Beranda blog Halaman 111

Menlu Sugiono : Izin Lintas Udara Pesawat Militer AS Harus Tunduk pada Kedaulatan Indonesia

Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (22/4/2026). (Foto: IG : @menluri)

Jakarta – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan setiap permintaan akses lintas udara atau blanket overflight access oleh pesawat militer asing, termasuk dari Amerika Serikat, harus tetap tunduk pada kepentingan nasional dan kedaulatan penuh Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Menlu Sugiono menyusul adanya usulan dari Amerika Serikat terkait izin lintas udara bagi pesawat militernya di wilayah udara nasional.

“Kepentingan nasional itu juga pasti akan menjadi sesuatu yang utama,” kata Sugiono di Kantor KSP, Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, pemerintah Indonesia tidak akan serta-merta memberikan persetujuan tanpa melalui pembahasan strategis lintas mekanisme yang mempertimbangkan aspek pertahanan dan kepentingan nasional.

Menlu Sugiono mengemukakan seluruh mekanisme pertimbangan atas permintaan tersebut berada sepenuhnya di tangan pemerintah Indonesia.

“Mekanismenya seperti apa dan sebagainya itu di Indonesia,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa Indonesia tetap memegang kontrol penuh terhadap setiap bentuk akses militer asing, termasuk dalam skema kerja sama strategis dengan negara mitra.

Menlu juga menggarisbawahi bahwa kebijakan pemerintah akan tetap berpijak pada mandat konstitusi untuk menjaga kedaulatan wilayah serta melindungi seluruh kepentingan nasional, tanpa mengesampingkan prinsip kerja sama internasional yang setara.

Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tetap membuka ruang kerja sama pertahanan dengan berbagai negara.

Namun, kerja sama tersebut harus berada dalam koridor yang tidak merugikan posisi strategis Indonesia.

Ia menjelaskan, proposal tersebut saat ini masih berada dalam tahap pembahasan internal pemerintah.

Seluruh proses evaluasi akan dilakukan sesuai mekanisme nasional, dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian serta implikasi terhadap kedaulatan negara.

“Kalau berbicara mengenai overflight access, itu merupakan satu intens yang disampaikan oleh pihak Amerika, yang kemudian juga akan melewati proses dan mekanisme pembahasan,” ujarnya.

Dalam konteks pertahanan negara, izin lintas udara bagi pesawat militer asing merupakan isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan bilateral, tetapi juga menyangkut otoritas penuh Indonesia atas wilayah udaranya, sebagaimana dijamin dalam hukum nasional dan prinsip hukum internasional.

“Perjanjian serupa itu juga kalau dilakukan dengan negara-negara lain, tidak ada masalah. Mekanismenya seperti apa, implementasinya seperti apa,” tutur Sugiono.

Ia juga meminta agar isu ini tidak dipandang sebagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan Indonesia.

Menurutnya, dinamika geopolitik global justru menuntut Indonesia untuk tetap aktif menjalin komunikasi strategis dengan berbagai pihak, sambil menjaga kepentingan nasional sebagai prioritas utama.

“Jangan kemudian dipersepsikan sebagai sesuatu yang mengancam kedaulatan. Dengan situasi dunia yang seperti ini, Indonesia mau tidak mau akan terdampak apa pun yang terjadi di dunia ini,” pungkasnya.

Pantau Aktivitas Ilegal, Marinir Perketat Pengamanan Pulau Rondo Aceh

Prajurit Satgasmar Pam Puter XXIX melaksanakan patroli pantai di Pulau Rondo, Aceh, Selasa (21/4). (Foto: Dok. Pasmar 1)

Jakarta – Prajurit Marinir memperketat pengawasan di Pulau Rondo, Aceh pada Selasa (21/4). Pasukan dari Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) 1 ini menyisir wilayah pesisir untuk memastikan tidak ada aktivitas ilegal di beranda terdepan Indonesia tersebut.

Komandan Menbanpur 1 Kolonel (Mar) Yuyun Susanto menegaskan, kehadiran pasukannya merupakan wujud nyata pengabdian Korps Marinir. Ia meminta prajurit tidak lengah memantau setiap pergerakan yang mencurigakan.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tingkatkan kewaspadaan di wilayah strategis ini. Jalin juga komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar,” ujar Yuyun, dikutip dari keterangan Pasmar 1, Rabu, 22 April 2026.

Pulau Rondo merupakan titik paling utara Indonesia yang terletak di Laut Andaman. Wilayah ini berbatasan langsung dengan wilayah perairan India (Kepulauan Nikobar) dan menjadi jalur pelayaran internasional yang sangat padat sekaligus rawan terhadap pelanggaran hukum di laut.

Personel Satuan Tugas Marinir Pengamanan Pulau Terluar (Satgasmar Pam Puter) XXIX ini menjalankan patroli darat dan pemantauan perairan secara berkala, untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Penempatan personel Marinir di Pulau Rondo telah berlangsung secara konsisten sejak awal tahun 2000-an. Hal ini dilakukan karena pulau tak berpenghuni tersebut memiliki nilai geopolitik tinggi sebagai penanda kedaulatan NKRI di ujung barat.

Selain patroli keamanan, prajurit aktif melakukan pembinaan teritorial melalui komunikasi sosial dengan warga setempat. Upaya ini dilakukan untuk mempererat hubungan dan meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga keamanan wilayah perbatasan.

“Setiap personel harus menganggap tugas ini sebagai kehormatan. Kehadiran kita harus mampu mencegah berbagai potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas wilayah,” tegas Yuyun menambahkan.

Yuyun berharap patroli intensif ini dapat menjamin situasi di Pulau Rondo tetap kondusif. Seluruh unsur pasukan diminta tetap mengedepankan profesionalisme dan dedikasi tinggi selama menjalankan misi di pulau terluar tersebut.

Kemlu RI : 13 WNI Terdampak Kebakaran Hebat di Malaysia

Sebanyak 1.000 rumah hangus dengan 9.000 warga terdampak kebaran di Kampung Bahagia, Sandakan, Sabah, Malaysia. (REUTERS/Stringer)

Jakarta – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) melalui KJRI Kota Kinabalu (KJRI KK) dan Dit. Pelindungan WNI terus memonitor perkembangan penanganan insiden kebakaran di wilayah Sandakan, Malaysia.

Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI Heni Hamidah mengatakan, Dari hasil peninjauan di lapangan dan pendataan yang dilakukan oleh KJRI KK bersama dengan otoritas setempat dan melibatkan para tokoh warga, diperoleh data awal sejumlah 13 orang WNI yang terdampak dalam kejadian ini.

“Para WNI dilaporkan dalam kondisi selamat dan ikut ditampung bersama dengan korban terdampak lainnya di 6 titik penampungan sementara (PPS) yang tersebar di wilayah Batu Sapi, Sandakan,” Kata Heni dalam keterangan, Selasa, 21 April 2026.

KJRI KK akan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk melakukan pendataan lebih lanjut serta memastikan langkah pelindungan yang diperlukan bagi WNI terdampak.

Sebelumnya, Kebakaran tersebut berdampak signifikan, dengan sekitar 1.000 rumah terbakar dari total 1.200 unit.

“Hingga saat ini tidak terdapat laporan korban jiwa. Sejumlah warga yang dilaporkan mengalami luka ringan saat berupaya menyelamatkan barang-barang mereka, telah mendapatkan penanganan medis. Mayoritas penghuni kawasan merupakan warga negara Malaysia, warga negara Filipina, dan warga negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan warga negara Malaysia,” Kata Heni, Senin, 20 April 2026.

Selanjutnya, Saat ini, fokus utama Pemerintah adalah memastikan keselamatan dan pendataan seluruh WNI yang terdampak. Informasi lanjutan akan disampaikan secara berkala seiring dengan perkembangan di lapangan.

“Kementerian Luar Negeri mengimbau keluarga di Indonesia yang memiliki kerabat di kawasan tersebut untuk tetap tenang dan menunggu informasi resmi dari Pemerintah,” Demikian Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kemlu RI, Heni Hamidah.

Imigrasi Proses Hukum Tiga WN Pakistan Terduga Pelaku TPPM ke Australia

konferensi Pers Imigrasi Proses Hukum Tiga WN Pakistan Terduga Pelaku TPPM ke Australia, Jakarta, Senin (20/4/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-Ditjenim).

Jakarta – Direktorat Jenderal Imigrasi memproses hukum tiga pria warga negara Pakistan berinisial SA, MS, dan MWK atas dugaan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM). Ketiganya diduga mengorganisasi pemberangkatan sejumlah warga negara asing (WNA) ke Australia secara ilegal melalui jalur laut di wilayah timur Indonesia.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko saat konferensi Pers menjelaskan, Kasus bermula saat Kepolisian Resor Aru menangkap empat orang pria WN Pakistan berinisial SK, AS, MS, dan SUR di sebuah penginapan di wilayah Dobo, Maluku pada September 2025. Mereka mengaku masuk ke Indonesia dengan menggunakan izin tinggal kunjungan karena tertarik dengan tawaran SA melalui media sosial yang menjanjikan prosedur legal untuk mencapai Australia.

“Pada periode Juni hingga Agustus 2025, terdapat empat warga negara Pakistan yang masuk ke wilayah Indonesia menggunakan izin tinggal kunjungan. Mereka dijanjikan dapat berangkat ke Australia melalui jalur yang diklaim legal oleh seorang WNA Pakistan berinisial SA yang berdomisili di Tangerang,” jelas, Hendarsam Marantoko, Senin, 20 April 2026.

Selanjutnya, Setelah tiba di Indonesia, para korban ditampung di sebuah kontrakan di Tangerang, Banten, sebelum melanjutkan perjalanan ke Ambon, Saumlaki, dan Dobo. Di wilayah Maluku inilah, tersangka MS dan MWK mempersiapkan kapal untuk menyeberang ke Australia.

“Pergerakan mereka kemudian terdeteksi, SK, AS, MS dan SUR diamankan oleh Petugas dari Kepolisian Resor Kepulauan Aru pada tanggal 12 September 2025. Sedangkan 2 (dua) orang Warga Negara Pakistan, yaitu MS dan MWK diamankan oleh Petugas dari Kantor Imigrasi Tual pada tanggal 15 September 2025 di Saumlaki karena diduga berperan sebagai koordinator perjalanan. Pengembangan penyidikan kemudian mengarah pada SA yang ditangkap di Kabupaten Tangerang pada 10 Oktober 2025,” lanjutnya.

15 Desember 2025 diterbitkan Surat Perintah Penyidikan terhadap SA, MS, dan MWK. Ketiganya kemudian resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Februari 2026 dan menjalani proses penyidikan.

Pada 10 April 2026, berkas perkara ketiga tersangka dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam waktu dekat, tersangka beserta barang bukti akan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang untuk proses penuntutan dipengadilan.

Ketiganya dijerat Pasal 120 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengacu pada pasal 457 UU no 1 tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp1,5 miliar.

Hendarsam menyatakan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi antarinstansi, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Ia menegaskan bahwa Imigrasi akan terus memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian melalui koordinasi lintas sektor.

“Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Indonesia serta mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran hukum. Sejalan dengan semangat “Imigrasi untuk Rakyat”, penegakan hukum keimigrasian menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi kepentingan nasional dan memberikan rasa aman bagi masyarakat,” pungkas Hendarsam.

Panglima TNI : TNI Dukung Percepatan Pembangunan Daerah

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat memberikan materi kepada peserta KPPD bagi Ketua DPRD seluruh Indonesia di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Minggu (19/4/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-Puspen TNI).

Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan materi tentang “Program dan Kebijakan TNI dalam Mendukung Asta Cita Mewujudkan Indonesia Emas 2045”, kepada peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia, bertempat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Minggu (19/4/2026).

Dalam siaran Pers Puspen TNI, Panglima TNI menegaskan bahwa, TNI tidak hanya berperan menjaga kedaulatan negara, tetapi juga mendukung percepatan pembangunan daerah melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.

“Silakan (TNI) diajak membangun wilayah-wilayah Bapak–Ibu sekalian untuk mempercepat pembangunan di wilayah dan bisa menyejahterakan masyarakat,” ujar Panglima TNI dalam keterangan, Senin, 20 April 2026.

Panglima TNI juga menyampaikan bahwa keterlibatan TNI dalam mendukung pembangunan daerah merupakan bagian dari tugasnya dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah satu peran tersebut adalah membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.

“Ini sesuai dengan tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang, salah satunya ada membantu tugas Pemda untuk membantu percepatan pembangunan,” jelas Panglima TNI.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan para Ketua DPRD memperoleh pemahaman yang utuh mengenai peran strategis TNI, sehingga sinergi dengan pemerintah daerah dapat semakin optimal, terarah, dan berkelanjutan dalam mendukung percepatan pembangunan demi terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, dan sejahtera menuju Indonesia emas 2045,” Demikian Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Kemenko Polkam Dorong Penguatan Keamanan Laut di NTT

koordinasi Pengawalan Program Prioritas Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi Tahun 2026 berdasarkan RPJMN 2025–2029 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Pada Rabu (15/4/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-Kemenko Polkam RI).

Kupang – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan melaksanakan koordinasi Pengawalan Program Prioritas Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi Tahun 2026 berdasarkan RPJMN 2025–2029 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Pada Rabu (15/4/2026).

Dalam siaran Pers, Brigjen TNI Parwito selaku Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan menegaskan penguatan pemetaan batimetri dan data hidrografi bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi merupakan instrumen strategis negara dalam menjamin keselamatan pelayaran, memperkuat keamanan laut, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data untuk percepatan pembangunan maritim nasional, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur dan ALKI III.

“Ketersediaan data batimetri dan hidrografi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi elemen strategis dalam mendukung keselamatan pelayaran, keamanan maritim, serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan di NTT. Percepatan pemetaan diperlukan melalui kolaborasi lintas sektor, standardisasi teknis, serta skema pembiayaan bersama, dengan prioritas pada jalur pelayaran aktif, kawasan pelabuhan, dan wilayah perbatasan,” jelasnya, Senin, 20 April 2026.

Asdep Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan juga melaksanakan kunjungan kerja ke Mako Kodaeral VII Kupang dalam rangka koordinasi pengawalan program prioritas keamanan laut dan hidro-oseanografi. Hasil pertemuan menegaskan bahwa Kodaeral VII telah memiliki struktur organisasi yang relatif lengkap, namun masih memerlukan penguatan pada aspek sarana, prasarana, dan dukungan operasional guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas di wilayah perbatasan.

Dalam acara tersebut menghadirkan narasumber Alexon Lumba (Plt. Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT), Kolonel Laut (P) Jazim Aziz Mustikawan (Paban Ren Ops Sops Pushidrosal TNI AL), dan Chaterina Agusta Paulus (Universitas Nusa Cendana), serta dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, TNI-Polri, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan maritim lainnya guna memperkuat sinergi dalam mendukung target RPJMN 2025–2029, khususnya di wilayah strategis ALKI III.

Kepala BNPB Tinjau Pembangunan Huntap di Tapanuli Utara

Sejumlah pekerja melakukan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi basah di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, Senin (20/4/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-BNPB).

Akselerasi Pemulihan Pascabencana: 103 Unit Huntap Tapanuli Utara Targetkan Relokasi Warga pada Mei 2026

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (Pertama Kanan) mengecek pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi basah di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, Senin (20/4/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-BNPB).

Tapanuli Utara – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto memastikan percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi basah di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Senin (20/4/2026). Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan transisi pemulihan berjalan tepat waktu bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.

Didampingi Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Parlindungan, beserta jajaran, Kepala BNPB mengawal langsung progres fisik pembangunan 103 unit rumah yang dikerjakan melalui kolaborasi dengan Yayasan Buddha Tzu Chi. Dari total tersebut, sebanyak 70 unit pada tahap awal ditargetkan rampung secara keseluruhan pada Mei 2026. Selanjutnya, sebanyak 33 unit huntap sisanya saat ini juga tengah masuk dalam proses pembangunan.

Hunian tetap ini nantinya akan memiliki dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur menyatu dengan tempat cuci piring di bagian belakang, lantai keramik, dan taman kecil di depan rumah. Selain itu, lokasi tersebut dipastikan aman dari potensi bencana banjir dan tanah longsor serta memiliki ketahanan terhadap gempabumi karena dibangun dengan material yang berkualitas seperti bata merah, dan pondasi yang kuat dari batu kali dan tulangan besi sebagai pengikat antar dinding.

“Hari ini saya melihat proses pembangunan 103 unit huntap. Target untuk 70 KK di bulan Mei sudah jadi 100 persen dan bisa segera ditempati. Saat ini, 33 unit rumah berikutnya juga sudah mulai dibangun sebagai kelanjutan tahap kedua,” jelas Suharyanto di sela-sela pengecekan lokasi.

Lebih lanjut, Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan penanganan yang layak selama masa transisi menuju pemulihan.

Dana Tunggu Hunian (DTH) Tetap Tersalurkan

Hingga saat ini, tercatat masih ada 40 KK yang tinggal di Hunian Sementara (Huntara), sementara warga lainnya memilih tinggal sementara di rumah kerabat atau menyewa hunian mandiri. Guna meringankan beban warga selama menunggu proses pembangunan huntap selesai, BNPB terus menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan untuk setiap kepala keluarga.

“Penyaluran DTH sudah memasuki tahap kedua yang mencakup bulan April, Mei, dan Juni. Kita harapkan pada bulan Juni mendatang seluruh warga sudah bisa pindah ke hunian tetap ini, sehingga pemberian DTH tidak perlu diperpanjang lagi,” tambah Suharyanto.

Pembangunan infrastruktur ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam memprioritaskan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat pascabencana. Kepala BNPB berharap dengan selesainya pembangunan ini di bulan Mei, masyarakat dapat segera memulai kehidupan baru di hunian yang lebih aman dan layak pada bulan Juni 2026.

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 20 April 2026

Puting beliung di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Sabtu (18/4), menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan. (Foto : The Indonesian News/HO-BNPB/BPBD Kabupaten Kapuas).

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah kejadian bencana yang terjadi dalam periode pemantauan 19 April 2026 pukul 07.00 WIB hingga 20 April 2026 pukul 07.00 WIB, dengan beberapa kejadian baru yang berdampak signifikan dan menjadi perhatian bersama. Berikut ini rincian kejadian bencana yang tercatat dalam periode tersebut.

Dalam siaran Pers Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, Salah satu kejadian yang menjadi perhatian adalah bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Jumat, (17/4) sekitar pukul 20.59 WIB. Kejadian ini dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kawasan tersebut dalam durasi cukup lama, sehingga menyebabkan kondisi tanah menjadi labil dan akhirnya longsor di sejumlah titik. Akibat kejadian tersebut, warga di sejunlah wilayah merasakan dampaknya.

“Peristiwa ini berdampak pada tujuh kecamatan dan tujuh desa, yaitu Kecamatan Cijeruk di Desa Tanjungsari, Kecamatan Nanggung di Desa Curugbitung, Kecamatan Tenjolaya di Desa Tapos I, Kecamatan Cigudeg di Desa Cigudeg, Kecamatan Ciomas di Desa Laladon, Kecamatan Megamendung di Desa Sukakarya, serta Kecamatan Sukajaya di Desa Pasir Madang. Sebanyak 15 kepala keluarga atau 55 jiwa tercatat terdampak akibat kejadian ini. Tidak dilaporkan adanya korban jiwa dalam peristiwa,” Kata Abdul Muhari, Senin, 20 April 2026.

Selanjutnya, Dari sisi kerugian materiil, tercatat dua unit rumah mengalami kerusakan ringan, satu unit rumah mengalami rusak sedang, serta tiga unit rumah lainnya terdampak. BPBD melaporkan kerusakan yang terjadi tetap memerlukan penanganan dan perhatian lebih lanjut. Menyikapi kondisi tersebut, langkah-langkah penanganan segera dilakukan oleh pihak terkait.

“Menanggapi kejadian tersebut, BPBD Provinsi Jawa Barat melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Bogor serta aparat setempat. Upaya yang dilakukan meliputi pelaksanaan penanganan sesuai standar prosedur.operasional kebencanaan, pendataan atau asesmen di lapangan, analisis di tempat kejadian, serta pemberian edukasi dan imbauan kepada masyarakat terkait kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan. Penanganan ini dilakukan dengan mengacu pada kebijakan status kebencanaan yang masih berlaku,” Terangnya.

Status kebencanaan di wilayah ini masih mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.626.BPBD/2025 tentang status siaga darurat bencana banjir, cuaca ekstrem, abrasi, dan tanah longsor di Provinsi Jawa Barat, yang berlaku sejak 15 September 2025 hingga 30 April 2026.

“Adapun unsur yang terlibat dalam penanganan kejadian ini meliputi BPBD Provinsi Jawa Barat, BPBD Kabupaten Bogor, serta partisipasi aktif warga setempat. Kondisi terkini, puing-puing longsoran telah berhasil dibersihkan secara gotong royong oleh masyarakat, sehingga akses dan aktivitas warga mulai berangsur normal,” Katanya.

Sementara itu, kejadian bencana lain juga dilaporkan terjadi di wilayah yang sama. Banjir melanda wilayah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Minggu, (19/4) sekitar pukul 18.00 WIB. Kejadian ini dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan debit air sungai meningkat dan meluap ke permukiman warga di sejumlah wilayah terdampak. Dampak yang ditimbulkan dari kejadian ini cukup luas.

Peristiwa banjir ini terjadi di enam kecamatan dan tujuh desa, yaitu Kecamatan Tamansari di Desa Sirnagalih, Kecamatan Jasinga di Desa Sipak, Kecamatan Ciomas di Desa Laladon dan Desa Sukamakmur, Kecamatan Bojong Gede di Desa Kedung Waringin, Kecamatan Cibinong di Desa Pakansari, serta Kecamatan Sukaraja di Desa Cimandala. Dampak yang ditimbulkan cukup luas, dengan total 217 kepala keluarga atau 816 jiwa terdampak akibat kejadian tersebut. Dampak luas tersebut turut diikuti dengan kerugian pada sektor permukiman dan infrastruktur.

Dari sisi kerugian materiil, tercatat sebanyak 209 unit rumah terdampak, satu unit rumah mengalami rusak sedang, serta satu ruas jalan turut terdampak. Kondisi ini menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat serta mobilitas di beberapa wilayah yang terdampak genangan. Untuk mengatasi dampak tersebut, koordinasi lintas sektor segera dilakukan.

Adapun unsur yang terlibat dalam penanganan meliputi BPBD Kabupaten Bogor, staf desa, serta RT setempat yang turut berperan aktif dalam membantu penanganan di lapangan. Berdasarkan kondisi mutakhir per Minggu, (19/4), rumah-rumah yang terdampak banjir telah dibersihkan, dan genangan air dilaporkan mulai berangsur surut sehingga aktivitas masyarakat perlahan kembali normal.

Selain di Kabupaten Bogor, kejadian banjir juga dilaporkan terjadi di wilayah lain di Jawa Barat. Banjir terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada Sabtu, (18/4). Peristiwa ini dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan meluapnya aliran air dan menggenangi permukiman warga di sejumlah titik terdampak. Peristiwa ini berdampak pada masyarakat di wilayah terdampak.

Lokasi kejadian berada di Kecamatan Cibadak, tepatnya di Kelurahan Pamuruyan. Akibat kejadian ini, sebanyak 24 kepala keluarga atau 69 jiwa terdampak. Meski tidak dilaporkan adanya korban jiwa, banjir mengganggu aktivitas masyarakat serta menyebabkan kerugian pada sektor permukiman. Dampak tersebut kemudian diikuti dengan kerugian pada sektor perumahan warga.

Dari sisi kerugian materiil, tercatat sebanyak 24 unit rumah warga terdampak akibat genangan air. Kondisi ini memerlukan penanganan cepat untuk memastikan keselamatan warga serta pemulihan lingkungan pascabencana. Sebagai tindak lanjut, upaya penanganan segera dilakukan oleh instansi terkait.

Perkembangan terkini, banjir telah surut. Warga bersama aparat setempat melakukan kegiatan pembersihan lingkungan secara gotong royong untuk mempercepat pemulihan kondisi permukiman dan aktivitas masyarakat.

Tidak hanya banjir, bencana hidrometeorologi lainnya juga terjadi di wilayah berbeda. Cuaca ekstrem melanda wilayah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada Sabtu, (18/4) sekitar pukul 17.15 WIB. Kejadian ini ditandai dengan munculnya angin puting beliung yang menyebabkan kerusakan pada rumah warga serta infrastruktur, termasuk tiang listrik di area terdampak. Dampak dari kejadian tersebut turut dirasakan oleh masyarakat setempat.

Peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Pulau Petak, tepatnya di Desa Tatas Hilir. Dampak yang ditimbulkan cukup signifikan bagi masyarakat setempat, dengan total 11 kepala keluarga atau 23 jiwa terdampak. Dari jumlah tersebut, dua kepala keluarga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat terdekat guna menghindari risiko lanjutan dan memastikan keselamatan. Dampak tersebut turut disertai dengan kerusakan fisik pada bangunan dan infrastruktur.

Kerugian materiil yang tercatat meliputi dua unit rumah warga mengalami rusak berat, sembilan unit rumah mengalami rusak ringan, serta satu unit tiang listrik terdampak. Kerusakan ini menyebabkan terganggunya aktivitas warga, khususnya terkait kebutuhan tempat tinggal dan akses listrik. Menindaklanjuti kondisi tersebut, langkah-langkah penanganan segera dilakukan.

Dalam upaya penanganan, pihak kecamatan dan desa setempat telah melakukan pendataan di lokasi kejadian sekaligus melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi warga terdampak. Selain itu, Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan perbaikan jaringan listrik untuk memulihkan aliran listrik di wilayah tersebut.

Penanganan bencana, BPBD Kabupaten Kapuas berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa terdampak, serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana. Proses pendataan terhadap korban dan kerugian masih terus berlangsung guna memastikan seluruh kebutuhan penanganan dapat terpenuhi secara optimal.

Di wilayah lain, bencana hidrometeorologi juga dilaporkan terjadi. Cuaca ekstrem berupa hujan lebat yang disertai angin kencang melanda Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Sabtu, 18 April 2026 sekitar pukul 15.30 WITA. Peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Batulappa, tepatnya di Desa Tapporang. Kondisi cuaca yang tidak bersahabat mengakibatkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan, terutama pada bagian atap.

Berdasarkan data sementara, kejadian ini berdampak pada 11 kepala keluarga (KK). Selain itu, tercatat sebanyak 11 unit rumah mengalami rusak ringan (RR) akibat terjangan angin kencang yang menyertai hujan. Meski tidak ada laporan korban jiwa, kerusakan yang terjadi cukup mengganggu aktivitas dan kenyamanan warga terdampak.

Menyikapi dampak yang terjadi, upaya penanganan segera dilakukan oleh pihak terkait. BPBD Kabupaten Pinrang segera melakukan peninjauan ke lokasi terdampak. Tim juga melaksanakan assessment serta pendataan guna mengetahui secara pasti tingkat kerusakan dan kebutuhan warga. Selain itu, dokumentasi lapangan turut dilakukan sebagai bagian dari pelaporan, serta koordinasi intensif dengan pemerintah setempat dan masyarakat untuk mempercepat proses penanganan.

Dalam upaya penanggulangan, sejumlah unsur turut terlibat, antara lain TRC-PB BPBD Kabupaten Pinrang, TNI-Polri, serta masyarakat dan pemerintah setempat. Hingga Minggu, (19/4), kondisi di lokasi masih dalam tahap penanganan, dengan fokus pada pendataan lanjutan dan langkah-langkah penanganan darurat bagi warga terdampak.

“BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah yang masih berpeluang terjadi, terutama di wilayah rawan banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Masyarakat diharapkan untuk selalu memantau informasi prakiraan cuaca dari instansi berwenang, menjaga kebersihan lingkungan seperti saluran air dan drainase, serta segera melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman apabila terdapat tanda-tanda potensi bahaya. Selain itu, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan guna meminimalkan risiko, ancaman bahaya serta dampak yang ditimbulkan,” Demikian Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Pejabat Senior Pertanian Asia-Pasifik Bertemu di Tengah Meningkatnya Tekanan terhadap Ketahanan Pangan

Pertemuan Pejabat Senior Sesi ke-38 Konferensi Regional FAO untuk Asia dan Pasifik (APRC38) dibuka hari ini (20/4/2026) di Brunei Darussalam.(Foto : The Indonesian News/HO-FAO/AJEEM

Pertemuan Pejabat Senior dalam sesi ke-38 Konferensi Regional FAO untuk Asia dan Pasifik (APRC38) diselenggarakan untuk merancang arah bagi sistem agripangan yang tangguh dan berkelanjutan, Senin (20/4/2026).

Bandar Seri Begawan – Pertemuan Pejabat Senior Sesi ke-38 Konferensi Regional FAO untuk Asia dan Pasifik (APRC38) dibuka hari ini di Brunei Darussalam. Selama tiga hari ke depan, pejabat pemerintah senior dari seluruh kawasan akan membahas berbagai tantangan dan isu yang muncul serta menetapkan serangkaian dasar teknis dan kebijakan menjelang Sesi Menteri pada akhir pekan ini.

Konferensi ini berlangsung pada saat yang kritis bagi kawasan ini. Asia dan Pasifik masih menyumbang 42 persen — sekitar 285 juta orang — dari populasi dunia yang kekurangan gizi, meski beberapa negara telah mencatat penurunan angka kelaparan. Hampir satu miliar orang menghadapi kerawanan pangan dan lebih dari 1,2 miliar orang tidak mampu membeli makanan sehat. Kawasan ini juga bergulat dengan tiga beban malnutrisi: kekurangan gizi, kekurangan mikronutrien, dan peningkatan angka obesitas.

Berbagai tantangan ini diperparah oleh gabungan krisis, konflik dan ketegangan geopolitik yang mengganggu pasar pupuk dan energi global, dampak iklim yang semakin intensif termasuk kekeringan, banjir dan peristiwa cuaca ekstrem, degradasi lahan dan air, serta meningkatnya volatilitas dalam perdagangan dan rantai pasokan.

Saat membuka pertemuan, Alue Dohong, Asisten Direktur Jenderal dan Perwakilan Regional FAO untuk Asia dan Pasifik, mengatakan bahwa kerja sama regional diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan ini.

“Kita bertemu pada titik kritis. Serangkaian krisis yang saling terkait yang dihadapi kawasan kita saat ini mulai dari gangguan geopolitik hingga guncangan iklim menuntut kita untuk bergerak dengan segera guna membentuk kembali sistem agripangan yang efisien, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan,” kata Dohong.

“Konferensi ini merupakan kesempatan untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan respons kebijakan dan investasi jangka panjang yang akan menentukan apakah kita dapat mengakhiri kelaparan dan meningkatkan taraf hidup di Asia dan Pasifik.”

Dohong mendorong seluruh negara anggota untuk memanfaatkan konferensi ini untuk memperkuat Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) serta memperdalam aliansi strategis dengan lembaga keuangan internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta, dengan berfokus pada pengarahan investasi kepada petani kecil dan petani keluarga yang paling membutuhkan dukungan.

Pertemuan Pejabat Senior akan membahas agenda substantif yang mencakup peningkatan akses terhadap makanan bergizi dan terjangkau; mempercepat produksi pertanian rendah karbon dan berkelanjutan; meningkatkan efisiensi dan inklusi di seluruh sistem agripangan; memfasilitasi perdagangan dan integrasi pasar khususnya untuk negara-negara yang tak lagi berstatus negara kurang berkembang; dan memobilisasi pendanaan serta investasi domestik dan internasional.

Rabu pekan ini juga menandai dibukanya Forum Pangan Dunia – Asia Pasifik, sebuah acara khusus yang menyatukan para pemangku kepentingan seputar keterlibatan anak muda, sains dan inovasi, serta investasi untuk transformasi sistem agripangan. Di hari yang sama, akan berlangsung Acara Menteri khusus untuk Negara-Negara Kepulauan Kecil yang Sedang Berkembang, Negara-Negara Berkembang yang Terkurung Daratan, dan Negara-Negara Kurang Berkembang.

Sementara itu, Sesi Menteri tingkat tinggi akan dimulai pada hari Kamis dengan upacara pembukaan yang dipimpin oleh Putra Mahkota Brunei, Yang Mulia Pangeran Haji Al-Muhtadee Billah ibini Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah.

Pada hari Jumat, para Menteri akan melanjutkan diskusi meja bundar tentang inovasi untuk ketahanan pangan, penyakit hewan lintas batas, jalur investasi agripangan, Transformasi Biru dan sistem pangan perairan, serta percepatan pendekatan bioekonomi.

APRC38 diselenggarakan oleh Pemerintah Brunei Darussalam. Konferensi ini merupakan pertemuan badan pengurus Negara Anggota FAO di Asia dan Pasifik dan diadakan setiap dua tahun sekali.

Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts