Instagram
Instagram
Beranda blog Halaman 112

Insiden Kebakaran di Malaysia, Kemlu RI : Pemerintah Pastikan keselamatan dan pendataan seluruh WNI yang terdampak

Penulis
Redaksi
-
Kebakaran terjadi di salah satu perkampungan atas air di Sabah yang terdiri dari rumah-rumah kayu yang dibangun di atas tiang, pada Minggu (19/4/2026). (Dok. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sabah).

Jakarta – Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) melalui KJRI Kota Kinabalu (KJRI KK) dan Dit. Pelindungan WNI terus memonitor perkembangan dan melakukan pendampingan penanganan insiden kebakaran di wilayah Sandakan, Malaysia, yang terjadi pada Minggu, 19 April 2026, dini hari waktu setempat.

Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI, Heni Hamidah dalam siaran Persnya mengatakan, Kebakaran tersebut berdampak signifikan, dengan sekitar 1.000 rumah terbakar dari total 1.200 unit.

“Hingga saat ini tidak terdapat laporan korban jiwa. Sejumlah warga yang dilaporkan mengalami luka ringan saat berupaya menyelamatkan barang-barang mereka, telah mendapatkan penanganan medis. Mayoritas penghuni kawasan merupakan warga negara Malaysia, warga negara Filipina, dan warga negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan warga negara Malaysia,” Kata Heni, Senin, 20 April 2026.

Heni menambahkan, Menindaklanjuti kejadian ini, KJRI KK bersama Direktorat Pelindungan WNI, Kementerian Luar Negeri, terus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Melakukan koordinasi intensif dengan otoritas setempat guna memperoleh data akurat terkait jumlah dan kondisi WNI terdampak.

(2) Melakukan pemantauan langsung terhadap perkembangan situasi di lapangan, termasuk penanganan pengungsi dan distribusi bantuan.

(3) Menyiapkan fasilitasi dokumen keimigrasian bagi WNI terdampak yang kehilangan dokumen penting akibat kebakaran.

“Disamping itu, berdasarkan pantauan di lapangan, para korban yang memerlukan bantuan juga sudah ditampung di lokasi penampungan (PPS), dan ditangani oleh pihak terkait di Sandakan, Sabah,” Terangnya.

Selanjutnya, Saat ini, fokus utama Pemerintah adalah memastikan keselamatan dan pendataan seluruh WNI yang terdampak. Informasi lanjutan akan disampaikan secara berkala seiring dengan perkembangan di lapangan.

“Kementerian Luar Negeri mengimbau keluarga di Indonesia yang memiliki kerabat di kawasan tersebut untuk tetap tenang dan menunggu informasi resmi dari Pemerintah,” Demikian Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kemlu RI, Heni Hamidah.

UNCLOS 1982 sangat penting bagi Indonesia

Penulis
Farid Ismullah
-
Dua kapal Badan Keamanan Laut melintasi Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (15/1/2020). Kapal Bakamla bersama kapal TNI AL dan Polri termasuk armada yang berpatroli di Laut Natuna Utara.

Jakarta (The Indonesian News) – UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982 adalah perjanjian internasional yang menjadi “Konstitusi Laut” dunia, mengatur hak, tanggung jawab, dan batasan penggunaan laut oleh negara-negara. Disahkan oleh PBB, aturan ini menetapkan zona laut seperti laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen serta perlindungan lingkungan laut.

Berikut adalah poin penting mengenai UNCLOS:

Tujuan: Mengatur seluruh aspek ruang laut, termasuk sumber daya alam, pelayaran, dan penyelesaian sengketa laut secara berkelanjutan.

Zona Laut: Menetapkan zona seperti Perairan Kepulauan, Laut Teritorial (12 mil), Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE, 200 mil), dan Landas Kontinen.

Signifikansi bagi Indonesia: UNCLOS 1982 sangat penting bagi Indonesia, karena diakui secara internasional sebagai [Negara Kepulauan] (Archipelagic State) sesuai Deklarasi Djuanda 1957, yang menegaskan kedaulatan atas perairan nusantara.

Sejarah: Disepakati di Montego Bay, Jamaika, pada 10 Desember 1982, dan mulai berlaku sejak 16 November 1994.

Secara ringkas, UNCLOS memberikan kerangka hukum bagi negara-negara untuk mengelola laut secara sah dan menghindari konflik antarnegara terkait batas maritim

KBRI Pantau Eskalasi Konflik di Lebanon

Penulis
Redaksi
-
Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Kontingen Garuda (Konga) United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Ratusan personel Satgas Force Headquarters Support Unit XXVI-01 Konga UNIFIL menggelar latihan rencana kontijensi sejak Minggu (29/10/2023). (Foto: Dok. Puspen TNI).

Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan kondisi warga negara Indonesia (WNI) di Lebanon dalam keadaan aman di tengah meningkatnya intensitas konflik di wilayah tersebut.

Pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beirut, Lebanon, terus memantau situasi dan menyiapkan langkah antisipasi apabila kondisi memburuk.

Demikian ditegaskan Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, dalam konferensi pers Kemlu yang disiarkan di kanal YouTube MoFAIndonesia pada Kamis, 16 April 2026.

Ia menegaskan bahwa Kemlu RI terus memonitor perkembangan di lapangan seiring meningkatnya eskalasi konflik.

“Tentunya KBRI kita di Lebanon terus memantau keberadaan WNI kita,” ujar Heni dalam keterangannya dikutip pada Minggu (19/4/2026).

Heni menjelaskan, jumlah WNI di Lebanon saat ini tercatat 934 orang. Dari jumlah tersebut, 756 orang merupakan prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Sementara itu, 178 lainnya merupakan warga sipil yang terdiri atas pelajar, pekerja migran Indonesia (PMI), serta WNI yang menikah dengan warga setempat.

“KBRI terus menjalin komunikasi dan memantau keberadaan para WNI yang berada di Lebanon,” kata Heni.

Menurutnya, hingga saat ini seluruh WNI dalam kondisi aman. Meski demikian, Kemlu RI tetap menyiapkan rencana kontinjensi untuk menghadapi kemungkinan terburuk.

“Sampai saat ini dapat dikonfirmasikan bahwa seluruh WNI yang berada di Lebanon dalam keadaan aman, dan tentunya KBRI terus memantau apabila sewaktu-waktu kondisi semakin memburuk, kontinjensi plan tetap disiapkan,” ujarnya.

Di sisi lain, Kemlu RI juga menanggapi laporan awal PBB terkait insiden yang mengakibatkan gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi UNIFIL.

Juru Bicara II Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, mengatakan Indonesia telah menerima laporan awal hasil investigasi PBB yang dirilis pada 6 April terkait peristiwa yang terjadi pada 29-30 Maret.

“Jadi memang kita menerima informasi awal laporan awal tanggal 6 April lalu mengenai investigasi awal yang dilakukan PBB terhadap peristiwa yang terjadi tanggal 29-30 Maret,” ujarnya.

Ia menegaskan, posisi Indonesia tidak berubah dalam menyikapi insiden tersebut. Pemerintah Indonesia mendorong agar investigasi dilakukan secara menyeluruh dan transparan.

Selain itu, Indonesia juga menuntut pertanggungjawaban dari semua pihak yang terlibat serta mendorong langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Dan tentunya memastikan agar semua pihak yang ada, yang terlibat, itu untuk bertanggung jawab dan termasuk juga meminta agar mencegah kejadian serupa tidak terulang di masa yang mendatang,” ujarnya.

Vahd menambahkan, Indonesia tetap berkomitmen dalam mendukung misi perdamaian dunia serta menjaga stabilitas dan keamanan internasional.

“Intinya kita memang meminta, menuntut agar investigasi ini dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh,” kata Vahd.

“Komitmen kita tetap tidak berubah dalam misi perdamaian dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan keamanan,” tandasnya.

UNIFIL Pimpin penghormatan pasukan penjaga perdamaian Prancis yang gugur

Penulis
Redaksi
-
Pasukan penjaga perdamaian Prancis yang gugur. (Foto : UNIFIL).

Lebanon – Kepala Misi dan Komandan Pasukan UNIFIL Mayor Jenderal Diodato Abagnara memberikan penghormatan kepada Sersan Kepala Florian Montorio pasukan penjaga perdamaian UNIFIL yang meninggal dunia kemarin dalam insiden tragis di Ghanduriyah. menghormati pengabdian dan pengorbanannya di landasan pacu bandara Beirut sebelum pemulangan jenazahnya ke Prancis, Minggu (19/4/2026).

Dalam siaran Pers UNIFIL, “Kami di sini untukmu hari ini; kami di sini untuk berdiri di hadapanmu dan untuk menghormatimu,” kata kepala UNIFIL dalam upacara peringatan. “Sebagai komandanmu, saya berbicara kepadamu dengan hormat dan dengan hati yang berat. Florian, pengabdianmu tidak berakhir di sini. Itu akan terus berlanjut dalam apa yang akan kita lakukan selanjutnya sebagai prajurit, sebagai pasukan penjaga perdamaian; kita semua memikul tanggung jawab untuk melanjutkan.”

Mayor Jenderal Abagnara melanjutkan, “Anda telah memberikan segalanya untuk perdamaian di negeri ini. Kami semua menghormati Anda.”

Sersan Kepala Montorio, 39 tahun, meninggalkan seorang istri dan dua putri. Menyampaikan pesan kepada istri, putri, dan Angkatan Bersenjata Prancis, Mayor Jenderal Abagnara mengatakan, “Kita berdiri bersama dalam duka cita, dengan rasa hormat, dan dengan rasa syukur sebagai UNIFIL.”

Penjaga perdamaian itu dianugerahi medali PBB dan Angkatan Darat Lebanon secara anumerta sebagai pengakuan atas pengabdiannya yang tulus untuk perdamaian di Lebanon selatan.

Upacara khidmat di Beirut tersebut juga dihadiri oleh Kepala Staf UNIFIL dan pejabat Prancis paling senior di UNIFIL, Mayor Jenderal Paul Sanzey Duta Besar Prancis untuk Lebanon, Hervé Magro perwakilan Kementerian Pertahanan Nasional Lebanon dan Angkatan Darat Lebanon, Brigadir Jenderal Maroun Azzi dan Komandan Kontingen Prancis UNIFIL, Kolonel Gaspard Lancrenon.

Mayor Jenderal Sanzey mengatakan bahwa Sersan Kepala Montorio merupakan contoh komitmen Prancis yang “konstan dan menuntut” terhadap UNIFIL sejak misi tersebut didirikan pada tahun 1978, menambahkan bahwa negaranya tetap “berkomitmen teguh” pada misi UNIFIL dengan loyalitas dan tekad.

“Melalui kehadiran unit-unit berpengalaman dan sangat profesional, mereka melakukan patroli darat, pembersihan rute dan operasi penjinakan ranjau, serta mendukung peningkatan kapasitas Angkatan Bersenjata Lebanon,” katanya. “Prancis menghormati kenangan para prajurit heroiknya yang, di bawah panji-panji Prancis, telah memberikan pengorbanan tertinggi dalam pelayanan perdamaian.”

Kemarin pagi, patroli UNIFIL yang membersihkan bahan peledak di sepanjang jalan untuk membangun kembali hubungan dengan posisi UNIFIL yang terisolasi diserang tembakan senjata ringan dari aktor non-negara, yang diduga Hizbullah, menewaskan Sersan-Chef Montorio dan melukai tiga lainnya, dua di antaranya luka parah.

UNIFIL telah meluncurkan penyelidikan untuk menentukan seputar insiden tragis ini. Misi tersebut juga menyerukan kepada Pemerintah Lebanon untuk segera memulai penyelidikan guna mengidentifikasi dan meminta pertanggungjawaban para pelaku atas kejahatan yang dilakukan terhadap pasukan penjaga perdamaian yang bertugas demi perdamaian.

Kapal Asing di Selat Malaka Wajib Hormati Indonesia

Penulis
Redaksi
-
Kadispenal Laksma Tunggul. (Foto: Dok. Dispenal)

Jakarta – Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksma TNI Tunggul menyatakan kapal asing, termasuk kapal perang, yang melintas di Selat Malaka tetap wajib menghormati kedaulatan serta ketentuan hukum Indonesia, meskipun memiliki hak lintas transit di jalur tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi kabar yang menyebut adanya dugaan kapal perang milik Amerika Serikat (AS) melintas di Selat Malaka dalam beberapa waktu terakhir.

Tunggul menjelaskan Selat Malaka merupakan jalur pelayaran internasional yang diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

“Menanggapi Kapal Asing yang melintas di Selat Malaka, bahwa hak kapal termasuk kapal perang yang melintas di perairan tersebut merupakan Hak Lintas Transit (Transit Passage) pada Strait used for international navigation atau selat yang digunakan untuk pelayaran internasional,” kata Laksma TNI Tunggul dalam keterangan pers, Jakarta, Minggu (19/4/2026).

Tunggul menuturkan hak lintas transit tersebut memungkinkan kapal melintas secara terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin dari satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ke bagian lainnya.

“Pelayaran semata-mata untuk tujuan transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin antara satu bagian laut lepas atau ZEE dan bagian laut lepas atau ZEE lainnya. Hal tersebut berdasarkan Pasal 37, 38, dan 39 pada UNCLOS 1982,” jelasnya.

Kendati demikian, ia menyatakan Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur aktivitas pelayaran tersebut. Pemerintah telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), sehingga seluruh kapal yang melaksanakan Hak Lintas transit di Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran internasional wajib menghormati Indonesia sebagai negara pantai,” tuturnya.

Selain itu, Tunggul menekankan kapal asing juga wajib mematuhi aturan keselamatan serta perlindungan lingkungan internasional selama melintas.

Ia memastikan TNI AL akan terus memantau aktivitas pelayaran di Selat Malaka guna menjaga keamanan dan keselamatan jalur strategis tersebut, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional yang berlaku.

“Selama kapal asing tersebut lintas transit juga tidak boleh melanggar ketentuan sesuai dengan COLREG 1972 tentang pencegahan tubrukan di laut dan MARPOL tentang pencegahan pencemaran yang berasal dari kapal,” paparnya.

Menhan Sjafrie : Presiden Perintahkan jaga seluruh kabupaten

Penulis
Redaksi
-
Menteri Pertanian Sjafrie Sjamsoeddin saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Yonif TP 888/Satria Sejati, Bangunrejo, Pamotan, Rembang, Jawa Tengah, Selasa (17/2/2026). (DOK. Tim Media SS)

Jakarta – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan mendorong TNI untuk menuntaskan pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di seluruh kabupaten Indonesia. Rencana ini diklaim sebagai bagian dari penguatan pertahanan daerah.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjalankan strategi menjaga pertahanan kedaulatan negara melalui pendekatan defensif aktif, serta memastikan stabilitas nasional sebagai prasyarat pembangunan.

“Presiden memerintahkan kita untuk menjaga seluruh kabupaten. Oleh karena itu, kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia [Jenderal Agus Subiyanto] ditugaskan untuk membangun setiap batalyon menjaga satu kabupaten,” kata Sjafrie dalam Retret Ketua DPRD Seluruh Indonesia dikutip Lemhanas, Minggu (19/04/2026).

Menurutnya, batalyon teritorial tak hanya berfungsi pada aspek pertahanan. Tetapi, keberadaan anggota TNI pada tiap batalyon tersebut bisa memberikan kontribusi terhadap penguatan lingkungan sosial serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di daerah melalui interaksi langsung dengan masyarakat.

TNI sebagai bagian dari sistem pengamanan nasional (national safety belt) harus memastikan keamanan seluruh elemen pemerintahan, termasuk pemerintah daerah agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal.

Sebagai catatan, hingga tahun 2025, pemerintah telah membangun sekitar 150 batalyon. Jumlah tersebut akan terus ditambah hingga mencapai sekitar 514 batalyon sesuai jumlah kabupaten di Indonesia.

Rencana ini selaras dengan keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menghidupkan kembali tugas dan jabatan Kepala Staf Teritorial yang sudah dihilangkan sejak Oktober 2001.

Panglima mengangkat Pangkogabwilhan III Letnan Jenderal Bambang Trisnohadi sebagai Kaster TNI pada Maret 2026.

Indonesia Kecam Serangan terhadap Peacekeepers Prancis di Lebanon

Penulis
Redaksi
-
Menteri Luar Negeri Sugiono saat memberikan keterangan kepada wartawan. (Foto : Dok.Setpres)

Jakarta – Pemerintah Indonesia menyampaikan belasungkawa dan simpati yang mendalam kepada Pemerintah dan rakyat Prancis atas gugurnya peacekeepers Prancis dan beberapa lainnya mengalami luka-luka dalam insiden terhadap UNIFIL pada tanggal 18 April 2026.

Dalam pernyataan resminya, pemerintah Indonesia menyampaikan simpati kepada pemerintah dan rakyat Prancis atas gugurnya satu personel serta luka berat yang dialami sejumlah pasukan.

“Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan belasungkawa dan simpati kepada Pemerintah serta rakyat Republik Prancis,” ujar Kemlu RI dalam keterangan tertulis, Minggu (19/4/2026).

“Atas gugurnya satu personel penjaga perdamaian dan luka berat yang dialami personel lain dalam insiden terhadap UNIFIL pada 18 April 2026,” imbuhnya.

Serangan yang terjadi di tengah kesepakatan gencatan senjata selama 10 hari merupakan hal yang tidak dapat diterima. Seluruh pihak harus menahan diri, menghormati kedaulatan negara dan menjunjung tinggi hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional.

Negosiasi yang tengah berlangsung dan gencatan senjata harus dihormati sepenuhnya, serta tidak dilanggar dengan tindakan kekerasan yang akan berisiko memperburuk eskalasi dan membahayakan keselamatan personel di lapangan.

Indonesia terus menyampaikan kekhawatirannya dengan adanya serangan terus menerus terhadap UNIFIL. Pasukan pemelihara keamanan tidak boleh menjadi sasaran serangan, aksi tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan perang.

Indonesia menyatakan solidaritas bersama Prancis dan negara-negara kontributor pasukan lainnya. Indonesia kembali menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat pelindungan bagi pasukan perdamaian PBB, sebagaimana tercermin dalam Pernyataan Bersama tentang Keselamatan dan Keamanan Personel PBB pada 9 April 2026.

TNI AL Gagalkan Penyeludupan Benih Bening Lobster

Penulis
Redaksi
-
TNI AL Gagalkan Penyeludupan Benih Bening Lobster, Mako Lanal, Minggu (19/4/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-Dispenal).

Cilacap – TNI Angkatan Laut (TNI AL) melalui Tim Second Fleet Quick Response (SFQR) Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap berhasil menggagalkan upaya penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) ilegal pada Sabtu (18/4/2026).

Dalam siaran Pers Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), Keberhasilan tersebut berawal dari kegiatan patroli dan pengawasan yang dilaksanakan di wilayah Jalan Lingkar Timur, Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap.

“Dalam operasi tersebut, tim SFQR mengamankan seorang pria Inisial KN yang diduga membawa BBL tanpa dilengkapi dokumen resmi menggunakan sepeda motor dengan satu box styrofoam. Selanjutnya, pelaku beserta barang bukti dibawa ke Markas Komando (Mako) Lanal Cilacap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tim dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Cilacap yang terdiri dari enam personel turut hadir guna melaksanakan verifikasi dan penghitungan terhadap barang bukti yang diamankan,” Tulis Dispenal dalam keterangan, Minggu, 19 April 2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Minggu (19/4/2026), jumlah BBL yang berhasil diamankan sebanyak 5.859 ekor, terdiri dari jenis pasir dan mutiara. Atas temuan tersebut, negara diperkirakan mengalami potensi kerugian hingga Rp2,5 miliar. tersangka beserta barang bukti telah diserahkan kepada pihak PSDKP Cilacap untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“TNI Angkatan Laut menegaskan akan terus meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat sinergi dengan instansi terkait dalam upaya memberantas praktik ilegal di wilayah perairan Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen TNI AL dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut serta melindungi kekayaan sumber daya kelautan demi kepentingan bangsa dan negara, sesuai dengan perintah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali,” Demikian Dinas Penerangan Angkatan Laut.

Sirip Hiu Diburu

Penulis
Redaksi
-

Pedagang memotong sirip ikan hiu di pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo , Banda Aceh, Aceh, Sabtu (18/4/2026). Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2024 ekspor sirip hiu Indonesia mencapai 1,63 juta US$ dengan pangsa pasar terbesar ke Jepang senilai 837,61 ribu US$ dan selain ke beberapa negara Asia lainnya dan ikan hiu masih diburu karena nilai ekonomi siripnya masih tinggi. The Indonesian News Foto

 

KKPD, Presiden Prabowo : kita semua di tenda ini adalah patriot

Penulis
Farid Ismullah
-
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia yang digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, (18/4/2026). (Foto: The Indonesian News/HO-BPMI Setpres).

Jakarta (The Indonesian News)  – Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia yang digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 18 April 2026. Acara KPPD ini mengusung tema “Memperkuat peran pimpinan DPRD provinsi/kabupaten/kota guna mendukung Asta Cita menyongsong Indonesia emas 2045.”

laporan dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia, TB. Ace Hasan Syadzily mengenai pelaksanaan dan tujuan penyelenggaraan KPPD tahun 2026.

“KPPD ini telah berlangsung lima hari Bapak Presiden, sejak tanggal 15 sampai dengan esok hari tanggal 19 April 2026, bertempat di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, tempat para pemimpin nasional ditempa dan digembleng, yang dihadiri oleh 503 Ketua DPRD,” ucap Gubernur Lemhanas.

Turut ditayangkan video dokumentasi kegiatan KPPD yang menggambarkan proses pembelajaran, pembinaan kepemimpinan, serta dinamika interaksi antarpeserta selama mengikuti program.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kehadiran Kepala Negara didasarkan pada pertimbangan peran strategis dari Ketua DPRD. Forum ini juga menjadi momentum bagi Presiden untuk menyampaikan pandangannya secara langsung kepada para pemimpin legislatif daerah.

“Setelah saya mengetahui bahwa di sini adalah seluruh Ketua DPRD seluruh Indonesia, saya anggap penting dan tepat kalau saya hadir langsung,” ujar Presiden Prabowo.

Bukan hanya sebagai Kepala Negara, tetapi Presiden Prabowo berbicara sebagai sesama anak bangsa. Presiden menyoroti keberagaman latar belakang para peserta, mulai dari daerah asal, suku, pendidikan, hingga partai politik sebagai kekuatan yang menyatukan dalam semangat kebangsaan.

“Sebagai anak bangsa, hari ini saya ingin bicara dari hati ke hati, saya ingin bicara apa adanya,” tutur Kepala Negara.

“Saya berpendapat sebagai anak bangsa, sebagai patriot, karena saya datang ke sini, saya jumpa saudara-saudara dengan satu praanggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot,” lanjutnya.

Melalui forum ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya ditentukan di pusat, tetapi justru bertumpu pada kepemimpinan yang solid, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat di seluruh daerah.

1...111112113...117Halaman 112 dari 117
Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

© PT Alca Media Indonesia