Beranda blog Halaman 114

Panglima TNI Apresiasi Dharma Pertiwi pada HUT ke-62: Perkuat Peran Keluarga Menuju Indonesia Maju

Panglima TNI Apresiasi Dharma Pertiwi pada HUT ke-62 di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu (15/04/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-Puspen TNI).

Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Ketua Umum Dharma Pertiwi Ny. Evi Agus Subiyanto menghadiri acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 Dharma Pertiwi yang mengusung tema “Bersatu, Berdaya, Berkarya Mendukung Keluarga TNI Menuju Indonesia Maju” yang berlangsung di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu (15/04/2026). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kasau Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.

Panglima TNI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota Dharma Pertiwi atas dukungan yang telah diberikan kepada para prajurit dalam menjalankan tugas di berbagai wilayah penugasan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Dharma Pertiwi atas dukungan kepada bapak-bapaknya yang selama ini telah diberikan pada saat bertugas di manapun berada,” ungkapnya, Dikutip dalal Siaran Pers Puspen TNI, Kamis, 16 April 2026.

Lebih lanjut, Panglima TNI mengajak seluruh anggota Dharma Pertiwi untuk menjadikan momentum HUT ke-62 sebagai sarana meningkatkan kualitas pengabdian.

“Mari kita jadikan momentum peringatan HUT ke-62 ini sebagai tonggak untuk terus berinovasi, mempererat tali silaturahmi, dan meningkatkan kualitas pengabdian kita kepada TNI, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dharma Pertiwi menegaskan bahwa di balik pelaksanaan tugas para prajurit TNI yang berat dan penuh risiko, terdapat peran penting sosok ibu, istri, dan perempuan Dharma Pertiwi yang senantiasa saling menguatkan. “Di balik itu semua, ada sosok ibu, istri, dan perempuan Dharma Pertiwi yang memilih untuk tetap kuat, bahkan saat keadaan tidak mudah. Kitalah yang menjaga ketenangan di rumah, kitalah penguat dalam diam, kitalah yang mungkin tidak selalu terlihat di garis depan, namun memiliki peran besar dalam menjaga ketahanan keluarga dan pada akhirnya ketahanan bangsa,” ungkap Ketua Umum Dharma Pertiwi.

Beliau juga mengajak seluruh anggota untuk terus menjadi perempuan yang tidak hanya kuat, tetapi juga mampu menguatkan serta memberi makna dalam setiap peran yang dijalankan.

“Mari kita terus menjadi perempuan yang tidak hanya kuat tetapi juga menguatkan, tidak hanya berdiri tegak tetapi juga mampu menopang, tidak hanya berperan tetapi juga memberi arti. Karena dari keluarga yang kuat lahir generasi tangguh menuju bangsa yang hebat dan kuat. Dari langkah kecil kita hari ini akan terbangun Indonesia yang lebih maju di masa depan,” tambahnya.

Acara puncak HUT ke-62 Dharma Pertiwi berlangsung meriah dengan berbagai rangkaian kegiatan, antara lain pemotongan tumpeng secara simbolis, penampilan seni dan budaya, serta pemberian penghargaan kepada pemenang lomba logo HUT ke-62 Dharma Pertiwi.

Momentum ini diharapkan semakin memperkuat soliditas, meningkatkan peran anggota Dharma Pertiwi, serta mendorong terwujudnya keluarga prajurit yang unggul, tangguh, dan sejahtera.

Ketua Ombudsman RI Dijerat Kejagung Jadi Tersangka

Kejagung saat menahan Ketua Ombudsman sebagai tersangka, Jakarta, Kamis (16/4/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-Puspen Kejagung RI).

Jakarta – Kejaksaan Agung menahan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto. Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tata kelola pertambangan nikel pada 2013-2025.

“Hari ini Kamis, 16 April, tim penyidik Jampidsus menetapkan HS sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2013-2025,” ujar Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (16/4/2026).

Dia mengatakan penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah diperoleh sejumlah bukti hingga penggeledahan. Dia mengatakan HS menerima uang Rp 1,5 miliar.

“Pada awalnya ada salah satu perusahaan PT TSHI, yaitu memiliki permasalahan perhitungan PNBP oleh Kemenhut, kemudian PT TSHI mencari jalan keluar,” jelasnya.

PT TSHI bersama Hery kemudian mengatur sehingga surat dari Kemenhut dilakukan koreksi oleh Ombudsman. Atas hal itu, Ombudsman memerintahkan agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayarkan.

“Tersangka ini menerima sejumlah uang dari Saudara LKM, yang merupakan direktur PT TSHI, kurang lebih yang sudah bisa diserahkan dari satu orang ini kurang lebih Rp 1,5 miliar,” ucapnya.

TNI di Bantu Warga Evakuasi Korban Terluka akibat Ditembak OPM

Tenaga kesehatan Yonif 743/PSY saat memberikan pertolongan kepada para korban dan ditangani secara darurat terutama dua anak yang mengalami luka ringan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Rabu (15/4/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-Pen Koops TNI Habema).

Papua Tengah – Suasana pagi di wilayah pegunungan Papua Tengah yang biasanya tenang mendadak berubah mencekam. Tiga warga Orang Asli Papua (OAP), terdiri dari seorang perempuan dewasa dan dua anak-anak dilaporkan menjadi korban penembakan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Rabu (15/4/2026). Informasi mengenai peristiwa ini pertama kali diterima warga Kampung Tirineri, Distrik Yambi, Kepala Suku setempat.

Dianus Enumbi menemukan para korban dalam kondisi terluka di sebuah honai milik Gerson Telenggeng, akibat tembakan dari kelompok OPM Lekagak Talenggeng.

Dalam siaran Pers Pen Koops TNI Habema, Dengan penuh kepedulian, Dianus segera mencari bantuan. Ia melaporkan kejadian tersebut kepada aparat TNI di wilayah setempat, berharap para korban segera mendapatkan pertolongan medis.

“Beberapa warga dari Sinak mengalami luka akibat tembakan dan saat ini berada di Kampung Tirineri. Kami berharap mereka segera dievakuasi ke Rumah Sakit Mulia,” ujar Dianus.

Menanggapi laporan tersebut, Tim Pengamanan Satgas TNI Kewilayahan bergerak cepat, menuju lokasi. Setibanya di lokasi, tenaga kesehatan Yonif 743/PSY langsung memberikan pertolongan pertama. Luka para korban dibersihkan dan ditangani secara darurat, terutama dua anak yang mengalami luka ringan. Proses penanganan dilakukan secara gotong royong bersama masyarakat dan tokoh adat setempat, mencerminkan solidaritas di tengah situasi sulit.

Sementara itu, ambulans dari PMI bergerak menuju lokasi untuk mengevakuasi para korban ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai.

Kapen Koops TNI Habema, Letkol Inf Wirya Arthadiguna, menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat kampung, tokoh adat, PMI, serta Kodim 1714/Puncak Jaya, guna memastikan proses evakuasi berjalan lancar.

“Fokus utama kami saat ini adalah keselamatan dan penanganan para korban,” ujarnya.

Hingga kini, personel TNI masih terus melakukan pendalaman dengan mengumpulkan keterangan dari korban dan warga sekitar untuk mengungkap lebih lanjut kelompok OPM yang melakukan penembakan terhadap warga Distrik Sinak.

“Di tengah peristiwa ini, harapan terbesar datang dari masyarakat agar para korban segera pulih, dan situasi keamanan di wilayah tersebut kembali kondusif,” Demikian Pen Koops TNI Habema.

Pemerintah Percepat PSEL Selesaikan Permasalahan Sampah

Warga mengumpulkan kantong plastik dan barang bekas lainnya di TPA Kampung Jawa, Banda Aceh, Rabu (15/4/2026). (The Indonesian News Foto/Ampelsa).

Jakarta — Pembangunan Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik (PSEL) memasuki fase percepatan setelah Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyerahkan dokumen kesiapan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan PSEL kepada Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk segera ditindaklanjuti.

Dalam Siaran Pers Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa ditunda lagi, percepatan ini merupakan bagian dari penanganan sampah berbasis kebijakan nasional.

“Sebagaimana kita ketahui, maka di dalam pesan tersebut dimintakan oleh Bapak Presiden kita untuk menangani permasalahan sampah, yaitu dengan timbulan sampahnya 1.000 ton per hari melalui PSEL,” Kata Hanif Faisol Nurofiq, Rabu, 15 April 2026.

Dia menjelaskan, KLH/BPLH telah melakukan upaya fasilitasi percepatan pemenuhan dokumen kesiapan pemerintah daerah tersebut, termasuk mendorong percepatan pelaksanaan perjanjian kerja sama antar daerah yang akan beraglomerasi dalam pemenuhan jumlah sampah yang diolah di PSEL sebesar minimal 1.000 ton/hari sebagaimana ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.

“Semua ini adalah hasil kerja bersama, lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menuntaskan persoalan sampah nasional menjadi energi terbarukan,” Terangnya.

Menteri Hanif menyebutkan, bahwa direncanakan terdapat 31 titik/aglomerasi fasilitas PSEL untuk mengolah sampah yang bersumber dari 86 kabupaten/kota.

“Sebagian sudah masuk proses lelang, sebagian lainnya sedang dilakukan percepatan untuk lelang, serta dipastikan kesiapan akhirnya,” Ujarnya.

Sementara itu, CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan arah teknologi yang akan digunakan dalam proyek ini.

“Yang penting memang kita mengutamakan prioritas dengan teknologi yang sudah terbukti berjalan dengan baik di banyak negara di seluruh dunia,” Kata Rosan Roeslani.

Hanif Faisol Nurofiq menambahkan bahwa cakupan pembangunan ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam menangani timbulan sampah secara signifikan.

“Sehingga total general untuk 31 algomerasi diproyeksikan baru mencapai 40 ribu ton per hari. Oleh karena itu, masih ada sisa sekitar 100 ribu ton per hari timbulan sampah secara nasional yang harus ditangani dengan teknologi lain,” Katanya.

Dalam masa transisi menuju beroperasinya PSEL, pemerintah daerah tetap berkewajiban menjalankan pengelolaan sampah sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, di bawah pembinaan dan pengawasan pemerintah provinsi.

Langkah utama yang harus dilakukan meliputi pemilahan sampah di tingkat hulu oleh masyarakat dan pengelolaan sampah berbasis sumber, mengingat sampah organik menyumbang paling tidak 50 persen dari timbulan rumah tangga dan dapat diselesaikan secara mandiri di tingkat rumah tangga.

Sementara itu, untuk sampah yang tidak termasuk dalam kapasitas PSEL, pemerintah akan memanfaatkan teknologi alternatif seperti refuse derived fuel (RDF), biogas melalui biodegester, pirolisis, insinerasi skala moduler, dan teknologi pengolahan sampah lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Pendekatan ini memastikan seluruh timbulan sampah nasional dapat ditangani secara efektif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, serta tetap memberikan manfaat energi di berbagai wilayah.

“Penyerahan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan PSEL di berbagai wilayah Indonesia akan segera memasuki tahap implementasi, sebagai bagian dari upaya mencapai target pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2029,” Demikian Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq.

Perwakilan BNPB terpilih sebagai PPIH Arab Saudi

Kepala BNPB  Letjen TNI Dr. Suharyanto saat melepas Perwakilan BNPB terpilih sebagai PPIH Arab Saudi, Jakarta, Selasa (14/4/2026). (Foto : Ist).

Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto melepas perwakilan pegawai Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang terpilih sebagai Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1447 H / 2026 M, Selasa (14/4/2026).

“Perwakilan PPIH BNPB akan bertugas membantu penanganan krisis pertolongan pertama dan pelayanan jemaah lanjut usia dan disabilitas,” Kata Letjen TNI Dr. Suharyanto dalam keterangan, Rabu, 15 April 2025.

Kepala BNPB menambahkan, Ini adalah amanah besar. Bukan sekadar tugas kedinasan, melainkan panggilan mulia untuk memberikan dedikasi penuh dalam melayani tamu-tamu Allah di Tanah Suci.

“Jaga selalu integritas, kesehatan, serta nama baik instansi dan bangsa, sembari memastikan setiap jemaah haji Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati. Selamat mengabdi, semoga setiap langkah lelahmu bernilai ibadah dan menjadi keberkahan bagi kita semua,” Demikian Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto.

BNPB Pastikan kualitas Pembangunan Huntara tetap terjaga

Tim BNPB pusat bersama personel Polsek Simpang Jernih berbincang-bincang dengan warga korban bencana alam terkai pembangunan hunian sementara (huntara) di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur. (Foto : Ist).

Aceh Timur – Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat bersama personel Polsek Simpang Jernih memantau pembangunan hunian sementara (huntara) di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan huntara bagi warga terdampak banjir hidrometeorologi berjalan sesuai rencana serta memenuhi target penyelesaian.

Kapolsek Simpang Jernih Safwadinur mengatakan, monitoring juga bertujuan menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama proses pembangunan berlangsung agar pekerjaan dapat berjalan lancar.

“Monitoring ini dilakukan untuk memastikan progres pembangunan sesuai rencana sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pengerjaan,” ujarnya, Dikutip Selasa (14/4/2026).

Tim BNPB pusat yang turun langsung ke lokasi terdiri atas A. Pitoy selaku koordinator kecamatan, didampingi Didin dan Nauval sebagai staf. Kegiatan tersebut juga turut diikuti Zakaria dari BPBD Aceh Timur.

Dalam pemantauan itu, tim mengecek langsung sejumlah titik pembangunan huntara serta berkoordinasi dengan pihak pelaksana proyek guna memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga.

Berdasarkan data lapangan, pembangunan huntara di Desa Rantau Panjang mencapai 55 unit yang tersebar di 11 lokasi. Hingga saat ini, seluruh unit masih berada dalam tahap pengerjaan dan belum ditempati oleh warga terdampak banjir.

Pembangunan huntara ini diharapkan dapat segera selesai sehingga warga yang terdampak banjir hidrometeorologi memperoleh tempat tinggal sementara yang layak, aman, dan nyaman sambil menunggu proses pemulihan pascabencana secara menyeluruh.

TikTok Tutup 780 Ribu Akun Anak

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid (Tengah) didampingi Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Fifi Aleyda Yahya dan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar, Selasa (14/4/2026). (Foto : Agus Siswanto/InfoPublik).

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan upaya pelindungan anak di ruang digital mulai menunjukkan hasil nyata. Hingga 10 April 2026, platform TikTok telah menonaktifkan sekitar 780 ribu akun milik pengguna berusia di bawah 16 tahun di Indonesia.

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

“Kami mencatat TikTok menjadi platform pertama yang melaporkan bahwa per tanggal 10 April 2026, telah menonaktifkan 780 ribu akun anak di bawah 16 tahun untuk Indonesia,” ungkap Meutya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026).

Meutya menyampaikan apresiasi kepada platform TikTok yang telah memutuskan bergabung dalam gerakan bersama untuk melindungi anak-anak, khususnya di Indonesia.

“TikTok telah menyerahkan surat komitmen kepatuhan kepada Pemerintah Republik Indonesia, mempublikasikan batas usia minimum 16 tahun melalui Help Center, serta berkomitmen melakukan pembaruan berkala atas implementasinya,” jelasnya.

Meutya menegaskan hal itu menjadi langkah awal yang sangat positif dan menjadi kemenangan bagi publik, khususnya orang tua dan anak-anak di Indonesia.

“Kita harapkan juga muncul dari platform lainnya untuk segera menyampaikan jumlah akun yang sudah dilakukan penanganan atau takedown,” ujarnya.

Sementara itu, terkait platform Roblox, Kemkomdigi mencatat adanya perkembangan di tingkat global.

Roblox dilaporkan telah melakukan penyesuaian pengaturan (adjustment setting) dan menghadirkan fitur baru secara global dari kantor pusatnya di Amerika Serikat, sebagai bagian dari upaya pelindungan anak.

Namun demikian, pemerintah menilai langkah tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PP TUNAS di Indonesia.

“Masih ada loophole (celah) yang membolehkan komunikasi atau chat dengan orang tak dikenal,” jelasnya.

Kemkomdigi menegaskan hingga saat ini Roblox belum dapat dikategorikan sebagai platform yang patuh terhadap PP TUNAS.

“Dengan berat hati meskipun sudah melakukan adjustment yang cukup banyak, kami belum dapat menerima proposal dari Roblox untuk menyatakan bahwa platform Roblox telah mematuhi PP TUNAS,” tandasnya.

Meutya menegaskan bahwa kepatuhan terhadap PP TUNAS bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap penyelenggara sistem elektronik.

Kemkomdigi akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta akan mengambil langkah tegas terhadap platform yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

BNPB Imbau masyarakat dan Pemda Tingkatkan kesiapsiagaan dan langkah mitigasi

Banjir yang terjadi di Kecamatan Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (13/4/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-BNPB/BPBD Kabupaten Tapin).

Jakarta – Berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), untuk dua hari ke depan, sebagian wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang, terutama di daerah dengan kondisi tanah labil dan sistem drainase yang kurang baik, Selasa (14/4/2026).

Dalam Siaran Pers Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) , wilayah rawan karhutla seperti Riau dan sebagian Kalimantan diperkirakan mengalami kondisi cuaca panas dengan curah hujan rendah, sehingga meningkatkan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.

Menyikapi kondisi tersebut, BNPB mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan langkah mitigasi. Untuk potensi banjir dan tanah longsor, masyarakat diharapkan rutin membersihkan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, serta meningkatkan kewaspadaan saat hujan dengan intensitas tinggi. Warga yang berada di daerah lereng atau tebing diimbau untuk segera mengungsi sementara apabila terjadi tanda-tanda pergerakan tanah.

Terkait angin kencang, masyarakat diimbau untuk memangkas ranting-ranting pohon yang berpotensi tumbang serta memperkuat struktur atap rumah.

“Sementara itu, dalam menghadapi potensi karhutla, masyarakat di wilayah rawan diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, meningkatkan patroli mandiri, serta segera melaporkan apabila ditemukan titik api. Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan juga diharapkan terus memperkuat koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan darurat guna meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat,” Demikian Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 14 April 2026

Banjir yang terjadi di Kecamatan Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (13/4/2026). (Foto : The Indonesian News/HO-BNPB/BPBD Kabupaten Tapin).

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah kejadian bencana yang terjadi dalam periode pemantauan 13 April 2026 pukul 07.00 WIB hingga 14 April 2026 pukul 07.00 WIB. Berdasarkan data Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB, terdapat beberapa kejadian baru yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan angin kencang, serta bencana hidrometeorologi kering berupa kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan Persnya, mengatakan, Kejadian baru yang pertama adalah banjir di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Minggu (12/4), akibat luapan Sungai Lusi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur di wilayah hulu dan sebagian besar wilayah Grobogan. Bencana ini telah berdampak pada 475 kepala keluarga dengan jumlah rumah terdampak mencapai 475 unit.

“Wilayah yang terdampak meliputi Desa Karanganyar dan Kelurahan Purwodadi di Kecamatan Purwodadi, Desa Jono di Kecamatan Tawangharjo, Desa Boloh di Kecamatan Toroh, Desa Monggot di Kecamayan Geyer dan Desa Mojorebo di Kecamatan Wirosari. Hingga Senin (13/4), banjir dilaporkan berangsur surut,” Kata Abdul Muhari, Selasa, 14 April 2026.

Berikutnya, banjir juga terjadi di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, pada hari Senin (13/4), yang berdampak pada sekitar 230 kepala keluarga atau 832 jiwa, dengan 230 unit rumah terdampak.

“Banjir ini terjadi Desa Sawang, Desa Rumintin dan Kelurahan Tambaranang, Kecamatan Tapin Selatan. Kondisi terkini menunjukkan genangan air mulai mengalami penurunan,” Katanya.

Selanjutnya, bencana angin kencang terjadi di dua wilayah. Di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, angin kencang menyebabkan 16 kepala keluarga di Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, terdampak dengan jumlah rumah terdampak sebanyak 16 unit.

Sementara itu, di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, angin kencang berdampak pada 40 jiwa dari 15 kepala keluarga (KK) serta 15 unit rumah pada Minggu (12/4). Peristiwa ini terjadi di Desa Sungai Batang dan Desa Tangkas, Kecamatan Martapura Barat.

Selain kerusakan rumah, sejumlah pohon tumbang di tiga titik yang menyebabkan akses jalan terhambat. Gerak cepat tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, bersama lintas instansi terkait telah berhasil membuka akses kembali jalan yang sebelumnya sempat tertutup pohon tumbang. Situasi secara umum saat ini telah terkendali.

“Di sisi lain, perkembangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau menunjukkan adanya penambahan luas area terdampak. Hingga 13 April 2026, luas lahan terbakar tercatat mencapai sekitar 3.456,23 hektare, dengan penambahan sekitar 4 hektare dari data sebelumnya. Status siaga darurat karhutla masih berlaku dan upaya penanganan terus dilakukan, termasuk pendampingan operasi modifikasi cuaca (OMC) oleh BNPB,” Demikian Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Menhan Sjafrie Pimpin Pertemuan Bilateral Delegasi Kemhan RI – Secretary of War USA

Menhan Sjafrie Pimpin Pertemuan Bilateral Delegasi Kemhan RI - Secretary of War Amerika Serikat, Washington D.C, Senin (13/4/2026). (The Indonesian News/IG : @kemhanri).

Washington D.C – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjamsoeddin Sjafrie memimpin delegasi Kemhan RI dalam pertemuan bilateral dengan Secretary of War Amerika Serikat Pete Hegseth di Pentagon, Arlington, Washington D.C pada Senin (13/4/2026).

Dilansir dari akun Instagram Resmi @kemhanri, Pertemuan ini menghasilkan peningkatan hubungan pertahanan menjadi Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) melalui Joint Statement. Kerangka MDCP membuka kerja sama strategis mencakup modernisasi pertahanan, pengembangan teknologi, peningkatan kesiapan operasional, serta penguatan hubungan antarpersonel pertahanan kedua negara. Pertemuan ini juga menjadi line of departure penguatan program International Military Education and Training (IMET) melalui capacity building dan human investment, termasuk bagi pasukan khusus.

Selain itu, ditandatangani MoU Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA) sebagai wujud komitmen kemanusiaan dalam penelusuran, pemulihan, dan repatriasi sisa jenazah personel militer Amerika Serikat dari Perang Dunia II yang berada di wilayah Indonesia.

Seluruh kerja sama dilaksanakan secara hati-hati, terukur, dalam koridor politik luar negeri bebas aktif, kepentingan nasional, dan penghormatan terhadap kedaulatan NKRI.

Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts