Instagram
Instagram
Beranda blog Halaman 113

Penembakan di Papua: Dua Insiden Berbeda, Tidak Saling Berkaitan

Penulis
Redaksi
-
Foto : Dok. Puspen TNI).

Jakarta – Menyikapi informasi yang berkembang di masyarakat terkait dugaan penembakan terhadap seorang anak di Papua, TNI memandang perlu menyampaikan keterangan resmi guna memberikan pemahaman yang utuh.

Dalam keterangan Pers Pusat Penerangan Tentara Indonesia (Puspen TNI), Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat dua kejadian berbeda yang sama-sama terjadi pada tanggal 14 April 2026 di lokasi yang tidak sama, sehingga tidak dapat disimpulkan sebagai satu peristiwa yang saling berkaitan.

“Kejadian pertama terjadi pada 14 April 2026 di Kampung Kembru, Papua, di mana berdasarkan laporan masyarakat terdapat keberadaan kelompok bersenjata OPM di wilayah tersebut. Menindaklanjuti informasi tersebut, prajurit TNI melaksanakan patroli dan pengecekan. Saat tiba di lokasi, tim mendapat tembakan dari kelompok bersenjata tersebut sehingga terjadi kontak tembak. Dalam peristiwa ini, empat orang dari kelompok bersenjata OPM berhasil dilumpuhkan,” Tulis Puspen TNI dalam keterangannya, Sabtu, 18 April 2026.

Selanjutnya, Dari lokasi kejadian, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti yang mengindikasikan aktivitas kelompok bersenjata, antara lain dua pucuk senjata rakitan, satu pucuk senapan angin, munisi kaliber 5,56 mm dan 7,62 mm, satu selongsong peluru, busur dan anak panah, serta berbagai senjata tajam seperti parang, kapak, pedang, dan pisau. Selain itu ditemukan pula perlengkapan komunikasi berupa beberapa unit telepon genggam dan handy talky (HT), bendera OPM, serta dokumen identitas dan perlengkapan pribadi lainnya.

Sementara itu, kejadian kedua juga terjadi pada 14 April 2026 di Kampung Jigiunggi, Papua, yang jaraknya hampir 7 Km, cukup jauh dari Kampung Jigiunggi ini, di mana aparat TNI menerima laporan dari kepala kampung setempat mengenai adanya seorang anak yang meninggal dunia dengan luka tembak. TNI segera melakukan pengecekan dan memastikan adanya korban tersebut. Namun demikian, hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian.

“TNI menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam peristiwa penembakan terhadap anak tersebut, kedua peristiwa terjadi di lokasi yang berjauhan, waktu yang berbeda dan tidak saling berkaitan serta tidak ada kegiatan patroli TNI di Kampung Jigiunggi pada saat kejadian. TNI berkomitmen selalu bertindak secara profesional, transparan dan akuntabel dalam setiap pelaksanaan tugas,” Demikian Puspen TNI).

Pengujian KUHAP Baru di Mahkamah Konstitusi

Penulis
Redaksi
-
Wakil Menter Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. (Foto : The Indonesian News/HO-Puspenkum Kejagung RI).

Jakarta – Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) Yuni Daru Winarsih, bersama Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) selaku penerima kuasa substitusi Presiden RI menghadiri sidang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31/PUU-XXIV/2026 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) pada Rabu, 15 April 2026 di Mahkamah Konstitusi.

Dalam siaran Pers Puspenkum Kejagung RI, Sabtu (17/4/2026), Adapun agenda sidang ini yaitu mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah atas permohonan uji materiil yang diajukan karena adanya kekhawatiran terkait kerugian hak konstitusional atas berlakunya asal 2 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 16, Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (5), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 79 ayat (8), Pasal 93 ayat (3), Pasal 99 ayat (3), Pasal 277, Pasal 281, Pasal 282 ayat (1), Pasal 344 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Atas permohonan tersebut, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum (Supratman Andi Agtas), Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Agus Andrianto), Jaksa Agung Republik Indonesia (ST Burhanuddin) dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Listyo Sigit Prabowo), memberikan keterangan yang dibacakan oleh Edward Omar Sharif Hiariej selaku Wakil Menter Hukum yang pada pokoknya menyampaikan:

1. Secara yuridis formil dan materiil, dalam arsitektur Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System), penyebutan eksistensi Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 344 ayat (3) KUHAP sejatinya merupakan langkah progresif pembentuk undang-undang untuk menyatukan instrumen hukum acara dengan filosofi pemidanaan modern yang berorientasi pada pemulihan. Rumusan ini tidak bermaksud untuk menempatkan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai organ hukum acara pidana yang bersifat represif, melainkan justru mengukuhkan betapa krusialnya fungsi pemasyarakatan untuk menopang dan mengawal bekerjanya hukum acara pidana itu sendiri.

2. Dengan masuknya Pembimbing Kemasyarakatan ke dalam norma dasar sistem peradilan pidana terpadu di KUHAP, maka hubungan antara KUHAP dan Undang-Undang Pemasyarakatan justru menjadi semakin harmonis dan saling menguatkan. Oleh sebab itu, dalil Para Pemohon yang menilai Pasal 2 ayat (2) mengandung pembatasan peran Pembimbing Kemasyarakatan sesungguhnya lahir dari kesalahan memahami hubungan antara norma pengakuan sistemik dengan norma teknis operasional. Norma a quo berfungsi sebagai payung integratif, sedangkan rincian kewenangan teknis Pembimbing Kemasyarakatan tetap diatur secara lex specialis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

3. Dalam hal restorative justice, Pemerintah menjelaskan bahwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana, sehingga penerapannya tidak terbatas pada tahap penuntutan atau persidangan, tetapi juga dimungkinkan sejak tahap penyelidikan. Dasar pemikirannya adalah bahwa apabila pada tahap awal pelapor dan terlapor telah mencapai penyelesaian melalui pemulihan kerugian dan pelapor tidak lagi melanjutkan perkara, maka secara substantif telah terjadi penyelesaian yang bercorak restoratif. Penerapan restorative justice pada tahap penyelidikan tidak dapat dilakukan tanpa kontrol. Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, penyelesaian tersebut harus tetap dilaporkan kepada penyidik dan diberitahukan kepada penuntut umum. Dengan demikian, restorative justice pada tahap penyelidikan dipahami sebagai mekanisme pemulihan yang tetap berada dalam kerangka akuntabilitas dan pengawasan sistem peradilan pidana.

4. Terkait kedudukan Penyidik Utama dan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Penyidik Polri dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) KUHAP Baru Tahun 2025, Pemerintah menyampaikan bahwa dalam mekanisme penegakan Hukum Pidana, KUHAP secara tegas telah menentukan tentang adanya suatu sistem yang disebut “Sistem Penegakan Hukum Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System), dimulai dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri/PPNS, penuntutan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan di depan persidangan oleh Hakim. Penempatan Penyidik Polri sebagai Penyidik Utama, tidak terlepas dari konsep diferensiasi fungsional, yang menitikberatkan penyidikan pada kepolisian, penuntutan pada jaksa, kemudian peradilan pada hakim.

Kemudian advokat, memberikan pembelaan dan bantuan hukum supaya perkara pidana itu dilihat secara profesional dan proporsional, dan Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas membina terpidana dan narapidana.

Dalam praktiknya selama ini pelaksanaan penyidikan PPNS berada dibawah koordinasi dan diawasi oleh penyidik polisi. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kewenangannya, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi. Selain itu, koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS merupakan salah satu tugas Polri yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f UU Polri.

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 17 April 2026

Penulis
Redaksi
-
Cuaca ekstrem juga terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, pada Rabu (15/4), sekitar pukul 17.30 WIB. Pada Kamis (16/4) BPBD dan dinas terkait lain masih melakukan pembersihan material yang terdampak angin kencang. Dampak pada pemukiman tercatat rumah rusak berat 15 unit, rusak sedang 15 unit dan rusak ringan 30 unit. (Foto : The Indonesian News/HO-BNPB).

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah pemutakhiran penanganan bencana dalam periode pemantauan pada Kamis (16/4), pukul 07.00 WIB, hingga Jumat (17/4), pukul 07.00 WIB. Fenomena hidrometeorologi basah, seperti angin kencang, banjir dan tanah longsor menjadi peristiwa yang mendominasi di beberapa wilayah Indonesia pada kurun waktu tersebut.

Dalam siaran Pers Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, Kondisi mutakhir setelah terjadinya cuaca ekstrem di Kabupaten Lubuk Linggau, Provinsi Sumatra Selatan, masih dalam penanganan pada Kamis (16/4). Personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat telah melakukan asesmen dan koordinasi dengan aparat desa setempat. Fenomena ini menerjang empat kelurahan di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Lubuk Linggau Timur I, Lubuk Linggau Timur II dan Lubuk Linggau Barat I. Satu warga dilaporkan mengalami luka-luka. Insiden ini terjadi pada Rabu lalu (15/4), pukul 16.30 WIB.

“Cuaca ekstrem juga terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, pada Rabu (15/4), sekitar pukul 17.30 WIB. Pada Kamis (16/4) BPBD dan dinas terkait lain masih melakukan pembersihan material yang terdampak angin kencang. Dampak pada pemukiman tercatat rumah rusak berat 15 unit, rusak sedang 15 unit dan rusak ringan 30 unit. Peristiwa ini menyasar tiga desa di Kecamatan Semadam, yaitu Desa Kinga Lapter, Kinga Gabungan dan Sepakat Segenep. Total warga terdampak sebanyak 60 KK atau 239 jiwa. BPBD melaporkan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini,” Kata Abdul Muhari, Sabtu, 17 April 2026.

Selanjutnya, Wilayah Sumatra lain, cuaca ekstrem dirasakan warga Kabupaten Dairi, Sumatra Utara, pada Rabu (15/4). Bencana ini melanda tiga desa di Kecamatan Lae Parira, yaitu Desa Lae Parira, Bulu Duri dan Sempung Polling. Total 20 KK terdampak angin kencang, sedangkan dua keluarga mengungsi sementara waktu ke rumah kerabat mereka. Pada Kamis (16/4) personel BPBD masih melakukan pendataan dan penanganan darurat di lapangan.

“Beralih ke Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Pacitan bersama aparat desa dan warga masih melakukan gotong royong pembersihan material longsor pada Kamis (16/4), sedangkan kendaraan roda dua dan empat yang tertimbun tanah telah dipindahkan para pemiliknya. Bencana ini berlangsung pada Rabu (15/4). Sejumlah titik longsoran tersebar di 10 desa di dua kecamatan, yaitu Nawangan dan Bandar. Desa terdampak di Kecamatan Nawangan di antaranya Desa Pakis Baru, Ngromo, Sempu, Penggung, Nawangan dan Mujing, sedangkan di Kecamatan Bandar yaitu Desa Bangunsari, Bandar, Jeruk dan Tumpuk. Sebanyak 33 KK yang rumahnya terdampak maupun terancam longsoran,” Katanya.

Tanah longsor dilaporan BPBD Kabupaten Banjarnegara pada Rabu (15/4). Sebaran titik terdampak berada di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Pagedongan, Wanayasa dan Madukara. Total enam keluarga yang rumahnya terancam longsoran. Personel BPBD telah melakukan penanganan di lapangan hingga Kamis kemarin (16/4).

Sementara itu, tanah longsor juga terjadi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (15/4). BPBD dan dinas terkait telah melakukan upaya tanggap darurat di lokasi. Pada Kamis (16/4), para personel membersihkan material longsor di Desa Bojong Koneng, Desa Situ Ilir dan Desa Sukaharja. BPBD melaporkan rumah yang terdampak masih dapat dihuni warga yang berada di Desa Karehkel, sedangkan material longsor yang ada di Desa Cimayang sementara ditutup dengan terpal.

“Hingga hari ini, Jumat (17/4) BPBD dan warga masih melakukan pembersihan material longsor di lokasi. Titik longsor teridentifikasi di 10 desa di 10 kecamatan setelah adanya hujan lebat di wilayah terdampak. BPBD mencatat satu warga luka ringan, 10 KK terdampak dan 7 KK lain rumahnya terancam material longsor. Data sementara pada Jumat (17/4) rumah rusak sedang 4 unit dan rusak ringan 6 unit. Sebanyak 7 rumah terancam longsoran,” Terangnya.

Menyikapi bahaya hidrometeorologi basah yang masih terjadi di Tanah Air, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Berdasarkan prakiraan cuaca ekstrem, sebagian besar wilayah Indonesia masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat.

“BNPB meminta BPBD provinsi, kabupaten dan kota untuk memutakhirkan potensi cuaca hingga ke aparat desa dan memantau terjadinya hujan, khususnya di kawasan hulu, maupun potensi longsor di daerah pegunungan. Peringatan dini yang didukung komunikasi sangat dibutuhkan untuk aksi dini agar warga terhindar dari bahaya,” Demikian Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Bulog Aceh Targertkan 134.000 Ton Serapan Beras 

Penulis
Redaksi
-
Panen Padi (Foto : The Indonesian News Foto/Ampelsa).

Banda Aceh – Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Aceh menyatakan hingga April 2026, telah menyerap hasil panen milik petani di provinsi Aceh hampir mencapai 50 persen, dari total target serapan tahun 2026 sebanyak 134.000 ton setara beras.

“Capaian  serapan beras ini merupakan hasil panen yang berlangsung di beberapa derah di provinsi Aceh,” kata kata Pimpinan Wilayah Bulog Aceh, Budi Sultika, di Banda Aceh, Jumat (17/4/2026).

Dikatakannya, dalam upaya pencapaian terget tersebut, pihak Bulog Aceh akan berupaya memaksimalkan serapan beras pada Mei -Juni 2026, karena di beberapa daerah masih berlangsung panen padi.

Adapun langkah strategis penyerapan beras dilakukan dua metode, yakni  melalui mitra-mitra dan sistem jemput langsung di tingkat petani.

Menurutnya, Bulog Aceh melalui mitra membeli harga gabah ditingkat petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP), yakni untuk gabah kering panen (GKP) seharga Rp6.500 per kilogram.

“Bulog  siap membeli seluruh hasil panen petani yang ada di Aceh melalui mitra-mitra resmi,  termasuk juga melakukan jemput bola,” katanya.

Bulog Aceh optimistis, pencapaian target pengadaan beras untuk memperkuat cadangan beras pemerintah akan tercapai, mengingat panen puncak akan berlangsung pada April termasuk pada pembelian panen musim gadu mendatang.

Terkait harga gabah kering panen di tingkat petani pada musim panen saat ini lebih tinggi di banding harga pembelian pemerintah (HPP),  Budi Sultika menyatakan secara ekonomi sangat menguntungkan petani.

Tujuan penyerapan gabah petani itu, untuk memastikan harga gabah tidak jatuh atau turun. Berdasarkan pemantauan di beberapa daerah, harga GKP di tingkat petani berkisar Rp6.900 hingga Rp7.050 perkilogram atau lebih tinggi dari HPP Rp6.500 per kilogram.

Meskipun harga GKP ditingkat petani lebih tinggi dibanding dengan HPP, tidak menjadi tantangan atau pengaruh dalam pencapaian target serapan beras, karena Bulog optimis target tercapai karena menerapkan sistem jemput bola dan kerjasama dengan mitra-mitra yang sudah terjalin sangat baik.

Terkait kapasitas gudang penyimpanan beras, Bulog Aceh mengakui terbatas. Gudang penyimpanan yang ada saat ini hanya mampu menampung sebanyak 62.000 ton beras.

Untuk mengatasinya, Bulog akan berupaya  menyewa gudang dari pihak swasta atau TNI. Saat ini stok beras Bulog Aceh mencapai 63.000 ton dan dijamin cukup untuk memenuhi kebutuhan di Aceh.

“Kami pastikan dengan posisi stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 63.000 ton cukup untuk memenuhi kebutuhan di Aceh, “ Tutup Budi Sultika.

HIMKI Dorong Provinsi Aceh Jadi Basis Industri Mebel dan Kerajinan Nasional

Penulis
Redaksi
-
Dewan Perwakilan Daerah Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia . (Foto : Dok.DPD HIMKI Aceh Raya).

Banda Aceh – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menegaskan komitmennya untuk mendorong Aceh sebagai salah satu basis pertumbuhan industri mebel dan kerajinan nasional di luar Pulau Jawa.

Hal tersebut disampaikan menyusul terpilihnya Mas Kliwon sebagai Ketua DPD HIMKI Aceh Raya, yang diharapkan mampu membawa semangat baru dalam penguatan industri berbasis kearifan lokal.

Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur, menyampaikan bahwa Aceh memiliki potensi besar yang selama ini belum dimaksimalkan secara optimal.

“Aceh memiliki kekuatan bahan baku, budaya, dan sumber daya manusia. Jika dikelola dengan tata kelola yang baik dan terhubung dengan pasar, Aceh bisa menjadi pusat industri mebel dan kerajinan yang membanggakan Indonesia,” ujarnya, Sabtu, 17 Maret 2026.

Lebih lanjut, HIMKI melihat bahwa penguatan industri di Aceh tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja luas serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Selanjutnya, Kepemimpinan baru di DPD HIMKI Aceh Raya diharapkan mampu membangun konsolidasi pelaku industri di tingkat kabupaten/kota serta menghubungkan UMKM dengan pasar nasional dan ekspor.

“Dan mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah dan mengangkat identitas produk Aceh berbasis budaya lokal,” kata Abdul Sobur.

HIMKI juga menekankan pentingnya sinergi dengan Pemerintah Provinsi Aceh serta pemerintah kabupaten/kota agar industri mebel dan kerajinan dapat menjadi salah satu sektor unggulan daerah.

“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk membangun ekosistem industri yang kuat, terstruktur, dan berkelanjutan. HIMKI siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah,” tambahnya.

Dengan semangat kolaborasi dan kerja nyata, Aceh diharapkan mampu tumbuh menjadi salah satu pilar industri kreatif nasional yang berdaya saing tinggi di pasar global.

Pasca Serangan KKB di PT Freeport, Panglima Kogabwilhan III Pastikan Objek Vital Nasional Aman

Penulis
Redaksi
-
Panglima Kogabwilhan III Letnan Jenderal TNI Lucky Avianto (Pertama Kiri) saat meninjau kondisi lapangan Pasca Serangan KKB di PT Freeport, Timika, Jumat (17/4/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-Pen Kogabwilhan III).

Timika – Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III memperkuat seluruh pos keamanan dan rest area di wilayah operasional PT Freeport Indonesia menyusul serangan mendadak dan mematikan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) beberapa waktu lalu. Penguatan dilakukan sebagai langkah antisipatif guna menjaga stabilitas keamanan di salah satu objek vital nasional tersebut. Sejumlah kendaraan tempur taktis, termasuk Panser Anoa, disiagakan di titik-titik strategis di area perusahaan.

Panglima Kogabwilhan III, Letnan Jenderal TNI Lucky Avianto turun langsung meninjau kondisi lapangan. Ia mengunjungi rest area Mile 50 serta lokasi penyerangan terhadap karyawan PT Freeport yang kini dijaga ketat oleh personel TNI.

“Langkah yang kami ambil bersifat antisipatif dan terukur, dengan memperkuat titik-titik pengamanan guna memastikan stabilitas nasional tetap terjaga,” ujar Letjen TNI Lucky Avianto dalam keterangannya Dilansir dari Penerangan Kogabwilhan III, Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan, penguatan tersebut mencakup peningkatan jumlah dan kesiapan personel yang profesional dan responsif, penguatan struktur serta ketahanan pos keamanan, hingga modernisasi persenjataan untuk menghadapi berbagai potensi ancaman.

Selain itu, TNI juga meningkatkan patroli terpadu dan pengawasan intensif di seluruh kawasan strategis. Sinergi dengan aparat penegak hukum, tokoh adat, dan tokoh agama turut diperkuat untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif.

komitmen TNI tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga memastikan keberlangsungan aktivitas pembangunan nasional, khususnya di Papua.

“Kami memastikan seluruh objek vital nasional tetap aman, sehingga roda pembangunan dapat terus berjalan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.

“Langkah pengamanan ini diharapkan mampu mencegah potensi gangguan lanjutan serta memberikan rasa aman bagi para pekerja dan masyarakat di sekitar wilayah operasional PT Freeport Indonesia,” Demikian Penerangan Kogabwilhan III.

Menko Polkam Dorong Pencegahan Dini dan Sinergi Hadapi Karhutla

Penulis
Redaksi
-
Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago saat Pimpin Apel Siaga Karhutla di Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (16/4/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-Kemenko Polkam RI).

Pontianak – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi serta mengutamakan pencegahan dan deteksi dini dalam menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan Menko Polkam saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional Tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu (16/4/2026).

“Apel kesiapsiagaan ini bukan sekadar seremonial, tetapi wujud kesungguhan kita dalam menyatukan langkah dan meningkatkan kewaspadaan bersama. Dari Pontianak, kita tegaskan bahwa Kalimantan Barat siap menghadapi musim kemarau 2026, siap mencegah Karhutla sejak dini, dan siap menjadi contoh sinergi penanggulangan bencana yang cepat, tanggap, dan terpadu,” ujar Menko Polkam.

Menko Polkam menekankan pentingnya kesiapan seluruh unsur daerah. Ia meminta Gubernur, para Bupati, dan Wali Kota se-Kalimantan Barat untuk segera memastikan kesiapan sumber daya penanggulangan Karhutla, mulai dari personel, peralatan, logistik, sumber air, jalur mobilisasi, hingga posko siaga dan sistem komando lapangan.

Kepada unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, relawan, serta seluruh petugas di lapangan, Menko Polkam menginstruksikan agar patroli terpadu diperkuat, verifikasi titik panas dilakukan secara cepat, serta setiap indikasi kebakaran segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran luas.

“Lindungi wilayah strategis, permukiman penduduk, akses transportasi, fasilitas pelayanan umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, serta objek vital lainnya. Kita tidak boleh membiarkan Karhutla mengganggu keselamatan masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah,” tegasnya.

Menko Polkam juga mengingatkan bahwa penanganan Karhutla di Kalimantan Barat memiliki tantangan tersendiri. Karakter lahan gambut menyebabkan api mudah menyebar di bawah permukaan dan sulit dipadamkan secara tuntas.

Selain itu, faktor angin kencang, keterbatasan sumber air, serta belum meratanya sarana dan prasarana pemadaman di daerah rawan turut menjadi kendala di lapangan. “Oleh karena itu, strategi terbaik adalah memperkuat pencegahan, deteksi dini, patroli terpadu, serta respons cepat sejak awal. Pencegahan harus menjadi prioritas utama, karena memadamkan api yang sudah membesar jauh lebih sulit, lebih mahal, dan lebih berisiko,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menko Polkam menyampaikan bahwa Presiden memberikan perhatian besar terhadap upaya pengendalian Karhutla. Seluruh capaian yang telah diraih harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Pemerintah tidak boleh lengah. Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, serta membangun kerja sama yang solid agar Karhutla dapat ditekan hingga titik minimal, bahkan diarahkan menuju zero karhutla,” tambahnya.

Menko Polkam juga mengingatkan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten terhadap siapa pun yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Pembakaran lahan bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak luas terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan, transportasi, ekonomi, investasi, dan kelestarian lingkungan. Karena itu, pencegahan, pengawasan, dan penindakan harus berjalan secara terpadu dan berkesinambungan.

“Saya juga menekankan pentingnya langkah mitigasi sedini mungkin, termasuk pengelolaan tinggi muka air di lahan gambut, optimalisasi embung, kanal, dan sumber-sumber air, serta kesiapan operasi lapangan lainnya sesuai kebutuhan wilayah. Semangatnya adalah bertindak sebelum api membesar, mengendalikan sebelum situasi meluas, dan melindungi rakyat sebelum dampaknya dirasakan lebih berat,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa dukungan anggaran dari pemerintah pusat terbuka penuh bagi daerah yang menetapkan status siaga Karhutla, guna mempercepat penanganan sejak dini.

Senada, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memastikan anggaran penanggulangan Karhutla disiapkan penuh dan tidak terpengaruh kebijakan efisiensi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Terima Laporan dari Menteri ESDM

Penulis
Redaksi
-
Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, (16/4/2026). (Foto: The Indonesian News/HO-BPMI Setpres).

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait hasil penataan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 16 April 2026. Laporan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo dalam rapat sebelumnya yang menekankan pentingnya penertiban izin tambang di kawasan hutan.

Dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan, Bahlil menjelaskan bahwa dirinya telah menyelesaikan evaluasi terhadap sejumlah IUP yang berada di berbagai kategori kawasan hutan.

“Ada di hutan lindung, ada di hutan konservasi, ada kemudian di cagar alam, dan beberapa IUP yang di dalam kawasan hutan, tadi kami juga sudah melaporkan kepada Bapak Presiden, karena saya dikasih waktu satu minggu. Satu minggu berarti sudah satu minggu, minggu kemarin dan minggu ini,” ujar Bahlil.

Ia juga menambahkan bahwa laporan tersebut telah disampaikan sesuai tenggat waktu yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Menurut Bahlil, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pemerintah akan segera mengambil langkah lanjutan.

“Saya sudah melaporkan dan insyaallah hasilnya juga baik, dan sudah saya mendapatkan arahan teknis untuk segera saya akan melakukan eksekusi lebih lanjut,” ungkapnya.

Langkah tegas ini menandai fase baru dalam reformasi sektor pertambangan nasional, tidak hanya memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang baik, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

Dengan penataan IUP yang lebih disiplin dan terukur, pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada kepentingan bangsa, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

Rakor Penanggulangan Karhutla, Kepala BNPB : Seluruh unsur harus bergerak bersama sejak dini

Penulis
Redaksi
-
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto saat konsolidasi dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Balai Petitih Kantor Gubernur, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-BNPB).

Pontianak – Usai Apel Kesiapsiagaan Pencegahan Karhutla selesai, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto melanjutkan konsolidasi dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Balai Petitih Kantor Gubernur, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026).

Suharyanto mengingatkan bahwa sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan, memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla, terutama pada lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan.

Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan terus diperkuat melalui patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, serta pembasahan lahan gambut (rewetting) di wilayah rawan.

“Kita sudah bisa melewati 3 fase El Nino yakni 2015, 2019 dan 2023, mudah2an di tahun 2026 ini dampaknya bisa berkurang, sehingga harapannya kita bisa lebih melakukan tindakan preventif secara tepat,” ujar Suharyanto.

Sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan, BNPB juga mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pemantauan dan penanganan karhutla, seperti sistem deteksi titik panas (hotspot) berbasis satelit, pemantauan cuaca dari BMKG, serta pemanfaatan drone untuk patroli udara.

Suharyanto menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan.

“Kita tidak boleh lengah. Seluruh unsur harus bergerak bersama sejak dini. Pencegahan adalah kunci utama agar kebakaran tidak meluas dan berdampak besar bagi masyarakat,” tambah Suharyanto.

BNPB telah mengerahkan berbagai dukungan, termasuk operasi udara melalui helikopter patroli dan water bombing, serta pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah prioritas. Selain itu, BNPB juga menyalurkan Dana Siap Pakai (DSP) dan bantuan peralatan seperti pompa air, selang, alat pelindung diri, dan sarana komunikasi untuk mendukung kesiapsiagaan daerah.

“Penanganan karhutla bukan hanya tugas pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi menjadi faktor penentu keberhasilan,” tegasnya.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Apel Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026). Hal ini sebagai langkah strategis dalam menghadapi potensi bencana karhutla yang diperkirakan meningkat seiring memasuki musim kemarau.

Kegiatan apel yang digelar di wilayah rawan karhutla ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dan dihadiri oleh sejumlah pejabat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta unsur TNI, Polri, dunia usaha, dan relawan kebencanaan. Dalam amanatnya, Djamari Chaniago memyampaikan bahwa penanganan karhutla harus mengedepankan langkah pencegahan dibandingkan penanganan saat kejadian.

“Karhutla adalah bencana yang dapat dicegah. Oleh karena itu, seluruh pihak harus mengutamakan upaya mitigasi dan deteksi dini, sehingga potensi kebakaran dapat ditekan sejak awal,” ujarnya.

Dalam kegiatan apel tersebut, dilakukan pengecekan kesiapan pasukan yang terdiri dari personel TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan masyarakat peduli api serta instansi terkait lainnya. Selain itu, turut diperiksa kesiapan sarana prasarana penunjang dalam operasi pemadaman, termasuk peralatan pemadaman darat dan kendaraan operasional.

BNPB Gelar Apel Kesiapsiagaan Karhutla di Kalimantan Barat Perkuat Sinergi Nasional Hadapi Musim Kemarau

Penulis
Redaksi
-
Pengecekan peralatan dalam upaya penanggulangan bencana dalam Apel Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-BNPB).

Pontianak – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Apel Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026). Hal ini sebagai langkah strategis dalam menghadapi potensi bencana karhutla yang diperkirakan meningkat seiring memasuki musim kemarau.

Kegiatan apel yang digelar di wilayah rawan karhutla ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dan dihadiri oleh sejumlah pejabat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta unsur TNI, Polri, dunia usaha, dan relawan kebencanaan. Dalam amanatnya, Djamari Chaniago memyampaikan bahwa penanganan karhutla harus mengedepankan langkah pencegahan dibandingkan penanganan saat kejadian.

“Karhutla adalah bencana yang dapat dicegah. Oleh karena itu, seluruh pihak harus mengutamakan upaya mitigasi dan deteksi dini, sehingga potensi kebakaran dapat ditekan sejak awal,” ujarnya.

Dalam kegiatan apel tersebut, dilakukan pengecekan kesiapan pasukan yang terdiri dari personel TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan masyarakat peduli api serta instansi terkait lainnya. Selain itu, turut diperiksa kesiapan sarana prasarana penunjang dalam operasi pemadaman, termasuk peralatan pemadaman darat dan kendaraan operasional.

Djamari Chaniago juga menambahkan apabila masyarakat dan tokoh agama dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan. Hal ini dapat menumbuhkan kesadaran kolektif dan kepedulian warga yang merupakan pondasi penting dalam membangun ketahanan bencana.

“Kepada masyarakat dan tokoh agama dan seluruh unsur sosial, saya mengajak untuk turut aktif dalam upaya pencegahan, laporkan apabila melihat aktivitas pembakaran karena pengendalian kebakaran hutan tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif seluruh kelompok masyarakat,” jelasnya.

Apel kesiapsiagaan ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan seluruh sumber daya, baik personel maupun peralatan, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla secara terpadu. Kolaborasi menjadi kunci, pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dunia usaha dan masyarakat harus bergerak bersama dalam satu komando untuk mencegah dan menangani karhutla.

Dukungan Peralatan Karhutla

Pada kesempatan ini, BNPB juga memberikan dukungan peralatan dalam menunjang tugas tim satgas darat. Adapun bantuan yang diberikan berupa _felksibel tank_ 5.000 liter 1 unit, pompa besar 1 unit, _breecing inlet_ 1 unit, selang polyster 1,5 x 30 sebanyak 6 roll, selang polyster 2,5 x 30 sebanyak 15 roll dan pompa pemadam 2 unit untuk BPBD Provinsi Kalimantan Barat.

Lebih lanjut untuk _felksibel tank_ 5.000 liter 1 unit, pompa alkon 1 unit, selang polyster 1,5 x 30 sebanyak 7 roll, selang polyster 2,5 x 30 sebanyak 10 roll, pompa pemadam 2 unit dan APD karhutla 10 set. Seluruhnya masing-masing ditujukan untuk BPBD Kabupaten Mempawah, BPBD Kabupaten Kubu Raya dan BPBD Kabupaten Sambas. Diperkirakan total bantuan dukungan peralatan ini mencapai 2,9 Milyar.

Selain itu, dukungan peralatan berupa mobil dapur lapangan 1 unit, pompa pemadam 2 unit, flexible tank 5.000 loter 1 unit dan APD karhutla 10 set. Seluruhnya masing-masing ditujukan untuk Kodam XII / Tanjung Pura dan Polda Kalimantan Barat.

 

Penegakan Hukum

Selain upaya teknis, BNPB juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera serta mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh upaya penanggulangan karhutla melalui penguatan kapasitas daerah, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pelibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan. Sementara itu, unsur dunia usaha juga didorong untuk berperan aktif dalam pengelolaan lahan secara bertanggung jawab serta memastikan tidak terjadi praktik pembakaran dalam pembukaan lahan.

Strategi penanganan karhutla dilakukan secara terpadu melalui operasi darat, operasi udara, serta operasi modifikasi cuaca, yang didukung dengan peningkatan kapasitas personel dan penguatan sistem deteksi dini titik api. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran juga terus diperkuat sebagai langkah efek jera.

Apel kesiapsiagaan ini juga dirangkaikan dengan simulasi penanganan karhutla guna meningkatkan kemampuan dan kesiapan personel di lapangan dalam menghadapi berbagai skenario kebakaran.

BNPB berharap melalui apel ini, seluruh pihak dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan sejak dini, sehingga dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi dapat diminimalkan.

“Dengan kesiapan yang optimal dan kerja sama yang kuat, kita optimistis dapat mengendalikan karhutla secara lebih efektif pada tahun 2026,” tutup Kepala BNPB.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Unsur TNI-Polri, sejumlah pejabat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan relawan kebencanaan.

1...112113114...117Halaman 113 dari 117
Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

© PT Alca Media Indonesia