Instagram
Instagram
Beranda blog Halaman 19

In Front of Prabowo, Jakarta Governor Touts the Number 8: LRT Fare Just Rp8 for 8 Days

Penulis
Redaksi
-
Credit: Indonesian Government Communication Agency (Bakom RI)

Jakarta (The Indonesian News) – In front of President Prabowo Subianto, Jakarta Governor Pramono Anung repeatedly invoked the number 8 as he announced the fare for the Light Rail Transit (LRT) Kelapa Gading–Manggarai route. For eight days after the inauguration, the fare will be Rp8 as a trial period so the public can experience the comfort of this mode of transport.

“On this occasion we also want to inform the President, and at the same time ask his permission — as we reported earlier, for eight days all Jakarta residents who use the LRT, starting now after the President inaugurates it, the fare is 8 rupiah, sir,” Pramono said at Manggarai Station in South Jakarta on Wednesday (16/9).

“It’s practically free, sir,” he said. The special fare is expected to draw public interest in trying out — and getting to know — the route, facilities and comfort of the public transit line at a very affordable price.

Pramono is optimistic that the LRT experience will encourage more Jakarta residents to shift from private vehicles to public transportation. “I am confident that with this eight-day trial, the public will feel the comfort of using this Jakarta LRT,” he said.

The Kelapa Gading–Manggarai line expands public transportation connectivity in Jakarta. It links residential areas, community activity centers and a transport hub, allowing passengers to continue their journeys using other modes of transport.

Besides announcing the special Rp8 fare, Pramono reported to the President that the Jakarta provincial government has provided free public transportation to 15 categories of residents, including the elderly, veterans, people with disabilities, military and police personnel, and residents of the Thousand Islands.

The policy applies across various public transportation services under the Jakarta provincial government, including the LRT, MRT, TransJakarta, TransJabodetabek, and services integrated through JakLingko.

He explained that the policy reflects the local government’s commitment to supporting groups that need easier access to public transportation.

“So all public facilities owned by the Jakarta government are now free for these 15 categories, sir,” he said.

Beyond the groups already mentioned, similar facilities can also be extended to other residents who meet the requirements and register through the relevant municipally owned enterprise. “And other community groups who then register with the Jakarta government,” he added.

Source: Press Release, Indonesian Government Communication Agency (Bakom RI)

Bulog Optimalkan 2 Jurus Kendalikan Harga Beras

Penulis
Farid Ismullah
-
Ilustrasi Stok beras bulog Aceh. The Indonesian News Foto/Ampelsa

Jakarta (The Indonesian News) – Perum Bulog terus mengoptimalkan dua instrumen utama pemerintah dalam pengendalian harga beras, yakni penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Bantuan Pangan Beras, untuk memperkuat pasokan sekaligus menjaga keterjangkauan beras bagi masyarakat. Dengan dukungan stok yang kuat dan jaringan pergudangan nasional, kedua program tersebut digerakkan secara masif dari Sabang sampai Merauke sebagai bagian dari langkah pemerintah menjaga stabilitas pangan di seluruh Indonesia.

SPHP dan Bantuan Pangan bergerak melalui dua jalur yang saling melengkapi. SPHP memperkuat pasokan beras di tingkat konsumen melalui berbagai saluran distribusi, sementara Bantuan Pangan langsung menjangkau masyarakat penerima untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga. Dengan pola tersebut, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak hanya tersimpan di gudang, tetapi terus digerakkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan sekaligus mendukung upaya menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras.

Jika seluruh target dan alokasi tersebut dihitung untuk tahun 2026 beras SPHP 828 ribu ton kemudian tambahan SPHP 1 juta ton, serta Bantuan Pangan Februari–Maret, Juli–September dan Oktober–Desember—maka skala penugasan pemerintah melalui CBP pada 2026 mendekati 4,5 juta ton. Besarnya volume tersebut menunjukkan kapasitas CBP yang dikerahkan untuk memperkuat pasokan pasar sekaligus menopang akses pangan puluhan juta keluarga penerima manfaat di berbagai penjuru Indonesia.

Skala penugasan pada 2026 menjadi semakin besar. Target awal penyaluran SPHP ditetapkan 828 ribu ton, sementara Bantuan Pangan periode Februari–Maret memiliki pagu 664.888 ton dan periode Juli–September mencapai 997.332 ton. Dengan penambahan SPHP 1 Juta ton dan Bantuan Pangan Oktober, November dan Desember yang diperkirakan kembali mencapai sekitar 997 ribu ton menjadi Penggunaan CBP lebih tinggi dibandingkan tahun-tahum sebelumnya.

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan BULOG siap menjalankan penugasan tersebut dengan ditopang stok beras yang kuat dan tersebar di jaringan pergudangan seluruh Indonesia.

“Kami siap mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Dengan stok sekitar 4,6 juta ton, kekuatan stok ini terus kami gerakkan untuk masyarakat. Hingga 16 September, realisasi SPHP telah mencapai 799.593 ton atau 96,57 persen, Bantuan Pangan Februari–Maret sekitar 662.867 ton, dan Bantuan Pangan Juli–September sekitar 618.581 ton. Secara keseluruhan, sekitar 2,08 juta ton beras telah disalurkan melalui tiga penugasan tersebut,” ujar Rizal dalam siaran persnya, Kamis 17 September 2026.

Menurut Rizal, kesiapan tersebut akan terus diperkuat menghadapi periode akhir tahun, termasuk momentum Natal dan Tahun Baru serta antisipasi musim kemarau yang diprediksi lebih kering dan panjang.

“Pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap ketersediaan beras. Karena itu, SPHP mendapat tambahan alokasi 1 juta ton, sementara Bantuan Pangan dilanjutkan untuk Oktober–Desember dengan estimasi kebutuhan sekitar 997 ribu ton. BULOG siap menjalankannya dengan dukungan stok dan jaringan distribusi yang tersebar di seluruh wilayah,” lanjutnya.

Stok yang kuat dan penyaluran yang terus berjalan, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras. Pemerintah memiliki ruang untuk terus menggerakkan CBP sesuai kebutuhan baik SPHP diperkuat untuk menjaga pasokan beras dengan harga terjangkau, sementara Bantuan Pangan menjadi dukungan langsung bagi keluarga penerima.

BULOG berkomitmen menjalankan seluruh penugasan pemerintah secara optimal dengan menjaga kesiapan stok, mempercepat penyaluran, memperluas jangkauan distribusi, serta memastikan CBP dapat digerakkan secara tepat sesuai kebutuhan di setiap wilayah. Melalui optimalisasi SPHP dan Bantuan Pangan sebagai dua instrumen utama, BULOG akan terus mendukung upaya pemerintah menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga beras sekaligus memastikan pangan hadir semakin dekat dengan masyarakat.

PBB Anugerahkan Medali kepada Kontingen Garuda di MINUSCA, Apresiasi Kontribusi Indonesia bagi Perdamaian di Afrika Tengah

Penulis
Farid Ismullah
-
Penyematan Medali kepada Komandan Satgas Kizi TNI, Letkol Czi Septian Hermawan Saputra, oleh Special Representative of the Secretary-General (SRSG), Ms. Valentine Rugwabiza. (Credit: The Indonesian News/HO- Documentation Team, Indonesian Contingent MINUSCA)

Bangui (The Indonesian News) – Kontingen Garuda yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI dan Indo FPU MINUSCA menerima penghargaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas pengabdian mereka dalam mendukung mandat perdamaian di Republik Afrika Tengah. Penghargaan tersebut diberikan melalui Medal Parade yang digelar di Garuda Camp, Bangui sebagai bagian dari misi United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA), Pada Rabu (16/9/2026).

Komandan Upacara dari Satgas Kizi TNI memimpin upacara, didampingi Pasukan Upacara Gabungan Kizi dan FPU (Credit: The Indonesian News/HO- Documentation Team, Indonesian Contingent MINUSCA)

Upacara dipimpin oleh Special Representative of the Secretary-General (SRSG) sekaligus Head of MINUSCA, Ms. Valentine Rugwabiza, sebagai Guest of Honour. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Deputy Force Commander MINUSCA, Mayjen TNI Maychel Asmi yang merupakan perwira tinggi TNI dalam struktur kepemimpinan militer MINUSCA.

Kehadiran pejabat senior MINUSCA dalam kegiatan tersebut mencerminkan pengakuan terhadap peran dan kontribusi personel Indonesia dalam pelaksanaan mandat misi perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah.

“Dedikasi dan profesionalisme personel penjaga perdamaian Indonesia telah memberikan kontribusi penting bagi pelaksanaan mandat MINUSCA, termasuk dalam mendukung operasional Misi, melindungi warga sipil, serta menciptakan lingkungan yang aman selama proses pemilu. Medali yang diberikan hari ini merupakan simbol atas keunggulan, disiplin, dan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama bertugas di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujar Valentine Rugwabiza, Special Representative of the Secretary-General dan Head of MINUSCA dalam keterangan tertulis yang diterima The Indonesian News melalui perwakilan resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, Kamis 17 September 2026.

Pasukan gabungan Kontingen Garuda MINUSCA melaksanakan defile membawa bendera Indonesia, PBB, dan Republik Afrika Tengah (Credit: The Indonesian News/HO-Documentation Team, Indonesian Contingent MINUSCA)

Penyematan UN Medal menjadi bagian utama dari rangkaian kegiatan sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi, disiplin, dan profesionalisme personel penjaga perdamaian Indonesia selama menjalankan tugas. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas pengabdian personel dalam melaksanakan mandat misi di tengah lingkungan operasi yang dinamis dan penuh tantangan.

“Keberhasilan sebuah misi perdamaian dibangun melalui profesionalisme, disiplin, dan kemampuan bekerja bersama personel dari berbagai negara. Kehadiran Kontingen Garuda di MINUSCA menunjukkan bahwa personel Indonesia mampu menjalankan tugas dalam lingkungan multinasional dengan standar profesional yang tinggi sekaligus membangun kepercayaan dengan masyarakat dan mitra di lapangan,” ujar Deputy Force Commander MINUSCA, Mayjen TNI Maychel Asmi.

Foto bersama pada 16 September 2026 bersama: Mayjen TNI Maychel Asmi (Deputy Force Commander MINUSCA), Kombes Pol Norhayat (Komandan Satgas Indo FPU 7 MINUSCA), Ms. Valentine Rugwabiza (Special Representative of the Secretary-General), Letkol Czi Septian Hermawan Saputra (Komandan Satgas Kizi TNI Konga XXXVII-L MINUSCA), serta seluruh personel Kontingen Garuda yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI dan Indo FPU MINUSCA. (Credit: The Indonesian News/HO-Documentation Team, Indonesian Contingent MINUSCA)

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Medal Parade dilanjutkan dengan demonstrasi tim SWAT dan EOD yang merepresentasikan kontribusi unsur Polri dan Zeni TNI dalam mendukung mandat MINUSCA. Kontingen Garuda MINUSCA juga menampilkan keberagaman budaya Indonesia melalui Cultural Event, dengan berbagai penampilan seperti pencak silat, tarian Sumatra, Betawi dan Jawa, Kecak Bali, serta pertunjukan kolaborasi Nusantara.

Komandan Satgas Indo FPU 7 MINUSCA, Kombes Pol Norhayat, mengatakan bahwa pengabdian personel Indonesia merupakan bagian dari kontribusi Indonesia dalam mendukung perdamaian dan stabilitas di Republik Afrika Tengah. Hal senada disampaikan oleh Komandan Satgas Kizi TNI Konga XXXVII-L MINUSCA, Letkol Czi Septian Hermawan Saputra.

“Semangat pengabdian diwujudkan melalui kontribusi yang memberikan dampak nyata bagi terciptanya perdamaian di Republik Afrika Tengah. Nilai tersebut menjadi pedoman bagi personel Indonesia untuk menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab,” ujar Letkol Czi Septian.

MINUSCA adalah United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic, misi penjaga perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah yang dibentuk pada tahun 2014.

Satuan Tugas Kompi Zeni TNI (Satgas Kizi TNI) adalah unit militer TNI yang ditugaskan untuk misi pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur.

Indonesian Formed Police Unit (Indo FPU) adalah satuan kepolisian Indonesia yang ditugaskan sebagai bagian dari misi perdamaian PBB.

EOD adalah Explosive Ordnance Disposal, unit penjinak bahan peledak.

Tidak Penuhi SLHS, BGN Kembali Suspend 1.276 SPPG dan Usulkan Penutupan Ratusan Lainnya

Penulis
Safriadi
-
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana. Foto: Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional

Jakarta (The Indonesian News) – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengambil langkah tegas dalam memastikan keamanan dan kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kembali menghentikan sementara operasional 1.276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Penghentian sementara tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN terhadap pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi SPPG.

Dari 1.276 SPPG yang dihentikan sementara, sebanyak 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran SLHS, 447 SPPG telah melakukan pendaftaran tetapi tidak memenuhi syarat dan kelayakan, serta 8 SPPG belum terkonfirmasi status SLHS-nya.

Berdasarkan wilayah, SPPG yang dihentikan sementara terdiri atas 239 SPPG di Wilayah I (Sumatera), 927 SPPG di Wilayah II (Jawa), dan 110 SPPG di Wilayah III (di luar Sumatera dan Jawa).

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menegaskan bahwa keselamatan siswa sebagai penerima manfaat menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan Program MBG. Karena itu, BGN mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG yang belum memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.

“Kesehatan dan keselamatan penerima manfaat adalah prioritas utama. Kami tidak akan berkompromi terhadap standar kebersihan dan sanitasi. SLHS bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi bagian penting untuk memastikan proses penyediaan makanan memenuhi standar higiene dan sanitasi,” ujar Ketut pada rabu (16/9/2026).

654 SPPG Diusulkan Ditutup Permanen

Ketegasan BGN tidak berhenti pada penghentian sementara. Ketut menyatakan bahwa Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan BGN juga telah mengusulkan kepada pimpinan BGN agar 654 SPPG yang masuk kategori kritis ditutup secara permanen dalam waktu tujuh hari ke depan apabila tidak memenuhi ketentuan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 447 SPPG telah mendaftarkan SLHS tetapi terbukti tidak memenuhi syarat dan kelayakan, 199 SPPG belum melakukan pendaftaran SLHS, dan 8 SPPG belum mengonfirmasi status pendaftarannya.

Selain penindakan berupa suspend, BGN akan memperkuat pengawasan melalui pemeriksaan langsung di lapangan untuk memastikan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di SPPG berjalan sesuai ketentuan.

“Kami juga akan melakukan pengecekan langsung (on the spot) mengenai kelayakan dan standar dapur SPPG di seluruh Indonesia. Inspeksi ini bertujuan murni untuk memastikan kelayakan, kebersihan, serta penerapan SOP dilaksanakan dengan benar tanpa toleransi kesalahan,” tegas Ketut.

Di sisi lain, BGN memastikan penghentian sementara sejumlah SPPG tidak mengganggu keberlanjutan layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat. Untuk itu, BGN telah menyiapkan mekanisme pengalihan sementara layanan dari SPPG yang dihentikan kepada SPPG terdekat yang telah memiliki SLHS dan memiliki kapasitas yang memadai.

Ia juga menegaskan bahwa penghentian sementara ini merupakan bentuk pembinaan terhadap SPPG. Status suspend akan dicabut apabila SPPG telah memiliki SLHS dan bisa kembali beroperasional sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Penghentian sementara ini merupakan bagian dari proses mitigasi risiko dan pembinaan. Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta Dinas Kesehatan setempat untuk memfasilitasi pemenuhan standar bagi SPPG yang masih memiliki itikad untuk beroperasi sesuai ketentuan. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, operasional dapat dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku,” pungkas Ketut.

 

Terpidana pelanggar Qanun Syariat Islam dihukum 400 kali cambuk

Penulis
Redaksi
-
Algojo melaksanakan eksekusi cambuk terhadap terpidana pelanggar Qanun Syariat Islam, Banda Aceh, Kamis (17/9/2026). The Indonesian News Foto/Ampelsa.

Banda Aceh (The Indonesian News) – Sebanyak 10 terpidana pelanggar Qanun Syariat Islam menjalani hukuman cambuk dan empat terpidana di antaranya dalam perkara khalwat zina dihukum sebanyak 400 kali cambuk di Taman Sari Kota Banda Aceh, Aceh Kamis (17/9/2026).

Proses pelaksanaan hukuman cambuk terhadap 10 terpidana pelanggar Qanun Syariat Islam berlangsung di atas panggung dan terbuka untuk umum di Taman Sari Banda Aceh.

Petugas membantu terpidana (kedua kiri) dalam perkara pelanggaran Syariat Islam seusai menjalani hukuman cambuk di Banda Aceh, Kamis (17/9/2026). Mahkamah Syariat Islam di daerah itu menjatuhkan hukuman cambuk kepada 10 terpidana pelanggaran Syariat Islam masing masing sebanyak 20 hingga 100 kali cambuk di tempat umum. The Indonesian News Foto/ Ampelsa.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Darma Mustika, Kamis (17/9/2026) menyatakan sebanyak 10 terpidana menjalani hukuman sebanyak 20 kali cambuk hingga 100 kali cambuk dalam perkara Jarimah  Ikhtilath dan Jarimah Zina.

Sebanyak 6 terpidana dalam perkara Jarimah  Ikhtilath, masing masing dihukum 20 kali cambuk sebelum dipotong masa tahanan, sedangkan empat terpidana dalam perkarajarimah zina masing masing dihukum 100 kali cambuk.

“Hukuman yang mereka jalani sesuai dengan perkaranya masing masing,” kata Darma Mustika yang turut menghadiri eksekusi cambuk .

Dalam prosesi hukuman cambuk di Taman Sari itu, petugas kejaksaan terpaksa menghentikan beberapa menit eksekusi cambuk dan kemudian melanjutkan karena faktor kondisi terpidana.

Seorang terpidana dalam perkara jarimah zina, terpaksa menjalani pemeriksaan kesehatan karena terjadi insiden atau kesalahan prosedur oleh algojo dalam pelaksanaan hukuman cambuk yang mengenai bagian leher terpidana.

Atas kesalahan prosedur hukuman cambuk itu, petugas kejaksaan menghentikan pelaksanaan hukuman cambuk sekitar 30 menit dan algojo mendapat peringatan dari petugas kejaksaan.

Sebelumnya, pada Kamis (20/8/2026),  sebanyak 11 terpidana pelanggar Qanun Syariat Islam di Banda Aceh menjalani hukuman cambuk dan dua pasang (empat terpidana) di antaranya dalam perkara Jarimah zina menjalani hukuman masing masing sebanyak 100 kali cambuk  dan tujuh terpidana lainnya  dihukum 7 hingga 22 kali cambuk dalam kasus berbeda.

Mensos Gus Ipul: Saya ingin seluruh kantor-kantor kita ini berbenah

Penulis
Farid Ismullah
-
Foto: Kemensos
Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan tiga hal yang harus terus diperbaiki jajaran Kementerian Sosial, yakni sarana prasarana, tata kelola, dan integritas. Ketiganya menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Kemensos.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Dinas yang dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, jajaran Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kemensos, Staf Khusus dan Staf Ahli Menteri Sosial, serta kepala sentra dan kepala balai yang hadir secara daring di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Pada aspek sarana prasarana, Gus Ipul meminta seluruh unit kerja memperhatikan kondisi kantor dan sentra, termasuk kebersihan dan kerapian lingkungan. Menurutnya, pembenahan perlu dimulai dari hal-hal yang terlihat dan dapat langsung diperbaiki.
“Saya ingin seluruh kantor-kantor kita ini berbenah. Presiden akan meluncurkan lagi Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, Indah), beliau sudah sampaikan. Mari kita mulai dari kantor-kantor kita. Jangan ada rumput-rumput yang tidak terawat. Saya minta sarpras yang kelihatan mata ini kita perbaiki,” kata Gus Ipul.
Ia juga meminta penataan barang dilakukan secara tertib. Barang yang tidak diperlukan agar dipindahkan ke gudang sehingga lingkungan kerja tetap rapi dan fungsional.
Mensos Gus Ipul mengingatkan jajaran agar penggunaan anggaran didasarkan pada kebutuhan dan manfaat. Pengadaan sarana prasarana harus benar-benar diperlukan, dapat dipertanggungjawabkan, dan dimanfaatkan secara optimal.
“Kita jangan belanja-belanja sesuatu yang tidak bermanfaat. (Itu) hanya menghabiskan anggaran,” ujarnya.
Untuk memastikan pengelolaan sarana prasarana berjalan sesuai kebutuhan, Gus Ipul meminta Inspektorat Jenderal melakukan audit secara lebih detail, khususnya terhadap sarana prasarana di sentra-sentra Kemensos.
“Sarpras ini sifatnya fisik jadi kelihatan, bisa diaudit. Saya minta Pak Irjen lebih detail mengauditnya, sentra-sentra itu,” katanya.
Selain sarana prasarana, Gus Ipul menekankan pentingnya pembenahan tata kelola. Menurutnya, tata kelola yang baik dapat mempersempit ruang terjadinya praktik korupsi.
“Perbaiki terus tata kelola kita, korupsinya makin susah,” tegasnya.
Ia mengatakan sejumlah indikator kinerja birokrasi Kemensos menunjukkan perkembangan positif. Namun, peningkatan tersebut harus diikuti dengan perbaikan dalam praktik kerja sehari-hari, bukan sekadar memenuhi aspek formal.
“Hampir semua (indikator kinerja) rata-rata naik, tapi prakteknya juga harus baik. Jangan cuma formalitasnya baik, tapi dalam prakteknya masih ada yang tidak baik,” tegas Gus Ipul.
Karena itu, ia meminta seluruh proses kerja dilaksanakan secara tertib, mulai dari administrasi hingga prosedur pelaksanaan. Ketertiban juga perlu diterapkan dalam hubungan kerja dengan vendor maupun pegawai, terutama pada bagian umum dan Sekolah Rakyat.
“Ajak vendornya tertib, ajak pegawainya tertib. Insya Allah akan menular ke tempat-tempat lain. Ditertibkan administrasi, ditertibkan prosedur dan ditertibkan semuanya. Pruden itu (harus) benar-benar dilakukan,” ujarnya.
Gus Ipul menegaskan dirinya bersama Wamensos Agus Jabo Priyono berkomitmen memastikan seluruh proses kerja berjalan sesuai ketentuan. Ia meminta jajaran tidak berupaya melindungi pihak yang melakukan pelanggaran.
“Karena saya dengan Pak Wamen sudah tidak mau mengarah-arahkan. Tidak perlu ada yang diamankan. Yang diamankan adalah proses yang benar. Yang diamankan adalah yang tidak melanggar ketentuan. Yang melanggar tidak usah diamankan,” tegasnya.
Ia juga menegaskan komitmennya bersama Wamensos untuk tidak meminta apa pun dari jajaran selain prestasi dalam menjalankan tugas. “Saya pokoknya sama Pak Wamen komitmen untuk tidak minta apa-apa kecuali prestasi,” katanya.
Terakhir, Mensos Gus Ipul menekankan integritas dan moral sebagai fondasi pelaksanaan tugas ASN. Menurutnya, integritas tidak cukup diwujudkan melalui pakta integritas dan sumpah jabatan, tetapi harus menjadi pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas. “Soal moral ini menjadi fondasi bagi keseluruhan kerja kita di sini,” ujarnya.
Menurut Gus Ipul seluruh pejabat dan pegawai telah memiliki pakta integritas serta menjalani sumpah jabatan. Komitmen tersebut harus tercermin dalam pelaksanaan tugas di bidang masing-masing. Ia juga mengajak seluruh jajaran mempertahankan hal-hal yang telah berjalan baik sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan secara konsisten.
“Tiga ini (Sarpras, Tata Kelola, Integritas) yang perlu kita perbaiki terus Bapak Ibu sekalian, memang sudah ada yang cukup bagus yang kurang-kurang mari kita perbaiki,” pungkasnya.

BPMA Uji Minyak Sumur Rakyat di Tiga Kabupaten Aceh

Penulis
Redaksi
-
Foto: Ist

Banda Aceh (The Indonesian News) – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama Lembaga Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) menguji kualitas minyak dari sumur masyarakat di sejumlah wilayah Aceh. Hasil pengujian tersebut akan menjadi dasar penentuan harga minyak sebelum memasuki proses komersialisasi.

Pengambilan sampel minyak dilakukan di Kabupaten Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, serta wilayah Pangkalan Susu. Kegiatan yang melibatkan sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) itu berlangsung pada Kamis, 17 September 2026.

Sampel minyak yang telah dikumpulkan akan menjalani analisis crude assay komprehensif di laboratorium LEMIGAS. Pengujian mencakup sejumlah parameter, antara lain API gravity, kandungan sulfur, distilasi true boiling point (TBP), tekanan uap Reid (RVP), viskositas, basic sediment and water (BS&W), serta profil hidrokarbon.

Hasil analisis tersebut akan memberikan gambaran mengenai karakteristik dan kualitas minyak dari sumur masyarakat di wilayah Aceh, termasuk potensi nilai ekonominya.

BPMA berkoordinasi dengan LEMIGAS, PT Medco E&P Malaka, PT Pema Global Energi, PT Aceh Energi, serta Pertamina EP Pangkalan Susu dalam pelaksanaan pengambilan sampel.

Sampel diambil melalui sampling pit yang disiapkan masing-masing Badan Kerja Sama Usaha (BKU), dengan volume sekitar 20 liter per titik. Proses pengambilan dilakukan dengan memperhatikan homogenisasi, keterwakilan sampel, dan pengendalian kontaminasi untuk menjaga validitas hasil pengujian.

Kepala BPMA Mawardi Nur mengatakan pengujian kualitas minyak menjadi salah satu fondasi dalam membangun tata kelola sumur minyak masyarakat yang transparan dan berbasis data.

Menurutnya, hasil analisis yang kredibel diperlukan untuk menentukan nilai ekonomi minyak sekaligus mendukung proses legalisasi sumur minyak masyarakat di Aceh.

Mendagri: Pemerintah Terus Bahas Penataan PPPK Lintas Profesi, Terutama Guru

Penulis
Farid Ismullah
-
Mendagri Tito usai Rapat Koordinasi Membahas Status PPPK dan PPPK Paruh Waktu Lintas Profesi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Foto: Puspen Kemendagri

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah terus membahas penataan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik paruh waktu maupun penuh waktu. Langkah tersebut diarahkan untuk memberikan ketenangan bagi para pegawai, terutama tenaga guru.

Hal itu disampaikan Mendagri kepada wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi Membahas Status PPPK dan PPPK Paruh Waktu Lintas Profesi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Ia menjelaskan, pembahasan tersebut penting karena sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) berada di daerah. Kondisi ini membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah memberikan perhatian terhadap isu tersebut.

“Karena jumlah ASN kita itu lebih kurang 6 juta, dan hampir 80 persen itu ada di daerah,” ujarnya.

Dalam pembahasan tersebut, pemerintah menampung aspirasi agar PPPK paruh waktu dapat beralih menjadi penuh waktu, sedangkan PPPK penuh waktu memiliki kesempatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Terkait tenaga guru, Mendagri menyebut terdapat lebih dari 172 ribu guru yang masuk dalam pembahasan. Mereka nantinya diupayakan mengikuti tes sebagai bagian dari proses penataan status kepegawaian.

“Tadi kesimpulannya akan diupayakan mereka untuk ikut semacam ada tes dan kemudian nanti dijadikan pegawainya Kemendikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) kalau lulus,” katanya.

Ia menekankan, bagi peserta yang belum lulus, status mereka tetap dipertahankan. Mereka tidak akan diberhentikan atau dirumahkan, sementara pembiayaan tetap diupayakan melalui anggaran yang telah disiapkan pemerintah.

“Kalau enggak lulus ya tetap mereka statusnya dipertahankan, enggak dipecat atau dirumahkan, tidak. Tapi tetap dibiayai oleh Kemendikdasmen dari Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sekolah yang langsung dari Kemendikdasmen kepada sekolah itu,” jelasnya.

Mendagri berharap PPPK paruh waktu dapat memenuhi ketentuan sehingga bisa beralih menjadi penuh waktu. Begitu pula dengan PPPK penuh waktu yang diharapkan dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi PNS.

“Kalau misalnya tidak lulus tahun ini ya boleh ikut lagi tahun berikutnya, kira-kira seperti itu. Intinya untuk memberikan ketenangan kepada ASN yang paruh waktu maupun yang penuh waktu ya, terutama guru,” tuturnya.

Selain tenaga guru, pemerintah juga akan membahas penataan PPPK lintas profesi, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar). Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan dengan melihat jumlah pegawai di masing-masing daerah.

“Nah untuk masalah lintas profesi ada lagi, seperti Satpol PP, Damkar ini nanti akan sedang dikaji untuk dirapatkan lagi mungkin minggu depan,” jelasnya.

BSI cetak sejarah di industri perbankan nasional

Penulis
Redaksi
-
Foto: Dok. BSI

Jakarta (The Indonesian News) – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) kembali mencetak sejarah di industri perbankan nasional, sehingga menjadi bank pertama di Indonesia yang berhasil meraih sertifikasi berstandar global, ISO/IEC 27701:2025, tentang Privacy Information Management System (PIMS) atau sistem manajemen informasi privasi.

Langkah historis ini merupakan wujud nyata komitmen BSI dalam “Melayani Sepenuh Hati”,sekaligus menjadi katalisator kuat yang mendukung transformasi strategis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia dalam menciptakan institusi keuangan nasional yang berdaya saing global.

Sertifikasi ini berfokus pada dua pilar layanan utama yang menjadi ujung tombak interaksi nasabah, yakni super app BYOND by BSI dan layanan Customer Care. Dengan lebih dari 24 juta nasabah dan mencatatkan lebih dari 400 juta transaksi BYOND hingga Juni 2026.

Wakil Direktur Utama BSI Bob T Ananta di Jakarta, Kamis,  memastikan tata kelola privasi data nasabah berjalan dengan standar keamanan tinggi yang terukur dan berkelanjutan. Pencapaian ini bukan sekadar pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi, melainkan sebuah amanah fundamental untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

“Menjadi bank pertama yang meraih sertifikasi ISO/IEC 27701:2025 adalah pencapaian penting sekaligus amanah bagi BSI. Bagi kami, pelindungan data pribadi adalah cerminan langsung dari implementasi nilai-nilai syariah dalam menjaga kepercayaan nasabah. Layanan yang unggul harus dibangun di atas fondasi keamanan, transparansi, dan penghormatan absolut terhadap privasi nasabah,” ujar Bob.

Lebih lanjut, Bob menjelaskan bahwa keamanan data nasabah adalah esensi dari budaya kerja perusahaan, yakni EMAS (Empati Melayani Antusias Sepenuh Hati). Komitmen “Melayani Sepenuh Hati” diimplementasikan beberapa aspek yang tidak hanya melalui keramahan, empati, dan kecepatan di kantor cabang, tetapi juga lewat pelindungan digital yang ketat di ruang siber.

Secara teknis, penerapan ISO/IEC 27701:2025 pada layanan BYOND by BSI memastikan bahwa seluruh pengelolaan data dilakukan menggunakan pendekatan _privacy-by-design_. Sistem dirancang dengan pengendalian akses yang sangat ketat, mitigasi risiko privasi, serta pemantauan berkelanjutan. Sementara di sektor Customer Care, verifikasi identitas dan pemenuhan hak subjek data nasabah kini beroperasi mengikuti praktik internasional.

Dampak positif dari inovasi layanan dan keamanan ini langsung tecermin dari pengakuan pasar. BSI baru saja berhasil meraih peringkat kedua Bank CX Tracker 2026, yang membuktikan bahwa keamanan data berbanding lurus dengan peningkatan kepuasan dan loyalitas nasabah.

Sementara itu, Direktur Compliance & Human Capital BSI, Arief Adhi Sanjaya, menuturkan bahwa raihan sertifikasi ini adalah awal dari eskalasi pelindungan data yang lebih masif di BSI. “Sertifikasi ISO/IEC 27701:2025 ini bukanlah garis akhir, melainkan langkah strategis kami untuk terus memperkuat tata kelola privasi dan keamanan informasi di seluruh ekosistem layanan BSI. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kapabilitas SDM dan memperluas budaya pelindungan data di seluruh lini organisasi,” ungkap Arief.

“Melalui sinergi antara transformasi digital, komitmen melayani sepenuh hati, dan kesiapan mendukung transformasi ekonomi Danantara, BSI semakin mantap melangkah mewujudkan visinya sebagai Top 5 Global Islamic Bank”,pungkasnya.

Kapal Induk Pertama Indonesia tiba di tanah air

Penulis
Farid Ismullah
-
Kapal Induk Pertama Indonesia tiba di tanah air. Foto: Dispenal

Jakarta (The Indonesian News) – Setelah menempuh pelayaran panjang dari Italia pada 24 Agustus 2026,  kapal induk pertama Indonesia,  ITS Giuseppe Garibaldi telah tiba di Tanah Air dan sedang berlayar menuju Jakarta.

Dinas Penerangan Angkatan Laut dalam keterangan resminya menyebutkan kedatangan kapal induk perdana ini dikawal langsung oleh 2 Fregat kelas Brawijaya yaitu KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321 saat memasuki Perairan ALKI I. Kamis (17/9/2026).

Kapal induk pertama Indonesia, ITS Giuseppe Garibaldi (C551), telah memasuki perairan Indonesia setelah menempuh pelayaran panjang dari Italia sejak 24 Agustus 2026. Kapal itu selanjutnya akan menyandang nama KRI Sriwijaya, sebagai bagian dari kekuatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).

Kapal induk ini akan tiba di Jakarta pada Jumat, 18 September 2026 yang rencananya akan disambut oleh Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI, Kapolri Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, KSAD, KSAU serta para pejabat pemerintah lainnya.

Kedatangan ITS Giuseppe Garibaldi ke Tanah Air menjadi bagian penting dalam perjalanan penguatan kemampuan TNI AL dalam memperkuat Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan seperti yang telah menjadi prioritas Presiden RI.

1...181920...109Halaman 19 dari 109
Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

© PT Alca Media Indonesia