Beranda blog Halaman 110

Penjaga Perdamaian Indonesia yang Gugur Dikenang

Penjaga perdamaian Indonesia yang gugur dikenang. (Foto : The Indonesian news/HO-UNIFIL).

Beirut – Sebuah upacara peringatan yang khidmat memberikan penghormatan atas dedikasi dan pengorbanan seorang penjaga perdamaian UNIFIL, Kopral Rico Pramudia yang wafat pada Jumat (24/4/2026) setelah mengalami luka kritis akibat ledakan  proyektil di Selatan Lebanon bulan lalu.

Dalam siaran pers UNIFIL, Senin (27/4/2026), upacara penghormatan terakhir di Bandara Beirut itu dipimpin Force Commander (FC)/Head of Mission I UNIFIL Mayor Jenderal Diodato Abagnara.

Komandan UNIFIL mengenang kehidupan dan pengabdian Kopral Rico Pramudia, 31 tahun asal Indonesia. Ia merupakan penjaga perdamaian Indonesia keempat yang gugur dalam pengabdian bagi perdamaian di Lebanon selatan dalam waktu kurang dari satu bulan.

“Anda datang ke sini, jauh dari rumah, untuk mengabdi di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, membawa perdamaian ke tanah ini, dan di sini, di selatan Lebanon, Anda telah memberikan segalanya. Anda memberikan seluruh yang Anda miliki untuk perdamaian di tanah ini. Untuk itu, Anda mendapatkan seluruh penghormatan kam,” ucap Mayor Jenderal Abagnara.

“Sebagai prajurit, penjaga perdamaian, kami akan melanjutkan misi Anda. Kami akan tetap teguh, kami akan tetap bersatu, kami akan tetap waspada,”  kata Kepala UNIFIL.

Lebih lanjut Kepala Unifil menyatakan, inilah cara kami menghormati Anda. Tempat Anda tetap bersama kami dalam tindakan kami, dalam komitmen kami, dalam rasa tanggung jawab kami.

Kopral Pramudia meninggalkan seorang istri dan putra yang masih kecil. Ketika ia tiba pada April tahun 2025 untuk bertugas bersama UNIFIL. Itu merupakan misi luar negeri pertamanya.

Upacara di Bandara Beirut juga dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk Lebanon, Dicky Komar, perwakilan Kementerian Pertahanan Nasional Lebanon dan Angkatan Bersenjata Lebanon, Brigadir Jenderal Maroun Azzi, serta Kolonel Allan Surya Lesmana dari kontingen Indonesia di UNIFIL.

Serangan terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan terhadap Resolusi Dewan Keamanan 1701, serta dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Serangan tersebut harus segera diselidiki, dan pihak yang bertanggung jawab harus dituntut serta dimintai pertanggungjawaban.

Daftar Lengkap Pejabat yang Dilantik Presiden Prabowo

Foto: Pelantikan di Istana (dok. YouTube Setpres)

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah tokoh dan pejabat di bawah kepemimpinannya hari ini. Tokoh yang dilantik oleh Prabowo mulai dari aktivis buruh hingga penasehat khusus Presiden RI.

Acara pelantikan Menteri hingga Kepala Badan ini terselenggara di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026). Keenam tokoh ini dilantik langsung oleh Presiden Prabowo.

Berikut daftar pejabat negara/pemerintah yang dilantik oleh Presiden Prabowo, Senin (27/4/2026):

1. Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

2. Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan

3. Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan

4. Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah

5. Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi

6. Abdul Kadir Kading sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan para pejabat tersebut.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pembacaan sumpah jabatan. Prabowo memandu pembacaan sumpah jabatan tersebut yang diikuti oleh keenam tokoh tersebut.

“Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Prabowo memandu sumpah.

Acara pelantikan ini juga dihadiri Wapres Gibran Rakabuming, Ketua MPR Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Selain itu, Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno, Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menkomdigi Meutya Hafid, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga hadir.

Kepala BNPB Resmikan Lima EWS saat Puncak Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto saat memimpin puncak peringatan HKB di Kota Banda Aceh, Minggu (26/4/2026). (Foto : The Indonesian News).

Banda Aceh –  Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto memimpin puncak peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKB) yang di pusat di Kota Banda Aceh, pada 26 April 2026.

Peringatan HKB dan terhubung secara virtual dengan sejumlah provinsi di Indonesia itu ditandai dengan peresmian peralatan peringatan dini,  Early Warning System (EWS) yang di tempatkan di lima titik dalam wilayah kota Banda Aceh.

“Pada hari ini, kita meresmikan system peringatan dini EWS di lima titik dari sebelumnya yang diajukan tujuh titik di Kota Banda Aceh,” kata Kepala BNPB Suharyanto.

Peresmian lima EWS di lima titik ditandai dengan penekanan tombol sirine yang berbunyi selama 30 detik oleh Kepala BNPB Surhayanto bersama Walikota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal dan turut dihadiri beberapa pejabat dan tamu undangan pada puncak peringatan HKB.

Bersamaan dengan pembunyian sirine EWS tepat pukul 10.00 WIB di beberapa lokasi yang sudah ditentukan panitia , juga digelar simulasi bencana banjir yang melibatkan masyarakat sebagai edukasi atau pembelajaran dalam peningkatan kesiapsiagaan bencana.

Kepala BNPB meminta agar EWS lima titik dirawat dan tetap berfungsi. Menjaganya lebih penting EWS di Banda Aceh ini hampir sama denga EWS di kota Bekasi. Ia mencotohkan EWS di Bekasi berfungsi saat terjadi banjir, sehingga warganya cepat mengungsi ke tempat yang aman dan tidak terdampak banjir.

Terkait hari kesiapsiagaan bencana, Kepala BNPB Surhayanto menyampaikan tiga hal yang haru dilakukan, peringatan dini harus ditindaklanjut dengan aksi lebih cepat, kpersiapan yang matang dilapangan  dan terakhir keselamatan asyarakat tergantung seberapa siap dari kita untuk bertindak.

Suharyanto juga mengatakan kesiapsiagaan bencana di Aceh sebenarnya sudah sejak dulu dilakukan warga secara turun menurun.

“ Seperti yang dikatakan Walikota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin kearifan lokal,  Ie Beuna dan Smoong  di pulau simeulue yang artinya gelombang atau air naik atau merupakan peringatan untuk menghindari resiko bencana,” katanya.

“Kita sepakat itu  warisan nenek moyang kita yang sangat terjaga dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana di Tengah Masyarakat Aceh Itu Mari kita jadikan sebagai pembelajaran warisan nenek moyang kita itu,” tambahnya.

Angka psykologis bencana terus meningkat dari tahun ketahun, kita tidak bisa menjegah bencana alam , selain meningkatkan kesadaran. Kebakaran hutan pada musim kemarau  dan banjir.

BNPB memberikan apresisiai kepada pemerintah  Kota Banda Aceh  atas dukungan sehingga peringatan HKB yang dipusatkan di daerah terlaksana dengan baik.

Pada Kesempatan itu, Walikota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyatakan  kesiapsiagaan bagi kota banda aceh, bukan pilihan tapi kebutuhan. Oleh karena itu, katanya masyarakat dapat menghidupkan budaya siaga bencana, sebagaimana daerah itu sudah pernah mengalami bencana gempa dan tsunami

Di sisi lain , Kota Banda Aceh terus mempersiapkan mitigasi bencana menngkatkan kesiapsiagaa. Beberapa sekolah di daeranya sudah membentuk program sekolah aman bencana siap, siaga bencana, karena aceh rawan gempa dan banjir.

Walikota juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dibangunannya lima unit alat peringatan dini EWS yang ditempat di beberapa titik strategis dalam memonitor bencana banjir.

“Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, menjadi momentum mengukur kesiapan individu, keluarga, hingga komunitas dalam melakukan evakuasi terencana. HKB 2026 mengangkat tema,  “Siap Untuk Selamat dengan sub tema Bersatu dalam siaga, Tangguh Menghadapi Bencana, ucapnya.

Panglima TNI Dampingi Menhan RI Tinjau Latihan Gabungan di Karimunjawa

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (Pertama Kiri) saat mendampingi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin (Pertama Kanan) dalam peninjauan Latihan Latopslagab dan Penembakan Senjata Khusus TNI Tahun 2026 di Perairan Karimunjawa, Semarang, Kamis (23/4/2026). (The Indonesian News/HO-Puspen TNI).

Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dalam peninjauan Latihan Operasi Laut Gabungan (Latopslagab) dan Penembakan Senjata Khusus TNI Tahun 2026 di Perairan Karimunjawa, Semarang, Kamis (23/4/2026).

Dalam Siaran Pers Puspen TNI (25/4/2026), kegiatan turut dihadiri Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono serta Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto.

Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan simulasi tempur, dimana eks-KRI Teluk Hading yang dijadikan sasaran berhasil dihancurkan melalui serangan terintegrasi matra laut dan udara. Latihan skala besar ini melibatkan sedikitnya 20 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dan pesawat tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara. Operasi penghancuran sasaran terbagi dalam dua tahap utama. Tahap pertama dimulai dengan penembakan Rudal Exocet MM40 Block 3 oleh unsur KRI, disusul tahap kedua berupa Operasi Udara Lawan Laut (OULL).

Pada tahap kedua, tiga unit pesawat F-16 TNI AU melepaskan bom jenis MK-12 secara presisi ke arah sasaran. Selain serangan rudal dan bom, TNI Angkatan Laut juga menggelar Artillery Duel melalui unsur Striking Force. Dengan menggunakan sistem penembakan modern berakurasi tinggi, satuan tersebut berhasil menghancurkan sasaran darat yang telah ditentukan di Pulau Gundul.

“Melalui kegiatan ini, TNI terus mengasah kesiapsiagaan dan kemampuan tempur prajurit, khususnya dalam menghadapi berbagai potensi ancaman di wilayah maritim. Latihan ini juga menjadi wujud komitmen TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” Demikian Puspen TNI.

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Baru Kasus Korupsi Tambang

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Baru Kasus Korupsi Tambang, Kamis (23/4/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-Puspenkum Kejagung RI).

Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan dan pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Salah yang ditetapkan sebagai tersangka ialah mantan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung, Handry Sulfian.

Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarif Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan perkara yang melibatkan korporasi milik Samin Tan (ST).

“Penyidik pada Jampidsus melakukan pengembangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya. Untuk itu, kami menetapkan tersangka sebanyak tiga orang pada hari ini,” kata Syarif dalam jumpa pers di gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2026).

Ketiga tersangka tersebut adalah:

1. Handry Sulfian (HS) selaku mantan Kepala KSOP Rangga Ilung, Kalimantan Tengah.

2. Bagus Jaya Wardhana (BJW), selaku Direktur PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT).

3. Helmi Zaidan Mauludin (HZM), selaku General Manager PT OOWL Indonesia.

“Para tersangka tersebut saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Cipinang,” ujar Syarif.

Syarif menjelaskan bahwa tersangka Handry Sulfian diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk pengiriman batu bara PT AKT menggunakan dokumen yang tidak benar.

Padahal, Handry mengetahui bahwa izin tambang PT AKT telah diterminasi sejak 2017.

“Tersangka HS selaku Kepala KSOP Rangga Ilung memberikan surat persetujuan berlayar kepada PT MCM dan perusahaan lainnya. Padahal tersangka HS mengetahui bahwa dokumen lalu lintas kapal yang memuat batu bara tersebut adalah milik AKT yang dijual menggunakan dokumen yang tidak benar,” jelas Syarif.

Tak hanya itu, Handry Sulfian diduga menerima imbalan berupa uang bulanan dari pihak PT AKT melalui Samin Tan.

“Sehingga tersangka tersebut tidak melakukan pemeriksaan laporan hasil verifikasi dari Kementerian ESDM sebagai syarat terbitnya surat perintah berlayar,” lanjut dia.

Kemudian, Bagus Jaga Wardhana (BJW) selaku Direktur PT AKT, berperan bersama Samin Tan melakukan penambangan dan ekspor batu bara secara ilegal hingga 2025. Mereka menggunakan dokumen perusahaan lain untuk meloloskan hasil tambang dari wilayah yang izinnya sudah dicabut.

Sementara itu, tersangka Helmi Zaidan Mauludin (HZM) selaku GM PT OOWL Indonesia berperan sebagai surveyor yang memalsukan dokumen Certificate of Analysis (COA) atau hasil uji laboratorium.

“HZM tersebut memiliki tugas untuk melakukan pengecekan, dan ini sebagai surveyor ya, melakukan pengecekan dan membuat dokumen hasil verifikasi atau LHP hasil tambang guna diajukan sebagai persyaratan untuk penerbitan surat perintah berlayar dari otoritas Kesyahbandaran atau KSOP dan pembayaran royalti batubara,” ungkap Syarif.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan Samin Tan sebagai tersangka Samin Tan disebut sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner PT AKT.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, menyebutkan perusahaan itu sebelumnya beroperasi berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Namun izin perusahaan tersebut telah dicabut pada 2017.

Meski izin telah dicabut, PT AKT diduga tetap melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batu bara secara ilegal hingga tahun 2025.

“Setelah (izin) dicabut tersebut, PT AKT masih tetap terus melakukan penambangan dan penjualan hasil tambang secara tidak sah dan melawan hukum sampai dengan tahun 2025,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, dalam jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (27/3).

KBRI Kuala Lumpur Fasilitasi Pemulangan 217 PMI, 37 Diantaranya Asal Aceh

Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal aceh yang deportasi dari Malaysia tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar, Kamis (23/4/2026). (Foto : The Indonesian News).

Banda Aceh – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) melalui Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Aceh kembali menyambut kedatangan 37 Pekerja Migran Indonesia (PMI- Nonprosedural) di Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda pada Kamis, 23 April 2026.

Kepala BP3MI Aceh, Siti Rolijah, menyampaikan, hal ini bagian upaya pemerintah indonesia dan malaysia menertibkan perkerja asing tanpa izin tinggal dan berkerja tanpa izin resmi.

“Pemulangan hari ini PMI-Non-Prosedural asal Aceh sebanyak 37 orang. Sebenarnya ada 5 titik pemulangan serentak hari ne yaitu di jakarta, sumut, lombok , jawa timur dan Aceh,” Kata Siti Rolijah.

Selanjutnya, Siti Rolijah menyampaikan, Fasilitasi pemulangan PMI Aceh yang di deportasi dari Malaysia berjalan lancar berkat bantuan sinergi lintas sektor.

“Kemudahan pemeriksaan dari imigrasi Bandara SIM, bantuan pembebasan bea imei oleh bea cukai, pendampingan dari DISNAKERMOBDUK ACEH dan Disnaker Kab/Kota asal PMI memudahkan proses pemulangan seluruh PMI tersebut,” Terangnya.

Assisten Atase Imigrasi Teuku Bastari perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur yang ikut mendampingi pemulangan PMI Non-Prosedural mengatakan jika WNI ingin keluar negeri harus memahami dokumen apa saja yang di perlukan.

“Sehingga kita bisa ke luar negeri secara legal dan tidak termakan iming-iming dan tidak mudah tertipu,” Kata Teuku Bastari.

Sementara itu, salah satu PMI Non-Prosedur asal Sigli berinisial M mengatakan dia berkerja selama 2 tahun dan 1 tahun didalam penjara.

“Dulu pergi liburan dan lama-lama ingin kerja juga. masih banyak orang indonesia yang belum pulang dan berada di penjara, harapannya mereka segera dipulangkan, kasihan mereka”. Katanya.

Diketahui, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia memfasilitasi pemulangan 217 pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia ke Indonesia, Kamis, sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam pelindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Ratusan PMI itu diterbangkan dengan pesawat komersial ke lima titik debarkasi dengan tujuan Mataram (22 orang), Banda Aceh (37 orang), Medan (73 orang), Surabaya (27 orang), dan Jakarta (58 orang).

“Jadi, hari ini kami memulangkan WNI dan PMI sebanyak 217 orang dengan tujuan lima kota di Indonesia,” kata Duta Besar RI untuk Malaysia Raden Dato’ Mohammad Iman Hascarya Kusumo, Dikutip dari ANTARA, Kamis, 23 April 2026.

Berdasarkan data KBRI di Kuala Lumpur, para PMI tersebut sebelumnya berada di 10 depot tahanan imigrasi di wilayah Semenanjung Malaysia.

Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Sebagian besar PMI yang dipulangkan itu termasuk dalam kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, mereka dalam kondisi sakit, serta individu yang telah cukup lama berada di depot sehingga harus dipulangkan.

KBRI menyatakan pemulangan itu menjadi langkah penting untuk memberikan pelindungan kemanusiaan dan kepastian bagi mereka.

Kloter pemulangan tersebut juga mencakup 49 orang WNI, yang ditangkap saat operasi gabungan penyerbuan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) di Setia Alam, Selangor, pada 3 April lalu.

Pemulangan itu dilaksanakan melalui koordinasi erat antara KBRI di Kuala Lumpur dengan otoritas setempat, khususnya Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM), serta koordinasi dengan instansi terkait di Tanah Air, termasuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), guna memastikan kelancaran proses pemulangan hingga penanganan lanjutan setibanya di Indonesia.

Pemulangan tersebut menjadi gelombang yang ketiga sepanjang tahun 2026, setelah KBRI di Kuala Lumpur juga memfasilitasi pemulangan WNI pada Februari dan Maret 2026.

Upaya itu mencerminkan konsistensi KBRI Kuala Lumpur dalam memastikan pelindungan dan pemenuhan hak-hak WNI, khususnya bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan.

Adapun permasalahan yang dihadapi sebagian besar PMI tersebut berkaitan dengan pelanggaran kelebihan izin tinggal (overstay) serta beberapa kasus pidana.

Dalam hal ini, KBRI di Kuala Lumpur tetap mengedepankan pendekatan yang seimbang antara penghormatan terhadap hukum negara setempat dan pemenuhan hak-hak dasar WNI.

KBRI Kuala Lumpur mengimbau seluruh WNI yang berada di luar negeri untuk senantiasa mematuhi peraturan dan hukum negara setempat, serta memahami hak dan kewajiban mereka selama bekerja atau tinggal di luar negeri. Hal itu perlu dilakukan sebagai langkah utama dalam mencegah permasalahan hukum di kemudian hari.

KBRI Kuala Lumpur menyatakan akan terus berkomitmen untuk memberikan pelindungan optimal bagi WNI, sekaligus memperkuat upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran mengenai migrasi yang aman dan bertanggung jawab.

“Kami mengharapkan dengan pemulangan ini dan dengan nasihat yang kami sampaikan, ke depannya PMI yang akan bekerja di Malaysia dapat menempuh jalur sesuai prosedur dan mengikuti semua ketentuan yang berlaku di Malaysia,” ucap Dubes Iman.

Dia berpesan agar para PMI menjadikan pemulangan ini sebagai pengalaman dan pelajaran hidup yang berharga untuk tidak diulangi di kemudian hari. Dia juga mendoakan para PMI dapat kembali ke kota asal dengan selamat dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga.

“Saya berharap apa yang sudah Bapak dan Ibu alami dan jalani menjadi pembelajaran yang sangat berarti. Selamat jalan, selamat kembali ke Tanah Air. Salam untuk keluarga,” ujar Dubes Iman.

Indonesia serukan Asia-Pasifik perkuat kerja sama di Konferensi Regional FAO

Ali Jamil, Plt. Direktur Jenderal Perkebunan di Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam Diskusi Meja Bundar Tingkat Menteri: Mendorong Inovasi untuk Ketahanan Pangan pada Sesi ke-38 Konferensi Regional FAO untuk Asia dan Pasifik pada hari Kamis (23/4) di Brunei Darussalam. (Foto : The Indonesian News/HO-FAO/Syafiq Sahrin)

Bandar Seri Begawan – Indonesia menyerukan Asia-Pasifik untuk memperkuat kerja sama regional kepada para menteri dari seluruh kawasan yang berkumpul di Brunei Darussalam hari ini guna menegosiasikan kolaborasi dan prioritas aksi dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO).

Sesi ke-38 Konferensi Regional FAO untuk Asia dan Pasifik (APRC38) bertepatan dengan waktu kritis bagi sistem agripangan yang menghadapi tekanan kian besar dari ketegangan geopolitik dan dampak iklim. Konferensi ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pertanian kawasan guna meningkatkan ketahanan pangan bagi semua, terutama dalam memastikan bahwa petani kecil merasakan manfaat teknologi dan perdagangan.

Saat membuka konferensi ini, Putra Mahkota Brunei Yang Mulia Pangeran Haji Al-Muhtadee Billah ibini Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah menyerukan kepada Negara Anggota untuk bekerja sama guna meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan di kawasan tersebut.

“Kita bertemu di waktu yang penting. Sistem pangan di seluruh wilayah berada di bawah tekanan yang meningkat; perubahan iklim telah memengaruhi cara kita menanam dan memproduksi pangan, ekosistem alami telah tertekan, dan rantai pasokan masih rentan,” katanya.

“Kita tidak dapat mengabaikan konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah yang terus mengganggu perdagangan global dan pasar energi. Dengan latar belakang ini, ketahanan pangan harus tetap menjadi fokus upaya kolektif kita,” lanjutnya, menambahkan bahwa tantangan masih dapat diatasi meski signifikan.

Naiknya harga energi dan pupuk, penurunan pendapatan dari ekspor pertanian ke negara-negara Timur Tengah, dan ketidakpastian yang berkelanjutan yang disebabkan oleh konflik tahun 2026 di Timur Tengah meningkatkan volatilitas di pasar komoditas pertanian dan tekanan inflasi global. Belum lagi, tekanan jangka panjang dari dampak iklim semakin intensif, termasuk kekeringan, banjir, cuaca ekstrem, serta degradasi lahan dan air.

“Kita harus membangun ketahanan dari dalam, karena tidak ada bantuan eksternal yang akan berkelanjutan tanpa kemauan kolektif kita sendiri,” kata Direktur Jenderal FAO, Qu Dongyu, dalam sambutannya pada pertemuan utama Menteri pada hari Kamis.

Qu mencatat bahwa Asia-Pasifik, yang mencakup lebih dari separuh populasi dan produksi pangan dunia, telah membuat kemajuan luar biasa dalam produktivitas pertanian, perdagangan, dan inovasi teknologi. Namun, kawasan ini juga memiliki jumlah populasi yang mengalami kerawanan pangan lebih besar dibandingkan kawasan lainnya.

“Sumber daya publik saja tidak akan cukup,” katanya, mendesak para peserta konferensi untuk terlibat dalam pembicaraan mengenai pembiayaan dan investasi sistem agripangan, yang menjadi pusat beberapa dialog meja bundar di APRC38.

Qu merujuk pada “peluang yang belum pernah ada sebelumnya” bagi kawasan ini dengan memanfaatkan sains dan inovasi, digitalisasi, investasi, dan kemitraan, guna meningkatkan perdagangan surplus pertanian dan produk bernilai tambah mereka—mengingat bahwa semakin banyak negara di kawasan ini yang keluar dari status Negara Kurang Berkembang serta memiliki basis ketahanan pangan yang lebih kuat.

Negara Anggota yang berpartisipasi dalam konferensi akan menunjukkan tema dan area prioritas regional dan lokal yang perlu dipertimbangkan FAO saat menyiapkan Program Kerja dan Anggaran untuk periode dua tahun berikutnya, serta menyelaraskannya dengan Kerangka Strategis FAO, Rencana Jangka Menengah, dan kerangka kerja pemrograman negara.

Perkuat Kerja Sama Selatan-Selatan guna tingkatkan skala solusi yang telah ada

Dalam konferensi tersebut, Ali Jamil, Plt. Direktur Jenderal Perkebunan di Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengatakan bahwa Indonesia sedang menjajaki reformasi struktural dan penguatan tata kelola untuk menempatkan petani sebagai pusat dari transformasi sistem pangan dan pertaniannya.

Pertanian merupakan pusat perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 14% dari PDB dan menopang kehidupan lebih dari 40 juta orang, yang mayoritasnya adalah petani kecil.

Gambaran serupa juga terjadi di seluruh Asia-Pasifik. Petani kecil di kawasan ini, yang mencakup 80 persen dari seluruh produsennya, menghasilkan 54 persen dari produksi pertanian dan perikanan global.

“Indonesia mengusulkan untuk menjajaki wadah transformasi sistem pangan sub-regional Asia Tenggara untuk meningkatkan koordinasi, menukar pengetahuan, dan mendukung pembiayaan, termasuk melalui Kerja Sama Selatan-Selatan,” tambah Ali.

Negara Anggota FAO di Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia, telah sangat aktif dalam berbagai inisiatif FAO yang mendukung solusi lokal.

“Di seluruh Asia dan Pasifik, negara tidak lagi hanya menjadi penerima solusi,” kata Qu, menekankan bagaimana kisah sukses, seperti yang telah dicapai oleh Kerja Sama Selatan-Selatan, mencerminkan “semangat kemitraan yang bermartabat” yang mendefinisikan kawasan tersebut.

“Negara-negara ini adalah penyedia keahlian, teknologi, inovasi kebijakan, dan model pembiayaan.”

Konferensi Regional bahas upaya atasi tantangan di masa depan

Agenda APRC38 mencakup penguatan akses terhadap pangan bergizi dan terjangkau – yang relatif lebih mahal di Asia-Pasifik dibandingkan dengan rata-rata global – mempercepat praktik pertanian rendah emisi dan berkelanjutan, memfasilitasi perdagangan dan integrasi pasar, serta memobilisasi pembiayaan dan investasi domestik dan internasional untuk petani kecil.

Dalam pertemuan meja bundar tingkat menteri, terdapat sesi yang berfokus pada penguatan sistem pangan akuatik yang tangguh dan inklusif, mempercepat pendekatan bioekonomi berkelanjutan, dan mempercepat jalur investasi agribisnis melalui inisiatif Hand-in-Hand FAO.

Inovasi yang mengabaikan petani kecil bukanlah inovasi, melainkan pengucilan, kata Qu, mengingat lanskap yang didominasi petani kecil berada di bawah banyak tekanan, seperti kelangkaan air dan pengambilan air berlebihan serta defisiensi nutrisi. Degradasi lahan juga amat mengkhawatirkan di kawasan ini.

Di saat yang sama, kawasan ini akan mengalami penambahan populasi sebanyak 200 juta orang yang memerlukan pangan pada tahun 2050. Artinya, akan ada peningkatan kebutuhan atas alat-alat peningkat produktivitas, mulai dari benih unggul dan prakiraan cuaca hingga layanan konsultasi digital, metode pertanian presisi untuk menghemat air di Delta Mekong, rantai dingin bertenaga surya untuk mengurangi kerugian pasca panen di Asia Selatan, dan pertanian padi rendah emisi.

“FAO sepenuhnya berkomitmen untuk mendukung Anda,” kata QU kepada para menteri. “Kita harus bertindak sekarang, dengan keberanian dan kreativitas.”

AMANAH Sejalan Asta Cita, Dorong Daya Saing Ekonomi Lokal ke Tingkat Global

Pengukuhan Yayasan AMANAH untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan pembangunan berkelanjutan berbasis komunitas di Aceh Besar, Kamis (23/4/2026). Foto Istimewa

Aceh Besar– Program AMANAH semakin mengukuhkan posisinya sebagai pusat pengembangan generasi muda Aceh yang selaras dengan agenda besar Asta Cita pemerintah, khususnya dalam mendorong hilirisasi dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.

Dengan pendekatan inovatif dan kolaboratif, AMANAH hadir sebagai motor penggerak ekonomi kreatif yang mampu membawa komoditas daerah naik kelas ke pasar global.

Ketua Yayasan AMANAH, Syaifullah Muhammad, menegaskan bahwa arah pengembangan AMANAH ke depan berfokus pada penciptaan generasi muda yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing global.

“Visi utama kami adalah pengembangan generasi muda Aceh yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing global. Untuk itu, kami membangun ekosistem kewirausahaan berbasis inovasi serta mendorong pemanfaatan teknologi di berbagai sektor,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa AMANAH tidak hanya berfokus pada pengembangan individu, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui pelatihan, pendampingan, serta penguatan kapasitas pemuda, AMANAH turut mendorong pertumbuhan UMKM dan pembangunan berkelanjutan berbasis komunitas.

Menurut Syaifullah, AMANAH juga secara aktif mengadopsi arah kebijakan nasional, khususnya Asta Cita yang diusung Prabowo Subianto. “Kami mempelajari Asta Cita Presiden, lalu kami adopsi menjadi gerakan di AMANAH agar bisa bersinergi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah,” jelasnya.

Salah satu implementasi nyata dari sinergi tersebut adalah penguatan hilirisasi berbasis komoditas lokal. AMANAH mendorong pengembangan produk unggulan seperti kopi dan nilam agar tidak hanya menjadi bahan mentah, tetapi memiliki nilai tambah melalui inovasi dan teknologi.

Pendekatan ini sejalan dengan strategi nasional dalam memperkuat hilirisasi sebagai kunci peningkatan daya saing ekonomi Indonesia. Dengan mengolah komoditas lokal menjadi produk bernilai tinggi, AMANAH turut berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha muda.

Selain itu, AMANAH juga diproyeksikan menjadi pusat aktivitas kreatif atau hotspot bagi anak muda Aceh. Berbagai program dan fasilitas yang tersedia mampu menarik minat generasi muda untuk berinovasi dan berkolaborasi dalam menciptakan solusi ekonomi berbasis lokal.

“Responsnya sangat positif. Banyak influencer mulai kembali membicarakan AMANAH, dan kami juga memperkuat kerja sama dengan kampus seperti Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry sebagai basis komunitas anak muda kreatif,” ungkap Syaifullah.

Kolaborasi lintas sektor ini dinilai menjadi kunci keberhasilan AMANAH dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan komunitas kreatif membuka peluang besar bagi lahirnya generasi muda yang siap bersaing di tingkat global.

Dengan semangat Asta Cita dan fokus pada hilirisasi, AMANAH tidak hanya menjadi wadah pengembangan pemuda, tetapi juga lokomotif baru dalam mendorong transformasi ekonomi Aceh yang inklusif, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Kepala BNPB Kembali Hadir di Aceh Tamiang sebagai Jawaban atas Kebutuhan Huntara Warga

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (Pertama Kiri) saat memeriksa progres hunian sementara di Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Rabu (22/4/2026). (Foto : The Indonesian News/HO- BNPB).

Aceh Tamiang – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto kembali menginjakkan kaki di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Rabu (22/4/2026) untuk melihat progres pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi basah akibat Siklon Tropis Senyar yang terjadi pada akhir November 2025.

Lokasi yang didatangi pertama adalah huntara di Desa Sukajadi, Kecamatan Karang Baru. Setibanya di sana, Kepala BNPB disambut hangat oleh warga, termasuk anak-anak, dalam suasana akrab. Ia berdialog langsung dengan masyarakat untuk menyerap kebutuhan yang masih diperlukan di lokasi.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (tengah) saat memeriksa progres hunian sementara (huntara) di Desa Sukajadi, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Rabu (22/4/2026).(Foto : The Indonesian News/HO-BNPB).

Selanjutnya, Suharyanto meninjau kondisi unit huntara secara menyeluruh. Ia meminta pengembang segera menyelesaikan sejumlah kekurangan dengan target rampung dalam lima hari ke depan, agar hunian dapat segera ditempati.

Menurut Suharyanto, huntara tersebut diperuntukkan bagi warga terdampak yang sebelumnya tinggal di rumah sewa yang rusak akibat banjir. Karena tidak memiliki rumah dengan status kepemilikan, kelompok ini tidak memperoleh Dana Tunggu Hunian (DTH). Menyikapi hal tersebut, BNPB bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengambil inisiatif menyediakan huntara sebagai solusi sementara.

Kepala BNPB menegaskan, langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat terdampak tetap mendapatkan tempat tinggal yang layak, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Di sini masyarakat dulunya tidak punya rumah dan menyewa tempat tinggal. Begitu kena banjir, rumah yang disewa hancur, mereka bingung mau kemana. DTH pun mereka tidak dapat, karena mereka sewa dan tidak punya rumah. Sehingga BNPB mengambil langkah inisiatif membangun huntara untuk mereka,” jelas Kepala BNPB.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadirkan solusi bagi masyarakat terdampak, khususnya bagi kelompok rentan yang tidak memiliki rumah sendiri.

“Ini salah satu trobosan bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah bisa memecahkan masalah, terhadap masyarakat yang terdampak bencana dan sebelumnya tidak punya rumah atau sewa,” kata Suharyanto.

Selain melihat perkembangan pembangunan huntara, Kepala BNPB juga menyerahkan bantuan berupa sembako kepada warga serta bingkisan untuk anak-anak guna membantu memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (baju rompi cokelat) memeriksa progres hunian sementara dan menyerahkan sembako kepada masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi basah di Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Rabu (22/4/2026).(Foto : The Indonesian News/HO-BNPB).

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak. Di lokasi tersebut, Suharyanto kembali berdialog dengan warga untuk mendengar aspirasi sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Interaksi langsung dengan masyarakat, menurutnya, menjadi bagian penting dalam evaluasi kebijakan dan upaya peningkatan layanan pemerintah dalam penanganan pascabencana.

“Pemerintah melalui BNPB menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi masyarakat terdampak hingga proses pemulihan berjalan optimal. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan masyarakat Aceh Tamiang dapat segera bangkit dan melanjutkan kehidupan dengan lebih baik,” Tutup Letjen TNI Dr. Suharyanto.

8 Pemda di Sumut Bantu Pemulihan Provinsi Aceh Pascabencana Hidrometeorologi

Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat Musrenbang Sumut 2027 di Medan, Sumatera Utara, Rabu (22/4/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-Satgas PRR).

Medan – Sebanyak delapan daerah di Provinsi Sumatera Utara berkomitmen membantu daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh melalui mekanisme hibah antar daerah.

Komitmen ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900.1.3/1084/SJ yang mendorong daerah yang tidak terdampak bencana untuk berpartisipasi dalam pemulihan daerah terdampak, sebagai wujud gotong royong nasional.

Surat edaran itu dikeluarkan Tito menyusul adanya daerah terdampak bencana di Aceh yang tidak mendapatkan pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD), sementara sejumlah daerah di Sumut justru mendapatkan pengembalian TKD dalam jumlah besar, meski hanya terdampak ringan oleh bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan langkah tersebut lahir dari kebutuhan riil di lapangan, khususnya di sejumlah wilayah Aceh yang masih menghadapi tantangan berat dalam pemulihan pascabencana.

“Kemudian saya buat surat edaran mengimbau, tapi sedikit maksa gitu, Sumut untuk bisa bantulah ke tetangga sebelah di Aceh, sehingga akhirnya ada 8 daerah sudah oke, komitmen,” ujar Tito dalam Musrenbang Sumut 2027 di Medan, Sumatera Utara, Rabu (22/4/2026).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kemendagri per 20 April 2026, delapan daerah di Sumut telah menyatakan komitmennya untuk memberikan bantuan kepada daerah terdampak di Aceh.

Kota Medan mengusulkan bantuan sebesar Rp50 miliar kepada Kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten Deli Serdang juga mengusulkan Rp50 miliar untuk Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya, Kabupaten Simalungun mengusulkan Rp30 miliar untuk Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Asahan mengusulkan Rp30 miliar untuk Kabupaten Bireuen.

Selain itu, Kabupaten Serdang Bedagai mengusulkan bantuan Rp25 miliar kepada Kabupaten Pidie Jaya. Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengusulkan Rp25 miliar untuk Kabupaten Aceh Tengah, Kota Pematangsiantar Rp25 miliar untuk Kabupaten Bener Meriah, serta Kabupaten Labuhanbatu Rp25 miliar untuk Kabupaten Gayo Lues.

Tito menegaskan nilai bantuan tersebut memiliki dampak signifikan bagi percepatan pemulihan di daerah terdampak, terutama dalam mendukung pembangunan hunian tetap (huntap) dan pemulihan fungsi pemerintahan.

“Di sana Rp25 miliar bukan angka kecil. Itu bisa untuk beli tanah, untuk huntap, bahkan menghidupkan kembali pemerintahan yang belum berjalan optimal,” kata Tito.

Lebih lanjut, Tito memastikan mekanisme hibah antar daerah akan dikawal secara ketat oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, agar proses penyaluran berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Saat ini, penanganan bencana di wilayah terdampak telah memasuki fase transisi setelah menyelesaikan tanggap darurat. Secara umum, kondisi layanan dasar dan infrastruktur telah kembali berfungsi, meskipun belum sepenuhnya permanen.

“Per hari ini kami anggap bahwa sebagian besar sudah normal secara fungsional. Jalan belum sempurna, tapi bisa dilewati. Jembatan belum sempurna, tapi banyak yang sudah dilewati, terutama yang nasional dan provinsi untuk logistik,” ujar Tito.

Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts