Instagram
Instagram
Beranda blog Halaman 12

Korupsi Tata Kelola Nikel, Mantan Sekjen ESDM Ditangkap Kejagung

Penulis
Farid Ismullah
-
MTP Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2013-2017. Foto: Puspenkum Kejagung RI/HO-The Indonesian News)

Jakarta (The Indonesian News) – Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) mengamankan tersangka kelima dalam perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017 hingga 2020.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan, Tersangka berinisial MTP diamankan di rumah ASS, Dusun 2 Kajongan, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga, Jawa Tengah, pada Sabtu (26/9/2026) pukul 01.24 WIB.

“MTP merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2013-2017. Ia sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik pada Jumat (25/9/2026), sehingga penyidik melakukan upaya pengamanan paksa. Saat proses pengamanan, Tim Penyidik mengalami hambatan saat ingin memasuki kediaman Tersangka, hingga akhirnya Tersangka MTP berhasil diamankan di rumah tersebut,” Kata Anang dalam siaran persnya, Senin, 28 September 2026.

Anang menjelaskan, Setelah identitas dipastikan, pada pukul 01.28 WIB, tim membawa MTP ke Kantor Kejaksaan Negeri Purwokerto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sebelumnya, pada Jumat (25/9/2026), JAM PIDSUS telah menetapkan 4 tersangka perorangan dan 1 tersangka korporasi dalam perkara yang sama. MTP adalah tersangka yang telah diumumkan sebelumnya, namun tidak hadir saat pemanggilan.

Atas perbuatannya, MTP dijerat dengan sangkaan berlapis, Kesatu Primair Pasal 603 jo Pasal 20 huruf a atau c KUHP subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi atau Kedua Pasal 12 huruf a atau Ketiga Pasal 12 huruf b UU Tipikor atau Keempat Pasal 606 ayat (2) jo Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru.

“Kejagung menegaskan serangkaian tindakan hukum dilakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah,” Demikian Anang.

Presiden Prabowo Minta Tata Kelola Haji Dibersihkan

Penulis
Farid Ismullah
-
Presiden Prabowo Subianto (Tengah) menerima laporan Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 28 September 2026. Foto: BPMI Setpres/HO-The Indonesian News

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto mendorong pembenahan menyeluruh tata kelola haji dan umrah, mulai dari pengelolaan keuangan haji hingga pemberantasan praktik-praktik yang merugikan jemaah. Hal tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak usai diterima Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 28 September 2026.

Menurut Menteri Haji dan Umrah, Presiden memberikan perhatian besar terhadap upaya pembersihan ekosistem haji dan umrah dari berbagai praktik curang yang selama ini merugikan calon jemaah. Presiden juga mengapresiasi langkah Kementerian Haji dan Umrah yang telah meluncurkan hotline pemberantasan mafia haji dan umrah.

“Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jemaah,” ujar Irfan.

Irfan menegaskan bahwa dukungan Presiden menjadi penguat bagi Kementerian Haji dan Umrah untuk terus melakukan penataan. “Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umrah, supaya jemaah tidak terugikan. Sapu, istilah beliau adalah sapu sajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah,” lanjutnya.

Selain pembenahan ekosistem layanan, Presiden juga memberikan perhatian khusus pada tata kelola keuangan haji. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa Presiden mendorong dilakukannya audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi yang ada saat ini.

“Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji,” kata Dahnil.

Menurut Dahnil, langkah tersebut penting sebagai bagian dari upaya rekonstruksi pengelolaan keuangan haji yang lebih baik untuk masa depan jemaah. Melalui audit forensik, pemerintah ingin memastikan kondisi sebenarnya dari pengelolaan keuangan haji sehingga pembenahan dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh.

“Karena Presiden ingin tahu fakta sebenarnya seperti apa kondisi keuangan haji yang sebenar-benarnya,” ucap Dahnil.

Dahnil menambahkan, tindak lanjut arahan itu akan dikoordinasikan dengan pihak terkait, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemerintah menargetkan tata kelola haji dan umrah yang lebih bersih, akuntabel, serta melindungi kepentingan jemaah sejak pendaftaran hingga keberangkatan.

Pelindo Group Wilayah Makassar Sambut Hari Pelindo Lewat Turnamen Padel

Penulis
Erlita Ibra
-
Foto: Dok. Pelindo Group Wilayah Makassar

Makassar (The Indonesian News) — Sebanyak 44 tim mengikuti Mini Tournament Padel Pelindo Group Wilayah Makassar di Ultra Padel Makassar, Pada Sabtu (26/9/2026). Turnamen yang terdiri atas 32 tim putra dan 12 tim putri ini digelar untuk menyambut Pelindo Day, yang diperingati setiap 1 Oktober.

Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis mengatakan, turnamen tersebut menjadi kesempatan bagi insan Pelindo Group di Makassar untuk mempererat hubungan di luar kegiatan kerja sehari-hari.

“Melalui olahraga, kami ingin membangun kebersamaan dan semangat saling mendukung di antara para Port Captain Pelindo,” kata Abdul Azis dalam keterangannya, Senin 28 September 2026.

Foto: Dok. Pelindo Group Wilayah Makassar

Division Head Pelayanan SDM dan Umum Pelindo Regional 4, Rinto Saiful menyampaikan, turnamen berlangsung dengan antusiasme peserta dan pendukung. Seusai pertandingan, Rinto menyerahkan hadiah uang tunai dan plakat kepada para pemenang.

“Yang kami harapkan, peserta menikmati pertandingan sekaligus membawa pulang semangat kebersamaan dari kegiatan ini,” ujar Rinto.

Dalam laporannya, Ketua Panitia Muhammad Arkam menyebutkan, pertandingan dibagi menjadi dua kategori pemula. “Sebanyak 32 tim mengikuti kategori putra dan 12 tim mengikuti kategori putri,” kata Arkam.

Pada kategori Men’s Double Beginner, juara I diraih pasangan Hidayat dan Aryahadi, juara II Reza Ardiansyah dan Alif, serta juara III Hamsin dan Hamzah. Sementara pada kategori Women’s Double Beginner, juara I diraih Maharani dan Fitriani, juara II Rahmatiah dan Karmila, serta juara III Wahdaniyah dan Rahyuni.

“Panitia turut menghadirkan sejumlah tenant UMKM binaan tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelindo Regional 4. Makanan, minuman, dan makanan ringan dari para tenant disediakan secara gratis bagi peserta dan pendukung yang hadir,” Demikian Abdul Azis.

Dukung Ekosistem Logistik Nasional, IPC Terminal Petikemas Tunjukkan Kesiapan Teknologi Operasional kepada IIFT

Penulis
Erlita Ibra
-
Foto: Dok. IPC Terminal Petikemas

Jakarta (The Indonesian News) – Berbekal semangat mewujudkan Operational Excellence, IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) mengukuhkan posisinya sebagai destinasi benchmark (studi banding) bertaraf global dengan menyambut kunjungan mahasiswa Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) pada Rabu (23/9). Kunjungan ini merupakan bagian penting dari kurikulum program MBA (International Business) tersebut. Melalui kegiatan ini, IPC TPK memfasilitasi sharing knowledge mengenai pengoperasian terminal petikemas berbasis teknologi canggih yang terintegrasi penuh dengan ekosistem maritim secara menyeluruh.

“Kami menyambut baik kehadiran mahasiswa MBA dari IIFT dan mengapresiasi kepercayaan untuk menjadikan IPC TPK sebagai rujukan studi pengoperasian pelabuhan,” ujar Senior Manager Sekretariat Perusahaan IPC TPK , Daniel Setiawan dala keteangannya, Minggu 27 September 2026.

Daniel menambahkan bahwa kegiatan ini selaras dengan arahan Danantara yang mendorong penguatan kerja sama internasional, IPC TPK berkomitmen untuk memberikan pengalaman langsung (hands-on knowledge) mengenai berbagai prosedur operasional dan dokumentasi di terminal kami yang telah secara masif menerapkan sistem digital port.

“Sebagai bagian dari persyaratan akademik, para mahasiswa dituntut untuk memahami perspektif operasional pelabuhan secara utuh. Untuk memenuhi hal tersebut, IPC TPK memaparkan implementasi teknologi operasional mutakhir yang mengintegrasikan berbagai sistem pelayanan secara digital. Penerapan digital port yang terus dikembangkan oleh perusahaan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan efisiensi layanan, tetapi pada akhirnya bermuara pada penguatan dukungan terhadap ekosistem logistik dan kepelabuhanan Indonesia agar semakin tangguh dan berdaya saing di pasar global,” Tuturnya.

Pembelajaran mengenai ekosistem logistik terintegrasi ini sangat selaras dengan disiplin ilmu International Business yang sedang ditempuh oleh para delegasi mahasiswa. Dengan menganalisis rantai pasok maritim secara langsung di lapangan, para mahasiswa mampu melihat bagaimana efisiensi teknologi di pelabuhan menjadi tulang punggung perdagangan antarnegara.

“Melalui interaksi dan kunjungan studi ke Indonesia ini, kami berharap para calon pemimpin bisnis masa depan dari IIFT dapat memahami kompleksitas rantai pasok global dan kegiatan ini semakin mempererat hubungan kerja sama internasional,” tutup Daniel.

Kemenhut sebut Hotspot Nasional Turun 362 Titik, Pengendalian Karhutla Terus Diperkuat

Penulis
Farid Ismullah
-
Foto: Dok. Kemenhut

Jakarta (The Indonesian News) – Kementerian Kehutanan menyebutkan pemantauan terbaru menunjukkan penurunan signifikan jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional.

Dilansir dari laman Kemenhut, Sabtu (26/9/2026), Berdasarkan pemantauan SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20 hingga Jumat (25/9) pukul 21.10 WIB, secara nasional terdeteksi 213 hotspot high confidence.

Jumlah tersebut turun 362 titik dibandingkan pemantauan pada Kamis (24/9) yang mencatat 575 titik. Penurunan juga terlihat di sebagian besar enam provinsi prioritas pengendalian karhutla. Rinciannya:
• Kalimantan Tengah: 57 titik, turun dari 261 titik;
• Sumatera Selatan: 17 titik, turun dari 25 titik;
• Kalimantan Barat: 14 titik, turun dari 26 titik;
• Kalimantan Selatan: 6 titik, turun dari 9 titik;
• Jambi: 1 titik, dari sebelumnya nihil; dan
• Riau: 0 titik, tetap nihil.

‘Perkembangan tersebut menunjukkan penurunan yang cukup besar terutama di Kalimantan Tengah. Namun, kewaspadaan dan operasi lapangan tidak dikurangi karena kondisi karhutla dapat berubah dengan cepat mengikuti cuaca, kelembapan lahan, angin, serta kondisi bahan bakar di permukaan maupun gambut,” Tulis Kemenhut.

Kementerian Kehutanan kembali mengingatkan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran ataupun luas area terbakar. Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot. Setiap indikasi tetap harus diverifikasi melalui groundcheck.

Operasi Darat dan Udara Tetap Berjalan

Pengendalian karhutla terus dilakukan melalui operasi terpadu darat dan udara. Pemerintah menyiagakan 61 unit armada udara, terdiri atas 17 unit untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta 44 unit untuk operasi water bombing.

Sebanyak 55 unit armada mendukung penanganan di enam provinsi prioritas, sementara enam unit water bombing lainnya dikerahkan untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak lainnya.

Di lapangan, Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama BNPB, TNI, Polri, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dunia usaha, dan para pihak terus melakukan patroli, groundcheck, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, mopping up, serta pendinginan.

Perhatian khusus tetap diberikan pada kawasan gambut, karena bara dapat bertahan di bawah permukaan meskipun api di atas tanah sudah tidak terlihat. Karena itu, pembasahan dan pendinginan tetap dilanjutkan sampai area benar-benar dinyatakan aman.

Pantauan Kondisi Udara

Berdasarkan pantauan PM2,5, kondisi udara di Indonesia masih bervariasi. Sebagian besar wilayah berada pada kategori baik hingga sedang, namun sejumlah area di Kalimantan serta sebagian Sumatera masih menunjukkan kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat, bahkan secara lokal terdapat konsentrasi partikulat yang lebih tinggi.

Penurunan jumlah hotspot tidak serta-merta membuat kondisi udara langsung membaik. Asap dapat bertahan dan berpindah mengikuti kondisi atmosfer dan arah angin, sementara kebakaran gambut dapat menghasilkan asap dalam waktu lebih panjang.

Masyarakat di wilayah terdampak diimbau terus mengikuti informasi kondisi udara dan arahan pemerintah daerah. Apabila kondisi udara memburuk, masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar.

Perlindungan Satwa Liar Tetap Menjadi Perhatian

Selain melindungi masyarakat dan ekosistem, pengendalian karhutla juga diarahkan untuk melindungi satwa liar dan habitatnya. Kebakaran hutan dan lahan dapat memutus ruang jelajah, mengurangi ketersediaan pakan, serta mendorong satwa keluar dari habitat dan mendekati kebun maupun permukiman.

Kementerian Kehutanan melalui Balai KSDA dan mitra konservasi tetap menyiagakan tim penyelamatan satwa di wilayah rawan karhutla. Patroli tidak hanya diarahkan untuk mendeteksi api, tetapi juga mengidentifikasi satwa yang terluka, terjebak, kehilangan habitat, atau membutuhkan evakuasi.

Masyarakat yang menemukan orangutan atau satwa liar lainnya di sekitar lokasi kebakaran diminta tidak melakukan penanganan atau evakuasi sendiri. Jaga jarak, catat lokasi apabila aman, dan segera laporkan kepada Balai KSDA atau petugas kehutanan terdekat agar penanganan dapat dilakukan oleh tim yang memiliki kompetensi dan peralatan yang sesuai.

Waspada Tetap Menjadi Kunci

Kementerian Kehutanan mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Penurunan hotspot harus dijaga bersama agar tidak kembali meningkat ketika kondisi cuaca menjadi lebih kering.

Apabila menemukan asap, titik api, aktivitas pembakaran, maupun satwa liar terdampak, masyarakat diminta segera melaporkan kepada petugas. Laporan karhutla dapat disampaikan melalui Posko Karhutla Kementerian Kehutanan:
• Telepon: 021-5704618
• WhatsApp: +62 8131-00-35000
• Email: posko.karhutla@kehutanan.go.id

BGN Pastikan Penanganan Penerima Manfaat dan Investigasi Kejadian di Batang Berjalan

Penulis
Farid Ismullah
-
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana. Foto: Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional

Jakarta (The Indonesian News) – Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan keprihatinannya kepada para penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batang Bawang Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada tanggal 23 September 2026.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, mengatakan keselamatan penerima manfaat merupakan prioritas utama dan setiap kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan pangan harus segera ditangani.

“Kami menyampaikan keprihatinan dan empati kepada seluruh penerima manfaat dan keluarga yang terdampak. kami pastikan seluruh penerima manfaat yang terdampak mendapatkan penanganan dengan baik dan kondisi mereka terus dipantau,” ujar Ketut di Jakarta, Pada Kamis 24 September 2026.

BGN memastikan seluruh penerima manfaat yang terdampak telah mendapatkan penanganan di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan.

Berdasarkan laporan, hingga Kamis (24/9) pukul 03.00 WIB, tercatat 219 orang terdampak, dengan rincian 132 orang menjalani rawat inap dan 87 orang menjalani rawat jalan di tujuh fasilitas kesehatan. Data tersebut masih terus diperbarui sesuai hasil pendataan dan koordinasi di lapangan.

Sebagai langkah mitigasi dan bentuk kehati-hatian, SPPG Batang Bawang Bawang dihentikan sementara dengan kategori suspend berat untuk selanjutnya dilakukan investigasi lebih lanjut. BGN juga telah mencopot Kepala SPPG Batang Bawang Bawang dari jabatannya.

“Kami sudah melakukan suspend dengan katagori berat, serta mencopot Kepala SPPG Bawang, disamping adanya adanya pelanggaran SOP oleh dapur, juga ada sebagian dibawa pulang oleh penerima manfaat yang juga merupakan pelanggaran berat, sehingga kita juga akan melakukan evaluasi secara penyeluruh, serta melakukan investigasi dengan Dinas Kesehatan terkait,” ujar Ketut.

Berdasarkan pemeriksaan awal, ditemukan adanya sejumlah ketidakpatuhan terhadap SOP termasuk waktu pengolahan telur yang dilakukan lebih awal pukul 19.30 WIB sebelum kemudian dipanaskan kembali pada pukul 02.30 WIB.

Selain itu, ditemukan pula kondisi kebersihan pada beberapa bagian SPPG yang perlu mendapat perhatian. Temuan tersebut masih menjadi bagian dari proses investigasi dan belum menjadi kesimpulan akhir mengenai penyebab kejadian.

“Kami sedang menelusuri seluruh proses, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pemorsian hingga distribusi. Kami tidak ingin berspekulasi mengenai penyebab kejadian sebelum seluruh pemeriksaan selesai. Semua harus berdasarkan fakta dan hasil investigasi,” tegas Ketut.

BGN juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Batang, fasilitas kesehatan, serta Tim Satgas MBG Kabupaten Batang untuk memastikan penanganan penerima manfaat dan proses investigasi berjalan secara terpadu.

BGN akan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap SPPG tersebut, termasuk tindakan sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran terhadap standar keamanan pangan dan operasional.

“Kejadian ini menjadi perhatian serius bagi BGN. Kami akan memastikan proses penanganannya berjalan sampai tuntas dan menjadikan hasil investigasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. Keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Apabila ditemukan pelanggaran, tentu akan ada tindakan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Ketut.

Prabowo Appreciates Indonesia’s First Gold at the 2026 Asian Games: Keep Fighting, Bring Honor to Indonesia!

Penulis
Redaksi
-
Credit: The Government Communication Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia

Jakarta (The Indonesian News) – President of the Republic of Indonesia Prabowo Subianto expressed his pride and appreciation to the Indonesian athletes who successfully delivered the first gold medal for the Red and White Contingent at the 2026 Aichi-Nagoya Asian Games.

The good news was received by President Prabowo via telephone from the athletes after they successfully won the gold medal. Prabowo also conveyed his appreciation and gratitude for the struggle and hard work of the athletes who have brought honor to Indonesia.

“Tonight I received a phone call and got good news from the Indonesian athletes. They successfully delivered the first gold medal for Indonesia at the 2026 Asian Games,” the President said through his official Instagram account, @prabowo, on Trusday, (September 25, 2026).

In the post, Prabowo also conveyed his gratitude directly to the athletes for their struggle in winning the first gold medal for the Garuda Contingent. “Thank you, everyone. Thank you for your hard work. You have successfully won the first gold medal,” he said.

To date, Indonesia has collected one gold medal, four silver, and 16 bronze. The 2026 Asian Games competition will continue until October 4, 2026.

The President also gave encouragement to all Indonesian athletes to keep fighting throughout the competition. He appreciated the hard work of the athletes carrying Indonesia’s name at the international sporting event.

“Thank you for your struggle and hard work. Keep fighting! Bring honor to Indonesia,” he said proudly.

Previously, on September 9, President Prabowo bid farewell to the Indonesian Contingent heading to the 2026 Asian Games. On that occasion, Prabowo emphasized the importance of the athletes’ struggle in carrying the nation’s name and maintaining its honor.

Prabowo advised the athletes to give their best and demonstrate that Indonesian youth are resilient, spirited, and never give up. The 2026 Aichi-Nagoya Asian Games is also a stage for Indonesian athletes to showcase their achievements at the Asian level.

Source: Press Release of the Government Communication Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia

Wakil Presiden dan Kepala BNPB Pastikan Penanganan Banjir Bandang Kabupaten Solok Berjalan Optima

Penulis
Safriadi
-
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (Kiri) memberikan laporan situasi terkini kepada Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming (Tengah) selaku pemimpin rapat terkait banjir bandang dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah (Kanan) di Kabupaten Solok, jumat (25/9/2026). The Indonesian News/HO-BNPB

Solok (The Indonesian News) – Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming memastikan langsung penanganan banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Pada Jumat (25/9) berjalan optimal. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proses penanganan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta percepatan pemulihan pascabencana berjalan sesuai kondisi di lapangan.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Presiden yang didampingi Kepala BNPB, Gubernur Sumatera Barat, Bupati Solok serta unsur kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi dan peninjauan sejumlah lokasi terdampak.

Wakil Presiden juga menyerahkan dukungan logistik dan peralatan serta bantuan kepada masyarakat terdampak dan pengungsi. Bantuan tersebut diharapkan dapat segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming (Keempat Kiri) didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (Keenam Kiri) melihat dampak kerusakan komplek kantor pemerintahan akibat Galodo yang terjadi di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat (25/9/2026). The Indonesian News/HO-BNPB

Dalam rapat koordinasi, Wakil Presiden memberikan perhatian terhadap percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak, termasuk jalan, jembatan, jaringan air bersih, aliran sungai dan lahan pertanian masyarakat.

Wakil Presiden juga meminta agar fasilitas pemerintahan yang terdampak segera mendapatkan perhatian sehingga pelayanan publik tetap berjalan. Sejumlah layanan pemerintahan, termasuk layanan administrasi kependudukan, harus tetap dapat diakses masyarakat meskipun terdapat kerusakan pada gedung perkantoran.

Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan, seperti ibu hamil, anak-anak, lanjut usia dan masyarakat berkebutuhan khusus. Pemerintah daerah diminta memastikan kebutuhan kelompok rentan tersebut terdata dan terpenuhi selama masa tanggap darurat.

Wakil Presiden menekankan agar setiap bantuan kebutuhan dasar yang tiba segera didistribusikan kepada masyarakat terdampak. Pengelolaan logistik juga perlu dilakukan secara tertib melalui pencatatan barang masuk dan keluar sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipantau setiap hari.

Terkait kebutuhan hunian, Wakil Presiden meminta pemerintah menyiapkan lokasi hunian sementara maupun hunian tetap yang aman dan layak huni. Lokasi tersebut diharapkan tidak berada di kawasan yang memiliki risiko bencana serupa serta tetap mempertimbangkan kedekatan dengan lingkungan tempat tinggal sebelumnya.

Sementara itu, Kepala BNPB menekankan percepatan pendataan seluruh masyarakat terdampak berbasis kepala keluarga, termasuk warga yang melakukan pengungsian secara mandiri. Pendataan tersebut menjadi dasar dalam penyaluran bantuan dan penyusunan kebutuhan pemulihan.

Kepala BNPB juga meminta agar masa tanggap darurat dimanfaatkan secara maksimal untuk menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah diminta memastikan masyarakat yang rumahnya rusak berat memperoleh alternatif tempat tinggal sementara yang aman dan layak.

Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah daerah bersama BNPB akan mempercepat penyusunan data rumah rusak berat, sedang dan ringan melalui Surat Keputusan Bupati. Data tersebut selanjutnya akan dipadupadankan dengan data kependudukan.

BNPB juga memberikan pendampingan dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Penyusunan R3P akan dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait untuk menghimpun kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.

Selain itu, dilakukan pemetaan kebutuhan alat berat untuk mempercepat pembersihan material banjir dan pemulihan infrastruktur. Pemerintah daerah juga akan mengusulkan dukungan kebutuhan alat berat serta kendaraan angkut untuk mendukung percepatan penanganan.

Pada sektor layanan dasar, pemerintah daerah bersama unsur terkait terus melakukan pemulihan jaringan listrik dan air bersih. Penanganan aliran sungai, jalan dan jembatan juga dilakukan secara bertahap sesuai hasil kajian teknis di lapangan.

Kunjungan Wakil Presiden dan Kepala BNPB menjadi bagian dari penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan penanganan masyarakat terdampak berjalan secara terpadu.

Pemerintah Kabupaten Solok tetap menjadi penanggung jawab utama penanganan di daerah dengan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BNPB, kementerian/lembaga serta unsur terkait lainnya.

 

Indonesia Serukan Langkah Konkret OKI dan Liga Arab Lindungi Status Quo Yerusalem di PBB

Penulis
Farid Ismullah
-
Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam Joint Arab-Islamic Ministerial Meeting on Jerusalem yang digelar di sela-sela High-level Week Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York, AS (25/09/2026). Foto: Kemlu RI

Amerika Serikat (The Indonesian News) – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyerukan penguatan koordinasi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab untuk menghentikan langkah-langkah ilegal Israel di Palestina dan melindungi historical and legal status quo Yerusalem. Seruan tersebut disampaikan dalam Joint Arab-Islamic Ministerial Meeting on Jerusalem yang digelar di sela-sela High-level Week Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York, AS (25/09).

Indonesia menyoroti kondisi di lapangan yang terus memburuk. Di kompleks Masjid Al-Aqsa, provokasi dan pelanggaran terhadap status quo Yerusalem terus terjadi. “Seruan masyarakat internasional sudah jelas. Namun, realitas di lapangan justru semakin menjauh dari apa yang berulang kali kita serukan. Kesucian situs-situs suci tidak dapat dilanggar tanpa konsekuensi,” tegas Menlu Sugiono, Dikutip dari laman Kemlu RI, Sabtu 26 September 2026.

Menlu RI menekankan bahwa perkembangan di Yerusalem tidak dapat dipisahkan dari situasi di wilayah Palestina lainnya. Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur merupakan satu kesatuan realita politik dan teritorial. Stabilitas di satu wilayah tidak akan tercapai jika wilayah lainnya terus mengalami pelanggaran.

Dalam kaitan ini, Indonesia juga menyoroti rencana perluasan pemukiman E1, yang semakin mengancam keberlangsungan wilayah Negara Palestina yang berdaulat dan prospek Solusi Dua Negara. Perluasan pemukiman ilegal tersebut juga bertentangan dengan hukum internasional, termasuk Resolusi DK PBB 2334.

Menghadapi perkembangan tersebut, Indonesia menekankan perlunya OKI dan Liga Arab bergerak lebih dari seruan dan memperkuat aksi bersama yang lebih terkoordinasi. Kerja sama dengan mitra internasional perlu diperluas untuk memperkuat akuntabilitas, menegakkan hukum internasional, dan menjaga upaya menuju perdamaian. Indonesia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap situs-situs suci di Yerusalem, termasuk melalui dukungan bagi wakaf Islam dan Perwalian Hashemite Yordania (Jordan’s Hashemite Custodianship).

Sebagai salah satu langkah konkret, Indonesia mendorong semakin banyak negara mengambil langkah terhadap produk yang berasal dari pemukiman ilegal, sesuai hukum internasional dan kerangka hukum nasional masing-masing. Langkah tersebut menunjukkan bahwa komitmen internasional memiliki instrumen untuk menerjemahkan komitmen politik menjadi tindakan nyata.

Pada saat yang sama, perhatian perlu diarahkan pada masa depan Palestina. Indonesia mendorong dukungan berkelanjutan bagi rekonstruksi Gaza, penguatan institusi Palestina, persatuan nasional Palestina, serta keberlanjutan peran UNRWA dalam memberikan layanan dasar bagi pengungsi Palestina. Solidaritas terhadap Palestina juga perlu diperluas dengan membangun koalisi internasional seluas mungkin untuk mendukung terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Pertemuan di New York merupakan tindak lanjut dari Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) OKI yang diselenggarakan di Jeddah, Arab Saudi pada 27 Agustus 2026. Rangkaian pertemuan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi negara-negara Arab dan Islam dalam melindungi Yerusalem dan situs-situs sucinya, serta mendorong langkah-langkah konkret untuk mendukung hak-hak rakyat Palestina.

Presiden Prabowo Tegaskan Penertiban Regulasi dan Korporasi untuk Cegah Kebakaran Gambut

Penulis
Farid Ismullah
-
Presiden Prabowo Subianto memimpin diskusi bersama sejumlah akademisi dari berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Foto: BPMI Setpres

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penertiban regulasi dan korporasi sebagai bagian dari upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin diskusi bersama sejumlah akademisi dari berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang melakukan pembakaran secara sengaja. Selain penegakan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, Presiden Prabowo menilai pembenahan regulasi juga diperlukan untuk memperkuat pencegahan kebakaran.

“Jadi saudara-saudara, kita akan selidiki terus korporasi-korporasi yang melakukan pembakaran sengaja. Yang pertama kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas,” tutur Presiden dalam pengantarnya pada video yang diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, 25 September 2026.

Presiden Prabowo menuturkan bahwa masih terdapat sejumlah peraturan daerah di tingkat kabupaten yang memberikan ruang untuk pembakaran lahan hingga dua hektare. Menurut Presiden Prabowo, ketentuan tersebut dapat menjadi celah yang menyulitkan pengendalian apabila kebakaran meluas.

“Masih ada delapan Perda di kabupaten. Bayangkan yang mau pakai loop hole bahwa boleh bakar 2 hektare which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektare. Kalau dia bakar 2 hektare bagaimana dihentikan itu kebakaran,” ujar Presiden.

Dalam penanganan di tingkat masyarakat, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan memperkuat edukasi melalui pengerahan personel TNI dan kemungkinan Polri ke daerah-daerah. Langkah tersebut juga akan disertai dengan penyediaan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan sarana untuk mengelola lahan tanpa melakukan pembakaran.

“Jadi saya sudah tugaskan TNI nanti mungkin Polri saya turunkan seribu perwira mayor, letkol, kolonel seribu saya turunkan ke kabupaten-kabupaten itu untuk memberi edukasi,” kata Presiden.

Presiden Prabowo menekankan bahwa upaya tersebut dilakukan agar masyarakat dapat tetap mengelola lahan dan meningkatkan kesejahteraan tanpa harus melakukan pembakaran. Pemerintah juga akan menyiapkan dukungan berupa lahan maupun sarana pendukung sesuai kebutuhan.

“Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian,” tutur Presiden.

Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa korporasi memiliki kewajiban yang telah ditetapkan dalam regulasi, mulai dari penyediaan menara, embung, hingga tim pemadam kebakaran. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut, menurut Presiden, perlu dipastikan melalui penertiban.

“Setiap 5 hektare harus ada menara, setiap sekian hektare harus ada embung, setiap sekian– sudah ada regulasi, dan Anda harus punya tim pemadam kebakaran dari karyawan anda. Ada perusahaan yang patuh ada perusahaan yang tidak. Ini harus kita tertibkan,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa penanganan kebakaran harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kesejahteraan masyarakat dan memastikan kewajiban korporasi dijalankan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut.

“Kita ingin rakyat kita sejahtera tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita. Tapi korporasi ini lain, perusahaan, kita sudah ada ketentuan, sudah ada kewajiban-kewajiban,” tegas Presiden.

1...111213...109Halaman 12 dari 109
Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

© PT Alca Media Indonesia