya.

Lebih lanjut, dalam mengemban tugasnya sebagai Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas kementerian sebagai langkah strategis berkelanjutan.

“Yang pertama Menko Pangan, yang kedua dengan Menteri Perikanan dan Kelautan, yang ketiga dengan Menteri Pertanian, Imipas dan Bea Cukai,” sambungnya.

Selain itu, Abdul Kadir juga memastikan akan mempertahankan program-program yang telah berjalan baik, dengan tetap melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

“Itu yang akan kita lakukan sambil meneruskan langkah-langkah yang sudah dibangun oleh Kepala Badan sebelum saya sambil kita benahi yang lainnya,” pungkasnya.

Wamenko Pangan Hanif Faisol Nurofiq Fokus Realisasikan Program Unggulan Presiden

Penulis
Redaksi
-
Hanif Faisol Nurofiq resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, (27/4/2026). Foto: (The Indonesian News/HO- BPMI Setpres).

Jakarta – Hanif Faisol Nurofiq resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 27 April 2026, di Istana Negara, Jakarta. Dalam keterangannya kepada awak media usai pelantikan, Hanif menyatakan kesiapannya untuk langsung bekerja dalam merealisasikan seluruh program unggulan Presiden.

“Di bawah kepemimpinan Pak Menko kita akan mendukung sepenuhnya, akan merealisasikan program-program yang menjadi program unggulan Bapak Presiden. Insyaallah kami akan langsung segera kerja keras,” katanya.

Hanif menyebut sejumlah program prioritas seperti program makan bergizi gratis (MBG) akan langsung dikerjakan. Wamenko Pangan juga menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan Menko Pangan untuk meminta arahan selanjutnya.

“Semuanya, MBG dan seterusnya, kita akan sentuh dan kita akan minta arah dari Pak Menko langkah-langkah apa yang harus kita jadikan,” ucap Hanif.

Lebih lanjut, Hanif menekankan bahwa seluruh langkah yang diambil ke depan semata-mata demi memberikan yang terbaik bagi bangsa. “Insyaallah dengan kerja keras kita ingin menjadikan yang terbaik untuk bangsa kita,” tandasnya.

Kemenimipas Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor

Penulis
Redaksi
-
Kemenimipas Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor, Jakarta, Senin (27/4/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-Kemenimipas).

Jakarta – Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 menjadi momentum penting bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyatakatan (Kemenimipas) untuk memperluas dampak melalui kolaborasi lintas sektor. Sejumlah kerja sama strategis resmi diteken, Senin (27/4/2026). Langkah tersebut menandai arah baru Pemasyatakatan yang semakin terbuka dan terintegrasi.

Dalam peringatan yang digelar di Politeknik Imigrasi dan Pemasyatakatan (Imipas), Menteri Imipas, Agus Andrianto, memimpin penandatanganan nota kesepahaman dengan berbagai kementerian dan lembaga. Ia menegaskan bahwa dalam membangun Pemasyarakatan yang lebih baik, membutuhkan peran serta dari berbagai pihak.

”Inilah wajah baru pemasyartakatan kita bukan hanya mengurung tapi membangun, bukan hanya menekan tapi memberdayakan. Langkah mulia ini hanya dapat kita wujudkan melalui kerja keras, komitmen dari seluruh insan Pemasyarakatan, dan tentunya kolaborasi lintas sektoral,” ujar Menteri Agus.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam peringatan HBP ke-62 tersebut mencakup:

– Penandatanganan MoU Menteri Imipas dengan Menteri Koperasi tentang Sinergi Pemberdayaan, Pembinaan, dan Penguatan Ekonomi Berbasis Koperasi di Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan.

– Penandatanganan MoU Menteri Imipas dengan Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Negara (BPN) tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.

– Penandatangan MoU Menteri Imipas dengan Menteri Kesehatan tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Imigrasi, Pemasyarakatan, dan Kesehatan.

– Penandatanganan MoU Menteri Imipas dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan tentang Dukungan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Lingkungan Kemenimipas.

– Penandatanganan MoU Menteri Imipas dengan Pemerintah Provinsi Bali tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang di bidang Imigrasi Pemasyarakatan dan Pemda di Provinsi Bali dan Kabupaten Bandung.

– Dan penandatanganan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Imipas, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan tentang Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Kerangka Jaminan Kesehatan Nasional, Perlindungan Sosial, dan Desentralisasi.

Langkah kolaborasi tersebut menjadi strategi penting untuk menjawab tantangan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang semakin kompleks. Dengan melibatkan banyak pihak, pelaksanaan tugas dan fungsi Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat berjalan secara optimal dan semakin memberikan dampak kepada masyatakat.

Menteri Agus mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk senantiasa membangun profesionalitas kerja dan akuntabilitas.

”Kesepakatan-kesepakatan besar ini adalah modalitas yang luar biasa bagi institusi kita. Namun saudara-saudara, saya tetap harus mengingatkan sehebat apapun kolaborasi yang kita gali dan sebesar apapun program yang kita rancang, semua tidak akan berarti apa apa jika tidak dilandasi oleh pondasi yang bernama integritas,” ujar Menteri Agus.

Dengan pendekatan kolaboratif ini, Kemenimipas terus berupaya menegaskan transformasinya sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi pembangunan nasional.

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 27 April 2026

Penulis
Redaksi
-
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, pada Minggu (26/4). Peristiwa ini berlangsung sekitar pukul 12.38 waktu setempat atau Wita. Pada hari itu juga api berhasil dipadamkan petugas gabungan yang dipimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). (Foto : The Indonesian News/HO-BNPB).

Jakarta– Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali menghimpun rangkaian peristiwa dan pemutakhiran penanganan bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam periode Minggu (26/4), pukul 07.00 WIB hingga Senin (27/4), pukul 07.00 WIB. Dari hasil pendataan, kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendominasi selama kurun waktu tersebut.

Dalam Siaran Pers Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, Adapun laporan peristiwa karhutla yang pertama terjadi di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, pada Minggu (26/4). Kejadian ini berlangsung sekitar pukul 12.38 WITA. Lokasi titik api teridentifikasi berada di Desa Empas, Kecamatan Melak, dengan luas lahan terdampak mencapai 1,5 hektare. Pada hari itu juga api berhasil dipadamkan petugas gabungan yang dipimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dari insiden tersebut, BPBD kabupaten melaporkan tidak ada korban jiwa.

“Masih di Provinsi Kalimantan Timur, karhutla kedua terjadi di Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, pada Minggu (26/4). Api yang membakar lahan seluas satu hektare itu berhasil dipadamkan petugas gabungan pada hari yang sama. Sebelumnya, tim gabungan dari BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser, Sekawan Rescue dan masyarakat peduli api, sempat kesulitan saat berupaya memadamkan api karena kondisi semak belukar, ilalang kering dan angin kencang,” Kata Abdul Muhari Senin (27/4/2026).

Selanjutnya, Sementara itu, karhutla di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang terjadi pada Sabtu (25/4) berhasil padam pada Minggu (26/4). Lokasi terdampak berada di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka. BPBD Kota Banjarbaru menyebutkan lahan terbakar mencapai 4,3 hektare.

Di tengah masih adanya potensi cuaca ekstrem di sebagian besar wilayah Indonesia, BNPB juga meminta pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bahaya karhutla. Berdasarkan pantauan tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah pada Senin (27/4), beberapa wilayah di Provinsi Sumatra Utara, Papua dan Papua Selatan pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar.

“Dalam penanganan bahaya karhutla, pencegah dini merupakan langkah efektif untuk menghindari meluasnya area lahan yang terbakar. Oleh karena itu, partisipasi aktif warga untuk menjaga hutan dan melakukan patroli bersama aparat desa menjadi faktor penting dalam pengendalian dan penanganan karhutla di Indonesia,” Demikian Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

1...108109110...117Halaman 109 dari 117
Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

© PT Alca Media Indonesia