Instagram
Instagram
Beranda blog Halaman 18

Pelindo Perkuat Ekosistem Vendor Regional 4, Pengadaan 2026 Makin Transparan dan Kompetitif

Penulis
Erlita Ibra
-
Foto: Dok. Pelindo

Makassar (the Indonesian News) – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo terus memperkuat ekosistem vendor di wilayah Regional 4 melalui pembaruan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong digitalisasi sistem P-eproc, penerapan Contractor Safety Management System (CSMS), serta membuka akses dukungan pembiayaan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Penguatan tersebut menjadi bagian dari Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pelindo Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Akhlak, Lantai 7 Kantor Pelindo Regional 4, Makassar, Kamis (13/8).

Kegiatan ini diikuti sejumlah vendor yang selama ini telah bekerja sama maupun pelaku usaha yang akan menjalin kemitraan dengan Pelindo Regional 4. Sosialisasi menjadi wadah untuk menyamakan pemahaman mengenai kebijakan, mekanisme, sistem, hingga standar yang harus dipenuhi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pelindo.

Division Head Pelayanan SDM dan Umum Pelindo Regional 4, Rinto Saiful, mengatakan vendor memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran operasional sekaligus peningkatan kualitas layanan kepelabuhanan.

“Pelindo memandang vendor sebagai mitra strategis. Karena itu, hubungan kerja sama harus dibangun berdasarkan profesionalisme, transparansi, kepatuhan, kualitas pekerjaan, serta komitmen terhadap keselamatan,” ujar Rinto.

Menurut Rinto, kesamaan pemahaman terhadap kebijakan pengadaan menjadi hal penting agar setiap proses kerja sama dapat berjalan secara tertib, efektif, dan akuntabel. Pelindo juga ingin memastikan seluruh vendor memiliki kesiapan yang memadai, baik sebelum mengikuti proses pengadaan maupun ketika melaksanakan pekerjaan.

“Kami berharap seluruh vendor dapat memahami ketentuan yang berlaku dan mempersiapkan diri dengan baik. Hal ini penting agar kerja sama yang terjalin mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan mendukung pelayanan Pelindo kepada pengguna jasa,” katanya.

Kesiapan vendor, lanjut Rinto, tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi dan kemampuan teknis. Aspek integritas, kapasitas perusahaan, serta pemenuhan standar keselamatan dan kesehatan kerja juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.

Dalam sosialisasi tersebut, para peserta mendapatkan pemaparan mengenai sejumlah pembaruan dalam proses pengadaan, antara lain peraturan terbaru pengadaan barang dan jasa, penerapan CSMS, pembaruan sistem P-eproc, serta fasilitas finance funding dan dukungan pembiayaan dari perbankan Himbara.

Manager Pengadaan Non Teknik PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Yanuar Siscaria Rahmawati, menjelaskan bahwa pembaruan kebijakan dan sistem pengadaan merupakan bagian dari transformasi Pelindo untuk menciptakan proses bisnis yang semakin transparan, efisien, dan kompetitif.

“Pengadaan barang dan jasa tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan perusahaan. Proses ini juga menjadi instrumen penting dalam menjaga efisiensi, transparansi, persaingan usaha yang sehat, dan kualitas hasil pekerjaan,” tutur Yanuar.

Ia menjelaskan, pembaruan sistem P-eproc diharapkan dapat semakin memudahkan pelaku usaha dalam mengikuti proses pengadaan secara digital. Untuk itu, vendor diminta memastikan seluruh informasi perusahaan yang tercatat dalam Vendor Management System (VMS) telah lengkap, benar, dan mutakhir.

Pelindo juga menegaskan komitmennya untuk memberikan kesempatan yang setara kepada pelaku usaha yang memiliki kompetensi dan memenuhi seluruh persyaratan untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan perusahaan.

Selain aspek administrasi dan digitalisasi, faktor keselamatan menjadi salah satu persyaratan penting dalam pelaksanaan pekerjaan. Melalui penerapan CSMS, setiap kontraktor dituntut mampu mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan potensi risiko keselamatan dan kesehatan kerja selama menjalankan pekerjaan di lingkungan Pelindo.

Manager Pengadaan Pelindo Regional 4, Anrina Mesanny Aprilia Rasmud, mengatakan sosialisasi tersebut juga menjadi sarana komunikasi langsung antara Pelindo dan para vendor untuk membahas mekanisme pengadaan secara lebih terbuka.

“Melalui forum ini, vendor dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif sekaligus menyampaikan pertanyaan mengenai proses pengadaan. Kami ingin memastikan tidak ada perbedaan pemahaman dalam penerapan kebijakan di lapangan,” ujar Anrina.

Menurut Anrina, kelengkapan administrasi, kemampuan teknis, integritas, serta pemenuhan standar keselamatan merupakan satu kesatuan dalam menentukan kesiapan vendor untuk bekerja sama dengan Pelindo.

Pelindo Regional 4 terus mendorong terciptanya ekosistem pengadaan yang terbuka, profesional, transparan, dan kompetitif. Penguatan ekosistem tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas barang dan jasa yang diperoleh perusahaan, tetapi juga memperluas kesempatan bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam rantai bisnis kepelabuhanan.

Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pelindo Tahun 2026 dilaksanakan di empat wilayah regional, yakni Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pelindo untuk menyeragamkan pemahaman serta implementasi kebijakan pengadaan di seluruh wilayah operasional perusahaan.

Presiden Prabowo Apresiasi Keberanian Pelaku Usaha Bangun Industri Kendaraan Listrik Nasional

Penulis
Farid Ismullah
-
Presiden Prabowo Subianto (Pertama Kiri) meninjau proses produksi motor listrik di Fasilitas Produksi ALVA, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kamis (13/8/2026). (Foto: BPMI Setpres).

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keberanian berinisiatif dan mengambil risiko para pelaku usaha dalam membangun industri kendaraan listrik nasional. Apresiasi tersebut disampaikan Presiden saat meluncurkan Motor Listrik Nasional (MoLiNas) beserta ekosistem pendukungnya di Fasilitas Produksi ALVA, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis, 13 Agustus 2026.

“Saya kira ini yang kita hargai. Jadi saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian yang telah ambil suatu keberanian. Inisiatif itu keberanian karena inisiatif mengandung risiko,” ucap Presiden.

“Kita bangga hari ini dan kita akan melihat perkembangan dalam waktu yang akan datang akan lebih cepat lagi,” lanjutnya.

Menurut Presiden, peluncuran MoLiNas hari ini menjadi tonggak penting bagi pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. Presiden pun turut mengapresiasi langkah PT Indika Energy Tbk yang telah mengembangkan industri motor listrik hingga mampu memproduksi 20 ribu unit kendaraan.

“Hari ini saya tandatangani karena hari ini kelompok Indika telah berhasil produksi 20 ribu motor. Saya bilang ke kelompok Indika, kalau kalian nanti mencapai 200 ribu saya datang lagi, dua juta saya datang lagi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mendorong penguatan ekosistem kendaraan listrik nasional melalui dukungan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah, kata Presiden, akan menyiapkan skema pembelian sehingga penggunaan kendaraan listrik makin mudah dijangkau masyarakat.

“Kita akan turunkan bunga cicilan, kita turunkan untuk rakyat. Kemudian kita usahakan tidak pakai DP (down payment),” tutur Presiden.

Selain motor listrik, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah tengah membangun ekosistem industri mobil listrik nasional di Kabupaten Subang. “Di kilometer 84 ada kompleks besar kita lagi bangun mobil listrik Indonesia yang kita berharap paling lambat tahun 2028 sudah produksi besar-besaran,” katanya.

Menutup sambutannya, Presiden mengajak seluruh pelaku industri untuk terus berinisiatif dan berani menghadapi risiko demi membangun kemandirian industri nasional. Menurut Presiden, tidak ada keberhasilan dan kemenangan tanpa inisiatif dan keberanian.

“Di tentara ada moto, siapa berani menang. Tidak mungkin menang kita duduk nunggu kemenangan datang. Kemenangan tidak akan datang. Kemenangan harus kita perjuangkan. Harus kita rebut,” tandasnya.

Komunitas Merah Mata Fishing kibarkan merah putih di bukit terjal Lampuuk

Penulis
Redaksi
-
Seorang anggota Komunitas Merah Mata Fishing (MMF) Aceh mengibarkan Bendera Merah Putih di tebing terjal Bukit Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Kamis (13/8/2026). Pengibaran bendera di kawasan wisata Bukit Lampuuk yang menghadap Samudera Hindia itu dalam rangka menyambut HUT ke-81 RI dan sekaligus edukasi keselamatan rockfishing bagi pemancing. The Indonesian News/Foto Heru S./Aps
Anggota Komunitas Merah Mata Fishing (MMF) mengikuti upacara pengibaran bendera di tebing terjal Bukit Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Kamis (13/8/2026). Pengibaran bendera di kawasan wisata Bukit Lampuuk yang menghadap Samudera Hindia itu dalam rangka menyambut HUT ke-81 RI dan sekaligus edukasi keselamatan rockfishing bagi pemancing. The Indonesian News/Foto Heru S./Aps

Kasad lapor ke Presiden Prabowo: 2.500 Jembatan dan 3.000 Titik Air Tuntas

Penulis
Farid Ismullah
-
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersama Murid sekolah melintas di Jembatan Garuda yang telah selesai di bangun. (Foto: The Indonesian News/HO-Dispenad)

Bekasi (The Indonesian News) – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melaporkan capaian pembangunan infrastruktur TNI Angkatan Darat kepada Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto melalui video conference, dalam rangka peresmian Jembatan Garuda ke-2.500 dan titik air bersih ke-3.000 yang dipusatkan di Desa Ridomanah, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Pada Kamis (13/8/2026).

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat melaporkan capaian pembangunan infrastruktur TNI AD kepada Presiden Prabowo Subianto melalui video conference pada peresmian Jembatan Garuda ke-2.500 dan titik air bersih ke-3.000 yang dipusatkan di Desa Ridomanah, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026). (Foto: The Indonesian News/HO-Dispenad).

Dalam laporannya, Kasad menyampaikan bahwa TNI AD telah mengerjakan 3.008 jembatan, dengan 2.500 jembatan telah selesai dan 508 lainnya masih dalam proses pengerjaan. Pembangunan tersebut telah membuka akses menuju 7.807 desa, 9.008 sekolah, 4.502 fasilitas kesehatan, dan 4.618 fasilitas ekonomi, serta memberikan manfaat bagi sekitar 4,5 juta jiwa.

“TNI Angkatan Darat sudah mengerjakan 3.008 jembatan dan per hari ini kita selesaikan 2.500 jembatan di tempat ini. Memang setiap hari bisa sampai di atas 50, hampir 100, itu karena waktu memulainya berbeda-beda,” jelas Kasad.

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersama warga saat peresmian jembatan garuda dan titi air bersih. (Foto: The Indonesian News/HO-Dispenad).

Selain itu, sebanyak 798 jembatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi prioritas pengerjaan pascabencana. Kasad juga menyampaikan bahwa TNI AD menargetkan pembangunan jembatan terus berlanjut hingga mencapai sedikitnya 5.000 jembatan selesai pada akhir tahun.

Untuk penyediaan air bersih, TNI AD telah membangun 10.912 titik air bersih, termasuk 5.797 sumur bor dalam lima tahun terakhir. Sejak mendapat dukungan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan tersebut terus dipercepat dan hingga Agustus 2026 telah mencapai 3.000 titik air bersih yang selesai. Titik ke 3.000 berada di Sumenep, sedangkan di Gunungsitoli pengeboran mencapai kedalaman 180 meter dan memberikan manfaat bagi sekitar 231 kepala keluarga.

“Dengan dukungan dari Bapak Presiden, dari mulai Januari sampai dengan Agustus ini saja kita sudah membuat 3.232 titik air, yang sudah selesai 3.000. Dan ini akan terus kita lanjutkan. Mudah-mudahan target kami untuk jembatan ini di akhir tahun bisa 5.000, minimal 5.000 selesai,” imbuh Kasad yang juga mendapat mandat sebagai Dansatgas Jembatan.

Di bidang ketahanan pangan, TNI AD turut memperkuat dukungan melalui pembangunan irigasi. Sebanyak 83.150 hektare lahan yang sebelumnya bergantung pada air hujan telah mendapatkan dukungan pengairan, ditambah 445 titik irigasi baru yang diproyeksikan mengairi 16.970 hektare lahan. Secara keseluruhan, program tersebut diarahkan untuk mendukung pengairan sekitar 100.120 hektare lahan tadah hujan agar berpotensi panen hingga tiga kali setahun dan meningkatkan produksi gabah sekitar 1,5 juta ton per tahun.

Kasad menegaskan, pembangunan jembatan, penyediaan air bersih, dan pengembangan irigasi merupakan bentuk nyata dukungan TNI AD terhadap program pemerintah sekaligus upaya menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi keterlibatan masyarakat yang bergotong royong bersama prajurit dalam pelaksanaan berbagai program tersebut.

“Kerja sama dari masyarakat dan kehidupan bergotong royong itu hal yang penting. Dengan gotong royong masyarakat merasa memiliki, dan saya lihat respons gotong royong masyarakat di seluruh Indonesia luar biasa,” pungkas Kasad.

Merespon laporan Kasad, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi atas rekam jejak dan berbagai inisiatif yang dilakukan Kasad. Presiden mengungkapkan bahwa dirinya telah memantau kiprah dan inisiatif Maruli sejak sebelum menjabat sebagai Kasad, termasuk berbagai upaya yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, pengabdian seorang prajurit maupun pejabat pada akhirnya akan dinilai dan dicatat oleh masyarakat.

“Jenderal Maruli, sebelum menjadi KSAD, sebelum menjabat jabatan yang tertinggi di Angkatan Darat, saya telah monitor saudara mengambil inisiatif-inisiatif yang baik. Seorang prajurit seperti Maruli Simanjuntak menjadi perwira, pejabat tertinggi di Angkatan Darat, itu pantas atas hasil karya dan pengabdiannya,” puji Presiden.

Menkeu: Kurang dari 24 Jam, Bea Cukai Gagalkan Dua Penyelundupan Emas Senilai Rp63 Miliar

Penulis
Farid Ismullah
-
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Tengah) saat Konferensi pers upaya penggagalan ekspor emas ilegal oleh Bea dan Cukai di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang pada Kamis (13/8/2026). (The Indonesian News/HO-Ditjen Bea Cukai).

Tangerang (The Indonesian News) – Belum genap 24 jam, Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Aviation Security (Avsec) Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dari dua penindakan yang dilakukan pada 10 dan 11 Agustus 2026, petugas mengamankan total 23,793 kilogram emas dengan perkiraan nilai pasar mencapai Rp63 miliar.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa Bea Cukai sebagai penjaga perbatasan Indonesia terus meningkatkan kapabilitas dan beradaptasi terhadap perkembangan modus penyelundupan.

“Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia terus meningkatkan kapabilitas dan harus selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang. Dengan mengombinasikan teknologi pemeriksaan, analisis risiko, analisis data penumpang, pengawasan lapangan, serta sinergi dengan seluruh stakeholder bandara, kita harus terus meningkatkan kewaspadaan,” ujar Menkeu saat konferensi pers, Kamis, 13 Agustus 2026.

Barang bukti saat Konferensi pers upaya penggagalan ekspor emas ilegal oleh Bea dan Cukai di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang pada Kamis (13/8/2026). (The Indonesian News/HO-Ditjen Bea Cukai).

Kedua kasus tersebut menggunakan modus yang berbeda dan menunjukkan semakin beragamnya cara yang digunakan untuk menghindari pengawasan. Pada penindakan pertama, emas disembunyikan dengan berbagai cara, antara lain dimasukkan ke area kemaluan dan dubur, diselipkan pada pakaian yang telah dimodifikasi, body strapping, hingga disimpan dalam tas hand carry. Pada penindakan kedua, emas dibawa melalui jalur operasional bandara dengan memanfaatkan staf ground handling untuk selanjutnya diserahkan kepada penumpang di area keberangkatan internasional.

Penindakan pertama bermula dari sinergi Aviation Security (Avsec) dan petugas Bea Cukai yang menemukan dugaan pembawaan emas dalam tas handcarry oleh seorang penumpang WNA China di Terminal 3 Keberangkatan. Dari pemeriksaan, petugas menemukan emas berbentuk silinder/telur di dalam tas handcarry.

Saat proses pendalaman berlangsung, Avsec dan petugas Bea Cukai kembali menemukan seorang penumpang lainnya berdasarkan anomali hasil body scanner. Pemeriksaan terhadap penumpang tersebut menemukan emas berbentuk silinder yang disembunyikan di dalam pakaian dalam yang telah dimodifikasi. Selanjutnya, Tim Bea Cukai melakukan analisis data penumpang (Passenger Analysis Unit/PAU) dan menemukan dugaan keterkaitan kedua penumpang tersebut dengan penumpang lainnya dalam dua penerbangan tujuan Hong Kong, yaitu CX798 dan GA860. Sebanyak lima penumpang yang diduga terkait kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih mendalam.

Dari rangkaian pemeriksaan tersebut, petugas menemukan emas berbentuk telur dengan modus inserter pada area kemaluan dan dubur, serta emas yang disembunyikan di dalam celana dalam yang telah dimodifikasi. Secara keseluruhan, petugas mengamankan tujuh penumpang dengan 41 keping emas seberat total 17,436 kilogram dan perkiraan nilai pasar Rp46 miliar. Seluruh emas hasil penindakan menunjukkan kadar Au 99,99 persen atau 24 karat berdasarkan pengujian menggunakan Detektor Mineral XRF.

Berdasarkan hasil gelar perkara, tujuh penumpang tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Kurang dari 24 jam, petugas kembali menggagalkan upaya penyelundupan emas. Seorang staf ground handling ditemukan membawa emas melalui jalur khusus karyawan atau loading dock untuk diserahkan kepada seorang penumpang yang akan menuju Dubai menggunakan penerbangan EK357. Dari pemeriksaan, ditemukan tujuh keping emas berbentuk cast bar dengan berat 6,357 kilogram dan perkiraan nilai pasar Rp17 miliar yang disimpan dalam tas ransel dan koper kabin tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan.

Menkeu menekankan bahwa pengawasan kepabeanan tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan fisik, tetapi perlu menggabungkan teknologi, analisis risiko, pemanfaatan data, pengawasan lapangan, dan sinergi lintas instansi.

“Setiap temuan harus dikembangkan, tidak berhenti pada siapa yang membawa barang, tetapi juga dari mana barang berasal, kepada siapa akan diserahkan, dan siapa saja yang akan terlibat. Ke depan, pengawasan terhadap lalu lintas barang dan penumpang internasional akan terus diperkuat, khususnya terhadap komoditas bernilai tinggi yang memerlukan pemenuhan ketentuan kepabeanan dan peraturan terkait,” tegas Menkeu.

Secara keseluruhan, dari dua penindakan tersebut Bea Cukai mengamankan 23,793 kilogram emas dengan perkiraan nilai pasar mencapai Rp63 miliar. Untuk pengembangan perkara dan penelusuran asal-usul emas, Bea Cukai Soekarno-Hatta melakukan sinergi dengan Bareskrim Polri dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM.

Pemerintah mengingatkan masyarakat bahwa pembawaan emas ke luar negeri wajib memenuhi ketentuan kepabeanan dan ketentuan ekspor yang berlaku. Ketentuan barang bawaan penumpang antara lain diatur melalui PMK Nomor 203/PMK.04/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 34 Tahun 2025. Selain itu, sejak 23 Desember 2025 berlaku PMK Nomor 80 Tahun 2025 yang mengatur jenis barang ekspor berupa emas tertentu yang dikenakan Bea Keluar.

Masyarakat yang akan membawa emas ke luar negeri diimbau untuk menyampaikan pemberitahuan kepada petugas Bea Cukai, memastikan kewajiban Bea Keluar, serta memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan. Pemerintah terus memperkuat pengawasan sekaligus memberikan edukasi agar kegiatan ekspor dan pembawaan barang ke luar negeri berlangsung secara legal, transparan, dan sesuai dengan ketentuan.

BNPB Dorong Aksi Respons Peringatan Dini Sebelum Dampak Bencana Terjadi

Penulis
Farid Ismullah
-
Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Dr. Abdul Muhari sebagai narasumber dengan topik “Menerjemahkan Prakiraan Berbasis Dampak Menjadi Peringatan Bencana Nasional dan Diseminasi kepada Pemangku Kepentingan" pada gelaran EDRR 2026 di JIEXPO, Jakarta, Kamis (13/8/2026). (Foto: The Indonesian News/HO-BNPB).

Jakarta (The Indonesian News) – Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) menjadi salah satu kunci untuk memastikan sistem peringatan dini tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi mampu mendorong masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bertindak sebelum dampak bencana terjadi.

Pesan tersebut mengemuka dalam Ignite Stage Rumah Resiliensi Indonesia pada rangkaian Emergency Disaster Reduction and Rescue (EDRR) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di JIEXPO, Jakarta, Kamis (13/8).

Mengusung tema “Implementasi dan Praktik Baik Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD)”, forum ini menjadi ruang berbagi pengetahuan, pengalaman, inovasi, dan praktik baik dalam memperkuat implementasi AMPD di Indonesia. Kegiatan mempertemukan kementerian/lembaga, dunia usaha, akademisi, organisasi kemanusiaan, komunitas lokal, dan pemerintah daerah.

Forum tersebut membahas bagaimana Impact-Based Forecast (IBF) dapat diterjemahkan menjadi peringatan yang relevan, keputusan yang tepat, dan tindakan nyata untuk mengurangi risiko serta dampak bencana.

Kegiatan diawali dengan paparan kunci Kepala BMKG, Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani dengan topik “Prakiraan Berbasis Dampak (Impact-Based Forecast) sebagai Landasan Aksi Merespons Peringatan Dini.” Pendekatan Impact-Based Forecast menempatkan informasi prakiraan bukan hanya untuk menjawab apa kondisi cuaca yang akan terjadi, tetapi juga memahami dampak yang mungkin ditimbulkan, siapa yang berisiko, wilayah yang perlu bersiap, serta tindakan yang perlu dilakukan.

Dalam pengembangan IBF, BMKG menekankan pentingnya menghasilkan informasi yang lebih kontekstual dan dapat ditindaklanjuti. Pendekatan ini mengintegrasikan informasi cuaca dengan data keterpaparan, kerentanan, kapasitas wilayah, kondisi lokal, serta informasi sektoral sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.

BNPB melalui Kedeputian Bidang Pencegahan turut berpartisipasi dalam forum tersebut. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Dr. Abdul Muhari, hadir sebagai narasumber dengan topik “Menerjemahkan Prakiraan Berbasis Dampak Menjadi Peringatan Bencana Nasional dan Diseminasi kepada Pemangku Kepentingan.”

Dalam paparannya, ditekankan bahwa rantai peringatan dini harus dibangun secara utuh, mulai dari prakiraan, analisis potensi dampak, peringatan, pengambilan keputusan, hingga tindakan.

“Peringatan dini tidak boleh berhenti sebagai informasi. Peringatan harus menjadi trigger untuk bertindak sebelum dampak terjadi.” Ujarnya.

Pesan tersebut menjadi penting karena efektivitas sistem peringatan dini pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan sistem untuk mengubah informasi menjadi tindakan yang dapat mengurangi risiko dan menyelamatkan masyarakat.

Salah satu ilustrasi yang digunakan dalam pembahasan menunjukkan hubungan temporal antara jumlah korban jiwa dan jumlah penduduk yang mengungsi (displacement). Kurva memperlihatkan bahwa peningkatan korban terjadi lebih dahulu dan berlangsung tajam, sementara peningkatan jumlah pengungsi dalam skala besar baru terjadi beberapa hari kemudian.

Pola tersebut menunjukkan adanya response latency, yaitu jeda antara meningkatnya dampak bencana dan munculnya respons masyarakat dalam skala besar. Dengan kata lain, perpindahan atau pengungsian dalam jumlah besar baru terjadi ketika dampak telah berkembang secara signifikan.

Kondisi ini menggambarkan pola respons yang cenderung reaktif, yaitu masyarakat bergerak setelah dampak dirasakan. Padahal, dalam sistem peringatan dini yang efektif, waktu tersebut seharusnya digunakan untuk melakukan tindakan antisipatif.

“Kalau bicara efektif peringatan dini dan AMPD, peak evakuasi harus berada di depan peak korban”, kata Muhari.

Artinya, puncak evakuasi idealnya terjadi sebelum puncak korban dan dampak, bukan setelahnya. Semakin awal masyarakat yang berada di wilayah berisiko dapat dipindahkan ke tempat aman, semakin besar peluang untuk mencegah jatuhnya korban.

Dalam konteks tersebut, tujuan AMPD bukan sekadar menghasilkan lebih banyak pengungsi, tetapi memastikan evakuasi dilakukan sebelum masyarakat menjadi korban. Evakuasi merupakan tindakan antisipatif, sedangkan pengungsian yang terjadi setelah bencana berdampak merupakan konsekuensi dari kejadian. Karena itu, keberhasilan peringatan dini tidak semata-mata diukur dari seberapa cepat peringatan dikeluarkan, tetapi dari seberapa cepat peringatan tersebut menghasilkan tindakan sebelum dampak terjadi.

Memperkuat Kolaborasi Multipihak

Implementasi AMPD membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena tidak ada satu institusi yang dapat menjalankan seluruh rantai peringatan dini secara sendiri. BMKG berperan dalam menyediakan informasi prakiraan dan peringatan, sementara BNPB bersama pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi kemanusiaan, dan komunitas memastikan informasi tersebut diterjemahkan menjadi keputusan dan tindakan di lapangan.

Forum ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung agenda Early Warnings for All (EW4All) dengan memperkuat keterhubungan antara prakiraan, peringatan, pengambilan keputusan, dan aksi dini.

Melalui kolaborasi multipihak, AMPD diharapkan berkembang dari sekadar mekanisme penyampaian peringatan menjadi ekosistem aksi dini yang memastikan masyarakat memperoleh informasi yang tepat, memahami risiko, mengetahui tindakan yang harus dilakukan, dan memiliki kapasitas untuk bertindak.

Kegiatan “Implementasi dan Praktik Baik Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD)” merupakan salah satu agenda strategis dalam Rumah Resiliensi Indonesia pada rangkaian EDRR 2026. Forum ini diharapkan menghasilkan pembelajaran dan rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana nasional sekaligus mendorong terwujudnya sistem peringatan dini yang lebih cepat, tepat, mudah dipahami, dan berorientasi pada aksi.

 

Kemendagri-BGN Optimalkan Peran Pemda Dukung Tata Kelola MBG

Penulis
Farid Ismullah
-
Rapat Koordinasi Khusus antara Kemendagri, BGN dan seluruh Pemda secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/8/2026). (Foto: Puspen Kemendagri)

Jakarta (The Indonesian News) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Kolaborasi tersebut salah satunya diwujudkan dengan menggelar Rapat Koordinasi Khusus antara Kemendagri, BGN, dan seluruh pemerintah daerah (Pemda) yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan bahwa kepala daerah memiliki indikator kinerja yang harus dicapai. Hal itu di antaranya penurunan angka stunting, penurunan angka kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketiga aspek tersebut, ujar Mendagri, dapat direalisasikan melalui dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Nah ini dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu, kepala daerah-kepala daerah akan sangat terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN,” ujar Mendagri.

Ia mengajak kepala daerah untuk memanfaatkan program tersebut dalam mengatasi tantangan di lingkungan masyarakat. Bila program tersebut berhasil diimplementasikan dengan baik di daerah, kepala daerah juga akan memperoleh dampak positif. Di sisi lain, pelaksanaan program yang optimal dinilai bakal membuka lapangan kerja serta meningkatkan produksi di sektor pangan.

Mendagri menilai Program MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pasalnya, melalui implementasi yang optimal, program itu bakal menggerakkan rantai pasok bagi produsen, petani, nelayan, hingga peternak. Bahkan, program tersebut juga diyakini bakal membantu pengendalian inflasi di daerah melalui intervensi BGN dalam menyerap pasokan pangan di daerah.

“Nah jadi di daerah-daerah tertentu beliau (Kepala BGN) bisa memberikan instruksi. ‘Beli ikan, SPPG … misalnya gitu. Beli telur, [ketika harga] telurnya turun. Nah, jadi memang banyak sekali manfaatnya rekan-rekan pemerintah daerah, ya. Kita harus dukung,” sambung Mendagri.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga mengajak Pemda untuk berkolaborasi mendukung pelaksanaan Program MBG. Apalagi, pelibatan Pemda dalam Program MBG telah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Sejalan dengan itu, Mendagri menegaskan komitmen Kemendagri untuk memperkuat pelaksanaan Program MBG. Hal itu diwujudkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi dan Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah. Prosesi penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Mendagri dan Kepala BGN Sudaryono.

“Nah ini, dan dengan adanya kerja sama Dukcapil, ya kami sangat harapkan nanti ini akan memberikan kontribusi juga kepada program MBG BGN. Tidak hanya kuantitatif, jumlah anak atau ibu yang menjadi penerima manfaat, tapi langsung bisa secara kualitatif, yaitu siapa penerimanya. Itu bisa ketahuan,” tandasnya.

 

Uji Emisi di Tanjung Priok, Pelindo Dorong Kolaborasi Ekosistem Pelabuhan Tekan Emisi Kendaraan

Penulis
Erlita Ibra
-
Foto: Dok. Pelindo

Jakarta (The Indonesian News) – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo terus memperkuat komitmennya terhadap pengelolaan lingkungan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui kegiatan pengecekan emisi kendaraan sebagai upaya mendorong terciptanya aktivitas transportasi dan logistik yang lebih ramah lingkungan.

Kegiatan pengecekan emisi tersebut digelar di Jalan Masjid Khodamuttaqwa, Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (13/8/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelindo dalam rangka menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia.

Wakil Menteri Perhubungan RI Komjen Pol. (Purn.) Drs. Suntana, M.Si., mengatakan bahwa pengendalian emisi di kawasan transportasi dan kepelabuhanan tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, diperlukan keterlibatan seluruh pihak yang berada dalam ekosistem pelabuhan.

“Menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab Pelindo atau pemerintah, tetapi kewajiban kita semua. Karena itu, saya mengapresiasi langkah Pelindo dalam melakukan pengecekan emisi kendaraan dan mendorong berbagai inovasi untuk mengurangi dampak lingkungan,” ujar Suntana.

Ia menegaskan, upaya pengendalian emisi perlu dikembangkan menjadi gerakan bersama sehingga seluruh pemangku kepentingan di sektor transportasi dan kepelabuhanan memiliki kepedulian yang sama terhadap kualitas lingkungan.

“Upaya ini harus menjadi gerakan bersama seluruh pihak dalam ekosistem transportasi dan pelabuhan untuk mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Drajat Sulistyo, menyampaikan bahwa pengurangan emisi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan ekosistem logistik berkelanjutan.

Menurut Drajat, kelancaran arus barang dan aktivitas operasional pelabuhan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kualitas lingkungan.

“Pengurangan emisi merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satu institusi yang dapat menyelesaikan tantangan lingkungan sendirian. Karena itu, kolaborasi menjadi kata kunci untuk membangun gerakan bersama,” kata Drajat.

Ia menambahkan, seluruh pihak yang beraktivitas di kawasan pelabuhan perlu memiliki komitmen yang sama untuk menciptakan sistem logistik yang semakin efisien, rendah emisi, dan berkelanjutan.

Kegiatan pengecekan emisi berlangsung selama sekitar satu jam. Rangkaian kegiatan meliputi peninjauan area uji emisi, pemeriksaan kendaraan, hingga penyerahan sertifikat secara simbolis kepada peserta.

Pelindo menilai pengecekan emisi kendaraan merupakan salah satu langkah penting untuk meningkatkan kesadaran para pengguna kendaraan di kawasan pelabuhan mengenai pentingnya menjaga kualitas udara.

Tingginya mobilitas kendaraan yang mendukung aktivitas bongkar muat dan distribusi barang membuat kondisi kendaraan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian. Kendaraan yang terawat dan memenuhi ketentuan emisi diharapkan dapat membantu menekan dampak pencemaran udara dari aktivitas transportasi di kawasan pelabuhan.

Pengendalian emisi juga menjadi bagian dari komitmen Pelindo dalam menjaga keseimbangan antara kelancaran operasional pelabuhan dengan keberlanjutan lingkungan.

Sebagai salah satu pelabuhan utama dalam jaringan logistik nasional, Pelabuhan Tanjung Priok memiliki aktivitas transportasi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari operator terminal, perusahaan angkutan, pengguna jasa, hingga pemangku kepentingan lainnya.

Karena itu, upaya menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan membutuhkan konsistensi dan keterlibatan seluruh ekosistem. Pelindo mendorong agar pengecekan dan pemeliharaan kondisi kendaraan menjadi bagian dari kesadaran bersama dalam menjalankan aktivitas logistik.

Melalui kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, Pelindo berkomitmen untuk terus mendorong pengelolaan pelabuhan yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi seluruh pihak dalam mewujudkan kawasan Pelabuhan Tanjung Priok yang semakin efisien, sehat, rendah emisi, dan berkelanjutan.

 

Kampung Legendaris” Hadir di Mal Ciputra Jakarta, Bawa Lebih dari 40 Kuliner Autentik Nusantara

Penulis
Erlita Ibra
-
Foto: Dok. Mal Ciputra Jakarta

Jakarta (The Indonesian News) – Merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara, Mal Ciputra Jakarta kembali menggelar Kampung Legendaris. Event kuliner tahunan ini berlangsung pada 12–23 Agustus 2026 di Center Court, Lower Ground, Mal Ciputra Jakarta.

Mengusung konsep perjalanan rasa, Kampung Legendaris menghadirkan lebih dari 40 tenant kuliner legendaris dan autentik dari berbagai daerah di Indonesia. Pengunjung dapat menikmati beragam hidangan khas dari berbagai kota tanpa harus melakukan perjalanan langsung ke daerah asalnya.

Berbagai kuliner yang telah dikenal masyarakat kembali hadir dalam gelaran tahun ini, di antaranya Asem-Asem Koh Liem Semarang, Bebek Sinjay Bangkalan Madura, Toko OEN Semarang, Nasi Pindang Kudus Gajah Mada Semarang, Warung Klepon Gianyar Bali, Wingko Babat Kelapa Hijau Lamongan, Cempedak Goreng Ci Lina, Serabi Solo Notosuman, Es Durian Iko Gantinyo, Otak-otak Ase Bangka, Tahu Petis Yudhistira, Nasi Ayam Semarang Bu Lani, Mie Kocok Bandung Marika, Pempek Sriwijaya, Choipan Me, Lekker Gajahan Solo, Kwetiaw Arang Sister, Nasi Campur Tribukit Medan, Asinan Betawi Mang Tata, Es Sinar Garut, Es Podeng Daplun, Aneka Kue Jadul, Es Goyang Kampoeng, serta Tahu Gejrot Arjuna.

Tak hanya menghadirkan tenant yang sudah menjadi favorit pengunjung, Kampung Legendaris 2026 juga memperluas pilihan kuliner dengan sejumlah tenant baru. Di antaranya Warung Nasi Pecel Yu Gembrot Madiun, Loenpia Gang Lombok Semarang, Bubur Ikan Ahian Pontianak, Warung Babi Guling Pak Malen Bali, Nasi Cumi Hitam Pak Kris Madura, Kopi Asiang Pontianak, Cuanki Rahayu Bandung, Oleh-oleh Nusantara, RM Adem Ayem, dan Sei Jo Kupang.

General Manager Mal Ciputra Jakarta, Ferry Irianto, mengatakan Kampung Legendaris dirancang sebagai wadah bagi masyarakat untuk menikmati kekayaan kuliner Indonesia dalam satu lokasi.

“Kampung Legendaris kami hadirkan sebagai sebuah perjalanan rasa. Pengunjung tidak perlu menghabiskan waktu untuk berkeliling dari satu kota ke kota lainnya untuk menemukan kuliner legendaris Indonesia. Cukup datang ke Mal Ciputra Jakarta, dan berbagai kuliner impian dari kota asalnya telah tersedia dalam satu destinasi,” ujar Ferry Irianto.

Menurut Ferry, kekuatan utama Kampung Legendaris terletak pada karakter kuliner yang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita dan sejarah di balik setiap hidangan.

Berbeda dari festival kuliner pada umumnya, Kampung Legendaris menghadirkan makanan yang memiliki sejarah, karakter, tradisi, serta keotentikan rasa yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun. Sejumlah tenant bahkan telah berdiri sejak puluhan tahun lalu dan menjadi bagian dari perjalanan kuliner masyarakat di daerah asalnya.

Konsep tersebut menjadikan Kampung Legendaris bukan sekadar ajang mencicipi makanan, tetapi juga menjadi ruang untuk mengenal keberagaman budaya Indonesia melalui kuliner.

“Bagi Mal Ciputra Jakarta, Kampung Legendaris bukan sekadar event kuliner, tetapi merupakan bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus melestarikan budaya bangsa melalui kekayaan kuliner Nusantara,” kata Ferry.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pengunjung dan seluruh tenant yang telah berpartisipasi dalam menghadirkan cita rasa khas berbagai daerah di Indonesia.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pengunjung yang terus memberikan dukungan serta kepada para tenant yang telah berpartisipasi dan menghadirkan cita rasa autentik dari berbagai daerah di Indonesia. Kami berharap Kampung Legendaris dapat terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati, mengenal, dan mengapresiasi keberagaman kuliner Indonesia dalam sebuah pengalaman yang berkesan,” lanjutnya.

Beragam Promo Menarik

Selain menawarkan puluhan kuliner legendaris, Kampung Legendaris juga menghadirkan berbagai promo bagi pengunjung selama event berlangsung.

Pengunjung dapat menikmati cashback 50 persen hingga maksimum Rp15.000 dengan menggunakan Octo by CIMB Niaga. Selain itu, tersedia Voucher Kampung Legendaris senilai Rp100.000 yang dapat diperoleh dengan harga Rp80.000, serta kesempatan melakukan redeem dengan 2 poin melalui aplikasi CL Club.

Bagi pengunjung yang baru bergabung sebagai member CL Club, tersedia pula free voucher Pizza Hut senilai Rp25.000 dengan minimum transaksi Rp100.000.

Berbagai promo tersebut memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk menikmati lebih banyak pilihan kuliner sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan selama berlangsungnya Kampung Legendaris.

Dengan mengusung semangat “Tanpa harus ke kota asalnya, kuliner impian telah tersedia di Kampung Legendaris Mal Ciputra Jakarta,” masyarakat diajak menikmati perjalanan kuliner Nusantara dalam satu tempat.

Kampung Legendaris dapat menjadi pilihan bagi pencinta kuliner, keluarga, maupun masyarakat yang ingin mencicipi makanan khas dari berbagai daerah Indonesia tanpa harus bepergian jauh.

Kampung Legendaris
12–23 Agustus 2026
Center Court, Lower Ground – Mal Ciputra Jakarta

Dengan hadirnya lebih dari 40 kuliner legendaris dan autentik dari berbagai penjuru Indonesia, Kampung Legendaris Mal Ciputra Jakarta menjadi momentum untuk merayakan kemerdekaan sekaligus mengenal kembali kekayaan cita rasa Nusantara.

Karena untuk mencicipi kuliner legendaris Indonesia, kali ini tidak perlu keliling Indonesia. Cukup datang ke Kampung Legendaris, Mal Ciputra Jakarta.

Wamenhub Suntana Dukung Program Merdeka Emisi Pelindo, Dorong Pelabuhan Lebih Hijau

Penulis
Erlita Ibra
-
Foto: Dok. Kemenhub

Jakarta (The Indonesian News) – Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengapresiasi komitmen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo dalam mendorong pengurangan emisi melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Merdeka Emisi. Program tersebut dinilai menjadi langkah positif dalam mewujudkan ekosistem transportasi dan logistik yang lebih ramah lingkungan.

Apresiasi itu disampaikan Suntana saat menghadiri Seremoni Pengecekan Emisi Kendaraan Program TJSL Merdeka Emisi yang digelar Pelindo dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, Kamis (13/8).

Menurut Suntana, upaya mewujudkan transportasi dan logistik yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem kepelabuhanan.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada jajaran Pelindo yang terus aktif melakukan program CSR atau TJSL dengan berbagai inovasi dan kreasi. Tahun lalu misalnya terkait safety driving, dan tahun ini terkait energi bersih, pengurangan emisi, serta pelabuhan yang lebih hijau,” ujar Suntana.

Ia menegaskan, menjaga kualitas lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau operator pelabuhan. Seluruh pihak yang terlibat dalam rantai transportasi dan logistik, mulai dari regulator, perusahaan logistik, perusahaan trucking, pemilik kendaraan, industri hingga pengemudi, memiliki peran penting dalam menekan emisi.

“Kita semua harus bersama-sama berkontribusi secara maksimal. Tidak hanya Pelindo, tidak hanya Kementerian Perhubungan, tidak hanya pemerintah daerah atau kepolisian, tetapi semua yang terlibat dalam ekosistem kehidupan kita,” katanya.

Pengurangan Emisi Berjalan Seiring dengan Zero ODOL

Suntana juga mengaitkan upaya pengurangan emisi dengan rencana penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang ditargetkan mulai diterapkan pada 2027.

Menurutnya, pengurangan emisi dan penerapan Zero ODOL merupakan dua agenda yang dapat berjalan secara paralel untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.

“Dua program ini berjalan secara paralel. Bebas ODOL akan kita laksanakan tahun depan, 2027,” ujar Suntana.

Ia menyadari penerapan Zero ODOL membutuhkan koordinasi dan kolaborasi dari seluruh mata rantai transportasi dan logistik. Pengemudi memiliki keterkaitan dengan pemilik kendaraan, sementara pemilik kendaraan bergantung pada pemberi order, industri, serta pihak lain dalam rantai distribusi.

500 Kendaraan Ikuti Pengecekan Emisi

Sementara itu, Pelindo melalui Program TJSL Merdeka Emisi tahun ini melakukan pengecekan emisi terhadap sekitar 500 kendaraan operasional dan logistik yang tersebar di empat kota, yakni Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar.

Khusus di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, sebanyak 200 kendaraan mengikuti kegiatan pengecekan emisi tersebut.

Wakil Direktur Utama Pelindo mengatakan, program ini merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk memastikan aktivitas kepelabuhanan tidak hanya mendukung kelancaran arus logistik nasional, tetapi juga berlangsung secara berkelanjutan.

“Sebagai operator pelabuhan, tanggung jawab kami bukan hanya memastikan kelancaran arus logistik nasional. Kami juga harus memastikan aktivitas kepelabuhanan tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pelabuhan merupakan salah satu simpul utama transportasi dan logistik yang setiap hari melayani pergerakan kendaraan dalam jumlah besar. Karena itu, upaya menekan emisi di kawasan pelabuhan tidak dapat dilakukan oleh operator pelabuhan secara sendiri.

“Pelabuhan merupakan simpul transportasi dan logistik yang setiap hari melayani pergerakan kendaraan. Karena itu, menciptakan pelabuhan yang lebih hijau tidak bisa hanya dilakukan oleh operator pelabuhan. Kami membutuhkan keterlibatan seluruh ekosistem logistik, mulai dari pemerintah, operator terminal, perusahaan trucking, perusahaan logistik, pengguna jasa, hingga para pengemudi,” katanya.

Pelindo juga mendorong agar kesadaran terhadap pemeliharaan kendaraan dan kepatuhan terhadap standar emisi menjadi bagian dari budaya operasional para pelaku logistik.

Melalui Program Merdeka Emisi, pengecekan kendaraan diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan pemeriksaan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan kesadaran seluruh pelaku transportasi di kawasan pelabuhan.

“Melalui Program Merdeka Emisi, kami ingin membangun gerakan bersama agar seluruh pihak yang beraktivitas di kawasan pelabuhan memiliki komitmen yang sama untuk menghadirkan sistem logistik yang semakin efisien, rendah emisi, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pelindo Perkuat Kolaborasi Menuju Green Port

Executive Director 2 Pelindo Regional 2, Budi Prasetio, turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan Program TJSL Merdeka Emisi.

Menurut Budi, keterlibatan berbagai pihak menunjukkan bahwa menciptakan lingkungan pelabuhan yang lebih bersih merupakan kepentingan bersama.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam Program Merdeka Emisi. Bagi kami, kegiatan ini bukan hanya tentang pengecekan emisi kendaraan, tetapi juga tentang membangun kesadaran dan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan pelabuhan yang lebih baik,” ujar Budi.

Ia menambahkan, Pelindo Regional 2 terbuka untuk memperkuat kerja sama dengan seluruh pihak dalam ekosistem kepelabuhanan dan logistik.

“Kami mengajak seluruh stakeholder untuk terus berkolaborasi. Pemerintah, regulator, pelaku usaha, asosiasi, perusahaan trucking, hingga para pengemudi memiliki peran penting. Kalau dilakukan bersama-sama dan konsisten, upaya mengurangi emisi dan mewujudkan pelabuhan yang lebih hijau akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar,” katanya.

Program TJSL Merdeka Emisi menjadi bagian dari komitmen Pelindo dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sekaligus mendorong transformasi menuju Green Port di berbagai wilayah operasional.

Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai inisiatif keberlanjutan sebagai bagian dari proses dekarbonisasi yang dilaksanakan secara bertahap dan terukur.

Pelindo memandang pengembangan pelabuhan yang lebih hijau harus berjalan beriringan dengan peningkatan efisiensi operasional dan penguatan keberlanjutan ekosistem logistik. Kolaborasi antara pemerintah, regulator, asosiasi, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Momentum HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi kesempatan bagi Pelindo untuk semakin memperkuat komitmen dalam menghadirkan lingkungan pelabuhan yang lebih bersih dan sehat.

Melalui Program Merdeka Emisi, Pelindo berharap semakin banyak pihak terlibat dalam membangun sistem transportasi dan logistik yang rendah emisi, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya pelabuhan Indonesia yang semakin hijau dan berdaya saing.

1...171819...117Halaman 18 dari 117
Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

© PT Alca Media Indonesia