Sumatera Selatan (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menekankan pentingnya strategi yang terukur dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk melalui pemusatan personel dan sumber daya pada wilayah yang memiliki tingkat ancaman serta potensi kebakaran lebih tinggi.

“Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa jangan ada perasaan sepertinya kita sulit mengatasi ini. Tidak. Beliau sangat optimistis bahwa Sumatera Selatan bisa mengubah situasi,” ujar Menko Polkam saat meninjau penanganan karhutla di Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (18/9/2026).

Menurut Menko Polkam, penanganan karhutla harus menggunakan pola pikir strategis dan tidak sekadar membagi kekuatan secara merata di seluruh wilayah. Pengerahan personel, peralatan, dan sumber daya harus disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga upaya pemadaman dapat memberikan hasil maksimal.

“Gunakan cara berpikir kita seperti di medan pertempuran. Kita bertempur dengan api sekarang. Jadi jangan sampai pasukan kita sudah lelah, namun hasilnya tidak sesuai dengan tenaga yang kita keluarkan,” kata Menko Polkam.

Ia meminta para pengambil keputusan menerapkan prinsip pemusatan kekuatan dan penghematan tenaga dengan menentukan wilayah yang harus menjadi prioritas. Seluruh sarana dan prasarana yang telah disiapkan juga harus digunakan secara optimal untuk mendukung personel di lapangan.

“Berpikirlah kita untuk mengonsentrasikan pasukan di mana. Kalau dalam prinsip-prinsip pertempuran itu ada penghematan tenaga dan pemusatan tenaga, gunakan prinsip-prinsip yang kita pahami. Ini sedang perang kita,” tegasnya.

Menko Polkam juga mengingatkan agar penanganan karhutla tidak dilakukan dengan pola yang bersifat rutin dan konvensional. Para pemimpin di lapangan harus mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam menghadapi berbagai kendala. Menurutnya, keberhasilan memadamkan kebakaran dengan cepat juga akan memberikan semangat dan kebanggaan bagi personel yang bekerja di lapangan.

“Tidak ada operasi apa pun yang tidak memiliki kesulitan. Kemampuan kita mengatasi kesulitan itulah yang ditunggu anak buah kita di lapangan. Oleh karena itu, kerahkan semua kemampuan kita, berpikir seperti kita mengolah suatu pertempuran,” ujarnya.

Menko Polkam menyampaikan apresiasi Presiden kepada seluruh unsur yang telah bekerja menangani karhutla. Namun, ia mengingatkan bahwa apresiasi tersebut harus diikuti dengan upaya yang semakin cepat dan terarah agar kebakaran dapat segera dikendalikan.

Dalam aspek penegakan hukum, Menko Polkam meminta Kepolisian segera memproses 50 tersangka yang telah ditetapkan terkait dugaan pelanggaran hukum dalam kasus karhutla. Penanganan hukum juga diminta tidak berhenti pada alasan kelalaian apabila kebakaran terjadi berulang kali di lokasi yang sama.

“Yang 50 tersangka segera diproses. Jangan berlama-lama. Segera,” tegas Menko Polkam.

“Jangan gunakan kata-kata kelalaian terjadi kebakaran ini, apalagi berulang-ulang di tempat itu. Tidak ada kelalaian, yang ada adalah pelanggaran,” lanjutnya.

Menurut Menko Polkam, apabila ditemukan unsur pelanggaran, proses hukum harus dilakukan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk terhadap korporasi apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Selain penanggulangan, Menko Polkam menekankan pentingnya memperkuat pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Pencegahan tidak boleh hanya dilakukan ketika ancaman kebakaran meningkat, tetapi harus menjadi program sepanjang tahun yang didukung perencanaan dan anggaran secara memadai.

“Upaya pencegahan sangat penting dibandingkan dengan upaya penanggulangan. Tidak bisa pada saat penanggulangan saja kita tampil. Selama proses itu berjalan satu tahun, memerlukan anggaran yang memang disiapkan,” jelasnya.

Menko Polkam meyakini bahwa perencanaan dan anggaran pencegahan yang memadai akan lebih efisien dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan ketika kebakaran telah meluas. Untuk itu, diperlukan kerja sama lintas sektor serta komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat dukungan terhadap program pencegahan karhutla.

Menko Polkam juga mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, petugas lapangan, dunia usaha, dan masyarakat.

“Upaya ini adalah upaya yang harus dilakukan bersama-sama. Bersama-sama bangkitkan kesadaran rakyat untuk mengatasi ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan perkembangan penanganan karhutla di Sumatera Selatan menunjukkan hasil yang cukup baik, ditandai dengan tren penurunan titik panas. Menurutnya, pengalokasian personel dan sumber daya secara tepat perlu terus dilakukan untuk memadamkan kebakaran sekaligus mencegah munculnya titik api baru.

“Manajemen kita, mengalokasikan orang dan pasukan dengan lebih tepat, sehingga kita padamkan yang memang sudah terbakar sekaligus mengantisipasi agar tidak terbakar,” kata Raja Juli.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto, Sekretaris Kemenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol. Rony Samtana, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, para pejabat tinggi Kemenko Polkam, serta unsur Forkopimda.